Upload
sri-rahayu
View
66
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Peran IA Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikDanang Suryatmodjo
According to Transparency International Indonesia sit in 88th position out of 167 countries with Corruption Index of 36.
As we can see in this picture, most of countries in the world has CPI under 60. The yellow part showed countries with CPI more than 80
Problem
Problem
How to Prevent Coruption? • Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan
pengendalian intern (Tuanakotta : 2007). • fraud sering terjadi apabila pengendalian intern tidak ada atau
lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif (Amrizal : 2004) .
• Salah satu cara dalam mengurangi risiko fraud dalam organisasi adalah dengan cara mengimplementasikan pengendalian intern (Rothberg : 2012).
• Dalam penelitiannya menyatakan penilaian tingkat penerapan pengendalian intern dapat memperkirakan tingkat fraud di organisasi (Janvrin : 2003).
SPI di Indonesia• Pengendalian intern di pemerintah yang dikenal sebagai SPIP sudah di
wajibkan mulai tahun 2008 dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.60/2008
• Pasal 2, yang menyatakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri dan pimpinan daerah diwajibkan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
• Dalam Pasal 47, Menteri bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya.
• Instruksi Presiden Nomor 4 thn 2011 juga mewajibkan seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah untuk mempercepat penerapan SPIP yang efektif untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang berkualitas.
• Tujuan Pengendalian Intern untuk mengarahkan seluruh anggota organisasi untuk melakukan sesuatu yang benar dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut
Implementasi SPI di Indonesia
Sumber : IHSP BPK 2015
Hambatan SPI• Pejabat pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam
menyajikan laporan keuangan (digolongkan dalam kelemahan pengendalian intern unsur penegakan nilai integritas dan kepemimpinan yang kondusif);
• Tupoksi belum di laksanakan sesuai dengan ketentuan (digolongkan dalam kelemahan pengendalian intern unsur pembentukan dan pelaksanaan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan);
• Banyak Pegawai yang Belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku(digolongkan dalam kelemahan pengendalian intern unsur komitmen terhadap kompetensi);
• Lemahnya melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan(digolongkan dalam kelemahan pengendalian intern unsur pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang tepat);
• Kurangnya kordinasi dengan pihak-pihak terkait(digolongkan dalam kelemahan pengendalian intern unsur kordinasi dengan pihak terkait);
• Kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.
Peran IA• Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Hiro Tugiman
(2002); Leung, et al (2002); dan Zumriyatun Laila (2011) menyatakan bahwa internal audit memang memiliki peran dalam penerapan pengendalian internal
• To enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight.
• Efektifitas Kinerja IA diukur dari :• Risk• Efesiensi dan efektifitas operasi• Value added
IA Pemerintah Indonesia• IA APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)• APIP BPKP, Inspektorat Pemda, Inspektorat K/L• Hasil Penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah per 31 Desember 2014 (IACM):• 404 APIP atau 85,23% berada pada Level-1, • 69 APIP atau 14,56% Level-2, • 1 APIP atau 0,21% yang berada pada Level-3. Untuk itu diharapkan seluruh APIP telah berada pada Level-3 pada tahun 2019, sesuai dengan target RPJMN 2015-2019
Internal
Eksternal
IACM Level 3 (2019)
SPIP Level 4 (2019)
Manajemen Risiko Level 3 (2019)
RPJMN 2014-2019
IACM
14
SPIP
PemantauanPengendalian
Intern
Informasi & Komunikasi
Kegiatan Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan BerkelanjutanEvaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
UNSUR SPIP
Pembinaan Sumber Daya ManusiaPengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas AsetPenetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan FungsiOtorisasi Transaksi dan Kejadian PentingPencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber DayaAkuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDMPendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai KebutuhanKepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap KompetensiPenegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang EfektifHubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43
KARAKTERISTIK TINGKAT MATURITAS SPIPTingkat Karakteristik SPIP
Belum AdaK/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
RintisanAda praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
Berkembang
K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Terdefinisi K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Terkelola dan Terukur
K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
OptimumK/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer
MR Pemerintah Indonesia
Evaluasi Maturitas MR
Tingkat “Define”• Tingkat Kematangan Defined adalah kondisi penerapan manajemen risiko dimana
perusahaan telah memiliki kebijakan dan proses manajemen risiko yang formal. • Adanya keseragaman dalam proses manajemen risiko di seluruh unit perusahaan. • Proses manajemen risiko didokumentasikan. • Unit dan pemilik risiko menggunakan proses manajemen risiko yang telah
dirancang, yang meliputi identifikasi peristiwa risiko, pengukuran risiko, aktivitas pengendalian, pengkomunikasian, dan pemantauan risiko.
• Manajemen berkomitmen untuk mengelola proses manajemen risiko melalui koordinasi lintas fungsi dan lebih memperkuat dokumentasi pengendalian.
• Adanya mekanisme verifikasi untuk meyakinkan kebijakan diikuti dan proses terlaksana sebagaimana diinginkan.
• Laporan yang akurat, dan metodologi yang mendukung, • menambah kejelasan akuntabilitas manajemen risiko. • Sistem sudah dibangun dan relatif lebih stabil dan akurat• Peran dan tanggung jawab telah didefinisikan di seluruh organisasi