ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN

(Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS. )

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh

Indro Wibowo

NIM: 207044100425

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1432 H/2011 M

ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN

(Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS. )

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

Indro Wibowo

NIM: 207044100425

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing

Drs. H. Ahmad Yani, MA

NIP.196404121994031004

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1432 H/2011 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor :

083/Pdt.P/2010/PA.JS) Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 20 Juni 2011 Skripsi ini

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah

Jakarta, 20 Juni 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM

NIP.19550505198201012

Panitia Ujian

1. Ketua Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM

NIP.19550505198201012

2. Sekertaris Mufidah, S.HI

3. Pembimbing I Drs.H. Ahmad Yani, MA

NIP. 19640121994031004

4. Penguji I Dr. H. M. Nurul Irfan, MA

NIP. 150326893

5. Penguji II Kamarusdiana, S.Ag, MH

NIP.19720224199803100

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya, yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 20 Juni 2011

Indro Wibowo

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah ta’ala Rabb semesta alam. Dzat yang maha

pengasih dan maha penyayang tak pandang sayang. Sesungguhnya tidak ada

seorang hamba yang lebih mulia di sisi Allah kecuali yang bertakwa kepada-Nya

dengan sebenar-benar takwa. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk

kepada kita dengan risalah Islam yang mulia. Pembela hak-hak kaum wanita yang

sebelumnya telah diabaikan oleh masyarakat jahiliyah terdahulu dengan adanya

diskriminasi dan pemasungan hak-hak bagi mereka. Dengan adanya pencatatan

perkawinan maka hak – hak yang terabaikan dapat di penuhi dalam keluarga

sehingga timbul ketenteraman serta rasa keadilan dalam perkawinan.

Syukur Alhamdulillah karena dukungan dari berbagai pihak, baik

langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil, segala kesulitan

akhirnya dapat teratasi dengan sebaik-baiknya sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

Selanjutnya teristimewa penulis persembahkan ”segalanya” untuk istriku

tercinta (Irdha Fajaryani) dan anakku tersayang (Nadindra Kirana Maheswari),

serta sembah bakti penulis kepada Ibunda Sri Rahayu, Ayahanda Kadarisman dan

Ibunda Sukesi yang tak henti – hentinya memberikan dorongan semangat serta

doa bagi penulis.

ii

Atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan

skripsi ini, penulis secara khusus mempersembahkan ungkapan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M., Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., dan Ibu Hj. Rosdiana M.A.,

Ketua dan Sekretaris Program Studi Al Ahwâl Al Syakhsiyyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Bapak Drs. H. Ahmad yani, MA, dan Mufidah, S.HI, Koordinator Teknis

dan Sekertaris Program Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Drs. H. Ahmad Yani, M.A., dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama membimbing penulis.

5. Bapak Drs. Agus Yunih, S.H, M.HI Hakim pada Pengadilan Agama

Jakarta Selatan serta Bapak TB. Zamroni, S.Ag Kepala Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama dan segenap jajaran

Karyawan/karyawati (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama yang telah

banyak membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan

rujukan skripsi.

6. Segenap Bapak/Ibu dosen dan staf pengajar di lingkungan Program Studi

Al Ahwâl Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

iii

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menjadi jalan ilmu

bagi penulis selama duduk di bangku kuliah.

7. Segenap jajaran staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum dan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah banyak membantu dalam pengadaan

referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

8. Sahabat-sahabat penulis di Peradilan Agama Non reguler angkatan

2007/2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. ’’Jangan

menjadi pohon kaku yang mudah patah, jadilah bambu yang mampu

melengkung melawan terpaan angin’’ serta Terima kasih atas semua

bantuan dan dukungan serta doanya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya, serta menjadi amal baik kita semua di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa segala bantuan dan dukungan serta doa yang penulis

terima tidak akan dapat terbayar oleh apa pun. Hanya doa yang dapat penulis

panjatkan, semoga balasan kebaikan berlipat ganda dilimpahkan oleh Allah SWT

kepada kita semua. Âmîn

Jakarta, 20 Juni 2011

Penulis

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah........................................ 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 8

D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan .................................. 9

E. Studi Review Terdahulu ........................................................... 11

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 12

BAB II KERANGKA TEORI

A. Dasar dan Tujuan Perkawinan .................................................. 14

B. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam.............................. 20

C. Urgensi Pencatatan Perkawinan ................................................ 26

BAB III ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

A. Definisi Itsbat Nikah ................................................................ 32

B. Hubungan Itsbat Nikah dengan Pencatatan Perkawinan ........... 33

C. Dampak Itsbat Nikah sebelum dan sesudah Adanya Penetapan

Pengadilan Agama .................................................................... 42

v

BAB IV ANALISIS YURIDIS ITSBAT NIKAH DALAM

PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA

SELATAN

A. Deskripsi penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak

tercatat ...................................................................................... 47

B. Aplikasi penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama

Jakarta Selatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Kebayoran Lama ....................................................................... 65

C. Analisis yuridis penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan

tidak tercatat ............................................................................. 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................. 75

B. Saran ......................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 78

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang

sangat penting baik ditinjau dari sudut sosial maupun yuridis, perkawinan

mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan

manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan

pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu

ikatan suami isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus

berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari

perkawinan adalah mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu

hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri

secara timbal balik, selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan

keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang,

sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini

mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada

prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama

yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.1

Dengan melihat kepada arti, kedudukan dan tujuan yang sangat

penting dan luhur dari perkawinan tersebut, maka perlu ada suatu peraturan

1 Abdurrahman dan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,

(Bandung: Penerbit Alumi, 2001), Cet. Ke-IV, h. 17

2

yang dijadikan pedoman pergaulan hidup yang disebut norma atau kaidah.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, setiap orang berhak melaksanakan suatu

perbuatan dengan tentram, aman dan damai dengan tidak mendapat gangguan

dari pihak manapun juga, maka ada suatu tata (orde, ordenung) yaitu suatu

aturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam pergaulan

hidupnya. Sehingga dengan demikian kepentingan masing-masing dapat

terpelihara dan terjamin, setiap anggota masyarakat mengetahui akan hak dan

kewajibannya masing-masing, tata atau aturan-aturan yang demikian itu lazim

juga disebut kaidah atau norma.2

Adapun yang termasuk macam-macam norma agama, hukum dan

kesusilaan, norma agama dalam hal ini adalah agama Islam yang bersumber

kepada hukum syara‟ yang terkandung dalam al-Qur‟an dan hadits. Sedangkan

norma hukum bersumber kepada:3

1. Undang-undang;

2. Kebiasaan (custom);

3. Keputusan-keputusan (Yurisprudensi);

4. Traktat (Treaty).

Dalam hal perkawinan, seseorang muslim wajib berpedoman kepada

hukum syara‟ yang telah mengatur ketentuan segala hal yang diwajibkan,

dilarang, dan dibolehkan.

2 Mufti Wiriadhihardja, Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit

Gadjah Mada, 2002), Cet. Ke-7, h. 6

3 C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Tinta Mas,

2001), Cet. Ke-III, h. 44

3

Dengan demikian perkawinan ditinjau dari hukum syar‟i adalah

merupakan pengabdian kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta

dengan segala kesempurnaan-Nya. Salah satu bukti kesempurnaan ciptaan-

Nya ialah adanya ketentuan-ketentuan syara‟ yang mengatur perkawinan

manusia agar mendapat ketentraman dan kasih sayang antara suami isteri yang

bahagia.4

Di samping wajib mengikuti ketentuan hukum syara‟ muslim warga

negara Indonesia harus berpedoman kepada norma hukum yang bersumber

kepada undang-undang negara, yang dimaksud dengan undang-undang ialah

peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang

mempunyai kewenangan membentuk undang-undang yakni presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di mana

diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, yang menyatakan:

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ini berarti dengan diundangkannya undang-undang perkawinan

merupakan suatu pedoman bagi seluruh warga Indonesia, baik muslim

maupun non muslim, undang-undang tersebut merupakan sumber hukum

mengenai perkawinan berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara

Indonesia serta mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan

ditetapkan dengan jelas sanksi bagi pelanggarnya. Namun oleh karena

4 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Jakarta: Majlis al-A‟la al-Indonisiya li al-

Da‟wah al-Islamiyyah, 2002), Cet. Ke-IX, h. 100.

4

undang-undang tersebut belum sepenuhnya memasyarakat, maka masih

terdapat keragu-raguan, khususnya sahnya perkawinan jika dikorelasikan

dengan pasal yang mengatur tentang catatan perkawinan dan akta nikah

ataukah sekedar syarat administratif belaka yang harus dipenuhi oleh orang

yang hendak melangsungkan perkawinan, karena prilaku mencatatkan

perkawinan memiliki urgensi yang vital dalam tatanan kehidupan sosial.

Dengan dalih tidak ada ketentuan mengenai catatan perkawinan dan

akta nikah dalam Islam, masih banyak warga negara Indonesia khususnya

muslim yang melangsungkan perkawinan mereka tanpa dicatatkan pada

lembaga resmi pemerintah. Catatan perkawinan merupakan ibadah ghairu

makhdhoh yang memiliki sifat terbuka dan dalam hukum syar‟i ketentuan

adanya dua orang saksi laki-laki merupakan bukti adanya perkawinan hanya

saja sifatnya limitative, hal ini sangat penting untuk kemaslahatan kedua belah

pihak, apabila ada tuduhan melakukan perzinahan dan sebagainya, maka

kedua belah pihak dapat mengemukakan saksi bahwa mereka sebenarnya telah

melakukan perkawinan (nikah). Demikian pula baik isteri maupun suami tidak

mudah untuk memungkiri perjanjian perkawinan yang suci tersebut terutama

kelak adanya sanggahan terhadap keturunannya. Untuk meyakinkan umat

Islam dalam perilaku perkawinan mereka khususnya mengenai pentingnya

catatan perkawinan, dan untuk menghilangkan keragu-raguan mereka terhadap

undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, berikut pendapat Hazairin,

… ia (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) merupakan

suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya

variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan yang

Maha Esa (pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan).

5

Di samping hal tersebut unifikasi bertujuan hendak melengkapi segala apa

yang diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaan, karena dalam hal

tersebut negara berhak mengatur sendiri sesuai dengan perkembangan dalam

masyarakat serta tuntutan zaman.5 Dalam implementasinya masih ada keragu-

raguan serta berbagai macam pelanggaran sehingga perkawinan tidak bisa

mencapai tujuan yang diidam-idamkan yakni membina rumah tangga yang

kekal dan bahagia yang berujung pada perceraian.

Jika pada waktu melangsungkan perkawinan mereka mendaftar dan

mencatatkan perkawinan tersebut pada lembaga resmi pemerintah yaitu

Kantor Urusan Agama bagi warga negara yang beragama Islam dan Kantor

Catatan Sipil bagi warga negara yang beragama non Islam.

Dengan adanya akta nikah, perkawinan yang dilangsungkan oleh

pihak-pihak yang bersangkutan akan terjamin hak-haknya sebagai suami

isteri, selain itu dengan adanya bukti catatan perkawinan dari pejabat yang

berwenang, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan

mempunyai kekuatan yuridis.

