BAB 24

SISTEM

PEREKONOMIAN

INDONESIA

Oleh : Hidsal Jamil

24.1

BAB 24

BAB 24

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sering menjadi pertanyaan, bahkan perdebatan di kalangan masyarakat sendiri. Pertanyaan yang sederhana tersebut jawabannya terbilang rumit, ini bukan hanya mengundang rasa ingin tahu para mahasiswa sendiri, tetapi juga kalangan masyarakat awam pada umumnya. Hal ini disebabkan adanya kontradiksi antara penerapan sistem ekonomi di lapangan dengan pola sistem ekonomi yang menjadi dasar pembangunan ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi merupakan salah satu alat guna mencapai tujuan kehidupan bersama suatu bangsa atau negara. Pada umumnya, setiap individu memiliki konsep mengenai keadaan masyarakat yang ideal. Seperti masyarakat yang individualis memilih masyarakat yang memberikan peluang kepadanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Sedangkan, adapula masyarakat yang tertib dan mengutamakan hak-hak masyarakat (kepentingan umum). Dari kedua kelompok tersebut terdapat berbagai aliran mengenai penataan ekonomi dalam masyarakat. Ketika membandingkan sistem-sistem ekonomi yang ada, sangat jelas bahwa masing-masing sistem ekonomi memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Namun, diantara perbedaan-perbedaan tersebut terdapat satu persamaan yakni setiap sistem ekonomi disusun tujuan akhir yang gemilang. Oleh sebab itu, jika semua sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama, pastinya semua sistem ekonomi harus dinilai dengan kriteria yang seragam. Dengan demikian, penilaiannya akan sangat objektif.

B. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

1. Sebelum Orde Baru

Seperti kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan falsafah tersebut. Dalam lembaga-lembaga ekonomi menunjukkan adanya bandul jam (swings of pendulumn) yang bergeser kekiri dan kekanan. Kekanan berarti liberalisasi atau reliberlaisasi dan kekiri berarti sentralisasi atau resentralisasi. Dalam unsur ekonomi Indonesia, unsur-unsur liberal-kapitalistik dan sosial-komunistik jelas terkandung dalam pengorganisasian sistem ekonomi Indonesia (Subandi, 2005 :12-13)

24.2

BAB 24

Pergulatan pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Hingga sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung. Hal ini tergambarkan dari perembangan pemikiran tentang Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) / Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK). Menurut Sri Edi Swasono (1985), pergulatan pemikiran tentang SEP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

Pasal-Pasal Ekonomi dalam UUD 1945

Dalam pidato Wakil Presiden RI dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946 ditegaskan bahwa dasar sistem ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

Ada tiga pasal yang dianggap penting karena memberikan fondasi penting tentang SEP yaitu pasal 33, pasal 23 dan pasal 34 UUD 1945.

Pasal 33 :

Ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat

Setelah diamandemen yang keempat pada tahun 2002, maka pasal 33 ditambah dua ayat yakni :

Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur dalam undang-undang

24.3

BAB 24

Dalam pidatonya tersebut, Mohammad Hatta menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi, tetapi tidak semua perekonomian dilakukan secara koperasi. Sedangkan usaha yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh terus dikerjakan oleh orang seorang itu. Paksaan berkoperasi kepada perusahaan-perusahaan kecil yang tersebar letaknya adalah tidak pada tempatnya, bahkan melanggar dasar koperasi.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya terhadap barang dan jasa tertentu terus mengalami perubaham, sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, dan peningkatan permintaan. Dengan demikian pengertian menguasai hajat hidup orang banyak adalah pengertian yang dinamis, yang terus berkembang sesuai dengan keadaan. Sedangkan, pengertian penguasaan oleh negara diartikan sebagai pengaturan yang dilakukan oleh negara untuk melindungi supaya rakyat tidak dirugikan, oleh karena kegiatan produksi maupun distribusi barang dan jasa tersebut berada di tangan swasta ataupun koperasi.

