Tugas Individu

KEWIRAUSAHAAN

Perkembangan Wirausaha Sektor Jasa di

Indonesia

Oleh :

Nama : EKA MAYASARIKelas : Vs

Nim : 10540 3327 09

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN AKADEMIK 2011

PERKEMBANGAN WIRAUSAHA SEKTOR JASA

DI INDONESIA

Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang,

pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak

agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu.Jadi wirausaha

adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Wirausaha secara historis

sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755.Di luar

negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia

baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda

dikenadengan ondernemer, di Jerman dikenal dengan unternehmer.Pendidikan

kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa,

Amerika, dan Kanada. Jenis-Jenis Usaha Dalam Bidang Ekonomi:

a. Agraris

Usaha dalam bidang agraris menggunakan lahan tanah sebagai faktor

produksi utama. Misalnya pertanian, perkebunan, peternakan dan

perikanan.Bidang agraris dapat menghasilkan bahan pangan seperti padi,

sayur, daging, ikan dan susu. Bidang ini juga dapat menghasilkan bahan baku

industri seperti tebu, cokelat kelapa sawit dan kapas.

b. Industri

Usaha bidang industri merupakan jenis usaha yang mengola bahan

mentah menjadi bahan jadi, bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan

bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.Bahan mentah adalah bahan yang

perlu diolah dulu agar dapat memenuhi kebutuhan, misalnya kapas dan kayu

gelondongan.

Bahan setengah jadi adalah hasil olahan dari bahan mentah tapi masih

perlu diolah lagi agar siap digunakan, contoh benag bagi industri tekstil dan

tepung bagi industri roti.Bahan jadi adalah hasil akhir proses pengolahan

yang sudah siap untuk digunakan, misalnya baju, sepeda dan televisi. Contoh

Industri kecil : pengrajin sepatu, mebel, alat-alat rumah tangga, dan tahu

tempe.  Contoh Industri besar: perusahaan tekstil, mobil, semen dan

elektronik.

c. Perdagangan

Usaha dalam bidang perdagangan adalah jenis usaha menjual barang-

barang produksi kepada pihak lain tanpa mengola bahan tersebut. Misalnya

pedagang beras, bahan bangunan dan makanan.

d. Jasa

Usaha bidang jasa adalah jenis usaha yang tidak menghasilkan benda

melainkan memberikan pelayanan kepada pihak lain sesuai kebutuhan.

Misalnya guru, dokter dan paramedis. Jenis-jenis wirausaha dalam sektor Jasa

di Indonesia. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini

menghasilkan jasa yang dibutuhkan  oleh masyarakat.

Kita membutuhkan  pendidikan,layanan kesehatan, layanan

transportasi, dan lain-lain. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan

jasa dalam bidang kesehatan.Perhatikan contoh jenis pekerjaan serta jasanya

berikut ini.

Guru berjasa dalam pendidikan.

Dokter  berjasa dalam kesehatan.

Sopir berjasa dalam layanan transportasi.

Jenis pekerjaan lain yang menghasilkan jasa ialah montir, sopir, pengacara,

polisi, tentara, jaksa, hakim, pegawai negeri,perias pengantin,dan perawat.

1. JASA TRANSPORTASI

Jasa transportasi merupakan salah satu faktor yang penting yang

berpengaruh terhadap lancarnya kegiatan perdagangan. Sayangnya penanganan

jasa transportasi milik bangsa Indonesia belum mendapat perhatian serius dari

pemerintah. Akibatnya peluang memperoleh devisa, lapangan pekerjaan dan

penguasaan teritorial Indonesia oleh usaha jasa transportasi nasional belum dapat

dimanfaatkan.

1.1. Jenis-Jenis Transportasi yang Ada di Indonesia

Berikut jenis-jenis transportasi yang ada di Indonesia :

a. Transportasi Air

Di Indonesia, sebagai negara bahari, perahu dan kapal merupakan

alat transportasi dan komunikasi penting sejak awal peradaban

Nusantara. Tak heran, alat transportasi yang paling banyak ragamnya di

Indonesia adalah perahu dan kapal.

