JALUR PENDAPAT SEI

JALUR YURIDIS FORMAL JALUR ORIENTASI

JALUR YURIDIS FORMAL

• Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua cara pandang. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap.

PASAL 33

• (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

• (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

• (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PERUBAHAN (2002)

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

PEMBUKAAN UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PASAL 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

PASAL 27 AYAT 2

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

PASAL 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

PERUBAHAN (2002)

PERUBAHAN : (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaringan

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

PENJELASAN PASAL 2

Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan. seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Yang disebut "golongan-golongan" ialah badan-badan seperti koperasi serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.

JALUR ORIENTASI

• Jalur orientasi menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V.

• Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia (Alfian, 1991 dalam Kuncoro 2001).

PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA

DEFINISI SISTEM EKONOMI PANCASILA

Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebenarnya tergolong sistem ekonomi apa?

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Emil Salim (1979) mengatakan bahwa SEP adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan. Dengan kata lain, sifat dasar dari kedua kutub ekstrim ini berada dalam keseimbangan.

Mubyarto (1980: 74) berpendapat bahwa SEP mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya.

KRITIK

• Frans Seda, misalnya, menjuluki pandangan ini sebagai paham "bukan-isme", yaitu paham serba bukan: bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang saling mematikan, dsb (Kwik, 1996 dari Kuncoro 2001). Tidak berlebihan, bila ada yang menyebut sistem ekonomi semacam ini hanya dihuni oleh para malaikat, masyarakat utopia.

• Kritikan tajam juga datang dari Arief Budiman (1989: 4), yang mengatakan:

•"Tampaknya, Mubyarto sendiri belum dapat merumuskan dengan tepat apa isi SEP-nya. Dia baru berhasil membuat pagar-pagar batas untuk mengurung 'binatang' yang bernama SEP, sambil sekali-kali meraba-raba dan menerka-nerka bagaimana persisnya bentuk dan rupa 'binatang' ini".

PASAL 33 EKONOMI KERAKYATAN ATAUKAH SOSIALISME?

• Secara normatif menurut UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, sistem ekonomi Indonesia seharusnya condong mengarah pada sosialisme. Oleh Mubyarto, ini diterjemahkan sebagai ekonomi kerakyatan.

• yang bisa diwujudkan dengan pengembangan dan pemihakan penuh pada ekonomi rakyat, lewat upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan desentralisasi dan otonomi daerah, dan menghapus ketimpangan ekonomi dan sosial.

EKONOMI KERAKYATAN

Suatu sistem ekonomi yang melihat produksi dilakukan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat

Istilah demokrasi dapat ditafsirkan sebagai hal yang setara dengan ekonomi kerakyatan

(Miradje dan Sukidin, 2009)

SEI MENURUT SUTAN SYAHRIR

• menurut pengamatan Sjahrir (1987: 162-164), dilihat dari segi kepemilikan dan sifat pembentukan harga , sistem ekonomi yang berlangsung di Indonesia adalah: (1) sistem ekonomi di mana peranan negara dominan; (2) peranan swasta, baik nasional maupun asing, tidak kecil; (3) harga yang berlangsung pada umumnya mencerminkan inefisiensi karena jauh lebih tinggi harga domestik dibanding harga internasional.

perekonomian Indonesia tidak menganut free-fight liberalism maupun etatisme. Sistem Ekonomi Pancasila versi Mubyarto dan Emil Salim, serta isu demokrasi ekonomi belum mampu menjawab dinamika perekonomian Indonesia yang dinilai banyak pihak semakin terbuka dan "ke kanan" (menuju ke kapitalisme dan market economy).

• Program-program pemerintah yang tertuang dalam Letter of Intents dengan IMF menunjukkan kesan kuat adanya upaya percepatan proses privatisasi di Indonesia.

PELAKU SEI

BUMN BUMS KOPERASI

DEFINISI BUMN

Suatu bangun usaha yang didirikan oleh negara dan pemilikannya dipegang oleh pemerintah atau negara republik Indonesia.

