Upload
gunadarma
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MAKALAHSIM Dan Perencanaan Strategis Sistem
Informasi/Tek.Informasi
Penerapan Sistem Informasi Manajemen(SIM) dalam Manajemen Strategi
Di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Disusun Oleh:
Subur Eko Wardoyo
NIM: 92313015
Program Magister Manajemen Sistem Informasi
H a l a m a n 1
Universitas Gunadarma
2014
Latar Belakang
Sistem manajemen strategis adalah proses merumuskan dan
mengimplementasikan strategi untuk mewujudkan visi secara terus
menerus secara terstruktur. Strategi adalah pola tindakan
terpilih untuk mencapai tujuan tertentu (Herry Darwanto hal. 1).
Sistem manajemen strategis menuntut adanya kontinuitas untuk
mencari bentuk dan format yang sesuai dengan visi yang hendak
dicapai suatu organisasi. Metode atau alat dalam implementasi
manajemen stratregi sangatlah beragam. Penerapkan manajemen
strategi disesuaikan dengan kultur dan budaya organisasi yang
akan menerapkannya.
Penjabaran dan pelaksanaan suatu visi misi dalam organisasi
adalah tugas utama yang harus dilakukan pimpinan organisasi. Hal
tersebut Tidak terlepas jenis organisasi yang dibentuk apakah
Pemerintahan, Swasta, Non Profit dan lain sebagainya. Organisasi
diciptakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan
pimpinan serta menunjukan jati dirinya dalam lingkungan
masyarakat.
VISI menggambarkan akan menjadi apa suatu organisasi di
masa depan. Ia bersifat sederhana, menumbuhkan rasa wajib,
memberikan tantangan, praktis dan realistik, dan ditulis dalam
satu kalimat pendek (Herry Darwanto hal. 4). Berdasarkan hal
H a l a m a n 2
tersebut, perumasan visi menjadi landasan dalam organisasi
bergerak dan bekerja. Visi menjadi gambaran seluruh anggota
organisasi akan tujuan akhir dari organisasi tempat individu
tersebut berkontribusi.
MISI menjelaskan lingkup, maksud atau batas bisnis
organisasi (Herry Darwanto hal. 3). Misi menjadi keinginan
organisasi sekaligus pembatas apa yang dilakukan. Keinginan atau
cita-cita yang disusun dalam misi merupakan keinginan yang secara
sadar menjadi keinginan seluruh anggota organisasi. Batasan yang
dijabarkan dalam misi menjadi pengingat setiap individu dalam
organisasi dalam melangkah sehingga tidak terlepas dari rentang
kendali organisasi.
Dasar Hukum Manajemen Strategis
Manajemen strategis dalam lingkungan pemerintahan telah
diperkenalkan dalam perangkat peraturan perundangan. Peraturan
perundangan tersebut digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga
(K/L) di Pemerintahan Republik Indonesia termasuk Kementerian
Keuangan khususnya. Peraturan perundangan yang dimaksud antara
lain:
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
H a l a m a n 3
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangungan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2014
3. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2010-2014
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang
Pengelolaan Kinerja Dilingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam penjabaran UU No 25 2004 tersebut dilahirkan beberapa
peraturan perundangan yang disebutkan pada nomor 2 hingga 5. UU
no. 25 2004 merupakan UU pengganti konsep Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) yang diterbitkan oleh pemerintah terdahulu.
Penggantian GBHN tersebut terkait beberapa hal yaitu:
1. Penguatan kedudukan legislatif dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Penguatan Otonomi daerah dan desentralisasi
Dalam setiap K/L diwajibkan untuk melakukan penjabaran
terhadap UU No. 25 tahun 2004 beserta perangkat peraturan yang
mendukung didalamnya seperti Rencana Stratejik (Restra), Rencana
Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) serta
perangkat pendukung lainnya dibawah aturan dan dokumen laporan
yang telah ditetapkan diatas.
Salah satu penerapan transparansi yang telah dilakukan oleh
Kemenkeu adalah dibangunnya portal kemenkeu yang diciptakan
sebagai tempat deseminasi informasi. Informasi mengenai
H a l a m a n 4
transparansi kinerja yang berisi dokumen yang disebutkan diatas
telah dipublikasikan secara online pada portal kementerian
keuangan.