Pasal 33 UUD 1945 dianggap sebagai pasal yang vital bagi perekonmian nasional Indonesia, karena pasal ini mrefleksikan sikap tegas pendiri negara untuk tidak menganut sistem kapitalis-liebral. Sehingga diperlukan anggaran untuk menjalankan fungsi negara. Pasal 23 memberikan landasan mengenai pengaturan fungsi negara tersebut. Salah satu isi pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBN ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan, pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu

Pasal 23 ayat (1) dapat ditafsirkan bahwa keputusan pemerintah tentang anggaran harus berdasarkan hak dan kedaulatan rakyat, yang diwakili oleh para anggota DPR.

24.4

BAB 24

Tujuan akhir dari SEP adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur. Hal ini dapat dimaknai bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada kenyataannya, tidak semua warga negara mampu mendapatkan pekerjaan karena ketidakmampuan bersaing ataupun kemalangan yang menerpa diri dan keluarganya. Bagi mereka yang tidak beruntung, menurut pasal 34 dipelihara oleh negara. Pasal tersebut berbunyi “Fakir msikin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam pandangan tokoh ekonomi saat itu, Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya dihadapan “School of Advanced International Studies” Washington DC tanggal 22 Februari 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah suatu macam ekonomi campuran yaitu lapangan-lapangan tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan pemerintah oleh pemerintah, sedangkan usaha yang lainnya akan terus terletak dalam lingkungan usaha partekelir.

Tap MPR / GBHN

GBHN sendiri merupakan arah dan kebijakan negara dalam penyelenggaran pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. GBHN juga merupakan hasil perencanaan nasional yang disusun oleh pemerintah dan dibahas serta disahkan dalam sidang umum MPR (Subiakto Tjakrawerdaja: 3)

Pada level Tap MPR tentang GBHN dapat kita lacak melalui Ketetapan MPR No.XXIII/MPRS/1966. Inti dari ketetapan tersebut adalah kalimat yang berbunyi, “sistem ekonomi terpimpin berdasarkan Pancasila sebagai jaminan berlangsungnya demokrasi ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan....”

Intinya, dalam keseluruhan GBHN 1973-1998, Pembangunan ekonomi nasional yaitu :

Keseluruhan arah dan gerak pembangunan dilaksanankan sebagai pengamalan dari semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai

24.5

BAB 24

kesatuan yang utuh yang meliputi pengamalan semua sila dalam Pancasila. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekelurgaan.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju

Pembangunan harus selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Pembangunan jangka panjang diarahkan untuk tetap bertumpu pada trilogi pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dibidang lain sekaligus sebaga kekuatan utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dengan demikian, pada sistem perekonomian Indonesia tidak memperbolehkan adanya :

a. Free Fight Liberalism, yaitu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga berpotensi untuk mengeksploitasi kaum ekonomi lemah, yang berdampak pada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

b. Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk bersaing secara sehat dan berkembang.

c. Monopoli, yaitu suatu bentuk pemusatan kegiatan ekonomi pada kelompok tertentu yang merugikan masyarakat, karena tidak ada pilihan lain bagi konsumen untuk tidak mengikuti keinginan monopolis (Cornelis Rintuh, 1995 : 51-52)

Pada catatan sejarah perekonomian Indonesia, pada awal tahun 1950-an hingga tahun 1957 merupakan bukti corak liberalis dalam ekonomi

24.6

BAB 24

Indonesia. Demikian pula dengan etetisme, pernah mewarnai corak perekonomian Indonesia di tahun 1960-an sampai dengan masa arde baru.

Keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1950 hingga tahun 1965-an sebenarnya telah disi dengan berbagai program dan rencana ekonomi diantaranya :

Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi

Sumitro Plan 1951 Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960 Rencana Delapan Tahun

Namun demikian, seluruh program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :

Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, tetapi oleh tokoh-tokoh politik. Sehingga, keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa itu kepentingan politik lebih dominan seperti mengembalikan negara Indonesia menjadi negara kesatuan.