KARAKTERISTIK BUMN

Modal disetor melalui APBN/APBD Bertujuan memberikan pelayanan kepada

masyarakat dan menciptakan kemakmuran rakyat

PEMBAGIAN BUMN

BUMN untuk cabang usaha yang vital

Mengelola bidang usaha pengolahan sumber alam di perut bumi, permukaan bumi, air dan udara

BUMN untuk usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak

Mengelola sumber daya atau sarana yang ditujukan bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat

BUMN

PERJAN PERUM

PERSERO

PERUSAHAAN JAWATAN

• Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan berorientasi memberikan pelayanan pada masyarakat, Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut.

PERUSAHAAN UMUM

Perum adalah perusahaan pemerintah yang sudah profit oriented.

Permodalan dan pengelolaan perum menjadi tanggungjawab negara

Status karyawan adalah Pegawai Negeri.

PERSERO

Tujuan utamanya mencari laba (Komersial) Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari

kekayaan negara dalam bentuk saham Dipimpin oleh direksi Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta

atau mix antara PNS dengan karyawan swasta (tetap mendapat tunjangan pensiun).

Tidak memperoleh fasilitas negara

PENGUKURAN KINERJA BUMN

Didasarkan pada : Rentabilitas, kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba (75%) Solvabilitas,Kemampuan perusahaan melunasi

semua kewajibannya (12,5%) Likuiditas, kemampuan perusahaan

memenuhi/melunasi kewajiban jangka pendek (12,5%)

KATEGORI PENILAIAN

Sehat Sekali (SS):

R>12%; L >150, SO>200 Sehat (S)

R (8%-12%); L (100-150); SO (150-200) Kurang Sehat (KS)

R (5%-8%); L (75-100); SO (100-150) Tidak Sehat (TS)

R <5%; L<75%, SO <100

KONSEKUENSI

• BUMN yang dinyatakan tidak sehat akan diubah bentuknya menjadi jenis usaha yang lebih menguntungkan, misalnya dari perjan menjadi perum dan dari perum menjadi persero

JENIS-JENIS PASAR

• MONOPOLI• OLIGOPOLI • PERSAINGAN SEMPURNA

MONOPOLI

• Pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual saja, dimana penyediaan dan pasokan barang dan jasa hanya dilakukan oleh stau pihak tertentu.

• Single Seller• Price discrimination, penjual dapat mengubah

harga dan kualitas atau kuantitas produk.

OLIGOPOLI

• Suatu bentuk pasar dimana industri dikuasai oleh sedikit penjual

• Jika dalam industri hanya ada 2 perusahaan yang berkuasa maka disebut duopoli

KARAKTERISTIK

• Ability to set price• High barriers to entry• Few numbers of firms

PERSAINGAN SEMPURNA

• Pasar dengan keseimbangan antara jumlah penjual dan pembeli (banyak penjual dan banyak pembeli)

• Tidak ada pemain pasar yang mampu menetapkan harga (semuanya tergantung permintaan dan penawaran di pasar)

KARAKTERISTIK

• Infinite or large number of buyers and sellers.• No entry or exit barriers.• Perfect mobility (Pembeli bebas berpindah ke

penjual lain)• Homogenous product• Perfect information (Pembeli dan penjual

sama-sama mengetahui kondisi pasar)

DEFINISI KOPERASI (ICA 1996)

Suatu asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela

Untuk peningkatan usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan kultur

Melalui usaha bersama dengan cara saling membantu dan mengontrol usaha secara demokratis.

SECARA SINGKAT DAN SEDERHANA

Koperasi adalah organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut.

BADAN USAHA MILIK SWASTA

PERUSAHAAN PERSEORANGAN BADAN USAHA PERSEKUTUAN :

1. FIRMA

2. CV PERSEROAN TERBATAS

PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Bentuk usaha sederhana dimana semua kekayaan, keuntungan maupun kewajiban perusahaan menjadi tanggungjawab pemiliknya secara pribadi.

