Kajian

PERNIKAHAN DINI

PADA BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA:

DAMPAK OVERPOPULATION, AKAR

MASALAH DAN PERAN KELEMBAGAAN DI MASALAH DAN PERAN KELEMBAGAAN DI

DAERAH

Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi

terhadap Kependudukan

Ditdamduk

BKKBN 2012

Tim Pelaksana Kajian

• Penanggung Jawab:

Drs. Suyono Hadinoto, M.Sc.

• Pengarah/Ketua Tim:

Dr. Tb. Rachmat Sentika, dr, Sp. A, MARS

• Anggota:• Anggota:

Aminullah, S.Sos, MM (Koordinator)

Tubagus Adi Satria P, SE, ME

Ristya Ira Murti, SE, MAPS

Fajar Ajie Setiawan, SIP

• Editor

Tito Agung Yuswono, SE

Fakta Indonesia

• Indonesia termasuk negara

dengan persentase

pernikahan usia muda

tinggi di dunia (ranking 37)

• Tertinggi kedua di ASEAN

setelah Kambojasetelah Kamboja

• Pada tahun 2010, terdapat

158 negara dengan usia

legal minimum menikah

adalah 18 tahun ke atas,

dan Indonesia masih diluar

itu.

Fakta Indonesia

• Perempuan muda di Indonesia dengan

usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2

persen atau lebih dari 22.000 wanita

muda berusia 10-14 tahun di Indonesia

sudah menikah.

• Jumlah dari perempuan muda berusia• Jumlah dari perempuan muda berusia

15-19 yang menikah lebih besar jika

dibandingkan dengan laki-laki muda

berusia 15-19 tahun (11,7 % P : 1,6 %

L). diantara kelompok umur perempuan

20-24 tahun - lebih dari 56,2 persen

sudah menikah.

RISKESDAS 2010

Fakta Indonesia

• Provinsi denganpersentase perkawinandini (<15 th) tertinggiadalah Kalimantan Selatan (9 persen), Jawa

• Provinsi denganpersentase perkawinandini (15-19 th) tertinggiadalah Kalimantan Tengah (52,1%), JawaSelatan (9 persen), Jawa

Barat (7,5 persen), sertaKalimantan Timur danKalimantan Tengah masing-masing 7 persendan Banten 6,5 Persen

Tengah (52,1%), JawaBarat (50,2 persen), serta Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) danSulawesi Tengah (46,3%)

Mengapa Isu ini Penting untuk Dikaji

• Selama ini penelitianterkait pernikahan dinimasih sangat terbatasdan lebih banyak kepadaanalisis kajian kesehatanataupun kajian hukum

• Promosi himbauanmenikah muda belumdikuatkan dengan kajianyang komprehensif secarakependudukan (tidaksebatas KB dan AKI)

analisis kajian kesehatanataupun kajian hukumdan agama

• Kajian dari sisikependudukan sulitdiperoleh terutamadampaknya dari sisi sosialekonomi

kependudukan (tidaksebatas KB dan AKI)

• Isu menikah muda belummenyentuh masyarakatdesa, perlu dikaji lebihmendalam sehingga adajustifikasi untuk advokasikependudukan

Rumusan Masalah

Masalah

• Pernikahan Dini merupakangambaran rendahnyakualitas kependudukan danmenjadi fenomenatersendiri di masyarakat

Pertanyaan Masalah

• Sejauh mana dampakkependudukan yang terjadisaat ini terkait denganpernikahan usia dini ditingkat keluarga?tersendiri di masyarakat

• Akibat yang timbul ditingkat keluarga beragamdan berdampak langsungpada kesejahteraankeluarga

• Respon atas masalah inibaru sebatas isu namunbelum menjadi perhatiankebijakan

tingkat keluarga?

• Intervensi kebijakan apakahyang perlu dilakukan agar pengaturan usia pernikahanuntuk pengendaliandampak kependudukandapat dilakukan secaratepat dan akurat?

Tujuan

• Memperoleh gambaran komprehensif dampak

kependudukan yang terjadi terkait dengan

pernikahan usia dini di tingkat keluarga

• Memperoleh rekomendasi kebijakan secara• Memperoleh rekomendasi kebijakan secara

akurat terkait dengan upaya pengaturan usia

pernikahan untuk pengendalian dampak

kependudukan

Obyek, Waktu dan Metodologi

Penelitian

Studi Kualitatif

• Pendekatan case study

dan grounded theory

• Data Primer

– Indepth interview

Obyek

• Studi kasus di 4

Provinsi

• Pengambil Kebijakan– Indepth interview

– Focus Group

Discussion

• Data Sekunder

– Data Statistik

– Literatur

• Pengambil Kebijakan

dan Pelaku

• Waktu:

