OLEH KELOMPOK 2 X MIA A

Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 Republik Indonesia

Nama Sebagai

1. Fauzan Ardana2. Dian Novita3. Roes Ebara Gikami L.4. Tasya Pramasela5. Ega Chesa A.6. Putra Andhika7. Cathalina8. Shania

1. Moderator2. Pembicara I3. Pembicara II4. Pembicara III5. Pembicara IV6. Pembicara V7. Pembicara VI8. Notulen

Perkenalan Kelompok 2

KERANGKA UMUM UUD 1945

Bagian I

A. Hakikat UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia

UUD 1945 Merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik indonesia dan berkedudukan sebagain konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Memuat berbagai aturan dasar yang mengatur hal-hal penting dalam penyelengaraan negara sebagai implementasi dari norma norma dasar yang terkandung. Hal hal tersebut menjadi substansi sebuah konstitusi. Berikut adalah hal hal penting yang ada di dalam sebuah konstitusi.

1. Pernyataan mengenai gagasan politik, moral, dan keagamaan

Pada umumnya, pernyataan ini menjadi jiwa dari sebuah konstitusi yang di muat di pembukaan konstitusi, sehingga konstitusi sebagian besar memuat pernyataan pengakuan terhadap Tuhan dan pernyataan keadilan, kebebasan, persamaan serta kesejahteraan umum akan di jamin oleh konstitusi

2. Ketentuan mengenai Struktur organisasi Negara

Fungsi konstitusi salah satunya adalah sebagai pembatas kekuasaan negara. Oleh karena itu, konstitusi membuat ketentuan ketentuan tentang pembagian kekuasaan negara yang baik kepada badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain lain

3. Ketentuan mengenai HAM

Pada umumnya, konstitusi juga memuat ketentuan ketentuan yang menjamin dan melindungi hak hak asasi warga negaranya, karena warga negaranya adalah manusia.

4. Ketentuan mengenai prosedur mengubah undang undang dasar

Dalam konstitusi dicantumkan pula ketentuan mengenai syarat dan prosedur mengubah konstitusi tersebut. Hal ini agar konstitusi dapan menyesuaikan perkembangan zaman

5. Larangan mengubah sifat tertetu dari undang undang dasar

Beberapa konstitusi memuatadannya larangan mengubah bagian tertentu dari konstitusi yang bersangkutan. Pada umumnya, hal ini terjadi karena para penyusun konstitusi ingin mencegah terulangnya kembali masalah yang baru di atasi. Contohnya munculnya ditaktor

Hal hal penting tadi adalah substansi yang ada di dalam konstitusi. Substansti memiliki makna kata sifat pokok. Adapun sifat pokok dari UUD 1945 adalah pancasila sebagai dasar negara yuridis bagi pelaksanaan dan kelangsungan NKRI. Substansi konstitusi negara Indonesia adalah naskah yang merupakan kerangka dan tugas tugas pokok dari badan pemerintahan negara indonesia serta menentukan pokok kerja tersebut berdasarkan pancasila.Pancasila dan UUD 1945 mempunyai keterkaitan yang erat. Pancasila merupakan dasar Negara Kita, sedangkan UUD Merupakan Konstitusi Negara kita. Dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi, hal tersebut membuat isi norma hukum tidak boleh bententangan dengan dasar negara, norma ini merupakan cita cita negara. Adapun konstitusi merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara.

1. Hal hal yang bersifat umum, seperti aturan mengenai kekuasaan dalam negara dan identitas identitas negara.

2. hal hal yang terkait dengan lembaga lembaga negara, baik itu hubungan antar lembaga, fungsi, tugas, hak maupun kewenangannya

3. Hal hal yang menyangkut hubungan antara negara dan warga negara

4. Konsepsi / cita cita negara dalam berbagai aspek kehidupan.

5. Hal hal yang mengenai perubahan undang undang dasar

6. Ketentuan peralihan transisi

UUD 1945 Berada dalam kelompok Staats ground gesertz atau bisa di sebut aturan dasar/ pokok negara. Selain UUD 1945 ada juga yang termasuk Staats ground gesertz yaitu konvensi. Hal hal yang dimuat UUD 1945 selaku Konstitusi NKRI disebutkan di samping

Aturan aturan yang ada di slide sebelumnya, masih bersifat umum dan secara garis besar. Dalam konstitusi indonesia diatur mengenai mekanisme pelaksanaan demokrasi pancasila. Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang di jelaskan dalam UUD 1945 alenia IV. Adapun yang di sebut konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang di selengarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi ada beberapa batasan agar kekuasaan tersebut tidak di salah gunakan oleh mereka yang memerintah. Undang undang dasar mempunyai fungsi khusus serta merupakan manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati rakyat dan pemerintah. Ada dua hal yang memuat gagasan konsitusionalisme berciri dua hal sebagai berikut.

