Sidang Itsbat Nikah di Pendopo

Kecamatan Wongsorejo

PENGERTIAN ITSBAT NIKAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN WARISDrs.H. Fathur Rohman Ms.MH.Pengadilan Agama Banyuwangi

KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI KABUPATEN BANYUWANGI Desa Bareng Kabat > Selasa 10 Maret 2015 Desa Gumirih Singojuruh > Rabu 11 Maret

2015

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

Pelaksanaan Pengesahan atau Itsbat Nikah di

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia, pedoman acaranya telah diatur seragam

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

PENGERTIAN ITSBAT NIKAH• Menetapkan Akad Nikah yang telah

dilaksanakan sesuai dengan Syari’at Islam (Hukum Munakahah) > terjadi:

1. Sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 (Perkawinan) > Poligami

2. Sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974 • Yang tidak dicatatkan / tidak tercatat

dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang

Apabila sudah tercatat namun terjadi kesalahan tulis (redaksional) misal suami bernama Syamsul Huda (dalam KTP/KK) - dalam Register Akta Nikah maupun Kutipannya tertulis Samsul Huda (tanpa huruf Y) sehingga karena kesalahan kecil tersebut berakibat mengalami kesulitan dalam administrasi mengenai data pribadinya maupun keluarga dan anak-anaknya sehingga perlu disesuaikan, untuk kasus semacam ini harus diadakan sidang yang dikelompokkan dalam perkara Itsbat atau pengesahan nikah dengan mengajukan permohonan perubahan / perbaikan / pembetulan nama.

Perubahan Nama dalam Register Akta Nikah / Kutipan Akta Nikah yang diatur dalam Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai berikut:

“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.” Sebelumnya, dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan: “Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”;

Dari aturan di atas, maka yang bersangkutanlah yang berhak merubah

biodata dalam akta nikah termasuk nama, bukanlah selain yang bersangkutan atau

siapa saja, karena yang menyatakan salah benarnya biodata seseorang adalah yang bersangkutan sendiri karena dialah yang

paling mengetahui, kalau selain yang bersangkutan maka patut diduga ada suatu

kepentingan yang belum tentu disetujui oleh yang bersangkutan.

Mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

sebagai berikut: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan

berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden RI No. 25/2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dijelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:• Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang

perubahan nama;• Kutipan Akta Catatan Sipil;• Kutipan Akta Perkawinan bagi yg sudah kawin;• fotokopi KK; dan• fotokopi KTP.

Kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara

yang beragama Islam maupun non Islam sehingga berlaku untuk seluruh warga

Negara Indonesia;

Akibat Hukum Itsbat Nikah Terhadap AnakJika permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dikabulkan pasti berdampak positif:

1. Pernikahan ybs berkekuatan Hukum dengan didaftarkan kepada PPN pada KUA Kecamatan yang mewilayahinya, > KUA menerbitkan Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah;

2. Buku Nikah ybs berfungsi mengurus akta kelahiran anak dlsb sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri / tidak tercatat ybs harus ditetapkan sebagai anak kandung dalam perkawinan ayah ibunya yang terjadi sebelum itsbat nikah tsb.

4. Sangat berfungsi untuk kepentingan administrasi data bagi anak-anak ybs untuk kepentingan sekolah, mencari kerja dan pernikahan anak-anak ybs.

5. Amat bermanfaat bagi pengurusan keuangan yang terkait dengan suami, istri, anak-anak di Lembaga Keuangan yang ada seperti pencairan dana di Bank, klaim Asuransi , dlsb.

