Click here to load reader

Surat Kabar RBN Edisi 019

  • View
    317

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Berita Investigasi

Text of Surat Kabar RBN Edisi 019

  • EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012

    Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede

    On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 -17 JULI 2012

    Bicara Rakyat

    Surat Kabar

    H ar g a R p . 10 .000 ( lu ar ko t a + o n g ko s k i r im)BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

    Bersambung ke hal. 03

    TERKAIT DELIK PERTANAHAN

    Alamat Redaksi/Tata UsahaGedung Kuning Lt. II R 101Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

    www.suratkabarrbn.co.cc

    SOSOK HENDARMAN SUPANDJI COCOKUNTUK PEMBENAHAN REFORMA AGRARIA

    SESTAMA MANAGAM MANURUNG DIHARAPKAN BERSINERGIS

    Jakarta, Kantor Berita RBNSosok Hendarman Supandji merupakan figur

    yang cocok untuk melakukan pembenahanreforma agraria dengan kebijakan yang proterhadap kebenaran, apalagi dengan didukungoleh keberadaan Managam Manurung selakuSekretaris Utama (sestama) yang berasal daripejabat karir dan sudah memiliki segudangpengalaman tentang teknis dan mekanismepertanahan, beserta dukungan kinerja dankemampuan para deputi maupun direktur diJa jaran BPN RI, diharapkan dapat segera

    Hendarman Supandji juga memilikikemampuan yang bagus di bidanghukum dan penerapannya, sertasudah memiliki pengalaman di

    bidang hukum ketika menjabat JaksaAgung untuk memahami, menelaah,

    maupun membuat kesimpulanhukum terkait perkara

    Bersambung ke hal. 09

    Jakarta, Kantor Berita RBNUntuk menuntaskan ke-

    miskinan dari aspek peru-mahan rakyat di Negara Ke-satuan Republik Indonesia(NKRI), Kementerian Peru-mahan Rakyat (Kemenpera)

    Deputi Bidang PerumahanSwadaya membuat programuntuk membantu masyarakatmiskin dengan dana bantuanstimulan secara hibah terha-dap masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan

    Deputi Bidang PerumahanSwadaya Kemenpera, Ir. JamilAnsari, SH, MM kepada RBNdi ruang kerjanya di Jakartaminggu lalu.

    Bersambung ke hal. 08

    Bersambung ke Hal. 06

    Bersambung ke hal.08 Ir. Jamil Ansari, SH, MM

    Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera (Foto: Polman)

    MINTA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WALIKOTA JAKSEL

    Rekam Jejak Positif

    Sestama BPN RI, Managam Manurung (foto:ist) Kepala BPN RI, Hendarman Supandji (foto:ist)

    KASI PIDUM KEJARI JAKSEL, AGUNG ARDYANTO,SH:PENINGKATAN KINERJADENGAN ORIENTASIPELAYANAN PUBLIKSECARA PROFESIONAL

    daskan keadilan, kebenaran,serta nilai nilai kepatutan.

    Seiring dengan tupoksiKejaksaan tersebut, sudahmenjadi tugas pokok dariSeksi Pidana Umum Kejaksa-an Negeri Jakarta Selatan un-tuk menginventarisir perma-

    Jakarta, Kantor Berita RBNKejaksaan sebagai lemba-

    ga penegak hukum yang ber-sih, efektif, efisien, transpa-ran, akuntabel, untuk dapatmemberikan pelayanan pri-ma dalam mewujudkan su-premasi hukum secara pro-fesional, proporsional danbermartabat yang berlan-

    RIZAL SIMANJUNTAK, SH:

    SAYA MASIH PERLUBANYAK BELAJAR

    Jakarta, Kantor Berita RBNKalaupun dia kini ber-

    kecimpung dalam dunia pe-negak hukum, bukanlah su-atu hal yang aneh sebab priakelahiran Kota Balige tang-gal 27 April 1964 lalu dan a-nak kedua dari sebelas ber-saudara ini dibesarkan da-lam keluarga penegak hu-

    Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, AgungArdyanto, SH (Foto:STR)

    Bersambung ke hal. 03

    MENTERI KESEHATAN DIMINTA PENGKAJIANTERHADAP DUGAAN PURA PURA ONENGDIRUT RSK DHARMAIS SONAR SONIPANIGORO: YAYASAN PITA KUNINGANAK INDONESIA TELAH DIBEKUKAN

    DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA, IR. JAMIL ANSARI, SH, MM:

    250 RIBU RUMAH TIDAK LAYAK HUNIAKAN DIPERBAIKI DALAM TAHUN 2012

    Bersambung ke hal 07

    JOYO WINOTO LAYAKUNTUK DITANGKAP

    Jakarta, Kantor Berita RBNBerawal dari surat palsu seba-

    gai dasar kepemilikan tanah PT Bu-ana Estate terkait tanah HambalangBogor, kemudian diduga terjadi sa-lahgunakan jabatan dalam penerbitanSurat Keputusan (SK) oleh Joyo Wi-noto selaku Kepala Badan Pertanahan

    Nasional Republik Indonesia(BPN RI), dan ditambah dengan

    indikasi korupsi yang terjadi sertapermainan markus yang juga

    turut serta terlibat dalam permai-nan saat proses pengurusan ser-

    tifikasi tanahnya, maupun prosestender lelang dan kualitas bangunanproyek pembangunan wisma olahraga di Hambalang yang terindi-kasi sarat korupsi, lokasi tanahnyasama sama berasal dari HGU(Hak Guna Usaha) Nomor 1 yaitu

    milik PT Buana Estate serta awalnyamerupakan tanah milik rakyat, dansertifikat PT Buana Estate diperpan-jang dengan SK Joyo Winoto yangterindikasi cacat hukum, akibatnya

    DIDUGA PENYEROBOTAN TANAHOLEH KUSDINAR MACHMUDDENGAN DATA PALSU

    Bangunan terindikasi langgar Perda DKI tentang IMBdibangun di atas tanah dengan sertifikat hasil dugaan

    pemalsuan data serta insert foto penasehat hukumahli waris I. Sihombing. (foto: Minggus)

    Jakarta, Kantor Berita RBNAhli waris IS (alam) me-

    minta perlindungan hukumkepada Walikota Jakarta Sela-tan terkait dugaan penerbitansertifikat dengan mengguna-kan data palsu oleh Kusdi-nar Machmud, dan kepiawa-ian Walikota Jaksel sangat di-harapkan untuk dapat fasili-tasi mediasi musyawarah danmufakat, dan juga sekaliguspengkajian terhadap kebera-daan delik pertanahan, terkaitdengan surat tidak sengketadan surat keterangan riwayattanah yang diterbitkan olehkelurahan sehingga sertifikat

    Jakarta, Kantor Berita RBNUntuk terciptanya penya-

    luran sumbangan dari ma-syarakat dengan benar ter-hadap pasien anak Indone-sia yang sedang sakit dan di-

    rawat di Rumah Sakit Kanker(RSK) Dharmais Jakarta, dankeberadaan sumbangan ter-sebut dapat disalurkan ter-

    Rizal Simanjuntak, SH:

    Online: http//issuu.com/rakyatbicaranewsSurat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

    Website : www.suratkabarrbn.co.ccEmail : [email protected]

    Akses Baca Tabloid RBNOnline: http//issuu.com/rakyatbicaranews

    Website : www.suratkabarrbn.co.ccEmail : [email protected]

    Website www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline: http//issuu.com/rakyat_bicara

    Email : [email protected] www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline: http//issuu.com/rakyat_bicara

    Email : [email protected]

    AKSES BACARAKYAT BICARA ONLINE

    www.rakyatbicaranews.comRAKYAT BICARA ONLINE

    www.rakyatbicaranews.com

  • EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012

    Bidik Korupsi 2

    PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: ParlindunganHC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, EdwardPanjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin SotardugaHutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA:- PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan,James Samosir BIRO KOTA TANGERANG: Victor Edison S BIRO KAB.TANGERANG: Erwin Sinaga, Lamhot S BIRO TANGERANG SELATAN:- BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI:Gurningi BIRO BOGOR: Yunami, M. Sianturi BIRO DEPOK: - BIROKARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA:Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANGSIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM: Sulis RiyantoBIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kabiro), Misnaji, Hariyanto

    REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen SianturiALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai IIINo. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.:(021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail:[email protected] online http://issuu.com/rakyatbicaranewswebsite: www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta PusatDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TISURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPIDENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAMBOKS REDAKSI

    PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

    KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung,

    M.DIV

    MANAGER UMUM &SIRKULASI:

    L. Sianturi

    MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing

    ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing,

    SH.Sahat Tumanggor

    MARKETING/IKLAN:Ayu SupinahSri Wulandari

    Condro Pranoto

    PEMIMPIN REDAKSI:Laspen Sianturi

    WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung

    REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

    Polman Sianturi

    REDAKTUR KHUSUS:Drs. Dolok F. Sirait

    Benhard MR Sinaga, R.Bambang Soetyono SIP

    KOORDINATOR LIPUTAN:Minggus S.

    REDAKTUR:Rodeo Sujana Marbun,

    Vicdien Nasution

    SEKRETARIS REDAKSI:Miranda

    LAYOUT/DESIGN:Pahotan SnG

    Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

    (Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

    31.234.970.7-013.000PENDIRI:

    Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak

    DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman

    Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

    Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. BudimanSiringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M.

    Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, M. Suprapto, S.SosPENASEHAT HUKUM:

    R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,Dicky Siahaan, SH.

    PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:Laspen Sianturi

    1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

    1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

    harga belum termasuk PPN.Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin

    Perusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

    DAFTAR HARGA IKLAN

    Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara dan Berbicara

    Untuk Bersatu

    STAF REDAKSI:Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S.,

    Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S,Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar

    Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor,Yulianto Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR.

    Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna

    WIRIAYATMOKO: URUSAN IMB MERUPAKAN KINERJA HARISASONGKO TERKAIT GRATIFIKASI LAPORIN AJA KEMANA SUKA

    BAHAN KAJIAN TERHADAP DPRD DKI TERKAIT MALL DI BAWAH SUTET

    Gubernur DKI Fauzi Bowo (foto:ist) WiriayatmokoAsisten Pembangunan danLingkungan Hidup di Jajaran DKI Jakarta, (foto:ist)

    Jakarta, Kantor Berita RBNKomentarnya sederhana

    saja pahami planning yangada jadi investigasinya taksalah. Dulu anda bilang IMBsaya yang tanda tangan ter-nyata ngak bener. Saya sudahcek ngak ada pelanggarandengan planning yang sayaterbitkan! Kalau gratifikasi la-porin aja kemana anda sukaimbuh Wiriayatmoko men-jawab RBN melalui HP saatdikonfirmasi terkait bangu-nan di bawah sutet di JakartaTimur.

    Menurut Wiriayatmoko,IMB diterbitkan pada saatHari Sasongko menjabat Ke-pala Dinas P2B DKI Jakarta.Sedangkan mengenai pener-bitan advis planning maupunperuntukannya, Dinas TataRuang DKI Jakarta tidak adalalukan penerbitan terkaitpenerbitan advis planning.

    Hal tersebut dapat men-jadi bahan kajian terhadap De-wan Perwakilan Rakyat Da-erah (DPRD) DKI Jakarta, di-sebabkan dibawah sutet da-pat dibangun mall dan fasili-tasnya. Keberadaan mallmaupun penerbitan surat ijin-nya menimbulkan pertanya-an yang perlu terjawab untukpenegakan perda.

    Asal muasal delik perdatersebut berawal dari kebera-daan bangunan mall di ba-wah sutet (tegangan tinggi)yang proses pembangunan-nya sudah hampir selesaidan diduga keberadaan ba-ngunan maupun ijin ijin daribangunan yang diterbitkanterindikasi sarat dengan suapdalam penerbitan advis plan-ning dan IMB, dan kinerja ter-sebut diduga merupakan pe-ninggalan borok warisanoleh Wiriayatmoko saat men-jabat Kepala Dinas (Kadis) Ta-ta Ruang, dan Wiriayatmokojuga membantah keras terkaitsuap dan memberikan komen-tar bahwa hal tersebut meru-pakan kinerja Ir. Hari Sa-songko ketika menjabat KadisP2B DKI Jakarta. Hal itu di-sampaikan oleh Wiriayat-moko melalui telepon geng-gamnya baru baru ini.

    Pada kondisi lain, menu-rut sumber yang layak diper-caya, sebab akibat dari SuratIjin Penunjukan PenggunaanTanah (SIPPT) oleh GubernurDKI, kemudian advis plan-ning dapat diterbitkan olehKepala Suku Dinas Tata Ru-ang Jakarta Timur (sesuaidengan jawaban surat kon-firmasi dari Dinas Tata Ru-ang DKI-red), dan setelah ituIjin Mendirikan Bangunan(IMB) juga dapat diterbitkanoleh Kepala Dinas (Kadis)P2B DKI, dimana pada saatpenerbitan IMB Kadis TataRuang DKI di jabat olehWiriayatmoko ketika itu dansekarang Wiriayatmoko

    sebagai AsistenPembangunan dan Lingku-ngan Hidup di Jajaran DKIJakarta.