1. Isi UUD adalah membatasi kekuasaan negara dan penyelengara pemerintah

2. Isi UUD memberikan jaminan kebebasan dan hak asasi warga negara

Menurut UUD 1945 terdapat beberapa lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu lembaga eksekutif yang dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden bersama dengan para memtri membuat cabinet, lembaga alegislatif yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, serta lembaga yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, juga terdapat lembaga lain seperti Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga-lembaga yang tidak bisa saling mengintervensi karna hubungan antar lembaga bersifat checks and balances, sehingga diharapkaan tercipta kehidupan negara yang demokratus.Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga saat ini setiaknya telah berlaku beberapa konstitusi yang menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ditampilkan di slide berikutnya

1. Undang undang dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Pada tahap ini pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi dalam 2 periode.1. Periode 18 Agustus 1945-14 November 1945

Bentuk negara : negara kesatuanBentuk pemerintahan: republicBentuk cabinet : presidensial

2. Periode 14 November 1945-27 desember 1949Bentuk negara : negara kesatuanBentuk pemerintahan : republikBentuk cabinet : kabinet parlementer

Adapun sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut.3. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea.4. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, serta 4 pasal

aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.5. Penjelasan resmi UUD 1945

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ( 27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut.

Bentuk negara : negara federasi/serikatBentuk pemerintahan : republicBentuk kabinet : parlementer

Adapun sistematika dari Konstitusi RIS adalah sebagai berikut.

1. Mukadimah terdiri dari 4 alinea.2. Batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 197 pasal.3. Lampiran.

3. Undang Undang dasar sementara 1950 (17 agustus 1950 -5 juli 1959

Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk kabinet adalah sebagai berikut.

Bentuk negara : negara kesatuanBentuk pemerintahan : republikBentuk kabinet : parlementer

Adapun sistematika UUDS 1950 adalah sebagai berikut.1. Mukadimah terdiri dari 4 alinea, akan tetapi rumusannya tidak sama

dengan UUD 1945.2. Batang tubuhnya terdiri dari 6 bab dan 146 pasal.3. Tidak ada penjelasan.

4. UUD 1945 ( 5 juli – sekarang )

Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Oleh karna itu, tidak mungkin lagi mempertahankan UUDS 1950 yan menggunakan demokrasi liberal. Sehingga, pada 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekret yang salah satu isinya adalah kembali menggunakan UUD 1945. Sejak saat itulah bangsa Indonesia kembali memakai konstitusi UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet adalah sebagai berikut.1. Bentuk negara : negara kesatuan2. Bentuk pemerintahan : republic3. Bentuk kabinet : presidensial

Pada tahun 1999, UUD 1945 mengalami amandemen dan berlangsung hingga 4 kali.

B. Amandemen UUD 1945

Setelah membahas tentang UUD Sebagai konstitusi negara kita masuk ke amandemen UUD 1945. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak, bersifat teknis prosedural yang tidak mempengaruhi pemikiran Undang-Undang Dasar.

Dalam UUD 1945 pasal 37 menjelaskan tentang tata cara perubahan yang secara garis besar adalah perubahan UUD 1945 bisa dilakukan jika sedikitnya dihadiri 1/3 anggota MPR. Sedang untuk keputusan diambil jika disetujui sedikitnya 2/3 anggota MPR. Ketentuan tersebut tentu memberi konsekwensi yang luas di MPR. Sebab, jika ada fraksi yang menguasai lebih dari dua pertiga kursi MPR yang mengatakan tidak setuju, maka kesepakatan akan sulit dicapai.

Alasan Amandemen

Pada awal ditetapkanya UUD 1945 sudah banyak terdapat penyelewengan kekuasan baik pada masa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Bahkan pada masa orde baru, hanya merekalah (para pemimpin) yang boleh menafsirkan UUD 1945 hanya mereka sendiri, sementara MPR hanya tinggal mengesahkannya saja. Contoh pada pasal 6 dan7 UUD 1945 yang berubah menjadi presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara mufakat, dan calonnya harus tunggal. Hasilnya, Soeharto berhasil menjadi presiden selama  kurang lebih 35 tahun. Berawal dari situlah perubahan UUD 1945 dimulai. Berbagai alasan dapat dikemukakan dalam perubahan tersebut, diantaranya akan ditampilkan di slide berikutnya

1. Secara filosofis

Pertama karena UUD 1945 adalah momen opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskanya konstitusi ini. Setelah beberapa tahun kemudian pasti terdapat berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut tentu belum terdapat didalam UUD 1945 karena pada saat itu perubahan belum nampak.