Oleh karena itu ternyata adanya keharusan catatan perkawinan bagi

mereka yang ingin melangsungkannya, mempunyai nilai yuridis yang sangat

urgen, sebagai bukti autentik bahwasanya mereka telah melangsungkan

pernikahan dan membina rumah tangga, selain itu juga sebagai alat untuk

mendapatkan hak-hak masing-masing pihak sebagai suami isteri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2)

sudah ditegaskan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

5 Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,

(Jakarta: Tinta Mas, 2001), Cet. Ke-IV, h. 65

6

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1

tahun 1974 di atas dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat

(1) yaitu, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus dicatat. Yang mana teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 6 yaitu; (1) untuk memenuhi ketentuan dalam

pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) perkawinan yang dilakukan di luar

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Undang-undang menentukan terhadap ketiadaan catatan nikah dapat dilakukan

melalui itsbat nikah dengan merujuk pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974, dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

Islam, dengan dilakukannya itsbat nikah maka kedua pasangan suami isteri

mempunyai beberapa manfaat, yang pertama, bersifat preventif yaitu untuk

menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan

syarat-syarat perkawinan baik menurut agama dan kepercayaannya ataupun

menurut perundang-undangan. Dengan ini dapat dihindari pelanggaran

terhadap kompetensi relatif pegawai pencatat hukum, seperti identitas calon

mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan usia calon mempelai

tersebut.6 Sedangkan yang kedua adalah manfaat represif berkaitan dengan

perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena lain hal, bisa mengajukan

itsbat nikahnya (penetapan) kepada pengadilan.7

6 Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-III,

h. 111-112 7 Ibid., h. 117

7

Berdasarkan uraian di atas dan itsbat nikah Pengadilan Agama Jakarta

Selatan (Penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS) penulis ingin lebih

mengetahui bagaimanakah sebenarnya itsbat nikah bila hal tersebut dilakukan

sesudah munculnya Undang – undang Nomor. 1 Tahun 1974 apakah telah

sesuai dengan hukum positif yang ada. Banyaknya pembahasan itsbat nikah

pada skripsi terdahulu membuat penulis ingin lebih melengkapi skripsi yang

ada dalam hal ini penulis ingin menelisik apa kendala yang dialami oleh

pasangan suami istri dalam mengitsbatkaan pernikahannya. Dan dalam

pengitsbatan nikah di Pengadilan Agama terdapat pula keterkaitan dengan

Kantor Urusan Agama sebagai suatu instansi dalam pencatatan akta nikah

sehingga nantinya suami istri tersebut mendapatkan salinan akta nikah sebagai

bukti ketercatatan mereka. Penulis ingin pula mengetahui bagaimanakah

pencatatan perkawinan antara pencatatan melalui itsbat nikah dengan

pencatatan nikah yang langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Untuk lebih terarahnya materi penulisan skripsi ini maka penulis

membuat satu judul yaitu : Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis

yuridis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA. JS)

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Banyaknya pengajuan permohonan itsbat nikah pada masyarakat

Kecamatan Kebayoran Lama yang diajukan pada Pengadilan Agama

Jakarta Selatan membuat penulis ingin mengetahui bagaimana hakim

8

memberikan penetapan itsbat nikah dan penulis mendapatkan salinan

penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS. Dalam penetapan tersebut

perkawinan dilakukan pada tahun 2002 sedang pada KHI pasal 7 ayat 3

huruf (d) dinyatakan adanya itsbat nikah yang terjadi sebelum berlakunya

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 maka penulis merasa sangat perlu

untuk membatasi, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan

penulis membatasi masalah hanya dalam ruang lingkup:

Apa yang menyebabkan M. Nasir bin Marmin dan Dahliana binti

Matsanih mengajukan itsbat nikah dan apa pertimbangan hakim, sehingga

mengabulkan itsbat nikah

2. Perumusan Masalah

Agar pembahasannya teratur dan sistematis maka perlu

dirumuskan beberapa permasalahan. Permasalahan besar yang menjadi

fokus penulis adalah bagaimanakah sebenarnya itsbat nikah karena

perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama itu dapat terjadi. Adapun

rincian permasalahan penelitiannya sebagai berikut:

a. Bagaimanakah proses penetapan keputusan itsbat nikah dan

relevansinya terhadap perkawinan tidak tercatat?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan itsbat

nikah setelah adanya Undang – undang Nomor. 1 tahun 1974?

c. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

mengabulkan permohonan itsbat nikah?

9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Mengetahui dan menjelaskan gambaran substansi itsbat nikah yang

terjadi di Pengadilan Agama.

b. Mengetahui dan menjelaskan penetapan itsbat nikah di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan bila perkawinan terjadi setelah adanya Undang

– undang No. 1 Tahun 1974.

2. Manfaat Penelitian

a. Menambah kontribusi keilmuan dalam rangka menganalisis ketentuan

aturan hukum Perkawinan Undang – undang No. 1 Tahun 1974,

khususnya ketentuan tentang hukum perkawinan.

b. Memberikan pemahaman yang benar tentang aturan-aturan hukum

itsbat nikah, agar berguna dalam penerapannya di masyarakat.

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dengan melakukan

pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara

mendekati masalah yang akan diteliti dengan memperhatikan dan melihat

apakah sesuatu itu lebih baik ataukah buruk, benar atau salah dan seterusnya

berdasarkan norma-norma agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas

subjektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan sosial dan kemanusiaan.

Selain itu penelitian ini dikatakan jenis penelitian kualitatif karena objek

10

penelitian ini adalah isi/content dari aturan-aturan hukum Undang-Undang

Perkawinan. Dan dalam penelitian skripsi ini juga menggunakan jenis

penelitian kuantitatif jenis penelitian lapangan (field research).

Data penelitian pada skripsi ini meliputi; sumber data dan jenis data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Pertama, data primer meliputi berkas-berkas Penetapan itsbat

nikah Nomor : 083/Pdt/2010/PA. JS.) yang diperoleh dari Pengadilan

Agama Jakarta Selatan

Kedua, wawancara dengan ketua majelis Bapak Drs. Agus Yunih,

S.H, M.HI. sebagai hakim yang telah memberikan pengesahan itsbat nikah

Nomor: 083/P.dt/2010/PA.JS dan Bapak TB. Zamroni, S.Ag selaku kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama yang mengeluarkan

salinan akta nikah

Kemudian kedua data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan

dan menghubungkannya dengan masalah yang dikaji.

2. Data Sekunder

Pertama, pada sumber data, sumber data primer terdapat pada

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua,

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

(KHI) khususnya pasal-pasal yang berkenaan dengan perkawinan. Ketiga,

aturan hukum yang dalam fikih, khususnya yang berkenaan dengan

pencatatan perkawinan. Pada jenis data, jenis data yang dikumpulkan

11

dalam skripsi ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang tidak

disuguhkan dalam bentuk angka-angka, dalam hal ini data yang

dikumpulkan tersebut berupa pemikiran yang relatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

1. Menganalisis terhadap berkas penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan

oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 083/P.dt/2010/PA.JS

2. Interview/wawancara yaitu mengumpulkan data yang dilakukan penulis

dengan jalan mengadakan dialog langsung dengan responden yang telah

dipilih sebelumnya, yaitu hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

mensahkan putusan itsbat nikah Nomor : 083/P.dt/2010/PA.JS dan Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu

dengan menggunakan teknik studi dokumenter dan studi doktrinal. Adapun

metode analisis data yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi.

Adapun teknik penulisan, penulis menggunakan standar acuan BUKU

PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun

2007.

E. Studi Review Terdahulu

Tinjauan kajian terdahulu sudah cukup banyak studi yang dilakukan

seputar hukum perkawinan di bawah tangan, baik ditinjau menurut perspektif

12

hukum Islam maupun perundang-undangan. Namun, sepanjang yang penulis

ketahui, belum ada seorangpun yang menulis itsbat nikah dalam perkawinan

(analisis yuridis penetapan nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS.) Berdasarkan hasil

penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik

serumpun dengan judul yang diangkat penulis. Biarpun obyek kajiannya sama,

namun masih terdapat perbedaan yang mendasar. Misalnya:

Skripsi yang berjudul “Itsbat nikah karena perkawinan tidak tercatat

setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ( studi kasus Pengadilan

Agama Jakarta Timur )” yang ditulis oleh Ahmad Taridi, Program Studi al-

Ahwal al-Syakhshiyyah, Konsentrasi Peradilan Agama tahun 2005. Lebih

fokus kepada itsbat nikah yang terjadi sesudah berlakunya undang-undang No.

1 Tahun 1974 yang tejadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Kemudian yang ke dua “Itsbat nikah dan proses penyelesaiannya

dipengadilan agama (Studi analisis Jakarta timur) yang disusun oleh Ulfa

Fouziah pada tahun 2008. Skripsi ini lebih fokus pada banyaknya kasus itsbat

nikah yang terjadi dipengadilan agama Jakarta timur dan ingin mengetahui

bagaimana proses persidangan itsbat nikah sesudah dan sebelum adanya

undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian yang ketiga “Dampak penolakan itsbat nikah terhadap hak

perempuan yang disusun oleh Ria Amaliyah pada tahun 2009. Skripsi ini lebih

berfokus pada hak perempuan bila terjadi penolakan dalam itsbat nikah.

13

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang meliputi; Latar belakang masalah, Pembatasan

dan perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode

penelitian, Studi review terdahulu dan Sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka teori, Pembahasan dalam bab ini mengenai dasar dan

tujuan perkawinan, rukun dan syarat dalam perkawinan Islam,

Urgensi pencatatan perkawinan.

BAB III : Itsbat nikah di pengadilan agama, Bab Ini Membahas definisi

itsbat nikah, hubungan itsbat nikah dengan pencatatan

perkawinan, dampak itsbat nikah sebelum dan sesudah adanya

penetapan pengadilan agama.

BAB IV : Analisis yuridis itsbat nikah dalam perkawinan di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan, Bab ini membahas Deskripsi penetapan

itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat, Aplikasi

penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan di

Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Analisis

yuridis penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak

tercatatat

BAB V : Penutup yang meliputi; Kesimpulan dan Saran.

14

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Dasar dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang

sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya adalah ibadah.1 Perkawinan atau pernikahan jika dalam

bahasa Arab disebut dengan dua kata ( نكاح _ زواج)2 yang artinya adalah nikah

atau kawin. Secara etimologi nikah (kawin) berarti “al-wath‟u wa al-dhammu”

(bersenggama atau bercampur). Begitu pula dalam pengertian majazi (kiasan)

orang menyebut nikah untuk arti akad. sebab, akad ini merupakan landasan

bolehnya melakukan persetubuhan.3 Dengan melihat kepada hakikat

perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan

melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan

bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan

sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan

itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

melangsungkan akad perkawinan diperintah oleh agama dan dengan telah

1 Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, KHI di Indonesia, (Jakarta: Humaniora

Utama Press, 2001),h. 14

2 Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Arab-Indonesia-Inggris, (Jakarta: PT . Mutiara

Sumber Widya, 2001), cet 13., h. 191

3 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur‟an

dan As-Sunnah, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002), cet. II, h. 4

15

berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan

perempuan menjadi mubah.4Islam diyakini umatnya sebagai agama yang

membawa rahmat bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil-‟alamiin). Seluruh

ajarannya dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan

manusia. Sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT, Islam

tidak hanya memuat ajaran-ajaran yang menyangkut akidah atau akhlak

semata, tetapi juga memberikan tuntunan dan pedoman yang mengatur seluruh

aspek kehidupan umat manusia, salah satunya adalah hukum perkawinan.5

Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti

melaksanakan ibadah.6 Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullâh

yang artinya perintah Allah dan RasulNya, tidak hanya keinginan manusia

semata atau hawa nafsunya saja, karena seseorang yang telah berumah tangga

berarti ia telah menjalankan sebagaian dari syariah agama Islam. Islam

sebagai Agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah

manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar.7

Allah SWT menganjurkan perkawinan lewat firman-Nya QS. An-Nur

(24): 32 :

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. I. h. 43

5 Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama

Perspektif Perempuan dan Pluralisme, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), cet. I, h. 39

6 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan),

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. II, h. 3

7 M.Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur‟an “Kalung Permata Buat Anak-anakku‟‟,

(Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. II, h. 55.

