EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Bicara Rakyat

Surat Kabar

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos ki rim)BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

Foto Ist.

Bersambung ke hal. 7

Akses Baca Surat KabarAkses Baca Tabloid RBNOnline: http//issuu.com/tabloid_rbn

www.rakyatbicaranews.com

Rekam Jejak “Delik Tanah” Hambalang Bogor

Penyelidikan KPK Dinantikan

Alamat Redaksi/Tata UsahaGedung Kuning R 101Jl. Melawai III No. 28 Kawasan M Square Jakarta Telp. 021 7278

1504

website:www.suratkabarrbn.co.cc

Website www.suratkabarrbn.co.ccWebsite www.kbrakyatbicaranews.co.ccRAKYAT BICARA NEWSRAKYAT BICARA ONLINE

Oknum WS Mengaku BIN“Ancam” Akan Bunuh Pemred RBN

Indikasi Salahgunakan Jabatan Joyo Winoto Diekpose

Oknum WS yang diduga mengaku Anggota BIN (foto: ist)Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD (foto: ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNBerawal dari indikasi salahgunakan jabatan oleh

Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (BPN RI) terkaitpenerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9/HGU/BPN/2006, yaitu SK perpanjangan HGU kepada PTBuana Estate yang notabene milik Probosutedjo,digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap,tetapi putusan hukum tersebut tidak dapat berjalansebagaimana mestinya. Delik pertanahan maupunindikasi salahgunakan jabatan tersebut diekpos olehRedaksi Rakyat Bicara News sekitar empat tahunbelakangan ini dengan pemberitaan akurat dan ber-

”Oknum WS dan SN telahmengambil keuntungan dari

pemberitaan RBN terkaitpemberitaan indikasi

salahgunakan jabatan oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI.”

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Sirait dalam acarasilaturahmi baru baru ini (foto:ist)

Mabes Polri Tidak Perlu TakutPeriksa Joyo Winoto Selaku Terlapor

Bersambung ke hal. 8

Pelayanan Masyarakat Urusan Sertifikat “Bobrok”Kakan Pertanahan Kota Tangerang Ir. Alim Bastian ‘Arogan dan Pilih Kasih’?Sestama dan Iptama BPN RI DiharapkanLakukan Pengkajian Maupun “Pencopotan”

pelayanan di pertanahan tangerang-

Kota Tangerang, KantorBerita RBN

Supaya terciptanya pelaya-nan masyarakat yang profesi-onal di bidang sertifikasi tanahdi Kota Tangerang, dan sema-kin terwujudnya administrasi

pertanahan untuk legalitas tanahsesuai dengan visi misi UUPA(Undang Undang Pokok Agraria)yaitu Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960, diharapkan Sek-retaris Utama (Sestama) danInspektur Utama (Iptama) Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Re-publik Indonesia turun tanganuntuk lakukan pengkajian mau-pun cek dan recek ke lapangantentang kinerja Kepala Kantor

“Borok Warisan” SyahrulEffendi Diduga Setoran

Terhadap Foke

Jakarta, Kantor Berita RBNDisebabkan indikasi ko-

rupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi Syahrul Effendi ke-tika menjabat Walikota JakartaSelatan menjadi “borok wari-san”, dan terjadinya “borokwarisan” tersebut diduga jugasetoran kepada Gubernur DKIJakarta, Fauzie Bowo (Foke)dan akibatnya terjadi “setordan setoran” kelihaian penye-lidikan maupun penyidikanKomisi Pemberantas Korupsi(KPK) sangat dinantikan, su-paya dugaan perkaya diri olehSyahrul Effendi bersama samadengan Foke dapat dituntaskandemi terciptanya supremasihukum dan pembenahan diri,khususnya dalam menyambutpilkada DKI Jakarta yang sudahsemakin dekat.

Indikasi kebobrokan Syah-rul Effendi ketika menjabatWalikota Jakarta Selatan (Jak-

sel) yang diduga dilakukanbersama sama dengan SotarHarahap saat menjabat KepalaBagian Umum Kantor Waliko-ta Jaksel, yaitu juga diduga per-kaya diri dengan merugikankeuangan negara masih dalamberbentuk “misteri” alias be-lum dapat dituntaskan denganbaik, karena pelaku indikasikorupsi masih dapat aman danterkendali untuk menikmatihasil indikasi korupsinya tanpadapat tersentuh hukum dalammempertanggungjawabkanperbuatannya.

