DASAR PERPAJAKAN

Oleh

Iwan Sidharta, MM.

Dasar-Dasar Perpajakan

PAJAKPengelompokan

Cara Pemungutan

Karakteristik

Definisi

Fungsi

Syarat

Kedudukan

Tarif

Timbul&Hapus Pajak

Hambatan

TeoriPajak

HukumPajak

•Iuran/kewajiban•Sebagian kekayaan rakyat•Bersifat wajib•Berdasarkan UU•Dipungut oleh negara•Pengeluaran pemerintah•Anggaran dan mengatur

•Pajak Langsung; (Pajak Penghasilan)•Pajak Tidak Langsung; (PPN)

•Pajak Pusat; (Pajak Penghasilan)•Pajak Daerah

•Pajak Provinsi; (PajakKendaraan Bermotor)•Pajak Kabupaten/Kota; (PajakHotel)

kontribusi kepada negara olehWP, bersifat memaksaberdasarkan UU, digunakanuntuk keperluan negara untukkemakmuran rakyat.

I_Sidh.1

Dasar-Dasar Perpajakan

PAJAK

Pengelompokan1. Golongan2. Sifat

3. Pemungut

Pemungutan1. Stelsel Pajak2. Asas3. Sistem

Karakteristik1. Iuran wajib2. Berdasarkan UU3. Oleh Negara

4. Untuk Rakyata) Definisib) Fungsic) Syaratd) Kedudukane) Timbul &

HapusnyaPajak

f) Hambatan

1) Teori Asuransi2) Teori Kepentingan3) Teori Daya Pikul4) Teori Bakti5) Teori Daya Beli

1) Hukum Perdata2) Hukum Publik

1) Hukum Pajak2) Hukum Tata Negara3) Hukum Tata Usaha4) Hukum Pidana

1) Hukum Pajak1) Pajak Materil2) Pajak Formil

Tarif1. Sebanding2. Tetap3. Progresif4. Degresif

Sanksi

UUPeraturan

TeoriPajak

HukumPajak

I_Sidh.2

Undang-Undang N0. 28 Tahun 2007

Pajak adalah kontribusi kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak

Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.3

Hukum Pajak adalah suatu kumpulanperaturan yang mengatur hubunganantara pemerintah, sebagai pemungutpajak (fiskus) dengan rakyat, sebagaipembayar pajak.

Definisi Hukum Pajak

Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.4

Cakupan Hukum Pajak

• Subjek Pajak dan Wajib Pajak.

• Objek Pajak.

• Kewajiban pajak terhadap pemerintah.

• Timbul dan hapusnya hutang pajak.

• Cara penagihan pajak.• Cara mengajukan keberatan dan banding.

Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.5

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

• Timbulnya Utang Pajak– Secara Formil

• Akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

– Secara Materiil• Akibat berlakunya Undang-Undang mengenai Perpajakan

• Hapusnya Utang Pajak– Pembayaran

– Kompensasi

– Daluarsa

– Pembebasan dan penghapusan

Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.6

Sistem Pemungutan Pajak

• Official Assesment System

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangkepada petugas pajak atau pemerintah untuk menentukanbesarnya pajak terutang.

• Self Assesment System

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

• With Holding System

sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepadapihak ketiga (konsultan)

I_Sidh.7

Tarif Pajak

• Tarif Tetap.Tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidakdipengaruhi oleh besarnya dasar perhitungan pajak.

• Tarif Sebanding.Tarif dengan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadapbeberapapun besarnya dasar perhitungan pajak.

• Tarif Mengikat (Progresif).Tarif yang persentasenya akan semakin besar sejalan denganmeningkatnya dasar perhitungan pajak.

• Tarif Menurun (Degresif).Tarif yang dasar pengenaanya semakin menurun sejalandengan meningkatnya dasar perhitungan pajak.

