MAKALAHSIM Dan Perencanaan Strategis Sistem

Informasi/Tek.Informasi

Penerapan Sistem Informasi Manajemen(SIM) dalam Manajemen Strategi

Di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Disusun Oleh:

Subur Eko Wardoyo

NIM: 92313015

Program Magister Manajemen Sistem Informasi

H a l a m a n 1

Universitas Gunadarma

2014

Latar Belakang

Sistem manajemen strategis adalah proses merumuskan dan

mengimplementasikan strategi untuk mewujudkan visi secara terus

menerus secara terstruktur. Strategi adalah pola tindakan

terpilih untuk mencapai tujuan tertentu (Herry Darwanto hal. 1).

Sistem manajemen strategis menuntut adanya kontinuitas untuk

mencari bentuk dan format yang sesuai dengan visi yang hendak

dicapai suatu organisasi. Metode atau alat dalam implementasi

manajemen stratregi sangatlah beragam. Penerapkan manajemen

strategi disesuaikan dengan kultur dan budaya organisasi yang

akan menerapkannya.

Penjabaran dan pelaksanaan suatu visi misi dalam organisasi

adalah tugas utama yang harus dilakukan pimpinan organisasi. Hal

tersebut Tidak terlepas jenis organisasi yang dibentuk apakah

Pemerintahan, Swasta, Non Profit dan lain sebagainya. Organisasi

diciptakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

pimpinan serta menunjukan jati dirinya dalam lingkungan

masyarakat.

VISI menggambarkan akan menjadi apa suatu organisasi di

masa depan. Ia bersifat sederhana, menumbuhkan rasa wajib,

memberikan tantangan, praktis dan realistik, dan ditulis dalam

satu kalimat pendek (Herry Darwanto hal. 4). Berdasarkan hal

H a l a m a n 2

tersebut, perumasan visi menjadi landasan dalam organisasi

bergerak dan bekerja. Visi menjadi gambaran seluruh anggota

organisasi akan tujuan akhir dari organisasi tempat individu

tersebut berkontribusi.

MISI menjelaskan lingkup, maksud atau batas bisnis

organisasi (Herry Darwanto hal. 3). Misi menjadi keinginan

organisasi sekaligus pembatas apa yang dilakukan. Keinginan atau

cita-cita yang disusun dalam misi merupakan keinginan yang secara

sadar menjadi keinginan seluruh anggota organisasi. Batasan yang

dijabarkan dalam misi menjadi pengingat setiap individu dalam

organisasi dalam melangkah sehingga tidak terlepas dari rentang

kendali organisasi.

Dasar Hukum Manajemen Strategis

Manajemen strategis dalam lingkungan pemerintahan telah

diperkenalkan dalam perangkat peraturan perundangan. Peraturan

perundangan tersebut digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga

(K/L) di Pemerintahan Republik Indonesia termasuk Kementerian

Keuangan khususnya. Peraturan perundangan yang dimaksud antara

lain:

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

H a l a m a n 3

2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangungan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2014

3. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang

Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2010-2014

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang

Pengelolaan Kinerja Dilingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam penjabaran UU No 25 2004 tersebut dilahirkan beberapa

peraturan perundangan yang disebutkan pada nomor 2 hingga 5. UU

no. 25 2004 merupakan UU pengganti konsep Garis-Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) yang diterbitkan oleh pemerintah terdahulu.

Penggantian GBHN tersebut terkait beberapa hal yaitu:

1. Penguatan kedudukan legislatif dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

2. Penguatan Otonomi daerah dan desentralisasi

Dalam setiap K/L diwajibkan untuk melakukan penjabaran

terhadap UU No. 25 tahun 2004 beserta perangkat peraturan yang

mendukung didalamnya seperti Rencana Stratejik (Restra), Rencana

Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) serta

perangkat pendukung lainnya dibawah aturan dan dokumen laporan

yang telah ditetapkan diatas.

Salah satu penerapan transparansi yang telah dilakukan oleh

Kemenkeu adalah dibangunnya portal kemenkeu yang diciptakan

sebagai tempat deseminasi informasi. Informasi mengenai

H a l a m a n 4

transparansi kinerja yang berisi dokumen yang disebutkan diatas

telah dipublikasikan secara online pada portal kementerian

keuangan.