16

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-

Nya) lagi maha mengetahui”. (QS. An-Nur (24): 32)

Dalam hal ini Allah SWT menyeru para wali agar mengawinkan

orang-orang yang masih sendirian (Laki-laki yang belum beristri dan

perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Laki-laki

yang dibekali rasa senang terhadap wanita begitu juga sebaliknya, dalam

menempuh hidup di dunia sebagai khalifah tidak dibiarkan hidup sekehendak

nafsunya, akan tetapi diberi aturan hidup bersama dengan pasangannya itu.

Tujuannya agar mereka hidup dengan tenang dan damai diliputi rasa kasih

sayang yang dapat menghibur dikala susah dan pemulih gairah dikala lelah.8

Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya QS. Ar-Rum (21) : 21:

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum (21) : 21)

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan

inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan

berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum Islam juga ditetapkan

8 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur‟an

dan As-Sunnah, h. 7-15.

17

untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat,

baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur keluarga bukan

secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan

perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam al-Qur‟an

dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu

sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW.9

Perkawinan bukan semata-mata perintah dan anjuran yang tidak

memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya, perkawinan ini

merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan

berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir.

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang

selamanya menuntut adanya jalan keluar, dan kawinlah jalan alami dan

biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan

naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata

terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang

yang halal.10

Pada hakekatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban,

pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Dalam Islam, rasa cinta

kasih adalah rukun pertama sebuah perkawinan, bahkan merupakan

motivasinya. Sedang kewajiban dalam perkawinan adalah kerja sama kedua

pihak, suami-isteri, dalam mengarungi kehidupan. Dan inilah yang akan

9 Al-Thahir Al-Hadad, Wanita dalam Syari‟at dan Masyarakat, (Jakarta : Pustaka

Firdaus, 1993), cet. IV, h. 59-60.

10

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Alma‟arif, 1980), cet. I. h. 19.

18

menjamin rasa cinta kasih berikut perkembangannya, sebagaimana rasa cinta

kasih itu sendiri menjadi pendorong kuat bagi suami – isteri dalam

melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kalau kita kembali kepada

pokok syari‟ah untuk menafsirkan makna kewajiban di dalam kehidupan

suami - isteri , yang terlihat oleh kita adalah kewajiban seorang suami

memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Selain itu kita tidak

melihat adanya suatu ketentuan yang membatasi tugas-tugas. Hak-hak suami

atas isterinya adalah sebanding dengan hak-hak isteri atas suaminya,

sebagaimana yang dinyatakan dalam al-qur‟an :

”Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf.” Terbukti agama ini tidak

menganggap memadai bila dalam perkawinan hanya terdapat perasaan cinta

kasih dan sayang saja. Lebih dari itu, Islam menekankan kewajiban

mempergauli isteri dengan baik. Hal ini berdasarkan nash alqur‟an : ”Dan

pergaulilah mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal

Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.”11

Islam menganjurkan seseorang berkeluarga karena dari segi batin

orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Demikian pula dari

segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan, dengan

berkeluarga akan dapat dipenuhi.12

Pemenuhan hasrat seksual adalah

kebutuhan biologis manusia. Pada umumnya, kebutuhan itulah yang menjadi

11

Ibid, h. 59-60. 12

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2003), cet. I, h. 12.

19

faktor utama suatu perkawinan. Pemenuhan seksual adalah kenikmatan

sekaligus kewajiban. Oleh karena itu, seorang suami dan isteri berhak atas

lainnya secara timbal balik. Setiap dari keduanya berhak menuntut pihak lain

yang mengabaikan hubungan tersebut. Meninggalkan hubungan biologis

dengan sadar dan sengaja oleh suami - isteri sama akibatnya dengan

meninggalkannya karena ada halangan seperti terkena penyakit menular yang

susah disembuhkan, atau adanya cacat serius yang menimpa salah satu

pasangan suami - isteri sebelum akad perkawinan. Semuanya dapat

membatalkan perkawinan.

Adapun keturunan atau pengembangbiakan adalah kewajiban yang

sangat ditekankan kepada segenap kaum muslimin. Karena itu, Islam

mengaharamkan penggunaan alat-alat yang dapat mencegah kehamilan. Sebab

tindakan itu sama halnya dengan menghambat pengembangbiakan.13

Karena

tujuan pernikahan tidak lain agar manusia dapat melanjutkan keturunan, guna

mewujudkan rumah tangga yang mawaddah warrahmah (cinta dan kasih

sayang) dalam kehidupan keluarga.14

B. Rukun dan syarat dalam perkawinan Islam

Menurut syariat agama Islam, setiap perbuatan hukum harus

memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam

setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap

perbuatan hukum. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat dirumuskan

13

Al- Thahir Al-Hadad, Wanita dalam Syari‟at & Masyarakat, h. 72.

14

Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, h. 3

20

dengan, ‟‟sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar‟i, dan dia

berada diluar hukum itu sendiri‟‟.15

Perbedaan antara rukun dan syarat,

khususnya rukun dan syarat dalam hal akad nikah, tampak begitu tipis. Atas

dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan ihwal rukun dan

syarat nikah, ada hal – hal tertentu yang oleh sebagian ulama dikategorikan

kedalam syarat nikah. Jadi rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat

penting dalam setiap akad.16

Apabila kedua unsur tidak dipenuhi, maka perbuatan dianggap tidak

sah menurut hukum, demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus

dipenuhi rukun dan syarat.

1. Rukun dalam perkawinan

a. Adanya calon mempelai pria

b. Adanya calon mempelai wanita

c. Adanya wali

d. Adanya dua orang saksi

e. Adanya ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan

qabul ( dari calon mempelai laki - laki atau wakilnya )17

2. Syarat dalam perkawinan

15

Tim Penyusun, Ensiklopedi hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jil.

5, h. 1691

16

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet. 2 (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005), h. 95-96 17

Aslih kurniawan, dkk, Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus

Perkawinan, (Jakarta: Seksi Urusan Agama Islam Kemenag Jakarta Selatan, 2010), h. 24

21

Pada garis besarnya syarat – syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki – laki yang

ingin menjadikannya istri. perempuannya itu bukan merupakan orang

yang haram untuk dinikahi

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat-

syaratnya sebagai berikut :

a. Adanya laki-laki dan perempuan

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan

tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama

perempuan, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan

perempuan adalah sebagai berikut :18

Bagi calon mempelai laki - laki

1) Beragama Islam

2) Pria

3) Tidak dipaksa

4) Tidak beristri empat orang

5) Bukan mahramnya calon istri

6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya

7) Mengetahui calon istrinya tidak haram dinikahinya

8) Tidak sedang melakukan ihram

Bagi calon mempelai perempuan

18

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan, h. 64

22

1) Beragama Islam

2) Wanita

3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya

4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah

5) Bukan mahramnya calon suami

6) Jelas orangnya

7) Tidak sedang dalam ihram19

b. Adanya wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang

karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas

orang lain dan dalam perkawinan wali adalah seseorang yang

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah .

akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki – laki yang

dilakukan oleh mempelai laki – laki itu sendiri dan pihak perempuan

yang dilakukan oleh walinya.20

Syarat wali sebagai berikut

1) Beragama Islam

2) Baligh Berakal

3) Tidak dipaksa

4) Terang lelakinya

5) Adil bukan fasiq

19

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta,

Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2009), h.15 - 16

20

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan, h. 69

23

6) Tidak sedang ihram atau umroh

7) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh

pemerintah (mahjur bissafah)

8) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

c. Adanya saksi:

Sabda nabi SAW :

”Dari Ibnu Abas, R.A berkata tidak sah nikah tanpa wali dan kedua

saksi yang adil” (HR.Imam Ahmad)21

Syarat saksi:

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

3) Balig

4) Berakal

5) Adil

6) Mendengar

7) Tidak tuli

8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)

9) Tidak pelupa(mughoffal)

10) Menjaga harga diri mengerti ijab dan qabul

11) Tidak merangkap menjadi wali22

21

Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ( Beirut: al-Maktab

al- Islami, 1985), h. 250 lihat juga Ala al-din Ali Ibnu Balban al Farisi shahih ibn Hibban Bitartibi

Ibnu Balban (Beirut: Muassasah al-risalah, 1997), h.386

24

d. Ijab dan qabul syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai23

3) Ijab dan Qabul harus berbentuk dari asal kata ‟‟ inkah ‟‟ atau

‟‟tazwij ‟‟ atau terjemah dari dua kata tersebut yang dalam bahasa

berati ‟‟menikahkan‟‟

Contoh:

1) Ijab dari wali calon mempelai perempuan ‟‟ hai fulan bin fulan,

saya nikahkan fulanah, anak kandung saya dengan engkau,

dengan mas kawin (mahar)...................dibayar tunai (hutang).

2) Qabul dari calon mempelai pria ‟‟ saya terima nikahnya dan

kawinnya fulanah binti...............dengan mas kawin yan tersebut

tunai.24

a) Antara ijab dan qabul bersambungan

b) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

c) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram

haji atau umrah

22

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta,

Membina Keluarga Sakinah, h. 25

23

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana,

2006), Cet. 1, h. 63

24

Ibid, h. 26

25

d) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang

yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai

wanita dan dua orang saksi.25

e. Mahar

Di samping rukun dan syarat yang tersebut di atas, menurut para

ulama, mahar itu hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai syarat

sahnya dalam perkawinan. Pengertian mahar adalah Pemberian khusus

yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan

mempelai laki – laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat

dari berlangsungnya akad nikah.26

Tentang mahar ini terdapat dalam

firman Allah pada surat an – Nisa‟ ayat 4 yang bunyinya :

4

Artinya : ”Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan

kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(QS, an

– Nisa‟(4): 4 )

Dan Nabi SAW bersabda kepada seorang laki - laki yang ingin menikah

25

Ibid, h. 63

26

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan, h. 85

26

‟‟Dari Sahal bin Sa‟ad bahwa Nabi Shallallahu Alahi Wa Sallam berkata

pada seorang laki-laki nikahilah oleh kamu walaupun dengan mas kawin

berupa cincin dari besi‟‟(HR. Bukhari)27

C. Urgensi Pencatatan Nikah

Al-qur‟an dan Al-hadis tidak mengatur secara rinci mengenai

pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu,

sehingga diatur melalui perundang-undangan. Pencatatan perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik

perkawinan yang berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang

dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan pada hukum Islam.28

Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian

yang dimaksud oleh Undang-undang. Juga dijelaskan bahwa akad nikah dalam

sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu penting akad

nikah sehingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati.

Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus

dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya

pencatatan perkawinan.29

Mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi

perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat Al-qur‟an yang

menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.

27

Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah

al Bukhari, Shahih Bukhori, (Beirut: Dar Al Fikr, t.th), Juz III, h. 252

28

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet

1, h. 26

29 Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang –

Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta-Leiden: INIS,

2002), h. 139

27

firman Allah SWT dalam QS. Al-Bâqârâh (2): 282 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua‟malah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan

benar…” (QS. Al-Bâqârâh (282): 2).

Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-qur‟an. Akibatnya

kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral).

Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan

hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah

sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimat al-„urusy

walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar‟I

tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang

berlangsung pada awal masa Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang

berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami

dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama.30

Sehingga alat bukti

kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Dengan alasan-alasan yang disebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa

pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting

sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan jaman dengan dinamika yang terus berubah

30

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 Sampai KHI, h. 120-121

28

maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan

(oral) kepada kultur tertulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut

dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa

diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia

dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan

sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut Akta. Dengan demikian salah satu

bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan

perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.

Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak

ditemukan didalam kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.31

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi

kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum

perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam

mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat.32

Undang-

undang perkawinan tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai

sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana

pencatatan perkawinan itu dilaksanakan.

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa:

Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

31

Ibid, h. 122

32

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 27

29

Ini adalah satu-satunya Ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Didalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat

didalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan

pasal 3 dinyatakan:

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan

dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang- kurangnya

10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan

sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat(atas nama) bupati

kepala daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun didalam undang-

undang perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah

pencatatan ini sangat dominan.33

Dalam kompilasi hukum Islam mengenai

pencatatan perkawinan pada pasal 5 dan 6 mengungkapkan beberapa garis

hukum sebagai berikut.

Pasal 5

(1).Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus dicatat.

(2).Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai

pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor

22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

(1).Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat

nikah.

(2).Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum.

33

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 Sampai KHI, h. 122-123

30

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak

hanya bicara masalah administratif. Pertama, didalam pasal 5 ada klausul yang

menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat

Islam.” Ketertiban disini menyangkut Ghayat al-Tasyri‟ (tujuan hukum Islam)

yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2

ada klausul “tidak mempunyai kekuatan hukum.” Dan dapat diterjemakan

dengan makna tidak sah. Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang

tidak sah.34

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan undang-undang

yang berlaku adalah perkawinan yang tidak sah sehingga tidak memiliki

legalitas di mata hukum sehingga hak-hak suami dan istri serta anak-anak

yang dilahirkan tidak memiliki jaminan perlindungan secara hukum.

Di sini perlunya pencatatan nikah agar semua orang yang telah

melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara syariat tetapi

juga memiliki legalitas formal yang dilindungi undang-undang Negara kita.

Sah secara syariat Islam dan mendapatkan perlindungan Negara merupakan

terminologi wajib yang seharusnya dilakukan oleh setiap warganegara

sehingga tidak muncul pilihan yang memisahkan kedua term tersebut. proses

awal dari mekanisme pertumbuhan kependudukan. Naiknya jumlah penduduk

atau menurunnya angka perkawinan turut menjadi bagian dari proses prediksi

kondisi masa depan.35

34

Ibid, h. 124

35

Abdul Gani, “ Perkawinan di Bawah Tangan‟‟ Mimbar Hukum No 23( Tahun VI

1995), h.49

31

Masih banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang berakibat tidak

adanya bukti perkawinan yang sah. Mereka umumnya telah memiliki anak-

anak yang membutuhkan akses pelayanan sipil sebagai warganegara dan juga

pelayanan sosial. Mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan seperti,

KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan lain sebagainya. Mereka juga

kehilangan kesempatan meraih hak-hak kewarisan, mengurus passport dan

hak mendapatkan tunjangan keluarga.36

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kegunaannya agar

sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan

strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya – upaya

negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi

dari pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dibelakang hari, yang

meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi

sudah tentu akan lebih dapat terlindungi dengan adanya pencatatan resmi

dilembaga yang berwenang untuk itu. Namun apabila suatu kehidupan suami

istri berlangsung tanpa Akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi

Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan

permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama

sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.37

36

Anwar Saadi, “Pentingnya Pencatatan Nikah, BP4 Perkawinan dan Keluarga”. No.

460/XXXVIII/2011, h. 24

37

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:

Kencana, 2004), Cet. 1, h. 34

32

33

BAB III

ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

A. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab ( ( اثبات yang merupakan masdar

dari kata ( اثبات- يثبت–اثبت ) yang mempunyai makna penetapan, penentuan atau

pembuktian.Yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah suatu penetapan,

penentuan pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan

yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.38

Yang menjadi dasar

hukum dari itsbat nikah adalah BAB XIII Pasal 64 ketentuan peralihan

Undang-undang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini

berlaku yang dijadikan menurut peraturan lama adalah sah. Sedangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Pasal 7, yang terkandung dalam Pasal

64 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut

dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan “itsbat nikah”.39

Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3)

menyebutkan :

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh

pegawai pencatat nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat

diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.

38

Yayan Sofyan, “Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak di Catatat Setelah

Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, (Ahkam IV, No.8 ,

2002), h.75

39

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal: 64

34

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b. Hilangnya Akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun

1974.

B. Hubungan Itsbat Nikah dengan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui

perundang-undangan perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk

melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi

perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan

yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat

salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka,

atau salah satu tidak bertanggung jawab. Karena dengan akta tersebut,

memiliki bukti autentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Di

dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah.40

Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan

rahmah setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

40

Ahmad Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,

(Mimbar Hukum No.26 Tahun IV mei-juni, 1996), h. 51-52

35

undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan di dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) tentang pencatatan perkawinan, menjelaskan dalam pasal 5 yaitu :

Pasal 5 ayat (1) ; Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam

setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 5 ayat(2) ; pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan

oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur

dalam undang-undang No.22 tahun 1946 jo dan Undang-

undang No.32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya

Undang-undang republik indonesia tanggal 21 november

No.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk

di seluruh daerah luar jawa dan madura.

Tehnik pelaksanaannya, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Pasal 6 yang menyebutkan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat

nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum.41

Secara rinci peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab

II Pasal 2 menjelaskan tentang :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana

dimaksudkan dalam Undang - undang No.32 Tahun 1954 tentang

pencatatan, nikah, talak, dan rujuk.

41

Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Cet 1, h.109.

36

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan

oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana

dimaksud dalam berbagai perundang-perundangan mengenai pencatatan

perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi

tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang

berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana

ditentukan dalam pasal 3 peraturan pemerintah sampai dengan pasal 9

peraturan pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-

undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini.42

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

menjelaskan

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang

akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu

alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

42

Abdul Ghani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan

Agama, h.32

37

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan

atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (pasal 4

peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan) adapun hal-hal yang

diberitahukan meliputi : Nama, Umur, Agama atau kepercayaan, pekerjaan,

tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya

pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 5

peraturan pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-

undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dengan adanya pemberitahuan

ini, kemungkinan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan identitas dapat

dihindari.43

Tindakan yang harus diambil oleh pegawai pencatat nikah setelah

menerima pemberitahuan, diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor :

9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan sebagai berikut :

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak

melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan

telah dipenuhi dan apabila tidak terdapat halangan perkawinan menurut

Undang-undang.

2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai

pencatat meliputi pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai dalam hal

tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir. Dapat dipergunakan

43

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 112-114

38

surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai

yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan,

tempat tinggal orang tua calon mempelai.

c. Izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 6 ayat (2),

(3), (4), dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai

atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang-undang, dalam hal

calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.

e. Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2)

undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal

perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua

kalinya atau lebih.

g. Izin tertulis dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM atau

PANGAB, apabila salah seorang anggota calon mempelai atau

keduanya anggota angkatan bersenjata.

h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai

pencatat nikah, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya

tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga

mewakilkan kepada orang lain.44

44

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, Pasal: 6

39

Ketentuan dalam klausul Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat

(1) dan (2) di atas memberi manfaat, Pertama : memelihara ketertiban hukum

yang menyangkut kompetensi relatif, kewilayahan dari pegawai pencatat

nikah. Kedua : menghindari terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum

lainnya, seperti : identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka.

Penelitian pegawai pencatat nikah juga bermaksud untuk meneliti status

perkawinan seseorang baik calon suami atau calon istri oleh karena itu, jika

diperlukan calon mempelai melampirkan surat-surat yang telah disebutkan di

atas.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak

sama, mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, sehingga ketentuan-

ketentuan tersebut di atas belum dapat berjalan dengan baik, peraturan

perundang-undangan memberi alternatif atau kelonggaran kepada pihak-pihak

karena suatu hal harus segera melangsungkan perkawinan. Yaitu mengajukan

izin tertulis, izin pengadilan agama, apabila salah seorang calon mempelai

atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.45

Apabila suatu kehidupan

suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya sesuatu sebab,

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk

mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama sehingga

yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan sebagai

berikut :

45

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 113.

40

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh

pegawai pencatat nikah.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat

diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai

hal-hal yang berkenaan dengan :

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

b) Hilangnya akta nikah

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang

No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974

tentang perkawinan.

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami istri, anak-

anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

perkwinan itu.46

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan suatu hal yang sangat

penting, dalam Al Qur'an masalah hutang piutang Allah menganjurkan kepada

kita untuk mencatatkan.

firman Allah SWT dalam QS. Al-Bâqârâh (2): 282 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua‟malah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan

benar…” (QS. Al-Bâqârâh (282): 2).

Para pemikir Islam (faqih) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar

pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga

mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan

46

Kompilasi Hukum Islam, Pasal: 7

41

pertimbangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya

mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqih.

“Menolak kemudhoratan lebih didahulukan dari pada memperoleh

kemaslahatan”47

Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang

mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah

merupakan tuntunan perkembangan hukum dan mewujudkan kemaslahatan

umum di Negara Republik Indonesia.48

Dan usaha ini dimaksudkan agar setiap

pihak dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai ketertiban dan

keadilan dalam perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah

tangga. Menurut Ahmad Rofiq pencatatan perkawinan merupakan syarat

administratif perkawinan. Tetapi walaupun hanya sebagai suatu kewajiban

administratif saja, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi

kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat dari pencatatan

perkawinan ini adalah :

Pertama : Manfaat yang bersifat preventif yaitu untuk menanggulangi agar

tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat

perkawinan baik menurut agama dan kepercayaannya ataupun menurut

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan ini dapat dihindari

pelanggar terhadap kompetensi relatif pegawai pencatat perkawinan. Atau

47

Ahmad Sudirman Abbas, Qawa‟id Fiqhiyyah Dalam Presfektif Fiqih, ( Jakarta:

Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2004), Cet Ke-1, h. 148.

48

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 29-30

42

menghindari terjadinya pemalsuan (penyimpangan hukum), seperti identitas

calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan usia calon

mempelai tersebut.

Kedua : Manfaat akta nikah yang bersifat refresif yaitu bagi suami istri yang

karena sesuatu perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi

Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan

permohonan itsbat nikah (penetapan) kepada pengadilan agama, pencatatan

inilah disebut sebagai tindakan refresif, yang dimaksudkan untuk membentuk

masyarakat, agar didalam melangsungkan perkawinan tidak mementingkan

aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdatannya juga perlu

diperlukan secara seimbang.49

Dalam pembahasan di atas tampaklah hubungan itsbat nikah dengan

pencatatan perkawinan. Di mana esensi dari itsbat nikah itu sendiri adalah

pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan, maka pihak

yang bersangkutan akan mendapatkan bukti autentik, telah terjadinya

perkawinan tersebut yang berwujud dalam bentuk akta nikah, maka bagi yang

belum mendapatkan dapat dimintakan itsbat nikah (pengesahan nikah). Dalam

pasal 5 KHI disebutkan bahwa:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam setiap perkawinan

harus dicatat

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai

pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang – undang no. 22

Tahun 1946 jo. Undang – undang no. 32 Tahun 1945.

