PPh Pasal 22

PPh Pasal 22

Pengertian PPh 22

Merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah (pusat, daerah, instansi, dan lembaga negara lainnya) berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

Pemungut PPh 221. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, atas impor

barang2. Direktor Jenderal Anggaran, Bendaharawan pemerintah, atas

pembelian barang3. BUMN dan BUMD, atas pembelian barang dari APBN/D4. BI, BPPN, BULOG, Telkom, PLN, Garuda, PT Indosat, PT Krakatau

Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN.

5. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, atas penjualan hasil produksinya di DN

6. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya (final)

7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Subjek PPh 22

1. Importir2. Rekanan pemerintah3. Konsumen semen, rokok, kertas, baja, dan

otomotif4. Para penyalur bahan bakar premix dan gas5. Para penyalur dan atau agen BULOG6. Pedagang Pengumpul dalam sektor

perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan

Objek PPh 22

1. Impor barang2.Penjualan hasil produksi atau

penyerahan barang

Bukan Objek PPh 22 Impor barang dan atau penyerahan

barang yang tidak terutang pajak penghasilan

Impor barang yang dibebaskan bea masuk :- Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang

bertugas di Ind berdasarkan asas timbal balik- Barang untuk keperluan badan int’l beserta para pejabatnya yang bertugas di Ind - Buku ilmu pengetahuan- Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan- dst.

Tarif PPh 22

1. Atas impora. Yang menggunakan API : 2,5% dari Nilai Impor

b. Yang tidak menggunakan API : 7,5% dari Nilai Imporc. Yang tidak dikuasai : 7,5% dari harga jual lelang

2. Atas pembelian barang yang dibiayai APBN/D : 1,5% dari harga pembelian

NILAI IMPOR = CIF + BEA MASUK + PUNGUTAN PABEAN LAINNYA

Tarif PPh 22 (cont’d)

3. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan :a. Industri kertas : 0,1% dari DPPb. Industri semen : 0,25% dari DPPc. Industri baja : 0,3% dari DPPd. Industri rokok : 0,15% dari harga bandrol (final)e. Industri otomotif : 0,45% dari DPP

5. Atas pembelian barang dari sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan : 0,5% dari DPP

Tarif PPh 22 (cont’d)

4. Penjualan BBM jenis premix dan gas (final)

SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina

Premium 0,3% dari penjualan

0,25% dari penjualan

Solar 0,3% dari penjualan


Premix/Super TT

0,3% dari penjualan


Minyak Tanah

0,3 % dari penjualan

Gas LPG 0,3 % dari penjualan

Pelumas 0,3 % dari penjualan

Saat terutang dan pelunasan

No. KETERANGAN TERUTANG PELUNASAN

1. PPh Pasal 22-Impor DJBC Saat pembayaran bea masuk

Saat pembayaran bea masuk

2. - PPh Pasal 22 Bendaharawan- BUMN & BUMD

Saat pembayaran

Saat pembayaran

3 PPh 22 yang dipungut oleh BI, BPPN, BULOG dan badan yang ditunjuk

Saat pembayaran

Saat pembayaran

4. PPh 22 yang dipungut oleh Industri semen,rokok, kertas, baja dan otomotif yang ditunjuk

Saat penjualan Saat penjualan

5. Pertamina dan Badan Usaha lainnya dalam bidang BBM jenis Premix, super TT dan gas

Saat penerbitan DO

Sebelum DO ditebus

6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, yang ditunjuk

Saat pembelian Saat pembelian

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan

No. KETERANGAN PENYETORAN PELAPORAN SPT MASA

1. PPh Pasal 22-Impor DJBC 1 hari setelah pemungutan Mingguan, max 7 hari setelah batas waktu penyetoran

2. - PPh Pasal 22 Bendaharawan- BUMN & BUMD

Sama denganpelaksanaan pembayaran

Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir

3 PPh 22 yang dipungut oleh BI, BPPN, BULOG dan badan yang ditunjuk

Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya


4. PPh 22 yang dipungut oleh Industri semen,rokok, kertas, baja dan otomotif yang ditunjuk

Paling lambat Tanggal 10 bulan takwim berikutnya


5. Pertamina dan Badan Usaha lainnya dalam bidang BBM jenis Premix, super TT dan gas

Dilakukan sendiri oleh WP sebelum DO ditebus


6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, yang ditunjuk

Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya


PPh Pasal 23 &PPh Pasal 4 ayat 2

Merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP DN dan BUT yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak DN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan LN lainnya.

