115
ANALISIS PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN MELALUI PAYMENT ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Disusun oleh: Samsiyah NIM. 208082000003 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434 H / 2013 M

Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pajak Bumi dan Bangunan

Citation preview

Page 1: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

ANALISIS PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

MELALUI PAYMENT ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN

WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun oleh:

Samsiyah

NIM. 208082000003

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1434 H / 2013 M

Page 2: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

i

ANALISIS PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

MELALUI PAYMENT ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN

WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Samsiyah

NIM. 208082000003

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Amilin SE., M.Si., Ak Wilda Farah SE,. M.Si., Ak

NIP. 19730615 200501 1 009 NIP. 19830326 20091 2 205

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1434 H / 2013 M

Page 3: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini, tanggal 28 Mei 2012 telah dilakukan ujian komprehensif atas

Mahasiswa:

1. Nama : Samsiyah

2. NIM : 208082000003

3. Jurusan : Akuntansi Pajak

4. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke

tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 Mei 2012

1. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS ( )

NIP. 19570617 198503 1 002 Ketua

2. Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak ( )

NIP. 19720516 200901 1 006 Sekretaris

3. Yulianti, SE,. M.Si ( )

NIP. 19820318 201101 2 011 Penguji Ahli

Page 4: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Rabu, tanggal 19 Juni 2013 telah dilakukan ujian Skripsi atas Mahasiswa:

1. Nama : Samsiyah

2. NIM : 208082000003

3. Jurusan : Akuntansi Pajak

4. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama

ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 19 Juni 2013

1. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS ( )

NIP. 19570617 198503 1 002 Ketua

2. Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak ( )

NIP. 19720516 200901 1 006 Sekretaris

3. Drs. Abdul Hamid Cebba.Ak, MBA.,CPA ( )

NIP. 19620502199303 1 003 Penguji Ahli

4. Dr. Amilin SE., M.Si., Ak ( )

NIP. 19730615 200501 1 009 Pembimbing I

5. Wilda Farah SE,. M.Si., Ak ( )

NIP. 19830326 20091 2 205 Pembimbing II

Page 5: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama Mahasiswa : Samsiyah

NIM : 208082000003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi Pajak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang

merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri serta bukan

merupakan replikasi maupun saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang

lain.

Apabila terbukti skripsi ini plagiat atau replikasi, maka skripsi ini dianggap gugur

dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan kelulusan

serta gelarnya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat den gan segala akibat yang timbul dikemudian

hari menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, Juni 2013

(Samsiyah)

Page 6: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Samsiyah

2. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Januari 1990

3. Alamat : Jl. Delima Jaya II no. 18 Rempoa, Tangerang

Selatan, Ciputat Timur

4. Agama : Islam

5. Nama Ayah : H. Abdullah

6. Nama Ibu : Hj. Masudah F

7. Nomor Telepon : 085811381578

8. E-mail : [email protected]

B. Data Pendidikan Formal

1. 1994 - 1996 : TK. Aisyiah Rempoa

2. 1996 - 2002 : SDN 09 Bintaro

3. 2002 - 2005 : SMPN 178 Jakarta

4. 2005 - 2008 : SMAN 87 Jakarta

5. 2008 - 2012 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan

Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta (Perpajakan).

Page 7: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

vi

ABSTRACT

This research aims to know the influence of tax administration reform through

payment online system on compliance of taxpayers in property tax. The research

was conducted on the taxpayers in South and East Jakarta with judgement

sampling technique as the sampling method. The test used is simple regression.

The result showed that payment online system has a positive and significant

influence on compliance of taxpayers in property tax. According to data from The

Directorate General of Taxation, in 2003 to 2012, the payment online system has

increased the level of this compliance from year to year, especially the

compliance of taxpayers in property tax in South and East Jakarta.

Keywords: payment online system, tax compliance

Page 8: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

vii

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi

perpajakan melalui payment online system terhadap kepatuhan wajib pajak bumi

dan bangunan, Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak pada wilayah Jakarta

Selatan dan Jakarta Timur. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan

tekhnik judgement sampling. Uji yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil

penelitian menunjukan bahwa payment online system berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan berdasarkan data dirjen pajak

payment online system meningkatkan kepatuhan dari tahun ke tahun, hal tersebut

berdasarkan data tahun 2003 sampai 2012 yang meningkatkan jumlah wajib pajak

dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Jakarta Selatan dan Jakarta

Timur.

Kata kunci: payment online system, kepatuhan wajib pajak

Page 9: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah

SWT atas nikmat iman, islam dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga

peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh

Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan”. Shalawat beserta

salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta

keluarga dan para sahabat. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan

skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan

program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan

bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta tetap

menuntun peneliti dijalan yang benar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Abah dan ummi tercinta yang selalu memberikan limpahan kasih sayang,

perhatian dan do’a yang tak pernah putus-putusnya untuk penulis, serta adik-

adikku ipul dan viki serta seluruh keluarga yang telah menyemangati,

memberikan keceriaan, do’a dan semangat untuk terus berusaha memberikan

yang terbaik.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Dr. Amilin SE.,M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu

pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya

skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala masukan guna

penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan

selama ini.

Page 10: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

ix

5. Ibu Wilda Farah, SE.,M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, semangat,

dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga

akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala bimbingan dan

konsultasi yang telah diberikan selama ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang

sangat luas kepada peneliti selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang

bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu peneliti dalam

mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.

8. Abdul Malik SE, suamiku yang selalu mendampingiku dan memberi semangat

9. Teman-teman seperjuangan khususnya Akuntansi A angkatan 2008 yang

sama-sama berjuang dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas

akhir kuliah. Seluruh sahabat terbaik terima kasih atas bantuan, semangat dan

do’anya.

10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak

membantu dan memberi masukan dan inspirasi bagi peneliti, suatu

kebahagiaan telah dipertemukan dan diperkenalkan dengan kalian semua,

terima kasih banyak.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juni 2013

(Samsiyah)

Page 11: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

x

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan Skripsi ......................................................................... i

Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif .................................................. ii

Lembar Pengesahan Ujian Skripsi .............................................................. iii

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .............................................. iv

Daftar Riwayat Hidup .................................................................................. v

Abstract ........................................................................................................... vi

Abstrak ........................................................................................................... vii

Kata Pengantar .............................................................................................. viii

Daftar Isi ........................................................................................................ x

Daftar Tabel ................................................................................................... xiii

Daftar Gambar .............................................................................................. xiv

Daftar Lampiran ........................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................. 14

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 16

A. Tinjauan Umum Pajak .............................................................. 16

1. Pengertian Pajak .................................................................. 16

2. Fungsi Pajak ........................................................................ 17

3. Sistem Perpajakan ............................................................... 19

4. Pengelompokan Pajak ......................................................... 21

B. Pajak Bumi dan Bangunan ...................................................... 22

1. Subjek Pajak ....................................................................... 24

2. Objek pajak ......................................................................... 26

3. Tarif pajak ........................................................................... 30

Page 12: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

xi

4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan .................... 31

5. Cara Menghitung Pajak Terhutang ..................................... 32

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan ............................... 32

7. Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan ............................ 35

C. Reformasi Administrasi Perpajakan ........................................ 37

D. Payment Online System ........................................................... 39

1. Pengertian Payment Online System ..................................... 39

2. Tujuan Payment Online System ........................................... 41

3. Dasar Pertimbangan Penggunaan Pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan ........................ 43

E. Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................... 44

F. Keterkaitan Antar Variabel Dan Perumusan Hipotesis ........... 46

G. Penelitian Terdahulu ............................................................... 48

H. Kerangka Pemikiran ................................................................ 51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................... 54

A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 54

B. Metode Penentuan Sampel ....................................................... 54

C. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 55

D. Metode Analisis Data ............................................................... 56

E. Operasional Variabel Penelitian .............................................. 62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................. 66

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ......................................... 66

1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................. 66

2. Data Responden ................................................................ 67

B. Hasil Dan Pembahasan ............................................................ 71

1. Hasil Uji Kualitas data ........................................................ 71

a. Hasil Statistik Deskriptif ................................................ 71

b. Hasil Uji Validitas .......................................................... 73

c. HasilUji Reliabilitas ....................................................... 74

Page 13: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

xii

2. Hasil Uji Asumsi Klasik ..................................................... 74

a. Hasil Uji Normalitas Data .............................................. 74

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas .......................................... 75

3. Hasil Uji Hipotesis ............................................................... 77

a. Hasil Uji t ....................................................................... 77

b. Hasil Uji koefisien Regresi Linier Sederhana ................ 78

c. Hasil Uji R Square ......................................................... 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 81

A. Kesimpulan .............................................................................. 81

B. Implikasi .................................................................................. 82

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 83

LAMPIRAN .................................................................................................. 86

Page 14: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

xiii

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................... 49

3.1 Operasional Variabel Penelitian ............................................... 63

4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian ........................................... 67

4.2 Data Statistik Responden .......................................................... 67

4.3 Statistik Deskriptif ................................................................... 71

4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Payment Online System ............. 72

4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .............. 73

4.6 Hasil Uji Reliabilitas ................................................................ 73

4.7 Hasil Uji t (Parsial) .................................................................. 77

4.8 Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Sederhana ......................... 78

4.9 Hasil Uji Determinasi (R2) ...................................................... 79

Page 15: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

xiv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Keterangan Halaman

1.1 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ........ 2

1.2 Grafik Peningkatan Wajib Pajak Dari Mulai

Diberlakukannya Payment Online System PBB Sejak Tahun

2003 Sampai Tahun 2012 ........................................................ 10

2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................ 53

4.1 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............ 67

4.2 Data Statistik Responden Berdasarkan Umur

Responden ................................................................................ 68

4.3 Data Statistik Responden Berdasarkan Pendidikan

Terakhir ................................................................................... 69

4.4 Data Statistik Responden Berdasarkan Pekerjaan ................... 70

4.5 Hasil Uji Normalitas Data ....................................................... 75

4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................... 76

Page 16: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Keterangan Halaman

1 Kuesioner Penelitian ................................................................ 86

2 Data Mentah Jawaban Responden ........................................... 91

3 Hasil Perhitungan SPSS .......................................................... 95

4 Surat Keterangan Penelitian ..................................................... 100

Page 17: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan

masyarakat dan negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang

asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak

sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk

ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang

ditangani oleh Pemerintah (Nuranifah et al, 2010:3).

Pungutan pajak berdampak mengurangi kekayaan individu tetapi

sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang mungkin dikembalikan

lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan

pembangunan yang akhirnya akan bermanfaat pada masyarakat. Jadi jelas

bahwa kepentingan masyarakat dibiayai oleh pajak. Pajak mempunyai tujuan

untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan

maksud untuk membiayai pengeluaran negara, dapat dikatakan bahwa pajak

dalam hal ini sebagai fungsi budgetair. Tetapi selain itu pajak juga mempunyai

fungsi mengatur (regulered) yang artinya sebagai alat untuk mencapai tujuan

tertentu (Resmi, 2009:3).

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat

dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu

tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan, oleh karena itu

Page 18: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

2

pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor

pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pada saat ini pajak adalah merupakan sumber penerimaan negara yang

cukup signifikan besarnya, berikut peneliti tampilkan realisasi penerimaan

pajak bumi dan bangunan ke dalam format tabel pada enam tahun terakhir

Gambar 1.1

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Bagian Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai saat ini terlihat bahwa untuk pendapatan pemerintah dalam

Pajak Bumi dan Bangunan dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan di

setiap Kanwilnya. Penerimaan pajak bumi dan bangunan yang paling tinggi

secara keseluruhan terdapat di wilayah Jakarta Selatan sedangkan untuk

penerimaan paling rendah diakumulasikan dalam enam tahun terakhir ini

terdapat di wilayah Jakarta Timur.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Page 19: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

3

Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi

daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal

dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah

daerah. Saat ini, pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan

kepada pemerintah daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (Anggara,

2010:173).

Dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah pemerintah daerah

membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan

adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan di

keluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak

kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk

mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan

otonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan

otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 terdiri dari pendapatan asli

daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Bumi dan Bangunan seperti yang disebutkan pada UU No. 28

tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Objek Daerah yang bersumber dari

PBB Pedesaan dan Perkotaan, dimana yang menjadi PBB dalam UU No. 28

tahun 2009 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau

Page 20: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

4

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Jenis objek

yang termasuk bangunan dan perkecualiannya sama dengan yang diatur dalam

UU No.12 tahun 1985.