49

Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, h. 111-112

43

C. Dampak itsbat nikah sebelum dan sesudah adanya penetapan Pengadilan

Agama

1. Dampak sebelum diitsbatkannya perkawinan

Menurut hukum Islam, apabila suatu perkawinan dilakukan dan

memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan tersebut adalah

sah menurut hukum Islam walaupun perkawinan tersebut tidak

mempunyai akta nikah, tetapi akibat hukumnya adalah sama dengan

perkawinan yang mempunyai akta nikah.50

Namun menurut ketentuan

hukum positif yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang

dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang – undang

No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan

kepercayaannya itu, pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap –

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang

berlaku.

Bila dilihat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan

menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbutan hukum karena itu

maka berakibat hukum, maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan

hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama

sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindung oleh

50

Mufidah Ulfah, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam‟‟, (Skripsi S1 Fakultas

Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2008), h. 86

44

hukum.51

Karena perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai

perkawinan yang tidak memenuhi syarat – syarat perkawinan seperti

dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 maka perkawinan di bawah

tangan tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum,

sehinngga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat

diakui dan dilindungi oleh hukum. Walaupun demikian dampak dari

perkawinan sebelum diitsbatkannya perkawinan tersebut atau dengan kata

lain perkawinan tanpa akta nikah yaitu sebagai berikut:

a. Makna historis Undang – undang No.1 Tahun 1974 akan tidak efektif

sehingga tujuan dari lahirnya Undang – undang perkawinan tersebut

tidak akan tercapai. Maka dengan demikian pengorbanan bangsa dan

Negara untuk lahirnya Undang – undang perkawinan akan sia – sia

b. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti

yang dikehendaki oleh Undang – undang No. 1 Tahun 1974 pasal (2),

sehingga akan menciptakan kondisi ketidak teraturan di dalam

mekanisme kependudukan

c. Naik turunnya jumlah penduduk dan pengaturan umur kawin atau

angaka kelahiran tidak akan dapat terkendali dan pada akhirnya akan

berulang kembali ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk

dengan mekanisme konsumsi nasional.

d. Masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat Islam dipandang

tidak lagi mempedulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam

51

Abdul Gani, “ Perkawinan di Bawah Tangan‟‟. Mimbar Hukum No 23 (Tahun VI,

1995), h. 47-48

45

bidang hukum yang pada akhirnya akan sampai pada anggapan bahwa

pelaksanaan ajaran agama Islam tidak memerlukan keterlibatan negara.

e. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perkawinan maka peluang untuk

putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas. Kondisi seperti ini

akan berakhir tanpa keterlibatan produser hukum sebagai akibat

langsung dari pemenuhan pelaksanaan unsur tata cara pelaksanaan

perkawinan.

f. Apabila perkawinan di bawah tangan terjadi maka secara hukum hanya

dapat diikuti dengan perceraian di bawah tangan juga.52

Dan apabila dampak tersebut ditinjau dari para pelaku sebelum

diitsbatkanya perkawinan mereka tersebut adalah sebagai berikut :

1) Perkawinan tidak dianggap sah.

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan,

namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika

belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama .

2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

ibu.

Anak – anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang

tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu ( Pasal 42 dan 43

Undang – undang perkawinan ) sedang hubungan perdata dengan

ayahnya tidak

52

Mufidah Ulfah, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam‟‟, h. 83-84

46

3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat lebih jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah, baik istri

maupun anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak

berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya harta yang

didapat dalam perkawinan tersebut hanya dimiliki oleh masing –

masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gono –

gini/harta bersama

4) Terhadap suami

Hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan dan merugikan bagi

suami yang melakukan perkawinan, sebelum diitsbatkannya

perkawinan yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami

bebas menikah lagi, sebab perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah

menurut hukum, sehingga ia bisa berkelit dan menghindar dari

kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak – anaknya.53

2. Dampak sesudah diitsbatkannya perkawinan

Akibat hukum dari diitsbatkannya perkawinan oleh pengadilan

agama adalah sebagai berikut :

a. Timbulnya hak – hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi

kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.

b. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak

yang sah dimata hukum Negara

53

Intan Ghina, ” Analisis Yuridis Status Hukum Istri yang Menikah di Bawah Tangan

Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Tentang Perkawinan‟‟, artikel diakses pada 9 Mei 2011 dari

http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-istri-yang-menikah-di-

bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku-tentang-perkawinan/

47

c. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak – anak

dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama

d. Berhak saling waris mewarisi antara suami dan istri dan anak – anak

dengan orang tua

e. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perampuannya

f. Bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang

lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak – anak dan

hartanya54

54

Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan

Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet 4, h. 49-50

48

BAB IV

ANALISIS YURIDIS ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN DI

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

A. Deskripsi penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat

1. Proses dalam mengajukan permohonan/pengesahan itsbat nikah

Eksistensi dan independensi lembaga pengadilan agama sejak

terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga

peradilan lain dilingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara dan

Peradilan Militer. Kewenangan Pengadilan Agama (PA) pasca terbitnya

UU baru tersebut makin luas. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang

selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili

perkara dalam tingkat pertama. Jenis perkara yang menjadi kuasa

Pengadilan Agama; pertama tentang perkawinan, kedua tentang warisan,

wasiat, dan hibah, ketiga tentang perkara wakaf dan sedekah, keempat

tentang ekonomi syariah55

Pengadilan Agama dituntut untuk mampu

melaksanakan UU tersebut sebaik – baiknya dengan mempersiapkan diri

dari segi SDM maupun layanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

55

Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum

Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surutnya Lembaga

Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.

1, h. 139-140

49

Dan masyarakat pencari keadilan tidak perlu dikhawatirkan dan jangan

selalu disudutkan dengan menganggap mereka sebagai “masyarakat yang

buta hukum”.

Oleh karenanya perlu memberikan kesempatan dan pembelajaran

tentang hukum kepada mereka khususnya dalam hal bagaimana beracara

dimuka pengadilan yang benar.56

Adapun proses pengajuan permohonan

pengajuan/pengesahan itsbat nikah adalah sebagai berikut :

Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.

a. Mendatangi kantor pengadilan agama diwilayah tempat tinggal anda.

b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat

dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, anda

dapat meminta bantuan kepada pos bakum (pos bantuan hukum) yang

ada pada pengadilan setempat secara cuma – cuma.

c. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan

yaitu:

1) Surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai

2) Surat permohonan itsbat nikah.

d. Memfoto copi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5

(lima)rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir

yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan

kepada petugas pengadilan, satu foto copy disimpan.

56

Patly Parakasi, ‟‟ Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di

Pengadilan Agama Jember‟‟ artikel di akses pada 8 Mei 2011 dari

http://eprints.undip.ac.id/18678/PATLY_PARAKASI.pdf

50

e. Melampirkan surat – surat yang diperlukan, antara lain surat

keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.57

Langkah 2. membayar panjar perkara

a. Membayar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar

biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk berperkara

secara cuma – cuma (prodeo).

b. Apabila mendapat fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan

perkara dipengadilan menjadi tanggung jawab pengadilan kecuali baya

transportasi dari rumah kepengadilan. Apabila biaya tersebut masih

tidak terjangkau, maka dapat mengajukan sidang keliling. Rincian

informasi tentang sidang keliling dapat dilihat di panduan sidang

keliling.

c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti

pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar perkara.

Langkah 3. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.

a. Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal

dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke

alamat yang tertera dalam surat permohonan.58

Langkah 4. Menghadiri persidangan

a. Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera

dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan

terlambat.

57

‟‟Panduan Pengajuan itsbat/Pengesahan nikah” artikel di akses pada 16 Mei 2011 dari

www.pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc

58

Ibid

51

b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti surat panggilan

persidangan, foto copy formulir permohonan yang telah diisi. Dalam

sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak

misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi

tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi

permohonan.

c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada

pemohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu

sidang berikutnya. Bagi pemoho/termohon yang tidak hadir dalam

sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan

ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan harus

memprsiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim.

Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta menghadirkan saksi –

saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan tersebut, di antaranya

wali nikah dan saksi nikah, atau orang – orang dekat yang mengetahui

pernikahan itu.

Langkah 5. Putusan/penetapan pengadilan

a. Jika permohonan anda dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan

putusan/penetapan itsbat nikah

b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka

waktu setelah 14 hari dari sidang akhir

52

c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri kekantor

pengadilan agama atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat

kuasa

d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa

meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan

menunjukkan bukti salinan putusan/ penetapan pengadilan tersebut.59

2. Itsbat nikah penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili

perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan

sebagai berikut dalam perkara antara :

M. Nasir bin Marmin, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan

swasta, tempat tinggal jalan kramat RT.009 RW.001 No.38, kelurahan

kebayoran lama utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta selatan.

Selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon I “

Dahliana binti Matsanih, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati,

tempat tinggal jalan kramat RT. 009 RW. 001 No.38, kelurahan kebayoran

lama utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut

sebagai “Pemohon II “60

Pegadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

59

Ibid

60

Penetapan Putusan Nomor ; 083/P.dt/2010/PA.JS, Pengadilan Agama Jakarta Selatan

53

Telah mendengar keterangan pemohon I dan II serta saksi – saksi

dipersidangan ;

a. Duduk perkara

menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

21 mei 2010 dan telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan agama Jakarta

Selatan di bawah register prkara nomor : 083/Pdt.p/2010/PA.JS., pada

pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1) Bahwa, pada tanggal 26 agustus 2002 telah dilangsungkan pernikahan

secara agama islam antara pemohon I dengan pemohon II diwilayah

KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan wali ayah

kandung pemohon II bernama Matsanih (almarhum), dengan mahar

berupa perlengkapan alat shalat tunai, dan saksi nikah Andi Sopian dan

Ngadino ;

2) bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan pemohon I berstatus

perjaka dan pemohon II berstatus perawan ;

3) Bahwa, dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ; Muhammad Gilang

Ramadhan, laki – laki, umur 6,5 tahun

4) Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga

yang menghalangi perkawinan ;61

5) Bahwa, sejak menikah antara pemohon I dengan pemohon II hingga

saat ini belum pernah mendapatkan surat nikah dari KUA. Wilayah

61

Ibid

54

kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan karena pada saat menikah

tidak dicatatkan di KUA tersebut ;

6) Bahwa, tujuan pemohon I dan pemohon II ke pengadilan agama

Jakarta selatan adalah untuk memohon disyahkan pernikahan pemohon

I dengan pemohon II, kepentingaan adalah untuk kepastian hokum

perkawinan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengurus akta

kelahiran anak/sekolah anak ;

7) Bahwa, dengan hal tersebut diatas pemohon I dan pemohon II mohon

kepada bapak ketua pengadilan agama Jakarta selatan untuk

menetapkan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang

dilangsungkan pada 26 agustus 2002 ;

8) Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini

pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan agama Jakarta

selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil pemohon I dan

pemohon II untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan

putusan yang amarnya sebagai berikut :

a) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.

b) Menyatakan sah perkawinan pemohon I (M.Nasir bin Marmin)

dengan pemohon II (Dahliana binti Matsanih) yang dilaksanakan

pada tanggal 26 agustus 2002 ;

55

c) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.62

Atau apabila pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain,

menjatuhkan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu para

pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon

yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para

pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Foto copy KTP an. Pemohon I, bukti P. 1;

b. Foto copy KTP an. Pemohon II, bukti P. 2;

c. Foto Copy Kartu Keluarga an. Pemohon II, bukti P. 2;

d. Asli Surat Keterangan menikah yang dikeluarkan oleh ketua RT.