– Januari-September

2012

Pilihan Lokasi (4 Prov)*

• Kalimantan Selatan

• Bangka Belitung

• Sulawesi Tengah

• Jawa Barat • Jawa Barat

*Justifikasi Pemilihan Lokasi:

Kawasan dengan tingkat perkawinan dini paling tinggi

berdasarkan Riskesdas 2010

Penyebab Pernikahan Dini

“ ……Pernikahan dini secara frekuen

merefleksikan pernikahan yang telah diatur

atau karena kehamilan di luar nikah …“atau karena kehamilan di luar nikah …“

Jones & Gubhaju (2008), Trends in

Age at Marriage in Provinces of

Indonesia, Asia Research Institute

Working Paper no 105

Penyebab Pernikahan Dini“……pernikahan sebelumusia 18 tahun padaumumnya terjadi pada wanita Indonesia terutama dikawasan pedesaan. .....”

“ …….PendidikanPerempuan yang lebih“ …….PendidikanPerempuan yang lebihtinggi terkait erat denganusia pernikahan remajayang lebih lambat…..”

Choe, Thapa, dan Achmad(dalam Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal, 2001)

Akibat Pernikahan Usia

Dini “Early marriage is associated with a number of poor social

and physical outcomes for young women and their

offspring. They attain lower schooling, lower social status

in their husbands’ families, have less reproductive

control, and suffer higher rates of maternal mortality

Lama SekolahRendah

SubordinasiKeluarga

Drop Out Sekolahtinggi control, and suffer higher

rates of maternal mortality and domestic violence. They

are often forced out of school without an education,

their health is affected because their bodies are too

immature to give birth.”

Consequences of Early Marriage for Women in

Bangladesh, Erica Field Harvard University, September 2004.

PernikahanDini

HakKesproRendah

PeluangKematianIbu Tinggi

KDRT

tinggi

Relevansi dengan

Pencapaian MDGs 2015

• Goal 1. Eradicating

poverty and hunger

• Goal 2. Achieving

universal primary universal primary

education

• Goal 3. Promoting gender

equality

• Goal 4. Protecting

children’s lives

• Goal 5&6. Improving

Health

ASPEK

SOSIAL

EKONOMI

Penyebab

Kerangka Pemikiran

Aspek Kebijakan

Aspek Budaya

Pendidikan

Rendah

Kebutuhan

Ekonomi

Respons Kebijakan

Publik

Budaya, Kebiasaan dan

Prakteknya

Akibat

PERNIKAHAN

DINI

Aspek

Kesempatan

Aspek Budaya

Pernikahan

yang diatur

Seks Bebas

pada Remaja

Kultur nikah

muda

Ekonomi

Kematian Ibu KDRT Kespro Drop OutSubordinasi

Prakteknya

Aksesibilitas

Kesejahteraan

Keterbukaan

/Kesetaraan

Dasar Hukum terkait Pernikahan Dini

• Universal Declaration of Human Rights

• Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery

• Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages

• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

• Convention on the Rights of the Child (CRC).

• UU Perkawinan no 1 / 1974

• UU Perlindungan Anak no 23/2002

• UU KDRT

• UU HAM

ANALISIS PERBANDINGAN

Akar Masalah Utama

Akar Masalah Kalsel

(Banjar)

Bangka

(Bangka

Selatan)

Sulteng

(Donggala

)

Jabar

(Cianjur)

Modernisasi Ya Ya Ya YaModernisasi Ya Ya Ya Ya

Pendidikan Ya Ya Ya Ya

Tekanan

Ekonomi

Tidak Ya Ya Ya

Sosial Budaya Ya Tidak Ya Ya

Peran Lembaga Adat/Agama

Peran Tokoh

Adat/Agama

Kalsel

(Banjar)

Bangka

(Bangka

Selatan)

Sulteng

(Donggala)

Jabar

(Cianjur)Adat/Agama

Selatan)

Kuat Adaptif Ya - - Ya

Resisten - - Ya -

Lemah - Ya - -

Peran Lembaga Keluarga

Peran Orang Tua

dalam

pengambilan

keputusan

pernikahan dini

Kalsel

(Banjar)

Bangka

(Bangka

Selatan)

Sulteng

(Donggala)

Jabar

(Cianjur)

Modernisasi Takut/tidak Permisif Takut/tidak Takut/tidaModernisasi Takut/tidak

permisif

Permisif Takut/tidak

permisif

Takut/tida

k permisif

Pendidikan Bukan

Prioritas

Bukan

Prioritas

Bukan

Prioritas

Bukan

Prioritas

Tekanan

Ekonomi

Tidak

pengaruh

berpengaruh berpengaruh Berpengar

uh

Sosial Budaya Berpengaruh Tidak

berpengaruh

berpengaruh Berpengar

uh

Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah

pernikahan dini

Kalsel

(Banjar)

