Jawaban Soal Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Ajaran 2013 / 2014

Mata Kuliah : Hukum Perjanjian KreditHari / Tanggal : Senin / 28 Oktober 2013Sifat : Take Home

OLEH :

RACHARDY ANDRIYANTO

( 090710101240 )

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU HUKUM

2013

Jawaban Soal Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Ajaran 2013 / 2014

Mata Kuliah : Hukum Perjanjian KreditHari / Tanggal : Senin / 28 Oktober 2013Sifat : Take Home

1. Persoalan utang piutang merupakan persoalan umum di dunia bisnis dan

kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam hubungan antar Negara. Dalam hal

ini apakah utang piutang dan kredit mempunyai pengertian yang sama atau

berbeda ? jelaskan jawaban saudara dengan alasan yang mendasarinya.

Jawaban :

Utang piutang pada dasarnya memiliki persamaan dengan kredit. Jika

bank memberikan kredit kepada nasabah debitur, maka hal itu sama saja

dengan bank memberikan utang kepada nasabah debitur.

Istilah kredit lebih pas dipakai dalam praktik perbankan dibandingkan

istilah utang karena sumber dana yang digunakan bank untuk menyalurkan

kredit berasal dari dana milik masyarakat. Lebih lanjut, kredit dapat berbeda

dengan utang dalam hal :

a. Pemberian kredit harus didasarkan pada undang – undang , peraturan

dan pedoman perkreditan,

b. Pemberian kredit harus didukung perjanjian kredit dan perjanjian

jaminan yang dibuat secara tertulis dan umumnya di buat dengan akta

autentik (akta notaris),

c. Pemberian kredit harus didasari adanya jaminan keyakinan dan agunan

yang memadai,

d. Pemberian kredit tidak boleh melebihi ketentuan batas maksimum

pemberian kredit (BMPK),

e. Pemberian kredit selalu diawasi oleh bank Indonesia

f. Kredit harus digunakan sesuai peruntukannya dan lain – lain.

Hal – hal tersebut diatas dalam pemberian kredit diatas tidak ditemui

pada pemberian utang yang terjadi secara umum di masyarakat. Masyarakat

boleh saja memberikan utangkepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis, tanpa

agunan apapun, tanpa batas maksimum, maupun tanpa diawasi oleh Bank

Indonesia. Pengawasan Bank Indonesia terhadap kegiatan bisnis perbankan

lebih didasari pemikiran untuk melindungi dana – dana masyarakat yang ada

di dalam sistem perbankan nasional dan oleh sebab itu, penggunaan istilah

utang lebih pas dipakai dalam praktik bisnis murni privat yang tidak

melibatkan dana masyarakat.

2. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan

adanya pertimbangan serta ketentuan – ketentuan agar kepercayaan yang

merupakan unsur utama dalam kredit benar – benar terwujud, sehingga kredit

yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembaliannya tepat

waktu perjanjian. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) asas (prinsip) pemberian

kredit bank secara sehat.

Jawaban :

Prinsip – prinsip analisis pemberian kredit bank meliputi :

Prinsip 5C yaitu :

Character adalah tinjauan bank terhadap sifat calon debitur seperti

kejujuran dan ketaatan yang berkenaan dengan kejujuran dan ketaatan

debitur dalam pelunasan kredit, yang mana bank dapat mendapatkan data

karakter debitur bank dapat mencari referensi dari bank lain.

Capital atau permodalan perusahaan / usaha debitur yang meliputi

besarnya modal, struktur permodalan dan penghasilan perusahaan.

Capacity atau kemampuan debitur berkaitan dengan kepemimpinan dan

kinerja perusahaan.

Collateral atau agunan, yaitu berkaitan dengan kemampuan calon debitur

untuk memberikan agunan yang memadai , bernilai ekonomis dan tidak

bermasalah secara hukum.

Condition Of Economy atau kondisi perekonomian, berkaitan erat dengan

kondisi makro ekonomi (ekonomi Negara) dan kondisi social politik yag

dapat berpengaruh terhadap perekonomian.

Prinsip 4P yaitu :

Personality adalah penilaian terhadap kepribadian debitur (senada dengan

penilaian terhadap karakter debitur),

Purpose adalah penilaian terhadap tujuan penggunaan kredit, apakah

kegiatan kredit tersebut untuk kegiatan konsumtif, produktif atau

spekulatif.

Prospect adalah penilaian terhadap masa depan dari kegiatan bisnis yang

dibiayai.

Payment adalah penilaian terhadap cara pembayaran khususnya kelancaran

aliran dana (cash flow)

Prinsip 3R yaitu :

Returns adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan bisnis yang

mendapatkan pembiayaan.

Repayment adalah perhitungan pengembalian dana dari kegiatan bisnis

yang mendapatkan pembiayaan.

Risk Bearing Ability adalah perhitungan besarnya kemampuan debitur

dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.

3. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penghapusan

kredit macet berupa hapus buku dan hapus tagih.

a. Berikan perbedaan prinsip antara hapus buku dan hapus tagih serta

dimana ketentuan tersebut diatur ?

b. Pola pelunasan kredit macet dengan cara asset settlement kurang

disukai oleh lembaga perbankan mengapa demikian ? berikan analisa

saudara dikaitkan dengan pasal 12 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang

perbankan.

Jawaban :

a. Hapus Buku (penghapusan bersyarat / Conditional Write Off) adalah

tindakan administrative bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki

kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak

tagih bank kepada debitur.

Hapus Tagih (Penghapusan mutlak / Absolute Write Off) adalah tindakan

bank menghapus kewajiban debitur (penghapusan hak tagih) yang tidak

dapat diselesaikan.

Ketentuan perihal Hapus Buku dan Hapus Tagih ini termuat dalam :

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang

penilaian kualitas aktiva bank umum, khususnya dalam bab VII,

pasal 69 – pasal 71

UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 2

b. Pola penyerahan aset/agunan atau pengambil alihan aset/agunan milik

debitur yang kreditnya macet (Asset Settlement) mengandung risiko bagi bank

sehingga memerlukan aturan hukum yang lebih jelas. Pola Asset Settlement

dimungkinkan oleh UU No 10/1998 Tentang Perbankan, Pasal 12 A Ayat 1

yang berbunyi :

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui

pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara

sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar

lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi

kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut

wajib dicairkan secepatnya.”

Dan lebih lanjut termaktub dalam penjelasan pasal tersebut sebagai berikut :

“Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk

membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah

debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah debiturnya,

status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.

Bank dimungkinan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar

dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah debiturnya.

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-

cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera

dimanfaatkan oleh bank.”

Dari paparan diatas maka bank tidak diperbolehkan memiliki dan atau

menguasai agunan nasabahnya secara permanent, serta harus segera menjual

kembali agunan tersebut, dengan pertimbangan agar bank tetap focus pada

kegiatan bisnis perbankan dan tidak beralih menjadi pedagang atau broker

agunan, oleh karena itu Pola penyerahan aset/agunan atau pengambil alihan

aset/agunan milik debitur yang kreditnya macet (Asset Settlement) kurang

disukai oleh lembaga perbankan dan justru fasilitas Asset Settlement ini hanya

dinikmati debitur besar terutama kalangan konglomerat pengemplang dana

BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang justru bahkan dilindungi

dengan adanya INPRES 8/2002 tentang Release & Discharge.

4. Rino mendapat kredit modal kerja untuk perdagangan dari PT BANK DANA

sebesar Rp 200.000.000, masa tenggang 24 bulan dan harus diangsur setiap

bulan.. Akan tetapi baru berjalan 10 bulan kredit Rino tersebut macet dan

kebetulan saat itu PT BANK DANA mengalami kesulitan likuiditas keuangan.

Dalam hal ini cara apa yang bisa ditempuh oleh PT BANK DANA agar

terhindar dari kesulitan likuiditas keuangan tersebut ? Jelaskan dengan dasar

hukum yang mengaturnya.

Jawaban :

Untuk menghindari agar kredit bermasalah tidak menimbulkan masalah

berkelanjutan atau samapi dapat mengancam likuiditas bank, maka bank harus

senantiasa melakukan tindakan pengamanan dengan cara :

1) Penyisihan kerugian

2) Penyelamatan

3) PenghapusBukuan

4) PenghapusTagihan

5) Penagihan kredit hapus buku

Penyelamatan

Penyelamatan kredit bermasalah di sektor perbankan dapat ditempuh dengan

cara – cara :

a) Penyelamatan Kredit Oleh Bank

Penyelamatan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan cara – cara yaitu :

1. Penjadwalan Kembali (Rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit

yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka

waktunya.

2. Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau

seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal

pembayaran, jangka waktu, dan /atau persyaratan lainnya sepanjang

tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit

3. Penataan Kembali (Restructuring), Yaitu perubahan syarat – syarat

kredit yang menyangkut : (1) Penambahan dana bank, dan/atau (2)

Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit

baru, dan/atau (3) konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi

penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan

kembali atau persyaratan kembali.

b) Penyertaan Modal Dibidang Keuangan

Penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Bank umum

hanya dapat melakukan penyertaan modal dibidang keuangan pada: (1)

Bank lain, (2) Bank Perkreditan Rakyat dan (3) Perusahaan lain dibidang

keuangan yakni perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura,

perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian

dan penyimpanan.

c) Penyertaan Modal Sementara

Bank umum dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk

mengatasi kegagalan kredit atau pembiayaan dengan izin BI. Penyertaan

modal sementara itu dibatasi selama – lamanya 5 tahun atau kurang dari 5

tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah

melampaui batas 5 tahun perusahaan itu belum memperoleh laba, maka

bank wajib menghapusbukukan penyertaan modal yang dimaksud.