Setiap daerah berpantai di Indonesia memiliki jenis perahu

tradisional dengan bentuk dan ornamen khas. Misalnya, Pinisi dari

Makasar, Sope dari Jakarta, Alut Pasa dari Kalimantan Timur, Lancang

Kuning dari Riau, Gelati dari Perairan Bali, dan Kora-kora dari Maluku.

Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Kalimantan, jalur

penghubung utama antarwilayah adalah sungai. Transportasi utama

yang banyak digunakan adalah perahu. Mulai dari perahu kecil yang

disebut kelotok atau ketingting yang bisa memuat 10 penumpang,

hingga bus air berupa perahu panjang (long boat) yang bisa

mengangkut puluhan penumpang.

b. Transportasi Darat

Di Pulau Jawa, yang menjadi pusat perkembangan peradaban

Nusantara sejak abad ke-4, jalur perhubungan yang berkembang adalah

jalur darat. Kuda banyak dipakai untuk bepergian karena kekuatan dan

kecepatannya. Alat transportasi yang berkembang pun menggunakan

jasa kuda, misalnya, kereta kuda yang kemudian berkembang menjadi

andong atau delman. Sedangkan untuk mengangkut barang, selain

menggunakan jasa kuda, juga ada pedati yang ditarik sapi atau kerbau.

Awal masuknya transportasi darat modern di Indonesia dimulai

pada masa pendudukan Belanda, di pusat pemerintahannya saat itu yang

berada di Batavia atau Jakarta. Pemerintah Belanda membangun jalur

kereta api dengan rute Batavia-Buitenzorg (Bogor), tahun 1873.

Sedangkan alat transportasi yang digunakan di dalam kota adalah

trem yang digerakkan oleh mesin uap. Trem merupakan angkutan

massal pertama yang ada di Jakarta. Pada 1910, Jakarta sudah

mempunyai jaringan trem.

Tahun 1960-an, Presiden Sukarno memerintahkan penghapusan

trem karena dianggap tidak cocok lagi untuk kota sebesar Jakarta. Trem

pun digantikan bus-bus besar.

Untuk transportasi jarak dekat, ada oplet dan becak. Ada pula

bemo yang mulai dipakai sejak tahun 1962. Tahun 1970-an, muncul

helicak dan bajaj. Meski sudah dilarang beroperasi, kita masih bisa

menemukan beberapa jenis alat transportasi ini.

Saat ini, alat transportasi darat yang biasa dimanfaatkan

masyarakat adalah bus dan kereta listrik. Pemerintah pun berusaha

mengembangkan transportasi massal yang modern dan murah seperti

bus TransJakarta. Di masa depan, rencananya, akan ada monorel yang

lebih cepat dan canggih. Meski sarana transportasi sudah semakin

canggih, alat transportasi tradisional seperti andong atau delman masih

banyak kita temui. Misalnya, di Yogyakarta.

c. Transpostasi Udara

Sejarah transportasi udara di Indonesia terkait dengan sejarah

kemerdekaan. Untuk kemudahan transportasi, pada 1948, mantan

presiden Soekarno membeli dua pesawat tipe DC-3 dari Singapura.

Pembelian pesawat tersebut didanai para pengusaha asal Aceh. Wilayah

Aceh kala itu merupakan bagian Indonesia yang belum tersentuh

Belanda.

Sebagai bentuk penghargaan kepada Aceh, dua pesawat tersebut

dinamai RI-001 Seulawah Agam dan RI-002 Seulawah Inong. Pesawat

tersebut melakukan penerbangan pertama pada 26 Januari 1949 dengan

rute penerbangan Calcutta-Rangoon. Kedua pesawat tersebut menjadi

cikal bakal perusahaan penerbangan pertama tanah air yaitu Garuda

Indonesia.

Industri penerbangan nasional dirintis tahun 1946 di Yogyakarta

oleh tim Angkatan Udara Republik Indonesia yang dipelopori Wiweko

Soepono, Nurtanio Pringgoadisurjo, dan J. Sumarsono. Salah satu hasil

rancangannya adalah pesawat Si Kumbang yang melakukan

penerbangan pertama pada 1 Agustus 1954.