Akibat keadaan tersebut, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang

Terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk sistem parlementer saat itu. Terhitung 13 kali pergantian kabinet, akibatnya program dan rencana ekonomi yang di tetapkan tidak diselesaikan dengan tuntas

Program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak

Kecenderungan menggunakan sistem yang tidak sesuai dangan keadaan masyarakat Indonesia, seperti penerapan sistem liberalis (1950-1957) dan etatisme (1958-1965)

2. Setelah Orde Baru

24.7

BAB 24

Iklim kebangsaan setelah orde baru menunjukkan situasi yang sangat mendukung untuk memulai sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan oleh rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945-1965, semua tokoh negara yang duduk pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi pada nilai-nilai yang termaktub dalam UUD 1945. Dengan demikian, Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) kembali menjadi satu-satunya rujukan bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi selanjutnya.

Awal Orde Baru, di warnai dengan masa-masa rehabiitasi hampir diseluruh sektor, tak terkecuali sektor ekonomi, rehabilitasi ini terutama bertujuan untuk :

Membersihkan segala aspek dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama (liberal-kapitalistik dan etatisme-komunistik)

Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang ketika itu sangan tinggi, yang berakibat terkendalanya penigkatan kegiatan ekonomi secara umum

Tercatat bahwa :

Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%

Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%

Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%

Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%

Dari data tersebut terlihat jelas alasan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969

C. Makna dan Tujuan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Setiap negara dalam perekonomiannya pasti berjalan berdasarkan sistem tertentu. SEK merupakan jenis sistem yang dianut Indonesia sebagai landasan pembangunan dari waktu ke waktu. Kedaulatan rakyat dibutuhkan dalam SEK sehingga senantiasa terhubung dengan Wantanas (Wawasan Ketahanan Nasional) berikut Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). SEK merupakan sasaran nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikan, hal yang ingin diraih yakni pembebasan

24.8

BAB 24

kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, rasa was-was menatap masa depan, perlakuan tidak adil, maupun kerusakan lingkungan hidup (Soeharsono Sagir, 2009 : 1-2)

Tujuan SEK adalah sebagai berikut

1. Pembebasan kemiskinan. Pada umumnya, kemiskinan muncul bersamaan dengan kebodohan. Ada orang yang miskin karena bodoh dan adapula orang yang bodoh karens miskin. Oleh sebab itu, kedua kondisi tersebut wajib diperangi dengan pencerdasan bangsa sebagai prioritas. Karena upaya peningkatan kesejahteraan umum suatu negara akan sulit tercapai tanpa didahului pencerdasan bangsa.

2. Pembebasan dari keterbelakangan. Manusia tidak akan bodoh ketika dikenalkan program pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan serta kesehatan.

3.Kemerdekaan. Hal yang dapat dilakukan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bangsa dan negara lain. Diantara bentuk kemandirian tersebut adalah memutus hubungan utang-piutang dengan lembaga donor dana internasional seperti CGI, IBRD, IMF, ULN (Utang Luar Negeri) yang telah memunculkan polemik sejak 1967 sampai saat ini. Kekeliruan berpikir negara penerima bantuan utang yang fundamental ialah anggapan bahwa utang sama dengan hak dengan melupakan kewajiban dimasa mendatang.

4. Penghapusan mentalitas putus asa. Pesimisme dan kekhawatiran masyarakat akan perekonomian nasional harus dicegah dengan inisiatif pemerintah dalam pembangunan nasional, terutama lewat penetapan kesempatan lapangan pekerjaan sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2)

5. Pembebasan dari peluang aniaya dalam rangka kewajiban memikul beban pembangunan relatif terhadap manfaat yang bisa dipetik. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diskriminasi sosial dan expost moral hazard merupakan sekumpulan yang harus dijauhkan dari pembangunan karena bisa menyengsarakan khalayak umum.

24.9

BAB 24

6. Pencegahan dan penanggulangan dampak pembangunan yang terhitung bernilai buruk disegenap bagian alam. Pencemaran lingkungan yang di darat, laut maupun udara perlu dituntaskan oleh pemerintah bersama rakyat demi terjaganya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sistem ekonomi tersebut sangat sesuai untuk dilaksanakan pada perekonomian Indonesia mengingat jumlah penduduk yang tidak sedikit. Indikasi keberpihakan pembangunan terhadap posisi rakyat akan berdampak pada perwujudan tatanan masyarakat yang adil dan makmur sebab rakyat dapat bekerja dengan tenang. Dengan kata lain, pola pembangunan yang padat karya dapat menjadikan pengurangan terhadap angka pengangguran.