Kedua sesuai dengan kodrat manusia bahwa manusia tidak ada yang sempurna jadi, semua yang dikerjakannya pasti ada kesalahan dan kekurangannya.

2. Aspek historis

Karena awalnya pembuatan UUD 1945 bersifat sementara, sebagaimana yang dinyatakan oleh ir.Soekarno, dalam rapat pertama tanggal 18 agustus 1945, yang menyatakan. “…tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa undang-undang dasar yang kita buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah undang-undang dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalan suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna …”. Dari ungkapan Soekarno tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan tergesa-gesa.

3. Secara subtansif

UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal ini dapat diketahui antara lain; pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai pemeriksaan dan keseimbangan, sehingga  UUD 1945 biasa disebut eksekutif yang berat dimana presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif; kedua, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sederhana, umum, bahkan tidak jelas sehigga menimbulkan multitafsir; ketiga, UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat atau iktikad baik orang yang menjadi penyelenggara Negara. Ini dapat dilihat dari bunyi penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa “yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara …”; keempat, UUD 1945 terlalu banyak memberi atribut kewenangan kepada masalah-masalah penting dalam UU seperti tentang lembaga-lembaga Negara, HAM, kekuasaan kehakiman, pemerintahan daerah, dan sebagainya.

4. Secara yuridis

Para perumus UUD 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lalukan ketika UUD 1945 tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Hal tersebut dapat ditinjau bahwa mereka (perumus UUD 1945) membuat pasal tentang perubahan didalam UUD 1945, yaitu pasal 37.

Amandemen I, II, III Dan IV

1. Amandemen Pertama

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. perubahan itu meliputi pasal-pasal 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20,dan 21. Karena pasal-pasal ini yang berkaitan dengan kekuasaan presiden yang sangat besar. Untuk itu, prioritas pertama adalah mengurai dan membatasi kekuasaan presiden.

2. Amandemen Kedua

Perubahan kedua ini dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2000. Perubahan kedua UUD 1945 antara lain diarahkan untuk memperteguh otonomi daerah, melengkapi pemberdayaan DPR, menyempurnakan rumusan HAM, menyempurnakan pertahanan dan keamanan Negara, dan melengkapi atribut Negara.

3. Amandemen Ketiga

Sidang tahunan MPR yang berlangsung 1-9 November 2001 telah menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945  terhadap 3 bab, 23 pasal, dan 64 ayat ketentuan undang-undang dasar. Perubahan ketiga ini antara lain diarahkan untuk menyempurnakan pelaksaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, mengantur pendakwaan/ tuduhan terhadap presiden dan/ atau wakil presiden membentuk lembaga DPD, mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

4. Amanedemen Keempat

Sidang tahunan MPR 2002 yang berlangsung 1-11 Agustus 2002. Perubahan keempat UUD 1945 juga melengkapi kekurangan peraturan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 yang telah diputuskan dalam perubahan ketiga (tahun 2001), dengan menembahkan ayat 3.

Dari beberapan amandemen yang telah disebut kan adapun tujuan amandemen yang akan ditampilkan di slide berikutnya

Tujuan Amandemen

Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan Negara, kedaulata rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya dikenal dengan NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. 

C. Sistematika UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci

Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi yang mempunyai syarat antara lain:

1. Adanya kesatuan subjek2. Adanya kesatuan asas kerohanian3. Adanya kesatuan daerah4. Adanya kesatuan waktu

Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang mencakup:

5. Dasar-dasar negara yang dibentuk6. Cita-cita kerohanian7. Asas politik negara8. Tujuan negara9. Ketentuan diadakannya UUD.

Terdapat 21 bab dengan 73 pasal dan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan di bagian pasal UUD 1945.

