1. TUGAS INDIVIDUDOSEN PEMBIMBINGPratikum Komputer danSri Zuliarni, S.Sos, MBAAdministrasi PerpajakanNOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAKOleh: INDAH PERMATA SARI 1201112516ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS RIAU 20131

2. KATA PENGANTARPuji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan paper yang berjudul Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena PajakUcapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini. Saya sadar bahwa apa yang saya tulis masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat saya harapkan.Akhir kata, mohon maafapabila terdapat banyak kesalahan dalammakalah ini. Hanya kepada Allah SWT kita berlindung dan memohon ampun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman semua. Amin.Pekanbaru,17 Oktober 2013 PenulisIndah Permata Sarii 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR..iDAFTAR ISI ...iiBAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah......................................................................11.2 Rumusan Masalah................................................................................21.3 Maksud dan Tujuan.........................................................................2BAB II : PEMBAHASAN 2.1 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 2.1.1 Defenisi NPWP.....32.1.2 Fungsi NPWP........32.1.3 Pencantuman NJWP..42.1.4 Dasar dan Jangka Waktu Penerbitan NJWP..42.1.5 Tempat dan jangka Waktu Pendaftaran NJWP.52.1.6 Tata Cara Pendaftaran NJWP62.1.7 Yang Wajib memiliki NJWP.82.1.8 Yang Tidak Wajib memiliki NJWP..92.1.9 Penghapusan NJWP92.1.10 Wajib Pajak Pindah.112.2 Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) 2.2.1 Defenisi Pengukuhan PKP.122.2.2 Fungsi Nomor Pengukuhan PKP132.2.3 Dasar dan Jangka Waktu Pengukuhan PKP132.2.4 Yang Wajib Memiliki Pengukuhan PKP142.2.5 Yang Tidak Wajib Memiliki Pengukuhan PKP.142.2.6 Tempat dan Jangka waktu Pengukuhan PKP.142.2.7 Pencabutan Surat Pengukuhan PKP..152.2.8 Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP17ii 4. 2.3 Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan172.4 Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan Usaha.182.5 Sanksi Tidak memiliki NPWP dan Pengukuhan PKP202.6 Perubahan Prosedur NPWP dan Pengukuhan PKP22BAB III : PENUTUP 3.1 Kesimpulan............................................................................................233.2 Saran......................................................................................................24DAFTAR PUSTAKA........................................................................................25iii 5. BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Masalah NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk mengatur ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/ kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).1 6. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa itu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ? 2. Apa itu Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) ? 3. Dimana saja tempat pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP ? 4. Seperti apa sanksi jika tidak memiliki NPWP dan Pengukuhan PKP ?1.3 Maksud dan Tujuan 1. Menjelaskan tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 2. Menjelaskan tentang Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak). 3. Menjelaskan dimana saja tempat pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP. 4. Menggambarkan seperti apa sanksi jika tidak memiliki NPWP dan Pengukuhan PKP.2 7. BAB II PEMBAHASAN2.1 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)2.1.1 Defenisi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.2.1.2 Fungsi NPWP a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP)dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.3 8. c. Dicantumkan di dalam setiap dokumen perpajakan. d. Sarana dalam administrasi perpajakan.2.1.3 Pencantuman NPWP NPWP harus dicantumkan atau dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan antara lain : a. Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak, seperti SPT, SSP dan lainlain. b. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan, seperti surat keberatan, banding dan lain-lain. c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Misalnya surat perjanjian kredit dengan bank.2.1.4 Dasar dan Jangka Waktu Penerbitan NPWP Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak didasarkan atas : a. Berdasarkan formulir pendaftaran wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap. b. Secara jabatan oleh Dirjen Pajak Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan apabila Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftar. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.4 9. 2.1.5Tempat Dan Jangka Waktu Pendaftaran Untuk Memperoleh NPWPTempat Pendaftaran Untuk Memperoleh NPWP Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Misalnya seseorang yang tinggal di Pasar Minggu maka dia mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Minggu karena KPP ini wilayah kerjanya meliputi kecamatan Pasar Minggu. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan tempat tinggal, selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya juga mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Misal Tuan Afghan yang bertempat tinggal di Pasar Minggu memiliki toko handphone di Blok M dan Kebayoran Lama. Tuan Afghan selain mendaftarkan NPWP di KPP Pratama Pasar Minggu juga mendaftar NPWP di KPP Pratama Kebayoran Baru dan KPP Pratama Kebayoran Lama. Catatan : Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.5 10. Jangka Waktu Pendaftaran Jangka waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur sebagai berikut : a. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya. 2.1.6 Tata cara Pendaftaran NPWP Untuk mendapatkan NPWP, Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan: 1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing. 2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan : a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing. b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.6 11. 3. Untuk WP Badan : a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT. b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif. c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. 4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong: a. Fotokopi KTP bendaharawan. b. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan. 5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut: a. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation. b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation. 6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar. 7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.7 12. 2.1.7 Yang Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPW adalah Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang meliputi : a. Setiap Wajib Pajak Badan yang menjadi subjek pajak penghasilan, yaitu : perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. b. Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan neto diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Penghasilan tidak kena pajak diberikan sebesar : 1. Rp 13.200.000,- untuk diri wajib pajak pribadi. 2. Rp 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin. 3. Rp 13.200.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. Rp 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.Catatan : 1.Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, hak dan kewajibanperpajakannyadigabungkandenganpelaksanaanhakdan kewajiban perpajakan suaminya.8 13. 2.Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.2.1.8 Yang Tidak Wajib Memiliki NPWP Yang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak adalah : 1. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. 2. Orang pribadi atau badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak penghasilan. 3. Subjek Pajak Luar Negeri.2.1.9 Penghapusan NPWP PenghapusanNomorPokokWajibPajakadalahtindakanmenghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutanKetentuan Tentang Penghapusan NPWP : 1. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal: a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh : 1) Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2) Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. 3) Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan9 14. penghasilan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. 4) Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. b. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah kadaluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena: a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau. b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan. 3. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. 4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan. 5. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir.10 15. Dasar Hukum : 1. Pasal 2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 6 Pebruari 2008.Penghapusan NPWP dan Persyaratannya a.WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang.b.Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil.c.Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.d.WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.e.Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.f.WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.2.1.10 Wajib Pajak Pindah Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan: a. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat11 16. tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa). b. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. c. Wajib Pajak Badan, Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.2.2 Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)2.2.1 Defenisi Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan12 17. Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.2.2.2 Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaka. Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya. b. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. c. Untuk pengawasan administrasi perpajakan. Dicantumkan untuk pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.2.2.3 Dasar dan Jangka Waktu Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak didasarkan atas : a. Berdasarkan pelaporan Pengusaha yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan oleh KPP paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap. b. Secara jabatan oleh Dirjen Pajak Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dilakukan apabila Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan serta pengusaha kecil yang sudah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak namun tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.13 18. 