“Borok warisan” SyahrulEffendi diduga melakukan se-cara bersama sama dengan So-tar Harahap, dan aliran dana-nya juga disinyalir ikut dinik-mati oleh Fauzi Bowo selakuGubernur DKI Jakarta. Akibat-nya, penegakan supremasi hu

Walikota dan Irbanko JakbarDiminta Lakukan Tupoksi

Lurah Srengseng “Peras”Masyarakat Untuk

Terbitkan SKTS TanahJakarta, Kantor Berita RBN

Untuk terciptanya peme-rintahan yang bersih dari ko-rupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi serta untuk semakinmantapnya pelayanan masya-rakat di Jajaran PemerintahProvinsi DKI Jakarta dalammelaksanakan tupoksi (tugaspokok dan fungsinya) selakupejabat publik, khususnya diKelurahan Srengseng Kecama-tan Kembangan, diminta Wa-likota Jakarta Barat (Jakbar)bersama Inspektur PembantuKota (Irbanko) Jakbar untuklakukan tupoksinya dalampembinaan maupun tindakantegas terhadap Lurah Sreng-seng agar pelayanan masyara-kat dapat berjalan sebagai-mana mestinya dan masyarakattidak merasa dipersulit untukmendapatkan pelayanan surat

surat yang dibutuhkan.Demikian pengakuan ahli

waris Iskandar Sihombing(Alm) berinisial SS dan LS ke-pada Kantor Berita RBN Ming-gu lalu memberikan tanggapanterkait Surat Keterangan TidakSengketa (SKTS) tanahnya yangsampai saat ini dinantikan, dansampai kapan akan diterbitkanoleh Kelurahan Srengseng,masih dalam penantian.

“Terkait dengan penguru-san Surat Keterangan TidakSengketa (SKTS) tanah sekitar5.000 meter persegi di Kelura-han Srengseng KecamatanKembangan Jakbar atas nama(Iskandar Sihombing, Alm)yang sampai saat ini belum di-terbitkan oleh KelurahanSrengseng dengan alasan ma-

Bersambung ke hal. 7Jakarta, Kantor Berita RBN

Dalam isi suratnya kepada KepalaKepolisian Republik Indonesia (Kapolri),Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. DolokF Sirait mengatakan, sesuai dengan suratPT Genta Prana No. 35/GP/IV/2011tanggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dansurat tersebut telah berada 5 (lima) bulanpada KANIT II PIDKOR BARESKRIM, dansampai saat ini saya selaku pelapor belumpernah diperiksa oleh Polisi.

Dolok Sirait juga mengatakan, “Polisitidak perlu lagi takut memeriksa JoyoWinoto selaku orang dekat Presiden RI,disebabkan Presiden sendiri telahmemberi arahan kepada Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI, dan JoyoWinoto harus melaksanakan Putusan MANo. 482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 danhasilnya dilaporkan kepada Presiden RI,sesuai surat Menteri Sekretaris Negara

RI No. 92/M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011” disebabkan JoyoWinoto, PhD statusnya adalah terlaporoleh pihak pelapor.

Beberapa bukti bahwa Joyo Winoto,PhD telah melakukan tindak pidana ko-rupsi UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitudengan adanya Putusan Mahkamah Agung(MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal16 September 2009, yaitu membatalkan SKBPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhDdengan menyalahgunakan wewenangnya,dan menghukum Joyo Winoto selakuKepala BPN RI, serta diperintahkan untukmenerbitkan sertifikat HGB atas nama PTGenta Prana seluas 211, 75 Ha. Akan tetapi

Bersambung ke hal. 10

Mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi (foto:ist)

Gubernur DKI Jakarta Fauzie Bowo (foto:ist)

Bersambung ke hal.2

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

DKI Jakarta 2

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC.Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu BIRO MEDAN KOTA:A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K.Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan,James Samosir BIRO KOTA TANGERANG: Agus Priyanto BIRO KAB.TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN: Parlindungan Maha-raja (Kepala), BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB.BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG:Erik Simorangkir BIRO BALI: -.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28, Blok M. Kebayoran Baru,Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX:(021) 72781504 e-mail: suratkabar @rakyatbicaranews.comonline http://issuu.com/rakyatbicaranews website:www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta PusatDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURATKABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERSSERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung,

M.DIV

MANAGER UMUM &SIRKULASI:

L. Sianturi

MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing

ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing, SH.