009/01, bukti P. 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para

pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

b. Saksi - saksi

1) Ngadino, menerangkan dibaawah sumpah sebagai berikut :

­ Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan II dan saksi adalah ketua

RT pemohon I dan pemohon II;

62

Ibid

56

­ Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II dan setahu

saksi pemohon I dan II menikah pada tanggal 26 agustus 2002,

bujang dan gadis;63

­ Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon I dan pemohon II

dilaksanakan dirumah pemohon II di Jakarta dengan wali nikah

ayah kandung pemohon II dan dihadiri saksi – saksi dan undangan

serta maharnya berupa perlengkapan shalat, tunai;

­ Bahwa setahu saksi, saksi pernikahan adalah saksi dan andi sopian;

­ Bahwa setahu saksi saat pemohon I dan II menikah dilaksanakan

secara agama Islam; dan telah dikaruniai 1 anak yang kesemuanya

saksi kenal;

­ Bahwa saksi hadir dalam akad nikah tersebut dan juga saksi tahu

saat keduanya menjalani rumah tangga;

­ Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan II dan setahu saksi tidak

terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan baik disebabkan

pertalian darah dan halangan lainnya menurut agama dan Undang –

undang serta saksi jga tidak pernah mendengar adanya gugatan

keberatan atas perkawinan antara pemohon I dan II;

­ Bahwa setahu saksi perkawinan pemohoon I dan II tidak dicatatkan

karena saat itu pemohon I tidaak punya dana dan perkawinan

dilakukan dihadapan orang banyak;

63

Ibid

57

­ Bahwa setahu saksi pemohon I hanya beristrikan pemohon II dan

sejak pernikahannya belum pernah bercerai dan tidak pernah

berpoligami;

­ Bahwa setahu saksi pemohon I dan II sangat membutuhkan surat

nikah tersebut sebagai pegangan karena selama ini perkawinan

tidak dicatatkan oleh petugas;64

2) Andi Sopian, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

­ Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan II dan saksi adalah

tetangga pemohon I dan II;

­ Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II dan setahu

saksi pemohon I dan II menikah pada tanggal 26 agustus 2002,

bujang dan gadis;

­ Bahwa setahu saksi perkawina pemohon I dan II dilaksanakan

dirumah pemohon II di Jakarta dengan wali nikah ayah kandung

pemoho II dan dihadiri saksi – saksi dan undangan serta maharnya

berupa perlengkapan shalat, tunai;

­ Bahwa setahu saksi, saksi pernikahan adala saksi dan ngadino;

­ Bahwa setahu saksi saat pemohon I dan II menikah dilaksanakan

secara agama Islam; dan telah dikaruniai 1 orang anak yang

kesemuanya saksi kenal;

­ Bahwa saksi hadir dalam akad nikah tersebut dan juga saksi tahu

saat keduanya menjalani rumah tangga;

64

Ibid

58

­ Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan II dan setahu saksi tidak

terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan baik disebabkan

pertalian darah dan halangan lainnya menurut agama dan undang –

undang serta saksi juga tidak pernah mendengar adanya gugatan

keberatan atas perkawinan antara pemohon I dan II;65

­ Bahwa setahu saksi perkawinan pemohon I dan II tidak dicatatkan

karena saat itu pemohon I tidak punya dana dan perkawinan

dilakukan dihadapan orang banyak;

­ Bahwa setahu saksi pemohon I hanya beristrikan pemohon II dan

sejak pernikahannya belum pernah bercerai dan tidak pernah

berpoligami;

­ Bahwa setahu saksi pemohon I dan II sangat membutuhkan surat

nikah tersebut sebagai pegangan karena selama ini perkawinan

tidak dicatatkan oleh petugas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di

persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan

perkara ini. Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, majelis

Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud;

c. Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan para pemohon

sebagaimana di dalam posita dan petitum permohonan para pemohon

65

Ibid

59

adalah mengenai permohonan pengesahan nikah antara pemohon I dengan

pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 agustus 2002 dihadapan

pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan untuk pegangan dan kepastian hukum;66

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2

dipersidangan jika dihubungkan dengan dalil permohonan para pemohon

ditemukan Fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 26 agustus 2002 telah dilangsungkan pernikahan

secara agama Islam antara pemohon I dan pemohin II diwilayah

KUA, kebayoran lama, Jakarta Selatan dengan wali ayah kandung

pemohon II bernama Matsanih, dengan mahar berupa

perlengkapan/alat shalat, dan dengan dihadiri oleh orang – orang

yang telah dewasa antara lain Ngadino dan Andi sopian

2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 antara Pemohon I dan II

tidak memiliki halangan secara hukum, baik atas dasar keturunan

(pertalian darah) atau halangan lainnya menurut agama dan/atau

Undang – undang, adat – istiadat, serta tidak pernah Ada gugatan

keberatan dari pihak manapun atas pernikahan pemohon I dan II;

3) Bahwa saksi 1 dan 2 menyatakan, sejak menikahnya pemohon I dan

pemohon II belum pernah bercerai dan tidak paernah berpoligami

serta dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama

Muhammad gilang ramadhan, umur 6,5 tahun;67

66

Ibid

67

Ibid

60

Bahwa berdasarkan kenyataan terebut di atas, dapat disimpulkan

pernikahan antara pemohon I dan II telah dilakukan sesuai ketentuan

hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 adalah bukti yang

menguatkan indikasi pernikahan pemohon I dan pemohon II dan atau

paling tidak bukti – bukti tersebut memperkuat dugaan adanya pernikahan

yang sah antara pemohon I dan II, sedangkan bukti P.1 dan P. 2 adalah

bukti kependudukan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan II sangat membutuhkan surat

nikah tersebut bagi kejelasan status hukum perkawinan pemohon I dan II

dan pegangan pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (d dan e)

inpres Nomor : 1 Tahun 1992 Kompilasi Hukum Islam : „‟ Dalam hal

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan

itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan yang terjadi

sebelum berlakunya UU No. Tahun 1974 dan terhadap mereka yang tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974‟‟ ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan pemohon

I dan II, majelis hakim tidak melihat adanya unsur – unsur yang menjadi

halangan unntuk melakukan pernikahan antara pemohon I dengan

pemohon II, dan secara nyata perkawinan tersebut telah dilakukan di muka

umum serta tidak ada yang menyatakan keberatan atas perkawinan

tersebut telah sesuai syariat Islam;

61

Menimbang, secara substansial perkawinan antara pemohon I dan

pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur

pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dilakukan sesuai dengan ketentuan

pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, dan dalam posisi seperti ini

kedudukan syarat administratif atas pencatatan pernikahan pemohon I dan

II dianggap telah terpenuhi, dan keduanya tidak terdapat halangan untuk

melangsungkan pernikahan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut

diatas, majelis hakim berpendapat dalil permohonan para pemohon telah

cukup beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf (d dan e) inpres no

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya

permohonan pemohon I dan II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada para pemohon;68

Mengingat, akan segala peraturan perundang – undangan yang

berlaku dan hukum syar‟a yang bersangkutan;

d. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan dalam perkara

Nomor: 083/P.dt/2010/PA.JS

Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

1) Menyatakan sah perkawinan pemohon I (M. Nasir bin Marmin)

dengan pemohon II (Dahliana binti Matsanih) yang dilangsungkan

pada tanggal 26 Agustus 2002;

68

Ibid

62

2) Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan Pemohon II

sebesar Rp 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah majelis hakim

pengadilan agama Jakarta selatan pada hari : kamis tanggal 17 juni 2010

M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 H. dengan Drs. Agus Yunih,

S.H, M.HI., sebagai hakim ketua, Dra. Hj.Ai Zainab, S.H. dan Dra, Hj. Ida

Nursa‟adah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

hakim ketua tersebut dengan dihadiri Hakim – hakim anggota tersebut

serta dibantu oleh Ahlan, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri

pula oleh pemohon I dan pemohon II;69

3. Sebab ditetapkannya itsbat nikah Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS oleh

Hakim

Pentingnya arti sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan

dengan masalah mua‟malah sangatlah urgen, Islam sebagai agama yang

sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk

mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain.70

Hal

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 :

69

Ibid

70

Aqib Maimun, “Pencatatan Pernikahan Beda Agama Dikantor Urusan Agama (KUA)

Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Cilandak”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 51

63

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua‟malah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan

benar…” (QS. Al-Bâqârâh (282): 2).

Hukum Islam tidak memisahkan antara hukum ibadah (pengaturan

hubungan manusia dengan Allah) di satu pihak dan hukum muamalah

(pengaturan hubungan hak dan kewajiban dengan sesama manusia) di pihak

lain, meskipun hukum Islam membedakan antara ibadah dan mua‟malah.

Hukum Islam mengajarkan kepada ummatan muslimatan tentang eksistensi

nilai peribadatan dalam aktivitas muamalah, sebagaimana hukum Islam juga

mengajarkan tentang dimensi sosial dalam setiap peribadatan yang

disyariatkkan. Dengan kalimat lain, dalam peribadatan Islam dipastikan

terkandung nilai – nilai sosial, sementara dalam mua‟malah Islam juga

dipastikan mengandung nilai – nilai ibadah. Di sinilah terletak arti penting dari

hubungan timbal balik antara ibadah dan muamalah dan atau muamalah dan

ibadah, dan di sinilah pula terletak arti penting dari kelebihan hukum Islam

yang norma maupun nilai hukumnya tidak pernah kering dari kerohanian.71

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya mempermudah segala sesuatu

dan bukan malah mempersulit sesuatu apalagi dalam hal ini menuju kepada

suatu kebaikan dan cita – cita yang mulia yaitu demi melangsungkan dan

menggapai sebuah mahligai pernikahan yang disunahkan dalam Islam. Dalam

hal ini Negara mewajibkan adanya pencatatan dalam setiap pernikahan bagi

71

Muhammad Amin Suma, Kedudukan Dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum

Indonesia,(kumpulan perkuliahan dan seminar, T.tp, 2009), h. 23

64

warga negaranya bukanlah untuk mempersulit warganya akan tetapi justru

melindungi hak – hak warga tersebut demi terciptanya kenyamanan dan

ketertiban masyarakat.72

Atas dasar itulah dapat penulis simpulkan bahwa

pencatatan memang sangat diperlukan dan urgen dalam segala peristiwa

antara satu orang dengan orang lain (masalah mua‟malah) dalam hal ini

berkaitan dengan masalah pernikahan. Dalam itsbat nikah menurut Agus

Yunih selaku Hakim ketua majelis pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang –

undang No. 1 Tahun 1974. Artinya perlu diberikan ruang seluas – luasnya

bagi mereka yang melakukan perkawinan dan perkawinan ini tidak

bertentangan dengan syariat hukum Islam. Pasal ini disebut juga oleh beliau

sebagai pasal sapu jagat, Teorinya bahwa itsbat nikah dibolehkan sepanjang

tidak bertentangan makanya di dalam Undang-undang khususnya dalam

Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan kepengadilan

agama terbatas mengenai hal-hal :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b. Hilangnya Akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

72

Aqib Maimun, “Pencatatan Pernikahan Beda Agama Di Kantor Urusan Agama (KUA)

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec Cilandak)”, h. 51

65

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut mengabulkan itsbat nikah yang

bersangkutan yang berperkara dalam No: 083/Pdt.P/2010/PA.JS dengan

pertimbangan-pertimbangan, bahwa seluruh syarat dan rukun tidak ada yang

dilanggar, tidak ada yang bertentangan. Dia melakukan itsbat nikah saat itu

karena tidak punya uang sehinga dia melakukan nikah, itupun dilakukan

dengan I‟lanun nikah diberitahukan kepada tetangga bahkan RT setempat pun

tahu. Berhubung Andi Sopian memberikan kesaksian bahwa pernikahan itu

ada, baik secara formal maupun substansial. Sehingga tidak ada alasan bagi

kita untuk menolak perkawinan itu dan saya tidak melihat adanya indikasi

penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap perkawinan tersebut. Ini yang

saya lihat hanya untuk kepentingan administrasi pencatatan dan untuk

kepentingan masa depan anak di situ aspek maslahat lebih besar „‟Dar„ul-

mafaasidi muqaddamun a‟la jalbil mashalihi‟‟ jika ditolak bisa kita

bayangkan anak - anaknya dan sebagainya. Berbeda dengan kasus itsbat nikah

yang memang sering kali disalah gunakan, biasanya itsbat nikah yang diawali

dengan persengketaan harta. Dia itu orang yang tidak mampu tidak mungkin

ada harta yang dipersengketakan.73

B. Aplikasi penetapan itsbat nikah oleh pengadilan Agama Jakarta Selatan

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Lama

Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang

sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut pasal 2 ayat (1) yaitu

perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing –

73

Agus Yunih, Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi,

Jakarta, 12 April 2011

66

masing dan pasal 2 ayat (2) yaitu dilakukan pencatatan sesuai dengan

peraturan perundang – undang yang berlaku yang disebut dengan surat akta.

