Praktikum komputer dan administrasi perpajakan. dina lestari

TUGAS INDIVIDU DOSEN PEMBIMBING

Praktikum Komputer dan Sri Zuliarni,S.Sos,M.Ba

Administrasi Perpajakan

Paper Administrasi Perpajakan

“Penagihan Pajak”

Oleh:

Dina Lestari

1201120077

Jurusan:

Administrisi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

2013

Page 1Penagihan pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan

rahmatNya sehingga penulis bisa menyelesaikan paper yang berjudul “Penagihan Pajak”.

Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah

membantu penulis untuk penyelesaian paper ini.

Dalam penyusunan paper ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat

kekurangannya, untuk itu penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan paper ini. Atas perhatian dan saran nya penulis ucapkan

terima kasih.

Demikianlah, semoga paper ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca,

pada umumnya khususnya dalam dunia pendidikan.

Pekanbaru, 20 Oktober 2013

Penulis

Page iPenagihan pajak

DAFTAR ISI

Kata Pengantar....................................................................................................................... ... i

Daftar Isi............................................................................................................... ................... ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah................................................................................... 1

2. Tujuan dan Manfaat...................................................................................... .. 1

3. Rumusan Masalah............................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN

1. Pengertian Pajak........................................................................................................... 3

2. Pengertian Penagihan Pajak......................................................................................... 3

3. Bentuk Penagihan Pajak .............................................................................................. 5

4. Dasar Penagihan Pajak.............................................................................................. 8

5. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak....................................................... 10

6. Landasan Hukum Penagihan Pajak........................................................................... 11

7. Bunga Penagihan....................................................................................................... 21

8. Contoh Kasus............................................................................................................. 23

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan.................................................................................................................. 26

2. Saran............................................................................................................................ 26

Daftar Pustaka......................................................................................................................... 27

Page iiPenagihan pajak

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini kita sering mendengar istilah pembangunan nasional baik dalam mata

kuliah atau media. Kita juga mengetahui bahwa pembangunan tersebut pastilah memerlukan

dana yang tidak sedikit. Dalam bab ini kita akan mempelajari salah satu sumber pemasukan

negara bagi pembangunan, yakni pajak. Secara umum persepsi kita mengenai pajak adalah

wujud dari seorang warga negara untuk memberikan kontribusi dalam membangun negara

dengan mendapat imbalan tidak langsung.

Kewajiban-kewajihan yang timbul dalam pajak harus dipenuhi oleh keharusan

membayar pajak. tetapi sebaliknya pembuat undang-undang pajak harus memperhatikan

kemungkinan-kemungkinan bahwa tidak senantiasakewajiban-kewajiban itu, seperti;

pembayaran pajak akan dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan sukarela. Agar

dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka perlunya tindakan penagihan.

Dalam bab ini kita akan mempelajari sebagian hal yang berkaitan dengan penagihan

pajak, mulai dari Bentuk Penagihan Pajak, Pengertian Penagihan Pajak, Dasar Penagihan

Pajak, Pengertiaan Wajib Pajak dan penanggung Pajak,Landasan Hukum Penagihan

Pajak,Bunga Penagihan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan makalah ini dan mengangkat Tema mengenai “PENAGIHAN

PAJAK” ini adalah guna memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan.

Berdasarkan tujuan makalah yang dikemukakan di atas, maka manfaat penulisan ini

adalah menambah pengetahuan tentang penagihan pajak dan dapat melatih Mahasiswa dalam

membuat sebuah penulisan atau makalah, serta membantu mahasiswa dalam menentukan

solusi yang tepat dalam menghadapi masalah tersebut.


1. Rumusan Masalah

1. Apa itu pajak?

2. Apa itu penagihan pajak

3. Apasajakah bentuk penagihan pajak itu?

4. Bagaimanakah Dasar Penagihan Pajak?

5. Apa itu Wajib Pajak dan penanggung Pajak?

6. Bagaimana Landasan Hukum Penagihan Pajak?

7. Contoh Bunga Penagihan?


BAB II PEMBAHASAN

2.1.Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani :

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan – peraturan,dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjk dan

gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber

utama untuk membiayai public investment.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung.