Slide berikutnya akan menampilkan rincian setiap bab dalam UUD 1945

Pasal Pasal UUD 1945

Rincian Setiap bab dalam UUD 1945

1. Bab I: Bentuk dan Kedaulatan2. Bab II: Majelis

Permusyawaratan Rakyat3. Bab III: Kekuasaan

Pemerintahan Negara4. Bab IV: Dewan Pertimbangan

Agung (bab ini dihapus)5. Bab V: Kementrian Negara6. Bab VI: Pemerintahan Daerah7. Bab VII: Dewan Perwakilan

Rakyat8. Bab VIIA: Dewan Perwakilan

Daerah9. Bab VIIB: Pemilihan Umum10. Bab VIII: Hal Keuangan11. Bab VIIIA: Badan Pemeriksa

Keuangan

12. Bab IX: Kekuasaan Kehakiman13. Bab IXA: Wilayah Negara14. Bab X: Warga Negara15. Bab XA: Hak Asasi Manusia16. Bab XI: Agama17. Bab XII: Pertahanan dan

Keamanan Negara18. Bab XIII: Pendidikan dan

Kebudayaan19. Bab XIV: Perekonomian

Nasional dan Kesejahteraan Sosial

20. Bab XV: Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

21. Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar

D. Penjelasan isi Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan di atas UUD itu sendiri. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 juga tidak dapat diubah-ubah karna merupakan visi atau jiwa dari proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai hubungan sebab akibat. Apabila pembukaan UUD 1945 diubah,maka sama saja membubarkan proklamasi dan sama artinya dengan membubarkan b.angsa indonesia.

Pembukan UUD 1945 terdiri dari empat alinea.Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Selain itu, akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara indonesia, selama kita masih setia terhadap negara proklamasi 17 agustus 1945 serta menghargai hasil nilai-nilai perjuangan bangsa indonesia.Penjelasan Peralenia akan dipaparkan di slide berikutnya

1. Alinea Pertama

Bunyi : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”

Dalam alinea pertama ini mengandung makna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini artinya bangsa indonesia menghargai hak bangsa, kata “segala bangsa” menandakan bahwa bangsa indonesia membuka hubungan dengan setiap bangsa lain serta tetap mengutamakan dan menegakkan kemerdekaan sesama bangsa. Inilah ciri khas bangsa indonesia, selalu memperhatikan kepentingan bersama

Kata “sesungguhnya” menegaskan bahwa kemerdekaan memang sudah menjadi hak segala bangsa yang harus diwujudkan,karena jika tidak maka bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Pada alinea pertama ini terkandung adanya nilai-nilai hidup yang asasi bagi manusia, dijelaskan di samping

1. Setiap manusia dan atau dalam kestuan bangsa berhak untuk merdeka, hal ini merupakan hak asasi bagi manusia yang menuntut untuk dipenuhi. Dan dengan meletakkan tekanannya terhadap hak kemerdekaan bangsa, berarti penolakan terhadap paham individualisme

2. Adanya kesadaran bagi bangsa indonesia tentang kenyataan hukum kodrat manusia itu sendiri dinilai atas dasar keadilan yang merupakan tuntutan mutlak hati nurani dalam kehidupan sehari-hari.

3. Adanya kesadaran bagi bangsa indonesia tentang hukum etik, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai manusiawi yang berlaku dalam hidup bersama serta tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dari alinea ini kita juga dapat menyimpulkan kandungan adanya dalil subjektif maupun dalil objektif. Maksud dari dalil objektif adalah adanya pernyataan yang berkaitan dengan penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini bersifat universal, artinya berlaku pada segala bangsa bukan hanya bangsa indonesia. Adapun yang dimaksud dalil subjektif adalah hal tersebut menjadi aspirasi bangsa indonesian sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Hal ini juga menegaskan tugas dan kewajiban setiap bangsa indonesia untuk berjuang melawan segala bentuk penjajahan serta mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

2. Alinea Kedua

Bunyi: “Dan perjuangan pergerakankemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil,dan makmur.”

Dalam alinea kedua ini mengandung makna bahwa dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, selain merupakan dakwaab terhadap penjajahan juga mewujudkan hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib atas kekuatan sendiri yang pada akhirnya dapat terwujud,melalui kalimat’. . . telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa . . .”dan seterusnya.

Dua hal tersebut merupakan inti pokok alinea kedua. Namun yang paling pokok adalah adanya cita-cita untuk mengisi kemerdekaan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, dengan bekal bersatu dan dengan cara berdaulat, yang kemudian perwujudannya dilaksanakan dalam bentuk pembangunan

Berdasarkan alinea kedua ini, dapat diambil kesimpulan adanya kewajiban moral bagi warga negara sebagai pewaris dengan menunjukkan adanya dua hal disamping.

1. Menerangkan berhasilnya perjuangan bangsa indonesia dalam menggakkan kemerdekaan negara indonesia sebagai negara nasional. Oleh karena kemerdekaan indonesia merupakan hasil perjuangan, maka ada kewajiban moral bagi pewaris untuk menjaga terpeliharanya hal tersebut.