Sebelum UU No.28 tahun 2009, PBB dikelola oleh pemerintah dan

sebagian besar hasilnya diserahkan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi

Hasil. Dalam pasal 12 UU No.33 tahun 2004, dengan rincian sebagai berikut

(Kadir, 2007:81):

1. 10% bagian pusat dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dibagikan

kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi

penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran berjalan dengan

perimbangan sebagai berikut

b. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota

c. 35% dibagikan secara insentif kepada daerah/kota yang realisasi tahun

sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu,

yang tujuannya untuk mendorong intensifikasi pemungutan pajak bumi

dan bangunan.

2. 90% untuk daerah, yaitu dirinci sebagai berikut:

a. 16,2% untuk daerah provinsi

b. 64,8% daerah kabupaten/kota

c. 9% untuk biaya pemungutan.

Page 21: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

5

Tentang perimbangan dana bagi hasil pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah oleh karena

PBB dikelola pemerintah, maka segala kegiatan dari mulai pendataan,

penilaian, penetapan besarnya PBB, pelayanan kepada masyarakat, sampai

dengan mengurus hal administrasi masuknya uang ke kas negara dan kas

daerah. Namun dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah segala urusan terkait PBB yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah oleh karena itu sudah sepantasnya apabila

Pemerintah Daerah harus mengetahui bagaimana sistem pengelolaan PBB

sesuai dengan pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 baik dari pendataan hingga

mengurus administrasi ke kas daerah. Peralihan PBB perkotaan dan pedesaan

dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No. 28 Tahun

2009 akan memberi dampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah.

Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil

pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan

negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme

peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah.

Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik

balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan,

pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Page 22: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

6

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai

dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru

(menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),

3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi

dengan memperluas basis pajak daerah,

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah

5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan

pada daerah (Dirjen pajak, 2012).

Adapun manfaat pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah dengan

pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke

pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah

pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat,

pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dan

BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan

dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli

daerah pasca pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah kota Surabaya. Walikota

Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010,

PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya

akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau manambahkan bahwa penyebab kenaikan

PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB (Media keuangan, 2010:8)

Page 23: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

7

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diarahkan dapat memperkuat potensi

sumber penerimaan daerah dan dapat membiayai pembangunan negara, objek

PBB yang merupakan bumi dan bangunan merupakan objek pajak yang stabil

baik dari segi jumlah dan nilainya. Jumlah dan luas bumi dan bangunan tidak

pernah berkurang bahkan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan

penduduk. Nilai jual obyek PBB sebagai tax base, tidak pernah mengalami

penurunan. Banyak dan meratanya obyek PBB menjadi salah satu jenis pajak

yang dominan bagi masing-masing daerah (Sutawijaya, 2004:66).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh

dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi

transaksi jual-beli, NJOP ditentukan dengan perbandingan harga dengan objek

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Agar objek

pajak yang berupa bumi dan bangunan dapat dikenakan pajak, maka perlu

dihitung NJOP nya dan untuk itu diatur serta ditetapkan melalui Keputusan

Menteri Keuangan tentang penetuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai

dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (Lubis, 2008:730).

Dalam hal jumlah objek pajak yang sangat besar dan semakin

pentingnya kedudukan NJOP sebagai acuan dalam berbagai jenis kegiatan

khususnya yang berkaitan dengan akurasi data objek pajak, selain itu juga

dibutuhkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang digunakan oleh

wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak (Casavera, 2009:228).

Sedangkan rencana penerimaan perpajakan tahun 2012 adalah sebesar Rp

1,03257 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 78,74% dari rencana

Page 24: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

8

penerimaan negara tahun 2012 sebesar Rp.1.311,38 triliun yang menunjukkan

angka ini harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan kualitas sistem pajak

yang dterapkan.

Reformasi perpajakan merupakan hal yang perlu dan penting. Langkah

perbaikan ke arah perubahan tentu harus dilakukan dengan cara reformasi

perpajakan secara menyeluruh. Ada beberapa fungsi yang bisa diperoleh

Pertama, tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua,

tercapainya kepercayaan pada administrasi perpajakan dan ketiga, tercapainya

produktivitas aparat perpajakan. Tentunya jika reformasi bisa berjalan sesuai

rencana, akan mendongkrak penerimaan pajak karena potensi penerimaan

pajak di Indonesia masih cukup besar.

Pembaharuan sistem perpajakan daerah di Indonesia merupakan

tuntutan dari implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal

yang dilakukan dengan menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada

daerah secara bertahap. Pengalihan jenis pajak provinsi tertentu dan sebagian

jenis pajak pusat kepada kabupaten/kota. Kondisi ekonomi dan potensi pajak

yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Indonesia sangat bervariasi, diperlukan

strategi pemerintah untuk memberikan asistensi dan fasilitas bagi daerah

tertentu agar pemungutan pajak daerah dapat berjalan lancar. Di sisi lain,

evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan daerah perlu terus

dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang efisien dan efektif

di Indonesia (Sitepu, 2011:56)

Page 25: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

9

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang

sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa

menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan tersebut

merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi

perpajakan modern. Seluruh administrasi pajak yang ada pada dasarnya untuk

menjamin agar sesuai dengan hukum pajak. Ukuran administrasi pajak ini bisa

dilihat melalui pelaksanaan administrasi perpajakan dan bekerja sesuai dengan

kebijakan perpajakan di negara berkembang (Fuad, 2011:36).

Sistem administrasi perpajakan modern dapat merangkul kemajuan

teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi

Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi

Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system

dalam workflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai

pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment,

Taxpayers’Account, e-Registration, dan e-Counceling yang diharapkan

meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan

penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur

perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan

perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan

dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa

penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi

perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi

Page 26: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

10

penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan

menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada

wajib pajak (Rapina, et al, 2011:2).

Sejalan dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi wajib

pajak dalam melakukan pembayaran PBB, maka Direktorat Jenderal Pajak saat

ini telah menyesuaikan sistem pembayaran PBB dengan perkembangan

teknologi di bidang informasi dan perbankan. Telah dikembangkan

pembayaran dengan cara langsung dimana data pada tempat pembayaran PBB

langsung terhubung pada basis data KPPBB Pratama setempat. Cara ini dikenal

dengan sebagai Payment on line system (Siahaan, 2009:333).

Berikut adalah tabel penambahan wajib pajak dari mulai

diberlakukannya Payment online system PBB sejak tahun 2003 sampai tahun

2012:

Gambar 1.2

Grafik Peningkatan Wajib Pajak Dari Mulai Diberlakukannya Payment

Online System PBB Sejak Tahun 2003 Sampai Tahun 2012

Sumber: Bagian Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Page 27: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

11

Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang menggunakan

fasilitas payment online system PBB menggambarkan bahwa adanya respon

positif dari masyarakat untuk mendukung adanya reformasi administrasi pajak

dalam memperlancar pembayaran pajak yang diharapkan adanya peningkatan

pendapatan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak.

Adapun penyebab dari adanya penunggakan dari pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan Selain dari wajib pajak yang membandel, tunggakan PBB

tersebut diduga akibat penyalahgunaan oleh kepala desa atau perangkat desa

yang bertugas sebagai petugas pemungut PBB. Ada beberapa masalah yang

muncul di lapangan sehingga realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target

dan tunggakan PBB terus meningkat. Masalah itu, misalnya, rendahnya

kesadaran sejumlah wajib pajak, terutama yang berdomisili di luar desa,

apalagi belum ada sanksi tegas bagi wajib pajak yang bandel. Selain itu, dia

menyoroti rendahnya kesadaran beberapa kepala desa selaku petugas pemungut

PBB atau perangkat desa selaku pembantu petugas pemungut PBB dalam

melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran PBB (Mulyadi, 2011).

Oleh karena itulah dengan adanya sistem pembayaran online ini sangat

membantu wajib pajak dalam bertransaksi dan serta mencegah dari tindakan

manipulasi pihak manapun. Aplikasi Sistem Informasi Pajak Bumi dan

Bangunan terdiri dari beberapa modul/bagian. Salah satunya adalah

pembayaran dengan jumlah objek pajak bumi dan bangunan relatif banyak

sebanyak jumlah kavling dalam satu kota/kabupaten, karena akan banyak

permintaan informasi tentang history pembayaran. Selain itu wajib pajak PBB

Page 28: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

12

dapat berdomisili dimanapun, sehingga sangat penting adanya sistem

pembayaran online dan semi online yang handal untuk mengelola data yang

menjadi objek pajak.

Aplikasi turunan dari SISMIOP selanjutnya adalah POS PBB, aplikasi

ini memungkinkan wajib pajak membayar PBB di setiap tempat yang telah

menjalankan POS, tanpa terkait dengan wilayah administrasi. POS pertama

kali dijalankan pada Agustus 1999 di DKI Jakarta. Pada tahun 2003 aplikasi ini

dikembangkan menjadi aplikasi e-payment, sehingga wajib pajak dapat

membayar PBB lewat ATM (Automatic Teller Machine) Bank BCA di seluruh

Indonesia (Adinur et al, 2006:15).

Sebelumnya sistem pembayaran yang lazim digunakan adalah paper

based payment, yang merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara

manual dimana pembayar dan penerima bertransaksi secara langsung,

contohnya cek dan giro. Sistem pembayaran ini pun berkembang menjadi

electronic payment system, dimana sistem pembayaran elektronik ini

memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi, misalnya kartu debet dan kartu

kredit.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan

penelitian ini karena sangat pentingnya peran teknologi dengan Payment

Online System yang dapat melancarkan suatu kegiatan pembayaran pajak bumi

dan bangunan, dimana tak lain sistem ini yang merupakan aplikasi pendukung

dari SISMIOP yang implikasinya diarahkan dapat membantu untuk mengetahui

tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka

Page 29: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

13

peneliti melakukan penelitian ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Reformasi

Administrasi Perpajakan melalui Payment Online System terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Persepsi Wajib Pajak.”

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Mienati et

al (2005), Rapina et al (2011) dan Tri (2010). Perbedaan penelitian dengan

penelitian sebelumnya adalah terdapat pada variable independen dan objek

penelitian. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Mienati et al (2005)

adalah sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak, sedangkan pada

penelitian Rapina et al (2011) adalah struktur organisasi, prosedur

organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi dan pada penelitian Tri

(2011) menggunakan variable e-registration, e-SPT, e-Filling, dan e-

Payment. Adapun variable independen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah e-Payment. Variabel independen yang terdapat pada penelitian ini

digunakan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian dari beberapa

peneliti sebelumnya.

2. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Mienati et al (2005)

terdapat dikantor wilayah Dirjen Pajak Jawa Bagian Timur, pada penelitian

Rapina et al (2011) terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Cibeunying. Adapun objek penelitian ini terdapat di salah satu wilayah

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Page 30: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

14

B. Perumusan Masalah

Dengan terus berkembangnya sistem administrasi perpajakan yang

merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang diharapkan dapat terjadi

perubahan yang akan berpengaruh peningkatan penerimaan pajak. Dengan

adanya sistem pembayaran online PBB diharapkan dapat mempermudah

masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak terutang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dibuat suatu perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah apakah reformasi administrasi perpajakan

melaui payment online system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh bukti empiris tentang besarnya pengaruh

reformasi administrasi perpajakan melalui payment online system terhadap

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi semua pihak diantaranya yaitu:

a. Bagi Wajib Pajak

Sebagai bahan pengetahuan lebih mendalam mengenai teknologi yang

berkembang dan sudah mulai diterapkan, dimana kontribusinya pihak

wajib pajak dapat mengetahui tujuan dari perkembangan teknologi yang

ada.

Page 31: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

15

b. Bagi Kantor Pajak

Sebagai bahan pengetahuan akademik sehingga dapat dijadikan suatu

pegangan dalam menggambarkan pengaruh sistem payment online

system menurut persepsi wajib pajak.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi proses belajar

mengajar pada program study sehingga dapat diterapkan di lapangan dan

untuk menambah referensi sebagai rekomendasi penelitian yang akan

dilaksanakan di waktu yang akan datang.

d. Bagi Penulis

Menggali ilmu pengetahuan dan menguji pengetahuan yang didapat

selama belajar di perguruan tinggi untuk dapat diaplikasikan dalam

menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil

yang diharapkan, dengan bertambahnya pengetahuan yang diperoleh

tidak hanya dari segi ilmu akuntansi pajak saja tetapi bagaimana seberapa

besar mengetahui penggunaan teknologi yang ada berguna bagi

masyarakat.