2.2. Pengertian Penagihan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun

2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi

utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan


pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang

telah disita.

Sedangkan Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan

pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. (pasal 1 angka 8 UU No.19 Tahun 2000).

Berikut im disajikan pengertian penagihan pajak menurut para ahli adalah sebagai

berikut:

a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya “Azas dan Perpajakan 2”:

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal

Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undangundang khususnya

mengenai pembayaran pajak. “(Soemitro, 1991: 76)

b. Menurut pasal 1 point 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa:

Penagihan pajak adalah serangkaian linda/can agar penanggung pajak

inelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika don sekaligus,

ineinheritahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan. melaksanakan penvilaun.

melaksanakan penyanderuan. menjual harang yang ic/oh disita. (Undang-Undang

Pajak Tahun 2000, 2001:2 12)

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan memiliki 4 (empat) unsur

yaitu:

1. Serangkain Tindakan.

Maksudnya bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap dan

diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan


Penyitaan dan Permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pada

kantor lelang.

2. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak.

Maksudnva adalah juru sita pajak negara yang telah memenuhi svarat telah

mendapatkan pendidikan khusus, diangkat serta disumpah terlebih dahulu.

3. Wajib Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yaitu

utang pajak yang terdapat dalam STP/SKP/SKPT.

4. Menurut Undang-undang Perpajakan ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2.3. Bentuk Penagihan Pajak

Dengan adanya sistem self assessment , telah diberikan kepercayaan penuh kepada

masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan

pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang

dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban membayar

pajaknya sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan aktif dan penagihan

pasif.

1. Penagihan Pasif



Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan

Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3), Surat Tagihan

Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,

serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan

pada pasal 9 ayat (3a) dijelaskan Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah

tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang

paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilunasi maka akan dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga 2% perbulan, dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan,

sebagaimana disebutkan dalam UU KUP Pasal 19 ayat (1), Apabila Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan

Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat

jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang

dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal

pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan. Selain dengan penagihan pasif, dapat pula dilanjutkan dengan

penagihan aktif atau yang lebih dikenal dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan diatur

dalam Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-


Undang No.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak

pasif, dimana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya

mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita

dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Dalam pembahasan berikutnya yang dimaksud penagihan pajak adalah penagihan

aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa.

2.4.Dasar Penagihan Pajak

Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa: Surat Tagihan Pajak, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanKeberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan

jumlah pa/ak yang harus dibayarbertambah, merupakan dasar penagihan. (Undang-Undang

Pajak Taliun 2000,2001:15)

Adapun penjelasan hal diatas yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan! denda. (Pasal 1 point 19)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besamva sanksi administrasi, danjumlah yang masih harus dibayar.

(Pasal 1 point 15)

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 point 16)

4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam


peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak,

Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau

Penghapusan SanksiAdministrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan

Ketetapan Pajak yang tidak benan, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak.(Pasal 1 point 29)

5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat

ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 30)

6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleb Wajib Pajak. (Pasal 1 point 31)

Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak

dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 ayat (3) dan (3a) UU KUP.

Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB)

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKPKB),

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT)

Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(STB)

Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan,

Putusan Banding

Putusan Peninjauan Kembali,

Yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang


Yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

harus dibayar bertambah, kurang ayau tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

2.5. Pengertiaan Wajib Pajak dan penanggung Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Selanjutnya, UU KUP mencantumkan pengertian badan adalah sekumpulan

orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPSP Penanggung Pajak adalah

orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil

yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan

Termasuk "wakil" yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak.

Dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP yaitu sebagai berikut :

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

a. badan oleh pengurus;

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;


c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan

pemberesan;

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau

yang mengurus harta peninggalannya; atau

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau

pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau

secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan

meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak

mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

2.6. Landasan Hukum Penagihan Pajak

Landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah

1. Pasal 20 – 24 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Latar Belakang Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga

pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip

kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang

dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan

hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan.


Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran

pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya

masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak

sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah

yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi

dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak

semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan

penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan

Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di

dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement

untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan

undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan

yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan

negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh

kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras

dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung

dengan semangat reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan

pajak, dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :


1. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Menegakkan keadilan;

3. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga

berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan Melaksanakan law enforcement secara konsisten

dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan

undangundang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan

penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa

dilaksanakan;

2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;

3. Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham,

pemilik modal;

4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga

kelangsungan usaha Penanggung Pajak;

5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;

6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari

hasil penjualan;

7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak

menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;

8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang

diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;


9. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik

dalam hal gugatannya dikabulkan; dan

10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-

halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2. Peraturan Pelaksana Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berikut ini adalah peraturan pelaksana UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:

a. Umum

1) KMK Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan

Pemberhentian Jurusita Pajak

b. Surat Paksa dan Sita

1) PP No.135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa

2) PMK Nomor 23/PMK.03/2006 tentang perubahan atas KMK Nomor 85/KMK.03/2002

Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3) PMK Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat

Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus

4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 459/PJ./2002 Tentang Tata Cara Penyitaan

Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa

5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.75/2000 Tentang Tata Cara

Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti, Dan Pembetulan Atau

Penggantian Surat-Surat Dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Pajak

c. Lelang


1) PP Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan

Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

d. Pencegahan dan Penyanderaan

1) PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi

Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa

2) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun

2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan

Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera

4) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 158/PJ.75/2006 Tentang Permintaan Usulan

Pencegahan WP/PP Bepergian Ke Luar Negeri

5) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-240/PJ.04/2009 Tentang Penyanderaan

Atas Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan Pajak

6) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-43/PJ.045/2007 Tentang Tata Cara

Permintaan Pencegahan, Perpanjangan, Dan Pencabutan Bepergian Ke Luar Negeri

e. Pemblokiran

1) KMK Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta kekayaan

Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa

2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 109/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan


Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 627/PJ Tentang Tata Cara Pelaksanaan



4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ.04 Tentang Pengantar Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ/2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan



5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

6) Surat Bank Indonesia Nomor 8/3/DGS/DPNP Perihal Pemblokiran Dalam Rangka

Penagihan Pajak

7) Surat Bank Indonesia Nomor 2/35/DpG/DHk/ Tahun 2000 Perihal Penyitaan Terhadap

Kekayaan Penanggung Pajak Yang Disimpan di Bank

8) Surat Bank Indonesia Nomor 7/9/GBI/DHk/ Tahun 2005 Perihal Evaluasi Pelaksanaan

Pemblokiran Dan Penyitaan Rekening Bank

9) Surat Bank Indonesia Nomor 7/6/Dhk Tahun 2005 Perihal Penjelasan Bank Berkenaan

Dengan Perintah Membuka Rahasia Bank Untuk Kepentingan Perpajakan

f. Angsuran dan Penundaan

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran


Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara

Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat

Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata

Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 38/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian

Angsuran Atau Penundaan Pembayaran PajakDirektur Jenderal Pajak

4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ.33/1998 Tentang Pembatalan SK

Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang

Mengajukan Keberatan/Banding

g. Penghapusan

1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.03/2002 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 625/PJ./2001 Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak


Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

h. Kebijakan Penagihan

1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.75/2002 Tentang Pemeriksaan

Untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit)


2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan

Penagihan Pajak

3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.04/2009 Tentang Kebijakan

Penagihan Pajak

4) Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor

Kep-24/PJ./2004 Dan No.Pol: B/146/I/2004 Tanggal 23 Januari 2004 Tentang Penegakan

