Upload
dadang-solihin
View
3.777
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Timur di Cendana Hotel Surabaya, 21 Februari 2011
Citation preview
dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :
http://dadang-solihin.blogspot.com
3dadang-solihin.blogspot.com
MateriMateri• Mekanisme Perencanaan Pembangunan• Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah
(SPDAD) • Penajaman Visi Misi: Perumusan Positioning• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Differentiation Brand (PDB)• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
DaerahKegagalan Perencanaan• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Penyusunan RPJPD, RPJMD, serta RenstraPenyusunan RPJPD, RPJMD, serta Renstra
SKPD dalam Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional
4dadang-solihin.blogspot.com
Mekanisme Mekanisme Perencanaan PembangunanPerencanaan PembangunanPerencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanaPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
5dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 6
Tujuan SPDAD Tujuan SPDAD
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang te a a da s ste at de ga s e a o ya gdisepakati semua pihak
2 Meningkatkan keterkaitan pembang nan antar2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik
3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik danterdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus
7dadang-solihin.blogspot.com
Agenda Agenda uuntuk Memperkuatntuk Memperkuat SPDADSPDAD
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
d li d l i k i ipengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam:
1. Perencanaan kebijakan.2. Kerangka regulasi.3. Kerangka anggaran.4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah
8dadang-solihin.blogspot.com
Strategi Strategi ddan Arah Kebijakan Umum an Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah 20102010--20142014g g yg g y
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhanJawa Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan g y p gperdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik
3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah
4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bbencana
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor k l tkelautan
9dadang-solihin.blogspot.com
LangkahLangkah--langkah yang Perlu langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)( )( )
1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010 2014nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, dengan langkah-langkah:
Revisi RPJMD apabila RPJMD masih belum ditetapkan dan/ atau RPJMD masih berlaku d tetap a da / atau J as be a usekurang-kurangnya 3 tahun.
Penajaman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan prioritas nasional ang tercant m dalamdengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.
10dadang-solihin.blogspot.com
LangkahLangkah--langkah yang Perlu langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah (Dilakukan Pemerintah Daerah (22/2)/2)Dilakukan Pemerintah Daerah (Dilakukan Pemerintah Daerah (22/2)/2)
2. Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana dekonsentrasi/ tugas pembantuan, dana perimbangan dan APBD dalam mendukungperimbangan, dan APBD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014, melalui sinkronisasi:
Renstra SKPD dengan Renstra K/L Renja SKPD dengan Renja K/L Terutama menyangkut tujuan, sasaran, program,
kegiatan dana dan lokasikegiatan, dana dan lokasi.
11dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 12
Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
BRANDBRANDBRANDBRAND
dadang-solihin.blogspot.com 13
PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalo
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Provinsi Jagung
POSITIONINGPOSITIONING
Agro Bisnis Jagung
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
g g Jagung
BRANDBRAND
Visi Provinsi GorontaloGorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 14
15dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongan
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Kabupaten dengan pemerintahan
POSITIONINGPOSITIONING
Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
entrepreneurship dan Pesantren
BRANDBRAND
Visi Kabupaten LamonganLamongan
dadang-solihin.blogspot.com 16
17dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahlunto
POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity
Kota Pariwisata Budaya
POSITIONINGPOSITIONING
Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan
DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION
Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami
BRANDBRAND
Visi Kota SawahluntoSawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 18
19dadang-solihin.blogspot.com
20dadang-solihin.blogspot.com
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional) ( )
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional(RPJM-Nasional)
(RPJM Daerah)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
Peraturan Pimpinan SKPD Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps 26 Ayat 2)Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)
21
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com
Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.TS.M.A.R.T
1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;
2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
33 AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;
4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;g p g p y g p
5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
22dadang-solihin.blogspot.com
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannyapengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7 Orang organisasi atau badan pelaksananya7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.p y
23dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
S b i h• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensiMinimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
k litpengawasan kualitas
24dadang-solihin.blogspot.com
25dadang-solihin.blogspot.com
Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang baikarah kondisi yang lebih baik
melalui upaya yang
of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara terencana.
kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiappercaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
26dadang-solihin.blogspot.com
How?How?How?How?1 M i di i k i b1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)datang (berkelanjutan).