Kelebihan perusahaan perseorangan

Pemilik menguasai sepenuhnya keuntungan yang diperoleh

Penguasaan keuntungan secara pribadi meningkatkan motivasi

Penanganan aspek hukum yang minimal, hanya memerlukan Hinder Ordonasie (Ijin gangguan) dan SIUP

Kekurangan Perusahaan Perseorangan

Tanggungjawab Keuangan pemilik tak terbatas Keterbatasan kemampuan keuangan dalam

hal permodalan Keterbatasan manajerial Kontinuitas kerja karyawan terbatas, karena

karyawan yang rata-rata bekerja di perusahaan ini hanya ingin mempelajari skill dan keterampilan teknis saja

Firma/kongsi/Perserikatan

Persatuan dari beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan usaha bersama

Sama seperti perusahaan perseorangan, tanggung jawab pemilik tak terbatas

Kebaikan firma

Permodalan lebih kuat daripada perusahaan perseorangan

Kontinuitas usaha lebih lama

Kekurangan Firma

Rawan perselisihan atau konflik antar para pemilik yang membuat aktivitas usaha menjadi tidak terkontrol dengan baik

Comanditer Venootschap (CV)

Suatu bentuk usaha dimana keanggotaan pemilik dibagi menjadi :

Komanditer aktif, yaitu pemilik yang ikut aktif dalam pengelolaan usaha dan bertanggungjawab atas penyelesaian kewajiban/ hutang

Komanditer diam yaitu pemilik yang hanya berfungsi sebagai penyetor modal saja

Kebaikan dan Kelemahan

Kebaikan dan kekurangan hampir sama dengan firma, hanya saja dengan adanya posisi komanditer diam, perusahaan jenis ini lebih mampu menghimpun modal yang lebih besar daripada firma maupun perusahaan perseorangan

Perseroan Terbatas

Bentuk usaha dimana masyarakat diberi kesempatan untuk menyertakan modalnya ke dalam bisnis dengan cara membeli saham.

Para pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan melalui RUPS

Tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang disetorkannya.

Kebaikan PT

Memiliki masa hidup yang biasanya tak terbatas

Pemisahan kekayaan dan hutang pemilik dengan perusahaan

Kemampuan memiliki modal yang sangat luas Penggunaan manajer yang profesional

KEKURANGAN PT

Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT diperlukan biaya yang tidak sedikit dan akta notaris serta izin khusus untuk usaha tertentu.

Semakin besar perusahaan , biaya pengorganisasian akan semakin besar dan kerumitan atau kendala yang terjadi dalam tingkat personel akan semakin besar.

YAYASAN

Selain bentuk-bentuk usaha tersebut terdapat yayasan, yaitu suatu organisasi swasta yang umumnya didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan dan tidak berorientasi pada keuntungan

• menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

• Program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip- prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

MANFAAT PRIVATISASI

Konsekuensi terbaik privatisasi adalah : • 1. Menciptakan Kompetisi • 2. Mendorong efisiensi • 3. Pertumbuhan ekonomi.

DAMPAK NEGATIF PRIVATISASI

Reposisi dan pengurangan karyawan

(Namun hal ini dibantah oleh kementerian BUMN yang menyatakan bahwa semakin besar perkembangan perusahaan yang diprivatisasi, maka semakin banyak karyawan yang dibutuhkan).

Perusahaan harus beradaptasi menjadi lebih responsif terhadap lingkungan

NASIONALISASI (LAWAN KATA DARI PRIVATISASI)• Proses pengambilalihan suatu industri atau

aset milik swasta menjadi kepemilikan pemerintah suatu negara

• Jika yang diambil alih adalah BUMN yang semula diprivatisasi, maka istilahnya disebut sebagai renasionalisasi.

Tujuan Nasionalisasi

• Menyehatkan kembali suatu badan usaha• Menyelamatkan badan usaha dari ancaman bankruptcy. Biasanya dilakukan ketika terjadi krisis ekonomi