Pada 26 April 1976 industri pesawat terbang itu berkembang

menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yang didirikan

dengan DR. B.J. Habibie. Salah satu hasil karya IPTN adalah prototipe

pesawat turbo N-250 yang pertama kali terbang selama 55 menit, pada

10 Agustus 1995. Namun industri pesawat terbang ini harus berhenti

karena kekurangan dana akibat krisis moneter pada 1997

1.2. Jasa Transportasi Dalam Neraca Pembayaran Indonesia

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, defisit jasa transportasi

dalam neraca pembayaran merupakan penyumbang defisit terbesar

dibandingkan dengan jasa travel dan investment income. Jasa travel yang

terdiri dari tenaga kerja dan wisman justru menunjukkan kondisi surplus.

Statistik jasa transportasi baik pada jasa pengangkutan penumpang

maupun pengangkutan barang menunjukkan nilai defisit.

Asuransi adalah persetujuan di mana pihak penanggung berjanji

akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan-kerusakan,

kerugian atau kehilangan laba yang diharapkan oleh pihak tertanggung

yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak disangka.

1.3. Permasalahan Jasa Transportasi Laut dan Udara

Perkembangan transportasi laut Indonesia cukup memprihatinkan,

karena terbukti terus mengalami penurunan pangsa muatan dan jumlah

armada. Di tengah-tengah berkembangnya perdagangan bebas dan

meningkatnya kebutuhan angkutan laut dunia, peran armada laut nasional

menyusut drastis. Sehingga banyak kapal-kapal armada asing yang terlibat

dan mengambil pangsa pasar pengangkutan komoditi baik ekspor-impor

maupun antar pulau.

Jasa transportasi laut nasional lebih banyak dikuasai perusahaan

asing sehingga melemahkan daya saing perdagangan komoditas nasional

dan justru memberikan keunggulan kompetitif kepada produk dan jasa

asing. Jasa transporasi nasional belum siap dalam memasuki pasar bebas.

Kebijakan/peraturan pemerintah di bidang jasa transportasi belum

komprehensif dan mendukung pengembangan industri jasa transportasi

nasional.

Di sektor jasa transportasi, Indonesia harus mampu mewujudkan

transportasi udara dan laut yang menuju kemandirian finansial, teknologi, dan

SDM. Pemerintah dalam waktu dekat perlu menyusun dan melaksanakan

kebijakan/peraturan yang meliputi keberadaan armada laut dan udara, jasa dan

keamanan pelabuhan (port manajemen dan port security) dan bandara secara

komprehensif, konsisten dan dinamis untuk meningkatkan penerimaan devisanya.

Kebijakan/peraturan tentang jasa transportasi tersebut harus

memperhitungkan berbagai faktor kendala dan pendorong serta melibatkan

berbagai stakeholders termasuk Pemda yang melaksanakan otonomi daerah, bea

cukai, perusahaan jasa pelabuhan dan bandara. Di sektor transportasi laut,

Indonesia harus dapat mewujudkan asas cabotage untuk perairan domestik,

menentukan beberapa pelabuhan internasional, dan perbaikan kebijakan yang

berkaitan dengan kemajuan transportasi laut. Sedangkan untuk meningkatkan

kualitas jasa transportasi udara adalah menyederhanakan pelayanan seperti e-

ticketing, e-boarding dan kepastian jadwal penerbangan. Kemampuan SDM di

bidang jasa transportasi harus ditingkatkan baik kemampuan terhadap pengelolaan

jasa transportasi, penggunaan teknologi modern, kemampuan koordinasi, dan

integritasnya untuk kepentingan nasional.

2. JASA PARIWISATA

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat diharapkan dapat

menjadi primadona dalam perolehan devisa. Meskipun demikian, kemampuan

sektor pariwisata sebagai penghasil devisa ini menunjukkan kecenderungan yang

kurang menggembirakan. Di sisi lain, kecenderungan orang Indonesia untuk

bepergian ke luar negeri semakin meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini

mengakibatkan semakin mengecilnya travel balance (inflow devisa-outflow

devisa) dari sektor pariwisata.