I_Sidh.8

Penggolongan Pajak

Pajak

Golongan

Langsung

TidakLangsung

Pemungut

Pusat

Daerah

Sifat

Subjektif

Objektif

I_Sidh.9

Pengelompokan Pajak

• Menurut Golongan– Pajak Langsung; contohnya Pajak Penghasilan– Pajak Tidak Langsung; contohnya Pajak Pertambahan Nilai

• Menurut Sifat– Pajak Subjektif; contohnya Pajak Penghasilan– Pajak Objektif; contohnya Pajak Pertambahan Nilai

• Menurut Lembaga Pemungut– Pajak Pusat; contohnya Pajak Penghasilan– Pajak Daerah

• Pajak Provinsi; contohnya Pajak Kendaraan Bermotor• Pajak Kabupaten/Kota; contohnya Pajak Hotel

I_Sidh.10

Cakupan Perpajakan

• Penjelasan Umum Mengenai Perpajakan.

• Penghasilan Neto

• PPh Pasal 21

• PPh Pasal 22

• PPh Pasal 23

• PPh Pasal 24

• PPh Pasal 25

• PPN dan PPnBM

• PBB dan BPHTB

Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.11

Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

Tujuan Akuntansi

Komersial

• Menyediakan laporan & informasi keuangan sertainfo lain kepada pihak pengambil keputusan.

Pajak

• Menyajikan laporan ekuangan & informasi lain(tax compliance) kepada administrasi pajak.

• UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di ataspraktek dan kelaziman akuntansi

I_Sidh.12

Lembaga Pembuat Ketentuan

Metode, prosedur dan teknik akuntansidipengaruhi hukum pajak berdasarkan :

• UU Perpajakan• Peraturan pemerintah• Keputusan Presiden• Keputusan Menteri• Keputusan Direktorat Jenderal Pajak• Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada

ketentuan akuntansi perpajakan seperti : Majelispertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara,peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya.

I_Sidh.13

• Konsep dasar akuntansi berlaku umumLaporan Keuangan Fiskal dan Komersialmeliputi :

• Accrual Basis : pengakuan transaksi saatterjadi, dilaporkan pada periode tsb.

• Going Concern : mengasumsikan aktivitasperusahaan akan tetap berlangsungterus.

Konsep Dasar Akutansi

I_Sidh.14

Tujuan pelaporan keuanganperpajakan

Menyajikan informasi sebagai bahanmenghitung Penghasilan Kena Pajak,terutama dalam sistem self assesmentsebagai laporan pertangungjawaban ataskepercayaan menghitung pajak terhutangbagi setiap Wajin Pajak.

I_Sidh.15

Sifat dan keterbatasan pelaporankeuangan fiskal

• Laporan Keuangan bersifat historis• Proses penyusunan laporan

keuangan tidak luput daripenggunaanestimasi dan berbagaipertimbangan

• Lebih mengutamakan hal yangmaterial (tanpa mengurangikelengkapan materi)

I_Sidh.16

Sifat dan keterbatasan pelaporankeuangan fiskal (cont…)

• Laporan keuangan terutama menekankanmakna ekonomis (substansi) setiap transaksi(tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikanbentuk yuridis formalnya).

• Terdapatnya alternatif yang dapat digunakanmengakibatkan variasi dalam pengukuransumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antarWP.

• Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidakmendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikanumumnya dikesampingkan.

I_Sidh.17

Rekonsiliasi

• Rekonsiliasi dilakukan untuk menghilangkanperbedaan antara laporan keuangan komersialyang berdasarkan SAK dan laporan keuanganfiskal yang dibuat berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.

• Perbedaan antara laba akuntansi pada laporankeuangan komersial dengan penghasilan kenapajak pada laporan keuangan fiskal dapatdiidentifikasi sebagai perbedaan tetap danperbedaan temporer.

I_Sidh.18

Rekonsiliasi ..(cont..)

• Disebut perbedaan perrnanen karenaakumulasi perbedaan tersebut akan tetap adasampai waktu yang tidak terhingga.

• Sedangkan dalam perbedaan temporer akanterjadi saling eliminasi antar tahun-tahunfiskal, sehingga tidak ada perbedaan lagi.

I_Sidh.19

Perbedaan Permanen

• Perbedaan permanen adalah perbedaan yangtimbul dari penyisihan khusus, ataupernbatasan yang diinginkan ataudiisyaratkan, oleh peraturan hukum (pajak),karena alasan-alasan :– ekonomis,

– politik, atau

– administratif, yang tidak ada kaitannya denganperhitungan laba bersih akuntansi.

I_Sidh.20

Wasalam

Terima Kasih

I_Sidh.21

PEMBUKUAN

I_Sidh.22