Sahat Tumanggor

MARKETING/IKLAN:Ayu SupinahSri Wulandari

Condro Pranoto

PEMIMPIN REDAKSI:Laspen Sianturi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung

REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

Polman Sianturi

REDAKTUR KHUSUS:Drs. Dolok F. SiraitBenhard MR Sinaga

KOORDINATOR LIPUTAN:Minggus S.

REDAKTUR:Rodeo Sujana Marbun

SEKRETARIS REDAKSI:Yuliana

LAYOUT/DESIGN:Guntur, Pahotan SnG

Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak

DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman

Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. BudimanSiringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M.

Suprapto, S.Sos, Lingge NainggolanPENASEHAT HUKUM:

R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,Dicky Siahaan, SH.

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:Laspen Sianturi

1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN.Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin

Perusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

DAFTAR HARGA IKLAN

Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara dan Berbicara

Untuk Bersatu

Indikasi Pembodohan Masyarakat danPengemplangan Pajak oleh PT Mitra Utama

Global “Layak” Dilakukan PenelitianPT Mitra Utama Global diduga

mengemplang pajak miliaran rupiahdan membuat laporan keuangan dan

laporan pajak yang terindikasilaporan palsu, dan akibatnya didugaterjadi indikasi perkara perdata dan

perkara pidana termasuk tindakpidana perpajakan

Kantor PT MItra Utama Global

Jakarta, Kantor Berita RBNIndikasi pembodohan ma-

syarakat dan pengempalnganpajak oleh PT Mitra Utama Glo-bal “layak” dilakukan peneliti-an oleh instansi terkait, baikinstansi Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta cq Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasimaupun instansi perpajakan(Penyidik Pajak), supaya tercip-tanya supremasi hukum danpenegakkan perda DKI Jakarta.

Dasarnya, PT Mitra UtamaGlobal diduga mengemplangpajak miliaran rupiah dan mem-buat laporan keuangan danlaporan pajak yang terindikasilaporan palsu, dan akibatnya di-duga terjadi indikasi perkaraperdata dan perkara pidana ter-masuk tindak pidana perpaja-kan. Direktorat Pajak c/q Direk-tur Penyidikan Pajak diharap-kan turun tangan untuk lakukanpenyidikan terhadap indikasipengemplangan pajak tersebut,agar terciptanya kesadaran pa-jak untuk membayar pajak de-ngan prinsip “self assessment”.

Pasalnya, Direktur Utama PTMitra Utama Global, Ir. HasnaWiya Pelana termasuk wajib pa-jak yang kurang taat terhadapperaturan perpajakan, baik ituterhadap pajak perusahaannyamaupun pajak pribadinya seki-tar sepuluh tahunan, denganmain “akal akalan” terhadap pe-tugas pajak. Ir. Hasna Wiya Pe-lana juga juga lakukan pembo-dohan masyarakat pencaritenaga kerja.

Hal tersebut disampaikannarasumber yang kurang berke-nan ditulis dalam pemberitaanMinggu lalu di Jakarta, tetapisumber tersebut siap untukmenjadi saksi di pengadilan biladibutuhkan kesaksiannya, sertauntuk demi terciptanya supre-masi hukum di wilayah hukumIndonesia maupun terwujudnyasebuah kebenaran di bidangperpajakan. Perusahaan MitraUtama Global yang berkantor diBlok M Jl Melawai Raya sertamemiliki beberapa cabang di Ja-karta dan Tangerang perlu dila-kukan pengawasan terhadap

surat ijinnya maupun perpaja-kannya.