2.1. Kinerja Sektor Pariwisata di Indonesia

Penerimaan devisa turis meningkat dari tahun ke tahun pada masa

pra krisis dan mencapai puncaknya sebesar USD 4.237 juta pada tahun 1997

dan turun drastis pada tahun 1998 hingga hanya sebesar USD 2.153 juta.

Meskipun belum mencapai tingkat pertumbuhan yang sama dengan masa

sebelum krisis, angka travel inflows sebenarnya beranjak naik mulai tahun

1999 yaitu sebesar USD 4,4 miliar dari tahun sebelumnya yaitu 4,3

miliar.Statistik jasa kunjungan keluar (travel-outflows) mencakup

pengeluaran devisa dari kunjungan wisatawan Indonesia ke luar negeri baik

untuk tujuan bisnis maupun personal, Termasuk haji dan umroh.

Pengeluaran devisa turis oleh wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar

negeri terus mengalami kenaikan selama satu dasawarsa terakhir ini.

Pengeluaran devisa turis oleh wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar

negeri terus mengalami kenaikan selama satu dasawarsa terakhir ini dengan

rata-rata pertumbuhan sekitar 9,8%. Dalam pra krisis angka pertumbuhan

pengeluaran devisa turis bahkan mencapai sekitar 16,2%. Kecenderungan

ini terus berlangsung selama periode pasca krisis dengan pertumbuhan

sebesar 4,4% sampai dengan sekarang. Wisatawan asing yang paling banyak

berkunjung ke Indonesia berasal dari Singapura yang berdekatan secara

geografis dengan Indonesia. Namun demikian, karakteristik turis dari negara

Asia berbeda dengan turis yang berasal dari Eropa atau Timur Tengah.

Wisman asal Singapura merupakan yang tersingkat masa kunjungannya di

antara 10 pasar utama pariwisata Indonesia. Sedangkan kunjungan dengan

lama tinggal relatif panjang, yaitu sekitar 2 minggu dilakukan oleh wisman

dari USA, Inggris, Jerman Jerman dan Belanda. Hal ini mungkin terkait

dengan jarak negara asal wisman ke Indonesia. Wisman dari negara yang

jauh cenderung tinggal lebih lama untuk mengkompensasi biaya dan waktu

perjalanan yang dibutuhkan.

2.2. Pariwisata Indonesia dalam menghadapi GATS

Guna melihat perbandingan yang lebih baik, dapat menggunakan

beberapa beberapa indikator sebagai pendekatan untuk melihat kesiapan kita

dalam menghadapi GATS dan Perdagangan Bebas.

Pertama adalah indikator Tourism Impact Index (TII).TII mengukur

dampak ekonomi secara langsung dari aktifitas perekonomian dari industri

pariwisata di suatu negara. TII dihitung dari rasio antara jumlah penerimaan

pariwisata internasional dan belanja pariwisata internasional terhadap GDP.

Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, TII Indonesia masih dibawah

Malaysia, Singapura dan Thailand. Dengan demikian Indonesia masih

mempunyai pekerjaan rumah yang besar dalam upaya meningkatkan

kemampuan pariwisata dalam memperluas dampak pariwisata terhadap

pertumbuhan ekonomi dalam kerangka GATT dan perdagangan global.

Tabel 4. Asean Tourism Impact Index (TII) Th. 1990-2004

Negara 1990 1995 2000 2004

Malaysia 8,49 11,16 11,71 20,53

Singapore 22,70 25,25 19,70 18,96

Thailand 7,24 11,71 13,43 16,48

Indonesia 2,89 5,62 9,30 9,75

Philipina 3,67 5,99 6,17 2,85

Kedua adalah indikator Tourism Participation Index (TPI). TPI mengukur

keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata TII dihitung dari ratio

antara jumlah wisatawan yang masuk dan wisatawan domestik yang keluar

negeri dibandingkan jumlah total penduduk dinegara tersebut.

Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, TPI Indonesia masih

dibawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina. Hal ini perlu

perhatian besar terutama dalam hal kesadaran pariwisata nasional untuk

lebih memajukan daya saing wisata Indonesia di dunia internasional.