    Dua jabatan tersebut dija-bat oleh satu orang, satu ja-batan secara definitif dan satulagi secara plh serta kedua ja-batan itu mempunyai hubu-ngan kerja secara sistemik danbertahap dalam penerbitanIMB. Selanjutnya, IMB diterbit-kan berdasarkan advis plan-ning yang bernuansa suapdan juga patut disinyalir ter-jadi suap menyuap pada pe-nerbitan SIPPT dan IMB daripembangunan mall dan fasi-li tasnya, disebabkan posi-sinya terlalu dekat dengansutet (tegangan tinggi) tetapiSIPPT, advis planning danIMB dapat diterbitkan sepertisemua pengurusannya sudahdapat diatur sedemikian ru-pa. Hal tersebut juga sudahdibantah keras oleh Wiriat-moko.

    SIPPT dari Gubernur DKImembuat sebab akibat dam-pak kurang baik terhadap ki-nerja Kadis P2B DKI Jakartauntuk menjalankan dan me-negakkan perda dengan te-gas, karena di satu menjalan-kan tugas sesuai dengan pe-rintah atasan adalah merupa-kan kewajiban bila arahan-nya benar. Tapi bila arahandan kebijakannya kurang be-nar dija lankan, bagaimanahasilnya nanti bila kebijakankurang benar dijalankandengan benar.

    Hal itu disampaikan war-ga Jakarta berinisial RJ kepa-da RBN baru baru ini membe-rikan komentar terkait kebera-daan Mall dan fasilitasnyayang posisinya dekat dengankabel tegangan tinggi sertapekerjaan proyeknya sudahhampir selesai.

    Akibatnya, kinerja KepalaDinas P2B DKI yang meng-gantikanWiriayatmoko se-laku plh, I Putu Ngurah Indi-ana terindikasi melempemdan culun dalam pengka-jian maupun penertiban ter-hadap keberadaan penerbitanIMB yang sudah terlanjurditerbitkan, sedangkan KadisTata Ruang DKI Jakarta disi-nyalir buang badan kepadabawahannya Sudin Tata Ru-ang Kota Administrasi Jakar-ta Timur terkait dengan pe-nerbitan advis planning.

    Sebab akibatnya didugaterjadi penyelamatan diri ma-sing masing dan saling tu-ding, sedangkan mantan Ka-dis Tata Ruang DKI Jakartadan sekaligus plh Kadis P2BDKI DKI saat penerbitan IMBketika itu sudah enak posisi-nya maupun jabatannya de-ngan duduk manis saat inimenjadi staf Gubernur, tetapidisinyalir tinggalkan borokwarisan tanpa dapat tersen-tuh oleh hukum, walaupun

    penerbitan terindikasi suapdalam penerbitan advis plan-ning dan IMB yang termasukdalam ranah korupsi sertaperlu dibasmi dari Jajaran Pe-merintah Provinsi DKI Jakartatersebut sudah menimbulkandelik sosial.

    Berawal dari penerbitanSurat Ijin Penunjukan Peng-gunaan Tanah (SIPPT) olehGubernur DKI Jakarta terha-dap PT Inti Utama DharmaReal Estate yaitu SIPPT pem-bangunan mall dan fasilitas-nya karena posisinya terlaludekat dengan kabel tegangantinggi (sutet) sangat diperta-nyakan keberadaannya, dise-babkan SIPPT merupakanSurat Ijin dari Gubernur untukpenggunaan tanah bagi ban-gunan bila kepemilikan tana-hnya seluas 5.000 M2 atau le-bih diduga menjadi sumberawal delik.

    Fauzi Bowo (Foke) selakuGubernur DKI Jakarta dimintalakukan peninjauan ke la-pangan, karena keberadaanpembangunan mall di bawahsutet tersebut dapat menim-bulkan delik hukum dan deliksosial nantinya, apalagi di at-as lahan tersebut sudah terle-bih dahulu dibangun sutetbaru kemudian pembangu-nan gedung mall dilakukan,tandas sumber.

    Menanggapi keberadaanpembangunan mall dan fasi-litasnya yang posisinya dekatkabel tegangan tinggi (sutet),Kepala Dinas (Kadis) TataRuang DKI Jakarta, Ir. M A-gus Subandono, MPM dalammenjawab surat konfirmasiterkait penerbitan advis plan-ning terhadap PT Inti UtamaDharma RE membantahindikasi pelanggaran, bahwadalam penerbitan advis plan-ning tersebut sudah benar se-suai dengan standar prosedurdan telah mengacu pada pe-tunjuk pelaksaan dan pe-tunjuk teknis.

    Dalam isi suratnyaNomor 271/073.7 tgl 12 April2012 untuk menjawab suratkonfirmasi dari Kantor BeritaRBN, Kadis Tata Ruang DKImenyampaikan: 1 .Telahditerbitkan Ketetapan Re-ncana Kota (KRK/AdvisPlanning) atas nama PT IntiUtama Dharma Real Estatepada lokasi dimaksud de-ngan nomor: 0446/GSB/JT/VII/2009. 2.Ketetapan Ren-cana Kota/ Advis Planningdimaksud diterbitkan olehSuku Dinas Tata Ruang Ja-karta Timur dengan mengacupada prosedur yang berlaku.3 .Sesuai dengan PedomanDetail Teknis Ketatakotaantentang Bangunan TipeTunggal, jarak bebas antaramassa bangunan dengan jari-ngan tegangan tinggi listrikadalah 20 meter dari as jari-ngan tegangan tinggi listrik.

    4. Untuk hal keseimbanganlingkungan di wilayah DKIJakarta, Dinas Tata Ruangtidak berkaitan langsungdalam tugas pokok danfungsinya, tegas Ir. M AgusSubandono, MPM dalamsuratnya.

    Di lain sisi, sesuai denganpantauan RBN serta menurutsumber RBN yang kurang ber-kenan namanya ditulis dalampemberitaan, mengatakan,penerbitan Ijin MendirikanBangunan (IMB) pembangu-nan mall dan fasilitasnya ter-sebut diterbitkan oleh DinasP2B DKI berdasarkan advisplanning yang diterbitkanDinas Tata Ruang PemerintahProvinsi DKI Jakarta, denganpenerbitan yang bernuansasuap menyuap baik dariaspek penerbitan advis plan-ning maupun penerbitan IMB.Penerbitan diduga dilakukanoleh satu orang yang menj-abat dua jabatan. Satu secaradefinitif dan satu secara plh.Setelah tanda tangan di DinasTata Ruang, kemudian ditan-da tangan lagi oleh orangyang sama di Dinas P2Bselaku plh.

    Diduga terjadi sebab aki-bat berkepanjangan yangberawal dari penerbitanSIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke)selaku Gubernur DKI Jakarta.Bila dasarnya kurang pasmaka akibatnya juga berdam-pak kurang pas yang berke-panjangan, karena Dinas P2Bdan Dinas Tata Ruang jugamenjalankan program yangkurang pas tersebut akibat pe-nerbitan SIPPT oleh Guber-nur. Dalam hal ini, Foke di-minta lakukan pengkajian ter-hadap SIPPT yang sudah ter-lanjur diterbitkan karenapemberian SIPPT tersebut sa-ngat dipertanyakan maksuddan tujuannya karena dapatmenimbulkan delik sosial.

    Sumber juga menambah-kan, penerbitan SIPPT, IMBdan advis planning terhadappembangunan mall dan fasi-litasnya layak menjadi bahanpengkajian, disebabkan terin-dikasi langgar Peraturan Da-erah (Perda) Nomor 7 Tahun2010 maupun SK GubernurNomor 955 Tahun 2008, dandisebabkan dasar penerbitanSIPPT, IMB maupun advisplanning penuh dengan tekateki bila ditinjau dari letakdan keberadaan gedungterhadap sutet.

    Padahal penerbitan SIPPT,IMB dan advis planning darisebuah gedung adalah untukmenegakkan Perda. Didugaterjadi sebab akibat dan akibatsebab penerbitan SIPPT, yaitupenerbitan IMB maupunadvis planning yang kurangtepat terhadap keberadaangedung di dekat sutet. Dam-paknya dapat dikatakanmenjadi seperti melawanperda. Akibatnya, satu sisimenegakkan perda tetapi dilain sisi juga melawan perda.Penerbitan juga terindikasisuap menyuap dan gra-tifikasi.

    Dalam hal indikasi suapmenyuapnya, KejaksaanTinggi DKI Jakarta dan Jaja-rannya diminta lakukan pen-yelidikan terhadap kebera-daan penerbitan SIPPT, advisplanning maupun IMB darigedung yang terindikasi me-langgar aturan teknis mau-pun petunjuk pelaksanaanpenerbitan IMB serta didugaterjadi suap menyuap dalampenerbitannya.

    Disebabkan pembangu-nan mall dan fasilitasnya ge-dung milik dari PT Inti Utama

    Dharma Real Estate denganposisi mall dan fasilititasnyaberada di bawah aliran listriktegangan tinggi (sutet), tetapipembangunan mall tersebutmemiliki IMB dan adapun pe-nerbitan IMB adalah setelahpenerbitan advis planningoleh Suku Dinas Tata RuangJakarta Timur, Kepala DinasP2B DKI Jakarta juga dimintapengkajian terhadap pener-bitan IMB gedung tersebut,karena peruntukkannya jugasangat dipertanyakan ujarsumber.

    Dengan lugas sumber jugamengatakan, terkait denganpenerbitan IMB Nomor 5310/IMB/2011 yaitu objek Malldan Fasilitasnya, atas namaPT Inti Utama Darma Real Es-tate, dengan spesif ikasi 5(lima) lapis dan 1 (satu) base-ment di Jl. Raya KalimalangKelurahan Pondok BambuKecamatan Duren Sawit Ja-karta Timur, penerbitan IMBtersebut dipertanyakan apasudah sesuai dengan petun-juk pelaksanaan dan petun-juk teknis maupun standaroperasional prosedur pener-bitan IMB serta advis plan-ningnya, juga sangat diperta-nyakan keberadaan dasar pe-nerbitan. Patut diduga terjadikonspirasi dan suap me-nyuap sehingga SIPPT, IMBdan advis planning tersebutdapat diterbitkan, ujarnya.

    Sesuai dengan Perda No-mor 7 Tahun 2010 tentangbangunan gedung, sebelumIMB Nomor 5310/IMB/2011diterbitkan, penerbitan IMBdan penerbitan advis plan-ningnya sudah melalui surveilapangan dan telah melewatipenelitian secara fakta danyuridis, sesuai dengan aturanyang berlaku di wilayah hu-kum DKI Jakarta, namun ka-rena keberadaan mall tersebutjuga telah diaminkan terlebihdahulu oleh Gubernur DKI,terjadi pengaturan yangsangat rapi. Tetapi setelah di-lihat kondisi sekarang, me-nimbulkan pertanyaan bagiorang yang melihat dan me-ngerti, bagaimana keberadaanmall tersebut bisa berada didekat sutet dengan memilikiIMB, imbuhnya.

    Keberadaan gedung mallyang sedang dibangun, posisigedungnya terlalu dekatdengan kabel tegangan tinggidapat mengganggu keama-nan dan keselamatan peng-huni gedung nantinya, dima-na hal tersebut sudah teruraisecara tekinis dengan jelas didalam Perda Nomor 7 Tahun2010 terkait bangunan mau-pun kontraktor bangunansupaya memberikan datayang benar dan jelas untukmenjalakan tugasnya demiketerbukaan informasi publik.

    Supaya terciptanya kese-imbangan lingkungan di wi-layah DKI Jakarta, selayaknyabangunan mall tersebut diba-ngun berapa lapis dan base-mentnya berapa lapis, sebaik-nya dilakukan pengkajianulang oleh Gubernur DKIJakarta dan Jajarannya, baikKepala Dinas maupun SukuDinas diharapkan menjalan-kan tupoksinya secara benardemi menjaga keindahan kotaJakarta sebagai Ibu Kota Indo-nesia, tandasnya.

    Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Gubernur DKIJakarta, Foke kurang berkenanmemberikan tanggapansedangkan Kadis P2B belumbersedia memberikan komen-tar terkait penerbitan IMByang juga bernuansa suaptersebut. (Minggus/Polman)

  • EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012

    Hukum 3

    hadap orang yang benar be-nar membutuhkan tanpa da-pat disalahgunakan oleh ok-num pengurus yayasan, dankeuangan yayasan seharus-nya juga diaudit oleh akun-tan publik, Menteri KesehatanRepublik Indonesia, dr. Naf-siah Mboi, Sp.A, MPH dimintapengkajian terkait surat jawa-ban konfirmasi kepada persoleh Dirut RSK Dharmais So-nar Soni Panigoro diduga peli-hara mafia dengan keberada-an Yayasan Pita Kuning AnakIndonesia (YPKAI) dapat be-roperasional di lingkunganRSK Dharmais beberapatahun.

    Untuk menjawab surat konf-irmasi dari RBN, dr. Sonar SoniPanigoro. Sp.B.Onk.M.Epid di-duga pura pura oneng terha-dap keberadaan YPKAI denganmengatakan bahwa YPKAI su-dah dibekukan tanpa ada per-tanggung jawaban hukum olehYPKAI dan mengarahkan su-paya RBN melakukan konfir-masi ke alamat sesuai dengandomisili yayasan. Padahal, da-lam surat konfirmasi sudahdiinformasikan bahwa alamatyayasan di lapangan merupa-kan bengkel AC.