Sumber portal Kementerian Keuangan
www.kemenkeu.go.id
Penerapan Balance Score Card (BSC)
Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, pemerintah memiliki
cukup banyak pilihan metode(Diploma STAN), pilihan tersebut
antara lain: Government Performance Result Act (GPRA), Balance Score Card
(BSC), European Business Excellent Nine Criteria Model (EFQM), Malcolm Baldrige
H a l a m a n 5
Quality National Award (MBQNA) dan masih banyak lagi. Pengukuran
kinerja dapat diaplikasikan dan diharmonisasikan secara efektif
sesuai karakteristik pemerintah untuk kepentingan pemerintah itu
sendiri.
BSC sebagai salah satu perangkat manajemen dalam rangka
mengukur kinerja telah memasuki sendi-sendi pemerintahan di
Indonesia. Beberapa K/L telah menerapkan sistem ini dalam
mengukur kinerja dari organisasinya. Perangkat peraturan telah
diterbitkan oleh berbagai instansi dalam rangka implementasi BSC
untuk lingkungan internalnya. KMK 454 tahun 2011 merupakan salah
satu contoh peraturan yang berlaku di Kemenkeu dalam rangka
implementasi BSC.
Gambar Alur Pikir BSC di Kemenkeu (KMK 454 tahun 2011)
Alur pikir BSC adalah proses penjabaran VIsi/Misi Kemenkeu
dalam bentuk Sasaran Strategis (SS). SS adalah sasaran yang akan
diukur dan dilaporkan sebagai nilai pencapaian terhadap visi dan
misi yang sudah ditentukan sebelumnya.
H a l a m a n 6
Dalam menerapkan SS perlu di dukung oleh suatu Indikator
Kinerja didalamnya. Indikator kinerja yang akan dipergunakan
adalah indikator yang didefinisikan mempunyai pengaruh/impact
yang besar terhadap SS tersebut.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (KMK 454 tahun
2011)
Dalam hal pimpinan mengawasi dan melaksanakan SS yang
menjadi tanggung jawabnya, dibuatlah suatu peta yang
menggambarkan hubungan sebab akibat antar sebuah SS dengan SS
lainnya. Penggambaran yang dimaksud dilihat pada peta strategis
unit organisasi.
Setiap SS yang digambarkan dalam peta strategis suatu unit
organisasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah
Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil capaian IKU tersebut akan
H a l a m a n 7
mencerminkan pencapaian SS yang dimaksud. Dalam pencapaian SS
dikenal istilah tingkat validitas. Tingkat validitas tersebut
menentukan seberapa dekat pencapaian IKU terhadap pencapaian SS
yang dimaksud. Semakin dekat (IKU Exact) jumlah IKU yang
dibutuhkan akan semakin sedikit/minimal.
Gambar Tingkat Validitas IKU (KMK 454 tahun 2011)
Penggambaran seutuhnya hubungan Antara SS, IKU dan target
dalam suatu tabel dapat diperlihatkan dalam bentuk matrik
kinerja. Tabel tersebut memperlihatkan secara detil peta strategi
yang telah digambarkan sebelumnya. Perhitungan capaian dari peta
strategi dapat dengan mudah dihitung pada matrik kinerja ini
H a l a m a n 8
Gambar Target IKU Dirjen Kekayaan Negara (KMK 454 tahun
2011)
SIM dalam BSC
Penerapan BSC dalam SIM tentunya membutuhkan suatu daya
upaya yang tidak sedikit. Dalam menerapkan aplikasi BSC dalam
suatu SIM, Kemenkeu telah membuat aplikasi dengan nama e-
Performance. Dalam Implementasinya dibutuhkan unit pengelola TI
serta pengelola BSC. Untuk TI dan Service Desk di Kemenkeu
dikelola oleh Pusintek, sedangkan aplikasi dikelola oleh Biro SDM
serta dibantu oleh Pusintek dalam pengembangan dan perbaikan
aplikasi e-Performance.
