Kelompok :

• Cecep Sulaeman

• Dini Fitria Ningsih

• LeniMaryanika

• Lukman Ilman Nurhakim

• Nadila Hardiani

Federasi :

1. Pemerintah Federal (atau Persemakmuran) merupakan pemerintahnasional Australia. Pemerintah ini menerapkan hukum yang dibuat oleh Parlemen Persemakmuran.

2. Negara Bagian Australia (New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia dan Tasmania) dan Teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan, sekolahumum, jalan dan lalu lintas, rumah sakit umum, perumahanumum, dan peraturan bisnis.

3. Pemerintah lokal dapat berbentuk kota, dewan kota, atau shire. Mereka bertanggung jawab untuk perencanaan kota, persetujuanbangunan, jalan lokal, parkir, perpustakaan umum, toilet umum, air dan selokan, pembuangan sampah, hewan peliharaan danfasilitas umum

Monarki Konstitusional

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II

dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk

Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk

mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi

berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam

hampir semua urusan.

Australia memiliki undangundang dasar tertulis. UUD Australia

merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup

hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah

negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang

tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi

prinsip pemerintah yang bertanggungjawab. Di negara bagian, Ratu

diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara bagian.

Parlementer

Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisidemokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannyamencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum danganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorongperubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secarapopuler dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

• Legislatif Parlemen Australia yang terdiri atas gubernur

jenderal, senat, dan dewan perwakilan.

• Ekekutif Dewan eksekutif federal yang terdiri atas gubernur

jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, (PM

dan para menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak akan

menolak nasihat-nasihat tersebut.

• KejaksaanMahkamah Agung Australia dan pengadilan-

pengadilan federl lainnya.

Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajibmemberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal ataunegara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung padadenda atau tuntutan pidana. Australia memiliki empat partai politikutama. Partai Buruh Australia (ALP), Partai Nasional, Partai Liberal , Partai Hijau Australia

Meskipun para komentator Australia mengamati bahwapemilihan umum semakin bersifat ‘presidensial’ dalam arti beberapametode kampanye Amerika telah digunakan, struktur dasar sistemAustralia cenderung menekankan posisi kebijakan daripadakepribadian perorangan politisi.

Seperti halnya di negara demokrasi lainnya, biaya kampanyepemilu dan sumber dana kegiatan politik menjadi isu di Australia. Sejak 1984, sistem pendanaan publik (dikelola oleh Komisi PemilihanUmum Australia) dan keterbukaan kampanye pemilihan umum telahditerapkan. Partai harus meraih sedikitnya 4 persen dari suara yang sah dalam pemilihan yang mereka ikuti untuk menerima dana publik.