Surat akta adalah suatu tulisan yang semata – mata dibuat untuk membuktikan

sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Adapun

syarat – syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat akta dapat disebut

sebagai akta adalah

1. Surat itu harus ditandatangani

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau

perikatan

3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti74

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP

No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. bagi mereka yang

melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor

Urusan Agama ( KUA). Perkawinan dicatatkan kepada pejabat pencatat yang

ditunjuk Negara (pemerintah). Pemerintah berkewajiban mencatat, dan

sebagai alat bukti yang sah dalam perkawinan dengan diberikannya salinan

akta nikah. Akta teresbut bertujuan mengatur hubungan hukum masing –

masing sebagai suami istri.75

Adanya suatu ikatan perkawinan yang diakui

secara hukum adalah suatu perkawinan yang hanya dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah yang ditunjuk. Jadi didalam struktur lembaga pencatatan

perkawinan terdapat Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

74

Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Aspek Hukum Catatan Sipil di

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 52

75

. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 16

67

Dalam hal ini perkawinan dibawah tangan bukan merupakan

perkawinan yang sah di hadapan hukum negara tetapi hanya sah menurut

agama karena terpenuhinya rukun nikah. Akan tetapi banyak bermunculan

pendapat-pendapat dari masyarakat yang berbeda mengenai sah dan tidaknya

perkawinan bawah tangan. Ada sebagian besar masyarakat Islam yang

berpendapat bahwa perkawinan bawah tangan dianggap sah menurut hukum

agama walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kantor Urusan Agama

setempat. Hal tersebut banyak terjadi sebagai akibat dampak negatif dari

penafsiran atau penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang

menyatakan bahwa perkawinan hanya bersifat administratif belaka. Jadi tidak

akan menyebabkan batalnya perkawinan.76

Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap

harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan

diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti autentik tentang

telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.77

Mengenai pencatatan

itsbat nikah putusan Nomor : 083/P.dt/2010/PA.JS di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Kebayoran Lama telah dicatatkan kedalam register dengan

Nomor akta : 1169/180/VII/2010 adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

pemohon membawa surat keterangan model N1 (surat keterangan untuk

nikah), N2 (surat keterangan tentang orang tua), N4 (surat keterangan asal

usul) dari kelurahan, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, pas foto 2x3

76

Suci wulansari, artikel diakses pada 9 Mei 2011 dari http://id-

id.facebook.com/note.php?note_id=158583027518190

77

Wasit Aulawi, “ Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Amarulah Ahmad,

ed, Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 57

68

(5 lembar) dan disertakan putusan penetapan dari Pengadilan Agama, lalu

didaftarkan di KUA Kecamatan Kebayoran Lama, setelah mendaftarkan

maksud mereka barulah itsbat mereka dicatatkan ke dalam register dengan

tanggal pernikahan mereka dahulu sesuai dengan apa yang ada dalam putusan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan merekapun mendapat buku salinan

akta pernikahan mereka.

Sebenarnya putusan itsbat pernikahan itu sudah punya kekuatan

hukum yang tetap, ketika alasan mereka pernikahannya tidak tercatat

kemudian pengadilan hanya membenarkan nilai pernikahannya, tempat

pernikahannya yang pernah dilakukan dahulu dianggap benar dan ketika ingin

memiliki legalitas mereka lebih yakin untuk memiliki buku nikah dari Kantor

Urusan Agama.78

C. Analisis yuridis penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan tidak

tercatat

Pada pasal 2 ayat 1 kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan

kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi

syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam),

maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama tetapi sahnya

perkawinan perlu disahkan lagi oleh Negara. Dalam perkara antara pemohon

M. Nasir bin Marmin dan Dahliana binti Matsanih telah dapat dibuktikan

bahwa telah terjadi sebuah akad nikah, ini telah dapat dibuktikan. Apabila

78

TB. Zamroni, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama,

Wawancara Pribadi, Jakarta, 05 Mei 2011

69

diamati dari keterangan para saksi yang diajukan pemohon, telah mencukupi

syarat–syarat yang dibutuhkan menurut hukum syara.

Terjadi perkawinan keduanya ditempat tinggal pemohon, menurut

sifatnya adalah sesuatu yang sulit dibohongi. Sebab, sebuah perkawinan

sekecil apapun acaranya akan mengundang orang disekitarnya, tetapi akad

nikah tersebut tidak mungkin hanya dihadiri oleh dua orang saja, mesti

melibatkan beberapa orang yang sekurang – kurangnya wali harus hadir untuk

menikahkan dan dua orang saksi yang dipercaya. Dengan hadirnya beberapa

orang pihak ketiga, akad nikah tidak lagi menjadi sesuatu yang dirahasiakan

dan akad nikah tersebut juga dapat ditelusuri kebenarannya dalam satu

komunitas.

Dalam perkawinan itu menurut laporan pemohon yang bertindak

sebagai walinya adalah ayah kandung pemohon (Dahliana) perkawinan

tersebut juga dihadiri saksi Ngadino serta Andi Sopian memberi kesaksian

bahwa pemohon juga tidak mempunyai dana untuk melaksanakan perkawinan

di Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut para saksi juga setelah

perkawinan mereka hidup sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak.

Dalam peraturan syara‟ seperti yang dirumuskan oleh pakarnya dalam buku-

buku fiqh dari berbagai madzab yang pada intinya adalah, kemestian adanya

ijab dan qabul dari dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang

diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang

menunjukkan telah terjadinya ijab dan qabul, serta dihadiri oleh dua orang

saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu

disyaratkan mendengar sendiri secara langsung lafal ijab dan qabul tersebut.

70

ketentuaan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur pembentuk bagi akad

nikah. Apabila unsur-unsur seperti dalam syariat Islam secara sempurna dapat

dipenuhi, maka akad nikah secara syara telah dianggap sah sehingga halal

bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak dari hasil

hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

Pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam

anjuran pemerintah, dan adanya pencatatan perkawinan merupakan syarat

administratif bukan merupakan salah satu sahnya syarat perkawinan

sedangkan perkawinannya sendiri tetap sah karena standar sah dan tidaknya

perkawinan ditentukan oleh norma – norma agama dari pihak-pihak yang

melakukan perkawinan, dengan adanya perkawinan tersebut maka perkawinan

akan memiliki bukti yang sah dan autentik oleh karena itu tanpa adanya suatu

pencatatan maka suatu perkawinan tidak memiliki akta nikah sebagai bukti

dari perkawinan yang telah dilakukan. Akan tetapi sangat dianjurkan agar

perkawinan bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi

berwenang hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya

dampak hukum yang negatif sebagai akibat timbulnya perkawinan bawah

tangan tersebut.

Untuk pencatatan perkawinan di bawah tangan Undang-undang

mengatur pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tentang pengitsbatan

nikah pemohon ini dikarenakan pemohon membutuhkan salinan akte nikah

untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak dalam hal ini bila

itsbat tersebut tidak diajukan oleh pemohon maka problem hukum tidak dapat

terselesaikan dan ini merugikan bagi perempuan dan anaknya.sebagai istri

71

yang sah secara agama istri tidak bisa menuntut hak waris bila terjadi

perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau hak

perlindungan hukum bila pergi tanpa pesan dan posisi suami yang tidak

tersentuh hukum bila terjadi kekerasan. Akibat negatif yang harus diderita

oleh istri dan anaknya tersebut disebabkan oleh suami , itulah penerapan

hukum yang kosong dari sasarannya bahkan berakibat sebaliknya dari tujuan

suatu hukum.

Setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya

manfaat yang akan diraih oleh pihak – pihak yang menerapkannya atau

adanya mudarat yang akan dihilangkan. Jika dalam penerapan hukum ternyata

harus ada yang akan menderita, maka pihak yang akan menderita itu

hendaklah pihak yang layak untuk menanggung sebuah derita sebagai derita

dari perbuatannya sendiri, bukan harus menderita disebabkan orang lain.

Apabila dicermati pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

yang berbicara tentang peraturan yang mengharuskan pencatatan nikah pada

badan yang berwajib, adanya peluang bermohon untuk mengitsbatkan nikah

itu tidak lain adalah dengan pertimbangan agar penerapan suatu peraturan

tidak kaku.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan memunculkan kemaslahatan

bagi umum artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan.

Sebab menurut hukum positif Indonesia, menikah dibawah tangan itu tidak

diakui sama sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika

dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Bagi perkawinan di bawah tangan yang

tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat

mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan) nikah kepada

Pengadilan Agama hal tersebut terdapat pada pasal Kompilasi Hukum Islam

pasal 7 ayat (3).

72

Dalam amar putusan penetapan Nomor: 083/P.dt/2010/PA.JS, majelis

hakim dalam pertimbangannya, Perkawinan para pemohan tersebut Hakim

tidak melihat adanya unsur – unsur yang menjadi halangan untuk melakukan

pernikahan serta tidak ada yang menyatakan keberatan atas perkawinan

tersebut dan telah sesuai syariat Islam dan secara substansial memenuhi syarat

dan rukun sebagaimana diatur pasal 14 KHI dan dilakukan sesuai ketentuan

pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinannya sesuai dengan

ketentuan pasal 7 Ayat (3) huruf (d dan e) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang

KHI. Permohonan pengesahan nikah dimaksud telah berdasarkan hukum dan

beralasan dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Namun dalam pasal 7 ayat (3) huruf (d) penulis tidak sependapat

dengan apa yang menjadi alasan hakim dalam penetapan Nomor:

083/P.dt/2010/PA.JS sebab dalam pasal 7 ayat (3) huruf (d) menyatakan

adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974,

dimana perkawinan M. Nasir bin Marmin dengan Dahliana binti Matsanih

dilakukan pada tanggal 26 agustus 2002. Hal ini dapat menimbulkan persepsi

– persepsi negatif dalam masyarakat, sisi negatif ini akan digunakan oleh

orang – orang yang tidak bertanggung jawab untuk mempermudah urusan

pernikahan. Mereka akan berpikir untuk menikah lebih dahulu tanpa

dicatatkan, nantipun bisa diitsbatkan.

