Embed Size (px)
Citation preview
Sistem Pemerintahan Indonesia
Kelompok 1. Atiya Khairunisa2. Dhimas Setyanik
3. Diaz Kurnia Wiyandari4. Hairunnisa
Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.
Bentuk Negara
Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan antar berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Kategorinya adalah:1. Negara Kesatuan2. Negara Federal/ Serikat3. Negara Konfederasi
Bentuk PemerintahAda dua teori: 1. Klasik ( Aristoteles, Plato, Polybius)2. Modern ( Leon Duguit, J. Gellineck)
Aristoteles ( Monarkhi,Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi,Politea, Demokrasi) Plato (Aristokrasi, Timokrasi, Oligarkhi, Demokrasi, Tirani) Polybius ( Monarkhi,Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi,Demokrasi, Okhloras)i
Modern :Leon Duguit : Kriteria: Cara Penetapan Jelineck : Kemauan Negara Republik : Absolut, Konstitusional, ParlementerMonarkhi: Absolut, Konstitusional, Parlementer
Bentuk PemerintahanAdalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.Kriterianya:1) Monarki2) Aristokrasi3) Demokrasi
Bentuk Negara Indonesia
Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945:
1) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV2) Pasal 1 Ayat 1 UUD 19453) Pasal 25A UUD 1945
7
Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945
SISTEM PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
Struktur Ketatanegaraan
Kelebihan dan Kelemahan
Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain
Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lain
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.
3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA1. UUD 1945 tidak menyebut secara tersurat
(eksplisit) mengenai Sistem Pemerintahan sebagaimana Klasifikasi Ilmu terkait.
2. Untuk menyimpulkan Sistem Pemeintahan Indonesia, perlu melihat ciri-ciri sistem pemerintahan yang banyak dianut (Presidensiil dan Parlementer ). Ciri-ciri itu kemudian dikaji mana yang dominan dalam UUD 1945.
10
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.
menganut sistem distribution of power.
Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1.Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
2.Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja.
3.Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Pada masa berlakunya UUD 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. kelembagaan pemerintahannya adalah:1. Legislatif2. Eksekutif 3. Konsultatif4. Eksakatif5. yudikatif
Konstitusi RIS kekuasaan terbagi atas 6 lembaga:1. Presiden2. Menteri3. Senad4. DPR5. MA6. DPK
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
• UUD 1945• KONSTITUSI RIS• UUDS 1950
Undang undang yang sementara dimana pada saat ini keadaan negara semakin kacau tak terkendali.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan dalam UUD UUD 1945.
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Pasal 4 ayat 1)
Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden (Pasal 17)
Kekuasaan pembentuk UU ada di tangan DPR dengan persetujuan Presiden (Pasal 20 ayat 1 dan 2)
Kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tidak tergantung Parlemen (Pasal 6A ayat 1-5)
15
Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
MPR
BPK DPRMA PRESIDEN DPA
Setelah Amandemen UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DPD DPR
MPR KEHAKIMAN
BPK
PRESIDEN
WAPRES MK MA KY
Legislatif Eksekutif Yudikatif
Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945
Masa Orde Baru(Sebelum amandemen UUD 1945)
Masa Reformasi(Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)
Negara Indonesia adalah negara Hukum.
Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kekuasaan negara tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan
pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen
(Legislatif).
CIRI-CIRI:1. Pemerintahan Presidensial
didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif
3. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Eksekutif dipilih melalui pemilu.
Menteri bertanggung jawab kepada
Presiden karena
Presiden berkedudukan
sebagai kepala negara
sekaligus kepala
pemerintahan.
Sistem pemerintahan parlementer
CIRI-CIRI: Pemerintahan Parlemen
didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan
antara legislatif dengan eksekutif, dan atar presiden
dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala
pemerintahan dengan persetujuan legislatif.
Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada
Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung
jawab kepada parlemen.
Kesimpulan : Berdasarkan prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, 17, 20 ayat 1, dan 2, serta pasal 6A ayat 1-5 adalah merupakan Ciri-ciri Sistem Presidensiil. Dengan demikian Sistem Pemerintahan Indonesia adalah PRESIDENSIIL.
Catatan : Ciri Presidensiil semakin tegas dengan Amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen masih memuat ciri-ciri Parlementer (Presiden dipilih dan bertanggungjawab kepada MPR).
22
Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-naan Sistem Pemerintahan R.I.
Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli
terhadap penyelenggaraan negara :1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang
berorientasi pada kesejahteraan rakyat2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang
dijalankan pemerintah3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang
bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak
4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional
5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi “agent of changes”.