Tabel 5. Asean Tourism Participation Index (TPI) Th. 1990-2003

Negara 1990 1995 2000 2003

Malaysia 20.52 13.65 10.32 11.0

Singapore 29.19 24.44 15.59 15.35

Thailand 1.68 1.25 0.89 0.95

Indonesia 0.20 0.26 0.17 0.19

Philipina 0.54 0.47 0.31 0.31

Kinerja sektor pariwisata di Indonesia berdasarkan analisa devisa

menunjukkan penerimaan devisa dari pariwisata meningkat sampai krisis

tahun 1997. Pasca krisis, kinerja pariwisata beranjak naik mulai tahun 1999.

Analisa non devisa menunjukkan rata-rata lama tinggal relatif tinggi

dilakukan wisman dari kawasan jauh seperti Eropa, sedangkan yang

terendah dari kawasan ASEAN. Satu-satunya faktor yang menguntungkan

pariwisata Indonesia adalah faktor harga (price competitiveness index).

Jika dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yaitu Malaysia,

Thailand dan Singapura, peringkat Indonesia masih kalah dalam hal

pertumbuhan kedatangan wisman, Tourism Impact Index, dan Tourism

Participation Index. Ini menunjukkan bahwa di tingkat regional saja

Indonesia masih perlu berbenah dalam menghadapi persaingan.

Di bidang pariwisata, pemerintah sebaiknya memperhatikan

keunggulan dan kekurangan industri pariwisata nasional sebagaimana

teridentifikasi dalam index value yang memperlihatkan keunggulan

komparatif di bidang kompetisi harga serta kelemahan di bidang

infrastruktur, kualitas SDM, teknologi dan lingkungan sosial dibanding

dengan negara lain di Asia Tenggara. Perlu dipertimbangkan juga

pengembangan sentra-sentra industri dan perdagangan mengingat proporsi

pengeluaran wisman untuk belanja dan souvernir serta animo wisman dari

negara-negara tetangga untuk datang berkunjung dalam rangka bisnis yang

cukup besar. Dengan kelebihan daya saing harga yang dimiliki, pemerintah

dapat menawarkan pusat-pusat belanja khusus bagi wisman.

3. JASA KEUANGAN

Perkembangan sektor jasa keuangan saat ini dipengaruhi oleh globalisasi

atau liberalisasi baik di bidang perdagangan maupun investasi. Kini semakin

marak transaksi yang bersifat lintas batas negara dimana hal tersebut bisa

dimungkinkan terjadi karena adanya jasa lembaga keuangan. Kemudian seiring

dengan makin globalnya perekonomian melalui arus perdagangan dan investasi,

kebutuhan akan jasa intermediasi dan manajemen resiko juga kian meningkat.

Keadaan fundamental perekonomian yg saat ini sedang membaik dapat

menjadikan kegiatan yg bersegmen jasa keuangan dapat tumbuh dgn baik

kedepannya.Hal tersebut diungkapkan oleh CEO MNC Group Hary

Tanoesoedibjokala dalam acara gala dinner di Hotel Grand Hyatt.Media dan 

finance perlu dikembangkan karena sesuatu hal yg berisinggungan dengan

populasi pasti berkembang dgn baik. Kita ketahui 80 persen perekonomian 

Indonesia  dikendalikan oleh perekonomian dalam negeri. Perkembangan

ekonomi diluar Pulau Jawa berkembang dgn cepat, yakni financial service. Ke

depan kita cukup optimis kegiatan jasa keuangan akan bertumbuh dgn cepat.

Penggunaan nama dan logo baru tersebut merupakan penyesuaian atas logo lama

sejalan dgn perkembangan jasa keuangan mengutamakan asperk integratif dalam

pemberian jasa layanan keuangan kepada masyarakat.