D. Perbandingan Sistem Ekonomi dan Posisi Sistem Ekonomi Pancasila

Hingga saat ini, di ketahui bahwa tiga macam arus utama dalam landasan ekonomi yaitu kapital-liberalis , sosial-komunis dan campuran. Ideologi kapitalis sering bersinggungan dengan politik liberal sedangkan ideologi sosialis berkaitan dengan Marxisme.

Tabel 1.1

Matriks Perbandingan Sistem Ekonomi

No. Aspek Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem Ekonomi Sosialis

1. Motivasi Kepentingan Pribadi

Pribadi dan Umum

Kepentingan Umum

2. Saran penggerak Mekanisme Pasar Pasar dan campur tangan pemerintah

Centralized planning atau komando terpusat

3. Pemilik faktor produksi

Perorangan dan private interest

Perorangan dan kepentingan masyarakat

Pemerintah

4. Peran swasta Mutlak dan dominan

Intervensi pemerintah

Kecil, hampir tidak ada

5. Peran Pemerintah Minimal dalam sarana & prasarana peradilan, public utilities dan

Terbatas dan selektif

Dominan di semua bidang

24.10

BAB 24

pertahanan keamanan

6. Sistem nilai Individualisme Individualisme dalam naungan negara kesejahteraan

Kolektivisme

7. Tujuan ekonomi Kemakmuran,Survival of the fittest

Kemakmuran lewat pengaturan pemerintah

Kemakmuran lewat mekanisme diktator

Source : Soeharsono Sagir

Jika diukur dengan tolak ukur sistem, Indonesia jelas berbeda dengan negara lain seperti AS, Swiss, Australia dan Jepang. Roser & Roser menggolongkan Indonesia sebagai a nation of laissez faire karena penegakan hukum yang lemah dan birokrasi yang amburadul seperti KKN. Di sisi lain, dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman pembangunan nasional maka sistem ekonomi yang dianut Indonesia ialah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)

Implementasi nilai Pancasila pada sistem ekonomi direfleksikan dengan tolak ukur sebagai berikut

Tabel 1.2

Sistem Ekonomi Pancasila

No. Tolak Ukur (parameter)

Penjelasan

1. Motivasi Individualis dan kepentingan bersama

2. Sarana Penggerak

Sistem ekonomi dengan pengendalian pemerintah yang menuju efisiensi ekonomi pasar

3. Pemilikan faktor produksi

Kepemilikan perorangan yang dibatasi norma dari sejumlah kepentingan publik, kepemilikan publik dan kepentingan komunal

4. Peran swasta Tidak ada pembatasan selama tidak terkait dengan produksi esensial bagi negara dan menguasai hajat hiduo orang banyak

5. Peran pemerintah

Pemerintah wajib campur tangan atas kemungkinan eksternalitas negatif, kegagalan pasar, ketimpangan ekonomi maupun kesenjangan sosial

6. Sistem nilai Berdasarkan tanggung jawab moral dan sosial

7. Tujuan ekonomi

Memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan untuk menuju

24.11

BAB 24

pertumbuhan yang diimbangi semangat stabilitas dan pemerataan yang dijelaskan dalam Trilogi Pembangunan Nasional

Sumber : Soeharsono Sagir

Tabel 1.3

Aktualisasi Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut para Ahli Ekonomi

Sila Emil Salim Mubyarto Sumitro Djojohadikusumo1. Mengenal etika dan

moral agamaRoda ekonomi digerakkan rangsangan ekonomi, sosial dan moral

Ikhtiar untuk senantiasa hidup dengan Tuhan YME

2. Titik berat pada nuansa manusiawi dalam menggalang hubungan ekonomi untuk pengembangan masyarakat

Ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai dengan asas persamaan dan kemanusiaan

Ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam kehidupan masyarakat

3. Membuka kesempatan dan perlindungsn ekonomi secara adil bagi semua pihak terlepas dari kedudukan, suku, agama dan daerah

Nasionalisme dan isu kepentingan nasional menjadi jiwa atas setiap kebijakan ekonomi

Pola kebijakan dan cara penyelenggaraan perekonomian tidak sampai menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa

4. Bermuara pada pelaksanaan demokrasi ekonomi dan politik

Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan mewakili bentuk paling konkret dari usaha bersama

Rakyat berperan dan punya partisipasi aktif dalam usaha pembangunan

5. Memberi warna egalitarian dan sosial equity dalam proses pemangunan

Imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi daerah otonom

Pola pembagian hasil prodiksi lebih merata antargolongan, daerah, kota-desa

Sumber : Soeharsono Sagir

24.12

BAB 24

Dalam perekonomian yang berasas Pancasila, keseimbangan pasar dibentuk atas harmonisasi antara permintaan penawaran. Social harmony diharapkan terwujud dengan jalan menjiwai Asas Kekeluargaan. Sumber daya nasional adalah milik bangsa dan negara. Pemanfaatan sumber daya nasional bersifat tripartit karena melibatkan masyarakat umum, BUMN dan swasta. Aset produktif digulirkan melalui badan usaha yang berstatus koperasi saja. Aset nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak jelas dikuasai oleh negara. Contoh sederet affirmative action yang ditempuh dalam kebijakan yakni:

1. Anak yatim-piatu, orang terlantr dan fakir miskin dipelihara oleh negara

2. Setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak3. Pelaku UMKM diistimewakan secara hukum melalui positive

discrimination

D. Reformasi Sistem Ekonomi Pancasila

Reformasi ekonomi mempunyai tujuan ganda yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sekaligus menghapus berbagai ketidakadilan serta ketidakpastian ekonomi yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasrkan Pancasila. Selain efisiensi, keadilan dan ketidak- pastian pembangunan nasional harus berkelanjutan (sustainable) yakni tidak boros dalam pendayagunaan sumber daya alam yang memberikan nikmat berlebih pada generasi sekarang tetapi mengancam kepentingan generasi berikutnya. Sistem Ekonmi Pancasila telah termaktub dalam GBHN 1998 adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berisi 7 butir Paradigma sebagai berikut :

1. Harus menyumbang pada terciptanya ketahanan ekonomi nasional yang kukuh dan tangguh

2. Harus mengandung sikap dan tekad kemandirian dalam diri manusia, keluarga dan masyarakat Indonesia

3. Perekonomian nasional harus dikembangkan ke arah perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi

4. Demokrasi ekonomi harus diwujudkan untuk memperkukuh struktur usaha nasional

24.13

BAB 24

5. Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah kegiatan ekonomi rakyat; koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha

6. Kemitraan usaha yang dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan harus ditumbuh kembangkan

7. Usaha nasional harus dikembangkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi pasar terkelola dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta nasionalisme yang tinggi

Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI). Dalam SENI masyarakat bangsa yang beraneka ragam corak kehidupannya, berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi akan tercapai jika seluruh masyarakat mematuhi aturan main keadilan ekonomi yang bersumber pada setiap sila Pancasila (Subandi 2011: 23-24)

1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh stimulan ekonomi, sosial dan moral

2. Seluruh masyarakat bertekad untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak memberikan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial

3. Seluruh pelaku ekonomi yakni produsen, konsumen dan pemerintah harus selalu bersemangat nasionalistik

4. Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonmi masyarakat.

