KELOMPOK 1 :

ANA WULANDARI (43212010017)TIARA SYAIFUL BAHRI

(43212010022)ARISKA DWI P

(43212010030)SYIFA FAUZIAH

(43212010034)MUNIYATIH (43212010037)DIKI NURHAKIM (43212010046)MAULINA SAHARA (43212010047)

DWI HERU SAPUTRA (43212010003)

PAJAK PENGHASILANPASAL 22

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara

lain,berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah

maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor aTau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungut Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 .Pemungut PPh pasal 22 adalah: Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai,atas

impor barang Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang

dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit

Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha

industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif

Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan pertanian dan perikanan

Kegiatan yang Dikenakan PPH Pasal 22

• Impor barang• Pembayaran atas pembelian barang yang

dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran

• Pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar

• Industri baja dan industri otomotif• Penjualan bahan bakar minyak, gas dan

pelumas• Penjualan hasil industri dalam negeri• Pembelian bahan-bahan untuk keperluan

industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan ekspotir

Kegiatan yang Dikenakan PPH Pasal 22

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit spm) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah di isi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara malalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pasal 22

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos , bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Penyetoran PPH Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan pemungut menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

Pemungutan pajak wajib menerbitkan bukti Pemungutan PPH Pasal 22 dalam rangka 3 (tiga),yaitu:

a. Lembar kesatu untuk wajib pajak(pembeli/pedagang pengumpul)

b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak(dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22)

c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Sifat Pemungut

Pemungutan pajak bersifat

final

Pemungutan pajak bersifat

tidak final

Pemungutan pajak bersifat final

Artinya bahwa pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak lain

dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada

akhir suatu tahun tahun pada saat pengisian SPT Tahunan PPh.

Pemungutan pajak bersifat tidak final

Berarti pajak yang sudah di pungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat

dikreditkan/diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun

berjalan oleh wajib pajak yang dipungut.

Dasar Pemungutan

1. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yang terdiri atas cost insurance and freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor;

2. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga pembelian/penjualan.

Tarif Pemungut

• Tarif 2,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

• Tarif 0,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

• Tarif 7,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

• Tarif 7,5% dari harga jual lelang diterapkan untuk impor yang dikuasai.

• Tarif 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina

• Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan pertamina dan Non SPBU

• Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar gas

• Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan pelumas

• Tarif 1,5% dari harga pembelian untuk pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan pejabat penerbit Suarat Perintah Membayar

• Tarif 0,25% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis semen hasil produksi di dalam negeri oleh industri semen

• Tarif 0,45% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih didalam negeri oleh industry otomotif

• Tarif 0,3% dari DPP PPN untuk penjualan baja di dalam negeri oleh industry baja

• Tarif 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor oleh badan usaha industry atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.

• Tarif 0,1% dari DPP PPN untuk penjualan kertas hasil produksi di dalam negeri oleh industri kertas

Berdasarkan tarif pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Contoh Perhitungan

Contoh 1: Menghitung PPh Pasal 22 atas impor PT Perdana adalah importir barang-barang elektrik yang mempunyai API, pada bulan Mei 2011 melakukan impor barang Jepang dengan harga faktur US $100,000.00. Biaya asuransi yang dibayar diluar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea msuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah US $1.00 = Rp 8.500,00. Hitunglah PPh pasal 22!

a) Menentukan Nilai Impor-Harga faktur (cost) US $ 100,000.00

-Biaya asuransi (insurance): 2% x US $100,000,00 US $

2,000.00 -Biaya angkut (freight): 5% x US $ 100,000.00 US $ 5,000.00 CIF (cost,insurance,freight) US $ 107,000.00 Kurs US $1,00 = Rp8.500,00 CIF (dalam rupiah): US $107,000.00 x Rp8.500,00 = Rp 909.500.000,00Ditambah: - Bea masuk: 20% x Rp 909.500.000,00 Rp 181.900.000,00 - Bea masuk tambahan: 10% x Rp909.500.000,00 Rp 90.950.000,00

Nilai impor Rp1.182.350.000,00

b) Menghitung PPh pasal 22-impor 2,5% x Rp1.182.350.000,00 = Rp 29.558.750,00

Jika importir yang bersangkutan tidak mempunyai API, besarnya PPh Pasal22 adalah: 7,5%x Rp1.182.350.000,00 = Rp 88.676.250,00

PT Pertamina adalah produsen dan importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas, pada bulan Agustus 2011 melakukan penyerahan sebagai baerikut:

a) Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp816.000.000,00 kepada SPBU pertamina;

b) Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp523.000.000,00 kepada non SPBU;

c) Penyerahan bahan bakar gas senilai Rp179.800.000,00 kepada Blue Gas Distributor

d) Penyerahan pelumas senilai Rp278.900.000,00 Kepada PT Oil

Contoh 2: Menghitung pph pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh produsen atau importir bahan baku dan pelumas

Besar PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina atas penyerahan tersebut adalah:

Atas penyerahan bahan bakar minyak kepada SPBU: 0,25% x Rp816.000.000,00 Rp

2.040.000,00

Atas penyerahan bahan bakar minyak kepada non SPBU:

0,3% x Rp523.000.000,00 Rp 1.569.000,00

Atas penyerahan bahan bakar gas kepada Blue Gas Distributor:

0,3% x Rp179.800.000,00 Rp 539.400,00

Atas penyerahan pelumas kepada PT Oil: 0,3% x Rp278.900.000,00 Rp

836.400,00

SEKIAN DAN

TERIMAKASIH :D