Download pdf - Surat Kabar RBN Edisi 011

w ww . r ak y at bi c ar a ne ws . co m

Pendiri:Laspen SianturiBernike Miranda Pardede, SPd.Pemimpin Umum/Penjab:Laspen SianturiPemimpin Redaksi/Penjab I:Ismet FauziPemimpin Perusahaan: BernikeMiranda Pardede

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 11 | TAHUN I | 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2011

Akses Baca Tabloid RBN

www.rakyatbicaranews.com

Topik UtamaTopik

Surat Kabar

Jakarta, Kantor Berita RBNDisebabkan penerbitan

dan pembatalan Surat Ke-putusan (SK) terhadap TanahHambalang Kabupaten Bo-gor diduga terjadi penyalah-gunaan jabatan oleh JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI, Joyo Winoto dila-porkan kepada Mabes Polriuntuk dilakukan penyelidikansampai ke penyidikan demiterciptanya supremasi hukumdi Bumi Persada Indonesia,khususnya di instansi perta-nahan.

Dalam isi suratnya kepa-da Kepala Kepolisian Repub-lik Indonesia (Kapolri), Direk-tur Utama PT Genta Prana,Drs. Dolok F Sirait mengata-kan, sesuai dengan surat PTGenta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011perihal pokok surat, dan surattersebut telah berada 5 (lima)bulan pada KANIT IIPIDKOR BARESKRIM,dan sampai saat ini saya sela-ku pelapor belum pernah dipe-riksa oleh Polisi.

Dolok Sirait juga menga-takan, Polisi tidak perlu lagitakut memeriksa Joyo Winotoselaku orang dekat PresidenRI, disebabkan Presiden sen-diri telah memberi arahan ke-pada Joyo Winoto , PhD

Mabes Polri DimintaTindaklanjuti Laporan AKBP (Purn) Dolok F. Sirait

“Penyalahgunaan Jabatan” Joyo Winoto Selaku Kepala BPN RI Dilaporkan

selaku Kepala BPN RI, danJoyo Winoto harus melaksa-nakan Putusan MA No.482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 dan hasilnya dilaporkankepada Presiden RI, sesuaisurat Menteri Sekretaris Ne-gara RI No. 92/M.SesNeg/D4- 4/P U1 0. 01 /05/2 011tanggal 02 Mei 2011.

Beberapa bukti bahwaJoyo Winoto, PhD telah mela-kukan tindak pidana korupsiUU RI No. 31 tahun 1999yaitu dengan adanya PutusanMahkamah Agung (MA) RINo. 482K/TUN/2007 tanggal20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16 Sep-tember 2009 yaitu memba-talkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006,yang diterbitkan oleh JoyoWinoto, PhD dengan menya-lahgunakan wewenangnya,dan menghukum Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI, sertadiperintahkan untuk mener-bitkan antara lain sertifikatHGB atas nama PT GentaPrana seluas 211, 75 ha.Akan tetapi hal tersebut tidakdiindahkan oleh Joyo WinotoPhD. Ketua PTUN Jakartajuga telah mengeksekusi danmemerintahkan Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RIuntuk melaksanakan putusanMA tersebut sebagaimana

mestinya, karena sudah mem-punyai kekuatan hukum tetap,bahkan PK Joyo Winoto su-dah ditolak, namun demikiantetapi putusan tersebut belumjuga dilaksanakan oleh JoyoWinoto, PhD.

Aryanto Sutadi selakuDeputi V BPN RI juga telahmembuat konsep surat ten-tang pelaksanaan PutusanMA dimaksud, atas dasarperintah Ketua PTUN Jakartadan atas pertimbangan teknisdan hukum dari Kepala Kan-tor Pertanahan Bogor sertadari Kepala Kantor WilayahBPN Jawa Barat, akan tetapipelaksanaan putusan belum

di-etujui oleh Joyo Winoto PhDselaku Kepala BPN RI.

Seperti pengakuan JoyoWinoto waktu itu, “Bahwa sela-ma SBY masih Presiden, Saya(Joyo Winoto) tidak akan digantisebagai Kepala BPN.” Demi-kian penjelasan Joyo Winoto,PhD kepada seorang InspekturJenderal Polisi di BPN, ketikaDolok F. Sirait dan Ruhut Si-tompul menghadap Joyo Winotodi kantornya, dalam rangkamemohon agar putusan MAdimaksud dilaksanakan. Joyojuga menjawab aneh saat dita-nya apa sebab takut membatal-kan SK No 9, “Saya (JoyoWinoto) takut kepada Probosu-tejo.” Rasa takut tersebut patut

diduga disebabkan adanyapidana korupsi, ujarnya.

“Saya telah bertugas diKepolisian RI selama 32tahun, sekarang sedangter tindas atas kesewe-nangan dari Joyo WinotoPhD. Kiranya tidaklahberlebihan apabila saya me-minta tolong kepada BapakKAPOLRI dan Staf untukmenindaklanjuti laporansaya No. 35/GP/IV/2011tanggal 18-04-2011, atausebagaimana mestinya yangterbaik menurut BapakKAPOLRI dan Staf” tan-das Dolok dalam suratnya.

Bersambung ke hal. 10

Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir JakartaSelatan (Foto: Ist.)

Jakarta, Kantor Berita RBNSupaya “biang koruptor” dapat terbasmi dari Bumi

Pertiwi Indonesia, khususnya di Pusat Penelitian danPengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas,Kejaksaan diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikanterhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasiyang terjadi di lingkungan Lemigas Cipulir.

Pasalnya, diduga Ir. Djoko Sunarjanto, M.Si besertakroni terima suap ratusan juta rupiah untuk perkaya diridan mengakibatkan kerugian negara, karena negaramembayar tagihan proyek “fiktif” kepada kontraktorpelaksana PT. Delapan Pancuran Emas. PermintaanPengadaan Barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesar Rp.424.487.877,- dengan nilai kontrakRp 419.100.000,- terindikasi “fiktif” alias tidak dikerjakan.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yangtidak bersedia namanya diekpos dalam pemberitaan diJakarta baru-baru ini.

PT. Delapan Pancuran Emas d isinyalir tidakmengerjakan proyek tersebut, tetapi membuat penagihankepada P2K Lemigas, kemudian setelah tagihan diterimakontraktor, disetor kembali kepada oknum Ir. Djoko

Ir. Djoko Sunarjanto BesertaKroni Disinyalir Terima SuapRatusan Juta RupiahKejaksaan Diminta Lakukan

Penyelidikan

Kapus Lemigas Diduga LindungiMafia Proyek “Fiktif”


Jakarta, Kantor BeritaRBN

Dalam kehidupan se-orang manusia dapat terjaditiga masa, yaitu masa lalu,masa sekarang dan masadepan. Kalau masa lalu danmasa sekarang sudah terjadi,tetap i kalau masa depanadalah masa yang akan da-tang, kalau direncanakan baikberar ti harapannya jugasemoga baik.

Begitu juga dengan kisahTanah Hambalang Bogordimana terjadi ada masa, yaitumasa lalu, masa sekarang danmasa depan. Adapun

kronologis kepemilikan tanahHambalang Bogor terindikasiterjadi kisah dibalik kisahyang unik, dimana Probosu-tedjo dan istrinya, Ratmaniselaku pemilik PT. BuanaEstate pada awalnya, didugagunakan “surat palsu” untukciptakan sertifikat HGU (HakGuna Usaha), dan setelahmasa berlakunya HGU bera-khir, diperpanjang lagi berda-sarkan SK Kepala BPN RIyaitu SK Nomor 9 yang terin-dikasi cacat hukum.

“Bahwa sesungguhnyatanah 2.117.500 m2, yangkemudian d isebut tanah

sengketa adalah tanah gara-pan masyarakat yang patutdiduga telah diserobot olehPT. Buana Estate pada tahun1976” ujar Direktur UtamaPT. Genta Prana, Drs. DolokF Sirait kepada Kantor BeritaRBN memulai pembicaraanbaru baru ini.

Dolok juga menambah-kan, adapun kisah dibalikTanah Hambalang, yaitu ,“Pada tahun 1929 s/d 1938adalah 5 bidang tanah denganluas seluruhnya 813 Ha yangterletak di Desa Hambalangdan dijadikan Perkebunan

Kisah Dibalik Kisah Tanah HambalangProbosutedjo Bersama Istri Diduga Gunakan“Surat Palsu” Untuk Ciptakan Sertifikat

Probosutedjo bersama istrinya, Ratmani(Foto:ist)Bersambung ke hal. 8

Terkait “Setoran-setoran” diKantor Walikota Jaksel


Syahrul Effendi TerindikasiKonspirasi Dengan SotarHarahap Untuk Perkaya DiriJakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News

Sebagai atasan langsung Syahrul Effendi selakuWalikota Jakarta Selatan (Jaksel), Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI, Fauzi Bowo danWalikota Jakarta Selatan, SyahrulEffendi saat peresmian Parkir diBlok M (Foto: Ist.)

DR Ing. Fauzi Bowo (Foke)diminta lakukan pembinaanterhadap Walikota Jak-seldan jajarannya, supayamelaksanakan tugas pokokdan fungsinya sesuai dengansumpah jabatannya ketikadilantik menjadi Walikota danpejabat terasnya.

Online: http//issuu.com/tabloid_rbnWebsite www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Akses BacaRAKYAT BICARA ONLINE

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWSpindah alamat ke

Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan

H a r ga R p . 10 . 0 0 0 (l u a r k o ta + o ng k o s k ir i m )

koranOKTOBER.pmd 10/22/2011, 3:48 PM1


PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN:Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILANBANTEN: Sahat Tumanggor BIRO PEMKOT TANGERANG: UndangBIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANGSELATAN:- BIRO PEMKOT BEKASI: Sutisno BIRO BOGOR: YunaniBIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: -.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.:Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai IIINo. 28, Blok M. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504,(021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: [email protected] online http://issuu.com/rakyatbicaranews website:www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat

DALAM M ENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TISURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

SEKRETARIS REDAKSI:Miranda

KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

MANAGER UMUM & SIRKULASI:L. Sianturi

MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing

ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing, SH.

LAYOUT/DESIGN:Guntur

MARKETING/IKLAN:Ayu Supinah, Sri Wulandari,

Condro Pranoto

PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB I:Ismet Fauzi

REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

Polman SianturiBernhard Silaban, SPd.REDAKTUR KHUSUS:

Drs. Dolok F. SiraitKOORDINATOR LIPUTAN:

Polman SianturiREDAKTUR:

Umar Syekh, Joko SutrisnoSTAF REDAKSI:

Syamsudin Sihombing, LeloPamuji Sihombing, Minggus S.,

Sutisno, Polman Sianturi,Bernhard Silaban, SPd., Monang

S, Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Ujang, Eko Budiono,Sudrajat, Andrew Richard P.,

Negeri Parhitar Manurung,M.DIV, Adam Parningotan S.,Sahat Tumanggor, Yulianto

Effendi, Yunani, Tiopan Sinaga

Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak

DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman

Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE., TengkuZainal, Drs. Budiman Siringo-ringo

PENASEHAT HUKUM:R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,

Dicky Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:

Laspen Sianturi

1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi PemimpinPerusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

DAFTAR HARGA IKLAN

Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara danBerbicara Untuk Bersatu

DKI Jakarta 2

Jakarta , Kantor BeritaRBN

Setelah d ilakukanpenelusuran terkait tanahHambalang Bogor yang saatini sedang menjalani prosesbanding tingkat kasasi secaraperadilan perdata, dansebelumnya dengan objekperkara yang sama telahselesai di Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) sertasudah memilik i kekuatanhukum tetap, rupanya banyakterjadi proses hukum dankisah dibalik kisah atas tanahtersebut, yaitu berawal dari“surat palsu” sampai“salahgunakan jabatan” dan“kangkangi putusanMahkamah Agung (MA) RI.

Dasar kepemilikan tanahPT. Buana Estate padaawalnya diduga berdasarkan“Surat Palsu” yang diciptakansedemikian rupa oleh DirekturUtama PT. Buana Estateyang saat itu dijabat olehRatmani (istri Probosutedjo)serta terindikasi konspirasidengan Gusyaaf HendrikMantik (alm) pada tahun 1967silam.

Kemudian sertifikat HakGuna Usaha (HGU) Nomor1 d iduga d iterb itkanberdasarkan Surat Palsutersebut diperpanjang lagiberdasarkan Surat Keputusan(SK) Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN)RI Nomor 9 yang terindikasisalahgunakan jabatan dansudah selesai prosesperadilannya di PTUNJakarta.

Disebabkan dalampenerbitan SK untukperpanjangan HGU tersebutJoyo Winoto, PhD terindikasikonspirasi dan gratifikasidalam penerb itannya,Presiden RI, Susilo BambangYudhoyono (SBY) dimintauntuk memberikan kebijakanyang pro terhadap rakyat, dan“copot” pejabat terindikasikorupsi, kolusi, nepotisme dansenang dengan menerimagratifikasi, demi terwujudnyamasyarakat adil dan makmurdi Bumi Pertiwi Indonesia,khususnya di b idangpertanahan dan masyarakatDesa Hambalang KabupatenBogor.

Hal itu d isampaikanDirektur Utama PT. GentaPrana, Drs. Dolok F. Siraitkepada Kantor Berita RakyatBicara News di JakartaMinggu lalu.

Namun demikian, JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI belum bersedia untukmelaksanakan isi putusantersebut, dengan maksud dantujuan yang sulit diterima akalsehat.

Pensiunan kepolisiandengan NRP 42060016 yangberniat untuk membelamasyarakat kecil terjolimi ini

Berawal “Surat Palsu” Sampai“Salahgunakan Jabatan” Dan“Kangkangi” Putusan MA RI

juga mengatakan, di dalamUndang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimanatelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 Pasal 12, tersuratdengan jelas, bahwa“Dipidana dengan penjaraseumur hidup atau penjarapaling sedikit 4 (empat) tahundan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda palingsedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah): poin a.Pegawai negeri ataupenyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untukmenggerakkan agarmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengankewajibannya; poin b .Pegawai Negeri ataupenyelenggara negara yangmenerima hadiah, padahaldiketahui atau patut didugabahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telahmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengankewajibannya” imbuhnya.

Adapun kronologis kisahdibalik k isah TanahHambalang tersebut adalahsebagai berikut: Tahun 1929s/d 1938 Hak Erpacht Nomor79, 107, 108, 220, 213 milik NVHandel en Cultuur MatscTjideratie seluas 813 Ha yangmasih berlaku sampai dengan1980 d i Desa HambalangKecamatan CitereupKabupaten Bogor dan

selanju tnya disingkatPerkebunan Ciderati.

Tahun 1961 tanahperkebunan Ciderati yangtadinya disewa rakyat dariNV Handel en CultuurMatsc Tjideratie seluas 350Ha tidak lagi membayar sewadan tahun 1961 masyarakyatmulai membayar pajak bumitanah tersebut. Kemudianpada tahun 1967 tanggal 25Nopember, Surat KepalaKantor Agrar ia danPengawasan Agraria No.1364/Kepad/P/1967 (Didugasurat palsu) yang memberi ijinkepada KODAM V JAYAuntuk menggarap perkebunanCiderati, dengan ketentuandiwajibkan membayar gantirugi garapan kepada rakyatbukan kepada NV Handel enCultuur Matschppij Tjideratieselaku pemilik sah HGU atastanah dimaksud.

Selanjutnya, 15 Juni1976, Ratmani (istriP r o b o s u t e d j oselaku DirekturUtama PT.Buana Estate)memberi suratkuasa kepadas u a m i n y aProbosoetedjou n t u kmemanfaatkans u r a ty a n gp a t u td i d u g apalsu yaituNo.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas.Tgl 18 Juni 1976,Probosoetedjo danGustaf HendrikMantik (Almarhum)menghadap Notaris R.S o e r o j oWongsowidjojo, SH,

membuat akta pesetujuan a.l.KODAM V Jaya menjual/melepas tanah kepada PT.buana Estate perkebunanCiderati seluas 737 Haseharga Rp. 368.500.000 dansekaligus melepas/menyerahkan ke Negara RItanah perkebunan Cideratitersebut. Akta patut didugapalsu tersebut isinya tipumuslihat dan rangkaiankebohongan.Pada tgl 13 Agustus 1976,No.63/1976 surat keteranganpendaftaran tanah dar iKepala Sub DirektoratAgraria Kabupaten Bogortertulis an. De te DuitenzergGevostigde NV Handel enCultuur MatschappijTjideratie yang berarti tidakada penyerahan tanahPerkebunan Ciderati keNegara RI sesuai akta No. 39tgl.18-6-1976.Dalam kurun tahun 1977, Tgl.25 Januar i 1977, SkepMendagri No. SK1/HGU/DA/77, member HGU atasTanah Perkebunan Cideratikepada PT. Buana Estatedengan kewajiban: Memberiganti rugi kepada NV Handelen Cultuur Matschappij dankepada rakyat penggarap diatas tanah tersebut.Akan tetapi baik kepada NVHandel en CultuurMatschappij Tjideratiemaupun kepada rakyatpenggarap, tidak adamenerima ganti rugi dari PT.Buana Estate.Setelah itu pada tgl 21-3-1977,tanah perkebunan Cideratidijadikan HGU No.1 an. PT.

Buana Estate oleh BPN-RItanpa sepengetahuan rakyatdan Kepala Desa Hambalangdan tanpa membayar gantirugi garapan kepadamasyarakyat maupun kepadaNV Handel en CultuurMatschappij. Baru diketahuimasyarakat bahwa tanahgarapan mereka sudah terbitHGU pada tahun 1996 yaitusetelah ± 19 tahun sudahterbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Cideratisebenarnya baru akanberakhir dan kembali menjaditanah Negara Tanggal. 23September1980.Tgl. 23 Desember 2002, SuratKeterangan pendaf taranTanah Kantor PertanahanKabupaten Bogor yangmenyatakan HGU No. 1 anPT. Buana Estate berakhirmulai tanggal 31-12-2002 dankembali menjadi tanahnegara, dan tidak dapatdiperpanjang karena tidakmemenuhi syaratperpanjangan HGU.Tgl 1 Juni 2006, terbit SkepBPNNo. 9/HGU/BPN/2006tentang perpanjangan HGUNo. 1 an. PT. Buana Estatetanpa permohonan baru danijin lokasi baru. SK tersebutmewajibkan PT. BuanaEstate supaya terlebih dahulumenyelesaikan penggarapanrakyat yang ada di atas lahantersebut.Tgl 15 Juni 2006, atas dasarSK No 9 tersebut terbit HGUNo 149 tanpa sepengetahuanrakyat dan kepala desa dantanpa membayar ganti rugigarapan masyarakyat.Setelah itu, 20 Juli 2007,Putusan Pidana No. 207 dan208/Pid .B/2007 PNCibinong memasukkanpenjara 6 orang penggaraptanah perkebunanCiderati/sengketa keRutan Plendang Bogor,dengan alasanmerusak tanaman di

atas tanahperkebunan PT.

Buana Estates e l a k u

p e m i l i ks a h

sesuaisertifikat

Drs. Dolok F Sirait

Joyo Winoto, PhD

EDISI 11 | TAHUN I | 24 OKTOBER - 06 NOVEMBER 2011



DKI Jakarta 3

HGU No 149 tahun 2006 an.PT. Buana Estate. Padahalrakyat telah menggarap tanahtersebut secara turun temurundari nenek moyang merekasampai saat ini.Pada 20 Februar i 2008,Putusan Mahkamah AgungNo. 482 K/TUN/2007 yangsudah mempunyai kekuatanhukum tetap yangmembatalkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat HGU No149 Tgl 15 Juni 2006. 16 September 2009, PutusanMA-RI No. 72 PK/TUN/2009 yaitu yang menolak PKyang diajukan Kepala BPN-RI dkk, dan Tgl. 14Desember 2009, surat KepalaKantor Pertanahan BogorNo. 600 kepada Kanwil BPNJawa Barat yang memohonpelaksanaan putusan PTUNyang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.Tgl. 9 Juli 2010 No.W2.TUN.146/AK.06/Vll/2009 surat Ketua PTUNJakarta kepada kepala BPN-RI dan Kepala KantorPertanahan Bogor per ihalPengawasan putusan yangtelah memperoleh kekuatanhukum tetap.Selanjutnya, Tgl 17 Pebruari2010 surat Kepala KantorWilayah Jawa Barat kepadaKepala BPN-RI No. 663/19-32/ll/2010 yang memohonpelaksanaan putusan PTUNyang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.Kemudian Tgl. 1 Maret 2010,pengumuman Ketua PTUNJakar ta tentang Amarputusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap berupa putusan MA No.482/K/TUN/2007 tgl. 16-2-2008 agar diketahui olehmasyarakat. Dan, Tgl. 24Maret 2010, Surat KetuaPTUN Jakarta No.W2/TUNI.57/HK.06/lll/2010 kepada:Presiden RI dan kepada Ketua DPR-RI perihalpengawasan PelaksanaanPutusan yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap.Setelah itu tgl 22 Juli 2010,Majelis Hakim Perdata PNCibinong mengucapkanputusan perkara perdataNo.146 /Pid.G/2009/PN Cbnyang intinya menyebut bahwatanah sengketa 211,75 Haadalah sah milik PT. BuanaEstate memiliki HGU No.149tgl 15-6-2006 dan aktaNotar is R. SoerojoWongsowidjojo SH No. 39 tgl.18 Juni 1976 yang diduga aslitetapi palsu.Sampai dengan saat ini tahun2011 tanah sengketa/garapanrakyat 211,75 Ha tersebut,pisik tanahnya masih dikuasaidan diusahakan o leh PT.Genta Prana cq masyarakat.Namun demikian, pada tgl 19Januari 2011 kembali PT.Buana Estate memasangplang PT. Buana Estate diatas sengketa 211,75 hadengan cara kekerasan/tidakmau dilarang kepala desa danrakyat. Masyarakyat DesaHambalang Bogor tidakberani bertindak lebih keraskarena trauma pada peristiwayang sama pada tahun 2007

lalu, dimana beberapa orangmasyarakyat masuk penjarakarena mencabut plang yangdipasang PT. Buana Estate.

Adapun isi dari aktapersetujuan yang dibuat diNotar is R. SoerojoWongsowidjojo, SH, antaraKODAM V Jaya yangmenjual/melepas tanahperkebunan Ciderati kepadaPT. Buana Estate seluas 737Ha seharga Rp. 368.500.000adalah, “Pada hari ini Jumat,tanggal Delapan Belas JuniSeribu Sembilan Ratus TujuhPuluh Enam, hadir di hadapansaya, Raden SoerojoWongsowidjojo SH, Notaris diJakarta, dengan dihadiri olehsaksi- saksi yang saya,Notaris, dan akan disebutdibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik,Mayor Jenderal TentaraNasional Indonesia, PanglimaKodam V Jaya, bertempattinggal di Jakarta, menurutketerangannya dalam hal inibertindak dalam jabatannyatersebut dan oleh karenanyauntuk dan atas nama Komando Daerah Militer(KODAM) V Jaya, selakuPihak Pertama.

P r o b o s o e t e r d j o ,pengusaha, bertempat tinggald i Jakarta Jalan H. AgusSalim Nomor 121 menurutketerangannya dalam hal inibertindak berdasarkan suratkuasa d ibawah tangantertanggal 15-6-1976 yangbermaterai cukup dandilekatkan pada minuta aktaini, sebagai kuasa dari dansebagai demikian atas namaIbu Ratmani, pengusaha,bertempat tinggal di Jakarta,yang dalam hal ini diwakilisebagai Direktur, selakuPihak Kedua.

Para penghadap,ber tindak sebagaimanatersebut diatas, menerangkanlebih dahulu , bahwaberdasarkan Surat dar iKepala Kantor Agraria danPengawasan Agraria DaerahBogor (pada waktu itu)ter tanggal 25-11-1967Nomor:1364/Kapad/P/1967.Dimana surat aslinya tidakdiperlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, KodamV Jaya telah mendapat ijinuntuk menggarap lima bidangtanah terletak di dalamProvinsi Jawa Barat,Kabupaten BogorKecamatan Citeureup DesaHambalang, yang merupakanbekas tanah- tanahPerkebunan Kelapa Sawitdan Sereh Ciderati/KarangAsem dengan seluruhnyaseluas kurang lebih 813 Ha.

Bahwa tanah-tanahseluas 813 Ha tersebut,adalah: sebagian luas kuranglebih 632 Ha telah dibebaskandari penggarapnya dan gantirugi garapannya telah dibayarlunas sepenuhnya oleh PihakPertama kepada rakyatpenggarapnya.

Sebagian seluas kuranglebih 50 Ha yang letak danbatas-batasnya telah diketahuioleh kedua pihak menurutgambar yang akan diuraikandi bawah ini berdasarkansurat keputusan PanitiaPemeriksa Tanah di Jawa

Barat tertanggal 1-10-1966ser ta persetu juan PihakPertama telah diserahkankepada Desa dan merupakantanah Desa dan tanah-tanahrakyat.

Sebagian seluas kuranglebih 131 Ha belum dibayarganti kerugian garapannyakepada masyarakatpenggarapannya dan gantirugi itu segera dibayar lunasoleh Pihak Pertama.

Bahwa di dalamlingkungan tanah-tanahtersebut terdapat pula tanah-tanah milik rakyat yang tetapmenjadi hak milik rakyat yangletak dan batas-batasnya telahdiketahui oleh kedua pihakdan akan diuraikan dalamgambar yang akan diuraikandi bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas813 Ha itu 26 Ha diantaranyadisediakan untuk 13 orangyang akan ditunjuk oleh PihakPertama masing-masing akanmendapatkan 2 ha tanah.Permohonan untukmendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansiagraria belum diajukan olehPihak Pertama, sehinggaPihak Pertama bermaksuduntuk mengoperkan hakgarapan itu kepada PihakKedua.

Pihak Kedua bersediauntuk mengambil alih hakgarapan Pihak Pertama atastanah-tanah tersebut denganuang ganti kerugian sebesarRp. 50 tiap meter persegi,dengan ketentuan bahwaPihak Pertama akanmemberikan bantuan kepada Pihak Kedua agar PihakKedua dapat menjadi pemiliktanah-tanah tersebut danPihak Pertama jugamemberikan bantuannya agarPihak Kedua memperolehsertifikat tanah-tanah haktersebut.

Bahwa kedua pihakhendak membuat suatupersetujuan mengenal hal itu,maka berhubung dengan itupara penghadap, bertindaksebagaimana tersebut diatas,menerangkan bahwa PihakPertama (KODAM) danPihak Kedua (BUANAESTATE) yang satu denganyang lain.

Telah bersetuju untuk dandengan ini membuat suatupersetujuan denganperjanjian-per janjian dansyarat-syarat berikut: Pasal 1Pihak Pertama dengan inimelepaskan danmenyerahkan kembali kepadaNegara Republik Indonesia,hak garapannya atas limabidang tanah yang terletak didalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten BogorKecamatan Citeureup DesaHambalang, tanah bekastanah-tanah PerkebunanKelapa Sawit dan SerehCiderati/Karangasem, yangluasnya kurang lebih 8131 Hatersebut diatas dan tanahtanah tersebut adalah tanah-tanah: Bekas Hak Kripachtnomor: 107, luasnya2.022.502.5 m2, surat ukurnomor: 225/1934, Bekas HakKripacht nomor : 108, luasnya938.157.5 m2 surat ukurnomor: 226/1934, Bekas Hak

Kripacht Nomor luasnya804.700 m2 surat ukur nomor:567/1938. Bekas HakKripacht 213 luasnya3.209.000 m2 surat ukurnomor: 697/1938. Bekas HakKripacht nomor: 79 luasnya1155.878 m2 surat ukurnomor: 632/1929 atauseluruhnya seluas lebihkurang 8.130.238 m2, yangletak dan batas-batasnyaadalah menurut suatu gambarsituasi (peta) yang diberiwarna-warna berturut-turutkuning, hijau, abu-abu, ungudan merah, tertanggal hari ini,ditandatangani oleh keduabelah pihak bermaterai cukupdan dilekatkan pada minutakta ini.

Dalam tanah-tanah itutidak termasuk celah celah(enclaves) yang diberi warnabiru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal2. Pelepasan dan penyerahankembali kepada NegaraRepublik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebutdilakukan oleh Pihak Pertamaguna memberikankesempatan kepada PihakKedua untuk memohon hakberupa apapun juga atastanah.

Pasal 3. Pelepasan danpenyerahan kembali kepadaNegara Republik Indonesiatanah-tanah hak garapanseluas 737 Ha tersebutd ianggap tidak pernahdilakukan. Bila Pihak Keduakarena sebab apapun jugatidak mendapat hak berupaapapun juga atas tanah-tanahyang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasandan penyerahan kembalitanah- tanah hak garapanseluas 737 Ha tersebut PihakKedua membayar kepadaPihak Per tama ganti rugisebesar Rp. 50 setiap meterpersegi atau seluruhnyaberjumlah Rp. 368.500.000,-dari jumlah uang sebagiansebesar Rp. 100.000.000,-telah d ibayar oleh PihakKedua kepada Pihak Pertamadan untuk penerimaan jumlahuang Rp. 100.000.000,- ituPihak Pertama dengan inimemberikan kwitansinyaberupa akta in i. Sisanyasebanyak Rp. 268.500.000,-akan dibayar lunas oleh PihakKedua kepada Pihak Pertamasegera setelah Pihak Keduamemliki sertifikat Hak tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebabapapun juga Pihak Keduabelum dapat membayar lunaskekurangan uang ganti rugi itupada saat yang ditentukandiatas, maka pembayarankekurangan uang ganti rugi ituakan diputuskan oleh keduapihak secara musyawarah.Selain pembayaran yangdiuraikan diatas, Pihak Keduaakan membayar kepada PihakPertama tambahan biayapembebasan tanah seluas 131Ha tersebut yang jumlahnyaakan ditetapkan oleh keduapihak dan pembayarannyaakan dilakukan pada waktuuang pembebasan itudiperlukan untuk dibayarkankepada yang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertamadan Pihak Kedua akan tunduk

kepada surat ukur/ gambarsituasi yang akan dikeluarkanoleh Instansi Pemerintah yangberwenang untuk membuatsurat ukur/gambar situasi itudan bila kemudian ternyatabahwa ukuran tanah-tanah itulebih atau kurang daripadayang ditetapkan di atas ialahseluas 737 Ha maka kelebihanatau kekurangan ganti rugi ituakan didasarkan kepada suratukur/gambar situasi tanah-tanah yang d ibuat o lehInstansi Pemerintah itu yangperhitungannya akandilakukan pada waktupelunasan pembayaran gantirugi tersebut. Sebagaimanadiuraikan dalam pasal 4 akataini.

Pasal 6. Pihak Pertamamenjamin Pihak Keduabahwa apa yang dilepaskandan d iserahkan kembalidengan akta ini benar-benarhaknya Pihak Pertama danPihak Pertama berhak untukmelakukan penglepasan danpenyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebutdan bahwa tanah-tanahtersebut tidak di ikat dengancredit-verband, Dihipotikkan,Diber ikan ataudipertanggungkan dengancara lain kepada orang lain,bebas dari sitaan dan pulabahwa Pihak Pertama belummenjual/mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada oranglain dan bahwa tanah-tanah itutidak tersangkut pada suatusengketa.

Pasal 7. Pihak Pertamamenjamin Pihak Kedua,bahwa mengenai hak yangdilepaskan dengan akta iniPihak Kedua tidak akanmendapat tagihan atautuntutan apapun dan darisiapapun juga. Bila kemudianternyata, bahwa Pihak Keduamengenai hak hak itumendapat tagihan atautuntu tan, maka segalakerugian yang dideritanyadipikul dan dibayar oleh PihakKedua. Pihak Pertamamenjamin Pihak Kedua,bahwa Pihak Kedua akandapat memilik i sertifikattanah-tanah seluas 737 Hatersebut.

Pasal 8. IuranPembangunan Daerah(I.P.D.) dar i apa yangdilepaskan dan diserahkankembali dengan akta ini danbeban-beban lainnya atautanah-tanah itu sampai haritanggal dikeluarkannya suratkeputusan pemberian hak atastanah-tanah itu atas namaPihak Kedua dip ikul dandibayar oleh Pihak Pertama,selan ju tnya oleh PihakKedua.

Pasal 9. Pihak Pertamadengan ini berjan ji danmengikat diri kepada PihakKedua, janji dan pengikatandiri tersebut diterima olehPihak Kedua, bahwa PihakPertama akan turu tmemberikan bantuannyakepada Pihak Kedua.

Dalam hal in i PihakKedua membebaskan/membayar ganti rugi garapanRakyat atas tanah-tanah yangtidak termasuk dalam luaskurang lebih 737 Ha tersebutdan berada di luar daerah luas

tanah – tanah 737 Ha tersebutdiantaranya sebidang tanahseluas 56 Ha yangmerupakan tanah-tanah hakmilik Rakyat dan 15 Ha tanahpengangonan yang terletakdiantara tanah-tanah seluas813 Ha tersebut diatas. Dalamhal Pihak Kedua mengajukansuatu permohonan hak atastanah-tanah tersebut kepadaintansi yang berwenang.

Dan semua biaya untukmembebankan hak-hakgarapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanyaseluas 737 Ha dipikul dandibayar oleh Pihak Pertama,d ikecualikan ganti rugipembebasan tanah-tanah hakmilik Rakyat seluas 56 Hadan 15 ha itu menjaditanggungan dan dibayar olehPihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudianternyata masih ada penggarappenggarap diatas tanah-tanahseluas 737 Ha tersebut yangpembebasannya dari parapenghuninya ditanggung olehPihak Per tama, makapengosongan tanah-tanah itumenjadi tanggung jawabPihak Pertama dan semuabiaya untuk pengosongan itujuga seluruhnya dipikul dandibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biayayang berhubungan denganpelepasan dan penyerahantanah-tanah hak garapan ini,diantaranya biaya pembuatanakta ini, uang pemasukanuntuk Negara berdasarkansurat keputusan pemberianhak atas tanah-tanah itu, biayapembuatan sertif ikat danbiaya-b iaya lain untukmendapatkan sertifikat tanah-tanah hak itu semuanyadipikul dan dibayar oleh PihakKedua, dikecualikan biayapemetaan, biaya pengukurandan untuk mendapatkan suratukur atau gambar situasisebagai gantinya mulai ukur,pada ser tifikat yangbersangkutan dipikul dandibayar oleh Pihak Pertama.Selanjutnya Pihak Pertamadan Pihak Keduamenerangkan denganmemberi hak dengan haksubsitusi sebagian atauseluruhnya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertamadan Pihak Kedua merubahatau menambah akta ini, bilahal demikian diper lukanberdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertamadan Pihak Kedua dalamsegala hal, urusan dantindakan tidak ada yangdikecualikan gunapenglepasan dan penyerahankembali tanah-tanah hakgarapan atau hak lainnyatersebut kepada NegaraRepublik Indonesia ser tamengajukan permohonankepada yang berwajib. AgarPihak Kedua mendapat hakberupa apapun juga atastanah-tanah tersebut dan akanmelakukan dan mengerjakanapapun juga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebutmerupakan bagian yang takdapat d ip isahkan dar iperjanjian ini yang tak dibuattanpa kuasa itu dan kuasa itutak dapat ditarik kembali dan

tak akan berakhir karenasebab apapun juga.Seharusnya Pihak Pertamamenangani dengan in imemberi kuasa dengan haksubsitusi Pihak Kedua.

Selama Pihak Keduabelum mendapat hak atastanah-tanah tersebut dariyang berwajib, mewakili PihakPertama sepenuhnya dimanadan terhadap siapapun jugasebagai yang berhak atastanah-tanah tersebut dalamsegala hal, urusan dantindakan tidak ada yangdikecualikan, sehingga PihakKedua berhak danberwenang untuk melakukandan mengerjakan segalasesuatu yang Pihak Pertamasendiri sebagai yang berhakatas tanah-tanah tersebutberhak untuk melakukan danmengerjakannya.

Bila Pihak Keduakemudian tidak mendapat hakberupa apapun juga atastanah-tanah tersebut sepertiyang diuraikan dalam pasal 3akta ini untuk dan atas namaPihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan danmenyerahkan ataumelepaskan dengan caraapapun juga tanah-tanah hakgarapan tersebut kepadaorang lain, demikian dengantidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwajibdengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baikoleh Pihak Kedua, menerimaharga pengoperan/penerimaan itu, demikiandengan ketentuan bahwaharga pengoperan/pelepasannya seluruhnyamenjadi haknya Pihak Keduadan segala kerugian yangdidapat atau didertia denganapa yang d ioperkan/d ilepaskan dengan aktap e n go p e r an /p e le p as antersebut mulai tanggalpengoperan tanah-tanah ituoleh Pihak Pertama hinggapengoperan/pelepasan keduaitu menjadi haknya atau dipikuloleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Keduadengan in i membebaskanPihak Pertama dar ikewajibannya untukmengembalikan uang gantirugi yang telah diterima. OlehPihak Pertama tersebutkepada Pihak Kedua,sehingga jumlah uang tersebuttetap menjadi haknya PihakPertama sebagai penggantiandari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasakuasa yang dimaksud diatasini tak dapat ditarik kembalidan tak akan berakhir, karenasebab-sebab yang tercantumdalam pasal 1813 KitabUndang-Undang HukumPerdata atau karena apapunjuga. Akhirnya parapenghadap, bertindaksebagaimana tersebut diatasmenerangkan: Bahwa apayang dilepaskan dengan aktaini akan diserahkan oleh PihakPertama kepada PihakKedua dengan selayaknyasegera setelah ak ta in iditandatangani. Bahwa keduapihak tentang perjanjian ini dansegala ak ibatnya memilih





Nasional 4

Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi dan mantan Kabag Umum, Sotar Harahap pada acara Abang dan None Cilik (Foto: Ist.)

Terkait “Setoran-setoran” di ........................... dari hal. 1

Pasalnya, WalikotaJaksel Syahrul Effendi didugadoyan setoran untuk perkayadiri dan terindikasi konspirasidengan mantan KabagUmum, Sotar Harahap yangsaat ini menjabat AsistenPerekonomian WalikotaJaksel yang disinyalir jugadoyan setoran dalammemperkaya d iri, terkaitAnggaran kegiatan pagubelanja langsung TahunAnggaran (TA) 2010, 2009,dan 2008 lalu.

Adapun pagu anggarankegiatan dan total rekeningOtonomi Daerah ,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganDaerah TA 2010 lalu dengannilai anggaran kegiatansebesar Rp143.799.000.000,- dan totalrekening (anggaran yangdipergunakan) Rp135.983.149.600,- serta sisaanggaran Rp 7.815.850.400,-.

Keberadaan anggaransebesar Rp135.983.149.600,- didugasarat setoran setoran kepadaWalikota Jaksel SyahrulEffendi denganpersekongkolan denganmantan Kabag Umum SotarHarahap yang disinyalirmelakukan dwifungsi, yaituselaku pejabat Pemkot Jakseldan juga selaku Toro (Tukangolah raja olah).

Hal tersebut disampaikanSumber Kantor Ber itaRakyat Bicara News yangtidak bersedia namanyaditulis dalam pemberitaan diJakarta baru-baru ini.

Demi terwujudnyapelayanan masyarakat diwilayah Kota AdministrasiJakarta Selatan (Jaksel) sertatercip tanya pemerintahanyang bersih dari korupsi,kolusi, nepotisme dangratifikasi kepada pejabatnya,Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) diminta turun tanganuntuk periksa harta kekayaanWalikota Jaksel, SyahrulEffendi yang diduga menjadiWalikota terkaya dan mantanKabag Umum Sotar Harahapyang terindikasi juga ikutperkaya diri.

Walikota Jaksel SyahrulEffendi juga “pelesetkan”amanah Gubernur DKIJakarta Fauzi Bowo terkaitdengan Syahrul Effendi“doyan setoran” untukperkaya diri, seh inggaamanah untuk menjalankanroda pemerin tahan KotaAdministrasi Jaksel terkesankurang profesional danter indikasi sarat dengankepentingan pribadi Walikotadan semarak dengan dugaannepotisme, akibatnya pejabateselon tiga dan eselon empatmerupakan orang orangkroninya, termasukpenentuan untuk menjadipejabat camat dan lurahdisinyalir pilih kasih tanpamemandang prestasinya.

Selaku orang nomor satudi wilayah Jaksel, SyahrulEffendi diharapkan dapatmenjadi contoh panutan bagi

masyarakat Jaksel khususnyabagi pejabat eselon jajaranWalikota, jangan hanyamenjadi “walikota terkaya”yang memiliki rumah mewah,mobil mewah, ekonomimewah dan dapatmenyekolahkan anaknya keluar negeri.

Dalam kepemimpinannyaSyahrul Effendi terindikasi“bobrok” ser ta lakukanberbagai pelanggaran yangtidak dapat diuraikan satupersatu. Mulai dari indikasipermasalahan “sepeda ontel”,setoran-setoran dar ipelaksanaan proyek,s e t o r a n - s e t o r a npemeliharaan gedung kantorwalikota, setoran-setoranpengadaan ATK, sertas e t o r a n - s e t o r a npengangkatan camat danlurah.

“Memang…. setoran-setoran tersebut tidakditer ima langsung o lehSyahrul Eefendi, tetap id iter ima orang lain yangdiduga selaku orangkepercayaan walikota, dansudah d iciptakan SyahrulEffendi sedemikian rupa, dandisinyalir salah satunya SotarHarahap ketika menjabatKabag Umum yang sekarangmenjadi Asisten Walikota.Jadi kalau ada terjadi hal yangtidak diinginkan, dalampembuktiannya harus melaluiproses yang panjang danrumit, serta bila dipandangper lu Walikota tinggalmembuang badan danmengorbankan orang lain.Dalam hal ini kepiawaianKPK dan BPK RI sangatdibutuhkan untuk lakukanpenyelidikan bersinergis, demitercip tanya pemerintahanyang bersih di wilayah hukumPemkot Jaksel” imbuhsumber.

Contoh d imanapenggunaan anggarannyasangat d iper tanyakankeabsahan dan kebenarannya,yaitu anggaran pemeliharaandan perawatan kenderaandinas operasional (perbaikan,servis besar dan kecil) dengannomor rekening 120.01.070sebesar Rp 2.930.794.000,-,pemeliharaan dan perawatankenderaan dinas bermotor(KDO-BBM) sebesarRp 3.458.312.000,- dengannomor rekening 120.01.071,ser ta pemeliharaan danperawatan KDO(perpanjangan STNK)dengan nomor rekening120.01.072 sebesar Rp50.824.800,- . Dalam hal iniaudit BPK RI yangprofesional sangatmenentukan untukterbasminya praktek KKN diwilayah hukum PemkotJaksel, imbuhnya.

Belum lagi pemeliharaanAC Chiler, pemeliharaan lift,pemeliharaan pompa airbersih, pemeliharaan AC split,pemeliharaan sp lingker /

instalasi pemadam kebakaran,pengadaan meubelair gedungkantor kecamatan dan kantorlurah, perawatan genset yangdiduga sarat korupsi, kolusi,nepotisme dan gratifikasi, jugaperlu dituntaskan denganturunnya tim InspektoratDaerah DKI Jakartamelakukan audit yangprofesional dan transparankepada publik.

Di lain sisi p royekperawatan rumah dinasWalikota, kalau tidak salahpada tahun 2007 lalu ,kontraktor pelaksananyaadalah saudara Walikotasendir i. Walaupun dalamseleksi administrasi sudahditemukan “pemalsuandokumen” yang merupakanakta autentik dan sudahmasuk ranah pidana, namunWalikota terkesan tidak mautahu dan tidak ada tindakanuntuk menuntut kontraktorpelaksana sebagaikonsekwensi supremasihukum yang ber laku d iNegara Kesatuan RepublikIndonesia. Apa karena masihada ikatan saudara sehinggatidak dilaporkan ke penyidik,sangat d iper tanyakankeberadaannya.

Lebih jauh lagi sumbermengatakan, “Kinerja paraAsisten Walikota Jaksel dan kepala bagiannya terindikasibobrok dan diduga terjadi“cari muka” supaya WalikotaJaksel senang tanpamemberikan tanggungjawabnya dengan benarselaku pejabat r ing satutingkat Walikota sesuaidengan tupoksinya, ujarnya.

Dalam membuat strategiyang efisien untukpembayaran restribusi daerahjuga dipertanyakan prestasipejabat yang mengaturtentang bagaimana supayapenempatan pembayar pajakdaerah strategis. Tadinyakantor tersebut berada dilantai dasar, dan sekarangberada di lantai 7 kalau tidaksalah. Masa harus naik liftdulu masyarakat pembayarpajak untuk membayar pajak.“Apa karena kurang setoranatau bagaimana ya?”

Sedangkan item kegiatanyang dilaksanakan denganhonor panitia yang lumayanbesar juga d ipertanyakankeberadaannya, dan terin-dikasi ikut setoran-setorandari panitia kepada orangkepercayaan walikota,tandasnya.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi secara tertulis kepadaWalikota Jaksel, SyahrulEffendi memberikan disposisisurat konfirmasi kepada SotarHarahap dan kemudian didis-posisikan lagi kepada Ciptoyountuk dijawab secara tertulis,namun sampai berita ini di-turunkan, Ciptoyo belum ber-sedia memberikan komentarkarena fokus untuk melayanipetugas BPK. (Tim)

ANGGARAN WALIKOTA JAKSEL UNTUK OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH TA 2010

YANG DIPERTANYAKAN KEBERADAANNYA SERTA TERINDIKASISETORAN SETORAN UNTUK PERKAYA DIRI


Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWSpindah alamat ke

Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran BaruJakarta Selatan



Nasional 5

PEMBERITAHUANDiberitahukan bahwa alamat Redaksi

RAKYAT BICARA ONLINE pindah alamat keJl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran

Baru Jakarta Selatan.

RAKYAT BICARA ONLINELaspen Sianturi

Pemimpin Redaksi




Bidik Korupsi 6

Jakarta , Kantor BeritaRBN

Walaupun SyamsuddinNoor baru menjabatSekretar is Kota (Seko)Administrasi Jakarta Selatanpada tahun 2011 baru-baru ini,dan indikasi korupsi yangdikonfirmasi adalah anggarantahun 2009 dan 2010 lalu,namun Seko JakselSyamsuddin Noor “berani”membantah keras indikasikorupsi yang dilakukan olehWalikota Jaksel SyahrulEffendi, seolah-olah pada saatindikasi korupsi tersebutterjadi, Syamsuddin Noormengetahui dengan jelas, danikut mendengar, atau melihatdan atau merasakan.

Sesuai dengan suratjawaban konfirmasi dari SekoJaksel Nomor 1123/-078.24tertanggal 6 Oktober 2011,yang tersurat dengan jelas,Menanggapi surat SaudaraNomor 035/KF-SK/11 tanggal19 Sepetember 2011 perihalkonfirmasi/klarifikasi, denganini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkaitdengan Anggaran OtonomiDaerah, Pemerin tahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah TahunAnggaran 2010 lalu dengananggaran kegiatan Rp143.799.000.000,- dan totalrekening Rp135.983.149.600,- dandikembalikan ke Kas DaerahRp 7.815.850.400,- dapatkami jelaskan bahwaAnggaran Kegiatan maupuntotal Rekening Pengeluaranserta jumlah pengembalian keKas Daerah tidak sesuaidengan laporan realisasianggaran yang ada di kotaAdministrasi Jakarta Selatansehingga kami tidak bisamenjelaskan apa yangdimaksud dengan adanyadugaan ten tang Korupsi,Kolusi, Nepotisme danGratifikasi.

Bahwa adanya indikasiMark Up dan fiktif terhadapanggaran perawatan lift, acdan genset adalah tidak benar,karena kegiatan tersebut diatas sudah dilakukan sesuaidengan prosedur atau aturanyang berlaku mulai dari prosesperencanaan denganpelaksanaan d i lapangan.Secara ber tahap danberjen jang bahwa prosessudah dilalui melalui prosesperencanaan oleh unsur dinasteknis, p roses pelelangandilakukan oleh PanitiaPengadaan Barang dan Jasaserta proses pelaksanaan dilapangan diawasi juga olehunsur Suku Dinas Teknisbegitupun proses penagihanatau pencairan d ilakukansesuai dengan aturan dansebelum pencairan terlebihdahulu dilakukan pemeriksaanoleh panitia pemeriksa serahterima pekerjaan. Perlu kami

Gubernur DKI Diharapkan Lakukan Tindak Tegas

sampaikan bahwa kegiatantersebut merupakan kegiatanyang sifatnya terus menerussesuai dengan Pergub 23tahun 2008 sistemkontraknya menggunakankontrak tahun jamak selama12 bulan sehingga sejakpenandatangan kontraksampai dengan berakhirnyamasa kontrak kegiatantersebut masih tanggungjawabpihak Penyedia Jasa.

Bahwa perawatan MobilDinas tahun anggaran 2008,2009, 2010 diduga ter jadiMark Up dan fiktif itu jugatidak benar, dapat dijelaskanbahwa pemeliharaanKendaraan Dinas operasionalperbaikan service besar dankecil telah d iatur o lehPeraturan Gubernur KepalaDaerah Khusus IbukotaJakarta No. 38 tahun 2010tentang Pemberian JatahUang Service KendaraanDinas OperasionalPemerintah Khusus IbukotaJakar ta. Dimana Bab IIpelaksanaan service dalampasal 2 bahwa Serv iceKendaraan bermotor dinasoperasional sebagaimanadalam pasal 1 terdiri dariservice besar dan kecil pasal3: service kecil kendaraanbermotor dinas roda 4(empat) dilakukan 8 (delapan)kali dalam 1 (satu) tahun,sedangkan roda 2 (dua)dilakukan 10 kali dalam 1(satu) tahun, dan servicebesar kendaraan bermotord inas roda 4 (empat)dilakukan 4 (empat) kalidalam 1 (satu) tahun,sedangkan roda 2 (dua)dilakukan 2 kali dalam 1 (satu)tahun. Dalam pasal 4: jatahservice kecil dan servicebesar diberikan setiap 3 bulandalam bentuk uang jeniskelompok I dan II yangbesarnya dari perkalian jenisservice, jumlah bulan denganpatokan harga service yangditetapkan oleh GubernurKepala Daerah KhususIbukota Jakar ta. Adapunperbaikan Kendaraan DinasOperasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkanoleh Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah ProvinsiDKI Jakarta.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendy,SH,MMterindikasi perkaya d ir idengan melakukan konspirasibersama Sotar Harahap darisetoran-setoran hal ini tidakbenar sama sekali bahwasemua kegiatan sudahdilakukan sesuai prosedur,kegiatan yang dipihakketigakan telah dilaksanakansesuai Perpres 54 tahun 2010tentang PedomanPelaksanaan PenyediaBarang/Jasa Pemerintah.

Berkembangnya opinibahwa rehab Rumah DinasWalikota Jakar ta Selatan

tahun anggaran 2009, 2010dimana kontraktor pelaksanaadalah Saudara (kerabat) dariWalikota itu tidak benar, perlukami jelaskan bahwa padatahun anggaran 2008 terdapatbiaya pemeliharaan RumahDinas Walikota Rp434.508.433,- . Setelahdilakukan pelelangandimenangkan o leh PT.HEXADAYA PUTRASEJATI namun setelahpelaksanaan ternyataditemukan dokumen (SBU)dari Penyedia Jasa tersebutpalsu sehingga terhadappenyedia barang jasa tersebutterjadi pemutusan kontraksepihak dan anggarantersebut tidak dibayarkan ataudirealisasikan dandikembalikan ke Kas Daerah.Atas perhatian saudara sayaucapkan terima kasih.

Adapun surat jawabankonfirmasi tersebut dibuattembusannya kepada:Walikota Jakar ta Selatan,Inspektur Pembantu KotaAdm Jakarta Selatan, AsistenPerekonomian danAdministrasi Seko AdmJakarta Selatan.

Di lain sisi, surat jawabantersebut muncul karenaadanya surat konfirmasi dariRedaksi Rakyat Bicara Newsuntuk mempertanyakandengan tujuan terciptanyapemberitaan yangber imbang, yaitu denganbeberapa per tanyaan:“Menindaklanjuti 2 (dua) suratkonfirmasi kami terdahulukepada Bapak SyahrulEffendi, SH, MM selakuWalikota Jakarta Selatan danPejabat Publik dimana sampaisaat ini kami masih menunggusurat jawaban dari suratkonfirmasi tersebut. MenurutBapak selaku Walikota Jakseldan Pejabat Publik, bila adasurat konfirmasi dari mediaapakah hal tersebutseharusnya d ijawab atautidak?”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik pasal 3bahwa tu juan Undang-Undang tersebut adalah:Menjamin hak warga negarauntuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik,program kebijakan publik danproses pengambilankeputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusanpublic; Mendorong partisipasimasyarakat dalam prosespengambilan kebijaksanaanpublik; Meningkatkan peranaktif masyakat dalampengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publikyang baik ; Mewujudkanpenyelenggaraan negarayang baik , yaitu yangtransparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapatd iper tanggungjawabkan;

Mengetahui alasan kebijakanpublik yang mempengaruhihajat hidup orang banyak;Mengembangkan ilmu penge-tahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa; dan/atau;Meningkatkan pengelolaandan pelayanan imformasi yangberkualitas d i Indonesia.Untuk terciptanya pemberita-huan yang akurat dan berim-bang sesuai dengan UndangUndang Pers No 40/1999 danmenghormati Undang UndangNo 14/2008 tentang Keter-bukaan Informasi Publik, me-nurut Bapak selaku Walikotadan Pejabat Publik, apakahsurat konfirmasi dari mediaperlu dijawab atau tidak, baiksecara tertulis maupun secaralisan.

Terkait dengan anggaranOtonomi Daerah , Peme-rintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah T.A 2010

lalu dengan anggaran ke-giatan Rp. 143.799.000.000,-dan to tal rekeningRp.135.983.149.600,- dandikembalikan ke KasDaerah Rp. 7.815.850.400,-

Total Rekening Rp.135.983.149.600,- terindikasisarat dengan korupsi, kolusi,nepotisme dan gratifikasi.Bagaimana sebenarnya yangterjadi ? Kami minta untukkonfirmasi.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendi, SH, MMterindikasi perkaya d ir idengan melakukan “kons-pirasi” bersama Sotar Hara-hap dari “setoran-setoran”tersebut. Bagaimana ko-mentar anda terkait haltersebut? Kami minta konfir-masi dan atau klarifikasi.

Sesuai dengan opini yangberkembang bahwa pera-watan mobil dinas Tahun

Anggaran 2008, 2009 dan2010 silam diduga terjadimark up dan fiktif karenamobil dinas tersebut masihkondisi baik, tetapi sudahdibuat kondisi rusak sede-mikian rupa dan anggaranperawatan dikeluarkan untukperkaya diri. Kami minta kon-firmasi dan atau klarifikasi.

Indikasi mark up dan fiktifterhadap anggaran perawatanlip dan ac Kantor WalikotaJakarta Selatan Tahun Ang-garan 2008, 2009, 2010 lalu.Apakah benar demikian?Kami minta konfirmasi danatau klarifikasi.

Indikasi korupsi dan kolusipada anggaran perawatanGenset pada tahun 2008, 2009dan 2010 lalu. Hal tersebutdiduga juga terjadi korupsi dankonspirasi. Diharapkan untukdapat konfirmasi dan atauklarifikasi.

Berkembangnya opinibahwa proyek rehab rumahdinas Walikota JakartaSelatan Tahun Anggaran2009 dan 2010, d imanakontraktor pelaksana adalahsaudara dari walikota sendiridan dokumen penawaranditemukan indikasi “pemal-suan dokumen”. Bagaimanakomentar anda terkait haltersebut?

Ketika surat jawabantersebut dikonfirmasi melaluitelepon genggamnya, apakahSeko Jaksel SyamsuddinNoor mengetahui denganjelas indikasi korupsi SyahrulEffendi, karena saat indikasikorupsi tersebut terjad iSyamsuddin Noor belummenjabat Seko Jaksel,Syamsuddin Noor takbersedia memberikankomentar. (PS/STR)

Seko Jaksel Syamsuddin Noor “Berani” Bantah KerasIndikasi Korupsi Syahrul Effendi

Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan




Estetika 7

Jakarta, Kantor Berita RBNAsosiasi Pengadaan

Barang dan Jasa Indonesia(Aspanji) menganggap Per-pres No. 54 tahun 2010 ten-tang Pedoman PengadaanBarang dan Jasa Pemerintahterlalu rumit sehingga meng-hambat penyerapan anggarandi pusat maupun daerah.

“Harus ada perbaikan a-gar penyerapan anggaran da-pat lebih cepat,” kata SekjenAspanji, Effendi Sianipar diJakarta, Kamis, usai rapatpleno organisasi ini terkaitpenyelenggaraan Munas III.

Menurut Effendi, pene-rapan Perpres ini di lapanganternyata sangat lama butuhwaktu 40 hari hanya untukproses tender dan anuising(peninjauan lapangan) mem-butuhkan waktu paling cepat40 hari.

Dia mengatakan, pera-turan seharusnya membuatproses tender tidak rumit dan

kriterianya lebih jelas se-hingga mudah untuk diimple-mentasikan tanpa mengurangiprinsip-prinsip tata kelolausaha yang baik.

Pemerintah untuk segeramemperbaiki peraturan ter-utama terkait syarat legal danizin-izin, termasuk izin usahasebaiknya dibuat lebih seder-hana lagi, papar Effendi.

“Kalau melihat sekarangdokumen tender yang harusdisiapkan penyedia jasa men-capai 500 lembar, padahal se-benarnya tidak perlu sebanyakitu, bahkan untuk ikut prosestender sampai selesai hanyamembutuhkan 15 hari saja,”ungkap Effendi.

Pasca kasus korupsi wis-ma atlet Palembang, Effendimengatakan, telah mengins-truksikan anggotanya untuk ti-dak mentolelir pelelanganyang tidak sesuai ketentuan.

ASPANJI Anggap Perpres 54/2010Hambat Penyerapan Anggaran

“Prinsip kami sudah jelas,semua pihak yang ikut proseslelang harus diberi kesem-patan yang sama untuk ikutterlibat dan berkompetisi,”ujar dia.

Lebih jauh , Ketua U-mum Aspanji, Aip Syarifuddinmengatakan, Aspanji siapmemberikan masukan ter-hadap perbaikan Perpresuntuk menyederhanakanproses tender.

Namun kalau peme-rintah bersikeras tetap me-maksakan Perpes bahkanakan meningkatkan menjadiundang-undang Aspanji akanmelaporkan ke MahkamahKonstitusi agar dapat ditinjauulang, ungkap dia.

Menurut Aip, prosestender yang panjang dan rumithanya akan menimbulkanpersekongkolan dalam pelak-

sanaan tender dengan pem-beri kerja.

Pihak Aspanji sendiriterus membina untuk ikut ten-der dengan mematuhi normadan etika penyedia jasa de-ngan menjunjung kompetisiyang sehat di kalangan pelakuusaha, ujar dia.

DPN Aspanji juga telahmendorong Kadin Indonesiauntuk secara berkelanjutanmelakukan pendekatan danmasukan kepada pemerintahbahwa setiap badan usahayang ikut tender pemerintahdan BUMN dilengkapi kartutanda anggota Kadin Indo-nesia serta sertifikat kompe-tensi dan kualifikasi peru-sahaan yang diterbitkan aso-siasi sehingga Kadin dan aso-siasi mendapat pengakuandari pemerintah.

Jakarta, Kantor Berita RBNMenteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi meminta agar tidak ada lagi kepaladaerah di Indonesia yangtersangkut persoalan hukum.

“Keinginan saya janganada 524 (kepala daerah) yangterkait masalah-masalahhukum,” kata Mendagri saatmemberikan pengarahanpada bupati, setelah mengu-kuhkan pengurus AsosiasiPemerintah Kabupaten Selu-ruh Indonesia (APKASI), diNusa Dua, Bali, Jumat.

Mendagri GamawanFauzi mengatakan, masalahhukum ini bisa dihindari, jikakepala daerah transparan danpemerintahan daerah berja-lan dengan berorientasi padakepentingan masyarakat.

Gamawan berpesanagar gubernur, bupati, danwali kota berhati-hati dalammelaksanakan aturan yangada tanpa menghambatinovasi-inovasi untuk daerah.

Jika kepala daerah ragu-ragu mengambil kebijakan,

Mendagri:Jangan Ada Kepala Daerah Tersangkut Hukum

Gamawan meminta agarkepala daerah berkonsultasidengan instansi- instansiterkait seperti Badan Penga-wasan Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP).

“Saya ingatkan kehati-hatian dalam mengambilkeputusan, tapi jangan itudijadikan alasan untuk tidakberbuat,” katanya.

Mendagri mengukuhkanpengurus APKASI periode2011-2015. PengurusAPKASI yang baru ini de-

ngan susunan inti yakni KetuaUmum APKASI Bupati KutaiTimur Isran Noor dan WakilKetua Umum Bupati BogorRachmat Yasin, BupatiMurung Raya Willy MYoseph, dan Bupati SerdangBedagai T. Erry Nuradi.

Kemudian, SekretarisJenderal APKASI yakniBupati Kuningan AangHamid Suganda dan Ben-dahara Bupati KaranganyarRina Ir iani. PengurusAPKASI yang baru ini totalberjumlah 103 orang.(H017)

Jakarta, Kantor Berita RBNPengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor)akhirnya hadir d i setiapprovinsi. Pengadilan Tipikortingkat pertama berada di 33Pengadilan Negeri (PN) dantingkat banding berada di 30Pengadilan Tinggi (PT) diseluruh Indonesia.

Hal ini dilansir dari Hu-mas Mahkamah Agung (MA)melalui situs resmi www.mah-kamahagung.go.id, Jumat (21/10/2011).

Menurut MA, kebera-daan pengadilan Tipikor yangdiamanatkan UU Nomor 46Tahun 2009 tentang Penga-dilan Tipikor harus mampumengungkapkan kasus-kasuskorupsi dengan tegas danbenar.

Pengadilan Tipikor Hadir di 33 Provinsi“Pengadilan p idana

sebagai salah satu mata rantaipenegakkan hukum pidanayang biasa disebut integratedcriminal justice system.Pengadilan adalah resort ter-akhir dari penegakan hukumitu. Tumpuan masyarakat ter-hadap pemberantasan ko-rupsi ada pada hakim, Hakimharus mampu untuk me-ngungkapkan kasus-kasuskorupsi dengan tegas danbenar,” terang Humas MA.

33 Pengadilan yangmembawahi pengadilanTipikor dian taranya PNPalangkaraya, PN BandaAceh, PN Tanjung Pinang,PN Jambi, PN PangkalPinang, PN Bengkulu, PNMamuju, PN Palu, PNKendari, PN Manado, PN

Gorontalo, PN Denpasar, PNAmbon, PN Ternate, dan PNManokwari.

Menurut MA, penga-dilan adalah tempat untukmencari keadilan, maka ja-ngan ada kesan lembaga pe-radilan adalah lembaga al-gojo. Indepedensi Hakimditentukan oleh tinggi rendah-nya moral dan integritas ha-kim yang diakui secara uni-versal ser ta d ianut o lehNegara.

“Saat ini independensiHakim sedang dalam situasigawat terlihat usaha orangyang kalah dalam perkarauntuk membentuk opini agarhakim takut, hakim tidakpernah takut dan tidak bolehtakut,” terangnya.(asp/gun)

Jakarta, Kantor Berita RBNKetua Umum Dewan

Pimpinan Pusat Partai De-mokrat Anas Urbaningrum m-ngaku telah memerintahkanseluruh jaringan partai untukmemenangkan pasanganWahidin Halim-Irna Na-rulitadalam pemilihan gubernur danwakil gubernur Banten.

“Seluruh jajaran DPCPartai Demokrat telah diins-truksikan untuk membantu pa-sangan Wahidin-Irna menangdalam Pilgub Banten,” kata-nya ditemui usai memberikanorasi pada kampanye terbukapasangan Wahidin-Irna dilapangan Cilenggang, Ser-pong, Selasa.

Anas mengatakan, mes-ki hanya diusung Partai De-mokrat, namun hal tersebuttidak membuat gentar. Bah-

Anas Perintahkan Jajaran Partai Menangkan Wahidin-Irnakan, dari laporan di setiapdaerah, animo masyarakatuntuk ikut dalam kampanyeWahidin-Irna sangat besarsekali.

Hal tersebut dikarena-kan Wahidin telah memberi-kan bukti sebagai wali KotaTangerang dengan pelayanankepada masyarakat seperti“kartu multiguna” untuk kese-hatan serta pembangunanpendidikan.

Oleh karena itu, Anaspun mendukung langkahWahidin-Irna untuk melaku-kan perubahan dan menerap-kan pembangunan yang telahdilakukan di Kota Tangerang.

“Keberhasilan Wahidinsebagai Wali Kota Tange-rang tidak terbantahkan. Ma-ka, warga pun setuju bila diamenjadi gubernur akan pela-

yanan publik bisa merata,”katanya.

Sekjen DPP Partai De-mokrat Edhi Baskoro Yudho-yono menambahkan pemba-ngunan di Banten memer-lukan pemimpin yang tegas,agar sumber daya alam danpotensi besar yang ada, tidakmampu dikelola dengan pihakyang tidak mengerti.

“Wahidin sudah membe-rikan bukti dan masyarakatmerasa puas. Maka, Bantenpun harus dipegang olehpemimpin yang tepat sepertiWahidin karena amanah danbertanggung jawab,” katanya.

Wahidin Halim menam-bahkan, bila dirinya sangatyakin bila mampu memenang-kan pemilihan dalam satu pu-taran , jika tidak adanya

kecurangan dar i oknumtertentu.

“Bila tidak ada kecu-rangan seperti politik uang,intimidasi dan pengerahanmassa untuk memojokanpihak tertentu, maka sayapasti akan menang,” katanya.

Kampanye pasanganWahidin-Irna di LapanganCilenggang, Serpong, dime-riahkan hiburan Rhoma Iramadan Soneta Grup, dan men-dapat pengawalan 300personil kepolisian.

Pemilihan gubernur danwakil gubernur Bantenperiode 2012-2017 digelar 22Oktober 2011 diikuti tigapasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu AtutChosiyah-Rano Karno sertaWahidin Halim-Irna Narulita.(ANT-154/S031)

Deputi Angkasa Pura Cabang Utama Soeta, Mulya Abdi Mencoba “Suap” Wartawan Satu Juta RupiahJakarta, Kantor Berita RBN

Disebabkan suratkonfirmasi terkait indikasikorupsi Panitia Lelang TenderGudang Kargo 530/531Bandara Soekarno Hatta(Soeta) “salah alamat”menurut pihak PT AngkasaPura, Deputi Angkasa PuraCabang Utama BandaraSoeta, Mulya Abdi mencoba“suap” wartawan satu jutarupiah dengan maksud dantujuan supaya pemberitaanterkait ind ikasi korupsitersebut tidak diekpos.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN tentangindikasi korupsi yang terjaditerkait lelang tenderpembangunan Gudang Kargo530/531 dengan pemenangtender PT Paramitha MultiPersada dengan tawaranRp.7.265.127.589 dari nilaiOE Rp. 10.074.800.32 didugamelanggar Keppres Nomor

80/Tahun 2003 danpenyempurnaannya PerpresNomor 54 Tahun 2010,disebabkan pemenang tenderdisinyalir sudah diplot terlebihdahulu sebelum tenderdilaksanakan, serta dugaanpengawasan “quality control”yang kurang maksimal,akibatnya kualitas pekerjaandipertanyakan kualitasnya.

Ketika indikasi korupsitersebut dikonfirmasi secaratertulis tanggal 30 Juli 2011lalu, demi tercip tanyapemberitaan yang akurat danber imbang, Mulya Abdibeserta staf pada hari Kamis(25/8) sekitar pukul 14.00WIB menjawab konfirmasidengan kritik, ”Bahwa suratkonfirmasi salah alamatkarena General ManagerLelang Tender tidak ada namajabatan seper ti itu d i PTAngkasa Pura”

Dengan vulgar MulyaAbdi mengatakan,”Sayaadalah orang nomor dua diPT Angkasa Pura. Semuaanak buah saya tidak mungkinmelakukan korupsi tanpasepengetahuan saya. Merekatidak punya kesempatanuntuk korupsi. Kalaupun adapeluang korupsi, sayalah yangdapat melakukan hal korupsitersebut, kalau saya mau,tetap i saya tidak adamelakukan tindak pidanakorupsi pada proses tender”tandas Mulya Abdi.

“Kita adalah sesamaorang Medan. Saya adalahteman dari Olo Panggabeansewaktu di Medan. Jadi….Kita tutup saja sampai di sinitentang surat konfirmasi ini.Walaupun surat konfirmasi inisalah, tetapi saya sampaimeninggalkan rapat Direksidemi menemui dan untukmenjawab surat konfirmasi

Anda. Kalau ada apa apasilahkan jumpai saya besokpagi.” u jar Mulya Abdimenutup pembicaraan.

Selanju tnya, ketikaMulya Abdi dikonfirmasibesoknya, Mulya Abdimengatakan, “In i sebagaitandanya kita sesama orangMedan” sambil memberikanAmplop berisi uang satu jutarupiah. Tetapi Amplop berisiuang tersebut dikembalikankepada Mulya Abdi melaluistafnya.

Sewaktu dikonfirmasilagi terkait indikasi korupsi danpenyuapan tersebut melaluitelepon genggamnya, MulyaAbdi menjawab dengan sms,“Maaf baru terbaca smsnya,katanya mau ditulis di koranya…….., Saya tidak punyakapasitas untuk melarang,namun yang bisa sampaikanadalah, semua kegiatan tenderyang dilaksanakan di AP2

sudah sesuai aturan yangberlaku yang diatur dalamPeraturan Perusahaan, tksatas atensinya” tandasnyadalam sms.

Ketika diminta komentarPimpinan Kantor HukumDicky Siahaan & Associates,Dicky RZ Siahaan SHmengatakan, percobaanpenyuapan tersebut sangatdipertanyakan dalam hal ini,pengawas Angkasa Puramaupun Kepala CabangAngkasa Pura I I dimintamelakukan pengkajian. “SuratKonfirmasi salah alamat sajamencoba penyuapan satujuta rupiah, hal itu sangatdipertanyakan,” ujarnya.

Dicky menambahkan,berarti Kepala Cabang danPengawas Angkasa Puramencoba menutup mulutwartawan agar tidak meliputkegiatan indikasi korupsi yangterjadi dalam pembangunan

gedung tersebut. Insidentersebut, lanjut Dicky, tidaklayak dilakukan oleh seorangpejabat publik, karena bisamenjatuhkan posisi MuliaAbdi sebagai DeputiAngkasa Pura Cabang

Komentar Dicky Siahaan, SH: Dapat Dilaporkan ke Mabes Polri

Utama Soeta. “Ini merupakanbentuk pidana, karena telahmencoba menyuap wartawandan dapat dilaporkan keMabes Polri,” tegas Dicky.(Tim)


M e n d a gr i G a m a w a n F a u z i

D ic k y S i a h a a n , S H .



Estetika 8

selanjutnya disebut Perke-bunan Ciderati. MerupakanHak Erpacht No. 79, 107, 108,220 dan 213 dimana ijinnyamasih berlaku s/d 23 Sep-tember 1980 an. NV. Handelen Cultuur Matschappy‘Tjidetarie’ disingkat NVHandel. 350 Ha dari 813 Hatersebut disewakan kepadarakyat berupa plasma.Hasilnya dijual kepada NVHandel, akan tetap i lamakelamaan rakyat menjadistatus penggarap, yang kemu-dian oleh panitia Landeformmenjadi milik rakyat dengankewajiban membayar pajakbumi.”

Pada tahun 1976 PT.Buana Estate membeli tanahNV Handel tersebut dari Ko-dam V Jaya melalui NotarisR. Soerojo Wongsowidjojo,SH dengan Akta No. 39 tgl18-06-1976. Dalam Aktatersebut dijelaskan antara lain:Kodam V Jaya mendapat ijinmenggarap dari Kantor Ka-daster sejak tahun 1967 atasperkebunan Ciderati; Padatahun 1976 Kodam V Jayamengaku sudah membebas-kan Perkebunan Cideratie 623Ha dari masyarakat (masya-rakat tidak pernah terima,memang barang bukti tidakada). Baru pada tahun 2009/2010 mencoba memberi gantirugi kepada puluhan masyara-kyat Desa Hambalang; Ko-dam V Jaya berjanji akanmembebaskan lagi garapanrakyat 131 Ha yang sudah di-jual tersebut; Tanah yang dia-kui Kodam V Jaya pada tgl18-06-1976 sudah dibebaskandan yang akan dibebaskanlangsung dijual pada tgl 18-6-1976 kepada PT. Buana Es-tate. Patut diduga keteranganAkta No. 39 tersebut adalahpalsu, karena sesuai Surat Ke-pala Sub Direktorat AgrariaKabupaten Bogor No. 63/1976 tgl 13-8-1976, tanahperkebunan Cideratie adalahmilik Dete Duilenzerg Ge-vostigde NV Handel en Cul-tuur Matschappy Tjideratie(NV Handel). Dalam arti ta-nah perkebunan tersebut bu-kan tanah Kodam V Jaya

Dan lagipula Kodam VJaya tidak ada hak dan tidakdibenarkan sesuai ketentuandi peraturan militer untukmenjual tanah milik KodamV Jaya melalui Notaris, apa-lagi menjual tanah orang lainkepada siapapun.

Apabila Kodam V Jayamelepas hak tanah seharus-nya melalui Tim Interdep danatas persetujuan Menteri Ke-uangan RI, bukan melaluinotaris. Pada waktu Perke-bunan Ciderati dijadikan HGUNo. 1 an PT. Buana Estateseluas 7.050.550m2, bukanatas dasar bahwa perkebu-nan Ciderati telah dibeli PT.Buana Estate. Akan tetapiadalah atas dasar SK MenteriDalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977dengan ketentuan: PT. BuanaEstate harus terlebih dahulumembayar ganti rugi kepadaCV Handel sebesar yang a-kan ditaksir oleh panitia pe-naksir ganti rugi berdasarkan

Surat Keputusan Dir jenAgraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 yo tgl 21-3-1974No. SK20/DJA/1974 yang di-tetapkan dengan surat Kepu-tusan tersendiri dan diharus-kan juga untuk membayarganti rugi kepada masyarakatyang sedang menggarapPerkebunan Ciderati.

Bahwa ganti rugi terse-but tidak pernah dilaksanakanoleh PT. Buana Estate. Danlangsung saja disetujui untukmenerbitkan sertifikat PT.Buana Estate atas permo-honan PT. Buana Estate No.16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 12-7-1976 yaitu Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No:SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. Akan tetapi tidak mem-bayar ganti rugi, walau sudahada ketentuan pada SK No.1 tersebut, harus terlebih da-hulu memberikan ganti rugi.Akan tetapi belum ada gantirugi, langsung saja tanpasepengetahuan masyarakat,langsung terbit sertifikat HGUNo. 1 an PT. Buana Estate.

Masyarakat maupunaparat pemerintah setempattidak ada yang mengetahuibahwa tanah mereka telahmenjadi sertifikat HGU No. 1an PT. Buana Estate. Adapunmasyarakat mengetahui barusekitar tahun 1996 ketikatanah tersebut diurus sertifi-katnya ke BPN.

Sesuai Risalah Pemerik-saan tanah B No. 540-07 KWBPN-PAN “B” 2004 tgl 24-12-2004, bahwa PerkebunanCiderati HGU No. 1 tgl 21-03-1977 seluas 7.050.550m2an PT. Buana Estate telah di-mohon perpanjangan HGU-nya sesuai surat PT BuanaEstate No. 1/BE/III/2000 tgl22-03-2000, tidak disetujuiuntuk diperpanjang dan telahberakhir tgl 31-12-2002 sesuaisurat keterangan pendaftarantanah Kabupaten Bogor tgl23-12-2002 No. 250-46.

Karena tidak memenuhisyarat untuk diperpanjang,tanah tersebut kembali men-jadi tanah negara di bawahkewenangan Bupati Kabupa-ten Bogor sesuai pasal 2Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PPNo. 36/1998.

Bahwa Kepala BPN ti-dak mengindahkan suratBupati Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 danlangsung saja terbit SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat per-mohonan baru dan ijin lokasibaru dari PT. Buana Estatesesuai peraturan Menter iAgraria/Kepala BPN No. 2tahun 1999.

Bahwa SK BPN No. 9tersebut langsung saja dijadi-kan dasar untuk menerbitkanser tifikat HGU No. 146sebanyak 2 buah asli tetapipalsu No. 147, 148 dan No.149 seluas 4.486.975 m2 di-mana di dalamnya ada tanahsengketa 2.117.500 m2 danNo 150 sebanyak 2 buahyang asli tetapi palsu (SKBPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Bahwa 8buah sertifikat tersebut, tanpa

membayar ganti rugi kepadamasyarakat penggarap sesuaiDIKTUM KE 3 SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 dan ayat(3) Pasal 4 PP No. 40/1996dan Keputusan RI No. 32tahun 1979.

Patut diduga tanah ter-sebut diserobot oleh PT. Bua-na Estate dari NV Handel enCultuur Matschappy Tjide-ratie, menurut Akta NotarisNo. 39 tgl 18-6-1976 dibelioleh PT. Buana Estate dariKodam V Jaya adalah tidakbenar. Terbukti dari SKMenteri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/1977, bahwa tanahPerkebunan Ciderati direloka-sikan kepada PT. Buana Es-tate dengan cara harus mem-bayar ganti rugi kepada NVHandel dan kepada masya-rakat penggarap.

Kemudian dengan me-nyalahgunakan wewenang,Kepala BPN RI, Joyo Winotomenerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006tentang perpanjangan eksHGU No. 1 denganketentuan: PT. Buana Estateharus menyelesaikan pengga-rapan terhadap masyarakat.Akan tetapi tanpa membayarganti rugi ke masyarakat,langsung saja terbit sertifikatantara lain sertifikat No. 149dimana di dalamnya ada adatanah rakyat 2.117.500 m2.Penyelesaian ganti rugi de-ngan cara memasukkan parapenggarap ke penjara. De-ngan demikian sejak terbitHGU No. 1 tahun 1977 dankemudian menjadi HGU No.149 belum pernah ada gantirugi dari PT. Buana Estate,tanah masyarakat tersebutpatut diduga benar-benardiserobot oleh PT. BuanaEstate dari masyarakyat dandari CV. Handel.

Asal mula kepemilikantanah sengketa 2.117.500m2 an. PT. Genta Prana.

Adapun asal mula kepe-milikan tanah sengketa atasnama PT. Genta Prana, yaitu,pada tahun 1994 s/d 1996 H.Sukandi membebaskan tanahdi beberapa lokasi di Keca-matan Citeureup. Tanah di-maksud adalah untuk kepen-tingan Yayasan TIRASA milikHutomo Mandala Putra.Sebahagian atau 2.117.500m2 tanah yang telah dibayaroleh Yayasan TIRASA di-kembalikan kepada H. Su-kandi, sehingga H. Sukandimempunyai utang kepadaYayasan TIRASA sebesarRp. 20 miliar yang belumdibayar sampai saat ini.

H. Sukandi membebas-kan tanah rakyat dengan se-pengetahuan aparat peme-rintah setempat. Tidak dalamkeadaan sengketa. Masya-rakat maupun pemerintahdaerah setempat tidak menge-tahui bahwa tanah yang di-bebaskan oleh H. Sukandi te-lah menjadi sertifikat HGUPT. Buana Estate sejak tahun1997. H. Sukandi maupunmasyarakat tidak bisa berbuatapa-apa, karena pemilik HGU

No. 1 adalah Probosoetedjoadik Presiden Suharto.

Akan tetapi setelah H.Sukandi mengetahui dari BPNbahwa HGU No. 1 tidak di-perpanjang sesuai SuratKantor Pertanahan Kabu-paten Bogor No. 250-46 tgl23-12-2002, maka masya-rakat meminta Bupati Bogoragar tanah Negara Eks Per-kebunan Ciderati dikem-balikan kepada masyarakyat.Akhirnya didapat kesepakatandan persetujuan antara PT.Buana Estate dengan PemdaBogor/Instansi Terkait, KetuaDPRD, Camat Citeureup danpara Kepala Desa, supayaEks HGU No. 1 seluas705,055 Ha diretribusikan.

Bupati tidak keberatanEks HGU No. 1 seluas455,055 Ha d iperpanjangHGUnya seluas 4.550.550 m2(455.055Ha) kepada PT.Buana Estate, dan 250 Hadiprioritaskan untuk rakyat(termasuk di dalamnya 211,75Ha tanah sengketa). PT. Bua-na Estate telah membayarSetoran Retr ibusi Daerah(SSRD) tgl 24-8-2004 atastanah 455,055 Ha (sesuai BAPemeriksaan Tanah Panitia Btahun 2004 hal 2) dan H.Sukandi pun mengurussertifikat tanah 211,75 Ha keBPN. Karena luas tanah2.117.500 m2, maka harusdiurus atas nama perusahaanberbadan hukum, dan dalamhal ini PT Genta Pranadimana H. Sukandi adalahKomisaris PT. Genta Pranasesuai Akta Notaris No. 01 tgl8-2-2006 Notaris YokoveraMokoagow,SH.

Dari awal Joyo Winoto,Phd. selaku Kepala BPNRI telah merencanakanuntuk tidak membayarganti rugi

Dari awal terbitnya SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 tentang perpan-jangan eks HGU No. 1 an. PTBuana Estate seluas6.578.315 m2 telah terlihatdengan jelas bahwa JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI telah merencanakanpembebasan tanah masyara-kat tanpa membayar biayaganti rugi.

Rencana tersebut ter-lihat jelas sebagaimanadisebutkan pada DIKTUMKE TIGA (a) SK BPN No. 9tersebut yang berbunyi: “Pe-nerima perpanjangan jangkawaktu (PT. Buana Estate)bertanggungjawab untuk me-nyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakatmenurut ketentuan peraturanperundangan yang berlaku,dan sesuai surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004.”

Pada umumnya bahwaseluruh surat keputusan yangmenyangkut pelepasan hakatas tanah milik atau peng-garapan, selalu dengan jelasdisebutkan harus terlebih da-hulu diselesaikan dengan caramembayar ganti rugi. Lainhalnya dengan SK BPN No.9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT. Buana Es-tate bertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/

penggarapan masyarakatmenurut ketentuan perun-dangan yang berlaku.

Menurut Joyo Winoto,Phd selaku Kepala BPN RI,bahwa pembebasan pengua-saan/penggaraapan masya-rakat tanah 2.117.500 m2tanah Desa Hambalang telahdiselesaikan sesuai denganketentuan perundangan yangberlaku yaitu melalui putusanPengadilan Negeri CibinongNo. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dengancara pelaksanaannya sebagaiberikut; Atas dasar SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 langsung saja diter-bitkan 8 (delapan) sertifikattanpa membayar ganti rugigarapan masyarakat.

Adapun sertifikat yangditerbitkan an. PT. BuanaEstate adalah: 2 (dua) serti-fikat No. 146 dengan luas637.940 m2 dan 5.940.14 m2asli tetapi palsu, 1 (satu) serti-fikat No. 147 dengan luas74.650 m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 dengan luas 375.110m2, 1 (satu) sertifikat No. 149dengan luas 4.486.975 m2, 2(dua) sertifikat No. 150 de-ngan luas 428.570 m2 dan178.570 m2 asli tetapi palsu,1 (satu) sertifikat No. 151dengan luas 575.070 m2.

Setelah terbit SertifikatHGU an. PT. Buana Estate,kemudian surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004di cabut/dibatalkan oleh PT.Buana Estate pada tgl 14-8-2006.

Bahwa ser tifikat No.146 yang luasnya 594.014 m2dan sertifikat No. 150 yangluasnya 178.570 m2 sudahdijual oleh PT. Buana Estatekepada Kementerian Per-tahanan RI.

Bahwa ser tifikat No.149 yang luasnya 4.486.975m2 termasuk d idalamnyatanah garapan masyarakatyang belum dibayar gantiruginya ditaksir sebesar Rp.211.750.000.000 (dua ratussebelas miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dengan rin-cian 2.217.500 m2 x Rp.100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikatNo. 149 tgl 15-6-2006 an. PT.Buana Estate, maka padamalam hari tgl 5-2-2007 PT.Buana Estate bersama ok-num menanam 270 batangbibit pohon coklat, 33 bibit po-hon mahoni dan 18 buah plangnama an. PT. Buana Estate.Keesokan harinya plang na-ma dan tanaman tanamantersebut yang d itanam dikebun masyarakat spontandicabut oleh masyarakatselaku pemilik kebun.

Ta n a m a n - t a n am a ntersebut dikumpulkan di satutempat, yang sesuai rencanaakan di serahkan kepadaPolisi besok harinya, karenahari sudah sore. Akan tetapibesoknya tgl 7-2-2007 pagi-pagi buta tanaman-tanamanyang dikumpulkan itu sudahtidak ada dan kemudiandiketahui telah berada diKantor Polres Bogor. Ataskejadian tersebut PT. BuanaEstate melaporkan masyara-kat ke Polres Bogor bahwamasyarakat menguasai fisik

tanah PT. Buana Estate, di-mana tanah tersebut adalahHGU an PT. Buana Estatetertanggal 15-6-2006 yangmasih berlaku hingga tahun2027.

Padahal fisik tanah su-dah dikuasai masyarakyatsejak tahun 1960-an secaraturun-temurun. Dan dilapor-kan juga soal pencabutantanam-tanaman dan plangnama yang dilakukan masya-rakat pemilik kebun denganistilah merusak harta milikPT. Buana Estate.

Realisasi dari laporanpolisi tanggal 7-2-2007 ter-sebut, akhirnya para pengga-rap H. Sukandi dan kawan-kawan dimasukkan penjaraantara 9 bulan s/d 1 tahun 4bulan sesuai putusan pidanaPN. Cibinong No 207 dan 208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007.

Dengan adanya putusanpidana tersebut, Joyo Winotoselaku kepala BPN berpen-dapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapantelah selesai dan sudah sesuaidengan ketentuan/peraturanhukum, yaitu putusan pidanaPN Cibinong No 207 dan 208/Pid /cbn yang kemudiandijadikan Novum oleh kepalaBPN RI dalam rangka Penin-jauan Kembali (PK) ke Mah-kamah Agung, akan tetapisudah ditolak dengan putusanMahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.

Patut diduga JoyowinotoPhD selaku Kepala BPN-RI tidak takut kepadaPresiden RI tetapi takutkepada Probosoetedjo

Patut diduga juga bahwaJoyo Winoto, PhD selakupejabat Negara yang menja-bat Kepala BPN RI adalahindividu yang tidak patuh hu-kum, bahkan kebal hukum.Tidak perduli terhadap arahanBapak Presiden RI, apalagiterhadap surat Bapak BupatiBogor.

Surat Ketua PTUN JKTjuga tidak dilaksanakan,bahkan surat dari KepalaKantor Pertanahan Kabu-paten Bogor, dan dari KepalaKantor Wilayah BPN JawaBarat, yang pada in tinyamemohon supaya putusanMA No 482K/TUN/2007tanggal 20-2-2008 dilaksa-nakan, juga tidak diperhatikanmaupun didengar sebagaimasukan yang baik.

Sehingga sampai dengansaat ini Kepala BPN RI belummenerbitkan SK BPN tentangpenerbitan sertifikat HGBatas nama PT. Genta Pranaatas tanah seluas 2.117.500m2, yaitu sesuai dengan apayang dimaksud pada putusanMA No 482K/TUN/2007 jo72 PK/TUN/2009 yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap.

Disebut kebal hukum ka-rena: Ketua PTUN Jkt sudahmembuat surat kepada JoyoWinoto, PhD selaku kepalaBPN RI, dan kepada PresidenRI maupun kepada KetuaDPR RI yang pada intinyasupaya Joyo Winoto, PhDmelaksanakan putusan MANo 482K/TUN/2007. Akantetapi putusan tersebut belum

dilaksanakan sebagaimanamestinya, antara lain belummenerbitkan SK penerbitanHGB an PT. Genta Pranaatas tanah 2.117.500 m2.

Dalam rangka meme-nuhi ketentuan pasal 116ayat(6) UU No 51 tahun2009, Presiden RI telah mem-beri arahan kepada KepalaBadan Pertanahan RI, akantetapi tetap saja belum mener-bitkan SK penerbitan serti-f ikat HGB atas tanah2.117.500 m2 an PT. GentaPrana sesuai ketentuan pe-rundang-undangan. ApabilaKepala BPN tidak melak-sanakan arahan Presiden RItersebut, maka Presiden RIdapat memberi sanksi berupahukuman sesuai pasal 116tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto,PhD selaku kepala BPN,tetap saja tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebutsebagaimana mestinya. JoyoWinoto, PhD tidak merasatakut akan sanksi yang akantimbul dari Presiden. Mungkinkarena Joyo Winoto menge-tahui bahwa selama SusiloBambang Yudhoyono masihPresiden RI, tidak akan meng-ganti Joyo Winoto selakukepala BPN RI (sesuai kesak-sian Joyo Winoto kepadaDeputi V BPN).

Joyo Winoto , PhDselaku Kepala BPN RI takutkepada Probosoetedjo/ PT.Buana Estate. Ketika PTGenta Prana bersama RuhutSitompul, SH datang meng-hadap Joyo Winoto, PhD diKantor BPN RI untuk memo-hon supaya putusan MA yangsudah berkekuatan hukumtetap tersebut dilaksanakan,maka Joyo Winoto memberijawaban yang sangat meng-harukan, “Saya (Joyo Winoto)takut kepada Probosoetedjo”

Patut diduga Joyo Wi-noto takut kepada Probo-soetedjo, karena Joyo Winotosejak semula turut merenca-nakan supaya penyelesaianpenguasaan garapan masya-rakat d iselesaikan dengancara: tidak perlu membayarganti rugi garapan tanahkepada masyarakyat yangnilainya ditaksir Rp.2.117.500.000.000,- (dua ra-tus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh ju ta rupiah)2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi supaya dilaksa-nakan dengan cara mema-sukkan para penggarap kepenjara dan hal tersebutberhasil, yaitu sesuai putu-san PN Cibinong No.207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/PnCbntanggal 12-6-2007.

Keterlibatan Joyo Wi-noto atas putusan PN Cibi-nong tersebut, adalah dibuk-tikan sebagai berikut, pada la-zimnya segala surat keputusanyang menyangkut pembe-basan tanah, baik itu tanahmilik maupun garapan, selaluditekankan agarmenyelesaikan dengan caramembayar ganti rugi. Kataganti rugi selalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 DIKTUM

Kisah Di balik ........................... dari hal. 1





Estetika 9

Kisah Di balik ........................... ........................... dari hal.8

KETIGA a. Pener imaperpanjangan jangka waktuHGU ber tanggung jawabmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakatsesuai ketentuan peraturanperundangan yang berlakudan sesuai dengan suratPernyataan PT. Buana Estatetgl 3-8-2004, yang realisasipelaksanaannya BPN segeramenerbitkan 8 buah sertifikatan PT. Buana Estate dan duadiantaranya asli tapi palsuyaitu sertifikat No. 146 danNo. 150 .

2 (dua) sertifikat No.146 tahun 2006 dengan luas637.940 m2 dan 594.014 m2,1 (satu) sertifikat No. 147tahun 2006 dengan luas74.650m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 tahun 2006 denganluas 375.110m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 tahun 2006dengan luas 448.6975m2(terdapat didalamnya2.117.500 m2 tanahsengketa), 2 (dua) sertifikatNo. 150 tahun 2006 denganluas 428.570 m2 dan 178.570m2 dan 1 (satu sertifikat No.151 tahun 2006 dengan luas575.070m2. Dengan demikianjumlah sertifikat ada 8 buah(sesuai SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011hal 1 menimbang b dan hal 5DIKTUM KE ENAM)

1 (satu) sertifikat No.146 seluas 594.014 m2 dansatu lagi sertifikat No. 150seluas 178.570 m2 telah dijualdengan istilah kerjasama olehPT. Buana Estate kepadaKementerian Pertahanan RI.Dan BPN RI pun telahmengetahui dengan carasupaya merubah sertifikat No.146 dan 150 menjadi an.Menteri Pertahanan RI.

Setelah terbit HGU No149 tgl 15-6-2006, tanpamembayar ganti rugi kepadamasyarakyat penggaraptanah 2.117.500m2 makapada tgl 14-8-2006, suratpernyataan PT. Buana Estatetgl 3-8-2004 dicabut oleh PT.Buana Estate. Dan pada tgl7-2-2007, PT Buana Estatemelaporkan masyarakat kePolres Cib inong, bahwarakyat menguasai fisik tanahmilik sah PT. Buana Estatesesuai sertifikat No. 149 yangterbit tgl 15-6-2006 dan jugamerusak tanaman-tanamanmilik PT. Buana Estate,padahal masyarakat sudahmenguasai tanah tersebutsejak tahun 1960-an secaraturun temurun s/d saat initahun 2011. Dan tanamanyang dimaksud dirusak adalahtanaman yang ditanam PT.Buana Estate bersamaoknum di kebun masyarakatpada waktu malam hari tgl 5-2-2007. Akibat laporantersebut, masyarakyatd ihukum masuk penjarasesuai Putusan PN CibinongNo. 207 dan 208/Pid .B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winotoselaku Kepala BPNRI,putusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn adalahsah secara hukum bahwatanah 2.117.500 m2 adalah

milik sah PT. Buana Estatesehingga Kepala BPN RImengajukan Penin jauanKembali (PK) ke MahkamahAgung dengan NOVUMPutusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut sudahditolak Mahkamah Agungdengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009,karena NOVUM yangdiajukan BPN RI bukan buktisah kepemilikan tanah2.117.500bm2.

Patut diduga bahwasesungguhnya Joyo Winototakut kepada Probosoetedjoadalah karena dana yangditaksir ratusan milliar yangseharusnya d ibayarkankepada masyarakat sebagaiganti rugi garapan tanahrakyat, dan patut diduga jugabahwa dana tersebut telahmengalir kepada Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI.Sehingga mati-matian JoyoWinoto membelaProbosoetedjo sampai tegamemasukkan masyarakat kepenjara, bahkan tidak takutlagi akan sanksi dari PresidenRI. Hal tersebut dapatditerima akal sehat, karenasanksi dari Presiden tidakseberapa dibanding kalau JoyoWinoto masuk penjara,apabila sampai ada laporandari Probosoetedjo denganlaporan indikasi “suapmenyuap”.

PT. Genta Prana kalah diPengadilan NegeriCibinong dan PengadilanTinggi Bandung karenaJoyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI tak taathukum

Di Pengadilan NegeriCibinong PT. Genta Pranakalah yang kemudiandikuatkan oleh PengadilanTinggi Bandung. Kekalahantersebut diduga disebabkan,Joyo Winoto, PhD belummembatalkan sertifikat HGUNo. 149 seluas 4.489.675 m2dimana di dalamnya ada tanahsengketa 2.117.500 m2sehingga masih sah milik PT.Buana Estate, disebabkansertifikat adalah produk BPNdan belum dibatalkan sesuaiputusan PTUN.

Karena sertif ikat No.149 tersebut belum dibatalkan,walaupun sudah ada surateksekusi dari Ketua PTUNJKT kepada Kepala BPN RIsupaya melaksanakanputusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap yaituantara lain supaya mencabut/membatalkan sertifikat No.149 dan memprosespenerbitan sertifikat HGB anPT. Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 m2.

Joyo Winoto, PhD tidakpatuh hukum, serta tidakmelaksanakan Putusan MAyang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap .Majelis Hakim PN Cibinongmenyatakan sah sertifikat No.149 walaupun o lehMahkamah Agung RI

(PTUN) sudah menyatakantidak sah.

Alasan Majelis HakimPN Cibinong menyatakan sahsertifikat No. 149 tersebutadalah: tanah sertifikat No.149 pada mulanya didapat dariKodam V Jaya sesuai AktaNotaris No. 38 tgl 18-06-1976Notar is R. SoerojoWongsowidjojo, SH. Aktatersebut berbunyi antara lain,Kodam V Jaya telahmembebaskan tanah rakyat632 Ha dan akanmembebaskan lagi 131Ha,dan pada saat pengakuantersebut, yaitu tgl 18-6-1976,tanah yang dibebaskan danyang akan dibebaskantersebut adalah tanahperkebunan NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie yang HGUnyamasih berlaku s/d tahun 1980sesuai dengan surat BupatiKepala Daerah Tk II Bogorcq Kepala Sub DirektoratAgraria Kabupaten Bogor tgl13-8-1976 No. 63/1976 tertulisan. NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie.Dalam arti Kodam V Jayatelah menjual tanah yangbukan miliknya kepada PTBuana Estate. Pengakuan ituadalah palsu, karena sesuaidengan ketentuan danperundangan yang berlaku diKodam V Jaya tidakdiperbolehkan dan tidakpernah menjual tanah yangdikuasai Kodam V Jayaapalagi menjual yang masihhak milik orang lain. ApabilaKodam V Jaya melepas hakatas tanah yang dikuasai,maka tata carapelaksanaannya harus melaluiTim Interdep dan ataspersetu juan Menter iKeuangan RI. Tidakdibenarkan melalui Notaris.Ketika d itanyakan hal inikepada Ketua Majelis HakimPT Bandung, jawabnya,silahkan laporkan ke Polisi.Ketika ditanya bagaimana hatinurani Bapak selaku KetuaPT Bandung, jawab beliau,hati nurani itu mahal.

Majelis Hakim PNCibinong menjelaskan bahwadiatas tanah HGU No. 149luas 4.486.975m2, denganrincian 2.369.475 milik PT.Buana Estate dan 2.117.500m2 milik rakyat/PT. GentaPrana (yang disengketakantentunya) terdapat v illa,tanam-tanaman coklat, jatidan lain-lain adalah bohong.

Pada saat sidang di PNCibinong, bahwa pihak PTGenta Prana memohon agardilakukan sidang di lokasi(PL), dengan tegas ditolakoleh Majelis Hakim PNCibinong dengan alasan sudahmengetahui dengan jelaskeadaan lapangan/lokasi.Majelis Hakim PN Cibinongadalah berbohong, karenadiatas tanah 2.117.500 m2tersebut tidak ada v illa,tanaman coklat maupun jati.Yang ada hanya tanam-tanaman singkong milikmasyarakat. Villa dantanaman tersebut berada di

atas tanah 2.369.475m2 milikPT. Buana Estate.

Para saksi dari PTBuana Estate bersaksi di PNCibinong, bahwa pada tahun1970 para saksi sudahmengetahui bahwa tanahsengketa adalah milikPT. Buana Estate karena diatstanah tersebut telah berdiriplang nama PT. BuanaEstate semenjak tahun 1970.Ketika p ihak PT. GentaPrana menginformasikankepada Majelis Hakim PNCibinong bahwa kesaksiantersebut adalah palsu, denganpenjelasan bahwa PT. BuanaEstate berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973No. 119, bagaimana bisa adaPlang tahun 1970. Akan tetapiMajelis Hakim tidakmempedulikannya, bahkandijad ikan sebagai dasarkepemilikan tanah PT. BuanaEstate.

Sesuai barang bukti yangdiajukan o leh PT. BuanaEstate dalam perkara PNCibinong berupa sertifikatHGU No. 1 yang terbit atasdasar SK Menter i DalamNegeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 yangberbunyi antara lain: BahwaPT. Buana Estate diwajibkanmemberi ganti rugi kepadamasyarakat penggarap danNV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie dankepada masyarakatpenggarap. Ganti rugi tersebuttidak pernah d iter imamasyarakat penggarap tanah2.117.500 Ha. Bahkanmasyarakat tidak ada yangmengetahui bahwa tanahtersebut sudah terbit HGUNo. 1 tahun 1977. Tanahtersebut tidak pernah dijadikanperkebunan oleh PT. BuanaEstate dan masyarakat tetapmenguasainya sejak tahun1960 dan secara turuntemurun hingga sekarang.

Para Kepala Desa jugasudah membuat suratketerangan bahwa tanah2.117.500 m2 tersebutdikuasai rakyat/H. Sukandidan juga dinyatakan tidakdalam perkara. Karenamemang sebelumnya tidakpernah perkara. Uraiantersebut telah dijelaskankepada Majelis Hakim PNCibinong, akan tetapi MajelisHakim tetap berpendapattanah tersebut diperoleh dariKodam V Jaya. Dijelaskanpada SK Menter i DalamNegeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya memberi ganti rugikepada masyarakatpenggarap dan NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie, tentu adalahkarena tanah tersebut bukantanah Kodam V Jaya. Atautanah tersebut bukan tanahyang sudah dibebaskan olehKodam V Jaya. Itu terbuktidari SK Menteri yang samasekali tidak ada menyinggungKodam V Jaya. Skep No. 1tersebut menjelaskan bahwatanah dimaksud adalah tanahHGU milik NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie yang sebahagiandigarap oleh masyarakat.

PT. Buana Estatemenuntut Perdata PT. Genta

Prana di PN Cibinong, JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN-RI tidak mengindahkanputusan Mahkamah AgungNo. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009. Joyo Winoto,PhD antara lain belummembatalkan Sertifikat No.149 yang sudah memperolehkekuatan hukum tetap.

Dilain sisi, KetuaPengadilan Negeri Cibinongselaku Ketua Majelis Perkaratidak mengindahkan putusanMahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Majelis Hakimmenyatakan sertifikat No. 149masih sah milik PT. BuanaEstate karena belumdibatalkan oleh Kepala BPNRI.

Atas ketidak patuhanKepala BPN-RI terhadapKeputusan hukum yang sudahmemperoleh kekuatan hukumtetap dan Majelis Hakim PNCibinong yang sangatmenghargai ke-tidakpatuhanKepala BPN-RI yang takbersedia melaksanakanPutusan Mahkamah Agungyang sudah memperolehkekuatan hukum tetap, makamajelis Hakim PN Cibinongmemutuskan Perkara Perdataantara PT Buana Estate dandikuatkan oleh PT Bandung.Dalam arti, PT. Genta Pranakalah di Pengadilan Negeridan Pengadilan Tinggi adalahkarena Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN-RI tidaktaat hukum dan majelis hakimPengadilan Neger i Bogor

tidak menghargai putusanMahkamah Agung yangsudah mempunyai kekuatanhukum tetap.

SK Kepala BPN-RI No.1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011telah membatalkan sertifikatHGU No. 149 an. PT. BuanaEstate, akan tetapi belummemproses sertifikat HGBatas nama PT. Genta Pranaseluas 2.117.500 m2, sesuaiputusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. JugaPresiden RI telah memberiarahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai surat MensesnegNo. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei2011, supaya seharusnyamelaksanakan putusan MANo. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009 yang sudahmemperoleh kekuatan hukumtetap. Akan tetap i KepalaBPN RI belum jugamemproses sertifikat HGB anPT. Genta Prana atas tanah2.117.500 m2.

PT. Genta Prana TempuhKasasi ke MahkamahAgungPada saat ini, PT. GentaPrana sedang tempuh Kasasike Mahkamah Agung, denganharapan mudah-mudahan PT.Genta Prana bisa menangperkara melawan PT BuanaEstate karena; SertifikatHGU No. 149 an PT. BuanaEstate sudah dibatalkan olehKepala BPN RI dengan SKBPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011; danPresiden sudah memberi

arahan kepada Kepala BPNRI, sesuai surat MensesnegNo. R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011yaitu, supaya Kepala BPN-RIseharusnya melaksanakanPutusan Mahkamah AgungNo. 482K/TUN/2007 jo No.72/PK/TUN/2009 yang sudahmemperoleh kekuatan hukumtetap . Antara lain yangdimaksud dalam putusantersebut adalah membatalkansertifikat HGU No. 149 tgl 15-6-2006 an PT. Buana Estate.

Putusan MahkamahAgung 482K/TUN/2007 joNo. 72/PK/TUN/2009 yangditerbitkan oleh HakimMahkamah Agung, sudahtentu tidak akan dibatalkanoleh Hakim MahkamahAgung sendiri. Apalagi telahada SK Kepala BPN RI No.1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 sebagai diuraikan di atasdan arahan Presiden RI.

Kami berdoa memohonkepada Allah Maha Kuasauntuk memberi Roh Hikmatdan bijaksana kepada yangmulia Majelis Hakim AgungMahkamah Agung RI yangsedang menangani KasasiPerkara PT. Genta Pranamelawan PT. Buana Estate.Kiranya Tuhan Allah ikutcampur memberi keadilanmelalui yang mulia MajelisHakim Agung MahkamahAgung RI, imbuh Dolok Sirait.

Sewaktu hal tersebutdikonfirmasi kepada BPN RI,Joyo Winoto, PhD takbersedia memberikankomentar. (Tim RBN)




Estetika 10

“Presiden SusiloBambang Yudhoyono (SBY)adalah Presiden pilihan rakyat,dan saya sendiri termasuksalah seorang dari masyarakatIndonesia yangmenggantungkan masa depanterhadap pemerintahan SBY.Saya berharap supaya masadepan bangsa in i dapatterwujud sebagaimanamestinya, sesuai dengan citacita para pahlawan kita yaituterwujudnya masyarakat yangadil dan makmur”

Tetapi dalam masapemerintahan SBY, KepalaBadan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia (BPN RI)Joyo Winoto, PhD terkesan“cuek bebek” terhadaparahan Presiden RI dandiduga kurang menghormatihukum serta “kebal hukum”terkait dengan delikper tanahan HambalangBogor.

“Supaya tercip tanyasupremasi hukum, maka JoyoWinoto saya laporkan keMabes Polri dengan dugaanmenyalahgunakan jabatanterkait dengan penerbitanSurat Keputusan (SK) Nomor9 yaitu SK perpanjanganHGU PT Buana Estate danpenerbitan SK PembatalanNomor 1/Pbt/BPN RI/2011terhadap SK Nomor 9” ujarDirektur Utama PT GentaPrana, Drs. Dolok F Siraitkepada Kantor Berita RBN diJakarta Minggu lalu.

Untuk menindaklanjutiputusan hukum yang telahmemiliki kekuatan hukumtetap , Menter i SekretarisNegara Republik Indonesia,Sudi Silalahi juga dalamsuratnya tanggal 2 Mei 2011kepada Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI) danKepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor terkait

perkara PT Genta Prana danH.M. Sukandi (ParaPenggugat) melawan KepalaBPN RI (Tergugat I), KepalaPertanahan Kabupaten Bogor(Tergugat II) serta PT BuanaEstate (Tergugat IntervensiII) dan telah diputus olehPengadilan PTUN JakartaNomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara JakartaNomor 112/B/2007/PT.TUN.JKT jo KasasiMahkamah Agung Nomor482 K/TUN/2007 joPeninjauan Kembali Nomor72 PK/TUN/2009 yang telahberkekuatan hukum tetap,tetapi hingga saat ini putusantersebut belum dilaksanakanalias status quo.

Dalam isi surat tersebuttersurat dengan jelas, “Dalamrangka memenuhi ketentuanPasal 116 ayat (6) UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 ten tang PerubahanKedua atas Undang UndangNomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negaradan memberikan kepastianhukum kepada penggugatselaku pencar i keadilan ,Presiden memberikan arahanagar hukum harus ditegakkandan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht) harusdilaksanakan sesuaiketentuan peraturanperundang-undangan danhasilnya dilaporkan kepadaPresiden” tegas Sudi Silalahidalam suratnya.

Tetapi, dalam hal keadilanterkait tanah HambalangBogor, Joyo Winoto terindikasipilih kasih dan nasib kamiselaku pencar i keadilandijolimi. Yel yel pertanahan,Tanah untuk keadilan dankesejahteraan rakyatter indikasi hanya untuk

meninabobokan masyarakat,tandasnya.

Di lain sisi Kepala BPNRI, Joyo Winoto , PhDmembatalkan SuratKeputusan (SK) Nomor 9yang merupakan dasarpenerb itan ser tifikat PTBuana Estate dengan SKpembatalan Kepala BPN RINo. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011.

Adapun SK Nomor 9adalah SK perpanjangan HakGuna Usaha (HGU) PTBuana Estate yang notabenemilik pengusaha kondangProbosutedjo , d imanapenerbitan SK tersebut“cacat hukum” danpembatalan tersebutdilakukan untuk menjalankanputusan hukum yang telahmemiliki kekuatan hukumtetap, tetapi status tanahnyamenjadi status quo.

Sesuai dengan SK Nomor1/Pbt/BPN RI/2011 tentang“ P E M B A T A L A NSEBAGIAN SURATKEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATASTANAH SELUAS2.1175.500 M2 DANP E M B A T A L A NSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN YANG SUDAHM E M P U N Y A IKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.”

Dalam SK Pembatalan,KEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, Membaca: (A) Surat permohonan dariPT.Genta Prana qq . Drs.Dolok F. Sirait dan H.MSukandi tanggal 6 November2009 tentang permohonanpembatalan Surat KeputusanKepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitanHGB atas nama PT GentaPrana. (B) Surat permohonandari PT Buana Estate tanggal1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 tentangpermohonan izin pelepasanHak Guna Usaha untuk limaser tifikat (Nomor 146/Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan151/Tangkil).

Menimbang, bahwa yangdimohon pembatalannyaadalah Surat KeputusanKepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6November 2006 tentangPemberian PerpanjanganJangka Waktu Hak GunaUsaha atas tanah yangterletak di Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat. (C).Bahwa Keputusan huruf“(A)” setelah didaftarkan diKantor Per tanahanKabupaten Bogor diterbitkanSertifikat Hak Guna UsahaNomor 146/Sukahati Tahun2006 seluas 637.940 M2,Nomor 147/Sukahati Tahun2006 seluas 74.650 M2,Nomor 148/Sukahati Tahun2006 seluas 375.110 M2,Nomor 149/HambalangTahun 2006 seluas 4.486.975M2, Nomor 150/Tangkil(dahulu Hambalang) Tahun2006 seluas 428.570 M2 danNomor 151/Tangkil (dahuluHambalang) Tahun 2006seluas 575.070 M2, kesemuanya atas nama PT.Buana Estate berkedudukandi Jakar ta dan berakhirhaknya tanggal 30 Desember2007.

Bahwa atas terb itnyaKeputusan tersebut huruf“(A)” di atas, telah diajukankeberatan oleh PT GentaPrana qq. Drs. Dolok F.Siraitdan H.M Sukandi denganmenggugat Kepala BadanPertanahan NasionalRepublik Indonesia, KepalaKantor Per tanahanKabupaten Bogor danPT.Buana Estate d iPengadilan Tata UsahaNegara Jakar ta d i bawahregister perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

Bahwa perkara tersebuthuruf “(C)” telah diputusdengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara JakartaNomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis.Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Jakarta Nomor112 B/2007/PT.TUN-JKTTanggal 29 Agustus 2007,Putusan MARI Nomor 482K/TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan Nomor 482K.TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan PutusanMARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September2009, dengan ini amar putusanantara lain : Menyatakan batalSurat Keputusan KepalaBPN Nomor 9/HGU/BPN/

2006 tanggal 1 Juni 2006 danSertifikat Hak Guna UsahaNo. 149/Hambalang atasnama PT.Buana Estate;Memerin tahkan kepadaKepala BPN dan KantorPertanahan Kabupaten Bogoruntuk mencabutkeputusannya masing-masingsebagaimana tersebut dalamamar putusan di atas, danmenerbitkan keputusan barutentang perpanjangan HakGuna Usaha atas nama PT.Buana Estate;Memerin tahkan kepadaKepala BPN dan KantorPertanahan Kabupaten Bogoruntuk memproses lebih lanjutpenerbitan Hak GunaBangunan atas nama PT.Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 M2 sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kepala BadanPertanahan NasionalRepublik Indonesia telahditegur oleh Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakartauntuk melaksanakan putusantersebut huruf “(D)” di atassebagaimana surat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakartadengan surat NomorW2.TUN1.57.HK.06/II I /2010 tanggal 24 Maret 2010telah menyampaikan kepadaPresiden Republik Indonesiadan Ketua DewanPerwakilan Rakyat RepublikIndonesia untuk mengawasipelaksanaan putusanpengadilan o leh BadanPertanahan NasionalRepublik Indonesia.

Bahwa PutusanPengadilan Tata UsahaNegara yang telahmemperoleh kekuatan hukum

tetap, berkaitan dengan tanahseluas 2.117.500 M2 yangterletak di Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor tersebut diatas yang merupakan bagiandari Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang atas namaPT.Buana Estate seluas4.486.975 M2, saat inimasih menjadi obyek gugatankepemilikan antara PT. BuanaEstate (Penggugat) melawanPT. Genta Prana dan H.MSukandi (Para Tergugat) danKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia,Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat sertaKantor Per tanahanKabupaten Bogor (Para TurutTergugat) di PengadilanNegeri Cib inong yangterdaftar dalam registerperkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampaisaat ini masih dalam tahappemeriksaan di TingkatBanding, dan 2010 NomorW11.U20/2267/HT.04.10/VII /2010 yang in tinyamemerintahkan melakukanpenyitaan jaminan terhadaptanah Hak Guna Usaha, dariSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangseluas 4.486.975 M2 yangtercatat dan terdaftar atasnama PT. Buana Estate(Penggugat) yang diakui paraTergugat (PT. Genta Prana)sebagai barang miliknyaseluas 2.117.500 M2 setempatd ikenal sebagai arealperkebunan PT. BuanaEstate, Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat.

Bahwa terhadap bidangtanah Hak Guna Usaha yangtidak menjadi obyek perkara

yaitu Hak Guna UsahaNomor 146/Sukahati seluas594.014M2, Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas74.650 M2, Hak Guna UsahaNomor 148/Sukahati seluas375.110 M2, Hak GunaUsaha Nomor 150/Tangkil(dahulu Hambalang) seluas178.570 M2 dan Hak GunaUsaha Nomor 151/Tangkil(dahulu Hambalang) seluas575.070 M2, oleh PT. BuanaEstate sebagaimana suratnyatanggal 1 Juli 2010 Nomor016/Perm/BE-Ham/VI/2010telah d imohonkan izinpelepasan hak dan akandipergunakan o lehKementr ian Per tahananRepublik Indonesia untuklokasi Pembangunan PusatMisi PemeliharaanPerdamaian Tentara NasionalIndoneisa (PMPP TNI)berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Rapat tanggal 26Mei 2010 Nomor 46, yangdibuat di hadapan Sri Rahayu,Sh, Notaris di Bekasi danpersetujuan Komisaris PT.Buana Estate, sebagaimanaSurat Persetu juan untukmelepaskan hak atas tanahtanggal 28 Juni 2010 Nomor002/Spj/BE/VI/2010, sebagaitindak lan jut dari SuratPerjanjian Kerjasama antaraPT. Buana Estate denganKementr ian Per tahananRepublik Indonesia tanggal 7Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaitindak lanjut Putusan Penga-dilan Tata Usaha Negara yangtelah mempunyai kekuatanhukum tetap serta denganm e m p e r t i m b a n g k a n

“Penyalahgunaan Jabatan” ........................... dari hal. 1

Dolok F. Sirait

Joyo WinotoBersambung ke hal. 11




Sambungan 11

permohonan izin pelepasanHak Guna Usaha PT. BuanaEstate, terdapat alasan hukumuntuk: Membatalkan sebagianSurat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 1 Juni 2006 atas tanahseluas 2.117.500 M2;Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas4.486.975 M2; Menerbitkansertifikat sebagai penggantiSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149 Hambalang untuktanah seluas 2.369.475 M2atas nama PT. Buana Estate;Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untukmelepaskan Hak GunaUsaha, untuk kepentinganKementer ian Per tahananRepublik Indonesia; Menatakembali peruntukan,penggunaan, penguasaan, danpemilikan tanah yangdilepaskan oleh PT. BuanaEstate untuk kepentinganKementer ian Per tahananRepublik Indonesia gunapembangunan Pusat MisiPemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia(PMPP TNI).

Mengingat: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

(Lembaran Negara Tahun1960 Nomor 104); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986(Lembaran Negara Tahun1986 Nomor 77) jo. Nomor 9Tahun 2004 (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor35) jo. Nomor 51 Tahun 2009(Lembaran Negara Tahun2009 Nomor 160); PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun1996 (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 58) ;Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 (LembaranNegara tahun 1997 Nomor59); Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 10Tahun 2006; KeputusanPresiden Republik IndonesiaNo. 98/M Tahun 2005;Peraturan Menteri NegaraAgrar ia/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997; PeraturanMenter i Negara Agrar ia/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun1999; Peraturan KepalaBadan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3Tahun 2006; PeraturanKepala Badan PertanahanNasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011.

M E M U T U S K A NMenetapkan: KEPUTUSAN

KEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL TENTANGP E M B A T A L A NSEBAGIAN KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL NOMOR 9HGU/BPN/2006 ATSTANAH SELUAS 2.117.500M2 DAN PEMBATALANSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN PTUN YANGTELAH MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.

PERTAMA : Menyatakan batal sebagianSurat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 6 November 2006tentang PemberianPerpanjangan Jangka WaktuHak Guna Usaha Atas TanahSeluas 6.578.315 M2 terletakdi Kabupaten Bogor ProvinsiJawa Barat, sepanjang atas

tanah seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksud dalamPutusan Mahkamah AgungRI Nomor 72 PK/TUN/2009tanggal 16 September 2009.

KEDUA : Menyatakanbahwa Surat KeputusanKepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6November 2006 selanjutnyahanya berlaku sah untukpemberian perpanjanganjangka waktu Hak GunaUsaha Nomor 149/Hambalang kepada PT.Buana Estate atas tanah sisaseluas 4.460.815 M2.

KETIGA : Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukurNomor 7/Hambalang/2006tanggal 15 Juni 2006 sebagianseluas 2.117.500 M2 dari luaskeseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate,untuk diganti dengan SertifikatHak Guna Usaha untuk tanahsisa seluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate.

KEEMPAT : Menetapkan tanah bekasHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai areal perke-bunan PT. Buana EstateDesa Hambalang, Keca-

matan Citeureup, KabupatenBogor, Provinsi Jawa Baratyang telah dibatalkan seba-gaimana Diktum KESATUdan KETIGA, dalam keadaanstatus quo sampai perkaraperdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimanadimaksud dalam konsideranMenimbang huruf “g”, telahmemperoleh putusanpengadilan yang berkekuatanhukum tetap.

KELIMA : Memerin tahkan kepadaKepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk : (A)Mencatat batalnya SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975M2 atas nama PT. BuanaEstate sebagaimana dimaksudpada Diktum KETIGA, padaBuku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yangada pada administrasipendaftaran tanah . (B)Mencatat status quo dalamBuku Tanah Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangterhadap tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempatd ikenal sebagai arealperkebunan PT. BuanaEstate, Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, Provinsi

Jawa Barat. (C) MenarikSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangsebagaimana dimaksud padahuruf “a”, dan apabila tidakdapat ditarik dari peredaran,agar diumumkan 1 (satu) kalidalam 1 (satu) surat kabarhar ian yang beredar d iwilayah Kabupaten Bogor.(D) Menerbitkan SertifikatHak Guna Usaha Penggantiatas nama PT. Buana Estate,untuk tanah sisa SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam DiktumKESATU.

KEENAM : Memberikanizin kepada PT. Buana Estateuntuk melepaskan Hak GunaUsaha atas tanah seluas1.797.414 M2, untukkepentingan KementerianPertahanan RepublikIndonesia guna pembangunanPusat Misi PemeliharaanPerdamaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI) ,terdiri dari : Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas74.650 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2;

Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 150/Tangkil seluas178.570 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH :Memerintahkan PT. BuanaEstate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usahaatas tanah sebagaimanaDiktum KEENAM dihadapan Pejabat yangberwenang.

KEDELAPAN :Mempersilahkan kepadaKementer ian Per tahananRepublik Indonesia untukmengajukan permohonan hakatas tanah, untuk kepentinganpembangunan Pusat MisiPemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia(PMPP TNI) , setelahdilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksuddalam Diktum KETUJUH.

KESEMBILAN :Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan, denganketentuan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan/ke-salahan dalam penetapannya,akan ditinjau kembalisebagaimana mestinya.

Ketika hal tersebutdikonfirmasi kepada KepalaBPN RI, Joyo Winoto takbersedia memberikankomentar. (TIM DUA)

“Penyalahgunaan Jabatan” ........................... dari hal. 10

Sunarjan to , M.Si besertakroni kroninya sekitar404.000.000,- sebagai setorandari indikasi proyek fiktif.

Diduga I r. DjokoSunarjanto, M.Si selaku P2KLemigas menerima suap dariproyek fiktif tersebut sebesarRp. 116.000.000, Moch.Fierdaus, S.Si selaku KetuaLelang menerima suap Rp.40.000.000, Anto menerimasuap Rp. 40.000.000, Ir.Tunggal M.Sc sebesar Rp.23.000.000, SyamsudinMukhtar, SE menerima suapsekitar Rp. 185.000.000sedangkan kontraktor PT

Delapan Pancuran Emashanya mendapat fee sekitarRp. 15.000.000 selakupelaksana pekerjaanterindikasi fiktif tersebut.

Menurut sumber, terkaitdengan pengumuman Nomor:01 .P m/91.04/P PBJ/2010yang pekerjaannya dibiayaidar i DIPA TA 2010 laludengan jumlah paket 35 (tigapuluh lima) paket, dimanadalam proses tender disinyalirmelanggar Keppres 80 Tahun2003, serta Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001.

Diduga dar i 35 pakettersebut sarat korupsi, kolusi,nepotisme, gratifikasi danberbagai kepentingan antaraP2K, Panitia, dan KontraktorPelaksana. PengumumanNomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 tersebut terindikasi tidakdiumumkan di media saat itusupaya tidak diketahui publik.

Pembuatan GaransiBank juga terindikasi “aspal”yang umumnya digunakanoleh kontraktor b inaan ,dimana hal tersebut diduga

persekongkolan antara P2K,Panitia dan KontraktorPelaksana.

Juga pengadaan barangAC Tahun Anggaran 2009 laludisinyalir barang yangdigunakan terindikasi barang bekas d imana Ir. RudiSuhar tono W ter indikasikorupsi, kolusi, nepotisme danterima gratifikasi.

P2K, Panitia danPengawas d i LingkunganLemigas juga ter indikasi“doyan setoran” dar iKontraktor Binaan, baik dariproyek pekerjaan penunjukanlangsung maupun pekerjaanpemilihan langsung untukperkaya diri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubaholeh Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 Pasal 12,tersurat dengan jelas, bahwa“Dipidana dengan penjaraseumur hidup atau penjarapaling sedikit 4 (empat) tahundan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda palingsedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah): a.Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yangmenerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untukmenggerakkan agarmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengankewajibannya; b. Pegawainegeri atau penyelenggaranegara yang menerimahadiah, padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkankarena telah melakukan, tidakmelakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangandengan kewajibannya. Dalamhal ini Kejaksaan dan atau

In telijen Kejaksaan per luturun tangan untukmenuntaskan indikasikerugian Negara tersebut”imbuhnya.

Ketika hal tersebutdikonfirmasi secara tertuliskepada Lemigas Cipulir,Kapus Lemigas maupun Ir.Djoko Sunarjanto , Moch.Fierdaus, S.Si, Anto , Ir.Tunggal M.Sc, SyamsudinMukhtar, SE dan Ir. RudiSuhartono W tidak bersediamemberikan komentar danterkesan gerah terhadapkedatangan wartawan yangmelakukan konfirmasi terkaitindikasi korupsi di LingkunganLemigas. (ttr/str/and)

Kapus Lemigas ........................... dari hal. 1

tempat tinggal tetap danseumumnya di PaniteraanPengadilan Negeri di JakartaPusat.

Walaupun padaPengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) yang sudahmemiliki kekuatan hukumtetap, dan Joyo Winoto, PhDsudah diperintahkan untukmencabut keputusannya danmemperbaharu i SK yangsudah diterb itkan, namunsampai berita ini diturunkanJoyo Winoto belum bersediamembatalkan SK yangditerbitkannya sendiri selakuKepala Badan PertanahanNasional (BPN) RI.

Perkara tanah antara PT.Buana Estate dengan PT.Genta Prana yang objekperkaranya d i DesaHambalang Kabupaten Bogordan saat ini dalam prosesbanding, rupa rupanya didugatelah terjadi kisah misteri

dibalik kisah yang sangat unikjalan ceritanya.

Adapun dasar penggarapan tanah oleh PT.Buana Estate berdasarkansurat dar i Kepala KantorAgrar ia dan PengawasanAgraria Daerah Bogor (padawaktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana surat aslinyatidak dapat d iperlihatkantermasuk pada saat membuatakta Notaris pelepasan hakmenggarap dari GusyaafHendrik Mantik , MayorJenderal Tentara NasionalIndonesia, Panglima KodamV Jaya kepada PT BuanaEstate.

Dalam hal in i JoyoWinoto, PhD diharapkanuntuk evaluasi terhadap SKyang diterbitkannya sendiridan perlu untuk “sadar diri”agar pembenahan dapatdilakukan demi terciptanya

pelayanan pertanahan yangprofesional dalammenerbitkan legalitaspertanahan, tandasnya.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN, setelahJoyo Winoto menjabatKepala BPN RI d idugainstitusi pertanahan tertutupkepada publik dan terindikasikurang menghormatiketerbukaan informasipublik.

Sewaktu hal tersebutdikonfirmasi kepada BPNRI, Joyo Winoto engganmemberikan komentar,walaupun surat konfirmasiuntuk tercip tanyapemberitaan berimbangsudah dikirimkan sekitarsepuluh kali namun JoyoWinoto belum pernahbersedia memberikanjawaban ataupun komentarterkait permasalahan tanahtersebut. (TIM Red)

Berawal dari Surat ........................... dari hal. 3


Gedung Kantor BPN Pem k ab. Bogor



12agamagam

Jakarta , KantorBerita RBN

Dalam menjalankanfungsi dan peranan persselaku kontrol social maupunpemuka pendapat dalammengembangkan opini yangberkembang, seorangwartawan dalammenjalankan tugasnya perlusuper hati hati denganmentaati Kode Etik Jurnalistik,Undang Undang Pers No 40/1999 dan StandarKompetensi Wartawan(SKW), agar insan persdalam menjalankan tugasliputannya tidak keluar darikoridor kode etik dan undangundang, sehingga insan persaman dan terkendalimelaksanakan tugasnyadengan terpenuhinya unsurlima W satu H satu S.

Dalam mencari,m e n g u m p u l k a n ,menyebarluaskan gagasandan informasi, insan persd iharapkan menjalankantugas jurnalistik secaraprofesional denganpemberitaan yang akurat danberimbang agar masyarakatmendapatkan informasi yangterjadi secara nyata tanparekayasa dan wartawanpenulisnya menulis beritasesuai dengan hati nurani.

Dengan pr insipmomentum pers selakukontrol sosial yang bertugasdi wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia(NKRI) diharapkan dapatmengawal Peraturan KepalaBadan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia (BPN RI)agar dapat ber jalansebagaimana mestinyadengan harapan pelayanan

pertanahan di Bumi PertiwiIndonesia semakinprofesional sertamenghormati keterbukaaninformasi publik, dengantingkatan masing masingwartawan yang disesuaikandengan wilayah kerja dankemampuan masing masingsumber daya manusiawartawannya.

Sesuai dengan PeraturanKepala BPN RI Nomor 1Tahun 2011 tentangPelimpahan KewenanganPemberian Hak Atas Tanahdan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu telah teruraidengan jelas, apa yangmenjadi tupoksi KepalaKantor Pertanahan ataupuntupoksi Kepala KantorWilayah Pertanahan TingkatProvinsi.

Dalam peraturantersebut, Pasal 3 PeraturanKepala BPN RI Nomor 1Tahun 2011 Kepala KantorPer tanahan memberikeputusan mengenai:pemberian hak Milik atastanah pertanian yang luasnyatidak lebih dari 20.000 meterpersegi (dua puluh meterpersegi); Pemberian HakMilik atas tanah non pertanianyang luasnya tidak lebih dari20.000 (dua ribu meterpersegi); Pemberian HakMilik atas tanah dalamrangka pelaksanaan program:transmigrasi, red istribusitanah, konsolidasi tanah danpendaftaran tanah yangbersifat strategis, massal, danprogram lainnya.

Dalam Pasal 4dinyatakan, Kepala Kantor

Per tanahan memberikeputusan mengenai:pemberian Hak GunaBangunan untuk orangperseorangan atas tanahyang luasnya tidak lebih dari1.000 M2 (seribu meterpersegi) ; pemberian HakGuna Bangunan untuk badanhukum atas tanah yangluasnya tidak lebih dari 5.000(lima ribu meter persegi);semua pemberian Hak GunaBangunan atas tanah HakPengelolaan.

Pasal 5 tertulis, KepalaKantor Pertanahan memberikeputusan mengenai:pemberian Hak Pakai untukorang perseorangan atastanah pertanian yang luasnyatidak lebih dari 20.000 Mpersegi (dua puluh ribu meterpersegi) ; pemberian HakPakai untuk badan hukumatas tanah pertanian yangluasnya tidak lebih dari 20.000(dua puluh r ibu meterpersegi) ; pemberian HakPakai untuk orangperseorangan atas tanah nonpertanian yang luasnya tidaklebih dari 2.000 (dua ribumeter persegi); pemberianHak Pakai untuk badan atastanah non pertanian yangluasnya tidak lebih dari 2.000(dua ribu meter persegi);semua pemberian Hak Pakaiatas tanah Hak Pengelola.

Sedangkan Pasal 6,Kepala Kanwil BadanPertanahan Nasionalmemberi keputusanmengenai: pemberian HakMilik untuk orangperseorangan atas tanahpertanian yang luasnya lebih

dari 20.000 (dua puluh ribumeter persegi); pemberianHak Milik untuk badan hukumatas tanah pertanian yangluasnya lebih dari 20.000 (duapuluh ribu meter persegi);pemberian Hak Milik atastanah non pertanian yangluasnya lebih dari 2.000 (duaribu meter persegi) dan tidaklebih dari 5.000 (lima ribumeter persegi).

Di dalam Pasal 7,Kepala Kanwil BadanPertanahan Nasionalmemberi keputusanmengenai pemberian HakGuna Usaha atas tanah yangluasnya tidak lebih dar i1.000.000 (satu juta meterpersegi).

Pasal 8 berbunyi,Kepala Kanwil BadanPertanahan Nasionalmemberi keputusanmengenai: pemberian HakGuna Bangunan untuk orangperseorangan atas tanahyang luasnya lebih dari 1.000(seribu meter persegi) dantidak lebih dari 5.000 (limaribu meter persegi) ;pemberian Hak GunaBangunan untuk badanhukum atas tanah yangluasnya lebih dari 5.000 (limaribu meter persegi) dan tidaklebih dari 75.000 (tujuh puluhlima ribu meter persegi).

Pada Pasal 9, KepalaKanwil Badan PertanahanNasional memberi keputusanmengenai: pemberian HakPakai untuk orangperseorangan atas tanahpertanian yang luasnya lebihdari 20.000 (dua puluh ribumeter persegi); pemberian

Hak Pakai untuk badan hukumatas tanah pertanian yangluasnya dari 20.000 (dua puluhmeter persegi); pemberianHak Pakai untuk orangperseorangan atas tanah nonpertanian yang luasnya lebihdari 2.000 (dua ribu meterpersegi) dan tidak lebih dari5.000 ( lima ribu meterpersegi) ; pemberian HakPakai untuk badan hukum atastanah non pertanian yangluasnya lebih dari 2.000 (duaribu meter persegi) dan tidaklebih dari 25.000 (dua puluhlima ribu meter persegi).

Di dalam Pasal 10,Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesiamenetapkan pemberian HakAtas Tanah yang diberikansecara hukum.

Dan Pasal 11, KepalaBadan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia memberikeputusan mengenaipemberian Hak Atas Tanahyang tidak d ilimpahkankewenangannya kepadaKanwil Badan PertanahanNasional atau Kepala KantorPertanahan.

Dengan keberadaanPeraturan Kepala BPN RINomor 1 Tahun 2011 tersebut,para insan pers yang bertugasdi wilayah kerja masingmasing perlu memahami tugaspokok dan fungsinya dari sisipers, secara turut serta untukpembelajaran dan memahamiperaturan tersebut, denganharapan agar para insan persdapat menulis dengan baikserta menjalankan tugasnyaselaku kontrol sosial denganprofesional.

Pers Selaku Kontrol Sosial dengan PeraturanKepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011

Penulis: Laspen SianturiPemimpin Umum Kantor Berita Rakyat Bicara News

Untuk mengawalkebijakan para pejabat publikmaupun penyelenggaraNegara, insan persd iharapkan semakinprofesional menjalankanprofesinya. Salah satu tugaspers di bidang pertanahanadalah mengawal peraturanKepala BPN RI agar dapatber jalan sebagaimanamestinya sesuai dengantupoksinya. Bila ada tanahadat ataupun tanah ulayatmasyarakat yang luasnyabesar, maka insan perstinggal membandingkan luastanah dan spesifikasi tanahtersebut dengan PeraturanBPN RI Nomor 1 Tahun2011 tentang Pelimpahan

Kewenangan PemberianHak Atas Tanah dan KegiatanPendaftaran Tanah Tertentu,apakah merupakan tupoksikepala kantor atau kepalakantor wilayah dan kepalabadan.

Sudah merupakan tugasinsan pers selaku pilarkeempat bangsa dalammemantau kewenangan parapejabat publik ataupunkebijakannya supaya sistimdapat berjalan dengan baiksebagaimana mestinya sesuaidengan koridor dan peraturanyang sudah d itetapkanpemerintah selaku pelaksanaundang undang. ****

Diberitahukan bahwa alamatPerusahaan Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS pindahalamat ke

Jl. Melawai III No. 28 Blok MKebayoran Baru Jakarta Selatan.

Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWSLaspen SianturiPemimpin Umum

PEMBERITAHUANPEMBERITAHUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Surat Kabar Rakyat Bicara News hadir kembali untukmeramaikan media publikasi ke hadapan pembaca yang kami cintai dengan formasi dan gayaserta strukturisasi yang baru, dan Surat Kabar Rakyat Bicara News menjanjikan berita beritaaktual, akurat, tegas, lugas dan terpercaya.Surat Kabar Rakyat Bicara News ikut berperan serta dalam membangun dan mendidik generasimuda untuk menemukan jati diri kerja dan karakter bangsa di seluruh sektor yang erat kaitannyadalam kehidupan bangsa dan negara jika dalam setiap pemberitaan yang kami sajikan ada yanglebih atau kurang baik dalam penulisan kata, kalimat, serta hal-hal lain yang menyangkut dalampemberitaan, kami mohon koreksinya.Kami menerima sangat mengharapkan keritik dan saran yang bersifat membangun dari pembacayang budiman, guna untuk kesuksesan Surat Kabar Rakyat Bicara News ke depan untuk lebihmaju. (Salam Redaksi)

Sekapur Sirih