H a l a m a n 9
Alur Kerja HelpDesk Aplikasi e-Performance
Pengguna/user tidak langsung berhubungan dengan pengembang
ataupun service desk, tapi melalui manajer kinerja masing-masing
unit yang telah diberikan pembekalan tentang BSC serta aplikasi
e-Performance.
Struktur menu aplikasi e-Performance terdiri dari :
1. Membuat Profil
Profil adalah bagian terpenting dalam aplikasi, Profil
pengguna harus dipastikan sesuai dengan kedudukan pengguna
dalam organisasi. Profil pengguna yang tidak tepat akan
berdampak pada perhitungan capaian yang tidak sesuai dengan
tempat organisasinya berada.
2. Pengaturan
H a l a m a n 10
Menu ini dikhususkan bagi para manajer yang telah ditunjuk.
Pengaturan yang dimaksud adalah untuk menentukan bobot
penilaian dalam organisasi tempat manajer tersebut berada
serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi.
3. Membuat IKU
Pembuatan IKU adalah menu utama dalam aplikasi ini. Menu ini
dipergunakan untuk memasukan pengukuran-pengukuran yang
dipergunakan dalam menilai kinerja pengguna yang login kedalam
aplikasi e-Performance.
4. Penilaian Prilaku
Menu penilaian prilaku merupakan menu yang diperuntukan untuk
melakukan pengajuan evaluator prilaku pengguna, menetapkan
evaluator bagi pejabat serta melakukan penilaian prilaku
terhadap pegawai yang telah ditunjuk untuk dinilai
5. Laporan
Laporan yang ditampilkan pada menu ini memperlihatkan hasil
penilaian berupa Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan nilai
Perilaku yang merupakan hasil akhir yang telah dimasukan
kedalam sistem.
H a l a m a n 11
Modul Aplikasi e-Performance
Penggunaan Internet Aplikasi e-Performance
Penggunaan internet merupakan hal yang wajib guna memudahkan
deseminasi aplikasi. Pengguna aplikasi e-Performance dapat
membuka aplikasi ini dengan menggunakan beberapa jenis browser
H a l a m a n 12
internet. Rekomendasi yang disarankan developer adalah
menggunakan Mozila Firefox.
Gambar Menu Utama Aplikasi
H a l a m a n 13
Kesimpulan
1. Penerapan manajemen strategis di pemerintahan telah
berlangsung sejak dahulu. Berbagai macam konsep telah
diterapkan mengikuti perkembangan yang terjadi;
2. Pemerintah melalui perangkat perundang-undangan telah
mengadopsi manajemen strategis mulai dari bentuk Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) hingga menggunakan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) yang perubahannya dilakukan
mengikuti perkembangan organisasi dan kebijakan yang berlaku
di pemerintah;
3. Guna mejabarkan tujuan yang telah ditentukan dalam SPPN, untuk
tingkat level operasional telah dituangkan dalam peraturan dan
perudangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kematangan
organisasi pemerintah;
4. Kemenkeu telah mengembangkan penggunakan BSC dalam menjabarkan
tujuan yang telah ditentukan dalam SPPN. Penjabaran tersebut
dilakukan dengan cara menetapkan IKU-IKU yang akan menjadi
target kerja pegawai mulai level operasional hingga
manajerial;
5. Penggunakan SIM dalam melaksanakan pengukuran kinerja dapat
mempermudah pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan dan
memantaunya hinggal level operasional
H a l a m a n 14
Referensi
Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja Dilingkungan Kementerian Keuangan;
Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc “Balanced Scorecard untuk OrganisasiPemerintah“ Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas;
http://diploma4stan.wordpress.com/2012/02/16/manajemen-strategis-sektor-pemerintah-2/, (diakses tanggal 01 Juni 2014, 23:28) Manajemen Strategi Sektor Pemerintah 2
http://www.sdm.depkeu.go.id/doc/SosialisasiAplikasi%20Pengelolaan%20Kinerja%20Kemenkeu.PDF, (diakses tanggal 01 Juni 2014,23:40) Aplikasi Pengelolaan Kinerja
H a l a m a n 15