27dadang-solihin.blogspot.com
Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah
Sarana dan Prasarana yang
d i d
• Mengurangi ketimpangan
memadai dan berkualitas
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan k i ki
Dunia usaha yg
kemiskinan.• Menambah lapangan
kerja.M j k l t i
Pemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg kondusif
• Menjaga kelestarian SDA
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
berkualitas
stakeholders
Peningkatan kapasitas
28
Peningkatan kapasitasSDM
dadang-solihin.blogspot.com
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkankemampuan yang andal dan
profesional dalam: lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan t t
y , Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
tenteram, Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
29dadang-solihin.blogspot.com
PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Daerah
Pengelolaan Sumberdaya Good Governancey
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
Penciptaan interaksi sosial ekonomi dan politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur lain.
lapangan kerja dan pendapatan.
sosial, ekonomi dan politik.
30dadang-solihin.blogspot.com
Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: F G t t GF G t t GFrom Government to GovernanceFrom Government to Governance
Government GovernanceGovernment Governance Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal publik
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah civil society danpublik,
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara
iji k
pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
mengijinkannya.31dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceParadigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , yyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat
NilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d
Pasar
Good.32dadang-solihin.blogspot.com
Model GovernanceModel GovernanceModel GovernanceModel Governance
Perusahaan Organisasi LSM
Sektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga
TingkatTingkat Perusahaantransnasional
OrganisasiAntar Pemerintah
LSMInternasional
Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional
GOVERNANCEPerusahaan
NasionalOrmas/LSM
NasionalTingkatTingkat
NasionalNasional
Perusahaan Pemerintah LSM LokalTingkat Tingkat Lokal LokalSubnasionalSubnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
33dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders
Executived
organized into:C it b d i ti
STATE CITIZENS
JudiciaryLegislature
Public service
Community-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsMilitary
Police
Religious groupsWomen’s groups
Media
BUSINESSSmall / medium / large enterprises
Multinational Corporations
BUSINESS
Multinational CorporationsFinancial institutions
Stock exchange
34dadang-solihin.blogspot.com
TroikaTroika
35dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan
Negara MasyarakatMasyarakat
VISIPemerintahPemerintah
yy
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance
36dadang-solihin.blogspot.com
Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDAPEMDA
37dadang-solihin.blogspot.com
Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders
PEMDA
38dadang-solihin.blogspot.com
39dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 1/41/4g gg g
informasinya kurang
Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap,
metodologinya belum dik idikuasai,
perencanaannya tidak realistis sehingga tidak ggmungkin pernah bisa terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
40dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan Perencanaan Kegagalan Perencanaan 2/42/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.tidak mendukungnya.
41dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 3/43/4
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
g gg g
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yangpertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. D d iki Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
42dadang-solihin.blogspot.com
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan 4/44/4
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
g gg g
P di i i tid k b ik
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karenapenawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
Perencanaan seperti inilah yang disebut b i i t t tsebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).
43dadang-solihin.blogspot.com
Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
Si t
Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukandilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.P l k t d l h• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
44dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. j g p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalamsektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
45dadang-solihin.blogspot.com
R.P.J.M.D
Renstra SKPD
46dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJPDApa itu RPJPD1/1/33
Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD k d k i d h• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD danpenting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.
47dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJPDApa itu RPJPD22//33
Apa itu RPJPDApa itu RPJPDD k RPJPD k d k j di• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,
• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:li i k d d ktif d– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,
– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, p ,
– kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan
k k k li d h dib h• akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.
48dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJPDApa itu RPJPD33//33
Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD j b i dRPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang; 2. bagaimana mencapainya dan; 3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
49dadang-solihin.blogspot.com
Tata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPD
Rumusan hasil
kesepakatan
Rancangan Visi & Misi
Saran,tanggapan,
Rekomendasi kesepakatan & komitmen
Rekomendasi stakeholders
Prediksi Kondisi Rancangan
Akhir RPJPD
Sosialisasi,Konsultasi Publik dan
Musrenbang Jangka
- Geomorfologi & lingkungan
Umum Daerah
Merumuskangambaran awal- Visi
Rancangan RPJP Penetapan Perda ttg RPJPD
- Visi
- Misi
- Arah
Pembangunan
Akhir RPJPD
Publik, dan jaring
asmaraPanjang Daerah
- Ekonomi & SDA
- Demografi
- Prasarana dansarana
- Misi - Arah Pembangunan
Peraturan Daerah ttg
RPJP Daerah
Pembangunan▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran subwilayah/
- dll. Rancangan Arah Pembangunan
Rencana tata ruang
wilayah/ kawasan
www.dadangsolihin.com 50
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJPDRPJPD 1/21/2Bab I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan RPJPD 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah y y
RPJPD UU No 25/2004 UU No 32/2004 SE Mendagri No 050/2020/SJ
Jangka Panjang Daerah
g4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya RPJP Nasional RPJP Provinsi RTRW Nasional RTRW Provinsi
5. Sistematika PenulisanBab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI , ,
KONDISI UMUM DAERAH 1. Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah
Masa Kini Pelayanan umum y Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum
Provinsi/Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com 51
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJPDRPJPD 1/21/2 Kesehatan Pariwisata dan budaya Pendidikan Perlindungan sosial
Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
1 Visi Perlindungan sosial
2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Demografi
1. Visi 2. Misi 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah
Jangka Panjang Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Demografi
Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sosial Budaya dan Politik Prasarana dan Sarana Pemerintahan
Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang
Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah
Bab IV PENUTUP Pemerintahan
3. Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan Pelayanan umum
Bab IV PENUTUP
Lampiran
Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan budaya Pendidikan Perlindungan sosial
dadang-solihin.blogspot.com 52
Perlindungan sosial
Apa itu RPJMDApa itu RPJMD1/21/2
Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD k d k i d h k• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untukmengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD dan masyarakat memberikan perhatianPemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
53dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJMDApa itu RPJMD2/22/2
Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD j b i dRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g;2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
t itercapai.
54dadang-solihin.blogspot.com
Substansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMDRPJMD k k i j hk• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunankedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.
55dadang-solihin.blogspot.com
Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih(1)
Indikator
Bappeda menyusun Rancangan Awal
RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
(2)
(3)
Bappeda menyelenggarakan
a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) pp y gg
MUSRENBANG RPJMD) g
e) Program SKPD
Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
(5)
(7)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(6)( )
dadang-solihin.blogspot.com 56
) g
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 1/1/33Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , j , g g p
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
Jangka Menengah Daerah
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, p g j j pserta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruhy
2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota
dadang-solihin.blogspot.com 57
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 22//332.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2 12 Keuangan Daerah
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.12 Keuangan Daerah
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerahBab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Perencanaan Terkait3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi)
daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)
pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan DaerahKota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah
4 1 Visi
Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif4.1 Visi
4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)
indikatif 6.1 Program Pembangunan
6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6 1 3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 58
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 33//336.2 Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:
Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif
1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
pencapaian program RPJMD
pdan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi fungsi pemerintahan daerahp p p g
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas
fungsi-fungsi pemerintahan daerah4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
lalu (Penerimaan dan Belanja)5. Proyeksi Fiskal Daerahg p p
Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD
5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
dadang-solihin.blogspot.com 59
1/21/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD kh d b d h d d l j kkhususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi Misi dan Agenda KDH tujuandan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 60
22/2/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun p p y p gkomitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 61
Sistematika Penulisan RenstraSistematika Penulisan Renstra SSKKPDPDBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum
3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD
3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD
dalam Perencanaan Daerah1.5 Sistematika Penulisan
yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI
, , ,KEBIJAKAN
4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang perlu)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD
j ( pMeasurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)
4.4 Strategi 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal
j
BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang
dihadapi masa kini
g5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 62
Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDyyyy
Rancangan Renstra-Masukan
Mengacu kepada RPJMD dan bersifat
Pasal 27 ayat 3
SKPD oleh SKPD
Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
Masukan Rancangan
Renstra SKPD
RPJMD dan bersifat indikatif
g j p gdan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 25 ayat 2 dan 4
Renstra SKPD ditetapkan dalam P l 26Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD
Pasal 26
dadang-solihin.blogspot.com 63
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih(1)
Renstra SKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal
RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
(2)
(3)
Bappeda menyelenggarakan
a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) pp y gg
MUSRENBANG RPJMD) g
e) Program SKPD
Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
(5)
(7)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(6)( )
dadang-solihin.blogspot.com 64
) g
65dadang-solihin.blogspot.com