Upload
redell
View
1.024
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pelaku-Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia . Oleh : Anggita Rachmanantya (VIII C/03) Celia Asrida Della Devara (VIII C/08) Marizka Aviana P (VIII C/17) Mutiara Riezky Amiaji (VIII C/20). Sistem Ekonomi. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Pelaku-Pelaku Ekonomi Dalam Sistem
Perekonomian Indonesia Oleh :
Anggita Rachmanantya (VIII C/03)
Celia Asrida Della Devara (VIII C/08)
Marizka Aviana P (VIII C/17)Mutiara Riezky Amiaji (VIII C/20)
Sistem Ekonomi
1. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI
Kelangkaan timbul sebagai akibat ketidakseimbangan antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jaaa dengan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut
Para ahli ekonomi membagi masalah pokok ekonomi yang dihadapi menjadi :a. Apakah barang dan jasa yang harus diproduksi (what)b. Bagaimana caranya memproduksi barang dan jasa
tersebut (how)c. Untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi
(for whom)
SISTEM EKONOMI :
Suatu aturan dan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan.
Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda.tetapi pada dasarnya mengarah pada tujuan-tujuan yang sama.yaitu :
a. Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.c. Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas.d. Mengurangi jumlah pengangguran .e. Pemerataan pendapatandi antara berbagai golongan dan lapisan
masyarakat.
MACAM MACAM SISTEM EKONOMI
Perekonomian suatu negara :a. Sistem perekonomian liberal Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya
dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besranya. Ideologi yang menjadi lanadasan kepada sistem ekonomi liberal adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan keuntungan kepada dirinya.
Peletak dasar liberalisme ekonomi adalah Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “The Wealth Of Nation” tahun 1776yang menunjukan bahwakebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa.
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI LIBERAL
1. Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi2. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.3. Campur tangan pemerintah dibatasi4. Para produsen bebeas menentukan apa dan berapa yang akan
diproduksikan.5. Harga-harga dibentuk di pasar bebas6. Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba.
KELEBIHAN SISTEM EKONOMI LIBERAL7. Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya
produksi.8. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.9. Adanya persaingan yang menyebabkan kreatifitas dari setiap individu
dapat berkembang.10. Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal
1. Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.2. Munculnya monopoli dalam masyarakat.3. Kebebasan mudah disalahgunakan.4. Sulit terjadi pemerataan pendapat.
SISTEM EKONOMI SOSIALIS
Sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat.
Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx bahwa apabila pemikiran pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga menguntungkan semua pihak.
Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis yaitu Rusia,Kuba,Korea Utara,dan negara komunis lainnya.
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosisalis1. Semua sumber daya ekoomi dimilikidan dikuasai oleh negara.2. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama.3. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh
pemerintah.4. Harga-harga dan pengendalian barang dikendalikan oleh negara.5. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.
Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis
6. Pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.7. Tidak ada kesenjagan ekonomi karena distribusi pemerintah dapat dilakukan
secara merata8. Pemerintah lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa
yang akan diproduksi.9. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis
1. Mematikan kreatifitas dan inovasi setiap individu2. Idak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya3. Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang.
SISTEM EKONOMI CAMPURAN
Perpaduan antara sistem ekonomi liberaldan sistem ekonomi sosialis.Ciri-Ciri SistemEkonomi Campuran
1. Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.2. Pemerintah menyusun peraturan,perencanaan, dan menetapkan
kebijaksanaan di bidang ekonomi.3. Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam
bataskebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.4. Hak milik swasta atas alat produksi diakui 5. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial danpemerataan
pendapatan.6. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
Sistem Ekonomi Indonesia Sistem yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda, dipengaruhi oleh ideologi masing-masing negara.Setiap Ekonomi Indonesia :Awalnya menganut sistem ekonomi liberalMasa orba sistem demokrasi ekonomiReformasi sistem demokrasi ekonomi
Stlh masa reformasi sistem ekonomi kerakyatan
SISTEM EKONOMI INDONESIA
1. Sistem Ekonomi DemokrasiSistem perekonomian di Indonesia berdasarkan Pancasila.Sistem Perekonomian Indonesia yang berdasarkan pancasila dan
UUD’45 disebut sistem ekonomi demokrasi.Sistem Ekonomi
suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah pancasila dan UUD’45
Pada sistem demokrasi ekonomi ini :pemerintah dan rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha, aktif dalam usaha mencapai kemakmuran.