Page 32: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Pengertian pajak

Menurut Anggara (2010:174), Pajak merupakan salah satu unsur

terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Masalah yang tengah

dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan

daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan

daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Menurut waluyo (2007:2), Pajak merupakan penerimaan negara

yang paling utama, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting

dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dibawah ini merupakan

definisi pajak sebagai berikut:

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soemitro (2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2009:1), pajak sebagai

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang

Page 33: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

17

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal

balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara

umum.

Menurut Dr. Feldman dalam Resmi (2009:2), pajak adalah prestasi

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.

Jadi pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan rakyat kepada

Negara menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) yang tidak

mendapatkan balas jasa secara langsung untuk membiayai pengeluaran

rutin Negara yang tak lain juga diperuntukkan untuk kesejahteraan umum.

2. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2009:2) fungsi pajak dalam masyarakat suatu

negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:

a. Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan

untuk memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-

banyaknya antara lain mengisi anggaran pendapatan dan belanja Negara

(APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan,

sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang

tercapai.

Page 34: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

18

b. Fungsi Regulerend (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung

dapat mengatur dan menggerakan perkembangan sarana perekonomian

nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang

demikian maka dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang

baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi.

Menurut Resmi (2009:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi

budgetair dan fungsi regulared (pengatur):

a. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai

Sumber Keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang

sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan

cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti: Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Regulered (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang

keuangan.

Page 35: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

19

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

fungsi budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah

sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan

pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi

regulerend yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi

dan budaya.

3. Sistem Perpajakan

Menurut (Resmi, 2009:11), System perpajakan dapat disebut sebagai

metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh

wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara, system pemungutan pajak dapat

dibedakan atas:

a. Official Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang

member wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh

seseorang.contoh : Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan BPHTB

b. Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang

memberi wewenang peenuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.contoh: pajak

penghasilan (PPH)

c. Withholding System adalah suatu system pemungutan pajak yang

member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak

yang terutang.

Page 36: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

20

Adapun dengan adanya sistem perpajakan di Indonesia akan sangat

menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana

akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus

dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak

untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika

sistem pemungutan pajak rumit akan berdampak pada penurunan tingkat

kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia, menerapkan keiga sistem tersebut. Official assessment

system diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya

PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung

sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak

Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak

tersebut terdaftar.

Sedangkan Self assessment sistem contohnya diterapkan dalam

penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun

Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT masa PPN, sementara withholding tax

system diterapkan dalam mekanisme pemotongan/pemungutan sesuai PPH

Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, PPH Pasal 26, PPH Pasal 4 ayat (2),

PPH Pasal 15 dan PPN (Fauzia, 2009).

Page 37: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

21

4. Pengelompokan Pajak

Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo dalam Rapina et al

(2012:7) dibagi menjadi 3 bagian yaitu: menurut golongannya, sifatnya, dan

lembaga pemungutnya.

1. Pengelompokkan pajak menurut golongannya:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada

orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pengelompokkan pajak menurut sifatntya:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan

diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah.

Page 38: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

22

3. Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutnya:

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bea Meterai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak

Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas

Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota,

contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

dan Pajak Penerangan Jalan.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tidak

mendefinisikan secara tegas, namun secara umum PBB dapat diartikan sebagai

pajak yang dipungut atas pemilikan/penguasaan dan atau pemanfaatan bumi

dan bangunan di Indonesia. Jadi Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak

yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau

pemanfaatan atas bumi dan bangunan di Indonesia (kecuali bumi dan bangunan

yang dikecualikan) akan dikenakan pajak. Pengenaan PBB tdak terkait sama

sekali dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan.

Page 39: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

23

Menurut Nuranifah et al, (2010:3), Pajak Bumi dan Bangunan sebagai

salah satu komponen yang mendukung dana perimbangan mempunyai

pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh

daerah penghasil. Oleh karena itu Pajak Bumi dan bangunan perlu mendapat

perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya,

sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada

pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Koentarto (2011:2), Pajak Bumi dan Bangunan merupakan

pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak

seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan self assessment system.

PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan semi self assessment system

dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan

perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada

pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek

Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus

dilapangan, Pemerintah Daerah melalui kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan

mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai

ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB.

Menurut Mardiasmo (2009:312), Bumi adalah permukaan bumi dan

tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan

perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah

Republik Indonesia. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau

Page 40: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

24

dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam

pengertian bangunan:

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan

b. Jalan tol

c. Kolam renang

d. Pagar mewah

e. Tempat olahraga

f. Galangan kapal, dermaga

g. Taman mewah

h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

1. Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, subjek pajak adalah

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

Bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, atau menguasai, atau

memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Undang-undang No.16 tahun

2011, subjek pajak adalah:

a. yang menjadi subjek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi

atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi atau

memperoleh hak manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai dan

memperoleh manfaat atas bangunan.

Page 41: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

25

b. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib

pajak menurut peraturan Daerah ini.

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya ,

Kelapa Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan

subjek pajak sebagai wajib pajak.

d. Subjek pajak yang ditetapkan dapat memberi keterangan secara tertulis

kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak bahwa ia bukan wajib pajak

terhadap objek pajak dimaksud.

e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak disetujui, maka Kepala

Dinas Pelayanan Pajak membatalkan penetapan sebgai wajib pajak dalam

jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Dinas

Pelayanan Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai

alasan-alasannya.

g. Apabila dlaam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya

keterangan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan,

maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Menurut Waluyo (2009:157), Subjek pajak dalam pajak bumi dan

bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak

atas bumi dan bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau

memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas banguna, subjek

pajak tersebut diatas menjadi wajib pajak bumi dan bangunan.

Page 42: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

26

Menurut Casavera (2009:232), Subjek PBB adalah orang atau badan

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat

atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak bumi dan

bangunan (PBB) menjadi wajib pajak PBB. Apabila suatu objek pajak

belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat

menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2009: 316), Subjek pajak adalah orang atau

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau

memperoleh manfaat atas atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh

atas manfaat bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan

pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak yang dimaksud

dalam pernyataan diatas dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi

wajib pajak.

2. Objek Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009, objek pajak adalah

Bumi atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Jenis objek bangunannya

sama dengan yang diatur dalam UU No.12 tahun 1985. Besarnya NJOPTKP

paling rendah adalah Rp. 10.000.000 untuk setiap wajib pajak dan

ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Page 43: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

27

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2011, objek pajak adalah

sebagai berikut:

a. Objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan Bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,

dan pertambangan.

b. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti

hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan

dengan kompleks bangunan tersebut.

2) Jalan tol,

3) Kolam renang

4) Pagar mewah

5) Tempat olahraga

6) Galangan kapal, dermaga

7) Taman mewah

8) Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;dan

9) Menara

10) Rumah susun

11) Apartemen strata title

c. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Page 44: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

28

d. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Pedesaan dan Perkotaan

1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahan.

2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak

untuk memperoleh keuntungan.

3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis

itu.

4) Merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai hunian dan

kegiatan usaha.

5) Merupakan ruang terbuka hijau, hutan lindung, hutan suaka alam,

hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani

suatu hak.

6) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik.

7) Digunakan oleh perwakilan diplomatik atau perwakilan lembaga

internasional yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

8) Ditetapkan NJOPTKP sebesar Rp. 15.000.000 untuk setiap wajib

pajak.

Objek pajak adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah

permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan

bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara

tetap pada tanah dan perairan. termasuk dalam pengertian bangunan;

Page 45: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

29

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti

hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

b. Jalan TOL.

c. Kolam renang

d. Pagar mewah

e. Tempat olahraga

f. Galangan kapal, dermaga

g. Taman mewah

h. Tempat penampungan/kilang minyak , air dan gas, pipa minyak.

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Objek pajak adalah bumi dan bangunan, termasuk juga unit tempat

usaha, perumahan, apartemen, seperti tercantum dalam peraturan Direktur

Jenderal Pajak Tentang Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui

pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan

adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan

digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak

yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan

faktor-faktor sebagai berikut:

1. Letak

2. Peruntukan

3. Pemanfaatan

4. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Page 46: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

30

Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan

faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan.

2. Rekayasa.

3. Letak

4. Kondisi lingkungan dll (casavera, 2009:229)

3. Tarif pajak

Menurut UU No. 12 tahun 1994, tarif pajak yang dikenakan atas

objek pajak adalah sebesar 0,5%. Menurut UU No. 28 tahun 2009, tarif

pajak PBB sebesar 3%, tarif tersebut ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Menurut UU No 16 tahun 2011, tarif pajak yang ditetapkan sebagai

berikut:

a. Tarif 0,01% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan kurang

dari Rp 200.000.000.

b. Tarif 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan Rp

200.000.000 s/d Rp 2.000.000.000.

c. Tarif 0,2% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan Rp

2.000.000.000 kurang dari Rp 10.000.000.

d. Tarif 0,3% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan Rp

10.000.000 atau lebih.

Page 47: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

31

4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut UU No.16 tahun 2011, dasar pengenaan PBB Pedesaan dan

Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya NJOP ditetapkan

setiap satu tahun, dan penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan

peraturan Gubernur.

Menurut Mardiasmo (2009:317), dasar pengenaan pajak adalah

sebagai berikut:

a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak.

b. Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun sekali

oleh kepala kantor wilayah dirjen pajak atas nama Menteri Keuangan

dengan mempertimbangkan pendapat pemerintah daerah setempat.

c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendah nya

20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak (NJOP).

d. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan

memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu

membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap

memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah

ditetapkan persentase untuk menetukan besarnya NJKP, yaitu:

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:

a. objek pajak perkebunan

b. objek pajak kehutanan

Page 48: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

32

c. objek pajak lainnya, yang wajib pajak perorangan dengan NJOP atas

bumi dan banngunan sama atau lebih besar dari satu milyar.

2. Sebesar 20% dari NJOP untuk

a. objek pajak pertambangan

b. objek pajak lainnya yang NJOP nya kurang dr 1 Milyar

5. Cara Menghitung Pajak Terutang

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan NJKP.

Pajak bumi dan bangunan = tarif pajak x NJKP

= 0,5% x (persentase NJKP X (NJOP -

NJOPTKP)

Menurut UU No. 28 tahun 2009, cara perhitungan pajak 0,3% x

dasar pengenaan pajak (NJOP) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79

ayat (3) setelah dikurangi NJOPTKP sebgaiman yang dimaksud dalam pasal

77 ayat (5).

Menurut UU No. 16 tahun 2011, cara perhitungan pajak yaitu

besarnya pokok PBB Pedesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah

dikurangi NJOPTKP.

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

a. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-

lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Page 49: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

33

b. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya

1 bulan sejak diterimanya SKP oleh wajib pajak

c. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak

dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan.

d. Denda administrasi yang dimaksud nomor 3, ditambah dengan utang

pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan

Pajak (STP) (Mardiamo, 2009: 324)

Tempat pembayaran PBB selanjutnya disingkat TP, adalah Bank

Umum/ Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima

pembayaran PBB dan memindahbukukan ke Bank Persepsi/Pos Persepsi.

Pembayaran PBB terutang untuk objek pajak:

a. Pedesaan dan perkotaan dilakukan di TP atau TP elektronik, TP

elektronik adalah Bank Umum/ Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan

memindahnukukan ke Bank Persepsi Elektronik/ Pos Persepsi

Elektronik. Bank Persepsi Elektronik/Pos Persepsi Elektronik, yang

selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi Elekrtronik, adalah Bank

Umum/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk

menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP elektronik

dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke Bank Operasional III (BO

III).

Page 50: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

34

b. Perkebunan, kehutanan dan pertambangan Non Migas dilakukan di

Bank/Pos Persepsi.

c. Pertambangan Migas dan Energi Panas Bumi dilakukan di

Bank/Pos Persepsi yang merangkap sebagai BO III, Bank Operasional

III, yang selanjutnya disebut BO III, adalah Bank Umum yang ditunjuk

oleh Menteri Keuangan untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan

PBB dari Bank/Pos Persepsi dan Bank/Pos Persepsi Elektronik,

melakukan pembagian hasil penerimaan PBB dan membayar

pengembalian kelebihan pembayaran PBB (Casavera, 2009:236)

Menurut UU No.16 tahun 2011, tata cara pembayaran dapat

dilakukan dengan:

a. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-

lambatnya sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

b. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, yang menyebabkan jumlah pajak

yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal

diterbitkannya.

c. Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memnuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda

sebesar 2% setiap bulan.

d. Pajak yang terutang dibayar ke Bank Pemerintah, Bank Daerah, Unit

Pelayanan Daerah-BPKD, Bank swasta atau tempat pembayaran lain

yang ditunjukan oleh Gubernur.