5. Upaya kesinambungan antara perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi serta partisipasi daerah secara aktif melalui otonomi daerah

E. Pelaku Ekonomi Indonesia

Dalam kaidah penuntun GBHN 1998, yang dimaksud pelaku ekonomi adalah aparatur perekonomian negara atau aparatur ekonomi negara sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 200 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), pada tahun 200-2001 memasukkan pemberdayaan

24.14

BAB 24

BUMN dan BUMD dalam pembangunan dan pembangunan politik melalui penyelenggara negara

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila ada tiga komponen pelaku ekonomi yaitu

Pemerintah yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Dimana seluruh modalnya dimiliki oleh negara/daerah atau sebagian besar ( >51%) dimiliki negara/daerah yang memiliki tiga fungsi public purpose, public ownership, dan public control. Hal tersebut diatur oleh UU No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk BUMN dapat diklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 1.4Bentuk-bentuk BUMN

Aspek Tinjauan Perusahaan Jawatan-IBW- Governmental Agency

Perusahaan Umum-UU PRP 1960- Public Coorporation

Perseroan-KUHD- Government/State Company

Tujuan Usaha Public service Public service dan profit seimbang/kondisional

Profitable

Status Hukum Bukan badan hukum dan bagian dari departemen

Badan hukum dan berdiri sendiri (otonom)

Badan hukum (KUHD) dan berdiri sendiri

Penguasaan, Pengurusan, dan Pengawasan

Pemerintah Tidak langsung (komisaris), direksi diangkat pemerintah, akuntan negara (BPKP)

Pemilikan saham, direksi (RUPS) dan dewan komisaris dan RUPS

Kekayaan dan Permodalan

Pemerintah (APBN) Kekayaan negara yang dipisahkan/modal dasar

Kekayaan negara yang dipisahkan/modal dasar

Status Kepegawaian PNS Pegawai perusahaan negara (UU tersendiri)

Pegawai perusahaan swasta biasa

Ruang Lingkup Usaha

Public utility yang bersifat vital dan strategis

Usaha-usaha penting Public utility service

Seperti perusahaan swasta biasa

Perusahaan swasta maupun multinasional diwakili Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

24.15

BAB 24

Kelompok masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Koperasi

F. Peranan Aparatur Perekonomian Indonesia

Pada sistem ekonomi pancasila para pelaku atau aparatur ekonomi memiliki peran, tujuan serta ruang lingkupnya

a) Peranan BUMN Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 BUMN memiliki tujuan yaitu :

1. Memberikan sumbangan perkembangan ekonomi negara dan penerimaan negara

2. Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa

bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat

dilaksanakan sektor swasta dan koperasi5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat

melengkapi swasta dan koperasi6. Membimbing sektor swasta khususnya pengusaha golongan

ekonomi lemah dan sektor koperasi7. Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program dan

kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunanb) Peranan BUMS

Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.

1. Membantu meningkatkan produksi nasional.2. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.3. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.4. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.5. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.6. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.7. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

24.16

BAB 24

c) Peranan KoperasiKoperasi memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya

4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi sendiri dalam Ketetapan MPR dijelaskan bahwa “Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah”. Seperti yang kita pahami bahwa pengembangan koperasi telah cukup berhasil. Namun, dibandingkan dengan aparatur perekonomian lainnya koperasi jauh tertinggal dibawahnya. Ketertinggalan koperasi ditinjau dari dua faktor penghambat yaitu :

Faktor internal, yang meliputi profesionalitas pengelolaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan permodalan

Faktor eksternal, meliputi iklim politik ekonomi nasional yang kurang kondusif bagi perkembangan usaha kecil dan menengah termasuk koperasi (deregulasi yang kebablasan)

24.17

BAB 24

Daftar Pustaka :

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Lindblad, Thomas. 2002. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

McCawley. Peter. 1982, Bulletin of Indonesian Economic Studies,Vol.XVIII, No. 1, p. 108

Mubyarto, 1988. Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia

Nurseto, Tejo. 1998. Sistem Ekonomi Indonesia. Jakarta : Elearning

Gunadharma

Rintuh, Cornelis. 1995. Perekonomian Indonesia Edisi I. Yogyakarta :Liberty

Sagir, Soeharsono. 2009. Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kencana

Subandi. 2011. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung : Alfabeta

Swasono, Sri Edi, 1985. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakrta: UI-

Press

Zanden, J.L. van, dan Daan Marks. 2012. Ekonomi Indonesia: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan. Jakarta: Kompas

24.18