Sumber portal Kementerian Keuangan

www.kemenkeu.go.id

Penerapan Balance Score Card (BSC)

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, pemerintah memiliki

cukup banyak pilihan metode(Diploma STAN), pilihan tersebut

antara lain: Government Performance Result Act (GPRA), Balance Score Card

(BSC),   European Business Excellent Nine Criteria Model (EFQM), Malcolm Baldrige

H a l a m a n 5

Quality National Award (MBQNA) dan masih banyak lagi. Pengukuran

kinerja dapat diaplikasikan dan diharmonisasikan secara efektif

sesuai karakteristik pemerintah untuk kepentingan pemerintah itu

sendiri.

BSC sebagai salah satu perangkat manajemen dalam rangka

mengukur kinerja telah memasuki sendi-sendi pemerintahan di

Indonesia. Beberapa K/L telah menerapkan sistem ini dalam

mengukur kinerja dari organisasinya. Perangkat peraturan telah

diterbitkan oleh berbagai instansi dalam rangka implementasi BSC

untuk lingkungan internalnya. KMK 454 tahun 2011 merupakan salah

satu contoh peraturan yang berlaku di Kemenkeu dalam rangka

implementasi BSC.

Gambar Alur Pikir BSC di Kemenkeu (KMK 454 tahun 2011)

Alur pikir BSC adalah proses penjabaran VIsi/Misi Kemenkeu

dalam bentuk Sasaran Strategis (SS). SS adalah sasaran yang akan

diukur dan dilaporkan sebagai nilai pencapaian terhadap visi dan

misi yang sudah ditentukan sebelumnya.

H a l a m a n 6

Dalam menerapkan SS perlu di dukung oleh suatu Indikator

Kinerja didalamnya. Indikator kinerja yang akan dipergunakan

adalah indikator yang didefinisikan mempunyai pengaruh/impact

yang besar terhadap SS tersebut.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (KMK 454 tahun

2011)

Dalam hal pimpinan mengawasi dan melaksanakan SS yang

menjadi tanggung jawabnya, dibuatlah suatu peta yang

menggambarkan hubungan sebab akibat antar sebuah SS dengan SS

lainnya. Penggambaran yang dimaksud dilihat pada peta strategis

unit organisasi.

Setiap SS yang digambarkan dalam peta strategis suatu unit

organisasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah

Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil capaian IKU tersebut akan

H a l a m a n 7

mencerminkan pencapaian SS yang dimaksud. Dalam pencapaian SS

dikenal istilah tingkat validitas. Tingkat validitas tersebut

menentukan seberapa dekat pencapaian IKU terhadap pencapaian SS

yang dimaksud. Semakin dekat (IKU Exact) jumlah IKU yang

dibutuhkan akan semakin sedikit/minimal.

Gambar Tingkat Validitas IKU (KMK 454 tahun 2011)

Penggambaran seutuhnya hubungan Antara SS, IKU dan target

dalam suatu tabel dapat diperlihatkan dalam bentuk matrik

kinerja. Tabel tersebut memperlihatkan secara detil peta strategi

yang telah digambarkan sebelumnya. Perhitungan capaian dari peta

strategi dapat dengan mudah dihitung pada matrik kinerja ini

H a l a m a n 8

Gambar Target IKU Dirjen Kekayaan Negara (KMK 454 tahun

2011)

SIM dalam BSC

Penerapan BSC dalam SIM tentunya membutuhkan suatu daya

upaya yang tidak sedikit. Dalam menerapkan aplikasi BSC dalam

suatu SIM, Kemenkeu telah membuat aplikasi dengan nama e-

Performance. Dalam Implementasinya dibutuhkan unit pengelola TI

serta pengelola BSC. Untuk TI dan Service Desk di Kemenkeu

dikelola oleh Pusintek, sedangkan aplikasi dikelola oleh Biro SDM

serta dibantu oleh Pusintek dalam pengembangan dan perbaikan

aplikasi e-Performance.