2.2.4 Pengusaha Yang Wajib Melaporkan Usahanya Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan dan memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.2.2.5 PengusahaYangTidakWajibMelaporkanUsahanyaUntukDikukuhkan Sebagai PKP a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil. b. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.2.2.6 Tempat Dan Jangka Waktu Melaporkan Usaha Tempat melaporkan usaha : Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan serta Pengusaha kecil yang ingin dikukuhkan sebagai PKP atau sudah memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengam ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakanJangka Waktu Untuk Melaporkan Usaha a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.14 19. b. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil yang: 1. Memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 2. Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya.Catatan : 1. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. 2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.2.2.7 Pencabutan Surat Pengukuhan Kena Pajak Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Ketentuan tentang Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak15 20. 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal: a. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atau. b. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil. 2. Atas permohonan Wajib Pajak untuk melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir. Catatan : 1.Wajib pajak yang Kantor Pusat dan Cabangnya terdaftar sebagai PKP dalam satu KPP harus digabung menjadi satu PKP, yaitu PKP Kantor Pusat.2.Wajib pajak yang kantor cabangnya lebih dari satu cabang yang terdaftar sebagai PKP dalam satu KPP harus digabung menjadi satu PKP. Tempat pajak terutang yang ditunjuk melaksanakan hak dan kewajiban PKP adalah salah satu PKP cabang sesuai dengan pilihan wajib pajak.16 21. 2.2.8 Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1. Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. 2. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan. 3. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. 4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.2.3 Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP secara Jabatan (sifat Retroaktif)KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP atau PKP. Pengaturan masalah penerbitan NWP secara jabatan (peraturan direktorat jendral pajak no kep 144/pj./2005) telah dikeluarkan peraturan direktur jendral pajak nomor kep 47/pj./2006 tanggal 25 april 2006. Sebelum undang-undang KUP diperbaharui penerbitan NPWP yang dapat dilakukan tanpa mengajukan17 22. permohonan tetap NPWP dapat di terbitkan secara jabatan telah di uarikan di atas yang dalam pelaksanaannya kemungkinan timbul sanggahan datang dari pihak yang menerima NPWP secara jabatan dan untuk menghindari terjadinya permasalahan dengan wajb pajak sepertiNPWP ganda serta memberikan keadilan bagi wajb pajak perlu mengatur tata cara penerbitan NPWP secara jabatan. Peraturan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Wajib pajak dapat menyampaikan sanggahan kepada direktur jendral pajak melalui pos tercatat atas penerbitan NPWP secara jabatan dalam hal : a. Wajib pajak telah memiliki NPWP. b. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia. c. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. d. Wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang_Undang perpajakan tidak wajib mempunyai NPWP. 2. Wajib pajak sebagaimana disebut diatas mengajukan sanggahan, maka sanggahan disamapaikan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. 3. Sedangkan untuk wajib pajak sebagaimana disebut diatas (tidak wajib NPWP), sanggahan disampaikan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak. 4. Khusus wajib pajak orang pribadi yang meninngal dunia, sanggahan disampaikan oleh ahli waris. 5. Sanggahan dapat diterima dapat juga ditolak. Apabila sanggahan diterima, maka direktur jendral pajak Harus menyelesaikan dalam jangka waktu 14 hari. 6. Apabila sanggahan wajib pajak atau ahli warisnya ditolak oleh direktur jendral pajak, maka diterbitkan surat penberitahuan.2.4 Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Tertentu dan Pelaporan Bagi Pengusaha Tertentu 1. Seluruh WP BUMN (Badan Usah Milik Negara) dan WP BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di wilayah DKI Jakarta, di KPP BUMN Jakarta.18 23. 2. WP PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak go public, di KPP PMA kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat. 3. WP Badan dan Orang Asing (Badora), di KPP Badora. 4. WP go public, di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat. 5. WP BUMN diluar Jakarta, di KPP setempat. 6. Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar Jakarta, khusus PPh pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat kegiatan usaha atau cabang.Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak Tertentu Tempat Pendaftaran dan Pelaporan UsahaBUMDyangberkedudukandiwilayah DKI, Jakarta KPP Perusahaan Negara dan DaerahWajib Pajak BUMN termasuk anak perusahaanyangpenyertaanmodalinduknya lebih dari 50% Wajib Pajak penanaman modal asingKPP Penanaman Modal Asing Iyang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatanusahadibidangindustrinonlogam Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukanKPP Penanaman Modal Asing IIkegiatan usaha di bidang industri logam dan mesin Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukanKPP Penanaman Modal Asing IIIkegiatan usaha di bidang nonindustri Wajib Pajak bentuk usaha tetapKPP Badan dan Orang Asing19 24. Orang asing yang berkedudukan/ bertempat tinggal di wilayah DKI JakartaWajibPajakyangpernyataanpendaftaranemisisahamnyaKPP Perusahaan Masuk Bursatelahdinyatakan efektif oleh Bapepam Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetapKPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetapWajib Pajak orang asing yang berkedudukan atau bertempat tinggal di luar DKI JakartaWajibKPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang asingPajakBUMN,BUMD,KPP yang wilayah kerjanyapenanaman modal asing, badan dan orangmeliputi tempat cabang,asing, dan perusahaan masuk bursa,perwakilan, atau kegiatan usahaterbataspadaPemotongan,Pajak PajakPenghasilandilakukanPenghasilanPemungutan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2.5 Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP dan Pengukuhan PKPSebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undanng Nomor 28 Tahun 2007 tantang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan hukum dan tata cara perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulandan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Kemungkinan dapat terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi tandak pidana dibidang perpajakan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3920 25. Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut: Setiap seorang dengan sengaja : a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP. b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. c. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar. d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan. e. Memperhatikan pembukuan, pencatatan, atau dikumen lain yang palsu atau dipalsukan. f. Tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak memperlihatkan catatan atau dokumen lainnya. g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong. Sebagai dikenakankonsekwensinyasanksipidana2terhadap kalilipat,wajibpajakapabilatersebutpengulanganpembuatannya sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pengenaan sanksi yang lebih berat lagi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.21 26. 2.6 Perubahan Prosedur Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Prosedur pendaftaran NPWPdan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak mengalami perubahan lagi berupa: a. Perbaikan prosedur pendaftaran Pengusaha Kena Pajak, yaitu perbaikan informasi pada formulir pendaftaran Pengusaha Kena Pajak berupa penambahan kolom isian mengenai status kepemilikan tempat kegiatan usaha. b. Perbaikan prosedur konfirmasi lapangan dalam rangka menyakinkan keberadaan dan kebenaran usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, antara lain: 1. Perubahan jangka waktu pelaksanaan konfirmasi dari 1 tahun menjadi paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya NPWP dan/atau NPPKP. 2. Perubahan tata cara konfirmasi lapangan, berupa perbaikan tujuan konfirmasi lapangan yaitu untuk membuktikan kebenaran pengisian formulir pendaftaran dan melakukan penelitian kelayakan usaha. Perubahan formulir Berita Acara Konfirmasi Lapangan, yang bertujuan untuk: a) Membuktikan kebenaran pengisian formulir pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak. b) Meneliti kelayakan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi: 1. Peta tempat kegiatan usaha. 2. Foto tempat kegiatan usaha. 3. Gambaran kegiatan usaha. 4. Data peredaran usaha. Daftar harta di tempat kegiatan usaha.22 27. BAB III PENUTUP3.1 Kesimpulan Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Fungsi dari pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP merupakan suatu yang harus dimiliki oleh orang/badan yang tergolong wajib pajak. Hal tersebut telah diatur pada Persyaratan untuk memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER160/PJ./2007 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jadi dalam peraturan ini mengatur mengenai NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).23 28. 3.2 Saran NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.NPWP merupakan suatu yang harus dimiliki oleh orang/badan yang tergolong wajib pajak. Dalam peraturan ini mengatur mengenai NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi sebagai warga Negara dan pengusaha yang apabila sudah termasuk dalam kategori wajib pajak kita sudah seharusnya mempunyai NPWP dan Pengukuhan PKP, karena NPWP dan Pengukuhan PKP ini sudah diatur oleh UU, yang mana setiap orang/badan yang terrgolong wajib pajak harus mempunyai NPWP dan Pengukuhan PKP.24 29. DAFTAR PUSTAKAhttp://www.selamat.datang.dan.Menikmati.Blognya.Mas.Tarmudi--.[MasTarmudiBlog's].SelamatDatang.blogspot.com http://www.artikel-bagus-seru.contoh.makalah.perpajakan.blogspot.com http://www.makalah.pajak.blogspot.com http://www.Nomor-Pokok-Wajib-Pajak(NPWP)_BLOG.PAJAK.INDONESIA.blogspot.com http://www.NPWP(Nomor-Pokok-Wajib-Pajak)_nhaa_blog^_^.blogspot.com http://www.Padyangan.Tax.Center.Wajib.Pajak.dan.Pengusaha.Kena.Pajak.html http://www.Pajak.html http://www.Pendaftaran-NPWP-dan-Pengukuhan-Pengusaha-Kena-Pajak_KlinikPajak.com.html http://www.Penghasilan-Tidak-Kena-Pajak_Apa.Kata.Dunia.html http://www.Perpajakan.html http://www.PMA-Satu-SURAT-KETERANGAN-TERDAFTAR.KARTUNPWP-DAN-SURAT-PENGUKUHAN-PENGUSAHA-KENA-PAJAK.html http://www.SURAT-KETERANGAN-TERDAFTAR-KARTU-NPWP-DANSURAT-PENGUKUHAN-PENGUSAHA-KENA-PAJAKPAJAK_INDONESIA.html25