Page 51: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

35

7. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pembayaran PBB terutang untuk objek pajak:

a. TP elektronik

TP elektronik adalah Bank Umum/kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan

memindahbukukan ke Bank Persepsi Elektronik / Pos Persepsi

Elektronik.

b. Perkebunan, kehutanan, dan Pertambangan Non Migas dilakukan di

Bank/Pos Persepsi

c. Pertambangan Migas dan Energi Panas Bumi dilakukan di Bank/Pos

persepsi yang merangkap sebagai BO III. Bank operasional III adalah

Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima

pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/ Pos persepsi dan Bank/Pos

Persepsi Elektronik, melakukan pembagian hasil penerimaan PBB dan

membayar pengembalian kelebihan pembayaran PBB (Casavera,

2009:237).

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas

perbankan elektronik dapat dilaksanakan dengan menggunakan Anjungan

Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking, atau fasilitas

perbankan elektronik lainnya.

a. Pembayaran pajak menggunakan fasilitas perbankan elektronik (ATM,

internet banking phone banking, dsb)

1) Wajib pajak mendatangi fasilitas perbankan elektronik dengan

membawa data yang lengkap dan benar tentang:

Page 52: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

36

a) Nomor Obyek Pajak (NOP);

b) Tahun pajak, yang menunjukan periode kewajiban pajak yang akan

dibayar

2) Membuka menu pembayaran pajak bumi dan bangunan.

3) Mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 di atas secara tepat, lengkap dan benar.

4) Meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari NOP, nama,

Kelurahan, jumlah PBB yang terhutang dan Tahun Pajak yang muncul

pada tampilan.Apabila identitas wajib pajak yang terdiri NOP, nama,

Kelurahan, jumlah PBB yang terhutang dan tahun pajak pada tampilan

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya

harus dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk

mengulang pemasukan data yang diperlukan, karena ada kemungkinan

terjadi kesalahan pemasukan data yang diperlukan.

5) Mengambil hasil keluaran fasilitas perbankan elektronik yang berupa

Tanda Terima Pembayaran PBB yang disetarakan dengan STTS.

6) Mengecek kebenaran "Tanda Terima Pembayaran PBB" yang

diperoleh.

b. Pembayaran Pajak menggunakan fasilitas cash management service

(CMS) pembayaran melalui CMS dilakukan sesuai dengan kesepakatan

antara Bank dan nasabah (wajib pajak) sepanjang sistem yang menangani

jenis pelayanan ini terhubung dengan sistem pembayaran pajak secara

online (Dirjen Pajak: KEP-371/PJ./2002).

Page 53: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

37

Pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan berbagai

cara seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor:167/PMK.03/2007.

a. PBB yang terutang dapat dibayar di bank umum/kantor pos yang

ditunjuk. Penunjukan tempat pembayaran oleh Menteri Keuangan

dilimpahkan kepada KP PBB/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

b. PBB pun dapat dibayar melalui tempat pembayaran elektronik, yaitu

bank umum/kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk

menerima pembayaran PBB secara elektronik dan memindahbukukan ke

bank persepsi elektronik/pos persepsi elektronik. Penunjukan tempat

pembayaran elektronik oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada

kepada Dirjen Pajak (Indonesian Tax Review, 2010:12).

C. Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut sophar (1997) dalam Rapina et al (2012), administrasi

perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain

pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak. Tahap-tahap

yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion).

Menurut Sulistyani (2010:61), Reformasi administrasi perpajakan

secara singkat disebut “modernisasi”, tujuannya adalah pelaksanaaan good

governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan

dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal

dan terkini.

Page 54: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

38

Menurut Sophar (1997) dalam Rapina et al (2012:10), administrasi

perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan

pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik

penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di

tempat wajib pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang

sebagai fungsi, sistem, dan lembaga. Sebagai fungsi dari administrasi

perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan

merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana

dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-

sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola

sistem dan melaksanakan proses perpajakan.

Menurut Nasucha (2004:37) reformasi administrasi perpajakan adalah

penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu,

kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi dan cepat. Dua

tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai

efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan

yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya

administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan

efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan

koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas

digunakan ukuran:

Page 55: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

39

1. Kepatuhan pajak sukarela

2. Prinsip-prinsip self assessment

3. Menyediakan informasi kepada Wajib Pajak

4. Kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan

Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran

5. Peningkatan dalam kontrol dan supervise

6. Sanksi yang tepat.

Dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara khusus

dapat distimulasi oleh:

1. Penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar

2. Peningkatan perpajakan khusus untuk Wajib Pajak kecil

3. Penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain.

Menurut Sulistyani (2010:62), dalam reformasi administrasi perpajakan

tersebut, perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1. Struktur organisasi

2. Business process dan teknologi informasi dan komunikasi

3. Manajemen sumber daya alam

4. Pelaksanaan good governance

C. Payment Online System

1. Pengertian Payment Online System

Menurut Yu et. al (2002), Seiring dengan perkembangan dunia

internet dan dunia perdagangan elektronik (e-commerce) yang sangat pesat,

muncul system pembayaran baru, yaitu sistem pembayaran elektronik (e-

payment). E-commerce berkembang dengan pesat karena karakteristik

Page 56: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

40

internet yang terbuka, cepat, anonim, digital, dan dapat diakses secara

global. Karakteristik tersebut sangat mendukung aktivitas dunia bisnis yang

real-time, termasuk periklanan, permintaan, negoisasi, pelelangan,

pemesanan dan pembayaran untuk suatu barang tertentu.

Menurut Siahaan (2009:335), Fasilitas perbankan elektronik adalah

fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai

mandiri (ATM), phone banking, internet banking atau fasilitas perbankan

elektronik lainnya. Menurut Sulityani (2010: 67), e-Payment adalah

pembayaran pajak secara online dengan transaksi pembayaran melalui

perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui Automatic Teller Machine

(ATM), Internet Banking ataupun Teller Bank yang online di seluruh

Indonesia.

Menurut Wahyu (2005:1), Electronic payment merupakan system

pembayaran yang mendukung pada e-commerce dan memberi keuntungan

pada transaksi bisnis dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan,

peningkatan proses cash management, hemat waktu dan efisien, transaksi

pembayaran dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dengan berbagai

media dan tidak terbatas. Layanan e-payment digunakan untuk berbagai

kebutuhan melalui Payment Media Bank (ATM, phone banking, internet

banking, mobile banking, teller).

Menurut Dindie, et al (2008:3), Online banking atau internet

perbankan adalah suatu istilah yang digunakan untuk melakukan transaksi

pembayaran dan lain-lain melalui suatu bank dengan media internet, credit

union, atau secure website. Hal ini mengizinkan pelanggan untuk

melakukan kegiatan perbankan mereka diluar jam kerja bank dan dari mana

pun dimana akses internet tersedia.

Page 57: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

41

Menurut Siahaan (2009:333), POS PBB merupakan suatu aplikasi

pendukung Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang

berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang

berhubungan dengan pembayaran PBB dan pemantauannya.

Menurut Prihandono (2004:1), POS PBB adalah suatu aplikasi

pendukung SISMIOP yang berfungsi meningkatkan pelayanan informasi

wajib pajak yang berhubungan dengan PBB dan pemantauannya, juga telah

dikembangkan aplikasi pembayaran online PBB melalui ATM.

Menurut Adinur et al (2006:15), POS PBB, aplikasi ini

memungkinkan wajib pajak membayar PBB di setiap tempat yang telah

menjalankan POS, tanpa terkait dengan wilayah administrasi. POS pertama

kali dijalankan pada Agustus 1999 di DKI Jakarta. Pada tahun 2003 aplikasi

ini dikembangkan menjadi aplikasi e-payment, sehingga wajib pajak dapat

membayar PBB lewat ATM (Automatic Teller Machine) Bank BCA di

seluruh Indonesia.

2. Tujuan Payment Online System

POS PBB dikembangkan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu

(Marihot, 2009:334)

a. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara member

kesempatan membayar PBB di bank tempat pembayaran manapun.

b. Meningkatkan kinerja bank tempat pembayaran dalam memberikan

pelayanan kepada wajib pajak dan meminimalkan terjadinya manipulasi.

c. Menyediakan data penerimaan PBB secara akurat setiap waktu kepada

pihak yang berkepentingan saja;serta

Page 58: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

42

d. Meningkatkan pendapatan pemerintah daerah pada khususnya dan

Negara pada umumnya.

Tujuan POS PBB adalah sebagai berikut:

a. Terbentuknya sistem pembayaran PBB yang bersifat online, handal dan

tentunya aman.

b. Kemudahan dalam hal monitoring sebagai dasar untuk melakukan

internal kontroling di masing-masing bank TP ataupun kontroling

terhadap instansi terkait sehingga data yang dihasilkan cukup akurat

setiap waktu dan bisa dipertanggungjawabkan.

c. Menyediakan data penerimaan secara akurat setiap waktu

d. User friendly memberikan kemudahan kepada bank TP dalam melayani

wajib pajak

e. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dengan adanya mobile

payment (loket pembayaran PBB keliling). Memungkinkan wajib pajak

dengan mudah melakukan pembayaran PBB dimanapun dan kapanpun.

f. Terciptanya system pembayaran pajak bumi dan bangunan yang

sistematis, yang mampu mengakomodir semua proses kegiatan

administrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

g. Mempermudah dalam pelayanan untuk pembayaran pajak bumi dan

bangunan yang dilakukan secara kolektif

Page 59: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

43

3. Dasar Pertimbangan Penggunaan Pembayaran PBB Melalui Fasilitas

Perbankan

Elektronik. Pembayaran PBB melalui fasilitas perbankan elektronik

secara online dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

wajib pajak dan meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan

pembayaran PBB.

a. Dari sisi pelayanan kepada wajib pajak, kelebihannya adalah:

1) Waktu pelayanannya lebih lama

2) Wajib pajak dapat membayar pajak dengan menggunakan fasilitas

yang disediakan meliputi: Teller, ATM, internet, dan phone banking.

3) Dapat dibayarkan melalui ATM di seluruh Indonesia yang jumlahnya

cukup banyak

4) Wajib pajak dapat membayar PBB lebih nyaman dan fleksibel sejalan

dengan aktivitas wajib pajak; serta

5) Struk ATM diakui menjadi bukti pembayaran yang sah dan sebagai

pengganti STTS

b. Dari sisi administrasinya, kelebihannya adalah:

1) Komunikasi data pembayaran pajak menggunakan jaringan real time

online, sehingga dapat menyajikan data pembayaran secara cepat dan

akurat.

2) Proses rekonsiliasi pembayaran dilakukan secara cepat dan terpusat,

yaitu secara harian oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan bank

penyelenggara ATM.

Page 60: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

44

3) Pelaporan dilakukan secara sistem melalui dua arah.

4) Tidak perlu dilakukan perekaman STTS, karena status lunas secara

otomatis akan terekam dalam basis data SISMIOP pada saat selesai

dilakukan pembayaran (Siahaan, 2009:338).

D. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan ada dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan

undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana

wajib pajak secara subtantif hakikat memenuhi sesuatu ketentuan material

perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting untuk Negara. Semakin

banyak wp yang patuh, penerimaan pajak Negara semakin lancar. Dengan

kelancaran yang diperoleh tersebut, kebutuhan APBN terpenuhi dengan baik

sehingga pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik pula dan tujuan

Negara untuk mensejahterakan rakyat pun dapat tercapai (Frederica, 2008:

265).

Menurut Rapina et al (2011:19), Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri

dari:

1. Aspek Yuridis, yaitu pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari

ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada. Aspek ini

meliputi laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT),

laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara

Page 61: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

45

prosentase yang diisi secara benar dan tidak benar, serta laporan

perkembangan penyampaian angsuran berdasarkan perkembangan Surat

Pemberitahuan (SPT) masa.

2. Aspek Psikologis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi wajib

pajak terhadap penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan pajak.

3. Aspek sosiologis, yaitu kepatuhan wajib pajak dilihat dari aspek social,

sistem perpajakan, antara lain kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan

perpajakan dan administrasi perpajakan.