H a l a m a n 9

Alur Kerja HelpDesk Aplikasi e-Performance

Pengguna/user tidak langsung berhubungan dengan pengembang

ataupun service desk, tapi melalui manajer kinerja masing-masing

unit yang telah diberikan pembekalan tentang BSC serta aplikasi

e-Performance.

Struktur menu aplikasi e-Performance terdiri dari :

1. Membuat Profil

Profil adalah bagian terpenting dalam aplikasi, Profil

pengguna harus dipastikan sesuai dengan kedudukan pengguna

dalam organisasi. Profil pengguna yang tidak tepat akan

berdampak pada perhitungan capaian yang tidak sesuai dengan

tempat organisasinya berada.

2. Pengaturan

H a l a m a n 10

Menu ini dikhususkan bagi para manajer yang telah ditunjuk.

Pengaturan yang dimaksud adalah untuk menentukan bobot

penilaian dalam organisasi tempat manajer tersebut berada

serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi.

3. Membuat IKU

Pembuatan IKU adalah menu utama dalam aplikasi ini. Menu ini

dipergunakan untuk memasukan pengukuran-pengukuran yang

dipergunakan dalam menilai kinerja pengguna yang login kedalam

aplikasi e-Performance.

4. Penilaian Prilaku

Menu penilaian prilaku merupakan menu yang diperuntukan untuk

melakukan pengajuan evaluator prilaku pengguna, menetapkan

evaluator bagi pejabat serta melakukan penilaian prilaku

terhadap pegawai yang telah ditunjuk untuk dinilai

5. Laporan

Laporan yang ditampilkan pada menu ini memperlihatkan hasil

penilaian berupa Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan nilai

Perilaku yang merupakan hasil akhir yang telah dimasukan

kedalam sistem.

H a l a m a n 11

Modul Aplikasi e-Performance

Penggunaan Internet Aplikasi e-Performance

Penggunaan internet merupakan hal yang wajib guna memudahkan

deseminasi aplikasi. Pengguna aplikasi e-Performance dapat

membuka aplikasi ini dengan menggunakan beberapa jenis browser

H a l a m a n 12

internet. Rekomendasi yang disarankan developer adalah

menggunakan Mozila Firefox.

Gambar Menu Utama Aplikasi

H a l a m a n 13

Kesimpulan

1. Penerapan manajemen strategis di pemerintahan telah

berlangsung sejak dahulu. Berbagai macam konsep telah

diterapkan mengikuti perkembangan yang terjadi;

2. Pemerintah melalui perangkat perundang-undangan telah

mengadopsi manajemen strategis mulai dari bentuk Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) hingga menggunakan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) yang perubahannya dilakukan

mengikuti perkembangan organisasi dan kebijakan yang berlaku

di pemerintah;

3. Guna mejabarkan tujuan yang telah ditentukan dalam SPPN, untuk

tingkat level operasional telah dituangkan dalam peraturan dan

perudangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kematangan

organisasi pemerintah;

4. Kemenkeu telah mengembangkan penggunakan BSC dalam menjabarkan

tujuan yang telah ditentukan dalam SPPN. Penjabaran tersebut

dilakukan dengan cara menetapkan IKU-IKU yang akan menjadi

target kerja pegawai mulai level operasional hingga

manajerial;

5. Penggunakan SIM dalam melaksanakan pengukuran kinerja dapat

mempermudah pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan dan

memantaunya hinggal level operasional

H a l a m a n 14

Referensi

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja Dilingkungan Kementerian Keuangan;

Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc “Balanced Scorecard untuk OrganisasiPemerintah“ Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas;

http://diploma4stan.wordpress.com/2012/02/16/manajemen-strategis-sektor-pemerintah-2/, (diakses tanggal 01 Juni 2014, 23:28) Manajemen Strategi Sektor Pemerintah 2

http://www.sdm.depkeu.go.id/doc/SosialisasiAplikasi%20Pengelolaan%20Kinerja%20Kemenkeu.PDF, (diakses tanggal 01 Juni 2014,23:40) Aplikasi Pengelolaan Kinerja

H a l a m a n 15