Pengertian PPh 23

Pemotong PPh Pasal 23 Badan Pemerintah Subyek Pajak Badan DN (PT, CV, dsb) Penyelenggara kegiatan BUT atau perwakilan perusahaan LN OP sebagai WP DN yang ditunjuk Dirjen Pajak:

Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali Camat), pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas

Orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa

Obyek Pajak

Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

Royalti; Sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta;

Obyek Pajak (cont’d)

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e

Bukan Objek Pajaka. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada

bankb. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan

dengan financial leasec. Dividen, bunga obligasi, dan bagian laba

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (3)d. SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanyae. Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp. 240.000,-

setiap bulan yang dibayar koperasi keapda anggotanya.

f. Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal dan dividen dari saham pada PT listing di BEJ, yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun.

Dividen Dikenakan PPh sebesar 15% dari jumlah bruto dan tidak

final Obyek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) huruf g:

dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

Bukan obyek pajak menurut Pasal 4 ayat (3) huruf f:Dividen yang diterima atau diperoleh WP badan Dalam negeri, dengan syarat:Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahanKepemilikan paling rendah 25%

Bunga Dikenakan PPh 15% dari jumlah bruto dan tidak

final Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

kepada anggotanya dikenakan PPh Final 15% (ps 23 ayat (1) huruf c)

Dikecualikan: Bunga yang terutang atau dibayar kepada bank Bunga obligasi yang terutang atau dibayar kepada reksa

dana selama 5 tahun sejak pendirian Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas

tertentu cfm. Ketetapan Menkeu (skr Rp 240.000) yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya.

Bunga Simpanan di Bank Bunga simpanan di bank dan diskonto SBI,

dikenakan PPh Final sebesar 20% berdasarkan PP 131/2000.

Merupakan jenis PPh Pasal 4 (2), bukan PPh Pasal 23

Dikecualikan: Simpanan dengan nominal < Rp 7.5 juta Bunga yang diterima oleh bank Bunga yang diterima oleh Dana Pensiun yang pendiriannya

disahkan oleh Menkeu Bunga dalam rangka Taperum (Tabungan Pemilikan Rumah)

Royalti

Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta tak berwujud

Dikenakan PPh 15% dari penghasilan bruto dan tidak final

Hadiah dan Penghargaan

Hadiah dan penghargaan untuk kegiatan lomba.

Dikenakan PPh 15% dari penghasilan bruto dan tidak final

Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta

Tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan, yang dikenakan PPh Final berdasarkan Pasal 4 ayat 2.

Dikenakan PPh sebesar 2% dari penghasilan bruto

Imbalan Jasa

Jasa: Jasa teknik:

pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan

Jasa manajemen:Pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen, dengan imbalan jasa berupa ‘management fee’ (SE-08/PJ.222/1984 tgl. 15 Maret 1984)

Jasa konsultan Jasa konstruksi Jasa lain, diatur dalam Kepdirjen nomor KEP-305/Pj/2001

tgl. 18 April 2001

Imbalan Jasa (cont’d) Dikenakan PPh sebesar 2% dari penghasilan

bruto Tidak Final, kecuali untuk jasa konsultan

bangunan dan jasa konstruksi tertentu

Imbalan Jasa (cont’d)

Tarif PPh 4 (2) untuk jasa konstruksi :

Jasa Tarif

Jasa pelaksaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil

2%

Jasa pelaksaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

4%

Jasa pelaksaan konstruksi oleh penyedia jasa selain di atas 3%

Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha

4%

Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

6%

PPh Pasal 4 ayat 2Objek PPh Pasal 4 ayat 2 :

Objek Pajak Tarif

Imbalan kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan LN

?

Penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek

Saham pendiri

Bukan saham pendiri

0,5%

0,1%

Sewa tanah dan/atau bangunan 10%

Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, jasa giro 20%

Bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek

20%

Hadiah undian 25%

Kewajiban Pemotong Melakukan pemotongan PPh pada saat pembayaran atau

terutang Membuat Bukti Potong dan menyampaikannya kepada

penerima penghasilan Menyetor PPh dipotong, paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya Melaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan

berikutnya dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26, dilengkapi dengan:

Bukti Potong Daftar Bukti Potong Surat Setoran Pajak (SSP)

Hak Wajib Pajak yang Dipotong

PPh 23 yang diterima dari pemberi hasil : Dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh,

dengan melampirkan Bukti Pemotongan PPh 23. Dapat di-refund dalam hal WP mengalami lebih

bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari pada pajak yang telah dipotong pihak lain dan/atau dibayar

Documents

PPh Pasal 22