    Dalam surat jawabankonfirmasinya, No.00.01/1/6098/2012 perihal penjela-san/konfirmasi/klarifikasitgl 19 Juni 2012, dr. Sonar SoniPanigoro. Sp.B.Onk.M.Epid,mengatakan, menindaklan-juti surat Saudara No. 1030/Kf-RBN/2012, tanggal 21 Mei2012, perihal mohon konfir-masi dan atau klarifikasi me-ngenai aktifitas Yayasan PitaKuning Anak Indonesia dil ingkungan Rumah SakitKanker Dharmais, dapatkami jelaskan/konfirmasi/klarifikasi sebagai berikut: Se-hubungan dengan adanyakerjasama antara RumahSakit Kanker Dharmais de-ngan Yayasan Pita Kuning A-nak Indonesia termasuk peng-gunaan nama pejabat danalamat di lingkungan RumahSakit Dharmais telah kamibekukan/hentikan.

    Segala pertanyaan yangmenyangkut aktifitas ataukegiatan maupun keuanganyang berhubungan denganYayasan Pita Kuning Anak In-donesia, harap Saudara ta-nyakan langsung kepada Pe-ngurus/Ketua Yayasan PitaKuning Anak Indonesia de-ngan alamat sesuai akte pen-dirian adalah: Sekretariat Ya-yasan Pita Kuning Anak Indo-nesia, JL. Assurur No. 18 RT.001/RW. 01 Kelurahan KebonJeruk, Kecamatan Kebon Je-ruk. Jakarta Barat. Demikianharap maklum, atas perhatiandan kerjasamanya diucapkan

    terima kasih.Adapun tembusan surat

    ditujukan kepada: 1. Para Di-rektur Rumah Sakit KankerDharmais 2 .Para KetuaKomite Rumah Sakit KankerDharmais 3. Ketua SMF A-nak Rumah Sakit KankerDharmais 4. Kepala SPI Ru-mah Sakit Kanker Dhar-mais 5. Kepala Bagian/Bi-dang/Instalasi Rumah SakitKanker Dharmais

    Pada situasi dan kondisilain, menurut sumber yangkurang berkenan namanyaditulis dalam berita, hal terse-but berawal dari Yayasan PitaKuning Anak Indonesia(YPKAI) terindikasi salahgu-nakan sumbangan yang ber-asal dari masyarakat dan ke-beradaan YPKAI dapat bero-perasi di Lingkungan RumahSakit Kanker (RSK) Dharmaistanpa perjanjian kerja sama,dan keberadaan YPKAI ters-ebut juga seperti dibiarkan un-tuk menjalankan praktek ko-tornya, akibatnya DirekturUtama (Dirut) RSK Dharmais,dr Sonar Soni Panigoro,SpB.Onk, M.Epid diduga peli-hara mafia sumbangan dilingkungan RSK Dharmais.

    Adapun struktur YPKAIsangat dipertanyakan kebera-daannya, karena mencatut na-ma baik dan nama besar RSKDharmais beserta nama dok-ternya, yakni; selaku pelin-dung adalah Staff MedikFungsional Anak Rumah Sa-kit Kanker Dharmais. Penga-was dijabat oleh dr. AldrinNelwan, Sp.Akupuntur, drKomala Dewi. SedangkanPembina dipegang oleh dr.Edi Setiawan Tehuteru, SpA,MHA, IBCLC dan Panji Pra-giwaksono. Duduk sebagaiKetua di YPKAI yakni LanangAribowo, Sekretaris dipegangoleh dr. Yanto Ciputra se-dangkan Bendahara diperca-yakan kepada Lukitowati,Skep, ujar sumber.

    Selain itu, YPKAI juga me-nggunakan alamat sekretariatdi Ruang Anak Lantai 4 Ru-mah Sakit Kangker DharmaisJl Letjen S. Parman Kav 84-86Jakarta, sedangkan alamat ya-yasan sesuai dengan domisilikurang jelas, karena kebera-daan kantor yayasan sesuaidengan surat domisilinya diJl. Assurur No 18 RT 001 RW01 Kelurahan Kebun Jeruk Ke-camatan Kebun Jeruk JakartaBarat merupakan tempatbengkel AC, HP, TV danKulkas.

    Keberadaan Yayasan PitaKuning Anak Indonesia did-uga disalahgunakan oleh ok-num yang terindikasi perkayadiri dari sumbangan masya-rakat maupun dari dana Cor-

    porate Social Responsibility(CSR), kemudian praktek ma-fia sumbangan tersebut ter-indikasi berhubungan de-ngan pemutaran uang danpembungaan uang (rentenir)di lingkungan Rumah SakitKanker Dharmais, denganmengatasnamakan anak anakIndonesia yang sedang sakit,tetapi dananya terindikasi te-lah disalahgunakan oleh ok-num pengurus Yayasan La-nang Aribowo, SE beserta kro-ninya. Dana tersebut belumpernah diaudit oleh akuntanpublik terkait berapa jumlahdana yang telah masuk ke da-lam kas yayasan dan berapauang keluarnya dan berapasisa kas yayasan.

    Dana yayasan disinyalirjuga disalahgunakan oleh ok-num pengurus yayasan de-ngan membawa nama baikdan nama besar RSK Dhar-mais, karena beberapa pengu-rus yayasan juga duduk seba-gai pegawai negeri sipil (PNS)di RSK Dharmais. OknumPNS tersebut juga diduga te-lah lakukan salahgunakan ja-batan dengan ikut serta terin-dikasi perkaya diri dan didu-ga juga telah terjadi permai-nan rentenir dengan per-mainan pengaturan peme-nang tender di lingkunganRSK Dharmais, dimana uangyayasan disinyalir diguna-kan sebagai modal untuk pe-laksanaan pekerjaan proyekdi l ingkungan RSK Dhar-mais, ujar sumber.

    Sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 128 Tah-un 2000 terkait pendirian Pe-rusahaan Jawatan RumahSakit Kanker Dharmais Jakar-ta, dimana bidang usahanyaberada dalam ruang lingkuptugas dan kewenangan Men-teri Keuangan Republik Indo-nesia dan seluruh modalnyadimiliki oleh Pemerintah be-rupa kekayaan Negara yangtidak dipisahkan dan tidakterbagi atas saham.

    Namun demikian, di Ling-kungan RSK Dharmais disi-nyalir terjadi praktek praktekindikasi korupsi, kolusi dannepotisme. Salah satu contoh,Ketua lelang Mukhlis terindi-kasi telah diintervensi olehpejabat RSK Dharmais dalampenentuan pemenang tenderdisebabkan kontraktornyadiduga merupakan istri dariDr Edi Setiawan Tehuteru,Sp.A, MHA yang tak lain dantak bukan merupakan PNS dilingkungan RSK Dharmais.Dalam praktek tersebut disi-nyalir telah langgar PrepresNomor 54 Tahun 2010 ten-tang pengadaan barang jasadan serta diduga langgar Un-dang Undang Tipikor Nomor

    31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001. Dalam hal ini KomisiPemberantas Korupsi (KPK)bersama dengan KejaksaanAgung diminta untuk turuntangan agar praktek kotortersebut dapat dituntaskan,

    Sesuai dengan sumber danpantauan RBN di lapangan,adanya sumbangan Rp 600juta dari Nexian, Rp. 580 jutadari Hero (sumbangan kecilharapan besar dari kembalianpembeli untuk bhakti sosial),MW Rp 300 juta, istri dari sa-lah satu dokter US 300 Dolar,kemudian dari PT Telkom Rp36 juta disinyalir masuk reke-ning pribadi relawan.

    Terkait dengan sumba-ngan atas nama Adji (alm) se-kitar Rp. 800 juta yang pernahdikumpulkan di Cafe RollingStone, dananya dipertanya-kan karena dananya didugamasuk kantong pribadipengurus dan penerima sum-bangan atas nama Adji yangsudah meninggal dunia dandananya disinyalir banyakmenghilang, seru sumber.

    Opini yang berkembangbahwa kehadiran YayasanPita Kuning Anak Indonesiadiduga lakukan eksploitasianak anak Indonesia yangsedang menderita untukmenggugah para donaturagar menyalurkan bantuan-nya, tetapi bantuan tersebutterindikasi disalahgunakanoleh pengurus untuk perkayadiri, dimana praktek tersebutdiduga dilakukan denganatas nama dan di lingkunganRSK Dharmais yang meru-pakan rumah sakit Pemerin-tah, imbuh sumber.

    Ketika hal tersebut di-konfirmasi kepada, dr. SonarSoni Panigoro menjawab kon-firmasi dengan tertulis, bahwayayasan sudah dibekukan,sedangkan Dr.dr. Dody Ranu-hardi kurang berkenan untukmemberikan komentar. Se-dangkan dr. Bambang Dwi-poyono saat dihubungi me-lalui telepon selularnya,me_ngatakan, Kami juga me-rupakan korban dari YayasanPita Kuning Anak Indonesia,dan yayasan tersebut sudahkami bekukan operasio-nalnya. Kami juga berterimakasih kepada Redaksi RBNkarena informasinya dansurat konfirmasi yang diki-rimkan sehingga keberadaanYayasan Pita Kuning AnakIndonesia di lingkungan RSKDharmais dapat kami keta-hui tandas dr. BambangDwipoyono. Apa yayasan ter-sebut sudah dilaporkan ataubelum ya? Sangat dipertanya-kan keberadaannya.(TIM)

    Dirut RSK.......................................................................................................................................dari Hal. 01 LAMPIRAN BERITA

    Jakarta, 21 Mei 2012

    No. : 1030/Kf-RBN/2012 Kepada Yth.Perihal : konfirmasi dan atau Direktur Utama Rumah Sakit Kanker

    klarifikasi DharmaisDi Jakarta.

    Dengan hormat.Kami turut serta mendoakan Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais

    serta Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalammenjalankan tugas untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan maupun selaku pejabatpublik profesional dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat dan kebenaran.

    Demi terciptanya keterbukaan informasi publik dengan pemberitaan yang akurat danberimbang serta untuk menjalankan fungsi dan peranan pers selaku kontrol sosial maupunpengawal kebenaran dan keadilan sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40/1999,sangat diharapkan kesediaan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais untukdapat dikonfirmasi dan atau klarifikasi.

    Adapun materi yang akan dikonfirmasi dan atau klarifikasi adalah sebagai berikut:1. Terkait dengan keberadaan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia yang diduga

    disalahgunakan oleh oknum yang terindikasi perkaya diri dari sumbanganmasyarakat maupun dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) kemudianterindikasi berhubungan dengan pemutaran uang dengan pembungaan uang(rentenir) di lingkumgan Rumah Sakit Kanker Dharmais, dengan mengatasnamakananak anak Indonesia yang sedang sakit tetapi dananya diduga telah disalahgunakanoleh oknum pengurus Yayasan Lanang Aribowo, SE. Dana tersebut belum pernahdiaudit oleh akuntan publik terkait berapa jumlah dana yang telah masuk ke dalamkas yayasan dan berapa uang keluarnya dan berapa sisa kas yayasan. Bagaimanayang sebenarnya telah terjadi, kami minta untuk konfirmasi dan atau klarifikasi.

    2. Bagaimana tanggapan anda terkait dugaan salahgunakan dana yayasan oleh oknumpengurus yayasan dengan membawa nama baik dan nama besar RSK Dharmais,karena beberapa pengurus yayasan juga duduk sebagai pegawai negeri sipil (PNS)di RSK Dharmais? Oknum PNS tersebut juga diduga telah lakukan salahgunakanjabatan dengan ikut serta terindikasi perkaya diri dan diduga juga telah terjadipermainan rentenir dengan permainan pengaturan pemenang tender dilingkungan RSK Dharmais, dimana uang yayasan disinyalir digunakan sebagai modaluntuk pelaksanaan pekerjaan proyek di lingkungan RSK Dharmais? Kami mintauntuk konfirmasi.

    3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 terkait pendirianPerusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, dimana bidang usahanyaberada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan RepublikIndonesia dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negarayang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Namun demikian di LingkunganRSK Dharmais disinyalir terjadi praktek praktek indikasi Korupsi, Kolusi danNepotisme. Salah satu contoh, Ketua lelang Mukhlis terindikasi telah diintervensioleh pejabat RSK Dharmais dalam penentuan pemenang tender disebabkankontraktornya diduga merupakan istri dari Dr Edi Setiawan Tehuteru, Sp.A, MHAyang tak lain dan tak bukan merupakan PNS di lingkungan RSK Dharmais. Dalampraktek tersebut disinyalir telah langgar Prepres Nomor 54 Tahun 2010 tentangpengadaan barang jasa dan serta diduga langgar Undang Undang Tipikor Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Kami minta untuk konfirmasi.

    4. Diduga yayasan kurang jelas domilisinya karena kantor yayasan sesuai dengan suratdomisilinya ditemukan di Jl. Assurur No 18 RT 001 RW 01 Kelurahan Kebun JerukKecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat merupakan tempat bengkel AC, HP, TV danKulkas, dan disinyalir terjadi pembiaran oleh oknum sehingga yayasan dapat bermainpraktek kotor di lingkungan RSK Dharmais disebabkan beberapa oknum tersebutjuga PNS dan ikut serta duduk sebagai pengurus yayasan, akibatnya diduga terjadiperkaya diri oleh oknum pengurus yayasan dengan mengatasnamakan anak Indo-nesia yang sedang sakit, dan oknum dapat bermain di lingkungan RSK Dharmais.Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut, kami minta konfirmasi.

    5. Sesuai dengan sumber dan pantauan kami di lapangan, adanya sumbangan Rp 600juta dari Nexian, Rp. 580 juta dari Hero (sumbangan kecil harapan besar darikembalian pembeli untuk bhakti sosial), MW Rp 300 juta, istri dari salah satu dokterUS 300 Dolar, kemudian dari PT Telkom Rp 36 juta (masuk rekening pribadi relawan).Terkait dengan jumlah dana tersebut bagaimana tanggapan anda?