2. Adanya cita-cita untuk mengisi kemerdekaan setelah dicapai dengan perjuangan, yaitu untuk membangun indonesia yang merdeka. Harus bersatu mencapai masyarakat adil dan makmur dengan jalan berdaulat. Hal ini kewajiban moral juga bagi semua warga negara terutama para pemimpin untuk melaksanakannya.

3. Alinea Ketiga

Bunyi:“atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur , supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.Seperti yang bisa dilihat dari alinea tersebut, rakyat indonesia secara formal menegaskan bahwa negaranya sudah merdeka, dan alinea ini mengandung isi yang sama dengan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, yaitu ”pernyataan indonesia merdeka”

Alinea ketiga merupakan rangkaian hubungan dari alinea pertama dan kedua yang menceritakan mengenai proses perjuangan bangsa indonesia sampai terwujudnya kemerdekaanDan kalimat “atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” menegaskan bahwa kemerdeaan indonesia dicapai karena Tuhan Yang Maha Esa, bukan semata-mata perjuangan bangsa indonesia

Sebenarnya pembukaan UUD 1945 alinea pertama, kedua, dan ketiga tidak mempunyai hubungan organik dengan undang-undang pada dasarnya, hanya menggambarkansituasi terbentuknya negara Indonesia

Di alinea ini, juga menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan bangsa indonesia bahwa kemerdekaan dapat diraih karena rahmat Tuhan

2. Adanya kesadaran bagi bangsa indonesia mengenai hukum Tuhan, bahwa hal-hal diluar jangkauan manusia dapat terjadi atas dasar aturan tuhan itu sendiri

3. Pernyataan bangsa indonesia untuk menentukan cara hidupnya sendiri secara bebas.

4. Alinea Keempat

Bunyi:“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesiadan seluruh tumpah darah indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesiaAlinea keempat memiliki inti pokok mengenai pembentukan pemerintahan Indonesia. Adapun isi pokok alinea keempat ditampilkan di slide berikutnya

1. Tentang tujuan negara

A. Kalimat “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesiadan seluruh tumpah darah indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa..” kalimat ini berfungsi sebagai dasar politik dalam negara Indonesia

B. Kalimat “...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” memiliki fungsi yang menjelaskan bahwa dasar politik luar negeri Indonesia yaitu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, oleh karena itu politik indonesia disebut dengan politik bebas aktif

2. Tentang ketentuan diadakannya undang-undang

3. Tentang membentuk negara

Kalimat “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara indonesia..” memuat suatu fungsi yang mengharuskan diadakannya undang-undang dasar yang menjadi sumber hukum di Indonesia

Pada kalimat “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat...” kalimat ini menyatakan bahwa susunan negara Indonesia adalah republik, dan kekuasaan ditangan rakyat

4. Tentang Filsafat Negara

Pada kalimat “...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” mencantumkan bahwa filsafat negara indonesia adalah pancasila.

POKOK POKOK PIK IRAN DALAM PEMUKAAN UUD 1945

Bagian II

Kita masuk ke Bagian 2. bagian ini, memuat sedikit hal mengenai Pokok Pokok Pikiran UUD 1945

Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah di samping

1. Pokok pikiran Pertama: “Negara-begitu bunyinya–melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk berdasar atas persatuan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam Pembukaan ini, diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Pokok pikiran Kedua : “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi social bagi seluruh rakyat”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan social. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh Negarabagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dankewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social dalam kehidupan masyarakat.

Lanjutan Pokok pikiran di atas ada di slide berikutnya

3. Pokok Pikiran Ketiga4. Pokok Pikiran Keempat

“Negara yang berkedaulatan rajyat berdasar atas kerakyatan dan permisyawaratn/perwakilan”. Oleh karena itu, sisten negara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratn/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat “masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, UUD 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Lanjutan Pokok Pikiran

TERIMA KASIH, MOHON MAAF JIKA ADA PERKATAAN KAMI YANG

KURANG BERKENAN DI HATI ANDA

Atas Perhatiannya

1. Hukum dasar tertulis negara kesatuan republik indonesia dan berkedudukan sebagai Konstitusi negara adalah

2. Apa itu amandemen?3. Ada berapa bab di pasal pasal uud 1945?

1. UUD 19452. . Amandemen adalah perubahan

konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak, bersifat teknis prosedural yang tidak mempengaruhi pemikiran Undang-Undang Dasar. / perubahan konstitusi yang bersifat prosedural dan tidak mempengaruhi Undang Undang dasar