PENGERTIANHukum Keuangan Negara: Sekumpulan

kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

PENGERTIANKeuangan Negara: Semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No 17/2003)

Substansi Keuangan negaraDlm arti luas, mencakup: APBN, APBD dan

Keuangan negara pada badan usaha milik negara/ BUMD.

Dlm arti sempit, mencakup: keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri.

Ruang lingkup Keuangan Negara1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman; 2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan Negara; 4. Pengeluaran Negara;5. Penerimaan Daerah; 6. Pengeluaran Daerah; 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Ruang Lingkup Keu di kelompokanBidang pengelolaan pajakBidang pengelolaan moneterBidang pengelolaan kekayaan negara yang

dipisahkan

Landasan hukum Keu• Ps 23 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap

tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

• (2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.

• (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.

• (4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.

• (5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu

• Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-

• undang. • (6) Hal pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

Landasan Hukum Keuangan NegaraUU 17/2003 ttg Keuangan NegaraUU 1/2004 tt perbendaharaan negaraUU 3/2004 ttg perubahan uu 23/1999 ttg BIUU 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.UU 15/2006 ttg BPKUU APBN yang tiap tahun diundangkan

Sumber Keuangan NegaraPajak NegaraBea dan CukaiPNBP

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAPengelolaan Keuangan Neg adl keseluruhan

kegiatan pejabat penglola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, mencakup:

PerencanaanPelaksanaanPengawasanPertanggungjawaban

Asas-asas Pengelolaan Keuangan NegaraAsas Sebelum UUKN:1.kesatuan: menghendaki agar semua

pendapatan dan belanja negara disajikan dlm satu dokumen anggaran

2.Universalitas; mengharuskan agar setiap transaksi keuangan neg ditampilkan sec utuh dlm dokumen anggaran

3.Tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu

4.Spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yg disediakan terinci sec jelas peruntukan

Asas dalam UUKNAkuntabilitas berorientasi pada hasil adl

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawbkan kepada rakyat.

Proporsionalitas adl yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keu neg.

Profesionalitas, adl mengutamakan keahlian berdasar kode etik dan ketentuan peraturan per uu an yg berlaku

Asas dalam UUKNKeterbukaan, adl membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tidak diskriminatif ttg pengelolaan keuangan negara memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, gol, danrahasia neg

Pemeriksaan oleh badan yang bebas dan mandiri, adl memberi kebebasan bagi BPK utk melakukan pemeriksaan dg tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

Pengelola Uang NegaraAda dlm tanggungjawab menteri Keuangan

selaku bendara umum negara.Uang Negara: uang yang dikuasai oleh

bendahara umum negara meliputi uang rupiah dan valuta asing,

Uang negara terdiri dari uang dlm kas negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian neg/lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga negara.