    6. Terkait dengan sumbangan atas nama Adji (alm) sekitar Rp. 800 juta yang pernahdikumpulkan di Cafe Rolling Stone, dananya dipertanyakan karena dananya didugamasuk kantong pribadi pengurus karena penerima sumbangan atas nama Adji sudahmeninggal dunia dan dananya diduga banyak menghilang. Kami minta konfirmasidan klarifikasi terkait hal tersebut.

    7. Sehubungan dengan keberadaan seorang artis Panji Pragiwaksono selaku seorangKetua di yayasan tersebut dan terindikasi juga merupakan pengurus di jejaring sosialLingkar Ganja Nusantara dan aktif selaku pengurus harian yayasan tersebut sertaberada di lingkungan RSK Dharmais. Bagaimana hubungan yayasan dan narkobasejenis ganja? Bagaimana tanggapan anda terkait hal tersebut? Kami minta untukkonfirmasi.

    8. Sesuai dengan opini yang berkembang bahwa kehadiran Yayasan Pita Kuning AnakIndonesia diduga lakukan eksploitasi anak anak Indonesia yang sedang menderitauntuk menggugah para donatur agar menyalurkan bantuannya tetapi bantuantersebut terindikasi disalahgunakan oleh pengurus untuk perkaya diri, dimanapraktek tersebut diduga dilakukan dengan atas nama dan di lingkungan RSKDharmais yang merupakan rumah sakit Pemerintah. Kami minta untuk konfirmasi.

    9. Apakah dibenarkan seseorang yang statusnya PNS di lingkungan RSK Dharmaistetapi dapat juga aktif dan tersurat namanya di pengurusan Yayasan Pita KuningAnak Indonesia serta diduga turut serta bermain perkaya diri di Lingkungan RSKDharmais? Kami minta untuk konfirmasi.

    Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkanterima kasih.

    Hormat kamiKantor Berita

    RAKYAT BICARA NEWS,

    D.T.OLaspen Sianturi

    Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

    Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu:1. Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta.2. Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta.3. Direktur SDM & Pendidikan Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta.4. Direktur Keuangan Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta.5. Menteri Keuangan RI di Jakarta.6. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI di Jakarta.7. Arsip.

    kum, karena ayahnya meru-pakan seorang hakim, jadisudah terbiasa hidup dengannuansa yuridis. Baginya, me-rupakan satu kebanggaan ter-sendiribaginya ketika ayah-nya selaku hakim dapat men-dapatkan kepercayaan untukmemangku jabatan sebagaiketua pengadilan pada salahsatu Pengadilan Negeri.

    Dia dibesarkan dalam ke-luarga dengan pola kehidu-pan yang disiplin dan setiapderap langkah kehidupanyang selalu mempertimbang-kan aspek yuridis, dan hal ituyang membuatnya tertarik dibidang hukum, setelah lulusSMA dia mengikuti persyara-tan untuk masuk pada salahsatu universitas di Jakarta.

    Waktu itu saya ingin me-ngambil jurusan lain tapi ter-nyata diterima dihukum, danmungkin sudah menjadi jo-dohnya di bidang hukum, u-

    jar ayah dari tiga orang putraputri ini kepada Witman Hu-tagalung di ruang kerjanya bi-dang pengawasan KejaksaanAgung Republik Indonesia diJakarta Selatan belum lama ini.

    Mewujudkan ketertarikan-nya di bidang hukum setelahlulus dari perguruan tinggidengan gelar Sarjana Hukum(SH), pria bernama Rizal Si-majuntak melamar di kejak-saan dan diterima pada tahun1993. Setelah bertugas di Ke-jaksaan selama enam tahuncita-citanya juga untuk meng-geluti bidang hukum dapatterwujud.

    Kemudian, pada tahun1999 hingga tahun 2001, RizalSimajuntak ditugaskan di Ke-jaksaan Negeri (Kejari) MedanProvinsi Sumatera Utara. Se-telah bertugas di Kejari Medanselama lebih kurang dua se-tengah tahun, pada pertenga-han tahun 2001 hingga tahun

    2007 diapun ditugaskan diKejari Jakarta Barat.

    Bertugas sebagai Jaksa se-lama lebih kurang enam tahundi Kejari Jakarta Barat dalammenangani perkara dari per-kara tindak pidana pencurian,penipuan, penggelapan, pe-malsuan, perbuatan tidak me-nyenangkan, perjudian, asu-sila dan tindak pidana penga-niyaan ringan, pengeroyokan,serta tindak pidana, penga-niayaan berat, dapat berjalandengan baik berkat ketelitianmaupun kedisplinannya de-ngan perkara yang diper-cayakan kepadanya berhasilditangani sampai ke tingkatpenuntutan tanpa harusmengajukan banding atau ka-sasi. Proses dapat terlaksanadengan baik.

    Setelah bertugas enam ta-hun di Kejari Jakarta Barat, ke-mudian berpindah tugas keKejari Kendal selama lebih

    kurang dua tahun dari tahun2007 hingga tahun 2009. DariKejari Kendal suami dari Jaksawanita berisial ASD yang ber-tugas di Kejari Jakarta Pusattersebut dipromosikan men-jadi Kepala Seksi (Kasi) Datundi Kejari Subang Jawa Barat.

    Bertugas menjabat selakuKasi Datun selama dua tahundari tahun 2009 hingga akhirtahun 2010 di Kejari SubangJawa Barat. Jaksa berpenampi-lan sederhana ini pada awaltahun 2011 hingga saat ini. Se-terusnya, tahun 2012 ditugas-kan di bidang pengawasanKejaksaan Agung RI di Ja-karta Selatan.

    Saat bincang-bincang de-ngan Witman Hutagalungdan Kantor Berita RBN, saatditanya tentang suka duka sa-at menjalankan tugas, menu-rut Rizal Simajuntak selaku

    Saya Masih Perlu...........................................................................................................................dari Hal. 01

    Bersambung ke hal 05

  • EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012

    Hukum 4

    Dasar Kepemilikan................................................................................................dari Hal. 12

    berikut: Tahun 1929 s/d 1938Hak Erpacht Nomor 79, 107,108, 220, 213 milik NV Han-del en Cultuur Matsc Tji-eratieseluas 813 Ha yang masih ber-laku sampai dengan 1980 diDesa Hambalang KecamatanCitereup Kabupaten Bogordan selanjutnya di-singkatPerkebunan Ciderati.

    Tahun 1961 tanah perke-bunan Ci-derati yang tadinyadisewa rakyat dari NV Han-del en Cultuur Matsc Tjidera-tie seluas 350 Ha tidak lagimembayar sewa dan tahun1961 masya-rakyat mulaimembayar pajak bumi tanahtersebut . Kemudian padatahun 1967 tang-gal 25 No-pember, Surat Kepala KantorAgraria dan PengawasanAgraria No. 1364/Kepad/P/1967 (Diduga surat palsu)yang memberi ijin kepadaKODAM V JAYA untuk me-nggarap perkebunan Ciderati,dengan ketentuan diwajibkanmembayar ganti rugi garapankepada rakyat bu-kan kepadaNV Handel en Cultuur Ma-tschppij Tjideratie selaku pe-milik sah HGU atas tanahdimaksud.

    Selanjutnya, 15 Juni 1976,Ratmani (is-tri Probosutedjoselaku Direktur Uta-ma PT.Buana Estate) memberi su-ratkuasa kepada suaminya Pro-bosoetedjo untuk memanfaat-kan surat yang patut didugapalsu yaitu No.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas.

    Tgl 18 Juni 1976, Probosoe-tedjo dan Gustaf HendrikMantik (Almar-hum) mengha-dap Notaris R. Soerojo Wong-sowidjojo, SH, membuat aktapesetujuan a .l. KODAM VJaya men-jual/melepas tanahkepada PT. Buana Estateperkebunan Ciderati seluas737 Ha seharga Rp. 368.500.000 dan se-kaligus mele-pas/menyerahkan ke NegaraRI tanah perkebunan Cideratiter-sebut. Akta patut didugapalsu tersebut isinya tipumuslihat dan rangkaiankebohongan.

    Pada tgl 13 Agustus 1976,No.63/1976 surat keteranganpendaftaran ta-nah dari Kepa-la Sub Direktorat Agraria Ka-bupaten Bogor tertulis an. Dete Duitenzerg Gevostigde NVHandel en Cultuur Matschap-pij Tjideratie yang berarti ti-dak ada penyerahan tanahPerkebunan Ciderati ke Nega-ra RI se-suai akta No. 39 tgl.18-6-1976.

    Dalam kurun tahun 1977,Tgl. 25 Ja-nuari 1977, SkepMendagri No. SK1/HGU/DA/77, member HGU atasTanah Perkebunan Cideratikepada PT. Buana Estate de-ngan ke-wa-ji-ban: Memberiganti rugi kepada NV Handelen Cultuur Matschappij danke-pada rakyat penggarap diatas tanah tersebut.

    Akan tetapi baik kepadaNV Handel en Cultuur Mat-schappij Tji-deratie maupunkepada rakyat peng-garap,tidak ada menerima ganti rugidari PT. Buana Estate.

    Setelah itu pada tgl 21-3-1977, ta-nah perkebunan Ci-derati dijadikan HGU No.1an. PT. Buana Estate olehBPN-RI tanpa sepengetahuanrakyat dan Kepala Desa Ham-balang dan tanpa membayarganti rugi garapan kepadamasyarakyat maupun kepadaNV Handel en Cultuur Matsc-happij. Baru diketahui masya-rakat bahwa tanah garapanmereka sudah terbit HGUpada ta-hun 1996 yaitu sete-lah 19 tahun su-dah terbitHGU No. 1, padahal ErpachtPerkebunan Ciderati sebenar-nya baru akan berakhir dankembali menjadi tanah Ne-gara Tanggal. 23 Septem-ber1980.

    Tgl. 23 Desember 2002,Surat Ke-terangan pendafta-ran Tanah Kantor Pertana-han Kabupaten Bogor yangmenyatakan HGU No. 1 anPT. Buana Estate berakhirmulai tanggal 31-12-2002 dankembali menjadi tanah nega-ra, dan tidak dapat diperpan-jang karena tidak me-menuhisyarat perpanjangan HGU.

    Tgl 1 Juni 2006, terbit SkepBPNNo. 9/HGU/BPN/2006tentang perpanjangan HGUNo. 1 an. PT. Buana Estatetanpa permohonan baru danijin lokasi baru. SK tersebutmewajibkan PT. Buana Estatesupaya terlebih dahulu me-nyelesaikan penggarapan ra-kyat yang ada di atas lahantersebut.Tgl 15 Juni 2006, atasdasar SK No 9 tersebut terbitHGU No 149 tan-pa sepenge-tahuan rakyat dan ke-paladesa dan tanpa membayarganti rugi garapan masya-rakyat.

    Setelah itu, 20 Juli 2007,Putusan Pidana No. 207 dan208/Pid.B/2007 PN Cibinongmemasukkan pen-jara 6 orangpenggarap tanah perkebunanCiderati/sengketa ke RutanPlendang Bogor, denganalasan me-ru-sak tanaman diatas tanah perke-bu-nan PT.Buana Estate selaku pemiliksah sesuai sertifikat HGU No149 ta-hun 2006 an. PT. Bu-ana Estate. Pa-da-hal rakyattelah menggarap tanah ter-sebut secara turun temurundari nenek moyang merekasampai saat ini.

    Pada 20 Februari 2008,Putusan Mah-kamah AgungNo. 482 K/TUN/2007 yangsudah mempunyai kekuatanhukum tetap yang memba-talkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan ser-tifikat HGU No 149 Tgl 15 Juni2006.

    16 September 2009, Putu-san MA-RI No. 72 PK/TUN/2009 yaitu yang menolak PKyang diajukan Kepala BPN-RIdkk, dan Tgl. 14 Desember2009, surat Ke-pala KantorPertanahan Bogor No. 600 ke-pada Kanwil BPN Jawa Baratyang me-mo-hon pelaksanaanputusan PTUN yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap.

    Tgl . 9 Juli 2010 No.W2.TUN.146/AK.06/Vll/2009 surat Ketua PTUN Jakar-ta kepada kepala BPN-RI danKepala Kantor Pertanahan Bo-gor perihal Pengawasan pu-tusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.

    Selanjutnya, Tgl 17 Pebru-ari 2010 surat Kepala KantorWilayah Jawa Barat kepadaKepala BPN-RI No. 663/19-32/ll/2010 yang memohonpelaksanaan putusan PTUNyang sudah mempunyai ke-kuatan hukum tetap.

    Kemudian Tgl . 1 Maret2010, pengumuman KetuaPTUN Jakarta tentang Amarputusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatanhukum tetap berupa putusanMA No. 482/K/TUN/2007tgl. 16-2-2008 agar diketahuioleh masyarakat. Dan, Tgl. 24Maret 2010, Surat KetuaPTUN Jakarta No.W2/TUNI.57/HK.06/lll/2010 kepada:Presiden RI dan kepadaKetua DPR-RI perihal penga-wasan Pelaksanaan Putusanyang telah memperoleh kekua-tan hukum tetap.