Menurut Nusucha dalam Rapina et al (2011:11), reformasi administrasi

perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik

secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi

dan cepat. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk

mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat

kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya

administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan

efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan

koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi administrasi perpajakan.

Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran kepatuhan pajak

sukarela, prinsip-prinsip self assessment, menyediakan informasi kepada Wajib

Pajak, kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan

dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, peningkatan dalam

kontrol dan supervisi, sanksi yang tepat. Dalam meningkatkan efisiensi

Page 62: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

46

administrasi perpajakan secara khusus dapat distimulasi oleh penyediaan unit-

unit khusus untuk perusahaan besar, peningkatan perpajakan khusus untuk

Wajib Pajak kecil, penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan

lain-lain.

E. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

Hubungan atau keterkaitan antara variabel independen dan variabel

dependen dalam penelitian ini, pada peneliian ini akan membahas mengenai

pengaruh reformasi administrasi pajak melalui payment online system terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan

perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan

dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa

penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi

perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi

penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan

menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada

wajib pajak (Rapina, et al, 2011:2).

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang

sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa

menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan tersebut

merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi

perpajakan modern (fuad, 2011). Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting

untuk Negara. Semakin banyak wajib pajak yang patuh, penerimaan pajak

Page 63: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

47

Negara semakin lancar. Dengan kelancaran yang diperoleh tersebut, kebutuhan

APBN terpenuhi dengan baik sehingga pembangunan Negara dapat berjalan

dengan baik pula dan tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat pun dapat

tercapai (Frederica, 2008:265).

Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting untuk Negara. Semakin

banyak wajib pajak yang patuh, penerimaan pajak Negara semakin lancar.

Dengan kelancaran yang diperoleh tersebut, kebutuhan APBN terpenuhi

dengan baik sehingga pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik pula

dan tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat pun dapat tercapai (Frederica,

2008:265).

Salah satu langkah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

pembayaran PBB adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan

melalui payment online system, Electronic payment merupakan system

pembayaran yang mendukung pada e-commerce dan memberi keuntungan pada

transaksi bisnis dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan, peningkatan

proses cash management, hemat waktu dan efisien, transaksi pembayaran dapat

dilakukan kapan saja, dimana saja, dengan berbagai media dan tidak terbatas.

Layanan e-payment digunakan untuk berbagai kebutuhan melalui Payment

Media Bank (ATM, phone banking, internet banking, mobile banking, teller)

Wahyu (2005:1).

Penelitian mengenai administrasi pajak dilakukan oleh rapina et, al

(2011), dalam penelitianya hasil penelitianya menyatakan bahwa sistem

administrasi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain

Page 64: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

48

yang dilakukan oleh Tri (2010) dalam penelitianya menyatakan bahwa e-

registration, e-SPT, e-filling dan e-payment diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan dan penerimaan pajak. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat

dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara reformasi administrasi

perpajakan melalui payment online system terhadap kepatuhan wajib

pajak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu banyak memberikan masukan serta

kontribusi tambahan pada penelitian ini dalam menguji hubungan antara

payment online system terhadap kepatuhan wajib pajak.

Page 65: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

49

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Variabel

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

1. Devi (2012) Preferensi masyarakat

Kecamatan Dau Kabupaten

Malang dalam memilih

pola pelunasan SPPT PBB

Pola pelunasan

PBB

Menekankan

penggunaan sistem

online sebagai

pelunasan PBB dan

objek penelitiannya

hanya di kabupaten

Malang

Berbagai pola

pembayaran PBB

termasuk sistem

pembayaran online

mempengaruhi

kepatuhan wajib

pajak

2. Supriyadi dan Nur

(2008)

Pengaruh pengetahuan

pajak dan persepsi wajib

pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak

Kepatuhan wajib

pajak

pemanfaatan

teknologi informasi

untuk kelancaran

administrasi pajak

Pengetahuan pajak,

persepsi wajib pajak

berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib

pajak

3. Mienati et al

(2005)

Pengaruh penerapan sistem

monitoring pelaporan

pembayaran pajak (MP3)

terhadap kepatuhan wajib

pajak

Sistem online

dalam administrasi

pajak dan

kepatuhan wajib

pajak

Penerapan sistem

monitoring

pelaporan

pembayaran pajak

yang akan

mempengaruhi

kepuasan PKP

Sistem monitoring

pelaporan

pembayaran pajak

yang baik akan

menghasilkan

kepuasan bagi PKP

Bersambung Pada Halaman Selanjutnya

Page 66: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

50

Tabel 2.1 (Lanjutan)

No Peneliti Judul Variabel

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

4. Rapina et al

(2011)

Pengaruh Penerapan

Sistem Administrasi

Perpajakan Modern

Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Reformasi

administrasi pajak

dan kepatuhan wp

Struktur organisasi,

prosedur organisasi,

strategi organisasi.

sistem administrasi

pajak berpengaruh

kepada kepatuhan

wajib pajak.

5 Tri (2010) Sistem pajak online-

reformasi administrasi

perpajakan di era TI

Reformasi

administrasi pajak

dan e-payment

e-registration, e-

SPT, e-filling

e-registration,e-SPT,

e-filling dan e-

payment diharapkan

dapat meningkatkan

kepatuhan dan

penerimaan pajak.

6 Rahayu (2009) Pengaruh Modernisasi

Sistem Administrasi

Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi Sistem

Administrasi

Perpajakan dan

Kepatuhan Wajib

Pajak

Objek penelitianya

pada KPP Pratama

Bandung

Modernisasi Sistem

Administrasi

Perpajakan

berpengaruh positif

terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Page 67: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

51

G. Kerangka Pemikiran

Program modernisasi administrasi perpajakan telah mendapat peran

cukup penting dalam menentukan masa depan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam praktiknya, DJP terus melakukan berbagai pembenahan, diantaranya

pembenahan organisasi yang kini lebih menyesuaikan pada kebutuhan wajib

pajak. Selain itu DJP juga melakukan pembaharuan di bidang informasi

teknologi, business redesign process serta sumber daya manusia (SDM).

Apabila seluruh aspek modernisasi sudah berjalan dengan baik, maka pihak

DJP dapat melakukan penilaian berbasis kinerja kepada para pegawai dan

memberikan insentif berdasarkan kinerjanya. Dengan perbandingan yang ada

dalam pengelolaan pajak di berbagai negara, utamanya negara-negara yang

lebih maju, agar mudah diaplikasikan dan dilaksanakan maka disusun konsep

modernisasi perpajakan ala Indonesia, yakni disesuaikan dengan iklim, kondisi,

dan sumber daya yang ada. Sebagai dasar dari konsep modernisasi administrasi

perpajakan adalah ”pelayanan prima” dan ”pengawasan intensif” dengan

pelaksanaan ”good governance” (Pandiangan, 2008:6-9).

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar

belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi.

2. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan

yang tinggi.

3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Page 68: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

52

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (tax

compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

(SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting

karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya

menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang

mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada

hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem

administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.

Menurut Nasucha (2004), pengukuran efektivitas administrasi

perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang

kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari

potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Dengan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan akan

mendorong kepatuhan wajib pajak Dengan kata lain hipotesis yang

dikemukakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem administrasi

perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Page 69: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

53

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Latar Belakang

Peningkatan pelayanan kepada WP

Meningkatkan kepatuhan WP

Sistem paper based memakan waktu dan biaya

Reformasi Adminitsrasi Perpajakan

Metode Analisis:

Regresi Linear Sederhana

Variabel Independen Variabel Dependen

Payment online system

(POS PBB)

Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Kesimpulan dan

implikasi

Page 70: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen (e-payment) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak

bumi dan bangunan). Dalam penelitian ini penulis memilih objek dan subjek di

salah satu wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

B. Metode Penentuan Sampel

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah

dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian

maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dengan mengambil

data dari Wajib Pajak yang terdapat di salah satu wilayah Jakarta Selatan dan

Wajib Pajak yang terdapat di salah satu Jakarta Timur. Sedangkan sampel pada

penelitian ini yaitu setiap wajib pajak yang aktif dalam membayar pajak.

Untuk teknik pengumpulan datanya maka peneliti menggunakan teknik

judgement sampling, metode ini pengumpulan data atas dasar strategi

kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Pada dasarnya jika pihak

interviewer menganggap jika calon responden yang dihubungi termasuk ke

dalam bagian objek penelitian, tanpa memperhatikan segi hubungannya dengan

interviewer, maka pihak interviewer dapat langsung memilih calon responden

tersebut sebagai unit sampel, asal saja calon responden tersebut sesuai dengan

Page 71: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

55

karakteristik populasi yang diinginkan, siapapun responden yang bersangkutan,

dimana saja dan kapan saja ditemui dijadikan elemen-elemen sampel

penelitian. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30

sampai 500 (Sugiono, 2010:52). Jumlah sampel sebanyak 100 responden

dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak pada

wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian

1. Pengumpulan Data Primer

Data yang secara langsung dari KPP yang menjadi objek penelitian

dengan cara:

a. Penelitian Pustaka

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder

(Indriantoro dan Supomo, 2001:150). Peneliti memperoleh data yang

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal,

skripsi, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan penerimaan

pajak.

b. Penelitian Lapangan

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti

memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada

penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak pada

wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pengumpulan data kuesioner

dilakukan dengan teknik personally administered questionnaires, yaitu

kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti

(Indtiantoro dan Supomo, 2002:154)

Page 72: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

56

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data,

uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi

mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi

responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,

minimum, sum, range, kemencengan distribusi (kurtosis dan skewness)

(Ghozali, 2011:19).

2. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti

menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa validitas adalah

ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu

mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas

digunakan utnuk mengulur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji

Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel,

Dengan membandingkan nilai rhitung dari hasil output (Corrected Item-

Total Correlation) dengan rtabel, jika rhitung lebih besar dari rtabel maka

butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika rhitung lebih kecil dari

pada rtabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2011:45).

Page 73: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

57

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang

tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat

dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya

juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini

digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu,

yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat

dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach

alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen

tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu

hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji

realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier Sederhana dapat disebut model yang baik jika

model tersebut memenuhi asumsi dan terbebas dari asumsi klasik statistik,

baik itu normalitas data dan heterokedastistitas. Adapun penjelasan

mengenai uji normalitas dan heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Page 74: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

58

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan mengetahui distribusi data dalam

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak

digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal.

normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara, diantaranya yakni

dengan melihat kurva normal P - plot.

Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan

titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran

titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. teknik lain yang dapat

digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal

dengan chi-square (Singgih Santoso, 2011:193). Suatu data dikatakan

normal bila grafik yang ditunjukan pada grafik sebaran data berada pada

posisi disekitar garis lurus yang membentuk garis miring dari arah kiri

bawah ke kanan atas (Jonathan Sarwono, 2012:194).

Menurut Singgih Santoso (2011:196) ada beberapa cara

mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada

sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji

normalitas adalah:

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

Page 75: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

59

b. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi ini digunakan apabila variasi dari faktor pengganggu

selalu sama pada data pengamatan yang satu terhadap pengamatan

lainnya. Jika ini dapat terpenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada

kelompok data tersebut bersifat homoskedastik. Jika asumsi ini tidak

dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan.

Penyimpangan ini terdapat beberapa faktor pengganggu yang disebut

sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yang homoskedastik

dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Kemudian menurut pandangan Bhuono (2005:62) untuk

mengetahui ada atau tidak adanya heteroskedastisitas, terdapat beberapa

cara diantaranya adalah:

1) Dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat

(ZPRED) dengan residunya (SRESID). Deteksi ada tidaknya

heteroskedastisitas dengan melihat antara ZRESID dan ZPRED

dimana sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu X adalah

residunya.

2) Dasar analisis, jika ada pola tertentu seperti titik yang membentuk

suatu pola yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi

heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas secara titik-

titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas. Artinya hal tersebut tersebut terbebas dari asumsi

klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian.

Page 76: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

60

4. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

a. Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel

independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui

apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing

independen yaitu: reformasi administrasi pajak melalui payment online

system terhadap satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak,

maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya.