Ciri-ciri Positif Sistem ekonomi Demokrasi2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
kekeluargaan .3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.4. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatanya tak boleh
bertentangan dengan kepentingan rakyat.5. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara.
Ciri-ciri negatif sistem ekonomi demokrasi :1. Sistem free fight liberalism
sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan.
2. Sistem etatismenegara beserta aparatur ekonomi negara
bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi.
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi.
2. Sistem Ekonomi KerakyatanBerlaku di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah melakasanakan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999.Pada sistem ini masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan :1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan
dengan prinsip persaingan yang sehat.2. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan
lingkungan berkelanjutan.3. Menjamin kesahatan yang sama dalam berusaha dan
bekerja.
PELAKU UTAMA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN
INDONESIA
Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian IndonesiaSistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah
UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan Negara. Ada tiga pelaku utama yanga menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan Negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi.
Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan.1) Pemerintah (BUMN)
a) Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi Kegiatan Produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
Peran dari BUMN:Mengelola cabang-cabang produksi.Sebagai pengelola kekayaan alam Indonesia secara
efektif dan efisien.Menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomiMenyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
Kegiatan KonsumsiPemerintah membutuhkan barang dan jasa untuk
menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka menjalani tugasnya.
Kegiatan DistribusiKegiatan distribusi yang dilakuakn pemerintah dalam
rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah harus lancer, apabila tidak lancer dapat mempengaruhi banyak factor.
b) Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi Kebijaksanaan dalam Dunia Usaha
Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah:
Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tantang Usaha Perbankan.
Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara agar tidak menderita kerugian.
Kebijaksanaan di Bidang PerdanganganPemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor dan
impor. Kebiajakan ekspor ditetapkan dengan tujuan untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningakatkan daya saing terhadap barang-barang luar negeri. Sedangkan tujuan kebijakan impor untuk menyediakan barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, pengendalian impor, dan meningkatkan daya saing.
Kebijaksanaan dalam Mendorong Kegiatan MasyarakatMeningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.Kebijaksanaan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil
dan petani.
Kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.
2)Swasta (BUMS)BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di
Indionesia, serta merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan agar dapat ikut mengelola sumber daya alam Indonesia.
Pemerintah melakukan kebijakan kepada BUMS, antara lain:Menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi
masyarakat.Modal yang terbatas, sehingga memerlukan
kegairahan swasta dalam menggali dan mengolah sumber daya alam Indonesia.
Memberi kesempatan agar perusahaan swasta dapat memperluas kesempatan kerja.
Mencukupi akan kebutuhan tenaga ahli.
Peran penting BUMS dalam perekonomian Indonesia:Membantu meningkatkan produksi nasional.Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja.Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan
pendapatan.Membantu mengurangi angka pengangguran.Menambah sumber devisaMeningkatkan sumber pendapatan negara melalui
pajak.Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
3. KoperasiSejarah KoperasiDi mulai pada penghujung abad 19 Tahun 1895.Di pelopori oleh : R. Aria Wiraatmajo (patih di purwokerto)Gerakan ini mendapat respon baik dari masyarakat akibatnya Belanda memplagiati gerakan ini kemudian ikut mendirikan gerakan sejenis ini.
Pada tahun 1908 R. Sotomo mengembangkan koperasi rumah tangga, namun gagal karena kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi.