    Setelah itu tgl 22 Juli 2010,Majelis Ha-kim Perdata PNCibinong mengu-capkan pu-tusan perkara perdata No.146/Pid.G/2009/PN Cbn yangintinya menyebut bahwa ta-nah seng-keta 211,75 Ha ada-lah sah milik PT. Bu-ana Es-tate memiliki HGU No.149 tgl15-6-2006 dan akta Notaris R.Soe-rojo Wongsowidjojo SH

    No. 39 tgl. 18 Juni 1976 yangdiduga asli teta-pi palsu.

    Sampai dengan saat initahun 2011 tanah sengketa/garapan rakyat 211,75 Hatersebut, pisik tanahnya ma-sih dikuasai dan diusa-hakanoleh PT. Genta Prana cq ma-syarakat.

    Namun demikian, pada tgl19 Januari 2011 kembali PT.Buana Estate memasangplang PT. Buana Esta-te diatas sengketa 211,75 ha de-ngan cara kekerasan/tidakmau dilarang kepala desa danrakyat. Masyarakyat DesaHambalang Bogor tidakberani ber-tindak lebih keraskarena trauma pada peristiwayang sama pada tahun 2007lalu, dimana beberapa orangmasyarakyat masuk penjarakarena mencabut plang yangdipasang PT. Bu-ana Estate.

    Adapun isi dari akta perse-tujuan yang dibuat di NotarisR. Soerojo Wong-sowidjojo,SH, antara KODAM V Jayayang men-jual/melepas tanahperkebunan Ciderati kepadaPT. Buana Estate seluas 737Ha seharga Rp. 368.500.000adalah, Pada hari ini Jumat,tanggal Delapan Belas JuniSeribu Sembilan Ratus TujuhPuluh Enam, hadir di hada-pan saya, Raden SoerojoWongsowidjojo SH, Notaris diJakarta, dengan dihadiri olehsaksi- saksi yang saya, Nota-ris, dan akan disebut dibawahini.

    Gusyaaf Hendrik Mantik,Mayor Jenderal Tentara Nasi-onal Indonesia, PanglimaKodam V Jaya, bertempat ting-gal di Jakarta, menurut kete-rangannya dalam hal inibertindak dalam jabatannyatersebut dan oleh karenanyauntuk dan atas nama Ko-mando Daerah Militer (KO-DAM) V Jaya, selaku PihakPertama.

    Probosoeterdjo, pengusa-ha, bertempat tinggal di Ja-karta Jalan H. Agus Salim No-mor 121 menurut keterangan-nya dalam hal ini bertindakberdasarkan surat kuasadibawah tangan tertanggal15-6-1976 yang bermateraicukup dan dilekatkan padaminuta akta ini, sebagai kuasadari dan sebagai demikianatas nama Ibu Ratmani, pe-ngusaha, bertempat tinggal diJakarta, yang dalam hal inidiwakili sebagai Direktur,selaku Pihak Kedua.

    Para penghadap, bertin-dak sebagaimana tersebutdiatas, menerangkan lebihdahulu, bahwa berdasarkanSurat dari Kepala Kantor Agr-aria dan Pengawasan AgrariaDaerah Bogor (pada waktuitu) tertanggal 25-11-1967 No-mor:1364/Kapad/P/1967.Dimana surat aslinya tidakdiperlihatkan kepadaNotaris.

    Pihak Pertama, Kodam VJaya telah mendapat ijin untukmenggarap lima bidangtanah terletak di dalam Pro-vinsi Jawa Barat, KabupatenBogor Kecamatan CiteureupDesa Hambalang, yang me-rupakan bekas tanah-tanahPerkebunan Kelapa Sawit danSereh Ciderati/Karang Asemdengan seluruhnya seluaskurang lebih 813 Ha.

    Bahwa tanah-tanah seluas813 Ha tersebut, adalah: se-bagian luas kurang lebih 632Ha telah dibebaskan daripenggarapnya dan ganti rugigarapannya telah dibayarlunas sepenuhnya oleh PihakPertama kepada rakyat peng-garapnya.

    Sebagian seluas kurang le-bih 50 Ha yang letak dan ba-tas-batasnya telah diketahuioleh kedua pihak menurutgambar yang akan diuraikandi bawah ini berdasarkan

    surat keputusan Panitia Pe-meriksa Tanah di Jawa Barattertanggal 1-10-1966 sertapersetujuan Pihak Pertamatelah diserahkan kepadaDesa dan merupakan tanahDesa dan tanah-tanah rakyat.

    Sebagian seluas kuranglebih 131 Ha belum dibayarganti kerugian garapannyakepada masyarakat pengga-rapannya dan ganti rugi itusegera dibayar lunas oleh Pi-hak Pertama.

    Bahwa di dalam lingku-ngan tanah-tanah tersebutterdapat pula tanah-tanahmilik rakyat yang tetap men-jadi hak milik rakyat yangletak dan batas-batasnyatelah diketahui oleh keduapihak dan akan diuraikandalam gambar yang akandiuraikan di bawah ini.

    Dari tanah-tanah seluas813 Ha itu 26 Ha diantaranyadisediakan untuk 13 orangyang akan ditunjuk oleh Pi-hak Pertama masing-masingakan mendapatkan 2 ha ta-nah. Permohonan untuk men-dapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instan-si agraria belum diajukan olehPihak Pertama, sehingga Pi-hak Pertama bermaksud un-tuk mengoperkan hak gara-pan itu kepada Pihak Kedua.

    Pihak Kedua bersediauntuk mengambil al ih hakgarapan Pihak Pertama atastanah-tanah tersebut denganuang ganti kerugian sebesarRp. 50 tiap meter persegi,dengan ketentuan bahwaPihak Pertama akan membe-rikan bantuan kepada PihakKedua agar Pihak Keduadapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan PihakPertama juga memberikanbantuannya agar Pihak Ke-dua memperoleh sertif ikattanah-tanah hak tersebut.

    Bahwa kedua pihak hen-dak membuat suatu persetu-juan mengenal hal itu, makaberhubung dengan itu parapenghadap, bertindak seba-gaimana tersebut diatas, me-nerangkan bahwa Pihak Per-tama (KODAM) dan PihakKedua (BUANA ESTATE)yang satu dengan yang lain.

    Telah bersetuju untuk dandengan ini membuat suatupersetujuan dengan perjan-jian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 PihakPertama dengan ini melepa-skan dan menyerahkan kem-bali kepada Negara RepublikIndonesia, hak garapannyaatas lima bidang tanah yangterletak di dalam Daerah Pro-pinsi Jawa-Barat, KabupatenBogor Kecamatan CiteureupDesa Hambalang, tanah be-kas tanah-tanah PerkebunanKelapa Sawit dan Sereh Cide-rati/Karangasem, yang luas-nya kurang lebih 8131 Ha ter-sebut diatas dan tanah tanahtersebut adalah tanah-tanah:Bekas Hak Kripacht nomor:107, luasnya 2.022.502.5 m2,surat ukur nomor: 225/1934,Bekas Hak Kripacht nomor :108, luasnya 938.157.5 m2surat ukur nomor: 226/1934,Bekas Hak Kripacht Nomorluasnya 804.700 m2 suratukur nomor: 567/1938. BekasHak Kripacht 213 luasnya3.209.000 m2 surat ukur no-mor: 697/1938. Bekas HakKripacht nomor: 79 luasnya1155.878 m2 surat ukurnomor: 632/1929 atau selu-ruhnya seluas lebih kurang8.130.238 m2, yang letak danbatas-batasnya adalah menu-rut suatu gambar situasi (pe-ta) yang diberi warna-warnaberturut-turut kuning, hijau,abu-abu, ungu dan merah, ter-tanggal hari ini, ditandatang-ani oleh kedua belah pihakbermaterai cukup dan dile-katkan pada minut akta ini.

    Dalam tanah-tanah itutidak termasuk celah celah(enclaves) yang diberi warnabiru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal2. Pelepasan dan penyerahankembali kepada Negara Re-publik Indonesia tanah-tanahHak garapan tersebut dilaku-kan oleh Pihak Pertama gunamemberikan kesempatan ke-pada Pihak Kedua untuk me-mohon hak berupa apapunjuga atas tanah.

    Pasal 3. Pelepasan dan pe-nyerahan kembali kepada Ne-gara Republik Indonesia ta-nah-tanah hak garapan selu-as 737 Ha tersebut dianggaptidak pernah dilakukan. BilaPihak Kedua karena sebabapapun juga tidak mendapathak berupa apapun juga atastanah-tanah yang diuraikandiatas.

    Pasal 4. Untuk pelepasandan penyerahan kembali ta-nah-tanah hak garapan se-luas 737 Ha tersebut Pihak Ke-dua membayar kepada PihakPertama ganti rugi sebesar Rp.50 setiap meter persegi atauseluruhnya berjumlah Rp.368.500.000,- dari jumlah u-ang sebagian sebesar Rp.100.000.000,- telah dibayar o-leh Pihak Kedua kepada Pi-hak Pertama dan untuk pene-rimaan jumlah uang Rp.100.000.000,- itu Pihak Perta-ma dengan ini memberikankwitansinya berupa akta ini.Sisanya sebanyak Rp.268.500.000,- akan dibayarlunas oleh Pihak Kedua ke-pada Pihak Pertama segera se-telah Pihak Kedua memlikiserti fikat Hak tanah-tanahseluas 737 Ha tersebut.

    Apabila karena sebab apa-pun juga Pihak Kedua belumdapat membayar lunas keku-rangan uang ganti rugi itu pa-da saat yang ditentukan di-atas, maka pembayaran keku-rangan uang ganti rugi ituakan diputuskan oleh keduapihak secara musyawarah. Se-lain pembayaran yang diurai-kan diatas, Pihak Kedua akanmembayar kepada Pihak Per-tama tambahan biaya pembe-basan tanah seluas 131 Hatersebut yang jumlahnya akanditetapkan oleh kedua pihakdan pembayarannya akandilakukan pada waktu uangpembebasan itu diperlukanuntuk dibayarkan kepadayang bersangkutan.

    Pasal 5. Pihak Pertama danPihak Kedua akan tunduk ke-pada surat ukur/ gambar situ-asi yang akan dikeluarkanoleh Instansi Pemerintah yangberwenang untuk membuatsurat ukur/gambar situasi itudan bila kemudian ternyatabahwa ukuran tanah-tanahitu lebih atau kurang dari-pada yang ditetapkan di atasialah seluas 737 Ha maka ke-lebihan atau kekurangan gan-ti rugi itu akan didasarkan ke-pada surat ukur/gambar si-tuasi tanah-tanah yang dibuatoleh Instansi Pemerintah ituyang perhitungannya akandilakukan pada waktu pelu-nasan pembayaran ganti rugitersebut. Sebagaimana diurai-kan dalam pasal 4 akata ini.

    Pasal 6 . Pihak Pertamamenjamin Pihak Kedua bah-wa apa yang dilepaskan dandiserahkan kembali denganakta ini benar-benar haknyaPihak Pertama dan Pihak Per-tama berhak untuk melakukanpenglepasan dan penyerahankembali tanah-tanah Hakgarapan tersebut dan bahwatanah-tanah tersebut tidak diikat dengan credit-verband,Dihipotikkan, Diberikan ataudipertanggungkan dengancara lain kepada orang lain,bebas dari sitaan dan pulabahwa Pihak Pertama belummenjual/mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada oranglain dan bahwa tanah-tanahitu tidak tersangkut pada

    suatu sengketa.Pasal 7. Pihak Pertama

    menjamin Pihak Kedua, bah-wa mengenai hak yang dile-paskan dengan akta ini PihakKedua tidak akan mendapattagihan atau tuntutan apa-pun dan dari siapapun juga.Bila kemudian ternyata, bah-wa Pihak Kedua mengenaihak hak itu mendapat tagi-han atau tuntutan, maka se-gala kerugian yang dideri-tanya dipikul dan dibayaroleh Pihak Kedua. Pihak Per-tama menjamin Pihak Kedua,bahwa Pihak Kedua akan da-pat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

    Pasal 8. Iuran Pembang-unan Daerah (I.P.D.) dari apayang dilepaskan dan disera-hkan kembali dengan akta inidan beban-beban la innyaatau tanah-tanah itu sampaihari tanggal dikeluarkannyasurat keputusan pemberianhak atas tanah-tanah itu atasnama Pihak Kedua dipikuldan dibayar oleh Pihak Per-tama, selanjutnya oleh PihakKedua.

    Pasal 9. Pihak Pertama de-ngan ini berjanji dan mengikatdiri kepada Pihak Kedua, janjidan pengikatan diri tersebutditerima oleh Pihak Kedua,bahwa Pihak Pertama akanturut memberikan bantuan-nya kepada Pihak Kedua.

    Dalam hal ini Pihak Ke-dua membebaskan/memba-yar ganti rugi garapan Rak-yat atas tanah-tanah yang ti-dak termasuk dalam luas ku-rang lebih 737 Ha tersebut danberada di luar daerah luastanah tanah 737 Ha tersebutdiantaranya sebidang tanahseluas 56 Ha yang merupa-kan tanah-tanah hak milikRakyat dan 15 Ha tanah pe-ngangonan yang terletakdiantara tanah-tanah seluas813 Ha tersebut diatas. Dalamhal Pihak Kedua mengajukansuatu permohonan hak atastanah-tanah tersebut kepadaintansi yang berwenang.

    Dan semua biaya untukmembebankan hak-hak ga-rapan Rakyat atas tanah-ta-nah tersebut semuanya selu-as 737 Ha dipikul dan diba-yar oleh Pihak Pertama, dike-cualikan ganti rugi pembe-basan tanah-tanah hak milikRakyat seluas 56 Ha dan 15ha itu menjadi tanggungandan dibayar oleh PihakKedua.

    Pasal 10. Bila kemudianternyata masih ada pengga-rap penggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebutyang pembebasannya daripara penghuninya ditang-gung oleh Pihak Pertama, ma-ka pengosongan tanah-tanahitu menjadi tanggung jawabPihak Pertama dan semua bi-aya untuk pengosongan itujuga seluruhnya dipikul dandibayar oleh Pihak Pertama.

    Pasal 11. Segala biayayang berhubungan denganpelepasan dan penyerahantanah-tanah hak garapan ini,diantaranya biaya pembua-tan akta ini, uang pemasukanuntuk Negara berdasarkansurat keputusan pemberianhak atas tanah-tanah itu, bi-aya pembuatan sertifikat danbiaya-biaya lain untuk men-dapatkan sertifikat tanah-ta-nah hak itu semuanya dipi-kul dan dibayar oleh PihakKedua, dikecualikan biayapemetaan, biaya pengukurandan untuk mendapatkan su-rat ukur atau gambar situasisebagai gantinya mulai ukur,pada sertifikat yang bersang-kutan dipikul dan dibayaroleh Pihak Pertama. Selanjut-nya Pihak Pertama dan PihakKedua menerangkan denganmemberi hak dengan hak su-bsitusi sebagian atau selu-ruhnya kepada tuan-tuan.

    Mewakili Pihak Pertamadan Pihak Kedua merubah

    atau menambah akta ini, bilahal demikian diperlukan ber-dasarkan peraturan-peratu-ran dari yang berwajib.

    Mewakili Pihak Pertamadan Pihak Kedua dalam sega-la hal, urusan dan tindakantidak ada yang dikecualikanguna penglepasan dan penye-rahan kembali tanah-tanahhak garapan atau hak lain-nya tersebut kepada NegaraRepublik Indonesia serta me-ngajukan permohonan kepa-da yang berwajib. Agar PihakKedua mendapat hak berupaapapun juga atas tanah-ta-nah tersebut dan akan mela-kukan dan mengerjakan apa-pun juga yang diperlukan.

    Kuasa-kuasa tersebut me-rupakan bagian yang tak da-pat dipisahkan dari perjan-jian ini yang tak dibuat tanpakuasa itu dan kuasa itu takdapat ditarik kembali dan takakan berakhir karena sebab a-papun juga. Seharusnya Pi-hak Pertama menangani de-ngan ini memberi kuasa de-ngan hak subsitusi PihakKedua.

    Selama Pihak Kedua be-lum mendapat hak atas ta-nah-tanah tersebut dari yangberwajib, mewakili Pihak Per-tama sepenuhnya dimanadan terhadap siapapun jugasebagai yang berhak atas ta-nah-tanah tersebut dalam se-gala hal, urusan dan tinda-kan tidak ada yang dikecua-likan, sehingga Pihak Keduaberhak dan berwenang untukmelakukan dan mengerjakansegala sesuatu yang PihakPertama sendiri sebagai yangberhak atas tanah-tanah terse-but berhak untuk melakukandan mengerjakannya.

    Bila Pihak Kedua kemudi-an tidak mendapat hak beru-pa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yangdiuraikan dalam pasal 3 aktaini untuk dan atas nama Pi-hak Pertama selekas-lekasnyamengoperkan dan menyerah-kan atau melepaskan dengancara apapun juga tanah-ta-nah hak garapan tersebut ke-pada orang lain, demikian de-ngan tidak mengurangi pera-turan-peraturan dari yangberwajib dengan harga danperjanjian-perjanjian yang di-timbang baik oleh Pihak Ke-dua, menerima harga pengo-peran/penerimaan itu, demi-kian dengan ketentuan bahwaharga pengoperan/pelepa-sannya seluruhnya menjadihaknya Pihak Kedua dansegala kerugian yang didapatatau didertia dengan apa yangdioperkan/dilepaskan de-ngan akta pengoperan/pe-lepasan tersebut mulai tang-gal pengoperan tanah-tanahitu oleh Pihak Pertama hinggapengoperan/pelepasan ke-dua itu menjadi haknya ataudipikul oleh Pihak Kedua.

    Sebaliknya Pihak Keduadengan ini membebaskan Pi-hak Pertama dari kewajiban-nya untuk mengembalikanuang ganti rugi yang telahditerima. Oleh Pihak Pertamatersebut kepada Pihak Kedua,sehingga jumlah uang terse-but tetap menjadi haknyaPihak Pertama sebagai pengg-antian dari pendapatan pe-ngoperan/pelepasan keduaitu. Kuasa kuasa yang dimak-sud diatas ini tak dapat ditarikkembali dan tak akan berak-hir, karena sebab-sebab yangtercantum dalam pasal 1813Kitab Undang-Undang Hu-kum Perdata atau karenaapapun juga. Akhirnya parapenghadap, bertindak seba-gaimana tersebut diatas me-nerangkan: Bahwa apa yangdilepaskan dengan akta iniakan diserahkan oleh PihakPertama kepada Pihak Keduadengan selayaknya segera se-

    Bersambung ke hal 05

  • EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012

    Daerah 5

    diduga dimenangkan oleh mafiaproyek yang juga merupakan kro-ni Joyo Winoto. Walaupun namaperusahaannya berbeda, tapi terin-dikasi didalangi oleh orangnya Jo-yo Winoto dengan pinjam perusa-haan.

    Keberadaan kantor kontraktorjuga sangat dipertanyakan dan di-duga perusahaan yang digunakanadalah pinjam perusahaan denganmemberikan sukses fee kepada pe-milik perusahaan, dan hal tersebutperlu dilakukan penyelidikan sam-pai penyidikan terkait dugaan ko-rupsi yang terjadi dalam pelaksa-naan proyek tender di lingkunganBPN RI saat Joyo Winoto selaku pe-jabat kepala badan.

    Untuk terciptanya pelaksanaansupremasi hukum di BPN RI khu-susnya terkait lelang proyek TA2011 dan pelaksanannya di ling-kungan BPN RI dan Jajarannya, ke-piawaian penyelidikan Tim Jamin-tel Kejagung RI sangat dinantikanuntuk membuat prestasi yang in-dah terhadap pelanggaran pelang-garan yang terjadi ketika Joyo Wi-noto menjabat Kepala BPN RI.

    Disebabkan Joyo Winoto, PhDjuga diduga doyan duit dan seto-ran dari jajarannya saat menjabat,penyelidikan Tim Jamintel Keja-gung RI diminta turun tangan un-tuk periksa Joyo Winoto terkait de-ngan indikasi korupsi dan atau gra-tifikasi yang dilakukan dari peker-jaan arsip modern tahun anggaran2011 tersebut, supaya Kepala BPNRI yang baru Hendarman Supandjidapat melaksanakan tugasnyadengan benar, aman, terkendalimaupun profesional tanpa dipe-ngaruhi oleh borok warisan JoyoWinoto ketika menjabat kepala ba-dan, ujar sumber RBN yang tak ber-kenan namanya ditulis dalam pem-beritaan di Jakarta baru baru ini.

    Diduga ketua lelang dan kuasapengguna anggaran sudah diinte-rvensi oleh Kepala BPN RI terkaitperusahaan yang menjadi peme-nang tender, akibatnya walaupunpenawaran sudah secara LPSE (la-yanan penawaran sistim elektro-nik), namun gaya permainan pere-butan proyek terindikasi masihmenggunakan cara lama aliassetor dan menyetor supaya bisa

    menjadi pemenang tender serta di-sinyalir telah terjadi monopoli wa-laupun nama pemenang tenderperusahaannya berbeda.

    Pengumuman pemenang tenderjuga berubah berubah saat dilihatsecara online, akibatnya kinerjapanitia terindikasi kurang profesi-onal dan diduga sarat dengan ber-bagai kepentingan dan berbagai in-tervensi dari Joyo Winoto, karenadiduga takut terhadap Joyo Winotobila tak dijalankan sesuai arahandari Joyo Winoto .

    Lelang Pekerjaan Jasa Konsul-tansi Pembangunan ManajemenArsip Modern Lokasi I Kategori JasaKonsultansi Agency BPN-RI SatkerKantor Pusat Badan Pertanahan Na-sional RI Pagu Rp 8.718.017.200,00HPS Rp 8.717.975.000,00 NamaPemenang PT. Bennatin Surya CiptaAlamat Jalan Raya Pasar Minggu km18 Jakarta Selatan Harga PenawaranRp 7.809.702.395 diduga sarat de-ngan korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN).

    Sedangkan pelelangan peker-jaan Jasa Konsultasi PembangunanManajemen Arsip Modern (LokasiII) Satker Kantor Pusat Badan Per-tanahan Nasional RI dengan PaguRp 7.687.229.200,00 HPS Rp7.687.187.000 Nama PemenangPADMADUTA CIPTA Alamat Jl.Batan No. 32C, Lebak Bulus HargaPenawaran Rp 7.005.338.175 jugadiduga pemenang tendernya sudahdiplot terlebih dahulu, tandasnya.

    Terjadinya indikasi panitia lelanglanggar Perpres 54/2010 pada lelangpekerjaan Jasa Konsultansi Pemba-ngunan Manajemen Arsip Modern(Lokasi III) Kategori Jasa KonsultansiAgency BPN RI Satker Kantor PusatBadan Pertanahan Nasional RI PaguRp 13.989.860.200,00 HPS Rp13.989.818.000,00 dengan nama pe-menang PT. PRANATA POLA CIP-TA Alamat Jl. Samali No. 79 PejatenBarat Pasar Minggu Jakarta SelatanHarga Penawaran Rp 12.816.635.986juga terindikasi pemenang sudahdiatur sedemikian rupa.

    Lelang Pekerjaan Jasa KonsultansiPembangunan Manajemen ArsipModern (Lokasi IV) Kategori Jasa Kon-sultansi Agency BPN RI Satker KantorPusat Badan Pertanahan Nasional RIPagu Rp 3.542.858.200,00 HPS Rp

    3.542.815.000,00 Nama Pemenang PT.BAHANA NUSANTARA Alamat JL.KEMAJUAN NO. 34 PETUKANGANSELATAN Harga Penawaran Rp3.233.412.600 sangat dipertanyakanterkait dugaan sarat dengan penga-turan terlebih dahulu, imbuhnya.

    Dugaan pemenang tender su-dah diatur terlebih dahulu juga di-lakukan terhadap Lelang Pekerja-an Jasa Konsultansi PembangunanManajemen Arsip Modern (LokasiV) Kategori Jasa KonsultansiAgency BPN-RI Satker Kantor PusatBadan Pertanahan Nasional RIPagu Rp 7.687.229.200,00 HPS Rp7.687.187.000,00 Nama PemenangPADMADUTA CIPTA Alamat Jl.Batan No. 32C, Lebak Bulus HargaPenawaran Rp 7 .005.338.175serunya.

    Sumber juga mengatakan, pe-menang tender terindikasi bermainmonopoli dari pekerjaan tersebut,karena nama badan usaha berbedatetapi pemain indikasi mafia pro-yeknya adalah satu orang dan se-telah pemenang ditelusuri, bidangusahanya juga kurang sesuai de-ngan bidang tender yang diikuti, te-tapi terkesan seolah dipaksakanmenjadi pemenang. Akibatnya, pe-menang tender dapat berubahubah.

    Terjadinya antara Panitia, Pe-jabat Pembuat Komitmen, KuasaPengguna Anggaran dan kontrak-tor pemenang tender yang terindi-kasi sekongkol untuk merugikanNegara serta diduga melanggarUndang Undang No 31/Tahun1999 sebagaimana diubah denganUU No 20/tahun 2001 tentang tipi-kor, yaitu untuk melakukan atautidak melakukan disebabkan du-gaan intervensi Joyo Winoto selakuKepala BPN RI perlu dituntaskandengan penyelidikan demi tercip-tanya supremasi hukum di JajaranBPN RI, katanya.

    Ketika hal tersebut dikonfirmasikepada Joyo Winoto ketika men-jabat Kepala BPN RI, Joyo Winotokurang berminat untuk membe-rikan komentar, sedangkan pimpi-nan perusahaan pemenang tendersangat sulit untuk ditemui disebab-kan domisili perusahaannya sa-ngat dipertanyakan. (Minggus/Deo/Witman Hutagalung)

    Jamintel Kejagung RI Diminta.................................................................................dari Hal. 04

    ANI YUDOYONO: PARA LANSIA HARUS MENDEKATKAN DIRI KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

    WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO DRS. H. BANDYKSOETRISNO, M.SI HADIRI SILATURAHMI LANSIA

    telah akta ini ditandatangani. Bah-wa kedua pihak tentang perjanjianini dan segala akibatnya memilihtempat tinggal tetap dan seumum-nya di Paniteraan Pengadilan Ne-geri di Jakarta Pusat.

    Walaupun pada PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) yangsudah memiliki kekuatan hukumtetap, dan Joyo Winoto, PhD sudahdiperintahkan untuk mencabutkeputusannya dan memperbaharuiSK yang sudah diterbitkan, namunsampai berita ini diturunkan JoyoWinoto belum bersedia memba-talkan SK yang diterbitkannya sen-diri selaku Kepala Badan Pertana-han Nasional (BPN) RI.