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Demikian

pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Bila Ho

ditolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:101).

b. Persamaan Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana

dalam menguji hipotesis. Model ini digunakan untuk mengetahui

pengaruh reformasi administrasi pajak melalui payment online system

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini merupakan persamaan

regresi dari hipotesis tersebut:

Y = a + bx + e

Page 77: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

61

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta (titik potong: besarnya nilai y pada saat x = 0)

b = Koefisien regresi (slope), yaitu nilai yang menunjukan besarnya

peningkatan (+) atau penurunan (-) yang didasarkan pada

hubungan nilai y

x = Reformasi administrasi perpajakan melalui payment online

system

e = Error

Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah suatu studi

mengenai keteergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu

variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi

atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel

deependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui

(Gujarati: 2003) dalam Ghozali (2005: 81).

c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada

pengujian hipotesis hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari

besarnya nilai (R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu

pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerapan sanksi pajak serta

pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Nilai (R2) mempunyai interval

antara 0 dan 1. Jika niali R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel

Page 78: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

62

bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (R2) bernilai kecil

berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen

sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang

(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi

(Ghozali, 2011:97).

E. Operasionalisasi Variabel

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel

yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

1. Reformasi Administrasi Pajak Melalui Payment Online System PBB (X1)

e-Payment adalah pembayaran pajak secara online dengan transaksi

pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui

Automatic Teller Machine (ATM), Internet Banking ataupun Teller Bank

yang online di seluruh Indonesia.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang

menggunakan indicator dari penelitian sebelumnya Rapina et al (2011) dan

Mienati et al (2005). Terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan yang

menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2)

Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Page 79: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

63

2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Nusucha dalam Rapina et al (2011:11), reformasi

administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja

administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar

lebih efisien, ekonomi dan cepat. Dua tugas utama reformasi administrasi

perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan

untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa

kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak

sekecil-kecilnya.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang

menggunakan indicator dari penelitian sebelumnya Rapina et al (2011) dan

Mienati et al (2005). Terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan yang

menggunakan skala likert 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat setuju, (2)

Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Sub Variabel Indikator Skala Pengukuran

Payment Online System (X1), Rapina et al (2011) dan Mienati et al (2005)

1. Tujuan Payment Online System

1. Upaya yang mngefisiensi dalam sistem paper based memakan waktu dan biaya

2. Mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

3. Dapat meningkatkan kinerja Bank tempat pembayaran Pajak bumi dan bangunan

4. Dapat meminimalkan terjadinya manipulasi

5. Dapat memberikan informasi yang akurat setiap waktu kepada pihak yang berkepentingan saja

Skala Ordinal

Page 80: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

64

Tabel 3.1 (Lanjutan)

Variabel Sub Variabel Indikator Skala

Pengukuran

2. Dasar

Pertimbangan

Penggunaan

Pembayaran

PBB

6.Dapat menumbuhkan rasa

aman dan nyaman ketika

melakukan pembayaran

7.Dapat menghemat biaya

dalam mengurus

kewajiban perpajakan

kepada WP

8.Merupakan sistem

pembayaran pajak bumi

dan bangunann yang

sistematis, yang mampu

mengakomodir semua

proses kegiatan

administrasi pembayaran

pajak bumi dan bangunan

9.Membuat wajib pajak

dapat membayar lebih

nyaman dan fleksibel

sejalan dengan aktivitas

wajib pajak

10.Memiliki waktu

pelayanan lebih lama

11.Jumlah Bank persepsi/TP

eektronik sudah cukup

memadai

Skala ordinal

Kepatuhan

Wajib Pajak (Y)

Efektivitas

Kepatuhan Wajib

Pajak

1. Dapat mendorong untuk

menyelesaikan kewajiban

membayar pajak

2. Semua pajak yang

disetorkan oleh WP

teradministrasi dengan

baik, sehingga

mendorong WP untuk

lebih sadar.

3. Cepat dalam menemukan

masalah-masalah yang

berhubungan dengan

SPPT

4. memberikan kemudahan

akses dalam memperoleh

informasi yang akurat

Skala ordinal

Page 81: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

65

Tabel 3.1 (Lanjutan)

Variabel Sub Variabel Indikator Skala

Pengukuran 5. Semua WP menjadi tertib

dan teratur dalam

melaksanakan kewajiban

perpajakan setelah

penerapan POS PBB

dibandingkan dengan

sebelum ada POS PBB

6. Mendorong wajib pajak

membayar pajak tepat

waktu

7. Dapat dijadikan sanksi

yang tepat bagi para

penunggak

8. Penerapan POS PBB

dapat mengefisiensi

penerbitan SPPT

9. Dengan kemudahan

prosedur pembayaran

POS PBB, jumlah WP

yang menunggak

semakin kecil

Skala ordinal

Page 82: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

66

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak pada wilayah Jakarta

Selatan dan Jakarta Timur. Penelitian dilakukan dengan cara penyebaran

atau pembagian kuesioner dilakukan oleh wajib pajak bumi dan bangunan

pada wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang di lakukan mulai dari

29 April 2013 sampai dengan 3 Mei 2013. Sampel diambil dengan metode

judgement sampling, metode ini pengumpulan data atas dasar strategi

kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Penyebaran kuesioner

diberikan kepada responden, responden yang diberikan adalah wajib pajak

yang terdapat di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan harapan

memberikan jawaban yang baik dan akurat, sehingga menghasilkan suatu

penelitian yang lebih baik lagi. Penyebaran kuesioner penelitian yang

diterima dan dapat diolah dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Data Distribusi Sampel Penelitian

No. Lokasi Penelitian Jumlah

Kuesioner Persentase

1 Wilayah Jakarta Selatan 63 63 %

2 Wilayah Jakarta Timur 37 37 %

Jumlah 100 100 %

Sumber data: Data primer yang diolah, 2013

Page 83: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

67

Berdasarkan Tabel di atas terlihat jumlah responden yang disebar

sebanyak 100 responden yang terdiri dari wilayah Ciracas Raya sebanyak 15

wajib pajak dan Cilangkap 22 wajib pajak sebanyak di Jakarta Timur.

Sedangkan di wilayah Jakarta Selatan di sekitar Pasar Minggu sebanyak 25

wajib pajak, di Pondok Pinang sebanyak 25 wajib pajak dan di sekitar KPP

Kebayoran Baru Tiga sebanyak 13 wajib pajak.

2. Data Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang

menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, usia

responden, pendidikan terakhir responden dan pekerjaan responden.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada

wilayah jakarta selatan dan jakarta timur. Kuisioner disebar dengan harapan

dapat diisi berdasarkan wajib pajak, sehingga akan menghasilkan suatu

penelitian yang balance.

Pada karakteristik reponden, terdapat 100 responden yang terdiri dari

wajib pajak yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai

karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Data Statistik Responden

Deskripsi Jumlah Persentase (%)

Jenis

Kelamin

Pria

Wanita

82

18

82%

18%

Usia

Responden

20 – 25 tahun

26 – 31 tahun

> 31 tahun

18

51

31

18%

51%

31%

Page 84: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

68

Tabel 4.2 (Lanjutan)

Deskripsi Jumlah Persentase (%)

Pendidikan

Terakhir

D3

S1

S2

S3

26

71

3

0

26%

71%

3%

0%

Pekerjaan Wiraswasta

Pegawai Swasta

PNS

54

32

14

54%

32%

14%

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Tabel di atas merupakan data responden yang mengisi angket, yang

terdiri dari jenis kelamin, usia responden, pendidikan terakhir dan pekerjaan.

Berdasarkan hasil input data di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk

grafik sebagai berikut:

Gambar 4.1

Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa

responden dengan jenis kelamin pria lebih mendominasi, terlihat dari

jumlah responden sebanyak 82 responden atau 82 % adalah pria dan 18

responden atau 18 % adalah wanita.

Page 85: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

69

Gambar 4.2

Data Statistik Responden Berdasarkan Umur Responden

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan umur responden terlihat

bahwa umur responden 20 – 25 tahun berjumlah 18 responden atau sebesar

18%, umur responden 26 – 31 tahun berjumlah 51 responden atau sebesar

51%, umur responden di atas 31 tahun berjumlah 31responden atau sebesar

31%.

Gambar 4.3

Data Statistik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Page 86: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

70

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan pendidikan terakhir yang

dimiliki responden terlihat bahwa responden berpendidikan terakhir D3

berjumlah 26 responden atau sebesar 26%, responden berpendidikan

terakhir S1 berjumlah 71 responden atau sebesar 71%, responden

berpendidikan terakhir S2 berjumlah 3 responden atau sebesar 3% dan tidak

satupun responden yang berpendidikan terakhir S3.

Gambar 4.4

Data Statistik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan pekerjaan responden terlihat

bahwa responden yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 54 responden

atau sebesar 54%, responden yang bekerja sebagai pegawai swasta

berjumlah 32 responden atau sebesar 32 %, responden yang bekerja sebagai

pegawai negeri sipil berjumlah 14 responden atau sebesar 14%.

Page 87: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

71

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk

memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual,

rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing - masing variabel yaitu

payment online system dan kepatuhan wajib pajak disajikan sebagai

berikut:

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

POS 100 3.00 5.00 4.0483 .47016 KWP 100 3.00 5.00 4.1066 .46202

Valid N (listwise) 100

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat didekripsikan bahwa jumlah

responden (N) ada 100. Dari 100 responden ini variabel independen

payment online system memiliki nilai minimum 3 nilai maksimum 5,

nilai mean 4,0483, dengan standar deviasi 0,47016. Sedangkan pada

variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) nilai minimum 3, nilai

maksimum 5, nilai mean 4,1066 dengan standar deviasi 0,46202.

b. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan

menghitung angka korelasional atau rhitung dari nilai jawaban tiap

responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan

rtabel. Nilai rtabel 0,195, didapat dari jumlah kasus - 2, atau 100 – 2 = 98,

Page 88: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

72

tingkat signifikansi 5%, maka didapat rtabel 0,195. Setiap butir pertanyaan

dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan

lebih besar atau sama dengan rtabel (Ghozali, 2011:53). Berdasarkan hasil

pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena

koefisien korelasi (rhitung) > rtabel. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil

uji validitas dari variabel payment online system dengan 100 sampel

responden.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Variabel Payment Online System

Pertanyaan Nilai rhitung Nilai rtabel Kriteria

POS1 0,737 0,195 Valid

POS2 0,674 0,195 Valid

POS 3 0,464 0,195 Valid

POS 4 0,510 0,195 Valid

POS 5 0,505 0,195 Valid

POS 6 0,519 0,195 Valid

POS 7 0,580 0,195 Valid

POS 8 0,597 0,195 Valid

POS 9 0,674 0,195 Valid

POS 10 0,603 0,195 Valid

POS 11 0,669 0,195 Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Variabel payment online system terdiri atas 11 butir pernyataan, dari ke

- 11 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini

menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kepatuhan wajib pajak

dengan 100 sampel responden.

Page 89: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

73

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan Nilai rhitung Nilai rtabel Kriteria

PP1 0,625 0,195 Valid

PP2 0,736 0,195 Valid

PP3 0,575 0,195 Valid

PP4 0,445 0,195 Valid

PP5 0,550 0,195 Valid

PP6 0,509 0,195 Valid

PP7 0,610 0,195 Valid

PP8 0,668 0,195 Valid

PP9 0,606 0,195 Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri atas 9 butir pernyataan,

dari ke - 9 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel).

c. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen

telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini

untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang

digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan

bantuan program SPSS 20. Nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu

pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari

0,70 dalam (Ghozali, 2011:48).

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach's

Alpha

N of

Items

Keterangan

Payment Online System 0,880 11 Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak 0,863 9 Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Page 90: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

74

Tabel 4.6 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel

payment online system sebesar 0,880, variabel dan variabel kepatuhan

wajib pajak sebesar 0,863. sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan

dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai

cronbach’s alpha lebih besar dari 0,70.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang

digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti

bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif

sama dengan jawaban sebelumnya. Uji validitas digunakan untuk

mengetahui apakah item-item yang ada di dalam kuesioner mampu

mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2011:

45). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner

dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Data-data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asumsi

distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti

asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang

diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang

bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus

digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji

normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen

Page 91: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

75

dan variabel dependen yaitu payment online system dan kepatuhan wajib

pajak (Y) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini

gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.

Gambar 4.5

Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena

asumsi normalitas (Ghozali 2011:163).

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukan bahwa variasi

variabel tidaksama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas

Page 92: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

76

kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukan hubungan

yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat

pada gambar berikut:

Gambar 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Dari grafik Scatterplot yang ada pada gambar di atas dapat dilihat

bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun

dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. (Imam Ghozali

2011:139).

Page 93: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

77

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji t

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-

masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel

independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada

tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.7,

jika nilai probability t < 0,05 maka Ha diterima, sedangkan jika nilai

probability t > 0,05 maka Ha ditolak. (Ghozali, 2011:101).