Sumber juga mengatakan,“Adanya perekrutan tenagakerja oleh PT Mitra Utama Glo-bal, dimana calon tenaga kerjadipungut biaya sebesar Rp.507.000,- dan PT Mitra UtamaGlobal diduga menjadi calo te-naga kerja dengan mengatasna-makan nama Dinas Tenaga Ker-ja DKI Jakarta. Ditempatkan ke-mana para tenaga kerja yang su-dah direkrut tersebut dan apa-kah perekrutan tersebut bekerjasama dengan Dinas Tenaga KerjaDKI Jakarta, sangat dipertanya-

kan keberadaannya” imbuhsumber.

Termasuk status dan peng-gajian terhadap tenaga kerjayang sudah direkrut diduga ter-jadi pembodohan, dan tenagakerja itu dipekerjakan tanpamendapatkan Tunjangan HariRaya (THR) selaku karyawan,karena tenaga kerja yang sudahdirekrut dipertanyakan status-nya, apa karyawan PT MitraUtama Global atau karyawanperusahaan lain, kurang jelasstatusnya.

“Dalam hal ini Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi

DKI Jakarta diharapkan turuntangan untuk lakukan penga-wasan maupun penertiban ter-hadap PT Mitra Utama Globalkarena nama baik Kepala Dinasdipertaruhkan, demi keuntu-ngan pribadi ataupun keun-tungan PT Mitra Utama Global”tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi secara tertulis dengannomor surat 090/Kf-SK/11 tang-gal 30 Nopember 2011, PT MitraUtama Global maupun DirekturUtamanya Ir. Hasna Wiya Pela-na tidak bersedia memberikankomentar. (Minggus/PS/STR)

(Kakan) Pertanahan Kota Tange-rang, maupun “pencopotan” Ir.Alim Bastian bila sudah layakuntuk ditindak tegas, disebabkanKakantor “doyan duit” dan terin-dikasi lakukan gratifikasi.

Pasalnya, Kakan PertanahanKota Tangerang terindikasi aro-gan serta gaya kepemimpinan“pilih kasih”, dan sering seringotoriter, baik terhadap urusanekternal maupun dalam urusaninternal, serta cara cara membe-rikan arahan kepada bawahanmaupun cara menindak bawa-hannya, sering keterlaluan dankurang manusiawi. Salah satucontoh gaya menindak terhadapbawahannya, bila ada pegawaiyang terlambat masuk kantor,walaupun hanya lima menit,pegawai tersebut dijemur diterik matahari seperti anaksekolahan. Pegawai dipermalu-kan di depan umum. Akibatnyapegawai sering sakit dan me-nimbulkan rasa stres dalamlingkungan kerja.

“Memang….. tujuannyademi penegakan aturan, tapi apapada zaman reformasi ini masihada pemimpin yang begini?Walaupun kami bawahan, kamijuga kan….. manusia. Tolongkami diperlakukan secara manu-siawi. Sebenarnya kita takut un-tuk menyatakan hal seperti ini,karena dapat dikatakan membo-corkan rahasia seorang atasan,tapi demi tujuan yang baik, mautidak mau kita harus terbukaagar terciptanya pembenahan diLingkungan Kantor PertanahanKota Tangerang, terlebih denganpembinaan dari Sestama dan

Iptama. Tidak ada tujuan yanglain dalam hal ini kecuali untukpembenahan dan berbenah diriyang diawali dari diri sendiri.”

Hal tersebut disampaikanoleh sumber Kantor Berita RBNyang tidak bersedia namanyaditulis dalam pemberitaan diTangerang Minggu lalu, denganmaksud dan tujuan supayaterciptanya pembenahan ke arahyang baik di lingkungan KantorPertanahan Kota Tangerang,maupun dengan pengawasandari BPN Pusat, agar pelayananadministrasi pertanahan di KotaTangerang semakin profesional.