Liberalisasi jasa keuangan merupakan suatu hal yang harus dihadapi, dan

untuk itu dapat dijadikan sebagai suatu pilihan strategi untuk pengembangan

sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun diperlukan strategi khusus

mempersiapkan prasyarat dan kondisi yang diperlukan untuk bisa mengambil

manfaat dari liberalisasi jasa keuangan tersebut. Sejauh ini jika dibandingkan

dengan beberapa negara lain, Indonesia sudah cukup lebar membuka sektor jasa

melalui komitmennya meski belum sepenuhnya terbuka (full liberlized).

Di dalam negeri pemerintah perlu melakukan penguatan stabilitas

makroekonomi, percepatan implementasi arsitektur perbankan Indonesia, dan

reformasi institusi regulator dan pengawas (termasuk pembentukan otoritas jasa

keuangan) sebagai prasyarat utama memperoleh manfaat dari internasionalisasi

jasa keuangan.

Disamping manfaat, liberalisasi jasa keuangan juga berpotensi memberi

dampak negatif terhadap perekonomian nasional karena di dalam liberalisasi jasa

keuangan tersebut mengandung beberapa resiko. Beberapa resiko tersebut adalah:

a. potensi dampak negatif dari liberalisasi terhadap penyedia jasa

keuangan domestik,

b. kemungkinan kesulitan dalam monitoring/pengawasan perusahaan

asing,

c. potensi untuk mematikan “infant industry”,

d. kemungkinan tak adanya komitmen dari perusahaan asing terhadap

ekonomi lokal,

e. potensi terjadinya “capital flight”.

Harus disadari bahwa untuk bisa mendapatkan manfaat riil dari liberalisasi

jasa keuangan tersebut, suatu negara perlu membuat berbagai persiapan yang

matang. Beberapa faktor kunci untuk memperoleh manfaat dan kesuksesan upaya

pembukaan pasar jasa keuangan meliputi bagaimana Indonesia dapat menciptakan

lingkungan yang kondusif dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan

keuangan, memperkuat sistem jasa keuangan domestik melalui reformasi

struktural, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga jasa

keuangan.

4. JASA TENAGA KERJA

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung

maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga

kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi

tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh

tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokan berdasarkan

kualitas (kemampuan dan keahlian) dan berdasarkan sifat kerjanya.

Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi tenaga kerja

terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.

a. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan

tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, misalnya guru, dokter,

insinyur, akuntan, dan ahli hukum.

b. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau

latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di

bidangnya. Misalnya tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir.

c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang

tidak membutuhkan pendidikan dan latihan dalam menjalankan

pekerjaannya. Misalnya tukang sapu, pemulung, dan lain-lain.

Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja

rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang

menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Misalnya guru, editor, konsultan, dan

pengacara. Sementara itu, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang

menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Misalnya tukang las,

pengayuh becak, dan sopir.

Terdapat dua isu utama yang dihadapi dunia pada saat ini berkaitan dengan

globalisasi yaitu yang pertama adalah isu mengenai liberalisasi perdagangan dan

isu kedua adalah mengenai personal movement atau migrasi tenaga kerja

internasional atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI).

Tingkat pengangguran semakin meningkat yang dipicu oleh krisis

ekonomi sejak tahun 1998 mengakibatkan jumlah angkatan kerja tidak dapat

terserap seluruhnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong

meningkatnya potensi jumlah TKI yang mencari pekerjaan di luar negeri. Pada

tahun 2003 jumlah penduduk Indonesia mencapai 213,170 juta jiwa dengan

jumlah angkatan kerja mencapai 100,316 juta jiwa sementara jumlah

pengangguran mencapai 9,531juta jiwa atau 9,5 % terhadap angkatan kerja.

Disamping sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi masalah

pengangguran; ada beberapa keuntungan lain yang dapat diperoleh dari

pengiriman TKI ke luar negeri; diantaranya adalah:

a. penciptaan devisa dari remittance yang dikirimkan ke dalam negeri,

b. peningkatan kualitas tenaga kerja berkat pengalaman kerja dan

interaksi sosial di luar negeri; serta

c. peningkatan kesejahteraan sosial tenaga kerja.