    Perkara tanah antara PT. BuanaEstate dengan PT. Genta Pranayang objek perkaranya di Desa

    Hambalang Kabupaten Bogor dansaat ini dalam proses banding, ruparupanya diduga telah terjadi kisahmisteri dibalik kisah yang sangatunik jalan ceritanya.

    Adapun dasar penggarapan ta-nah oleh PT. Buana Estate berda-sarkan surat dari Kepala KantorAgraria dan Pengawasan AgrariaDaerah Bogor (pada waktu itu)tertanggal 25-11-1967 Nomor:1364/Kapad/P/1967, dimana su-rat aslinya tidak dapat diperlihat-kan termasuk pada saat membuatakta Notaris pelepasan hak meng-garap dari Gusyaaf Hendrik Man-tik, Mayor Jenderal Tentara Na-sional Indonesia, Panglima KodamV Jaya kepada PT Buana Estate.

    Dalam hal ini Joyo Winoto, PhDdiharapkan untuk evaluasi terha-

    dap SK yang diterbitkannya sendiridan perlu untuk sadar diri agarpembenahan dapat dilakukan demiterciptanya pelayanan pertanahanyang profesional dalam mener-bitkan legalitas pertanahan khu-susnya SK selaku kepala badan,tandasnya.

    Sewaktu hal tersebut dikonfir-masi kepada BPN RI, Joyo Winotoenggan memberikan komentar, wa-laupun surat konfirmasi demi ter-ciptanya pemberitaan berimbangsudah dikirimkan sekitar sepuluhkali namun Joyo Winoto belum per-nah bersedia memberikan jawabanataupun komentar terkait perma-salahan tanah tersebut serta ter-kesan kurang menghormati keter-bukaan informasi publik.

    (TIM)

    Wakil Walikota Drs. H. Bandyk Sutrisno, M.Si saat bersilaturahmi dengan lansia

    Probolinggo, Kantor Berita RBNUntuk mempererat jalinan si-

    laturahmi para orang tua yangsudah berumur lansia (lanjut usia)se-Indonesia, Ibu Negara Ani Yu-doyono membuat acara keber-samaan di Jakarta baru baru ini.

    Dalam acara tersebut Ani Yu-doyono memberikan pesan pesankepada lansia, yaitu, para lansiaharus mendekatkan diri kepadaTuhan Yang Maha Esa dan tetapsehat, baik sehat jasmani dan sehatrohani. Para Lansia yang masihproduktif karena masih mempu-nyai kemampuan wirausaha/pen-siunan akan dijembatani olehpemerintah untuk mendapatkanpinjaman lunak. Sedangkan paraLansia yang tidak produktif lagi,pemerintah juga sangat memper-hatikan situasi dan kondisinya de-ngan menyediakan posyandu

    lansia untuk memeriksakan kese-hatannya.

    Adapun perwakilan dari kotaProbolinggo diwakili oleh WakilWalikota Drs. H. Bandyk Sutrisno,M.Si yang sangat bangga untukbisa hadir dalam acara tersebut.

    Pria kelahiran Sidoarjo 09 Sep-tember 1951 ini adalah seorang pe-mimpin yang sangat bersahaja wa-laupun sekarang sudah menjabatWakil Walikota Probolinggo tetapiH. Bandyk Sutrisno, M.Si tetapmempunyai penampilan low profil.Siapapun yang ingin ketemu de-ngan H. Bandyk Sutrisno, baik itudari rakyat kecil tidak dibedakan.Wakil Walikota tetap mau menemuiwalaupun hanya 5 menit.

    H. Bandyk Sutrisno mengha-biskan masa kecilnya di Sidoarjo,lulus sekolah dasar 1964, lulusSMP 1967 dan melanjutkan SMAjuga di Sidoarjo. Kemudian melan-jutkan pendidikan S1 di FakultasEkonomi Universitas BrawijayaMalang dan lulus 1978. Sewaktumasih kuliah H. Bandyk Sutrisnojuga aktif di organisasi kemahasis-waan sebagai pengurus Senat Ma-hasiswa Fakultas Ekonomi. Jugamenjadi pengurus dewan organi-

    sasi Universitas Brawijaya. Setelahitu, melanjutkan kembali studinyadi S2 Fakultas Administrasi PublikUniversitas Merdeka Malang danwisuda tahun 2001. Bapak dari 4anak ini sudah memulai karirnyapada 1984 sebagai Sekretaris Ba-peda Kota Probolinggo, dan jugapernah berkarir sebagai Ketua Ba-peda Kota Probolinggo pada tahun1986 kemudian Inspektur WilayahKota Probolinggo 1995, Kepala Ba-dan Keuangan Kota Probolinggo2001, Sekretaris Daerah Kota Pro-bolinggo 2004-2009 dan saat inimenjabat selaku Wakil WalikotaProbolinggo periode jabatan 2009-2014.

    Adapun orgnisasi yang pernahdigeluti dan masih aktif sampai se-karang, yakni, Koni Kota Probo-linggo(2004-2008), Korpri KotaProbolinggo (2004-2009), PMI ca-bang Kota Probolinggo (2004-se-karang), Kwarcab Gerakan Pramu-ka Kota Probolinggo(2004-seka-rang),PELTI Pengcab Kota Probo-linggo (2006-sekarang).

    Selain aktif berorganisasi suamidari Hj. Kusmiyati, SH juga pernahmengikuti beberapa pelatihan softskil l, diantaranya: Diklatpim

    IV(1986) , Diklatpim III(1994),Diklatpim II (2000), Kursus peren-canaan administrasi Sekretaris Ba-peda (1983), Kursus Orientasi Pem-bangunan (1985), Penataran Pera-dilan tanpa usaha Negara (1991),Kursus manajemen pemerintahandaerah (1992), Penataran P.4 (TOT),Penataran Kewaspadaan Nasi-onal, Penataran Pengawasan mele-kat (1988), Simposiom Strategi Pe-ngawasan Pemeriksaan KeuanganDaerah yang Efisien, Ekonomi, danEfektif dalam rangka PelaksanaanOtonomi Daerah (2000).

    Untuk menunjukkan loyalitas-nya, Wakil Walikota H. Bandyk Su-trisno, M.Si juga selalu bersedia me-nerima penugasan ataupun studibanding ke luar negeri, diantara-nya, Perencanaan Pembangunan diAS. Honolulu tahun 1994, Studibanding Kepelabuan Perikanan diJepang tahun 1994, Forum walikotase-Asia Pasifik di Cina tahun 2006,Studi banding masalah lingkunganhidup di Bangkok tahun 2007, Stu-di banding masalah lingkungan hi-dup di Malaysia tahun 2008, Studibanding tentang hemat energi diaustralia tahun 2009.

    (Slamet Riyadi)

    Jaksa dalam pelaksanaan tugasnyadijalani dengan senang hati danpenuh semangat karena berkecim-pung dalam dunia penegak hukumsesuai dengan keinginannya.

    Dalam meniti karir sebagai Jaksa,Rizal Simajuntak suami dari Jaksawanita yang bertugas di Kejari JakartaPusat dan ayah dari tiga orang putraputri ini dalam penuturannya kepada

    RBN, dia tak punya rasa duka tapiselalu dalam suka pada pelaksanaantugas-tugasnya.

    Apa yang saya lakukan walausudah bertugas 19 tahun di Kejak-saaan belum ada apa apanya dengansenor senior saya yang sudah jauhlebih lama dan lebih berpengalamandari saya sehingga dengan rendahhati mengatakan, saya masih perlu

    banyak belajar, semakin banyakperkara yang ditangani semakinbanyak ilmu yang kita dapatkan,sehingga dalam tugas tidak ada katalelah dan selalu siap ditugaskan dimana saja dalam wilayah hukumRepublik Indonesia, kata priaberpostur tubuh ideal dan murahsenyum ini menutup pembicaraan.(Witman Hutagalung)

    Dasar Kepemilikan..................................................................................................dari Hal. 04

    Saya Masih Perlu....................................................................................................dari Hal. 03

    BERAWAL DARI LAPORAN WARGA BAYUR TENTANG PENGOPLOSAN SOLAR DENGN BENSINKab. Tangerang, RBN

    Warga Bayur Kabupaten Tangerang banyak menjual minyak tanah, solar dan bensin di pinggirjalan sepanjang Bayur,sepatan sampai Kronjo.Warga ini mengatakan banyak menjual Minyak Tanahketengan ,1/2,1Liter kepada Masyarakat Setempat,mengatakan banyak yang menjual Minyak Tanah danSolar ditempat ini,mengoplos Solar dengan Bensin menjadi Minyak Tanah,Karna Untungnya, lumayanbesar.Misalnya,Solar harga RP,4500,Bensin RP,4500 dan adalagi cara yang lain sedangkan Harga MinyakTanah,RP,12000/Liternya contohnya J ika Bensin,dicampur dengan Solar memang tak dapatdibedakan,Aslinya Minyak Tanah,imbuhnya.

    PESAN KEPADA MASYARAKAT TANGSEL PENERIMAAN SISWA/I BARU TA 2012Untuk informasi kepada masyarakat Tangerang Selatan, pada tanggal 2 Juni 2012 Jam 10,12 WIB saat

    konfirmasi dengan Kepala Sekolah melalui HP, mengatakan penerimaan siswa/i baru tahun ajaran 2012Untuk KLS VII dapat dilihat lewat online di http://ppdb.kemdikbud.go.id/tangsel.lokasi

    Pendaftaran: SMPN 11 Kota Tangerang Selatan.Selamat mengakses.

    TEROPONG MASYARAKAT, SUNGAI CISADANEMengalirnya Air Sampai Jauh mentoknya Sampai Laut Menurut Masyarakat mengatakan

    sebaiknya,sudahlah tibanya PEMERINTAH terkait,Membangun JEMBATAN Penyebrangan antaraKab,Tangerang dan Kota Tangerang Untuk kubutuhan Penyebrangan Masyarakat Setiap saat.MemangJika dibayangkan Lebarnya Sungai Cisadane ini ada sekitar Seratus Lima Puluh Meter,Dalamnya Sekitar20 M.apalagi Kalau Air Besar sering menyebrang Warga Setempat,sering juga yang Jatuh kedalam SungaiCisadane ini,tuturnya Masyarakat Baur Sepatan sampai Kronjo.

    ----------INFORMASI PUBLIK------------------

  • EDISI 19 | TAHUN II | RABU, 04 - 17 JULI JUNI 2012

    Sambungan 6

    lakukan realisasi pembe-nahan global agar fungsi BPNselaku administrasi pertana-han dapat berjalan sebagai-mana mestinya.

    Hendarman Supandji jugamemiliki kemampuan yangbagus di bidang hukum danpenerapannya, serta sudahmemiliki pengalaman di bi-dang hukum ketika menjabatJaksa Agung untuk memaha-mi, menelaah, maupun mem-buat kesimpulan hukum ter-kait perkara, sedangkan BPNRI merupakan administrasipertanahan yang menjalan-kan putusan hukum dan tidakdapat dipisahkan dari putu-san hukum ataupun perkarapertanahan. Diyakini, Hen-darman Supandji merupakansosok yang mampu untuk ce-pat beradaptasi dari pengala-man di bidang kejaksaan ke-pada bidang pertanahan ma-upun penerapan hukumnya.Bisa saja tanah yang menjadiobjek perkara terjadi beberapaperkara dan perkara dibalikperkara, yaitu perkara perda-ta, pidana dan perkara tatausaha negara.

    Juga merupakan orang hu-kum yang mengerti hukum,memahami hukum, siap un-tuk menghormati hukum,menjalankan putusan hukumyang sudah memiliki kekua-tan hukum tetap dan mengua-sai hubungan aplikasi pene-rapan hukum terhadap perta-nahan, baik itu menjalankanputusan hukum yang sudahdiputuskan oleh MahkamahAgung demi terciptanya su-premasi hukum di bidangpertanahan.

    Dipadu dengan figur Ses-tama BPN RI, Managam Ma-nurung yang memiliki ke-mampuan dan pengalamansangat memadai untuk pelak-sanaan kebijakan pertanahansesuai dengan petunjuk teknis(juknis) dan petunjuk pelaksa-naan (juklak) dengan maksi-mal, perpaduan figur tersebutdiharapkan dapat mencipt-akan pembenahan reformaagraria secara bersinergis.Ahli teknis pertanahan diga-bung dengan ahli hukum danpenerapan hukum, akanmenghasilkan kebijakan yangpenuh dengan prestasi terha-dap pembenahan pertanahanbumi pertiwi Indonesia, khu-susnya pembenahan reformaagraria dan pelaksanaan pera-

    turan Kepala BPN RI. Prestasisebagai hasil kinerja ber-sinergis tersebut sangat dinan-tikan oleh masyarakat Indone-sia.

    Hal tersebut disampaikanPemimpin Redaksi RBN, Las-pen Sianturi di Jakarta ming-gu lalu memberikan komentartentang figur Hendarman Su-pandji yang baru dilantik be-berapa minggu lalu menjabatKepala BPN RI.

    Baru beberapa minggumenjabat Kepala BPN RI, te-tapi Hendarman Supandjitermasuk pejabat yang berse-dia menjalankan keterbukaaninformasi publik denganmemberikan informasi publiksecara transparan kepadapers. Hal ini merupakan lang-kah positif yang patut ditirudan terus dijalankan agarmaksud dan tujuan dari Un-dang Undang Pokok Agraria(UUPA) dapat terealisasi de-ngan baik demi terwujudnyamasyarakat adil dan makmurdi Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) sesuaidengan cita cita para pahla-wan kemerdekaan yang telahmendirikan NKRI di bidangpertanahan imbuhnya.