Hukum di Bidang Perpajakan

5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2009 Tentang Pedoman Akuntansi Piutang

Pajak

i. Penagihan PBB/BPHTB


Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Tata Cara Pelaksanaan

Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 45/PJ.6/1996 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Penetapan Besarnya

Penghapusan

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 13/PJ.6/1999 Tentang Perubahan Sebagian

Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/PJ.6/1996 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Penetapan Besarnya

Penghap

4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 02/PJ.6/2001 Tentang Usulan

Penghapusan Piutang PBB

5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 48/PJ.6/2000 Tentang Tata Cara

Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB Dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan PBB Dan

BPHTB


6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 48/PJ/2008 Tentang Batas Waktu

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan

Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Daluwarsa Penagihan

Pajak Bumi Dan Bangunan

7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 73/PJ/2008 Tentang Kebijakan Perubahan

Data SIP/SIPMOD/SISMIOP

j. Formulir dan Surat dalam Pelaksanaan Penagihan

1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 474/PJ./2002 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan

Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

2) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 474/PJ./2002 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang

Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam

Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, Dan

Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

4) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk,

Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./2004 Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Besarnya Penghapusan

6) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./2004 Tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Dan Besarnya Penghapusan


2.7.Bunga Penagihan

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, atau Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahanjumlah pajak yang harus dibayar

berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, atau Putusan

Banding, pada saat jatuh tempo pembayarantidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah

pajak yang tidak atau kurang bayaritu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 % (dua persen,) sebulanuntuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggaljatuh tempo sampai

dengantanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan

bagiandari bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun2000,

2001:15)

Keterangan diatas:

Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar

menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayan

Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang tidak atau kurang

dibayar pada saatjatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara

penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

1. Atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan.

Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan) Rp. 100.000, Surat Ketetapan Pajak diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Hanus dilunasi paling lambat tanggal 9 November 2002,tetapi baru dibayar sejumlah Rp. 60.000,-


pada tanggal 2 November 2002.Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran tenakhir (9

November 2002) sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib Pajak.

Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Dirjen Pajak dengan

penghitungan sebagai berikut:

Pajak Terutang Rp. 100.000,-

Dibayar pada waktunya Rp. 60.000,- (-)

Kurang dibayar Rp. 40.000,-

Bunga dihitung satu bulan

= 1 x 2% x Rp. 40.000,- = Rp. 800,-

Bunga tersebut ditagih dengan Surat Tagihan Pajak

2. Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar.

Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.

Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20 November 2002.Tanggal

20 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Bunga terutang dalam Surat

Tagihan Pajak dihitung satu bulan

= 1 x 2% x Rp. 100.000,- = Rp. 2.000,-

3. Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar.

Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.

Dibayar sejumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 20 November 2002.

Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Bunga terutang dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp. 100.000,-

Rp. 2000,

2.8.Contoh Kasus

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukamulih menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Nomor 000010/207/08/622/09 tanggal 20 Nopember 2009 dengan nilai Rp350.000.000,00.


Atas nilai SKPKB tersebut keseluruhannya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dan oleh Wajib Pajak

padatanggal 15 Januari 2010 diajukan upaya hukum berupa keberatan. Pada bulan Februari

2009 terdapat informasi bahwa Wajib Pajak akan membubarkan usahanya.

a. atas SKPKB tersebut, upaya apa yang dapat dilakukan KPP untuk mengamankan target penerimaan

perpajakan?

b. resiko-resiko apa yang dapat timbul terkait dengan permasalahan diatas, dan menurut Saudara

bagaimana meminimalisir resiko-resiko tersebut?

LANDASAN TEORI :

Pasal 25 ayat (7) UU KUP

“Dalam hal WP mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimanadimaksud

dalam pasal 9 ayat (3) atau ayat (3A) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat

pengajuan keberatan, tertangguh 1 bulan sejak sejak tanggal penerbitan SK Keberatan”

Pasal 6 ayat (1) UU PPSP

“Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh

tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang

diterbitkan oleh Pejabat apabila :

a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk

itu;

b) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam

rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya

di Indonesia;


c) terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau

menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan

yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d) badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e) terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

f) terdapat tanda tanda kepailitan.

Pasal 14 PMK-24/PMK.03/2008

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a) diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b) diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;

c) diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat

Teguran diterbitkan;atau

d) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

PENYELESAIAN KASUS :

Berdasarkan pasal 6 UU PPSP, meskipun pajak yang tercantum dalam dasar penagihan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 18 UU KUP yang dalam hal ini SK Keberatan (Karena WP mengajukan

keberatan) belum jatuh tempo berdasarkan pasal 26 ayat (7), tetapi terhadap wajib pajak tersebut

dapat diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sesuai dengan pasal 14

PMK-24/PMK.03/2008 dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (d) UU

PPSP, yakni WP akan melakukan pembubaran badan usaha. Atas dasar SPPSS tersebut, KPP dapat


langsung menerbitkan Surat Paksa (Pasal 8 UU PPSP) untuk mengamankan target penerimaan negara.

Risiko-risiko yang dapat timbul :

1. risiko :

WP telah memindahtangankan asset yang dimiliki atau dikuasai sebelum informasi WP

akan membubarkan badan usaha;

-Cara untuk meminimalisasi :

Peran AR di KPP sangat dibutuhkan di sini untuk menggali informasi, baik internal

maupun eksternal, atas WP-Wpnya, terlebih WPnya yang sedang bersengketa dengan DJP

sehingga aktivitas WP sedikit banyak terpantau.

2. risiko :

Informasi atas WP akan membubarkan badan usaha ternyata tidak benar, dan WP melakukan

gugatan ke Pengadilan Pajak.

-Cara untuk meminimalisasi : Telaah informasi terlebih dahulu dan yakinkan dengan bukti-

bukti memadai sehingga validitas informasi menjadi dapat dipercaya serta

teruji kebenarannya.

3. Keberatan wajib pajak diterima dan asset-asset yang telah disita telah dilelang.

-Cara untuk meminimalisasi : Sebaiknya asset yang telah disita jangan dulu

dilelang, tunggulah sampai ada putusan keberatan. Tindakan penyitaan hanyalah tindakan

pengamanan serta jaminan lunasnya utang pajak. Lagipula, menurut KUP yang baru, pajak

sebagaimana dalam kasus di atas belum menjadi utang pajak sampai dengan SK

keberatan diterbitkan.

BAB III

PENUTUP


3.1. Kesimpulan

Dari penjelasan materi di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa

Kewenangan yang dimilikifiskusuntukmenagihutangpajak yang

tidakdilunasiolehPenanggungPajak yang dilakukandenganprosedurtertentuberdasarkan UU.

Adapun SubyekPenagihanPajak:pasal 1 angka (3) UU PenagihanpajakdenganSuratPaksa

(PPSP), dan Penanggung Pajak :

1. orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,

2. termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak

3. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakansebagaimana mestinya.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih

dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana

mestinya.

3.2. Saran (opini)

Setelah mempelajari materi ini hendaklah kita sadar akan kewajiban kita untuk

membayar pajak tepat pada waktunya, sehingga tidak akan terjadi penunggakan pajak dari

waktu ke waktu,Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan

pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.


DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan

3. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.2009.Peraturan dan

Kebijakan di Bidang Penagihan.Jakarta:Subdit Penagihan

4. Zulvina,Susi.2011. Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak,Tangerang Selatan:STAN

5. Zuraida,Ida.2010.Bahan Ajar Penagihan dan Sengketa Pajak.Tangerang

Selatan:STAN

1. http://zqzakky.blogspot.com/2012/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html

2. http:// contoh-kasus-kasus-penagihan-pajak.html

3. www.pengertianpajak


Education

Praktikum komputer dan administrasi perpajakan. dina lestari