Selanjutnya, apabila penyelamatan kredit tersebut diatas ternyata tidak

berhasil, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit macet melalui

penghapusan kredit macet (write-off) yang terbagi dalam dua tahap yaitu (a)

Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write-off dan

(b) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off.

Yang menjadi dasar hokum atas langkah – langkah penyelesaian kredit

diatas termuat dalam : Peraturan Bank Indonesia No 7 tahun 2005 pasal 1

angka 25, Undang – undang Hak Tanggungan no 4 tahun 1996 pasal 20 ayat 1.

5. Akta dibawah tangan selain bisa dilegalisasi (pernyataan benar oleh pejabat

yang berwenang) juga bisa di waarmerking (pengesahan oleh pejabat yang

berwenang).

a. Buatlah contoh secara sederhana dari akta dibawah tangan yang

dilegalisasi dan di waarmerking oleh notaris

b. Dimana diatur tentang legalisasi dan waarmerking

Jawaban :

a. Akta Legalisasi

AKTA PENDIRIAN USAHA DAGANG

U.D. TOKOBANTAL.COM

Nomor :  1234/LEG-NOT/III/2013

- Pada hari ini, Rabu, Tanggal 30 – 10 – 2013 (tiga puluh Oktober dua ribu tiga belas),

pukul 10.10 WIB ( Sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat)

sampai dengan selesai.----------------------------------------------------------------------------

- Menghadap kepada saya, Rachardy Andriyanto SH. MKn, Sarjana Hukum,

Notaris di Jember, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan

disebutkan pada bagian akhir akta ini : --------------------------------------------------------

- Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -------------------------------------------------

-----------------------------------DAN SETERUSNYA -----------------------------

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi,

maka segera penghadap, para saksi dan saya, notaris, membubuhkan tanda

tangan/cap jarinya di atas surat ini dihadapan saya, Notaris.

Jember, 30 Oktober 2013

Rachardy Andriyanto SH. MKn

Akta Waarmerking (Menandai)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBERDINAS PENDIDIKAN

SMK MITRA PERSADA NUSANTARAJl. M. Yamin No. 09 Bumi Tegal Besar

Jember – Jawa TimurTelp 0331 – 7197021

SURAT KUASA

NO : 01/SMKKESMITRAPERSADANUSANTARA/2013

Pada hari ini Senin, Tanggal 21 – 10 – 2013 -(dua puluh satu oktober dua ribu tiga

belas), pukul 10.10 WIB ( Sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian

Barat) sampai dengan selesai Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. M. Yusuf

Jabatan : Kepala Sekolah SMKKES Mitra Persada Nusantara

NIP : 123456789

No. KTP : 123456789

Alamat KTP : Jl. Buka dikit jhos no 32 Jember.

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK KES MITRA

PERSADA NUSANTARA, selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Memberikan kuasa kepada :

Nama : Sarah Salsabila Shofa

Jabatan : Pemilik/Pengelola Usaha jasa perorangan Bidang Teknologi

Informasi

NIM : 090710101240

No. KTP : 123456789

Alamat KTP : Jl. Konspirasi kemakmuran no 35 Jember

Email : yangtakterbantahkan@asik.com

Bertindak sebagai PENERIMA KUASA.

-------------------------------------- KHUSUS --------------------------------------

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA memberikan kuasa untuk dapat

melakukan pengelolaan website sekolah yang meliputi yaitu :

------------------ DAN SETERUSNYA -----------------

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

dan apabila dikemudian hari terdapat hal penambahan atau perubahan atas subtansi

pemberian kuasa maka akan dan dapat dilakukan suatu pembaruan berdasar

kesepakatan bersama.

Jember, 21 – 10 – 2013

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

STEMPEL SEKOLAH & MATERAI

Drs. M. Yusuf Sarah Salsabila Shofa

NIP : 123456789 NIM : 090710101240

Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Rabu, tanggal 30 – 10 - 2013

(tiga puluh Oktober dua ribu tiga belas), oleh saya Rachardy Andriyanto,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jember.

Jember, 30 Oktober 2013

Rachardy Andriyanto SH. MKn

b. legalisasi dan waarmerking diatur dalam :

Engelbrecht 1960 hlm.1753, yakni ordonansi stbl.1867-29 yang

berjudul : Bepalingen nopens de bewjskrscht van onderhandse

geschriftenvan indonesiers of met hen gelijkgestelde personen,

Atau dalam bahasa Indonesia : Ketentuan-ketentuan mengenai

kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan yang

dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang

disamakan dengan mereka.

stbl.1916-46 jo.43 Tentang Wewenang Legalisasi dan

Waarmerking

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30

TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.