Tabel 4.7

Hasil Uji t

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .970 .249 3.898 .000

POS .775 .061 .788 12.689 .000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel 4.7, variabel

payment online system mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,000 dan

nilai thitung sebesar 12,689 > ttabel sebesar 1,98. Hal ini berarti Ha diterima

sehingga dapat dikatakan bahwa payment online system berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat

signifikasi yang dimiliki variabel payment online system < 0,05 (0,000 <

0,05) dan nilai thitung > ttabel (12,689 > 1,98). Hasil penelitian ini konsisten

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mienati et al (2005) dalam

penelitianya yang berjudul “Pengaruh penerapan sistem monitoring

pelaporan pembayaran pajak (MP3) terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Page 94: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

78

Hasil penelitianya menyatakan bahwa sistem monitoring pelaporan

pembayaran pajak yang baik akan menghasilkan kepuasan bagi PKP.

Hasil juga terlihat bahwa payment online system dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, hal ini terlihat berdasarkan data dari tahun 2003

sampai 2012 mengenai jumlah pengguna payment online system

berdasarkan data bagian Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) Dirjen

Pajak.

Hal ini membuktikan bahwa payment online system cukup efektif

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada

tahun 2003 sampai dengan 2012.

b. Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Sederhana

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar

variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang

sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163), berikut ini hasil

persamaan regresi linier sederhana.

Tabel 4.8

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .970 .249 3.898 .000

POS .775 .061 .788 12.689 .000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di

atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Page 95: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

79

Y= 0,970 + 0,775 X

Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta

sebesar 0,970. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel payment online

system dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka kepatuhan wajib

pajak akan meningkat sebesar 0,970 satuan atau 97 %.

Koefisien regresi pada variabel payment online system berarah

positif dan signifikan sebesar 0,775, hal ini berarti jika variabel payment

online system bertambah satu satuan maka variabel kepatuhan wajib

pajak bertambah sebesar 0,775 satuan atau sebesar 77,5%.

c. Hasil Uji R2

(Koefisien Determinasi)

Menurut Ghozali (2011:97) untuk menentukan seberapa besar

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu

diketahui nilai koefisien determinasi (R-Square). Adapun hasil uji

determinasi R2:

Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi (R

2)

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .788a .622 .618 .28564

a. Predictors: (Constant), POS b. Dependent Variable: KWP

Sumber: data primer yang diolah, 2012

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi

berganda (R), koefisien determinasi (R Square). Berdasarkan tabel model

summaryb di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R)

sebesar 0,788. Ini menunjukkan bahwa variabel payment online system

terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat.

Page 96: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

80

Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien

determinasi (R Square) sebesar 0,622. Hal ini berarti 62,2% dari

kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variabel independen (payment

online system). Sedangkan sisanya (100% - 62,2% = 37,8%) dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

seperti variabel pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak (supriyadi

dan Nur, 2008), penerapan sistem administrasi perpajakan modern

(Rapina et al, 2011). Dengan mengetahui faktor yang dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka tujuan pemerintah dalam

meningkatkan penerimaan pajak demi terlaksananya pembangunan akan

tercapai sesuai dengan harapan semua pihak.

Page 97: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

81

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa payment online

system terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini berjumlah

100 orang wajib Pajak wilayah Jakarta selatan dan Jakarta timur. Berdasarkan

pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap

permasalahan dengan menggunakan model regresi sederhana, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji regresi ditemukan bahwa. Pengujian hipotesis

yang dilakukan membuktikan bahwa variabel payment online system

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

mendukung penelitian Mienati et al (2005) yang menyatakan bahwa sitem

online dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan berdasarkan uji

determinasi ditemukan nilai R2 sebesar 0,622. Hal ini membuktikan bahwa

payment online system dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar

62,2% sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak

dimasukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan data sekunder peningkatan wajib pajak bumi dan bangunan

ditemukan bahwa setelah ada penerapan payment online system yang dimulai

pada tahun 2003 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup baik

dari tahun ke tahun

Page 98: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

82

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa payment online system

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini

membuktikan bahwa semakin baiknya payment online system maka akan

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil penelitian tersebut maka

perlu adanya penyuluhan dalam melakukan payment online system, sehingga

akan meningkatkan wajib pajak bumi dan bangunan yang menggunakan

payment online system yang berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak

bumi dan bangunan.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

melalui payment online system tidak hanya melalui pemahaman wajib pajak

mengenai penggunaanya saja, tetapi perlu adanya rangsangan bagi wajib pajak

dalam menggunakan payment online system salah satu rangsanganya adalah

melakukan peningkatan sistem layanan yang baik dan lebih canggih lagi yang

lebih nyaman dan tidak menyulitkan wajib pajak dalam proses penggunaan

pembayaran melalui online

Page 99: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

83

DAFTAR PUSTAKA

Adinur et al., 2006, Tinjauan Perpajakan Indonesia, Koperasi Pegawai Kantor

Pusat Dirjen Pajak, Jakarta.

Anggara, Yulia, 2010, ”Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung”,

Jurnal Wacana Kinerja, Vol 13, Nomor 2, hal 173-185, Jawa Barat.

Bawazier, Fuad, 2011,”Reformasi Pajak di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia,

Vol.8, Nomor 8, hal 1-12. ISSN: 0216-1338.

Casavera, 2009, Perpajakan, Graha ilmu, Yogyakarta.

Dindie et al.,”Analisis Perbandingan Efektivitas Sistem Elektronic Currency

sebagai Metode Pembayaran Online”, Jurnal Piranti Warta, Vol 11,

Nomor 3, hal 333-341. Jakarta Selatan.

Direktur Jenderal Pajak KEP-533/PJ/2000, “Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi

dan Bangunan”.

Echols, John. M dan Hasan Shadily.”kamus inggris Indonesia”. Cetakan ke-25.

PT Gramedia, Jakarta, 2000.

Fawzia,Antari,“Http://finance.detik.com/read/2009/11/09/085934/1237796/690/se

putar-sistem pemungutan-pajak-indonesia”,artikel tersebut diakses

tanggal 2 April 2013.

Frederica, Diana, 2008, ”Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”,

Jurnal Akuntansi, Vol 3, Nomor 8, hal 261-282. Yogyakarta.

Ghozali, Imam. ”Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19”,

Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2011.

Hamid, Abdul. “Panduan Penulisan Skripsi”. FEIS UIN Syarif Hidayatullah.

Jakarta. 2010.

Http://sharing-pajak.bolgspot.com/2009/02/tata-cara-pembayaran-pajak-bumi

Indonesian Tax Review.Tax focus: bayar PBB? Itu pasti, volume II edisi 21/2010.

Page 100: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

84

Kadir, Abdul, 2007, “ Analisis Kebijakan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi

dan Bangunan Sektor Perkebunan dalam Pelaaksanaan Otonomi dan

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah di Sumatera Utara”, Jurnal

Wawasan, Vol 13, No.2, hal 77-91. Sumatera Utara. Medan.

Koentarto, Ilham, 2011,”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Masyarakat da lam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan”, Jurnal Socioscientia, Vol 3, Nomor 2. Kalimantan.

Laksmi et al.,2009,”Pengaruh Budaya Organisasi dan Persepsi Karyawan

tentang Kebijakan Kompensasi terhadap Komitmen Karyawan”,

Jurnal Manajemen, Vol 1, Nomor 1. Jakarta.

Mardiasmo. “Perpajakan”. edisi revisi. ANDI. Yogyakarta. 2009.

Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal. 8

Mienati et al., 2008,”Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan

Pembayaran Pajak (MP3) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”,

Jurnal Akuntansi & Keuangan Indonesia, Vol 2, Nomor 1, p 130-158,

Surabaya.

Nasucha, chaizi, 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik, PT

Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Nuranifah et al.,2009”Hubungan Kinerja Aparat dengan Peningkatan Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan”, Jurnal Ekonomi, Luwu Utara.

Pamuji, kadar, 2011,”Implikasi Kebijakan Pendaerahan Pengelolaan PBB

Setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah &

Retribusi Daerah”, Jurnal Dinamika Hukum, vol.11, no 1,

Purwokerto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:167/PMK.03/2007.

Prihandono, Tjandra (2004). Analisis Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Bogor.

Rahman, Abdul, “Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan”, Nuansa,

Bandung, 2010.

Rapina et al., 2011,”Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan

Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Riset Akuntansi,

Vol III, Nomor 2, Jakarta.

Page 101: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

85

Resmi, Siti, “Perpajakan Teori dan Kasus”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Sholichah, mu’minatus dan Istiqomah, 2005,”Perilaku Wajib Pajak Terhadap

Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Gresik”, Jurnal Logos, Vol 3, Nomor 1, h 1-14, Gresik.

Siahaan, Pahala, 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Teori dan Praktik, Graha ilmu,

Yogyakarta.

Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, 2012,”Strategi

Pengamanan Penerimaan Perpajakan Tahun 2012”, Jakarta.

Sitepu, Budi, 2011,”Pembaharuan Sisten Perpajakan Daerah di Indonesia”,

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 8, Nomor 1, hal 98-116, ISSN 0216-

1338.

Sugiono. “Metode Penelitian Bisnis”. Cet-13. Alfabeta Bandung. 2010.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-40/PJ/2008,”Tentang Tata Cara

Pembayaran dan Pelimpahan Hasil Penerimaan PBB melalui Tempat

Pembayaran Elketronik”, Agustus, 2008.

Sutawijaya, Adrian, 2004,”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai

Tanah sebagai Dasar Penilaian NJOP PBB Di Kota Semarang”,

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9,No.1,hal 65-78, Semarang.

Sulistyani, Tri, 2010,”Sistem Pajak Online-Reformasi Administrasi Perpajakan Di

Era Teknologi dan Informasi”,Jurnal Manajemen, Vol 2,No 1, Tegal.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan.

Waluyo ,”Perpajakan Indonesia”. Buku 2, edisi 8. Salemba Empat, Jakarta:2009.

www.pajak.go.id.tentang pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, artikel tersebut

diakses tanggal 3 April 2013.

www.piramidasoft.co?p=308 tentang Payment Online System Pajak Bumi dan

Bangunan, artikel tersebut diakses tanggal 6 Juni 2012.

Page 102: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

86

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Jakarta, April 2013 Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden Di tempat Dengan hormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya: Nama : Samsiyah NIM : 208082000003 Jurusan/Smt. : Akuntansi / IX Fak/jur/smt : Ekonomi dan Bisnis/akuntansi pajak/x bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul”PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN MELALUI PAYMENT ONLINE SYSTEM (POS PBB) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi respoden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan faktor kunci untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan dan pernyataan secara hati-hati

dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.

Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini dan sejumlah pertanyaan agak sedikit kontroversial, mungkin anda akan bersifat netral, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Apabila di antara Bapak/Ibu/Saudara/i ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi saya (telp. dan email tertera di bawah). Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

hormat saya Dosen Pembimbing I Peneliti

(Amilin,Dr,SE, M.si,Ak) (Samsiyah)

Page 103: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

87

A. Deskriptif Responden

*) Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Usia :

Alamat :

Pendapatan/tahun :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan

pendapat anda dengan membubuhkan tanda ( ) atau ( X ).

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

R = Ragu

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

*boleh tidak diisi

Page 104: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

88

KUESIONER

Pilihlah salah satu alternative jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan

pendapat anda dengan membutuhkan tanda ) atau ( X ).

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat tidak setuju

B. Payment Online System (X)

Variabel Payment Online Sytem PBB merupakan suatu aplikasi

pendukung sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) yang

berfungsi untuk meningkatkan pelayanan informasi wajib pajak yang

berhubungan dengan PBB dan pemantauannya, juga telah dikembangkan

aplikasi pembayaran online PBB melalui ATM (Prihandono, 2004).