    Untuk terwujudnya visimisi UUPA, bahwa seluruhwilayah Indonesia adalah ke-satuan tanah air dari seluruhrakyat Indonesia yang ber-satu sebagai bangsa Indone-sia, dimana seluruh bumi, airdan ruang angkasa, termasukkekayaan alam yang terkan-dung di dalamnya dalam wi-layah Republik Indonesia,sebagai karunia Tuhan YangMaha Esa adalah bumi, airdan ruang angkasa bangsaIndonesia dan merupakankekayaan nasional.

    Koordinator Pokja Warta-wan Pertanahan ini juga me-ngatakan, bahwa adapun hu-bungan antara bangsa Indo-nesia dan bumi, air serta ru-ang angkasa tersebut adalahhubungan yang bersifat aba-di. Dalam pengertian bumi,selain permukaan bumi, ter-masuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang beradadi bawah air. Dalam penger-tian air termasuk perairan pe-dalaman maupun laut diwilayah Indonesia. KebijakanHendarman Supandji selakuKepala BPN RI bersama Ses-tama Managam Manurungdiharapkan dapat berja lan

    secara sinkron dengan visimisi UUPA tersebut.

    Hukum agraria yang ber-laku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangandengan kepentingan nasionaldan Negara, yang berdasar-kan atas persatuan bangsa,dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturan pera-turan yang tercantum dalamUUPA dengan peraturan per-undangan lainnya, dan se-gala sesuatu dengan mengin-dahkan unsur unsur yangbersandar pada hukumagama.

    Semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial. Ha-nya warga negara Indonesiayang dapat mempunyai hu-bungan sepenuhnya denganbumi, air dan ruang angkasa.Tiap tiap warga negara In-donesia, baik laki laki mau-pun wanita mempunyai ke-sempatan yang sama untukmemperoleh sesuatu hak atastanah serta untuk mendapat-kan manfaat dari hasilnya,baik bagi diri sendiri maupunkeluarganya. Untuk itu, Hen-darman Supandji diharapkandan diyakini mampu untukmenjalankan kebijakannyasesuai dengan prisip UUPAdalam penerbitan Surat Kepu-tusan (SK) terkait legalitaspertanahan, ujar sumber.

    Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN dari sisipers, pejabat yang digantikanoleh Hendarman Supandjiterindikasi pejabat yang ku-rang menghormati keterbu-kaan informasi publik dandisinyalir salahgunakanjabatan dalam penerbitan SKpertanahan. Selama Joyo Wi-noto menjabat Kepala BPN RI,ada sekitar dua puluh suratkonfirmasi dari Redaksi Kan-tor Berita RBN, tetapi suratkonfirmasi tersebut belum adapernah dijawab selaku peja-bat publik. Adapun surat kon-firmasi tersebut berawal dariputusan hukum yang sudahmemiliki kekuatan hukumtetap, tetapi putusan tersebutbelum juga dijalankan olehpejabat bersangkutan.

    Kadang surat konfirmasididisposisi kepada deputidan direktur, tetapi ketika di-tindaklanjuti, deputi maupundirektur menjawab, Me-mang... surat konfirmasi ter-sebut didisposisi kepada saya,

    tetapi konfirmasi tersebuttidak dapat saya jawab, ka-rena kurang relevan untuk di-jawab dan tidak tahu apayang menjadi jawabannya. Se-harusnya, yang menjawabkonfirmasi adalah kepalabadan karena surat konfirm-asi ditujukan terhadap kepalabadan.

    Untuk menjalankan konse-kuensi pers selaku pengawalkebenaran, Kantor Berita RBNmenuliskan pemberitaantentang kinerja Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI sekitarempat tahun dengan tujuansupaya menjalankan putusanhukum yang sudah incrach.Tetapi, akibat ditulis denganpemberitaan akurat dan be-rimbang, Joyo Winoto didugamenerbitkan surat keputusanyang membuat keberadaan ta-nah Hambalang Bogor men-jadi status quo. Disinyalir ke-bijakan Joyo Winoto dalam SKmelenceng dari isi putusanhukum yang diputuskan olehMahkamah Agung, tan-dasnya.

    Supaya insan pers dapatmenjalankan kontrol sosialmaupun selaku pengawal ke-benaran, Hendarman Supan-dji selaku Kepala BPN RI mau-pun sebagai pejabat publik di-harapkan dapat bermitra de-ngan baik terhadap insan persyang menjalankan profesinyademi terciptanya pembena-han reforma agraria yangdiharapkan oleh berbagai pi-hak dan diikuti dengan keter-bukaan informasi publik.

    Seorang wartawan da-lammenjalankan tugasnya perlusuper hati hati dengan ment-aati Kode Etik Jurna-listik,Undang Undang Pers No 40/Tahun 1999 dan memahamiStan-dar Kompetensi Warta-wan (SKW), agar insan persdalam menjalankan tu-gasliputannya tidak keluar darikoridor kode etik pers dan un-dang undang pers, sehinggainsan pers aman dan terke-ndali dalam melaksanakantugasnya.

    Dalam mencari, mengum--pulkan, menyebar-luaskangagasan dan in-for-masi, in-san pers berusaha secaramaksimal menjalankan tugasjurnalistik secara profesionaldengan pemberitaan yangaku-rat dan berimbang agarmasyarakat mendapatkaninformasi yang terjadi secara

    nyata tanpa rekayasa danwartawan penulisnya jugamenulis berita sesuai denganhati nurani maupun dengandata dan fakta di lapangan,ujarnya.

    Sesuai dengan PeraturanKepala BPN RI Nomor 1 Ta-hun 2011 tentang pelim-pahan kewenangan pemberi-an hak atas aanah dankegiatan pendaftaran ta-nahtertentu telah terurai de-nganjelas, apa yang men-jadi tu-poksi kepala kan-tor pertana-han ataupun tupoksi kepalakantor wila-yah pertanahantingkat provinsi.

    Dalam peraturan terse-but,Pasal 3, Kepala Kantor Per-tanahan memberi kepu-tusanmengenai: pemberian hak Mi-lik atas tanah per-tanian yangluasnya t idak lebih dari20.000 meter per-segi (dua pu-luh ribu meter per-segi); Pem-berian Hak Milik atas tanahnon perta-nian yang luasnyatidak lebih dari 2.000 (duaribu meter persegi); PemberianHak Milik atas tanah dalamrangka pelaksanaan program:transmigrasi, redis-tri-busitanah, konsolidasi ta-nah danpendaftaran tanah yang ber-sifat strategis, mas-sal, danprogram lainnya.

    Dalam Pasal 4 dinyatakan,Kepala Kantor Per-ta-nahanmemberi keputusan mengenaipemberian Hak Guna Bangu-nan untuk orang perseora-ngan atas ta-nah yang luas-nya tidak lebih dari 1.000 Mpersegi (se-ribu meter persegi);pem-berian Hak Guna Bangu-nan untuk badan hukum atastanah yang luasnya tidak le-bih dari 5.000 (lima ribu me-ter persegi); semua pemberianHak Guna Bangunan atastanah Hak Penge-lolaan.

    Pasal 5 tertulis, KepalaKantor Pertanahan mem-berikeputusan mengenai: pembe-rian Hak Pakai un-tuk orangperseorangan atas tanahpertanian yang luasnya tidaklebih dari 20.000 M persegi(dua pu-luh ribu meter per-segi); pem--berian Hak Pakaiuntuk badan hukum atas ta-nah pertanian yang lu-as-nyatidak lebih dari 20.000 (duapuluh ribu meter per-segi);pemberian Hak Pa-kai untukorang perseora-ngan atastanah non per-ta-nian yangluasnya tidak le-bih dari 2.000(dua ribu me-ter persegi);pemberian Hak Pakai untukbadan a-tas tanah non perta-nian yang luasnya tidak lebih

    dari 2.000 (dua ribu meterper-segi); semua pemberianHak Pakai atas tanah HakPengelola.

    Sedangkan Pasal 6, KepalaKanwil Badan PertanahanNasional memberi keputusanmengenai: pem-be-rian HakMilik untuk orang perseo-rangan atas ta-nah pertanianyang luasnya lebih dari 20.000(dua pu-luh ribu meter persegi);pemberian Hak Milik untukbadan hukum atas tanahper-tanian yang luasnya lebihdari 20.000 (dua puluh ribumeter persegi); pemberian HakMilik atas tanah non pertanianyang luasnya lebih dari 2.000(dua ribu meter persegi) dantidak lebih dari 5.000 (lima ribumeter persegi);

    Di dalam Pasal 7, Ke-palaKanwil Badan Perta-nahanNasional memberi keputusanmengenai pemberian HakGuna Usaha atas tanah yangluasnya t idak lebih dari1.000.000 (satu juta meterpersegi).

    Pasal 8 berbunyi, KepalaKanwil Badan PertanahanNasional memberi keputusanmengenai: pemberian HakGuna Bangunan untuk orangperseorangan atas tanah yangluasnya lebih dari 1.000(seribu meter persegi) dantidak lebih dari 5.000 (limaribu meter persegi); pemberianHak Guna Bangunan untukbadan hukum atas tanahyang luasnya lebih dari 5.000(lima ribu meter persegi) dantidak lebih dari 75.000 (tujuhpuluh lima ribu meter persegi).

    Pada Pasal 9, Kepala Kan-wil Badan Pertanahan Na-sional memberi keputusanmengenai: pemberian HakPakai untuk orang perseora-ngan atas tanah pertanianyang luasnya lebih dari20.000 (dua puluh ribu meterpersegi) ; pemberian HakPakai untuk badan hukumatas tanah pertanian yang lu-asnya dari 20.000 (dua puluhmeter persegi); pemberianHak Pakai untuk orang per-seorangan atas tanah non per-tanian yang luasnya lebih da-ri 2.000 (dua ribu meter per-segi) dan t idak lebih dari5.000 (lima ribu meter perse-gi); pemberian Hak Pakai un-tuk badan hukum atas tanahnon pertanian yang luasnyalebih dari 2.000 (dua ribu me-ter persegi) dan tidak lebihdari 25.000 (dua puluh limaribu meter persegi).

    Di dalam Pasal 10, Kepala

    Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia menetap-kan pemberian Hak Atas Ta-nah yang diberikan secarahukum.

    Dan Pasal 11, Kepala Ba-dan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia memberikeputusan mengenai pembe-rian Hak Atas Tanah yang tidakdilimpahkan kewenangannyakepada Kanwil Badan Perta-nahan Nasional atau KepalaKantor Pertanahan.

    Dalam hal ini, HendarmanSupandji selaku Kepala BPNRI bersama Sestama, InspekturUtama, Deputi I, Deputi II,Deputi III, Deputi IV, Deputi V,dan tingkat Direktur di JajaranBPN RI maupun jajarankakanwil dan kakantor agardapat bersatu dan bersinergisuntuk lakukan pembenahansecara global, demi terciptanyapelayanan pertanahan yangsemakin profesional terkaitlegalitas tanah di Indonesia,imbuhnya.

    Dengan keberadaan Pera-turan Kepala BPN RI Nomor1 Tahun 2011, para insan persyang bertugas di wilayah kerjamasing masing juga perlumemahami tugas pokok danfungsinya dari sisi pers, seca-ra turut serta untuk melaku-kan pengawalan terhadapperaturan tersebut, denganharapan agar para insan persdapat menuliskan pembe-ritaan dengan baik dan pro-fesional, tandasnya.

    Sudah merupakan tugasinsan pers selaku pilar keem-pat bangsa dalam memantaukewenangan para pejabatpublik ataupun kebijakannyasupaya sistim dapat berjalandengan baik sebagaimanamestinya sesuai dengan ko-ridor dan peraturan yang su-dah ditetapkan, khususnya dibidang pertanahan.

    Dengan prinsip momentumpers selaku pengawal ke-benaran, insan pers yang ber-tugas di wilayah hukum NKRIdiha-rap-kan dapat mengawalPe-raturan Kepala BadanPer-tanahan Nasional Repu-blik Indonesia dan UUPA agardapat berjalan sebagaimanamestinya dengan harapan pe-layanan pertanahan di BumiPertiwi Indonesia semakinprofesional dengan tetap me-nghormati keterbukaan infor-masi publik, lirih sumber. (Pol-man/Minggus/Rodeo/WitmanHutagalung)

    Sosok Hendarman Supandji Cocok................................................................................................dari Hal. 01

    Segenap Jajaran Redaksi dan Perusahaan

    RAKYAT BICARA NEWS

    Mengucapkan:SELAMAT MENJALANKAN TUGAS KEPADA

    BAPAK HENDARMAN SUPANDJI SELAKUKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

    REPUBLIK INDONESIA

    LASPEN SIANTURIPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

    SELAMAT MENJALANKAN TUGAS KEPADA BAPAKHENDARMAN SUPANDJI SELAKU KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

    LASPEN SIANTURIKoordinator Pokja

    Keluarga BesarPOKJA WARTAWAN PERTANAHAN

    Mengawal UUPA

    Mengucapkan:

    Bersambung ke hal 07

    Surat Kabar-Tabloid-Media OnlineRedaksi/Tata Usaha: R 101 Gedung Kuning Jl. Melawai III No. 28 Kawasan

    Blok M Sguare Jakarta Selatan

    Kantor Berita

    Red