PENGERTIAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan   

Istilah pemerintah (Government) dapat dibedakan dengan    pemerintahan (governing). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Pemerintah berarti Lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan Negara dengan rakyatnya. Sedangkan Pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur Negara dengan rakyatnya. Pemerintah dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Negara

Dalam organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara meliputi badan eksukutif, legislative, dan yudikatifAdalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri dari Presiden, wwkil presiden, dan para menteri (kabinet)

b. Sector swasta      yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi system pasar, sperti: industri, perdagangan, perbankan, dan koperasi sector informal. Peranannya adalah meningkatkan produktifitas, menyerapk tenaga kerja, mengembangkan sumber penerimaan Negara, investasi, pengembangan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi nasional.  c. Masyarakat Madani     Kelompok masyrakat yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi. Dalam konteks kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintahan, pembangunan, dan pelayan public yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi. Masyarakat harus diberdayakan agar berperan aktif dalam medukung terwujudnya kepemerintahan yang baik. 

Aktor dalam Kepemerintahan     Dalam penyelenggaraan kepemerintahan disuatu Negara, terdapat 3 (tiga) omponen besar yang harus diperhatikan, karena peran dan fungsinya yang sangat berpengaruh dalam menentukan maju mundurnya pengelolaan Negara, yaitu:

  a. Negara dan Kepemerintahan     Yaitu merupakan keseluruha lembaga politik dan sector public. Peran dan tanggungjawabnya adalah dibidang hukum, pelayanan public, desentralisasi, transparansi umum dan Pemberdayaan masyrakat, penciptaan pasar yang kompetitif, membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level local, nasional, maupun internasional.

Pengertian kepemerintahan yang baik

( good governance )

Pengertian : Good governance mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan social. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, kepemerintahan yang baik berorientasi pada 2 (dua) hal  yaitu :

    Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu mengacu pada demokrasi dengan elemen: legitimacy, accountability, otonomi dan devolusi (pendelegasian wewenang) kekuasaan kepada daerah dan adanya mekanisme control oleh masyarakat.     Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

UNDP mendefinisikan governance sebagai Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dari definisi tersebut governance meliputi 3 (tiga) domain yaitu negara (pemerintah), dunia usaha (swasta) dan masyarakat yang saling berinteraksi. Arti good dalam good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya UNDP menetapkan karakteristik prinsip good governance sebagai berikut :

-Participation : Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan

-Rule of law : Kerangka hukum harus adil terutama hukum HAM

-Tranparency : Transparansi/keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi

-Responsiveness : Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders)

-Consensus orientation : Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.

-Effectiveness and effisiency : Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan sumber yang tersedia dengan baik

-Accountability : Pembuat keputusan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders

- Strategic vision : Para pemimpin dan publik harus mempunyai perpektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan.

Atas dasar uraian tersebut, maka ke tiga domain yaitu negara/pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat harus menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadi pergeseran peran stakeholders termasuk peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi peran yang telah ditetapkan perlu selalu dikaji ulang (review), agar fungsi peran dan peranan yang dilaksanakan memberikan konstribusi yang lebih berarti bagi stakeholders lain maupun pada proses pembangunan sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam prinsip-prinsip good governance. Studi tentang pelaksanaan good governane di setiap kota/kabupaten yang melibatkan peran dan peranan Pemerintah, swasta dan masyarakat akan memberikan implikasi yang sangat bermakna terhadap upaya peningkatan kondisi good governance.

Menurut Erna Witular (2005), bahwa salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengaturan perilaku/peranan yang dapat diterima sektor publik, swasta dan masyarakat, yaitu :

-Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

-Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan kecil, besar, koperasi, multinasional/nasional

-Masyarakat madani mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti agama, kelompok olahraga, kesenian dan lain-lain

Proses pembangunan yang bertumpu pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila subyek dan objek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saling bekerjasama dengan acuan/pedoman, persepsi dan indikator kemajuan pembangunan yang disepakati (konsensus) bersama. Konsep good governance melalui prinsip-prinsipnya harus dirancang agar seluruh objek dan subjek pembangunan terlibat secara langsung dalam proses pembangunan sesuai dengan peran dan peranannya, sehingga upaya peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan lebih optimal.

Tata Pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Dalam hal ini semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog agar pelaku memahi perbedaan di antara mereka.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan yang baik dengan

-Mengawasi sektor publik/pemerintah dan sektor swasta serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif,

-Terlibat dalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya sendiri dan masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat melalui pembentukan paguyuban-paguyuban, LSM yang berperan aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu penerapan prinsip-prinsip good governance mempunyai manfaat yang signifikan untuk perbaikan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karekteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good governance dalam praktek penyelenggaraan Negara dituangkan dalam … 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

Asas Kepentingan Umumadalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAMPAK PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan

Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan transparan (terbuka), apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Secara umum beberapa faKtor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak tarnsparan, sebagai berikut :

1. Pengaruh Kekuasaan2. Moralitas 3. Sosial Ekonomi 4. Politik dan Hukum

Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan akan berdampak pada :

    Rendahnya atau bahkan tidak ada kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah     Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-kebijkan yang dibuat pemerintah     Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan public     Jika warga Negara apatis, di tunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legeslatif, KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging     Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidak adilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.