Tahun 1913 Serikat Dagang Islam (Serikat Islam) ikut mempelopori melalui industry kecil dan kerajinan. Namun tidak berhasil juga, karena factor :
Rendahnya tingkat pendidikanKurangnya penyuluhanMiskinya pemimpin koperasi pada masa ituKetua koperasi pertama kali : Dr. DJ. DH. Boeke
Peraturan koperasi No. 91 Tahun 1927 berisi tentang persyaratan mendirikan koperasi.
Pada tahun 1942-1945 koperasi dipengaruhi asas kemiliteran. Pada masa itu koperasi dikenal dengan nama kumiai bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi faktanya digunakan mengumpulkan kebutuhan pokok Jepang untuk melawan Sekutu.
Setelah merdeka, tatanan koperasi yang liberal-kapitalis diubah menjadi sesuai UUD 1945 Pasal 33.
Perintis pembangunan koperasi adalah Moh. Hatta, sehingga mendapat julukan Bapak Koperasi Indonesia.
Isi UUD 1945 Pasal 33 : sebagai semangat dasar perekonomian bangsa.
Kedudukan Koperasi disusun di UU No. 25 Tahun 1992.
Pengertian Koperasi Landasan Koperasi : UUD 1945 Pasal 33 & UU No. 25 Tahun 1992 Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 : Koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian Nasional”
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 : Koperasi adalah badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat.Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi Berikut ini adalah 4 landasan yang dimiliki koperasi Idiil : pancasila Structural : UUD 1945 Operasional : UU No. 25 Tahun 1992 (Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga) Mental : kesadaran pribadi dan kesetiakawanan Asas : Kekeluargaan
Tujuan : Memajukan kesejaheraan anggota dan atau masyarakat Membangun tatanan perekonomian NasionalFungsi & Peran Koperasi Sesuai UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 : Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi
anggota dan masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
Turut aktif untuk mengupayakan mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
Memperkokoh perekonomian rakyat. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi pancasila.
Perangkat Organisasi Koperasi1) Rapat anggota
Adalah rapat yang dihadiri seluruh atau sebagian besar anggota koperasi.
Pemegang kekuasaan tertinggi. Berwenang untuk menetapkan : Anggaran dasar Kebijaksanaan umum di bidang organisasi Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan
pengawas Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi
serta pengesahan laporan keuangan Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan
tugas. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi
2) Pengurus • Pemegang kuasa rapat anggota• Dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota• Masa jabatan lima ahun• Tugas pengurus koperasi :
Mengelola koperasi dan bidang usaha Mengajukanrencana kerja serta rencana anggaran pendapatan
dan belanja koperasi Menyelenggarakan rapat anggota Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan
koperasi Memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan pengawas
Wewenang pengurus koperasi : Mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan Memutuskan penerimaan atau penolakan seseorang sebagai
anggota koperasi berdasarkan anggaran koperasi Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan
koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus.3) Pengawas
Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat anggota koperasi dan menjadi suatu badan/lembaga structural koperasi.
Mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
Dalam melakukan usahanya diarahkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan anggota.
Tugas pengawas koperasi adalah, sebagai berikut : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang
telah dilakukan Wewenang pengawas koperasi : Meneliti catatan atau pembukuan koperasi Memperoleh segala segala keterangan yang diperlukan
Modal Koperasi Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dibagi menjadi dua, yaitu :
a) Modal Sendiri Simpanan Pokok :
Sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan kepada anggota saat masuk pertamakali menjadi anggota koperasi.
Simpanan Wajib :Simpanan yang harus dibayarkan tetapi jumlahnya tidak sama pada waktu tertentu
Dana Cadangan : Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU. Digunakan untuk menutup kerugian koperasi.
Hibah :Sumbangan dari pihak tertentu kepada koperasi dalam upaya turut mengembangkan koperasi.
b) Modal Pinjaman Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela, pinjaman
koperasi lain, pinjaman bank, dan sumber pinjaman lainya yang sah.