Bangka

(Bangka

Selatan)

Sulteng

(Donggala)

Jabar

(Cianjur)

Pemahaman

Aparat

Cukup Kurang Cukup Cukup

Perencanaan

Kebijakan

Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Ada,

lemah

Koordinasi

Kebijakan (sinergi

lintas sektor)

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada,

Lemah

Sosialisasi,

Advokasi

Ada,

Lemah

Ada, Lemah Ada, Lemah Ada, Kuat

TEMUAN-TEMUAN PENTING

Temuan Penting

Gejala Modernisasi dan Perubahan Perilaku masyarakat

• latar masalah utama yang dihadapi seluruh provinsiyang diamati dalam mengatasi pernikahan dini yaknimodernisasi dan tingkat pendidikan yang rendah.

• Arus modernisasi masuk pesat dalam masyarakat. ditunjukkan oleh pola konsumsi dan pola pemakaianArus modernisasi masuk pesat dalam masyarakat. ditunjukkan oleh pola konsumsi dan pola pemakaianjasa anggota masyarakat secara tinggi�jasa arusinformasi yang masuk dengan sangat pesat.

• berdampak pada perubahan perilaku penduduk diseluruh Provinsi yang dikaji dan mendorong kebiasaanhidup konsumtif � generasi muda

• menyebabkan terjadinya culture shock padamasyarakat.

Temuan Penting

Rendahnya minat masyarakat atas pendidikan.

• Peningkatan kesejahteraan akibat pertumbuhanekonomi tidak dibarengi dengan peningkatankualitas hidup penduduk di bidang pendidikan.

• minat masyarakat untuk meningkatkan kualitaspendidikan rendah.minat masyarakat untuk meningkatkan kualitaspendidikan rendah.

• banyak pelaku pernikahan dini yang keluarsekolah justru masih di usia SMP.

• sangat kentara terjadi di seluruh Provinsi yang diamati khususnya di Kalimantan Selatan danBangka-Belitung yang mengalami booming perekonomian paling pesat dalam satu dasawarsaakibat pertambangan.

Temuan Penting

Tekanan Ekonomi di Tingkat Keluarga.

• Peningkatan konsumsi tinggi mendorong tekananekonomi yang semakin tinggi pada keluarga.

• menyebabkan keluarga baik orang tua maupunanak lebih memilih bekerja untuk segeramemperoleh pendapatan dan memenuhianak lebih memilih bekerja untuk segeramemperoleh pendapatan dan memenuhikebutuhannya ataupun menikahkan segera anakuntuk mengurangi beban keluarga (tekananekonomi)

• Dimensi tekanan ekonomi inilah yang sangatmewarnai pengambilan keputusan orang tuadalam menikahkan anaknya, hal ini terjadi diseluruh provinsi kecuali di Kalimantan Selatan.

Temuan Penting

Budaya sebagai alasan dasar pernikahan dini.

• Dimensi budaya memang masih kuat terjadi

sejak dulu

• Namun semakin memupus pengaruhnya pada• Namun semakin memupus pengaruhnya pada

beberapa Provinsi dan bahkan menghilang di

Provinsi Bangka Belitung khususnya dalam

satu dasawarsa terakhir.

• Seringkali dimensi budaya hanya dijadikan

alasan menutupi alasan tekanan ekonomi.

Temuan Penting Lainnya

• Peran Adat dan Agama sebagai Kontrol

Sosial.

• Peran orang tua dalam keluarga sangat

dominan. dominan.

• Lemahnya Peran Pemerintah dalam hal

Koordinasi dan Perencanaan Kebijakan

pengendalian pernikahan dini.

Rekomendasi

• Harus dilakukan sosialisasi dan advokasi secara langsungdan intensif di lapangan sebagai antisipasi gejalaModernisasi dan perubahan perilaku masyarakat termasukpenguatan peran lembaga sekolah khususnya di tingkatSMP.

• Penguatan peran tokoh Adat dan Tokoh Agama sebagai• Penguatan peran tokoh Adat dan Tokoh Agama sebagaiKontrol Sosial.

• Peningkatan kapasitas orang tua khususnya dalammeningkatkan minat atas pendidikan dan mengurangitekanan ekonomi di Tingkat Keluarga.

• Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam halpengendalian pernikahan dini melalui perencanaankebijakan dan koordinasi lintas sektor secara intensif.

TERIMA KASIH