Dengan adanya globalisasi atau perdagangan bebas, persaingan bagi

tenaga kerja Indonesia tidak hanya untuk memperebutkan peluang pasar kerja di

luar negeri namun juga memperebutkan peluang pasar kerja di dalam negeri

terutama apabila dilihat dari segi kualitas dimana ada kemungkinan tenaga kerja

yang ada di dalam negeri akan diisi oleh tenaga kerja asing yang lebih baik dan

berkompeten. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja bangsa Indonesia

akan sangat tergantung pada sumber daya manusianya, bukan lagi pada sumber

daya alam yang selama ini menjadi keunggulan komparatif.

Pada era globalisasi ini, masalah perlindungan TKI di luar negeri menjadi

isu yang sensitif di dalam negeri. Lemahnya pencatatan transfer devisa yang

dilakukan oleh Bank Indonesia juga merupakan suatu persoalan tersendiri.

Pencatatan transfer devisa yang dilakukan oleh BI selama ini merupakan transfer

yang dilakukan melalui bank sementara umumnya TKI belum berorientasi kepada

bank (belum “bank minded”). Permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan

kualitas TKI dimana kualitas TKI yang bermigrasi ke luar negeri relatif termasuk

negara maju dapat dikatakan masih rendah dibandingkan tenaga kerja dari negara

lain.

Disamping itu, Indonesia sendiri tidak luput dari migrasi tenaga kerja

asing. Sejauh ini yang umum dijumpai adalah tenaga kerja skilled. Meski

demikian, apabila situasi politik dan ekonomi sudah membaik, tidak tertutup

kemungkinan Indonesia akan dimasuki tenaga kerja semi-skilled dari sesama

negara Asia. Akibatnya, ancaman pengangguran untuk tenaga kerja skilled

domestik akan semakin serius. Bagi Indonesia sendiri, berdasarkan data dari

majalah Newsweek edisi 17 Oktober 1994, para migran tenaga kerja asing

umumnya datang dari negara dimana tingkat upah buruh rendah dan terbanyak di

antaranya berasal dari Indonesia (800 ribu) yang pada umumnya kualitas tenaga

kerja dari Indonesia ini masih tergolong buruh kasar, sama seperti tenaga kerja

migran dari Bangladesh.

Untuk mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan dan perlindugnan TKI di luar negeri, pada tanggal

18 Oktober 2004 telah diterbitkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Adapun hal-

hal yang sedang dilakukan oleh Pemerintah antara lain adalah :

a. meninjau standar pelatihan dan struktur biaya serta peningkatan

pelayanan bagi TKI,

b. melakukan kerjasama bilateral ketenagakerjaan,

c. melakukan kerjasama dan koordinasi antara instansi berupa persiapan

teknis pembentukan Tim Advokasi,

d. membentuk Badan Penempatan TKI ke luar negeri.

Menyangkut Jasa TKI, pemerintah perlu melakukan kebijakan menyeluruh

dan terpadu untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dan untuk

meningkatkan kualitas serta produktifitas TKI yang akan bermigrasi ke negara

lain mengingat masih banyak terdapat permasalahan berkaitan dengan TKI. Pada

akhirnya, untuk dapat memanfaatkan peluang yang timbul, Indonesia perlu segera

melakukan persiapan selain untuk bersaing di pasar dalam negeri dengan pihak

asing, juga bersaing di pasar luar negeri. Secara umum, hal yang perlu dilakukan

adalah penguatan koordinasi kelembagaan yang menangani sektor-jasa-jasa secara

menyeluruh.

Masalah jasa juga menyangkut persoalan tenaga kerja. Sepanjang

perekonomian dalam negeri masih terbatas dalam menyediakan lapangan kerja

atau usaha bagi angkatan kerja yang berjumlah besar maka pengiriman TKI ke

luar negeri masih tetap akan strategis.

Kebijaksanaan menyeluruh dan terpadu untuk memberikan perlindungan

terhadap TKI masih perlu disempurnakan lebih lanjut mengingat masih banyak

terdapat permasalahan berkaitan dengan TKI. Tidak hanya pada sub-sektor jasa

TKI, secara umum koordinasi kelembagaan untuk menangani persoalan jasa-jasa

ini secara holistik juga masih lemah.