PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia

KELOMPOK 4, KELAS XII-IPA 2 : 1. DAINTY UTAMI

2. FRISKA HUSNUL

3. MIRANTI

4. RAMADHANI SARDIMAN

5. RAUDATHUL MARDIAH

6. YONIKA ANABELLA

Pengertian Pemerintahan

SISTEM

PEMERINTAHAN

Bentuk Pemerintahan

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerinta-

han di Beberapa

Negara

Amerika Serikat

Inggris

Republik Rakyat

Cina

1.Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara

a. Pengertian Pemerintahan

1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)

3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :

Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan

kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif,

eksekutif dan yudikatif).

Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-

raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden,

atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).

Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)

bersama dengan kabinetnya.

Pemerintahan (governing) menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Lanjutan ………….

Pola penyelenggaraan pemerintahan

dalam masyarakat dewasa ini :

1. Proses koordinasi (coordinating),

2. Pengendalian (steering),

3. Pemengaruhan (influencing), dan

4. Penyeimbangan (balancing).

b. Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan

Klasik

Ajaran Plato

(429 - 347SM)

Aristokrasi,

Timokrasi,

Oligarki,

Demokrasi,

Tirani.

Ajaran Aristoteles

(384 - 322 SM)

Monarki,

Tirani,

Aristokrasi,

Oligarki,

Politeia,

Demokrasi.

Ajaran Polybios (204-122 SM)


MONARKI

TIRANI

ARISTOKRASI

OLIGARKI

DEMOKRASI

OKHLOKRASI

SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS


BENTUK

PEMERINTAHAN

REPUBLIK MONARKI

Absolut

Konstitusional

Parlementer

Absolut

Konstitusional

Parlementer

c. Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.

Pada sistem parlementer, hubungan antara

eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini,

karena adanya pertanggung jawaban para

menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet

yang dibentuk harus memperoleh dukungan

kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari

parlemen.


Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.

2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.

4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus

sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang

memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.

6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,

karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan

kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang

benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.


Sistem Pemerintahan Presidensial

Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.

Dalam Praktiknya, sistem presidensial

menerapkan teori Trias Politika Montesqueu

secara murni melalui pemisahan kekuasaaan

(Separation of Power ). Contohnya adalah

Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan

yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian

kekuasaan (Distribution of Power).


Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden.

Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala

pemerintahan.

2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung

jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab

kepada parlemen/legislatif.

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen

5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat

sebagai lembaga perwakilan.

6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung

parlemen.

Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :

1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2. Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).

3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.



Model Sistem Pemerintahan Lain :

Sistem Pemerintahan Referendum

Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang

berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai

hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk :

1. Referandum Obligatoir,

2. Referendum Fakultatif,

3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen :

a. Satu Kamar

b. Dua Kamar

Federalisme

Kebangsawanan

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,

internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2

1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !

2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan parlementer di Inggris dianggap yang tertua !

3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu be-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan sistem presidential !

4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem peme-rintahan parlementer !

5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam Swiss !

6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !

d. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

PARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU KONGGRES

BADAN

PERWAKILAN

SENAT

MAHKAMAH AGUNG

(YUDIKATIF)

PRESIDEN (EKSEKUTIF)

PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM

TETAP

R A K Y A T P E M I L I H

Keterangan : : Checking Power With Power

Sistem Pemerintahan Inggris

Keterangan : : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif).

: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen

(legislatif).

PERDANA MENTERI DEWAN MENTERI-MENTERI

(KABINET)

PARLEMEN

Pemilihan Umum

Artikulasi Kepentingan

P E M I L I H

Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina

Ketua Konferensi Negara

Tertinggi Dewan Pertahanan

Nasional

Dewan Negara : Perdana Menteri 15 Wakil Perdana

Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-

menteri, dan Kepala-Kepala Komisi 49 Kementerian dan

Komisi

Komisi Tetap

Konggres Rakyat Nasional

Mahkamah Rakyat

Tertinggi

Kejaksaan Rakyat

Tertinggi

Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung

Dewan-Dewan Rakyat Konggres-konggres

Rakyat Pengadilan-

PengadilanRakyat Tertinggi

Kejaksaan

Rakyat

Daerah-daerah Istimewa dan chou otonom

Pengadilan-Pengadilan

Rakyat Menengah

Kejaksaan

Rakyat

Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain

Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945

SISTEM

PEMERINTAHAN

DI INDONESIA

Struktur Ketatanegaraan

Kelebihan dan Kelemahan

Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang

berlaku di Indonesia dengan negara lain

Perbandingan pelaksanaan sistem

pemerintahan negara RI dengan negara lain

Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. menganut sistem distribution of power. Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :

1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.