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan

perkawinan dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan

berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula dalam hal ini memberikan

dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan

perempuan dan anak – anak lalu lalu membuka ruang pernikahan - pernikahan

73

dibawah tangan yang lain. Apalagi dengan perkawinan poligami dibawah

tangan, dampak perkawinan di bawah tangan tersebut akan menimbulkan

akibat – akibat sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak dianggap sah

meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun

dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat

oleh Kantor Urusan Agama .

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Anak – anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang

tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu ( pasal 42 dan 43 Undang

– undang perkawinan ) sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh

dari perkawinan tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak – anak yang

dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah

maupun warisan dari ayahnya harta yang didapat dalam perkawinan

tersebut hanya dimiliki oleh masing – masing yang menghasilkannya,

karena tidak adanya harta gono – gini/harta bersama.

Alasan Hakim Selanjutnya tentang ketiadaan dana dari para pemohon

untuk mencatatkan perkawinannya seperti penulis kutip dari wawancara

penulis dengan hakim yang menetapkan itsbat nikah Nomor :

083/P.dt/2010/PA.JS yaitu sebagai berikut “ Dia melakukan nikah saat itu

karena tidak punya uang sehingga dia melakukan nikah, itupun dilakukan

74

dengan I‟lanun nikah diberitahukan kepada tetangga bahkan RT setempat pun

tahu ”.80

lihat juga kesaksian dari saksi Ngadino dan Andi Sopian.

Dalam hal ini penulis juga tidak sependapat dengan apa yang

diungkapkan oleh hakim dan saksi karena dalam pencatatan nikah bagi

mereka yang tidak mampu atau tidak mempunyai dana, dapat memintakan

surat keterangan tidak mampu dari RT dimana para pemohon tinggal yang

disahkan oleh pejabat kantor kelurahan dan kecamatan. Ini tercantum pada

Undang – undang Nomor; 22 Tahun 1946 pasal (1). Surat keterangan tidak

mampu tersebut dapat membebaskan biaya setoran penerimaan Negara bukan

pajak. Seperti dalam pengadilan kita kenal dengan istilah prodeo (proses

berperkara cuma – cuma dengan biaya Negara) kepada para calon pengantin

yang ingin mencatatkan perkawinannya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan

Kebayoran Lama “Dalam pencatatan nikah bagi yang tidak mampu bisa

melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diminta dari RT dimana

calon pengantin tinggal dan diketahui pejabat kantor kelurahan dan kecamatan

setempat“.81

Jadi dapat dilihat bahwa alasan pencatatan biaya nikah mahal dan

keterbatasan dana adalah alasan yang menurut penulis terlalu dibuat – buat

untuk melegalkan perkawinan di bawah tangan, ataukah sebenarnya mereka

tidak mau mengikatkan diri pada hukum yang telah diatur oleh Negara,

sehingga dalam hal ini menurut penulis terjadi pembangkangan Undang –

undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974. Sebab bila kekuatan Undang –

undang tidak disertai dengan hukuman maka semakin banyak yang melanggar

karena tidak adanya sanksi. Perlu ada aturan kedepan, nikah tidak di Kantor

Urusan Agama (KUA) tidak sah karena Include nikah, secara syariat dan

punya kekuatan hukum.

80

Agus Yunih, Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi,

Jakarta, 12 April 2011

81

TB. Zamroni, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama,

Wawancara Pribadi, Jakarta, 05 Mei 2011

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah dan uraian di atas penulis menyimpulkan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Itsbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan pembuktian atau

pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan

alasan-alasan tertentu. Tentang pengitsbatan nikah tercantum pada Undang

– undang No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7, Pasal

tersebut menjadi acuan Pengadilan Agama dalam penetapan itsbat nikah.

Bagi perkawinan yang belum dicatatkan mengajukan permohonan

itsbatnya ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Lalu

membayar biaya perkara atau panjar perkara setelah itu ditetapkan majelis

hakimnya baru hakim menerima perkara dan menetapkan waktu sidang

dan melakukan perintah pemanggilan pada para pihak dan ini dinamakan

proses administratif. Dalam sidang pertama hakim hanya meyakinkan

para pihak dan memberikan pemahaman tentang baik dan buruknya

tentang itsbat nikah. Lalu melakukan pemeriksaan dari mulai membaca

permohonan pemohon dan langsung kepada pembuktian setelah itu ketua

majelis hakim mengambil keputusan. Tentang relevansinya terhadap

perkawinan tidak tercatat dalam Perkawinan yang dilangsungkan tanpa

dicatatkan dan tidak dibuktikan dengan akta perkawinan, secara normatif –

76

agamis (Islam) tetap sah selama terpenuhinya syarat dan rukun yang

menjadi patokan kebolehan perkawinan, tetapi secara prosedural –

administratif perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan selain

itu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Peraturan

Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian

perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan perkembangan hukum

dan mewujudkan kemaslahatan umum di Indonesia dan dimaksudkan agar

setiap pihak dapat mengerti serta menyadari betapa pentingnya nilai

ketertiban dan keadilan dalam perkawinan. Juga dalam perkawinan tidak

mementingkan aspek fiqh saja, tetapi aspek – aspek keperdataannya juga

diperlukan secara seimbang. Oleh sebab itu dengan tercatatnya suatu

perkawinan pihak yang bersangkutan akan mendapatkan akta nikah

sebagai bukti autentik.

2. Dalam hal penetapan itsbat nikah setelah adanya Undang – undang No. 1

Tahun 1974, hakim menitik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal

7 ayat 3 huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – undang No. 1

Tahun 1974 karena dalam UU tersebut mengatur tentang syarat dan

hukum perkawinan. Sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1

Tahun 1974 maka itsbatnya akan disahkan, hakim juga

mempertimbangkan aspek maslahat dalam memutuskan itsbat nikah

setelah adanya Undang – undang No. 1 Tahun 1974

77

3. Di kabulkannya itsbat nikah oleh hakim di karenakan seluruh syarat dan

rukun nikah pemohon tidak ada yang dilanggar dan tidak ada indikasi

penyimpangan serta penyalahgunaan terhadap perkawinan tersebut. Itsbat

nikah pemohon hanya untuk kepentingan pencatatan dan masa depan anak

dan hakim melihat pada aspek „‟Dar‟ul mafaasidi muqaddamun a‟la jalbil

mashalihi‟‟

B. Saran – saran

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diberikan suatu

saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah maupun

pemuka agama akan dampak – dampak negatif pernikahan dibawah tangan

2. Bagi perempuan, perlu dipertimbangkan kembali untuk menikah dibawah

tangan, karena dampak hukum sangat merugikan pihak perempuan dan

anaknya kelak

3. Perlu adanya penegakan hukum khususnya pada Undang – undang No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan agar hakim dapat selektif dalam hal

mengabulkan itsbat nikah.

4. Dan perlu adanya aturan kedepan, bagi yang menikah dibawah tangan

harus dikenakan sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar

tidak menimbulkan dampak – dampak negatif dikemudian hari.

78

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an

Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Abdurrahman dan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,

(Bandung: Penerbit Alumi, 2001)

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan),

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Al-Hadad, Al-Thahir, Wanita dalam Syari‟at dan Masyarakat, (Jakarta : Pustaka

Firdaus, 1993)

Anshor, Maria Ulfah dan Sinaga, Martin Lukito, Tafsir Ulang Perkawinan Lintas

Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme, (Jakarta: Kapal

Perempuan, 2004)

Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Abbas, Ahmad Sudirman, Qawa‟id Fiqhiyyah Dalam Presfektif Fiqih, ( Jakarta:

Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2004)

Aulawi, Wasit, “ Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Amarulah

Ahmad, ed, Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional

(Jakarta: Gema Insani, 1996)

Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, Shahih Bukhori, (Beirut: Dar Al

Fikr, t.th),

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta,

Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2009)

Bin Nuh, Abd dan Bakry, Oemar, Kamus Arab-Indonesia-Inggris, (Jakarta: PT .

Mutiara Sumber Widya, 2001)

Djalil, Basiq, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum

(Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah

Bersama Pasang Surutnya Lembaga Peradilan Agama Hingga

Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh, (Jakarta: Kencana, 2006)

Effendi M. Zein , Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,

(Jakarta: Kencana, 2004)

79

Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media, 2003)

Gani, Abdul, “ Perkawinan di Bawah Tangan‟‟ , Mimbar Hukum No 23( Tahun

VI 1995)

Ghina, Intan, ” Analisis Yuridis Status Hukum Istri yang Menikah di Bawah

Tangan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Tentang Perkawinan‟‟,

artikel diakses pada 9 Mei 2011 dari http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,

(Jakarta: Tinta Mas, 2001)

Hanbal , Abdullah Ahmad bin , Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (

Beirut: al-Maktab al- Islami, 1985)

Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, KHI di Indonesia, (Jakarta:

Humaniora Utama Press, 2001)

Junaedi, Dedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-

Qur‟an dan As-Sunnah, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002)

Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Jakarta: Majlis al-A‟la al-Indonisiya

li al-Da‟wah al-Islamiyyah, 2002)

Kansil, C.S.T., Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Tinta

Mas, 2001)

Kurniawan, Aslih, dkk, Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus

Perkawinan, (Jakarta: Seksi Urusan Agama Islam Kemenag Jakarta

Selatan, 2010)

Mukti Arto, Ahmad, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,

(Mimbar Hukum No.26 Tahun IV mei-juni, 1996)

M. Situmorang, Viktor dan Sitanggang, Cormentya, Aspek Hukum Catatan Sipil

di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

Maimun, Aqib, “Pencatatan Pernikahan Beda Agama Dikantor Urusan Agama

(KUA) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Cilandak”, (Skripsi S1

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2010)

Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, Hukum Perdata Islam di

Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.

1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006)

80

Nasution, Khairuddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhada Perundang

– Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan

Malaysia, (Jakarta-Leiden: INIS, 2002)

Ramulyo, Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan

Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Rafiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1995)

Shihab, M.Quraish, Pengantin Al-Qur‟an “Kalung Permata Buat Anak-anakku‟‟,

(Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, (Bandung: Alma‟arif, 1980)

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet. 2 (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2005)

----------- Kedudukan Dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum Indonesia,

(kumpulan perkuliahan dan seminar, T.tp, 2009)

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007)

Saadi, Anwar, “Pentingnya Pencatatan Nikah, BP4 Perkawinan dan Keluarga”.

No. 460/XXXVIII/2011

Sofyan, Yayan, “Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak di Catatat Setelah

Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan”, (Ahkam IV, No.8 ,2002)

Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1980)

Tim Penyusun, Ensiklopedi hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007)

Ulfah, Mufidah, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan

Hukum Islam‟‟, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera

Utara Medan, 2008)

81

Patly Parakasi,‟‟Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama

Jember‟‟ artikel di akses pada 8 Mei 2011 dari

http://eprints.undip.ac.id/18678/PATLY_PARAKASI.pdf

Panduan Pengajuan itsbat/Pengesahan nikah” artikel di akses pada 16 Mei 2011

dari www.pekka.or.id/.../docs/PANDUANITSBATNIKAH.doc

Penetapan Putusan Nomor ; 083/P.dt/2010/PA.JS, Pengadilan Agama Jakarta

Selatan

Wiriadhihardja, Mufti, Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta:

Penerbit Gadjah Mada, 2002)

wulansari Suci, artikel diakses pada 9 Mei 2011 dari http://id-

id.facebook.com/note.php?note_id=158583027518190

Wawancara Pribadi dengan Agus Yunih, Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, Jakarta, 12 April 2011

Wawancara Pribadi dengan TB. Zamroni, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta, 05 Mei 2011