No. Uraian SS S N TS STS

1 Penerapan pembayaran PBB secara online merupakan

upaya yang mengefisiensi dalam sistem paper based

memakan waktu dan biaya

2 Penerapan pembayaran PBB secara online

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya

3 Penerapan pembayaran PBB secara online dapat

meningkatkan kinerja Bank tempat pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan

4 Penerapan pembayaran PBB secara online dapat

meminimalkan terjadinya manipulasi

5 Penerapan pembayaran PBB secara online dapat

menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika

melakukan pembayaran

6 Penerapan pembayaran PBB secara online dapat

menghemat biaya dalam mengurus kewajiban

perpajakan kepada wajib pajak

Page 105: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

89

No. Uraian SS S N TS STS

7 Penerapan pembayaran PBB secara online dapat

memberikan informasi yang akurat setiap waktu

kepada pihak yang berkepentingan saja

8 Penerapan pembayaran PBB secara online

merupakan sistem pembayaran pajak bumi dan

bangunan yang sistematis, yang mengakomodir

semua proses kegiatan administrasi pembayaran

pajak bumi dan bangunan

9 Penerapan pembayaran PBB secara online membuat

wajib pajak dapat membayar lebih nyaman dan

fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak

10 Penerapan pembayaran PBB secara online memiliki

waktu pelayanan lebih lama

11 jumlah Bank persepsi/ TP elektronik sudah cukup

memadai

C. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang

perpajakan, kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak

secara subtantif hakikat memenuhi sesuatu ketentuan material perpajakan

yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan (Frederica, 2008:265)

No. Uraian SS S N TS STS

1 Penerapan pembayaran PBB secara online dapat

mendorong saya untuk menyelesaikan kewajiban

membayar pajak

2 Penerapan pembayaran PBB secara online, semua pajak

yang disetorkan oleh wajib pajak teradministrasi dengan

baik, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih sadar

3 Penerapan pembayaran PBB secara online dapat secara

cepat dalam menemukan masalah-masalah yang

berhubungan dengan SPPT

4. Penerapan pembayaran PBB secara online memberikan

kemudahan akses dalam memperoleh informasi yang

akurat

Page 106: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

90

No. Uraian SS S N TS STS

5. Semua wajib pajak menjadi tertib, dan teratur dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan setelah penerapan

Payment Online System PBB dibandingkan dengan

sebelum ada Payment Online System PBB

6 Penerapan pembayaran PBB secara online mendorong

wajib pajak membayar pajak tepat waktu

7 Penerapan pembayaran PBB secara online dapat

mengefisiensi penerbitan SPPT

8 Dengan kemudahan prosedur pembayaran Payment

Online System PBB, jumlah wajib pajak yang

menunggak semakin kecil.

Page 107: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

91

Lampiran 2: Data Mentah Jawaban Responden

Payment Online System

No POS1 POS2 POS3 POS4 POS5 POS6 POS7 POS8 POS9 POS10 POS11 Total Rata-rata

1 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 50 4,55

2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 47 4,27

3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 41 3,73

4 3 5 3 4 4 3 3 4 5 3 3 40 3,64

5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 52 4,73

6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 45 4,09

7 3 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 38 3,45

8 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 41 3,73

9 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 52 4,73

10 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 47 4,27

11 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 40 3,64

12 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 45 4,09

13 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 51 4,64

14 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 46 4,18

15 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 41 3,73

16 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 54 4,91

17 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 37 3,36

18 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 53 4,82

19 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 51 4,64

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3,00

21 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 35 3,18

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5,00

24 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 52 4,73

25 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 35 3,18

26 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 41 3,73

27 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4,09

28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3,09

29 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 54 4,91

30 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 41 3,73

31 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 49 4,45

32 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 50 4,55

33 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 38 3,45

34 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 39 3,55

35 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 48 4,36

36 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 51 4,64

37 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 40 3,64

38 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 40 3,64

39 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 49 4,45

40 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 51 4,64

41 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 41 3,73

42 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 50 4,55

43 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 50 4,55

44 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 46 4,18

45 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 37 3,36

46 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 51 4,64

47 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00

48 4 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 48 4,36

49 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 47 4,27

50 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 37 3,36

51 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 37 3,36

52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5,00

54 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 52 4,73

55 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 41 3,73

56 3 5 4 3 4 4 5 3 5 4 4 44 4,00

57 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 47 4,27

58 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 36 3,27

59 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 51 4,64

Page 108: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

92

No POS1 POS2 POS3 POS4 POS5 POS6 POS7 POS8 POS9 POS10 POS11 Total Rata-rata

60 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 35 3,18

61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 42 3,82

62 4 3 4 5 5 5 3 4 3 4 4 44 4,00

63 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 41 3,73

64 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 49 4,45

65 4 3 4 5 5 5 3 4 3 4 4 44 4,00

66 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 3 45 4,09

67 4 4 5 3 3 3 4 5 4 4 4 43 3,91

68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00

69 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 45 4,09

70 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 43 3,91

71 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 41 3,73

72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 42 3,82

73 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 49 4,45

74 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45 4,09

75 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 41 3,73

76 4 3 3 5 4 5 3 4 3 5 5 44 4,00

77 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43 3,91

78 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 48 4,36

79 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 50 4,55

80 4 5 4 3 3 3 5 4 5 4 4 44 4,00

81 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 40 3,64

82 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 35 3,18

83 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 49 4,45

84 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 42 3,82

85 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 3,91

86 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 44 4,00

87 4 5 4 3 4 3 5 5 5 4 4 46 4,18

88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 3,91

89 5 4 4 3 5 3 5 5 4 4 3 45 4,09

90 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 47 4,27

91 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43 3,91

92 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4,09

93 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43 3,91

94 4 3 4 4 2 2 4 4 3 5 3 38 3,45

95 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 44 4,00

96 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 46 4,18

97 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 42 3,82

98 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 46 4,18

99 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 49 4,45

100 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 48 4,36

Page 109: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

93

Kepatuhan Wajib Pajak

No KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 KWP6 KWP7 KWP8 KWP9 Total Rata-Rata

1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 41 4,56

2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 39 4,33

3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 3,67

4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 32 3,56

5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 4,67

6 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 4,22

7 4 3 4 5 3 3 3 3 3 31 3,44

8 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 3,67

9 4 5 4 5 5 5 3 5 5 41 4,56

10 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 4,22

11 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32 3,56

12 4 4 4 4 4 5 3 5 4 37 4,11

13 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 4,89

14 4 4 5 4 4 4 5 5 4 39 4,33

15 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34 3,78

16 5 5 4 5 5 5 4 4 5 42 4,67

17 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3,33

18 4 5 5 5 5 4 5 5 5 43 4,78

19 5 5 4 5 5 5 4 4 5 42 4,67

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00

21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 3,11

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00

24 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 4,89

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00

26 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3,89

27 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38 4,22

28 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29 3,22

29 5 5 4 5 5 4 5 4 5 42 4,67

30 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33 3,67

31 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4,11

32 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 4,89

33 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 3,11

34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3,89

35 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 4,89

36 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4,11

37 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 3,11

38 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3,89

39 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 4,89

40 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4,11

41 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34 3,78

42 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 4,11

43 5 4 5 5 4 5 5 5 4 42 4,67

44 4 4 5 4 4 5 4 5 4 39 4,33

45 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 3,56

46 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 4,33

47 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 3,56

48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5,00

49 5 5 4 4 4 4 5 4 5 40 4,44

50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,00

51 4 4 4 3 3 5 4 4 4 35 3,89

52 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3,89

53 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 4,89

54 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 4,22

55 4 4 4 4 4 5 4 4 3 36 4,00

56 3 3 4 5 4 5 3 4 4 35 3,89

57 4 4 5 4 5 3 4 5 3 37 4,11

58 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32 3,56

59 5 5 4 5 4 4 5 4 5 41 4,56

60 3 3 4 5 4 5 3 4 4 35 3,89

61 4 4 5 4 3 4 4 5 5 38 4,22

62 4 5 4 5 4 3 5 4 4 38 4,22

Page 110: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

94

No KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 KWP6 KWP7 KWP8 KWP9 Total Rata-Rata

63 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3,89

64 5 4 5 4 4 4 4 5 4 39 4,33

65 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 4,11

66 4 5 4 4 3 4 5 4 3 36 4,00

67 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4,11

68 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 3,89

69 4 4 4 4 4 5 4 4 3 36 4,00

70 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 4,11

71 4 4 4 5 4 4 4 4 3 36 4,00

72 5 5 5 4 3 4 5 5 4 40 4,44

73 3 3 5 4 4 5 3 5 4 36 4,00

74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00

75 5 5 4 5 4 4 5 4 4 40 4,44

76 4 5 4 4 5 5 5 4 3 39 4,33

77 3 5 4 4 4 4 5 4 4 37 4,11

78 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4,11

79 3 4 4 5 4 4 4 4 4 36 4,00

80 4 5 4 4 4 3 5 4 5 38 4,22

81 4 4 5 5 3 4 4 5 5 39 4,33

82 3 5 5 4 2 4 5 5 4 37 4,11

83 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4,11

84 4 4 4 4 4 5 4 4 3 36 4,00

85 4 4 5 4 4 5 4 5 4 39 4,33

86 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38 4,22

87 5 5 4 5 4 4 5 4 3 39 4,33

88 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 4,11

89 5 4 5 4 4 4 4 5 3 38 4,22

90 5 5 5 5 4 4 5 5 4 42 4,67

91 4 5 4 5 4 4 5 4 3 38 4,22

92 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 3,89

93 4 4 4 4 4 5 4 4 3 36 4,00

94 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36 4,00

95 5 3 4 4 4 4 3 4 3 34 3,78

96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00

97 3 4 4 3 5 5 4 4 4 36 4,00

98 3 5 5 5 4 4 5 5 4 40 4,44

99 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 4,33

100 4 5 5 5 4 4 5 5 5 42 4,67

Page 111: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

95

Lampiran 3: Hasil Perhitungan SPSS

Uji Validitas Dan Reliabilitas

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.880 11

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

POS1 4.06 .679 100 POS2 4.12 .686 100 POS3 4.11 .665 100 POS4 4.03 .745 100 POS5 4.05 .702 100 POS6 3.95 .702 100 POS7 4.01 .772 100 POS8 4.07 .714 100 POS9 4.12 .686 100 POS10 4.01 .643 100 POS11 4.00 .651 100

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

POS1 40.47 21.585 .737 .861 POS2 40.41 21.901 .674 .865 POS3 40.42 23.276 .464 .878 POS4 40.50 22.535 .510 .876 POS5 40.48 22.818 .505 .876 POS6 40.58 22.731 .519 .875 POS7 40.52 21.909 .580 .871 POS8 40.46 22.170 .597 .870 POS9 40.41 21.901 .674 .865 POS10 40.52 22.596 .603 .869 POS11 40.53 22.171 .669 .865

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

44.53 26.696 5.167 11

Page 112: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

96

Kepatuhan Wajib Pajak

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 100 100.0

Excludeda 0 .0

Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.863 9

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

KWP1 4.03 .703 100 KWP2 4.17 .682 100 KWP3 4.16 .615 100 KWP4 4.19 .662 100 KWP5 4.01 .643 100 KWP6 4.11 .665 100 KWP7 4.14 .697 100 KWP8 4.16 .647 100 KWP9 3.99 .703 100

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

KWP1 32.93 13.561 .625 .845 KWP2 32.79 13.178 .736 .834 KWP3 32.80 14.242 .575 .850 KWP4 32.77 14.603 .445 .862 KWP5 32.95 14.210 .550 .852 KWP6 32.85 14.290 .509 .856 KWP7 32.82 13.664 .610 .846 KWP8 32.80 13.677 .668 .841 KWP9 32.97 13.646 .606 .847

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

36.96 17.291 4.158 9

Page 113: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

97

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

POS 100 3.00 5.00 4.0483 .47016 KWP 100 3.00 5.00 4.1066 .46202

Valid N (listwise) 100

Correlations

KWP POS

Pearson Correlation KWP 1.000 .788

POS .788 1.000

Sig. (1-tailed) KWP . .000 POS .000 .

N KWP 100 100

POS 100 100

Variables Entered/Removed

a

Model Variables Entered Variables Removed

Method

1 POSb . Enter

a. Dependent Variable: KWP b. All requested variables entered.

Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .788a .622 .618 .28564

a. Predictors: (Constant), POS b. Dependent Variable: KWP

ANOVA

a

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 13.137 1 13.137 161.010 .000b

Residual 7.996 98 .082

Total 21.133 99 a. Dependent Variable: KWP b. Predictors: (Constant), POS

Coefficients

a

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .970 .249 3.898 .000

POS .775 .061 .788 12.689 .000

a. Dependent Variable: KWP

Page 114: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

98

Page 115: Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan

99

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

POS KWP

N 100 100

Normal Parametersa,b

Mean 4.0483 4.1066 Std. Deviation .47016 .46202

Most Extreme Differences Absolute .065 .120 Positive .065 .084 Negative -.064 -.120

Kolmogorov-Smirnov Z .647 1.196 Asymp. Sig. (2-tailed) .797 .114

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.