2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja.

3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.

Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945

1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.

2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem

pemerintahan adalah presidensial.

3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,

serta bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan

badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan

pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan

Komisi Yudisial.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.

Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945

Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945)

Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945)

Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)

Negara Indonesia adalah negara Hukum.

Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional

Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia

Sebelum Amandemen UUD 1945

JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA

PEMBUKAAN UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MPR

BPK DPR MA PRESIDEN DPA

Setelah Amandemen UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DPD DPR

MPR KEHAKIMAN

BPK

PRESIDEN

WAPRES MK MA KY

Legislatif Eksekutif Yudikatif

Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Negara R.I.

Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.

No Kelebihan Kelemahan

1. Adanya kepastian dan suprema-

si hukum dalam penyelenggara-

an pemerintahan negara.

Masih ada oknum aparat penegak

hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang

belum bekerja secara profesional.

2. MPR yang terdiri dari anggota

DPR, Utusan Daerah dan Utusan

golongan, berwenang mengubah

UUD dan memberhentikan

Presiden/Wakil Presiden dalam

masa jabatannya menurut UUD.

MPR yang terdiri dari anggota DPR,

Utusan Daerah dan Utusan golongan,

merupakan lembaga negara yang sarat

dengan muatan politis sehingga

keputusan maupun ketetapan-

ketetapannya sangat bergantung

kepada konstelasi politik rezim yang

berkuasa pada saat itu.


3. Jabatan Presiden (eksekutif)

tidak dapat dijatuhkan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, dan

sebaliknya Presiden juga tidak

dapat membubarkan DPR.

Presiden dengan DPR bekerja

sama dalam pembuatan

Undang-Undang.

Pengawasan rakyat terhadap

pemerintah kurang berpengaruh,

sehingga ada kecenderungan

eksekutif lebih dominan bahkan

dapat mengarah ke otoriter.

Demikian juga pada masa orde baru,

meskipun ada lembaga-lembaga

negara lain namun kurang berfungsi

sebagaimana mestinya.

4. Jalannya Pemerintahan

cenderung lebih stabil karena

program-program relatif lancar

dan tidak terjadi krisis kabinet.

Menteri-menteri adalah

pembantu Presiden.

Jika para menteri tidak terdiri dari

orang-orang yang jujur, bersih dan

profesional, program-program

pemerintah tidak berjalan efektif dan

populis (berpihak kepada rakyat).

2. Perbandingan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Yang Berlaku di Indonesia

dengan Negara Lain

a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut

Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah

sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan

politik yang berkembang di negara bersangkutan.

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model

sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.

Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak

dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan

Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh

; India, Jepang, Malaysia dan Australia.

Faktor Sejarah

No Negara Induk

Negara Dalam Hubungan Sejarah

Sistem Pemerintahan

1. Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair, Burundi dan lain-lain.

Parlementer

2. Inggris Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India, dan lain-lain.

Parlementer

3. Rusia/ Uni Soviet

Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina, Bulgaria dan lain-lain.

Presidensial

4. Amerika Serikat

Filipina, Irak, Afghanistan, dan lain-lain.

Presidensial

5. Spanyol Argentina, Bolivia, Chili, Ecuador, Guetamala, dan lain-lain.

Presidensial

Faktor Ideologi

Berdasarkan faktor ideologi (fasisme, individualisme dan sosialisme/ komunisme), dapat berpengaruh terhadap

pemerintahn suatu negara.

Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perse-

teruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya.

No Negara Induk Dalam Hubungan Ideologi Sistem Pemerintahan

1. Amerika Serikat

(Liberal)

Inggris, Perancis, Italia,

Kanada, Australia, Jerman,

Korea Selatan, dll.

Presidensial atau

Parlementer dengan

lebih satu parti

2. Uni Soviet

(Komunis)

Albania, Rumania, Cekoslo-

vakia, Bulgaria, Ukraina,

Rusia, RRC, Kuba, Korea

Utara, Vietnam, dll.

Presidential hanya

dengan satu partai

tunggal komunis

b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Negara Indonesia dengan Negara Lain

Negara-negara lain

Prancis

Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat.

Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun.

Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis.

Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif.

Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional.

Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.


Negara-negara lain

India

1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian.

3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government.

4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.

3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-

naan Sistem Pemerintahan R.I.

Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli

terhadap penyelenggaraan negara :

1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada

kesejahteraan rakyat

2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan

pemerintah

3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif

terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada

rakyat banyak

4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program

pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional

5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik,

dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas

diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi “agent of

changes”.

TERIMA KASIH

Education

PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia