Click here to load reader

Surat Kabar RBN Edisi 015

  • View
    289

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Berita Investigasi

Text of Surat Kabar RBN Edisi 015

  • Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede

    On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

    Bicara Rakyat

    Surat Kabar

    Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos ki rim)BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

    Bersambung ke hal. 5

    Bersambung ke hal. 2

    Foto Ist.

    Foto Ist.

    Foto Ist.

    Bersambung ke hal. 3

    Bersambung ke hal. 2

    Akses BacaRAKYAT BICARA ONLINE

    Surat KabarRAKYAT BICARA NEWS

    Website www.suratkabarrbn.co.cc

    Akses Baca Tabloid RBNOnline: http//issuu.com/tabloid_rbnWebsite www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com

    Jakarta, Kantor BeritaRBN

    Indikasi kebobrokanSyahrul Effendi ketikamenjabat Walikota JakartaSelatan (Jaksel) yang didugadilakukan bersama samadengan Sotar Harahap saatmenjabat Kepala BagianUmum Kantor WalikotaJaksel, yaitu diduga perkayadiri dengan merugikankeuangan negara masih dalamberbentuk misteri aliasbelum dapat dituntaskandengan baik, karena pelakuindikasi korupsi masih dapataman dan terkendali untukmenikmati hasil indikasikorupsinya tanpa dapattersentuh hukum dalammempertanggungjawabkanperbuatannya.

    Telusur Indikasi Korupsi Syahrul Effendi (Bag. 2)

    Mantan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo(foto:ist)

    Borok warisanSyahrul Effendi didugamelakukan secara bersamasama dengan Sotar Harahaptersebut, aliran dananya jugadisinyalir ikut dinikmati olehFauzi Bowo selaku GubernurDKI Jakarta , akibatnyapenegakan supremasi hukumdi wilayah hukum DKIJakarta khususnya terkaitindikasi borok warisanSyahrul Effendi terkesanstatus quo dan dibalikperitiwa diduga ter jadiperistiwa dibalik peritiwa,karena Sekretaris Kota(Seko) Jaksel, SyamsudinNoor bantah keras terkaitindikasi korupsi SyahrulEffendi, padahal ketika

    Aliran Dana Juga Kepada Gubernur DKI?Syahrul Effendi Tinggalkan Borok Warisan,KPK Diminta Lakukan Penyelidikan

    Dari Surat Palsu Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan

    SBY Diminta Copot Pejabat Premanisme

    Presiden SBY

    (foto:ist)

    Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD

    Jakarta, Kantor Berita RBNSelaku Kepala Negara

    dan Kepala Pemerintahanyang melaksanakan tugasmulia terhadap nusa danbangsa, negara, dan masyara-katnya, demi terwujudnyakeamanan masyarakat untuktinggal di negara hukum yangmerdeka dan berdaulat yaituNegara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI), PresidenRepublik Indonesia, SusiloBambang Yudhoyono (SBY)diminta untuk segera copotpejabat yang mentalnyaterindikasi kurang bagus serta

    kurang peduli terhadapmasyarakat, karena kebijakanyang diterbitkan maupundilakukan terindikasi arogandan premanisme, karenadiduga menggunakan caradan tangan preman untukmenyelesaikan delik yangterjadi, dimana terjadi kisahdibalik kisah, perkara dibalikperkara dan rencana dibalikrencana terkait tanahHambalang Bogor.

    Joyo Winoto, PhD didu-ga sebagai otak perencanaterkait penganiayaan,

    Jakarta, Kantor Berita RBNPenyelidikan Kejaksaan

    Agung (Kejagung) RepublikIndo-nesia (RI) terhadapoknum pelaku terindikasimafia proyek alias proyekfiktif di Lemigas Cipulirsangat dinantikan masyarakatdemi terwujudnya pe-nelitiandan penyelidikan terhadapoknum pelaku yang diduga

    dilakukan oleh Rudi Suhar-tono W, Tunggal, SyamsudinMukhtar beserta kroninya.

    Permainan korupsi, ko-lusi, nepotisme dan gratifikasipada perebutan tender diLemigas Cipulir sudah ber-langsung sekitar tahun 2008,2009, 2010 yang sarat dengandugaan korupsi dan sudahseharusnya dibasmi. Terma- Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan (Foto: ist)

    Penyelidikan Kejagung RI Terhadap Rudi Suhartono W, Tunggal, SyamsudinMukhtar Sangat Dinantikan

    suk Anggaran Tahun 2011 barubaru ini juga terindikasi masihpermainan lama dan triknyajuga beti (beda tipis) karenadiduga pemenang tendersudah diatur sedemikian rupadengan rapi ataupun pelak-sana pekerjaan proyek adalahkroni orang dalam sehingga

    Lemigas Cipulir Sarang Korupsi Dengan Proyek Fiktif

    Bersambung ke hal. 7

    Memperindah Kota Jakarta DenganPenataan Taman dan Penanaman Pohon

    Kasudin Pertamanan Jaksel, Heru Bambang Ernanto:

    Jakarta, KantorBerita RBN

    Memperindah kotaJakarta dengan penataantaman dan penanaman pohonmerupakan target dan sasaranSuku Dinas (Sudin)Pertamanan Jakarta Selatan(Jaksel), agar kota Jakartakian tertata kian indah dapat

    terwujud, sesuai denganprogram Gubernur DKIJakarta imbuh KasudinPertamanan Jaksel, Drs. HeruBambang Ernanto, M.Mamemulai pembicaraan kepadaKantor Berita RBN di ruangkerjanya Minggu lalu.

    Jakarta, Kantor Berita RBN

    Disebabkan Lurah Srengseng, Febri dalam penerbitanSurat Keterangan Tidak Sengketa (SKTS) tanah peraswarga yang mau mengurus SKTS Rp. 50 juta, WalikotaJakarta Barat (Jakbar) dan Inspektorat Pembantu Kota(Irbanko) Jakbar diharapkan untuk tidak tegas perilaku lurahyang terindikasi persulit pelayanan masyarakat dengan alasanpenelitian berkas.

    Padahal berkas sudah diteliti sekitar dua bulan tetapiberkas masih tetap berada di tangan Lurah Srengseng karenasampai saat ini masih proses penelitian. Apakah karena belumselesai diteliti, atau karena permintaan lurah sebesar Rp. 50Juta belum diberikan, sangat dipertanyakan keberadaannya,akibatnya kinerja Lurah Srengseng terindikasi bobrok dandoyan duit dengan jalan dugaan pemerasan terhadapmasyarakat.

    Selaku seorang Lurah, Febri diduga kurang mengindahkanamanah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo agar kelurahansebagai ujung tombak terdepan dalam pelayanan masyarakatmenjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku,yaitu tidak menerima uang pelicin maupun pungutan liar sepertidiacuhkan oleh Lurah Febri.

    Febri selaku Lurah Srengseng malah meminta uang jasauntuk tanda tangan penerbitan Surat Keterangan TidakSengketa (SKTS) sebesar 1 % dari total NJOP (nilai jual objekpajak) tanah yang sedang diurus, yaitu sekitar Rp. 50 juta.

    Drs. Heru Bambang Ernanto, M.Ma(foto:atr)

    Walikota dan Irbanko JakbarDiharapkan Tindak TegasLurah Srengseng Peras WargaRp. 50 Juta Tanda Tangan SKTS

    Bersambung ke hal. 2

    Alamat Redaksi/Tata UsahaGedung Kuning R 101Jl. Melawai III No. 28 Kawasan M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

    website: www.suratkabarrbn.co.cc

  • DKI Jakarta 2EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

    PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN:Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILANBANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan BIRO PEMKOTTANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIROTANGERANG SELATAN: Parlindungan Maharaja (Kepala), BIROPEMKOT BEKASI: Sutisno BIRO BOGOR: Yunani BIRO DEPOK: -BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: -.

    REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMATREDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28, Blok M.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504,(021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: [email protected] online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta PusatDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TISURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

    PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

    SEKRETARIS REDAKSI:Miranda

    KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

    MANAGER UMUM & SIRKULASI:L. Sianturi

    MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing

    ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing, SH.

    LAYOUT/DESIGN:Guntur

    MARKETING/IKLAN:Ayu Supinah, Sri Wulandari,

    Condro Pranoto

    PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB I:Laspen Sianturi

    WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung

    REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

    Polman SianturiREDAKTUR KHUSUS:

    Drs. Dolok F. SiraitKOORDINATOR LIPUTAN:

    Polman SianturiREDAKTUR:

    Rodeo Sujana MarbunSTAF REDAKSI:

    Syamsudin Sihombing, LeloPamuji Sihombing, Minggus S.,

    Sutisno, Polman Sianturi,Bernhard Silaban, SPd., Monang

    S, Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Ujang, Eko Budiono,Sudrajat, Andrew Richard P.,

    Negeri Parhitar Manurung,M.DIV, Adam Parningotan S.,Sahat Tumanggor, Yulianto

    Effendi, Yunani, Topan SinagaAbdul Aziz Bulex, MA, Thomson

    Gultom

    Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

    (Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

    31.234.970.7-013.000PENDIRI:

    Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak

    DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman

    Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

    Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. BudimanSiringo-ringo, Ismet Fauzie

    PENASEHAT HUKUM:R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,

    Dicky Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:

    Laspen Sianturi

    1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

    1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

    harga belum termasuk PPN.

    Untuk informasi lebih lanjut hubungi PemimpinPerusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

    DAFTAR HARGA IKLAN

    Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara danBerbicara Untuk Bersatu

    Adapun program SudinPertamanan Jaksel untukmemperindah kota Jakarta,sesuai dengan program daridinas pertamanan yaituperluasan RTH (ruang terbukahijau) yang ditargetkan 10.000meter persegi setiap tahunnyauntuk meningkatan lahanRTH dengan melakukanpembebasan yang banyakdilakukan oleh DinasPertamanan DKI Jakarta.

    Program lain yaitu de-ngan menertibkan taman ataujalur hijau dengan mengem-balikan fungsi taman sesuaidengan peruntukannya, kare-na taman dan jalur hijau disa-

    Sambungan dari halaman 1 Kasudin Pertamanan Jaksel, ...........

    Pencairan Dana BOS TerlambatKepala Sekolah Wilayah TangselMengeluh

    Tangsel, Kantor Berita RBNAkibat dari pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah

    (BOS) terlambat di wilayah Tangerang Selatan, para kepalasekolah mengeluh karena acara harus berlangsung tetapianggaran belum tersedia. Hal itu membuat para kepalasekolah kucar kacir untuk mencari pinjaman supayakegiatan tetap dapat berlangsung.

    Hal tersebut disampaikan kepala sekolah yang tidakberkenan namanya ditulis dalam berita, karena tujuannya jugasupaya terjadi evaluasi ke masa mendatang.

    Keluhan Kepala Sekolah SD Negeri I Cisarua bersamarekan rekan Kepala Sekolah yang lain menuturkan,terlambatnya dana BOS sangat memprihatinkan karenabantuan dana tersebut belum cair, ini menjadi suatu bebanyang berat kepada siswa/i dan juga kepada guru-guru honorer,apalagi pada saat menjelang ujian semesteran di sekolahsangat membutuhkan dana tersebut.

    Menunggu dana tersebut cair, solusinya terpaksa kamiharus pinjam ke sana sini atau ke bank, dan dengan adanyakontrol sosial dari pers yang menjalankan tupoksinya, kamiberharap, mudah-mudahan untuk ke masa mendatang.(vvv)

    Tangerang, Kantor Berita RBNBahwa bakti sosial itu sangat penting untuk diadakan di

    setiap kelurahan, karena hal itu merupakan progar yang baikdan sekaligus menjalin keakraban danserta kebersamaansesama warga, dan dampak positipnya adalah masyarakatakan menyadari sendiri bahwa bersih itu adalah sehat. Sayasebagai seorang lurah harus bisa mengajak dan memotivasiwarga di lingkungan kelurahan saya, serta mengarahkanmereka untuk punya tanggung jawab bersama dalam menjagakebersihan lingkungan di Kelurahan Pondok Betung.

    Hal tersebut dipaparkan Lurah Pondok Betung, H. Rasamkepada Kantor Berita RBN di ruang kerjanya minggu laluketika diwawancara tentang bakti sosial yang sering dilakukanmasyarakat Pondok Betung.

    Kebersihan lingkungan adalah sangat penting tapiterkadang kita tidak menyadari apakah lingkungan kita sudahbersih. Saya sangat bangga dengan keakraban masyarakatdi Kelurahan Pondok Betung, Kelurahan Jurang Mangu Baratdan Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren,Tangerang Selatan yang selalu mengadakan bakti sosial untukmembersihkan lingkungan mereka secara bersama setiap hariMinggu. Harapan kita, hal seperti ini harus dapat terusdilestarikan dan dipertahankan. Kalau bukan kita yang peduliterhadap lingkungan kita dan bumi kita, terus siapa lagi yangmau memikirkan hal tersebut kalau bukan kita? ujarnyamenutup pembicaraan. (SaTu)

    Lurah Pondok Betung H. RasamBakti Sosial Itu Sangat Penting

    Jakarta. Tadi juga kita baruselesai geladi posko, yaituposko untuk mengantisipasipohon tumbang dan menye-lesaikan sebab akibat yangterjadi dari pohon tumbangtersebut tandasnya.

    Nanti pada tanggal 23Desember 2011, di daerahSetiabudi dan serentak di se-mua kecamatan se-JakartaSelatan akan melakukan pe-nanaman pohon secara bersa-ma sama dengan WalikotaJaksel dan Sudin PertanianJaksel.

    Selain itu, Sudin Perta-manan Jaksel juga memilikiprogram dengan melakukan

    perbaikan taman dengan me-moles dan memperindah ta-man secara estetika, baik itujalur maupun taman denganmerapikan dan mengecat u-lang pagar jalur dan pagar ta-man, terlebih dalam menyam-but penilaian P2 pada bulanJanuari mendatang. Juga de-ngan menanam pohon sejenispada jalur dan taman supayapadat tanamannya dan jalur-nya penuh dengan tanaman,karena salah satu penilaianAdipura adalah kepadatantanaman itu sendiri.

    Kita juga turut mendu-kung program Fauzi Bowoselaku Gubernur DKI Jakarta,

    lahgunakan ataupun dialih-fungsikan oleh pedagang kakilima dan oknum lainnya.

    Berkaitan dengan cuacadan iklim yang tidak menentusaat ini mengakibatkan ba-nyak pohon tumbang, perlu di-antisipasi dan dinetralisirdengan cepat dan sesegeramungkin. Sehingga untuk ke-butuhan tersebut dibentukposko. Jadi begitu ada in-formasi pohon tumbang, kitaakan langsung turun ke lokasikejadian untuk menetralisirsituasi maupun kondisi di la-pangan, supaya pohon tum-bang tersebut tidak meng-ganggu kegiatan masyarakat

    yaitu membina RW yangkondisinya kumuh, baik darisegi penyuluhannya, maupunpembelian tanamannya danpemberdayaan masyarakatsekitar RW kumuh ituujarnya.

    Hal itu memangmerupakan program terpadudengan Sudin PerumahanJaksel, Sudin PU, SudinKebersihan, SudinKebakaran dan Satpol PPdalam melaksanakan tugassecara bersama sama demisuksesnya program PemdaDKI Jakarta. (Polman/Fanni/STR)

    Hal itu disampaikan oleh ahli waris I. Sihombing (alm) berinisial SS dan LS karenakecewa terhadap kinerja lurah yang terkesan seperti memeras warga yang mau mengurusSKTS.

    Seperti penuturan ahli waris, Apa maksud dan tujuan lurah yang diduga mempersulitwarga untuk mengurus SKTS. Pada awalnya SKTS dan Surat Keterangan Tanah sudahdiketik oleh stafnya, tetapi saat mau tanda tangan, lurah mengatakan agar surat tersebutditeliti dulu, setelah permintaannya Rp 50 juta melalui stafnya tidak diberikan. Tetapi sudahdua bulan surat keterangan tanah dan SKTS tersebut berada di tangan lurah dengan alasanpenelitian

    Setelah hal tersebut dikonfirmasi Kantor Berita RBN kepada lurah, penawaran turunmenjadi 0,5 persen dari nilai NJOP tanah. Diduga cara dan trik lurah dalam meminta sejumlahduit kepada masyarakat yang mengurus SKTS seperti sudah terbiasa, tanpa takut ketahuankepada atasannya ataupun kepada pers.

    Menurut ahli waris, kalau hal seperti ini dibiarkan, tanpa ditindak tegas oleh walikotaatau Gubernur DKI, maupun Irbanko Jakabar, perilaku lurah seperti ini nanti bisa merajaleladan menyusahkan masyarakat. Jadi kinerja Irbanko Jakarta Barat diharapkan segera untukturun tangan, agar hal seperti ini dapat dituntaskan dan dibasmi, demi terciptanya pemerintahandaerah yang bersih dan transparan.

    Ketika hal tersebut kembali dikonfirmasi kepada lurah melalui telepon genggamnya,bahwa, apabila uang ahli waris tidak ada Rp. 50 juta, apakah SKTS tersebut tidak dapatditerbitkan? Ketika ahli waris mau memberikan uang terima kasih sebesar 10 juta secaraiklas, sang lurah juga belum berkenan untuk tanda tangan, karena tanah tersebut tadinyatempat sampah dan lurah yang membersihkan tempat tersebut sebagai alasannya untukmeminta uang sebesar Rp 50 juta kepada ahli waris. (Minggus/Rodeo/STR)

    Sambungan dari halaman 1 Walikota dan Irbanko Jakbar Diharapkan....

    Serpong, Kantor BeritaRBN

    Disebabkan operatorTV berlangganan Kabel SiarAlam Sutera terindikasilanggar ijin penyiaran danhak siar, sesuai dengan UUNo. 32 Tahun 2002 pasal 33ayat 1 tentang ijin penyiarandan UU No. 32 Tahun 2002pasal 43 ayat 1 tentang haksiar, PT Kabel Siar MediaMandiri akan dilaporkan keKepolisian, supayaterciptanya supremasi hukumsesuai aturan yang berlaku diwilayah hukum Indonesia. PTKabel Siar Media Mandirijuga disinyalir mengemplang

    Basmi Operator TV Berlangganan Illegal

    Kabel Siar Alam SuteraDiduga Curi Siaran

    pajak yang merugikankeuangan negara.

    Hal tersebutdisampaikan sumberberinisial MS kepada KantorBerita RBN Minggu lalu,seperti penuturannya,Perusahaan seperti PTKabel Siar Media Mandiriseharusnya cepat dibasmikarena diduga tidak memilikihak siar yang mengakibatkanmelanggar undang undangtentang hak cipta sesuai yangtersurat dengan jelas di UUNo. 19 Tahun 2002 Pasal 2ayat 1 dan pasal 49 ayat 3.Hal ini merupakan perbuatanmelawan hukum dan

    termasuk ranah pidanatandasnya.

    Dalam hal ini penelitiandan penyelidikan bersinergisantara Kepolisian dan PPNS(penyidik pegawai negerisipil) terkait indikasipelanggaran oleh PT KabelSiar Media Mandiri sangatdinantikan agar pencuriansiaran yang belum meilikilegalitas hukum dapatditertibkan.

    Ketika hal tersebutdikonfirmasi kepada PTKabel Siar Media Mandiri,Bambang Sugeng selakupenanggung jawab takbersedia memberikankomentar. (Minggus/ATR)

  • Dari Surat Palsu Sampai Indikasi Rencana PembunuhanSambungan dari halaman 1

    Bersambung ke halaman 4..

    Bidik Korupsi 3EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

    pengeroyokan dan penyer-buan di Kantor Redaksi SuratKabar Rakyat Bicara Newsketika berdomisili di Jl. CiledugRaya No. 17 KecamatanPesanggrahan Jakarta Sela-tan pada tahun 2010 lalu,dimana massa tidak kenal da-tang dengan tiba tiba menyer-bu ke dalam ruangan kantor,kemudian Pemimpin RedaksiSurat Kabar Rakyat BicaraNews, menjadi korbanpenganiayaan, pemukulan danpengeroyokan yang sudahdilaporkan kepada KepolisianSektor Metro PesanggrahanJakarta Selatan dan sampaisaat ini masih dalampenyelidikan.

    Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN, JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN RI diduga memberikananggaran ratusan juta rupiahuntuk penyerbuan danrencana indikasi pembunuhanterhadap wartawan dan atauPemimpin Redaksi SuratKabar Rakyat Bicara Newsyang saat itu mengekpospemberitaan tentang indikasisalahgunakan jabatan olehJoyo Winoto terkait tanahHambalang Kabupaten Bogordan Joyo Winoto disinyalirmenjadi otak perencanaandengan menggunakan tanganoknum berinisial, WilmarSitorus (Pengacara) yangsehari hari sering keluarmasuk Kantor BPN RI(ruangan Joyo Winoto), dansering mengaku kepadamasyarakat selaku seorangAnggota BIN (Badan IntelijenNegara). Dalam tim yangdiduga dipimpin oleh oknumberinisial Wilmar Sitorustersebut juga diduga dibantuoleh Pemimpin RedaksiMedia Nafza, Sahat Naibaho,dimana istri dari SahatNaibaho sendiri adalahpengawai negeri sipil di BPNRI. Kemudian muncul juganama oknum Untal Manikyang terkenal selaku oknumpreman di Terminal LebakBulus yang disinyalir menjadiEksekutor dan dibayarjutaan rupiah.

    Dalam hal ini, JoyoWinoto sudah kurang pantasmenjadi Kepala BPN RIkarena kurang profesionalmenjalankan tugasnya selakupejabat publik, diduga kurangmenghormati hukum terkaittanah Hambalang Bogor dandisebabkan kinerjanya terkaitpenerbitan SK Nomor 9 ditulissecara jurnalistik, wartawanpenulisnya diduga maudibunuh dengan menyerbukantor media sertamengeroyok pemimpinredaksi media di lingkungankantornya sendiri. Pada saatperistiwa pengeroyokan ituterjadi, saat yang sama jugaJoyo Winoto terindikasimengeluarkan anggaranuntuk menyelesaikan misinyaterhadap wartawan penulisterkait kinerjanya secarapremanisme.

    Menurut sumber lainyang layak dipercaya dan

    tidak bersedia namanya ditulisdalam pemberitaan, sekitardua tahun lalu seorang KetuaLSM berinisial MG jugamenjadi korban penganiayaandan penculikan di kantorWalikota Jakarta Selatan,dimana dalam kejadiantersebut juga diduga dilakukanoknum yang sama yaituoknum preman pelakupraktek preman terhadapwartawan maupun LembagaSwadaya Masyarakat (LSM)yang mengkritisi kinerjalembaga yang dibekinginya.

    Walaupun oknum oknumtersebut mengaku sebagaiseorang wartawan maupunsebagai seorang jurnalis yangmenjalankan fungsi danperanan pers, serta pengurusharian di sebuah LSM, tetapioknum tersebut terindikasiberlindung dibalik profesiwartawan yang didugamenerima order untukmenghambat kinerja perssecara trik dan carapremanisme ataupun denganintimidasi terhadap wartawanyang menjalankan tugasjurnalistiknya, imbuh sumber.

    Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) RITerindikasi CuekBebek Terhadap SuratSudi Silalahi SelakuMenteri SekretarisNegara

    Disebabkan JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI terindikasi Cuekbebek terhadap surat SudiSilalahi selaku MenteriSekretaris Negara terkaitarahan Presiden RepublikIndonesia, serta dimana JoyoWinoto kurang menjaga namabaik dan nama besar SusiloBambang Yudhoyono (SBY)selaku atasan langsung dariJoyo Winoto, Presiden SBYdiharapkan untuk melakukanpengkajian terhadapkeberadaan Joyo Winoto,apakah masih layakdipertahankan jabatannyaselaku Kepala BPN RIsetingkat kementeriantersebut.

    Selain cuek bebekterhadap arahan Presiden RI,pengakuan Joyo Winoto jugaterindikasi aneh bin anehkarena pernyataannya sertakebijakan maupun keputusanyang diterbitkan oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI bertolak belakang denganarahan Presiden, yaitu arahansesuai isi surat yangdisampaikan secara tertulisoleh Sudi Silalahi selakuMenteri Sekretaris Negaradengan menggunakan kopsurat MENTERISEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIAkepada Joyo Winoto selakuKepala BPN RI agar hukumtetap ditegakkan, namunsampai berita ini diturunkan,Joyo Winoto disinyalir kurangmenghormati arahan Presidentersebut, yaitu Joyo Winotobelum bersedia menerbitkan

    SK terkait penerbitanSertifikat Hak GunaBangunan atas nama PTGenta Prana, tetapi malahtanahnya menjadi status quo.

    Dan, dalam suratpembatalan yang diterbitkanuntuk menjalankan putusanMahkamah Agung RItersebut, Joyo Winoto selakuKepala BPN RI membuatSurat Keputusan (SK)pembatalan yang dapatdikatakan jauh panggang dariapi karena status tanah PTGenta Prana menjadi statusquo.

    Padahal berdasarkanpenetapan putusanPengadilan Tata UsahaNegara Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT dan putusantersebut sudah memilikikekuatan hukum tetap, dimanaKepala BPN RI dan KepalaKantor Pertanahan Bogortelah dihukum untukmemproses lebih lanjutpenerbitan Hak GunaBangunan atas nama PTGenta Prana, tetapi JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI membuat SK Pembatalanyang akibatnya tanah PTGenta Prana menjadi statusquo. Putusan hakim dariMahkamah Agung RI jugaseperti dicuek bebek.

    Apa karena Joyo Winotomantan Dosen dari SBY,sehingga arahan Presiden takdiindahkan, namun demikianpejabat yang bersangkutantidak dicopot, sangatdiper tanyakan apasebenarnya yang sedangterjadi di negeri ini. Kenapaputusan hukum yang sudahmemiliki kekuatan hukumtetap tidak dapat dijalankanoleh Joyo Winotosebagaimana mestinya.Dalam hal ini dimintaketegasan SBY selakuPresiden RI agar menindaktegas jajarannya atau pejabatpertanahan yang kurangmenghormati hukum.

    Untuk terciptanyasupremasi hukum di wilayahhukum Negara KesatuanRepublik Indonesia sertasemakin nyatanya aplikasidan pelaksanaan UndangUndang Pokok Agrariabahwa bumi, air, udara adalahmilik bangsa Indonesia yangtidak dapat dipisahkan sertadikelola demi keadilan dankesejahteraan rakyat,ketegasan Kapolri TimurPradopo selaku figur harapanyang dicintai masyarakatsangat dinantikan, supayapenyelidikan terhadap indikasipenyalahgunaan jabatan olehJoyo Winoto, PhD selakuKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia(BPNRI) terkait TanahHambalang Bogor dapatdijalankan sesuai denganaturan yang berlaku tanpapilih kasih.

    Joyo Winoto selakupejabat penyelenggaraNegara dan pejabat publikyang mengemban tugas danseharusnya setia kepada

    Negara dipertanyakankinerjanya, karena kurangmenghormati hukum dan SKyang diterbitkan Joyo Winotosebagai Kepala BPN RIterindikasi kurang profesional.

    Pasalnya, Joyo Winotodiduga kurang menghormatihukum terkait dengankeberadaan delik pertanahanHambalang Kabupaten Bogorserta terindikasi salahgunakanjabatan selaku Kepala BPNRI. Demi terciptanyasupremasi hukum di bidangpertanahan, Mabes Polridiminta lakukan penyelidikanterhadap indikasi tersebut danKejaksaan Agung selakupengacara Negara layakturun tangan untuk lakukanpenelitian terhadap indikasikorupsi, kolusi, nepotisme,gratifikasi sertapenyalahgunaan jabatan yangdilakukan oleh Joyo Winotoselama menjabat kepalabadan.

    Disebabkan penerbitandan pembatalan SuratKeputusan (SK) terhadapTanah HambalangKabupaten Bogor didugaterjadi penyalahgunaanjabatan oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN)RI, Joyo Winoto dilaporkankepada Mabes Polri untukdilakukan penyelidikansampai ke penyidikan demiterciptanya supremasi hukumdi Bumi Persada Indonesia,khususnya di instansipertanahan.

    Polisi Tidak Perlu LagiTakut Memeriksa JoyoWinoto

    Dalam isi suratnyakepada Kepala KepolisianRepublik Indonesia (Kapolri),Direktur Utama PT GentaPrana, Drs. Dolok F Siraitmengatakan, sesuai dengansurat PT Genta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dansurat tersebut telah berada 5(lima) bulan pada KANIT IIPIDKOR BARESKRIM,dan sampai saat ini sayaselaku pelapor belum pernahdiperiksa oleh Polisi.

    Dolok Sirait jugamengatakan, Polisi tidak perlulagi takut memeriksa JoyoWinoto selaku orang dekatPresiden RI, disebabkanPresiden sendiri telahmemberi arahan kepada JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN RI, dan Joyo Winotoharus melaksanakan PutusanMA No. 482K/TUN/2007 tgl20-02-2008 dan hasilnyadilaporkan kepada PresidenRI, sesuai surat MenteriSekretaris Negara RI No. 92/M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011.

    Beberapa bukti bahwaJoyo Winoto, PhD telahmelakukan tindak pidanakorupsi UU RI No. 31 tahun1999 yaitu dengan adanyaPutusan Mahkamah Agung(MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo

    No. 72/PK/TUN/2008 tanggal16 September 2009 yaitumembatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006, yang diterbitkan olehJoyo Winoto, PhD denganm e n y a l a h g u n a k a nwewenangnya, danmenghukum Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI, sertadiper intahkan untukmenerbitkan antara lainsertifikat HGB atas nama PTGenta Prana seluas 211, 75 ha.Akan tetapi hal tersebut tidakdiindahkan oleh Joyo WinotoPhD. Ketua PTUN Jakartajuga telah mengeksekusi danmemerintahkan Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RIuntuk melaksanakan putusanMA tersebut sebagaimanamestinya, karena sudahmempunyai kekuatan hukumtetap, bahkan PK Joyo Winotosudah ditolak, namundemikian tetapi putusantersebut belum jugadilaksanakan oleh JoyoWinoto, PhD.

    Aryanto Sutadi selakuDeputi V BPN RI juga telahmembuat konsep surattentang pelaksanaan PutusanMA dimaksud, atas dasarperintah Ketua PTUNJakarta dan ataspertimbangan teknis danhukum dari Kepala KantorPertanahan Bogor serta dariKepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, akan tetapipelaksanaan putusan belumdisetujui oleh Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RI.

    Seperti pengakuan JoyoWinoto waktu itu, Bahwaselama SBY masih Presiden,Saya (Joyo Winoto) tidak akandiganti sebagai KepalaBPN. Demikian penjelasanJoyo Winoto, PhD kepadaseorang Inspektur JenderalPolisi di BPN, ketika Dolok F.Sirait dan Ruhut Sitompulmenghadap Joyo Winoto dikantornya, dalam rangkamemohon agar putusan MAdimaksud dilaksanakan. Joyojuga menjawab aneh saatditanya apa sebab takutmembatalkan SK No 9, Saya(Joyo Winoto) takut kepadaProbosutejo. Rasa takuttersebut patut didugadisebabkan adanya pidanakorupsi, ujarnya.

    Saya telah bertugas diKepolisian RI selama 32tahun, sekarang sedangtertindas atas kesewenangandari Joyo Winoto, PhD.Kiranya tidaklah berlebihanapabila saya meminta tolongkepada Bapak KAPOLRIdan Staf untuk menindaklanjutilaporan saya No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011, atausebagaimana mestinya yangterbaik menurut BapakKAPOLRI dan Staf tandasDolok dalam suratnya.

    Menurut Dolok,Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) adalahPresiden pilihan rakyat, dansaya sendiri termasuk salahseorang dari masyarakatIndonesia yang

    menggantungkan masa depanterhadap pemerintahan SBY.Saya berharap supaya masadepan bangsa ini dapatterwujud sebagaimanamestinya, sesuai dengan citacita para pahlawan kita yaituterwujudnya masyarakatyang adil dan makmur

    Supaya terciptanyasupremasi hukum, maka JoyoWinoto saya laporkan keMabes Polri dengan dugaanmenyalahgunakan jabatanterkait dengan penerbitanSurat Keputusan (SK) Nomor9 yaitu SK perpanjanganHGU PT Buana Estate danpenerbitan SK PembatalanNomor 1/Pbt/BPN RI/2011terhadap SK Nomor 9 ujarDirektur Utama PT GentaPrana, Drs. Dolok F Siraitkepada Kantor Berita RBN diJakarta Minggu lalu.

    Patut Diduga JoyoWinoto, PhD SelakuKepala BPN RI KurangMenghormati ArahanPresiden RI Tetapi TakutKepada Probosoetedjo

    Dolok Sirait jugamengatakan, Patut didugajuga bahwa Joyo Winoto, PhDselaku pejabat Negara yangmenjabat Kepala BPN RIadalah individu yang tidakpatuh hukum, bahkan kebalhukum. Tidak perduliterhadap arahan BapakPresiden RI, apalagi terhadapsurat Bapak Bupati Bogor.

    Surat Ketua PTUN JKTjuga tidak dilaksanakan,bahkan surat dari KepalaKantor PertanahanKabupaten Bogor, dan dariKepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, yang pada intinyamemohon supaya putusanMA No 482K/TUN/2007tanggal 20-2-2008dilaksanakan, juga t idakdiperhatikan maupun didengarsebagai masukan yang baik.

    Sehingga sampai dengansaat ini Kepala BPN RI belummenerbitkan SK BPN tentangpenerbitan sertifikat HGBatas nama PT. Genta Pranaatas tanah seluas 2.117.500m2, yaitu sesuai dengan apayang dimaksud pada putusanMA No 482K/TUN/2007 jo.72 PK/TUN/2009 yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap.

    Disebut kebal hukumkarena: Ketua PTUN JKTsudah membuat surat kepadaJoyo Winoto, PhD selakukepala BPN RI, dan kepadaPresiden RI maupun kepadaKetua DPR RI yang padaintinya supaya Joyo Winoto,PhD melaksanakan putusanMA No 482K/TUN/2007.Akan tetapi putusan tersebutbelum dilaksanakansebagaimana mestinya, antaralain belum menerbitkan SKpenerbitan HGB an PT.Genta Prana atas tanah2.117.500 m2.

    Dalam rangkamemenuhi ketentuan pasal 116ayat(6) UU No 51 tahun2009, Presiden RI telah

    memberi arahan kepadaKepala Badan PertanahanRI, akan tetapi tetap sajabelum menerbitkan SKpenerbitan sertifikat HGBatas tanah 2.117.500 m2 anPT. Genta Prana sesuaiketentuan perundang-undangan. Apabila KepalaBPN tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebut,maka Presiden RI dapatmemberi sanksi berupahukuman sesuai pasal 116tersebut.

    Akan tetapi Joyo Winoto,PhD selaku kepala BPN,tetap saja tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebutsebagaimana mestinya. JoyoWinoto, PhD tidak merasatakut akan sanksi yang akantimbul dari Presiden. Mungkinkarena Joyo Winotomengetahui bahwa selamaSusilo Bambang Yudhoyonomasih Presiden RI, tidak akanmengganti Joyo Winoto selakukepala BPN RI (sesuaikesaksian Joyo Winotokepada Deputi V BPN).

    Joyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI takut kepadaProbosoetedjo/ PT BuanaEstate. Ketika PT GentaPrana bersama RuhutSitompul, SH datangmenghadap Joyo Winoto,PhD di Kantor BPN RI untukmemohon supaya putusanMA yang sudah berkekuatanhukum tetap tersebutdilaksanakan, maka JoyoWinoto memberi jawabanyang sangat mengharukan,Saya (Joyo Winoto) takutkepada Probosoetedjo

    Patut diduga JoyoWinoto takut kepadaProbosoetedjo, karena JoyoWinoto sejak semula turutmerencanakan supayapenyelesaian penguasaangarapan masyarakatdiselesaikan dengan cara:tidak perlu membayar gantirugi garapan tanah kepadamasyarakyat yang nilainyaditaksir Rp.2.117.500.000.000,- (duaratus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah)2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi supayadilaksanakan dengan caramemasukkan para penggarapke penjara dan hal tersebutberhasil, yaitu sesuaiputusan PN CibinongNo. 207/Pid.B/PnCbn tanggal12-6-2007 dan 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007.

    Keter libatan JoyoWinoto atas putusan PNCibinong tersebut, adalahdibuktikan sebagai berikut,pada lazimnya segala suratkeputusan yang menyangkutpembebasan tanah, baik itutanah milik maupun garapan,selalu ditekankan agarmenyelesaikan dengan caramembayar ganti rugi. Kataganti rugi selalu ditonjolkan.

    Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 DIKTUMKETIGA a. Penerima

  • Nasional 4EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

    Dari Surat Palsu Sampai Indikasi Rencana PembunuhanSambungan dari halaman 3perpanjangan jangka waktuHGU bertanggung jawabmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakatsesuai ketentuan peraturanperundangan yang berlakudan sesuai dengan suratPernyataan PT. Buana Estatetgl 3-8-2004, yang realisasipelaksanaannya BPN segeramenerbitkan 8 buah sertifikata.n. PT Buana Estate dan duadiantaranya asli tapi palsuyaitu sertifikat No. 146 danNo. 150 .

    2 (dua) sertifikat No. 146tahun 2006 dengan luas637.940 m2 dan 594.014 m2,1 (satu) sertifikat No. 147tahun 2006 dengan luas74.650m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 tahun 2006 denganluas 375.110m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 tahun 2006dengan luas 448.6975m2(terdapat didalamnya2.117.500 m2 tanahsengketa), 2 (dua) sertifikatNo. 150 tahun 2006 denganluas 428.570 m2 dan 178.570m2 dan 1 (satu sertifikat No.151 tahun 2006 dengan luas575.070m2. Dengan demikianjumlah sertifikat ada 8 buah(sesuai SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011hal 1 menimbang b dan hal 5DIKTUM KE ENAM)

    1 (satu) sertifikat No. 146seluas 594.014 m2 dan satulagi sertifikat No. 150 seluas178.570 m2 telah dijualdengan istilah kerjasama olehPT. Buana Estate kepadaKementerian Pertahanan RI.Dan BPN RI pun telahmengetahui dengan carasupaya merubah sertifikat No.146 dan 150 menjadi an.Menteri Pertahanan RI.

    Setelah terbit HGU No149 tgl 15-6-2006, tanpamembayar ganti rugi kepadamasyarakyat penggaraptanah 2.117.500m2 makapada tgl 14-8-2006, suratpernyataan PT. Buana Estatetgl 3-8-2004 dicabut oleh PT.Buana Estate. Dan pada tgl7-2-2007, PT Buana Estatemelaporkan masyarakat kePolres Cibinong, bahwarakyat menguasai fisik tanahmilik sah PT. Buana Estatesesuai sertifikat No. 149 yangterbit tgl 15-6-2006 dan jugamerusak tanaman-tanamanmilik PT. Buana Estate,padahal masyarakat sudahmenguasai tanah tersebutsejak tahun 1960-an secaraturun temurun s/d saat initahun 2011. Dan tanamanyang dimaksud dirusak adalahtanaman yang ditanam PT.Buana Estate bersamaoknum di kebun masyarakatpada waktu malam hari tgl 5-2-2007. Akibat laporantersebut, masyarakyatdihukum masuk penjarasesuai Putusan PN CibinongNo. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

    Menurut Joyo Winotoselaku Kepala BPNRI,putusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn adalahsah secara hukum bahwatanah 2.117.500 m2 adalahmilik sah PT. Buana Estate

    sehingga Kepala BPN RImengajukan PeninjauanKembali (PK) ke MahkamahAgung dengan NOVUMPutusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut sudahditolak Mahkamah Agungdengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009,karena NOVUM yangdiajukan BPN RI bukan buktisah kepemilikan tanah2.117.500bm2.

    Patut diduga bahwasesungguhnya Joyo Winototakut kepada Probosoetedjoadalah karena dana yangditaksir ratusan milliar yangseharusnya dibayarkankepada masyarakat sebagaiganti rugi garapan tanahrakyat, dan patut diduga jugabahwa dana tersebut telahmengalir kepada Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI.Sehingga mati-matian JoyoWinoto membelaProbosoetedjo sampai tegamemasukkan masyarakat kepenjara, bahkan tidak takutlagi akan sanksi dari PresidenRI. Hal tersebut dapatditerima akal sehat, karenasanksi dari Presiden tidakseberapa dibanding kalau JoyoWinoto masuk penjara,apabila sampai ada laporandari Probosoetedjo denganlaporan indikasi suapmenyuap.

    Asal MulaKepemilikan TanahSengketa 2.117.500m2 an.PT. Genta Prana.

    Adapun asal mulakepemilikan tanah sengketaatas nama PT. Genta Prana,yaitu, pada tahun 1994 s/d1996 H. Sukandimembebaskan tanah dibeberapa lokasi di KecamatanCiteureup. Tanah dimaksudadalah untuk kepentinganYayasan TIRASA milikHutomo Mandala Putra.Sebahagian atau 2.117.500m2 tanah yang telah dibayaroleh Yayasan TIRASAdikembalikan kepada H.Sukandi, sehingga H. Sukandimempunyai utang kepadaYayasan TIRASA sebesarRp. 20 miliar yang belumdibayar sampai saat ini.

    H. Sukandimembebaskan tanah rakyatdengan sepengetahuan aparatpemerintah setempat. Tidakdalam keadaan sengketa.Masyarakat maupunpemerintah daerah setempattidak mengetahui bahwatanah yang dibebaskan olehH. Sukandi telah menjadisertifikat HGU PT. BuanaEstate sejak tahun 1997. H.Sukandi maupun masyarakattidak bisa berbuat apa-apa,karena pemilik HGU No. 1adalah Probosoetedjo adikPresiden Suharto.

    Akan tetapi setelah H.Sukandi mengetahui dari BPNbahwa HGU No. 1 tidakdiperpanjang sesuai SuratKantor PertanahanKabupaten Bogor No. 250-46tgl 23-12-2002, makamasyarakat meminta Bupati

    Bogor agar tanah Negara EksPerkebunan Cideratidikembalikan kepadamasyarakyat. Akhirnyadidapat kesepakatan danpersetujuan antara PT. BuanaEstate dengan Pemda Bogor/Instansi Terkait, KetuaDPRD, Camat Citeureup danpara Kepala Desa, supayaEks HGU No. 1 seluas705,055 Ha diretribusikan.

    Bupati tidak keberatanEks HGU No. 1 seluas455,055 Ha diperpanjangHGUnya seluas 4.550.550 m2(455.055Ha) kepada PT.Buana Estate, dan 250 Hadiprioritaskan untuk rakyat(termasuk di dalamnya 211,75Ha tanah sengketa). PT.Buana Estate telahmembayar Setoran RetribusiDaerah (SSRD) tgl 24-8-2004atas tanah 455,055 Ha (sesuaiBA Pemeriksaan TanahPanitia B tahun 2004 hal 2)dan H. Sukandi pun mengurussertifikat tanah 211,75 Ha keBPN. Karena luas tanah2.117.500 m2, maka harusdiurus atas nama perusahaanberbadan hukum, dan dalamhal ini PT Genta Pranadimana H. Sukandi adalahKomisaris PT. Genta Pranasesuai Akta Notaris No. 01 tgl8-2-2006 Notaris YokoveraMokoagow,SH.

    Surat KeputusanKepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011Membuat Tanah PT GentaPrana Status Quo

    Di lain sisi Kepala BPNRI, Joyo Winoto, PhD sudahmembatalkan SuratKeputusan (SK) Nomor 9yang merupakan dasarpenerbitan sertifikat PTBuana Estate dengan SKpembatalan Kepala BPN RINo. 1/Pbt/BPN-RI/2011tanggal15April2011.

    Adapun SK Nomor 9adalah SK perpanjangan HakGuna Usaha (HGU) PTBuana Estate yang notabenemilik pengusaha kondangProbosutedjo, dimanapenerbitan SK tersebutcacat hukum danpembatalan tersebutdilakukan untuk menjalankanputusan hukum yang telahmemiliki kekuatan hukumtetap, tetapi status tanahnyamenjadi status quo.

    Sesuai dengan SKNomor 1/Pbt/BPN RI/2011tentang PEMBATALANSEBAGIAN SURATKEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATASTANAH SELUAS2.1175.500 M2 DANP E M B A T A L A NSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN YANG SUDAHM E M P U N Y A IKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZIN

    PELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.

    Bahwa atas terbitnyaKeputusan tersebut di atas,telah diajukan keberatan olehPT Genta Prana qq. Drs.Dolok F.Sirait dan H.MSukandi dengan menggugatKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia,Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor danPT.Buana Estate diPengadilan Tata UsahaNegara Jakarta di bawahregister perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

    Bahwa perkara tersebuthuruf (C) telah diputusdengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara JakartaNomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis.Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Jakarta Nomor112 B/2007/PT.TUN-JKTTanggal 29 Agustus 2007,Putusan MARI Nomor 482K/TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan Nomor 482K.TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan PutusanMARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September2009, dengan ini amarputusan antara la in :Menyatakan batal SuratKeputusan Kepala BPNNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 1 Juni 2006 danSertifikat Hak Guna UsahaNo. 149/Hambalang atasnama PT.Buana Estate;Memerintahkan kepadaKepala BPN dan KantorPertanahan KabupatenBogor untuk mencabutkeputusannya masing-masingsebagaimana tersebut dalamamar putusan di atas, danmenerbitkan keputusan barutentang perpanjangan HakGuna Usaha atas nama PT.Buana Estate;Memerintahkan kepadaKepala BPN dan KantorPertanahan KabupatenBogor untuk memproses lebihlanjut penerbitan Hak GunaBangunan atas nama PT.Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 M2 sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

    Bahwa Kepala BadanPertanahan NasionalRepublik Indonesia telahditegur oleh KetuaPengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untukmelaksanakan putusantersebut huruf (D) di atassebagaimana surat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

    Bahwa KetuaPengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dengan suratN o m o rW2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010telah menyampaikan kepadaPresiden Republik Indonesiadan Ketua DewanPerwakilan Rakyat RepublikIndonesia untuk mengawasipelaksanaan putusanpengadilan oleh Badan

    Pertanahan Nasional RepublikIndonesia.

    Bahwa PutusanPengadilan Tata UsahaNegara yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap, berkaitan dengan tanahseluas 2.117.500 M2 yangterletak di Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor tersebut diatas yang merupakan bagiandari Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang atas namaPT.Buana Estate seluas4.486.975 M2, saat ini masihmenjadi obyek gugatankepemilikan antara PT. BuanaEstate (Penggugat) melawanPT. Genta Prana dan H.MSukandi (Para Tergugat) danKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia,Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat sertaKantor PertanahanKabupaten Bogor (Para TurutTergugat) di PengadilanNegeri Cibinong yangterdaftar dalam registerperkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampaisaat ini masih dalam tahappemeriksaan di TingkatBanding, dan 2010 NomorW11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yang intinyamemerintahkan melakukanpenyitaan jaminan terhadaptanah Hak Guna Usaha, dariSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang seluas4.486.975 M2 yang tercatatdan terdaftar atas nama PT.Buana Estate (Penggugat)yang diakui para Tergugat(PT. Genta Prana) sebagaibarang miliknya seluas2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana Estate,Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat.

    Bahwa terhadap bidangtanah Hak Guna Usaha yangtidak menjadi obyek perkarayaitu Hak Guna Usaha Nomor146/Sukahati seluas594.014M2, Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas74.650 M2, Hak Guna UsahaNomor 148/Sukahati seluas375.110 M2, Hak Guna UsahaNomor 150/Tangkil (dahuluHambalang) seluas 178.570M2 dan Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil (dahuluHambalang) seluas 575.070M2, oleh PT. Buana Estatesebagaimana suratnya tanggal1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telahdimohonkan izin pelepasanhak dan akan dipergunakanoleh Kementrian PertahananRepublik Indonesia untuklokasi Pembangunan PusatMisi PemeliharaanPerdamaian Tentara NasionalIndoneisa (PMPP TNI)berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Rapat tanggal 26Mei 2010 Nomor 46, yangdibuat di hadapan Sri Rahayu,SH, Notaris di Bekasi danpersetujuan Komisaris PT.Buana Estate, sebagaimanaSurat Persetujuan untukmelepaskan hak atas tanah

    tanggal 28 Juni 2010 Nomor002/Spj/BE/VI/2010, sebagaitindak lanjut dari SuratPerjanjian Kerjasama antaraPT. Buana Estate denganKementerian PertahananRepublik Indonesia tanggal 7Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010.

    Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaitindak lanjut PutusanPengadilan Tata UsahaNegara yang telahmempunyai kekuatan hukumtetap serta denganm e m p e r t i m b a n g k a npermohonan izin pelepasanHak Guna Usaha PT. BuanaEstate, terdapat alasan hukumuntuk: Membatalkan sebagianSurat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 1 Juni 2006 atas tanahseluas 2.117.500 M2;Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas4.486.975 M2; Menerbitkansertifikat sebagai penggantiSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149 Hambalang untuktanah seluas 2.369.475 M2atas nama PT. Buana Estate;Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untukmelepaskan Hak GunaUsaha, untuk kepentinganKementerian PertahananRepublik Indonesia; Menatakembali peruntukan,penggunaan, penguasaan, danpemilikan tanah yangdilepaskan oleh PT. BuanaEstate untuk kepentinganKementerian PertahananRepublik Indonesia gunapembangunan Pusat MisiPemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia(PMPP TNI).

    M E M U T U S K A NMenetapkan: KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL TENTANGP E M B A T A L A NSEBAGIAN KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL NOMOR 9HGU/BPN/2006 ATSTANAH SELUAS 2.117.500M2 DAN PEMBATALANSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN PTUN YANGTELAH MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.

    P E R T A M A : Menyatakan batal sebagianSurat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 6 November 2006tentang PemberianPerpanjangan Jangka WaktuHak Guna Usaha Atas TanahSeluas 6.578.315 M2 terletak

    di Kabupaten Bogor ProvinsiJawa Barat, sepanjang atastanah seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksud dalamPutusan Mahkamah AgungRI Nomor 72 PK/TUN/2009tanggal 16 September 2009.

    KEDUA: Menyatakanbahwa Surat KeputusanKepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6November 2006 selanjutnyahanya berlaku sah untukpemberian perpanjanganjangka waktu Hak GunaUsaha Nomor 149/Hambalang kepada PT.Buana Estate atas tanah sisaseluas 4.460.815 M2.

    K E T I G A : Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukurNomor 7/Hambalang/2006tanggal 15 Juni 2006 sebagianseluas 2.117.500 M2 dari luaskeseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate,untuk diganti dengan SertifikatHak Guna Usaha untuk tanahsisa seluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate.

    K E E M P A T :Menetapkan tanah bekasHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana EstateDesa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat yang telahdibatalkan sebagaimanaDiktum KESATU danKETIGA, dalam keadaanstatus quo sampai perkaraperdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimanadimaksud dalam konsideranMenimbang huruf g, telahmemperoleh putusanpengadilan yang berkekuatanhukum tetap.

    K E L I M A : Memerintahkan kepadaKepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk: (A)Mencatat batalnya SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975M2 atas nama PT. BuanaEstate sebagaimana dimaksudpada Diktum KETIGA, padaBuku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yangada pada administrasipendaftaran tanah. (B)Mencatat status quo dalamBuku Tanah Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangterhadap tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai arealperkebunan PT. BuanaEstate, Desa Hambalang,Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat. (C) MenarikSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangsebagaimana dimaksud padahurufa,danapabilatidakdapat ditarik dari peredaran,agar diumumkan 1 (satu) kalidalam 1 (satu) surat kabarharian yang beredar diwilayah Kabupaten Bogor.

    Bersambung ke hal. 5

  • Nasional 5EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

    Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Siraitdalam acara silaturahmi baru baru ini (foto:ist)

    Dari Surat Palsu Sampai Indikasi Rencana PembunuhanSambungan dari halaman 4(D) Menerbitkan SertifikatHak Guna Usaha Penggantiatas nama PT. Buana Estate,untuk tanah sisa Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam DiktumKESATU.

    KEENAM: Memberikanizin kepada PT. Buana Estateuntuk melepaskan Hak GunaUsaha atas tanah seluas1.797.414 M2, untukkepentingan KementerianPertahanan RepublikIndonesia guna pembangunanPusat Misi PemeliharaanPerdamaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI), terdiridari : Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 146/Sukahatiseluas 594.014 M2; SertifikatHak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 148/Tangkil seluas375.110 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

    K E T U J U H :Memerintahkan PT. BuanaEstate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usahaatas tanah sebagaimanaDiktum KEENAM di hadapanPejabat yang berwenang.

    K E D E L A P A N :Mempersilahkan kepadaKementerian PertahananRepublik Indonesia untukmengajukan permohonan hakatas tanah, untuk kepentinganpembangunan Pusat MisiPemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia(PMPP TNI), setelahdilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksuddalam Diktum KETUJUH.

    K E S E M B I L A N :Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan, denganketentuan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan/kesalahan dalampenetapannya, akan ditinjaukembali sebagaimanamestinya.

    Dari awal Joyo Winoto, Phdselaku Kepala BPN RIDiduga TelahMerencanakan UntukTidak Membayar GantiRugi

    Dari awal terbitnya SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 tentangperpanjangan eks HGU No. 1an. PT Buana Estate seluas6.578.315 m2 telah terlihatdengan jelas bahwa JoyoWinoto selaku Kepala BPN RItelah merencanakanpembebasan tanahmasyarakat tanpa membayarbiaya ganti rugi.

    Rencana tersebut terlihatjelas sebagaimana disebutkanpada DIKTUM KE TIGA (a)SK BPN No. 9 tersebut yangberbunyi: Penerimaperpanjangan jangka waktu(PT. Buana Estate)bertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/

    penggarapan masyarakatmenurut ketentuan peraturanperundangan yang berlaku,dan sesuai surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004.

    Pada umumnya bahwaseluruh surat keputusan yangmenyangkut pelepasan hakatas tanah milik ataupenggarapan, selalu denganjelas disebutkan harusterlebih dahulu diselesaikandengan cara membayar gantirugi. Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 bahwa PT.Buana Estatebertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakatmenurut ketentuanperundangan yang berlaku.

    Menurut Joyo Winoto,Phd selaku Kepala BPN RI,bahwa pembebasanpenguasaan/penggaraapanmasyarakat tanah 2.117.500m2 tanah Desa Hambalangtelah diselesaikan sesuaidengan ketentuanperundangan yang berlakuyaitu melalui putusanPengadilan Negeri CibinongNo. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dengancara pelaksanaannya sebagaiberikut; Atas dasar SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 langsung sajaditerbitkan 8 (delapan)sertifikat tanpa membayarganti rugi garapanmasyarakat.

    Adapun sertifikat yangditerbitkan an. PT. BuanaEstate adalah: 2 (dua)sertifikat No. 146 dengan luas637.940 m2 dan 5.940.14 m2asli tetapi palsu, 1 (satu)sertifikat No. 147 dengan luas74.650 m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 dengan luas 375.110m2, 1 (satu) sertifikat No. 149dengan luas 4.486.975 m2, 2(dua) sertifikat No. 150dengan luas 428.570 m2 dan178.570 m2 asli tetapi palsu,1 (satu) sertifikat No. 151dengan luas 575.070 m2.

    Setelah terbit SertifikatHGU an. PT. Buana Estate,kemudian surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004 di cabut/dibatalkan olehPT. Buana Estate pada tgl 14-8-2006.

    Bahwa sertifikat No.146 yang luasnya 594.014 m2dan sertifikat No. 150 yangluasnya 178.570 m2 sudahdijual oleh PT. Buana Estatekepada KementerianPertahanan RI.

    Bahwa sertifikat No.149 yang luasnya 4.486.975m2 termasuk didalamnyatanah garapan masyarakatyang belum dibayar gantiruginya ditaksir sebesar Rp.211.750.000.000 (dua ratussebelas miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dengarincian 2.217.500 m2 x Rp.100.000 /m2.

    Setelah terbit sertifikatNo. 149 tgl 15-6-2006 an. PT.Buana Estate, maka padamalam hari tgl 5-2-2007 PT.Buana Estate bersamaoknum menanam 270 batang

    bibit pohon coklat, 33 bibitpohon mahoni dan 18 buahplang nama an. PT. BuanaEstate. Keesokan harinyaplang nama dan tanamantanaman tersebut yangditanam di kebun masyarakatspontan dicabut olehmasyarakat selaku pemilikkebun.

    T a n a m a n - t a n a ma ntersebut dikumpulkan di satutempat, yang sesuai rencanaakan di serahkan kepadaPolisi besok harinya, karenahari sudah sore. Akan tetapibesoknya tgl 7-2-2007 pagi-pagi buta tanaman-tanamanyang dikumpulkan itu sudahtidak ada dan kemudiandiketahui telah berada diKantor Polres Bogor. Ataskejadian tersebut PT. BuanaEstate melaporkanmasyarakat ke Polres Bogorbahwa masyarakatmenguasai fisik tanah PT.Buana Estate, dimana tanahtersebut adalah HGU an PT.Buana Estate tertanggal 15-6-2006 yang masih berlakuhingga tahun 2027.

    Padahal fisik tanahsudah dikuasai masyarakyatsejak tahun 1960-an secaraturun-temurun. Dandilaporkan juga soalpencabutan tanam-tanamandan plang nama yangdilakukan masyarakat pemilikkebun dengan istilah merusakharta milik PT. Buana Estate.

    Realisasi dari laporanpolisi tanggal 7-2-2007tersebut, akhirnya parapenggarap H. Sukandi dankawan-kawan dimasukkanpenjara antara 9 bulan s/d 1tahun 4 bulan sesuai putusanpidana PN. Cibinong No 207dan 208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007.

    Dengan adanya putusanpidana tersebut, Joyo Winotoselaku kepala BPNberpendapat bahwapenyelesaian/penguasaanpenggarapan telah selesai dansudah sesuai denganketentuan/peraturan hukum,yaitu putusan pidana PNCibinong No 207 dan 208/ Pid/cbn yang kemudian dijadikanNovum oleh kepala BPN RIdalam rangka PeninjauanKembali (PK) ke MahkamahAgung, akan tetapi sudahditolak dengan putusanMahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.

    PT. Genta Prana kalah diPengadilan Negeri Cibinongdan Pengadilan TinggiBandung Karena JoyoWinoto, PhD Selaku KepalaBPN RI Tak Taat Hukum

    Di Pengadilan NegeriCibinong PT. Genta Pranakalah yang kemudiandikuatkan oleh PengadilanTinggi Bandung. Kekalahantersebut diduga disebabkan,Joyo Winoto, PhD belummembatalkan sertifikat HGUNo. 149 seluas 4.489.675 m2dimana di dalamnya ada tanahsengketa 2.117.500 m2sehingga masih sah milik PT.Buana Estate, disebabkansertifikat adalah produk BPN

    dan belum dibatalkan sesuaiputusan PTUN.

    Karena sertifikat No.149 tersebut belum dibatalkan,walaupun sudah ada surateksekusi dari Ketua PTUNJKT kepada Kepala BPN RIsupaya melaksanakanputusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap yaituantara lain supaya mencabut/membatalkan sertifikat No.149 dan memprosespenerbitan sertifikat HGB anPT. Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 m2.

    Joyo Winoto, PhD tidakpatuh hukum, serta tidakmelaksanakan Putusan MAyang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.Majelis Hakim PN Cibinongmenyatakan sah sertifikat No.149 walaupun olehMahkamah Agung RI(PTUN) sudah menyatakantidak sah.

    Alasan Majelis HakimPN Cibinong menyatakan sahsertifikat No. 149 tersebutadalah: tanah sertifikat No.149 pada mulanya didapat dariKodam V Jaya sesuai AktaNotaris No. 38 tgl 18-06-1976Notar is R. SoerojoWongsowidjojo, SH. Aktatersebut berbunyi antara lain,Kodam V Jaya telahmembebaskan tanah rakyat632 Ha dan akanmembebaskan lagi 131Ha,dan pada saat pengakuantersebut, yaitu tgl 18-6-1976,tanah yang dibebaskan danyang akan dibebaskantersebut adalah tanahperkebunan NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie yang HGUnyamasih berlaku s/d tahun 1980sesuai dengan surat BupatiKepala Daerah Tk II Bogorcq Kepala Sub DirektoratAgraria Kabupaten Bogor tgl13-8-1976 No. 63/1976 tertulisan. NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie.Dalam arti Kodam V Jayatelah menjual tanah yangbukan miliknya kepada PTBuana Estate. Pengakuan ituadalah palsu, karena sesuaidengan ketentuan danperundangan yang berlaku diKodam V Jaya tidakdiperbolehkan dan t idakpernah menjual tanah yangdikuasai Kodam V Jayaapalagi menjual yang masihhak milik orang lain. ApabilaKodam V Jaya melepas hakatas tanah yang dikuasai,maka tata carapelaksanaannya harus melaluiTim Interdep dan ataspersetujuan MenteriKeuangan RI. Tidakdibenarkan melalui Notaris.Ketika ditanyakan hal inikepada Ketua Majelis HakimPT Bandung, jawabnya,silahkan laporkan ke Polisi.Ketika ditanya bagaimana hatinurani Bapak selaku KetuaPT Bandung, jawab beliau,hati nurani itu mahal.

    Majelis Hakim PNCibinong menjelaskan bahwadiatas tanah HGU No. 149luas 4.486.975m2, dengan

    rincian 2.369.475 milik PT.Buana Estate dan 2.117.500m2 milik rakyat/PT. GentaPrana (yang disengketakantentunya) terdapat villa,tanam-tanaman coklat, jatidan lain-lain adalah bohong.

    Pada saat sidang di PNCibinong, bahwa pihak PTGenta Prana memohon agardilakukan sidang di lokasi(PL), dengan tegas ditolakoleh Majelis Hakim PNCibinong dengan alasan sudahmengetahui dengan jelaskeadaan lapangan/lokasi.Majelis Hakim PN Cibinongadalah berbohong, karenadiatas tanah 2.117.500 m2tersebut tidak ada villa,tanaman coklat maupun jati.Yang ada hanya tanam-tanaman singkong milikmasyarakat. Villa dantanaman tersebut berada diatas tanah 2.369.475m2 milikPT. Buana Estate.

    Para saksi dari PTBuana Estate bersaksi di PNCibinong, bahwa pada tahun1970 para saksi sudahmengetahui bahwa tanahsengketa adalah milikPT. Buana Estate karena diatstanah tersebut telah berdiriplang nama PT. BuanaEstate semenjak tahun 1970.Ketika pihak PT. GentaPrana menginformasikankepada Majelis Hakim PNCibinong bahwa kesaksiantersebut adalah palsu, denganpenjelasan bahwa PT. BuanaEstate berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973No. 119, bagaimana bisa adaPlang tahun 1970. Akan tetapiMajelis Hakim tidakmempedulikannya, bahkandijadikan sebagai dasarkepemilikan tanah PT. BuanaEstate.

    Sesuai barang bukti yangdiajukan oleh PT. BuanaEstate dalam perkara PNCibinong berupa sertifikat

    HGU No. 1 yang terbit atasdasar SK Menteri DalamNegeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 yangberbunyi antara lain: BahwaPT. Buana Estate diwajibkanmemberi ganti rugi kepadamasyarakat penggarap danNV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie dankepada masyarakatpenggarap. Ganti rugi tersebuttidak pernah diterimamasyarakat penggarap tanah2.117.500 Ha. Bahkanmasyarakat tidak ada yangmengetahui bahwa tanahtersebut sudah terbit HGUNo. 1 tahun 1977. Tanahtersebut tidak pernah dijadikanperkebunan oleh PT. BuanaEstate dan masyarakat tetapmenguasainya sejak tahun1960 dan secara turuntemurun hingga sekarang.

    Para Kepala Desa jugasudah membuat suratketerangan bahwa tanah2.117.500 m2 tersebutdikuasai rakyat/H. Sukandidan juga dinyatakan tidakdalam perkara. Karenamemang sebelumnya tidakpernah perkara. Uraiantersebut telah dijelaskankepada Majelis Hakim PNCibinong, akan tetapi MajelisHakim tetap berpendapattanah tersebut diperoleh dariKodam V Jaya. Dijelaskanpada SK Menteri DalamNegeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya memberi ganti rugikepada masyarakatpenggarap dan NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie, tentu adalahkarena tanah tersebut bukantanah Kodam V Jaya. Atautanah tersebut bukan tanahyang sudah dibebaskan olehKodam V Jaya. Itu terbuktidari SK Menteri yang samasekali tidak ada menyinggungKodam V Jaya. Skep No. 1tersebut menjelaskan bahwatanah dimaksud adalah tanah

    HGU milik NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie yang sebahagiandigarap oleh masyarakat.

    PT. Buana Estatemenuntut Perdata PT. GentaPrana di PN Cibinong, JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN-RI tidakmengindahkan putusanMahkamah Agung No.482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009. Joyo Winoto,PhD antara lain belummembatalkan Sertifikat No.149 yang sudah memperolehkekuatan hukum tetap.

    Dilain sisi, KetuaPengadilan Negeri Cibinongselaku Ketua MajelisPerkara tidak mengindahkanputusan Mahkamah AgungNo. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009tgl 16-09-2009. MajelisHakim menyatakan sertifikatNo. 149 masih sah milik PT.Buana Estate karena belumdibatalkan oleh Kepala BPNRI.

    Atas ketidak patuhanKepala BPN-RI terhadapKeputusan hukum yangsudah memperoleh kekuatanhukum tetap dan MajelisHakim PN Cibinong yangsangat menghargai ke-tidakpatuhan Kepala BPN-RI yang tak bersediamelaksanakan PutusanMahkamah Agung yangsudah memperoleh kekuatanhukum tetap, maka majelisHakim PN Cibinongmemutuskan PerkaraPerdata antara PT BuanaEstate dan dikuatkan oleh PTBandung. Dalam arti, PT.Genta Prana kalah diPengadilan Negeri danPengadilan Tinggi adalahkarena Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN-RI tidaktaat hukum dan majelis

    Bersambung ke hal. 6

  • Bidik Korupsi 6EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 05 JANUARI 2012

    Sambungan dari halaman 5 Dari Surat Palsu Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan

    Surat Sudi Silalahi Selaku Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPNRIdan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

    MENTERI SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011Kepada Yth.1. Kepala Badan Pertanahan NasionalJalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BogorJalan Tegar Beriman,Cibinong,BogorBersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha

    Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada PresidenRI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT.Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala BadanPertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat IntervensiII) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKTjo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKTjo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat inibelum dilaksanakan.

    Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepadaPenggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukumharus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangandan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

    Demikian ,atas perhatian dan kerja samanya ,kami mengucapkan terima kasih.Menteri Sekertaris Negara RI, dtoSudi SilalahiTembusan:1. Presiden RI2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

    SURAT KONFIRMASI DARI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWSKEPADA KEPALA BPN RI, JOYO WINOTO

    Jakarta, 4 Desember 2011

    No. : 093/Kf-SK/11Perihal : konfirmasi dan atau klarifikasi

    Kepada Yth.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

    (Bapak Joyo Winoto)Di Jakarta.

    Dengan hormat.Kami juga berharap agar Bapak Joyo Winoto selaku Kepala Badan

    Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sehat walafiat dan selaludilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas maupun amanahselaku pemimpin yang baik dan profes ional serta peduli kepadamasyarakat.

    Demi terciptanya keterbukaan informasi publik dengan pemberitaanyang akurat dan berimbang serta untuk menjalankan fungsi dan perananpers selaku kontrol sosial maupun pengawal kebenaran dan keadilan,sangat diharapkan kesediaan Bapak Joyo Winoto selaku Kepala BPN RIuntuk dapat dikonfirmasi.

    Adapun hal-hal yang akan dikonfirmasi adalah sebagai berikut:1. Terkait dengan ins iden terjadinya penyerbuan kantor pers,

    penganiayaan, pengeroyokan terhadap Pemimpin Redaksi Surat KabarRakyat Bicara News di kantornya ketika berdomisili di Jl. Ciledug Raya No.17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tahun 2010 lalu, dimanamassa tidak kenal datang dengan tiba tiba dan menyerbu ke dalam ruangankantor, kemudian Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News,Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan, pemukulan danpengeroyokan yang sudah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor MeAtroPesanggrahan Jakarta Selatan dan sampai saat ini masih dalampenyelidikan.

    2. Sehubungan dengan poin nomor 1 di atas, dimana pada saatbersamaan sesuai dengan opini yang berkembang saat ini, Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI diduga memberikan anggaran ratusan jutarupiah untuk rencana penyerbuan dan indikasi rencana pembunuhanterhadap wartawan dan atau Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat BicaraNews yang saat itu mengekpos pemberitaan tentang indikasisalahgunakan jabatan oleh Joyo W inoto terkait tanah HambalangKabupaten Bogor dan Joyo Winoto disinyalir menjadi otak perencanaandengan menggunakan tangan oknum berinisial, Wilmar Sitorus (Pengacara)yang sehari hari sering keluar masuk Kantor BPN RI (ruangan Joyo Winoto),dan sering mengaku kepada masyarakat selaku seorang Anggota BIN(Badan Intelijen Negara). Dalam tim yang diduga dipimpin oleh oknumberinisial Wilmar Sitorus tersebut juga diduga dibantu oleh Pemimpin RedaksiMedia Nafza, Sahat Naibaho, dimana istri dari Sahat Naibaho sendiri adalahpengawai negeri sipil di BPN RI. Kemudian muncul juga nama oknum UntalManik yang terkenal selaku oknum preman di Terminal Lebak Bulus disinyalirmenjadi Eksekutor yang dibayar jutaan rupiah.

    3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas:A. Apakah benar Saudara Wilmar Sitorus bertugas di BPN RI sebagai

    Pengacara Anda selaku Kepala BPN RI dan atau selaku pribadi? Kamiminta untuk konfirmasi.

    B. Apakah benar Saudara Wilmar Sitorus menjalankan tugas selakuAnggota BIN yang ditugaskan di BPN RI? Sangat diharapkan kesediannyauntuk konfirmasi demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang.

    C. Bagaimana komentar Bapak selaku seorang Kepala BPN RI dansekaligus Pejabat Publik yang diduga selaku otak perencanaan penyerbuandan rencana pembunuhan terhadap Wartawan Surat Kabar Rakyat BicaraNews? Kami minta komentar anda selaku Kepala BPN RI.

    D. Apakah ada hubungan singkron antara Bapak Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN RI dengan Saudara Sahat Naibaho, karena istri dariSaudara Sahat Naibaho merupakan staf BPN RI, sehingga Sahat Naibahodiduga turut serta bergabung dengan oknum Mafia Pertanahan karenaistri dari Sahat Naibaho adalah staf BPN RI yang ingin menunjukkanloyalitasnya terhadap atasannya Joyo Winoto? Sangat diharapkan untukkonfirmasi dan atau klarifikasi.

    E. Bagaimana pendapat anda selaku Kepala BPN RI, bahwa diLingkungan BPN RI terindikasi mafia pertanahan dipelihara oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI?

    F. Menurut Bapak selaku Kepala BPN RI, bila media/pers mengirimkansurat konfirmasi kepada Anda selaku pejabat publik agar terwujudnyapemberitaan yang akurat dan berimbang, apakah surat konfirmasi secaratertulis tersebut seharusnya dijawab atau dicuek bebek saja? Kamiminta untuk konfirmasi terkait surat konfirmasi kami yang sudah beberapakali dikirimkan oleh Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News kepadaKepala BPN RI, namun sampai saat ini surat jawaban konfirmasi tersebutbelum pernah dijawab, baik secara lisan maupun secara tertulis.

    G. Menurut Bapak Joyo Winoto, PhD selaku pejabat yang memasukidua periode, bagaimana pendapat anda kalau Kepala BPN RI berikutnyaberasal dari pejabat karir pengawai BPN RI yang sudah terkader sejakKepala Kantor Pertanahan Tingkat Kabupaten dan Kepala Kantor WilayahPertanahan Tingkat Provinsi, dengan dimaksud diterbitkan SK dapat lebihprofesional? Kami minta untuk dapat konfirmasi.

    Demikian surat konfirmasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

    Hormat kamiSurat KabarRAKYAT BICARA NEWS,

    d.t.o.

    Laspen Sianturi

    Tembusan akan disampaikan kepada yth. Bapak/Ibu:1. Presiden Republik Indonesia c/q Menteri Sekretaris Negara di Jakarta2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.4. Ketua Dewan Pers di Jakarta.5. Ketua Komnasham di Jakarta.6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta.7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta.8. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.9. Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta.10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta.11. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.12. Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI di Jakarta.13. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di Jakarta.14. Inspektur Utama BPN RI di Jakarta.15. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta.16. Deputi I, II, III, IV dan V BPN RI di Jakarta.17. Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI di Jakarta.18. Kabag Humas BPN RI di Jakarta.19. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Tingkat Provinsi di Wilayah NKRI.20. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya di Jakarta.21. Para Kepala Kantor Pertanahan Tingkat Kota/Kabupaten di Wilayah NKRI.22. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan di Jakarta.23. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggarahan di Jakarta.24. Para Pemimpin Redaksi Media/Wartawan di Jakarta.25. Arsip.

    SURAT KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KEPADAKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DAN KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

    PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

    Jakarta, 9 Juli 2009Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009Lamp. : -Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah

    memperoleh kekuatan hukum tetapKepada Yth :1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RIJalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruDi Jakarta2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGORJalan Tegar Beriman CibinongDi Bogor

    Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belummelaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007,tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, danberdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkaraantara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugatmelawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai PihakTergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagaiPihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi:

    Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh

    Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 20072. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha

    Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007

    3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II,dan III tersebut :

    4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan :

    5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

    M E N G A D I L IMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,

    Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANAESTATE tersebut :

    Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKTtanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut :

    - Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut :- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26

    April 2006 yang dimohonkan banding :MENGADILI SENDIRI

    Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi :Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian :- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni

    2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor,Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuhpuluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) :

    - Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannyamasing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentangPerpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat I I Intervensi/Terbanding denganmengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratustujuh belas ribu lima ratus meter persegi) :

    - Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjutpenerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanahseluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

    - Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkaraini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah):

    - Menolak gugatan yang selebihnya :Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara

    ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) :6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha

    Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Olehkarena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-UndangNomor : 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

    7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjungtegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat)diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : PeradilanTata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : PelaksanaanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) :

    Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal iniTergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap:

    8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada :1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI :2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR :Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26

    April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

    Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikanuntuk menjadi perhat ian sebagaimana mest inya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agarmemberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

    PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAKETUA

    dtoH. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

    NIP. 040052306

    Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaDi Jakarta2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik IndonesiaDi - Jakarta3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaDi - Jakarta4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. SukandiDirektur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 132405. Arsip.

    hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak menghargai putusanMahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap.

    SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT. BuanaEstate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atasnama PT. Genta Prana seluas 2.117.500 m2, sesuai putusanMA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. Juga Presiden RItelah memberi arahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai suratMensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2Mei 2011, supaya seharusnya melaksanakan putusan MA No.482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akantetapi Kepala BPN RI belum juga memproses sertifikat HGBan PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2.

    PT. Genta Prana Tempuh Kasasi ke MahkamahAgung

    Pada saat ini, PT. Genta Prana sedang tempuh Kasasike Mahkamah Agung, dengan harapan mudah-mudahan PT.Genta Prana bisa menang perkara melawan PT Buana Estatekarena; Sertifikat HGU No. 149 an PT. Buana Estate sudahdibatalkan oleh Kepala BPN RI dengan SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011; dan Presiden sudah memberiarahan kepada Kepala BPN RI, sesuai surat Mensesneg No.R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011 yaitu, supayaKepala BPN-RI seharusnya melaksanakan PutusanMahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Antaralain yang dimaksud dalam putusan tersebut adalahmembatalkan sertifikat HGU No. 149 tgl 15-6-2006 an PT.Buana Estate.

    Putusan Mahkamah Agung 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang diterbitkan oleh Hakim MahkamahAgung, sudah tentu tidak akan dibatalkan oleh HakimMahkamah Agung sendiri. Apalagi telah ada SK Kepala BPNRI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 sebagai diuraikandi atas dan arahan Presiden RI.

    Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untukmemberi Roh Hikmat dan bijaksana kepada yang muliaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang sedangmenangani Kasasi Perkara PT. Genta Prana melawan PT.Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah ikut campur memberikeadilan melalui yang mulia Majelis Hakim Agung MahkamahAgung RI, imbuh Dolok Sirait.

    Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPNRI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan ko-mentar.Terhadap pers yang menjalankan tugas liputan dimana persmelakukan kon-firmasi secara tertulis maupun secara lisan,Joyo Winoto belum bersedia memberikan komentar, dan JoyoWinoto termasuk kurang menghormatiketerbu-kaan informasi publik, padahal Joyo Winoto sendiritermasuk pejabat publik yang seharusnya menghormatiketerbukaan informasi publik, seperti apa yang dimaksud didalam UU RI No 14/2008 tentang keterbukaan informasipublik. (TIM DUA)

  • EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

    Estetika 7

    diduga terjadi setor menyetormaupun disetorkan dansetoran setoran.

    Kemudian, pemenangtender disinyalir memberikansetoran kepada panitia,pejabat pembuat komitmendan kuasa penggunaanggaran. Tak jauh darikegiatan setor dan menyetormaupun atur mengatur,bagaimana dari atur mengaturtercipta setor dan setoran,tetapi dampaknya didugaNegara dirugikan sebagaiakibat dari praktek permainanproyek fiktif maupunpermainan indikasi barangbekas, tetapi dalam rinciananggaran biaya tertulis adalahbarang yang baru. Indikasipersekongkolan merugikanNegara tersebut sudahselayaknya diputus secarasistemik.

    Walaupun hal tersebutsudah terjadi tiga tahunbelakangan ini, namun hal itubelum dapat tercium olehJajaran Kejaksaan AgungRepublik Indonesia maupunPenyidik KomisiPemberantas Korupsi(KPK), akibatnya pelakuindikasi korupsi masih dapatberkeliaran dengan menikmatihasil indikasi korupsinya.

    Untuk terbasminyakoruptor dari Bumi PertiwiIndonesia khususnya diLemigas Cipulir, Jaksa AgungRepublik Indonesia besertaJajaran, baik Jaksa AgungMuda Intelijen (JAMINTEL)maupun Jaksa Agung MudaPidana Khusus(JAMPIDSUS) diharapkanmenurunkan timnya untuklakukan penelitian,penyelidikan sampai kepenyidikan, agar misteriindikasi korupsi yang sedanggencar terjadi di LemigasCipulir dapat dibasmi demimengamankan keuangannegara.

    Pada sisi lain, selakuKepala Pusat (Kapus)Penelitian danPengembangan TeknologiMinyak dan Gas BumiLemigas yang seyogianyaberperan selaku penanggungjawab terhadap jajarannya,baik pertanggungjawabanterhadap prestasibawahannya maupunterhadap anggaran yangdigunakan oleh jajarannya,kemampuan kepemimpinanKapus Lemigasdipertanyakan.

    Pasalnya, Ir. RudiSuhartono W, Ir. TunggalM.Sc dan SyamsudinMukhtar, SE terindikasiperkaya diri dengan peliharapohon duit karena didugadoyan duit dari setoransetoran proyek di LingkunganLemigas, baik itu setoran darikontraktor binaan maupundari hasil perselingkuhandengan uang negara karenadisinyalir lakukan praktekproyek fiktif.

    Namun demikian, KapusLemigas Cipulir disinyalircuek bebek terhadap

    permainan proyek tersebutdan terkesan merestui haltersebut karena KapusLemigas diduga jugamendapat bagian dari anakbuahnya.

    Pada tahun anggaran2009 lalu, Ir. Rudi SuhartonoW diduga perkaya diri karenamenerima setoran setoran darikontraktor binaannya. Mulaidari proses lelang yangterindikasi melanggarKeppres 80 Tahun 2003tentang penyedia barang danjasa sampai denganpengawasan kualitaspekerjaan yang tak beres.

    Juga pengadaan barangAC Tahun Anggaran 2009lalu disinyalir barang yangdigunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. RudiSuhartono W terindikasikorupsi, kolusi, nepotisme danterima gratifikasi. Sebelumtender dimulai didugapemenang tender sudahditentukan karena sudah diplotterlebih dahulu.

    Walaupun kontraktormenggunakan barang bekas,serta dokumen yangamburadul karena BankGaransi yang digunakan jugaterindikasi palsu, tetapi praktektersebut dapat berlangsungdengan baik tanpa dapattercium oleh penyidik maupunoleh pers dan lsm, karenapermainan yang merugikannegara tersebut sudah diaturrapi sedemikian rupa.

    Hal tersebut disampaikansumber yang tidak berkenannamanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta barubaru ini.

    Di lain sisi, Ir. TunggalM.Sc dan SyamsudinMukhtar, SE didugabersekongkol merugikanNegara disebabkanterindikasi terima suap ratusanjuta rupiah untuk perkaya diridan mengakibatkan kerugiannegara, karena negaramembayar tagihan proyekfiktif kepada kontraktorpelaksana PT. DelapanPancuran Emas. PermintaanPengadaan Barang (PPB)dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesarRp.424.487.877,- dengan nilaikontrak Rp 419.100.000,-terindikasi fiktif alias tidakdikerjakan.

    Menurut sumber, terkaitdengan pengumuman Nomor:01.Pm/91.04/PPBJ/2010yang pekerjaannya dibiayaidari DIPA TA 2010 laludengan jumlah paket 35 (tigapuluh lima) paket, dimanadalam proses tender disinyalirmelanggar Keppres 80 Tahun2003, serta Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimanatelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001.

    Diduga dari 35 pakettersebut sarat korupsi, kolusi,nepotisme, gratifikasi danberbagai kepentingan antaraP2K, Panitia, dan Kontraktor

    Pelaksana. PengumumanNomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 tersebut terindikasi tidakdiumumkan di media saat itusupaya tidak diketahui publik.

    Pembuatan Garansi Bankjuga terindikasi aspal yangumumnya digunakan olehkontraktor binaan, dimana haltersebut didugapersekongkolan antara P2K,Panitia dan KontraktorPelaksana.

    P2K, Panitia danPengawas di LingkunganLemigas juga terindikasidoyan setoran dariKontraktor Binaan, baik dariproyek pekerjaan penunjukanlangsung maupun pekerjaanpemilihan langsung untukperkaya diri.

    Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20Tahun 2001 Pasal 12, tersuratdengan jelas, bahwa Dipidanadengan penjara seumur hidupatau penjara paling sedikit 4(empat) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun danpidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliarrupiah): a. Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negarayang menerima hadiah ataujanji, padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agarmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengankewajibannya; b. Pegawainegeri atau penyelenggaranegara yang menerima hadiah,padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telahmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengankewajibannya.

    Dalam hal ini Kejaksaandan atau Intelijen Kejaksaanselaku pengacara Negarayang mempunyai tugas muliayaitu membasmi para pelakuindikasi korupsi, perlu turuntangan untuk menuntaskanindikasi kerugian Negaratersebut imbuhnya.

    Ketika hal tersebutdikonfirmasi secara tertuliskepada Lemigas Cipulir,Kapus Lemigas maupun, Ir.Tunggal M.Sc, SyamsudinMukhtar, SE dan Ir. RudiSuhartono W tidak bersediamemberikan komentar. Sesuaidengan pantauan KantorBerita RBN, pejabat Lemigasterkait diduga kurangmenghormati keterbukaaninformasi publik, karena sudahbeberapa kali indikasi korupsiyang terjadi di LingkunganLemigas dikonfirmasi secaratertulis, pejabat yangbersangkutan belum pernahmenjawab konfirmasi, baiksecara tertulis maupun secaralisan. (ttr/str/and/mls/minggus)

    Lemigas Cipulir Sarang Korupsi .....Sambungan dari halaman 1

    Banten, Kantor Berita RBNDalam menunjukkan program kemanusiaan secara nyata tanpa rekayasa terhadap Bumi Pertiwi Indonesiaserta sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat, PT Jaya Real Property, Tbk sudahmelakukan program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam dua tahun terakhir ini, yaitu sejak tahun2010 dan 2011 lalu, papar Humas PT Jaya Real Property, Rudi kepada Kantor Berita RBN Minggu lalu diruangan kerjanya menanggapi tentang CSR.

    Adapun program Corporate Social Responsibility yang sudah kami realisasikan adalah kegiatan kegiatankemanusiaan, yaitu:@ Program Orang Tua Asuh (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan SPP dan transportAudiensi : Siswa SD, SMP, SMU, Siswa MTs, Aliyah, yang saat ini jumlah siswa/I anak asuh 17orangGoals : Kepedulian JRP terhadap pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sekitar Bintaroyang kurang mampu

    @ Bantuan Perangkat Sekolah (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan meja + bangku belajarAudiensi : MI Nurul Huda, SMP Dahlia Pd. Pucung, MI Al-Hidayah, SDN Pondok Aren VII, MTsDarussalam, SMPN 5 Ciputat, SDN Pondok Aren 2Goals : Bantuan yang diberikan agar proses belajar lebih baik dan dirasakan langsung oleh anakdidik sekolah yang dibantu [email protected] Bantuan Penunjang Pendidikan (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan pembuatan tanggul, WC, alat-alat olahraga dan buku-buku pelajaranAudiensi : SMPN 1 Pondok Aren, SDN Jurangmangu Barat 3, MI Baiturrahim, MI TarbiyahIslamiyah, MI Nurul Saadah, MI UnwanunnajahGoals : Kepedulian JRP terhadap sekolah-sekolah yang terkena banjir, wc yang tidak standar,serta memberikan alat-alat olah raga dan buku-buku pelajaran agar anak-anak tumbuh sehat dan belajarlebih [email protected] Bantuan Tempat Ibadah (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan material untuk renovasiAudiensi : Mushollah Assyafaah, Mushollah Nurul Hidayah, Musholla BaiturrahimGoals : JRP peduli terhadap tempat ibadah yang kurang [email protected] Program Bakti Sosial (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Pengobatan gratis, pembuatan saluran, dana santunan, khitanan massal, layanankesehatan umat, pembagian sembako, pasar murah ramadhanAudiensi : Gereja, warga Jl. Beruang II, Panti Asuhan Bina Ummat, masyarakat kurang mampuGoals : JRP peduli kepada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan-bantuan di bidangsosial dan kesehatan, bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat di wilayah [email protected] Pendidikan dan Ibadah(Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Lomba MTQ tingkat Kecamatan, Lomba pidato dan cerdas cermat, pemberianAlquranAudiensi : Sekolah yang ada disekitar Kecamatan Pondok ArenGoals : Menunjang program pemerintah didalam agama dengan membantu dana gunakeikutsertaan dalam lomba MTQ tingkat [email protected] PB. Bintaro Jaya Raya (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Pembelian makanan, vitamin dan perlengkapan olah ragaAudiensi : Atlit PB Bintaro Jaya RayaGoals : JRP peduli pada atlit-atlit yang berprestasi khususnya atlit PB Bintaro Jaya [email protected] Program Bina Lingkungan (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan Kredit LunakAudiensi : Pedagang Kaki lima, masyarakat tuna runguGoals : JRP bekerjasama dengan Masjid Jami sector 1, memberikan bantuan dana untukpedagang kaki lima sector 1-2, serta masyarakat tuna rungu agar penghasilannya lebih [email protected] Program Bina Lingkungan (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Pelatihan teknik pendingin AC, HP, otomotif dan montir sepeda motorAudiensi : Karang Taruna Pondok Jaya, Karang Taruna Pondok PucungGoals : Untuk mengurang