6. Bebas menginap di hotel yang menerapkan system syari'ah, kita tidak akan dicurigai sebagai hubungan perselingkuhan.

AKIBAT HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP WARIS

Bukti pernikahan ybs berupa Surat Kawin / Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah /Duplikat/ Surat Keterangan Nikah dari KUA, amat bermanfaat bagi pengurusan perkara sengketa waris di PA, tanpa surat kawin tidak mungkin pekaranya dapat dikabulkan oleh PA karena PA di Indonesia adalah lembaga Negara selalu bersifat formal dalam masalah bukti data administrasi warga yang berperkara, sehingga jika tanpa bukti Akta Nikah pasti perkaranya dinyatakan tidak terbukti dan pasti ditolak walau ada saksi-saksi yang mengetahui pernikahannya tapi tidak diajukan pengesahan /itsbat nikah.

1. Akta Nikah: bukti otentik terkait dengan anak yg dilahirkan dari pernikahan kedua orangtuanya untuk mengurus harta waris, ahli waris, faraidl waris serta sengketa waris di PA;

2. Duplikat Kutipan Akta Nikah: Pengganti Surat Nikah yg hilang/rusak dikeluarkan oleh KUA > Akta Autentik.

3. Surat Keterangan Nikah: Pengganti Duplikat Kutipan Nikah yg hilang/rusak - dikeluarkan oleh KUA > Akta Autentik.

Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Istbat Nikah*

• Aturan itsbat nikah, dibuat karena ada perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

• Itsbat nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU No.22/1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU No.7/1989 > UU No.3/2006 & UU No.50/2009 & Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI.

* Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Peradilan Agama, Buku II (Edisi Revisi), MA-RI DirJend Badilag, 2013, hal. 143-146.

• Pasal 49 angka (22) penjelasan UU No.7/1989 > UU No.3/2006 & Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlaku UU No.1/1974.

• Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh PPN yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlaku UU No.1/1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI.

• Itsbat nikah untuk penyelesaian perceraian tidak dibuat tersendiri, tapi jadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.

• Untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

• Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikah harus memedomani hal-hal berikut:

1.Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.

• 2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan.

• 3. Jika isi penetapan tsb menolak

permohonan itsbat nikah, maka suami isteri bersama-sama atau masing-masing dapat mengajukan kasasi.

• 3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

• 4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

• 5. Permohonan itsbat nikah oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

• 6. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan yang dapat diupayakan banding dan kasasi.

• 7. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

• 8. Orang lain yang berkepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.

• 9. Orang lain yang berkepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

• 10. Pihak lain yang berkepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

• 11. Ketua Majelis Hakim, 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak / elektronik atau minimal diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.

• 12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

• 13. Amar Pengesahan Nikah: Contoh:“Menyatakan sah perkawinan antara Syahrini dengan Minakjinggo yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1973 di wilayah KUA Kecamatan Gumitir”.

KESIMPULANDari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Itsbat Nikah memiliki pengertian Menetapkan Peristiwa Pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at atau sudah terjadi di masa lalu (sebelum dan sesudah UU Perkawinan No.1/1974).

• Itsbat Nikah sangat berpengaruh positif secara hukum terhadap status keperdataan anak yang dilahirkan dari kedua orangtuanya yang telah memperoleh penetapan (dikabulkan) dari Pengadilan Agama.

• Itsbat Nikah sangat berpengaruh positif secara hukum terhadap status ahli waris, harta waris, bagian waris, serta sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama (legal standing sebagai pihak).

• Menenteramkan hati dalam kehidupan sosial kita karena tidak akan diduga sebagai pasangan selingkuh (kumpul kebo) kendatipun tidak demikian adanya.

• Berperkara di Pengadilan Agama untuk itsbat nikah walau sangat hati-hati, akan tetapi lebih banyak kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh, antara lain lebih cepat dan sederhana sidangnya bahkan bisa gratis (tanpa biaya perkara) dan masih ditambah fasilitas-fasilitas lainnya dari instansi Negara maupun swasta yang terkait.

Demikian uraian singkat seputar pengertian itsbat nikah beserta akibat hukumnya

terhadap kedudukan anak dan waris, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, kuarng

lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

و الله الموفق إلى أقوم الطريق

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاتهالفقير إلى الله الحاج فتح الرحمن مدثر

الفيطانى