Upload
stenofani-r
View
286
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pajak Penghasilan Pasal 25 & 26
Citation preview
Ringkasan Materi
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 & 26
TUGAS MATA KULIAH : PENGANTAR PERPAJAKANDOSEN : AGUS WIDODO, SE., M.Si., Ak
DISUSUN OLEH :KELOMPOK VI
KETUA : DHEMA NOVELASARI ANGGOTA :
1. AGUNG SUSANTO 2. STENOFANI RATNASARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA2014
KELOMPOK DISKUSIPENGANTAR PAJAK
A. NO. URUT KELOMPOK : 6 (ENAM)B. NAMA KELOMPOK : TAX PAYERC. TOPIK DISKUSI : KUPD. KETUA KELOMPOK : Dhema N E. ANGGOTA :
1. Agung Susanto 2. Stenofani R
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pengertian PPh Pasal 25
Ketentuan PPh Pasal 25
Penghitungan PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal
Tertentu
Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP
Baru,Bank,BUMN, BUMD, dan WP
Tertentu lainnya
Penyetoran dan
Pelaporan
Kasus
Pengertian PPh Pasal 25
Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap
bulan dalam tahun pajak berjalan.
Ketentuan PPh Pasal 25
Besarnya angsuran yang harus dibayar adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak
a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
• Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
• Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
• SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
• Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
• Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
• Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak
Penghitungan PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu
Contoh kasus :Penghasilan teratur Wajib Pajak dari usaha dagang PT. Nusa dalam tahun 2013 sebesar Rp. 151.000.000,00 dan penghasilan tidak teratur dari menyewakan mobil selama 3 tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2013 sebesar Rp. 63.000.000,00.
Jawab :Dasar Perhitungan adalah hanya dari penghasilan teratur ( karena penghasilan tidak teratur tersebut sekaligus diterima ).PKP dari Penghasilan Teratur sebesar (Rp. 151.000.000 – Rp. 63.000.000) = Rp. 88.000.000PPh Terutang = 25% x Rp. 88.000.000 = Rp. 22.000.000PPh Pasal 25/2013 = x Rp. 22.000.000 = Rp. 1.833.300
Jadi, pajak penghasilan tahun 2013 sebesar Rp. 1.833.300
Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
Besar angsuran PPh dihitung sebagai berikut :
1. Sebelum Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, besar angsuran = besar angsuran bulan terkahir dari tahun pajak lalu dan bersifat sementara.
2. Setelah Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan PPh, besar angsuran sebagai berikut :Sebesar PPh terutang dikurangi PPh yang dipunggut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, dibagi 12 atau banyak bulan dalam tahun pajak yang berlaku.Dihitung dalam hal Wajib Pajak berhak atas Kompensasi Kerugian atau Wajib Pajak memperoleh penghasilan teratur.
SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh dengan syarat :
• WP menyampaikan besarnya PPh terutang berdasar perkiraan penghasilan yang akan diterima dan PPh untuk bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
• Diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar
Kasus :PT. Intan membayar angsuran bulanan pajak sebesar Rp. 20.000.000. Bulan April pabrik PT.Intan terbakar, pihaknya mengajukan permohonan pengurangan pajak sehingga berdasar Keputusan Direktur Jendral Pajak PT.Intan dapat membayar angsurannya < Rp.20.000.000/bulan.
Wajib Pajak Baru
Besarnya angsuran sebesar jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.
Bank
Besarnya angsuran sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12
Angsuran PPh Pasal 25 bagiWP Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan WP Tertentu lainnya
Besarnya angsuran ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan
Dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan/pemungutan PPh 21, 22, 23, 24 pada tahun pajak yg lalu dibagi 12.
Wajib Pajak Pengusaha Tertentu
BUMN dan BUMD
Jika RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh 25 tiap bulan adalah sama dengan angsuran PPh 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
Jika ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan: penghasilan neto menurut RKAP dikurangi jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (UU no 36/2008 pasal 25 ayat 8).
Penyetoran dan Pelaporan
Ketentuan Perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan pasal 25 sebagai berikut :
1. PPh Pasal 25 dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya.
2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berkahir dalam bentuk Surat Storan Pajak lembar ketiga.
Kasus
PPh Terutang tahun 2012 = Rp 50.000.000Dikurangi :PPh dipotong pemberi kerja (Pasal 21) = Rp 15.000.000PPh dipungut pihak lain (Pasal 22) = Rp 10.000.000PPh dipotong pihak lain (Pasal 23) = Rp 2.500.000Kredit PPh Luar Negeri (Pasal 24) = Rp 7.500.000 = Rp 35.000.000Jumlah = Rp 15.000.000
Besarnya angsuran pajak per bulanRp 15.000.000 x 1/12 = Rp 1.250.000
Pajak Penghasilan Pasal 26
Pengertian PPh Pasal 26
Tarif dan Obyek PPh
Pasal 26
Pemotongan, Penyetoran dan
Pelaporan
Sifat Pemotongan
Pemotong Pajak
Pihak yang Dipotong
Pengecualian Kasus
Pengertian
Pajak Penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
Tarif dan Obyek Pajak
• 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa : dividen, bunga , royalti, dan imbalan.
• 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :1.penghasilan dari penjualan harta di Indonesia2.premi asuransi, premi reasuransi yang
dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
PPh pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto
PPh pasal 26 = 20% dari Penghasilan Neto
• 20% (final) dari PKP dikurangi pajak dari BUT, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia maka tidak akan kena pajak pasal 26.
PPh pasal 26 = PKP BUT – PPh Terutang x 20%
Tarif dan Obyek Pajak
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan
PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu.
Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3 : Lembar 1 untuk Wajib Pajak luar negeri Lembar 2untuk Kantor Pelayanan Pajak Lembar 3 untuk arsip Pemotong
PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Sifat PemotonganPemotongan Pajak WPLN yang tidak bersifat final
Pemotongan atas penghasilanpenghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia
yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di
IndonesiaPenghasilan berupa dividen, bunga,
royalti dengan syarat terdapat hubungan efektif antara BUT dengan
harta
Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan LN
yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
Pemotong Pajak
•Badan Pemerintah•Subjek Pajak dalam negeri•Penyelenggara Kegiatan•BUT• Perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya selain BUT di Indonesia.
Pihak Yang Dipotong
Pemotongan PPh Pasal 26 dikenakan terhadap Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia)Misalnya warga negara Singapura yang memiliki saham PT Indosat yang menerima penghasilan berupa dividen dari PT Indosat.
Pengecualian
BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:• Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan
kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
• Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut
• Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurangkurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.
Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Kasus
Seorang atlet dari luar negeri yang mengikuti bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang sebesar Rp 10.000.000,- maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar :
20% x Rp 10.000.000,- = Rp 2.000.000,-
TERIMA KASIH