Di lain sisi, sumber RBNyang lain dan juga tidak berke-nan identitasnya dipublika-sikan, tapi siap menjadi saksi dipengadilan bila dibutuhkan jikahak tolak wartawan harus dibu-ka setelah diputuskan oleh putu-san hukum untuk dibuka, me-ngatakan, “Setiap pegawai diKantor Pertanahan Kota Tange-rang yang beragama muslimdiwajibkan untuk sholat subuhdi Mesjid Kantor PertanahanKota Tangerang setiap hariJumat tanpa pilih kasih, yaituwajib hukumnya terhadap pega-wai. Tetapi dalam menindakbawahannya, Kakantor didugapilih kasih karena lain aturan-nya terhadap pegawai si A, si B,si C dan pegawai lainnya. Bilapegawainya seseorang yang me-miliki peran sebagai ibu rumahtangga, menjadi merepotkanpada setiap hari Jumat karenasubuh sudah harus berangkatdari rumah. Jadinya mene-lantarkan anak dan suami.”

Sumber juga mengatakan,“Apakah merupakan perintahKakan Pertanahan Kota Tange-rang supaya pegawai BPN KotaTangerang yang beragama Mus-lim wajib sholat subuh di MesjidBPN Kota Tangerang pada setiaphari Jumat adalah arahan atauperintah Kepala BPN RI atauSestama BPN RI? Sangatdipertanyakan keberadaannya,karena kantor pertanahan kota/kabupaten yang lain setahu kitatidak begitu” imbuhnya.

Sedangkan sumber RBN lainyang juga tidak mau namanyadibawa dalam pemberitaan,mengeluarkan isi hatinya yangpaling dalam, mengutarakan,Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang diduga kurang me-ngerti tugas pokok dan fungsinyaselaku kepala kantor, yangmengakibatkan pelayananmasyarakat terindikasi “bobrok”dan penuh dengan calo yangberkeliaran karena gaya ke-pemimpinan Kepala Kantorseperti ada pembiaran kondisidemikian, dan tujuannya disinya-lir untuk dapat delapan enam.

“Kita sebagai bawahan jadinyapusing untuk selalu membuatalasan kepada masyarakat yangmengurus sertifikatnya. Berkasdisinyalir sengaja dibuat lamaberada di meja kepala kantor,supaya masyarakat datang sendiriuntuk menghadap langsung. Ya…..diduga ada permainan dan olahmengolah supaya kondusif. Jadiseperti kantor urusan alasan sajakita jadinya untuk menjawab ma-syarakat yang mempertanyakankeberadaan berkasnya” tandasnya.

Bila kita menjawab perta-nyaan masyarakat sudah sejauhmana keberadaan berkasnya,perasaan kita menjadi serba ser-bi. Bila pertanyaan dijawabbenar, jadi bisa dikatakan tidakmenjaga nama baik atasan, teta-pi bila kita jawab “bohong”demi menjaga nama baik atasan,kita menjadi merasa berdosa ter-hadap masyarakat karena sudahmembohongi masyarakat Ta-ngerang. Padahal pelayananpertanahan adalah pelayananmasyarakat untuk administrasipertanahan masyarakat.

Kepala kantor juga mem-buat suasana kerja menjadi ku-rang nyaman dan terlalu seringmarah marah terhadap bawa-hannya. Kadang tidak ada angindan tidak ada hujan, kita bisa ke-na semprot kemarahannya dansering mengeluarkan ancamanterhadap bawahannya akan di-pindahkan ke kantor pertana-han ke pelosok tanah air, sepertiucapannya yang sering kitadengar, “Apa kamu mau sayapindahkan dari sini ke kampungsana? Tak ada itu ilmu ilmu Ban-ten dan saya tidak takut kepadailmu Banten” ujar sumber me-niru ucapan kakantor.

Sesuai dengan pantauan Kan-tor Berita RBN, salah seorangwarga berinisial AP memberikankomentar, “Maksud dan tujuanpemajangan gambar Presiden RI,Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) sejajar dengan gambarKepala BPN RI, Joyo Winoto dangambar Kepala Kantor Pertana-han Kota Tangerang, sepertimenunjukkan bahwa Kepala

Kantor Pertanahan Kota Tange-rang juga sejajar haknya dalamselaku pengambil keputusan,agar kepala kantor kelihatanhebat dan wah dalam pandanganyang melihat pajangan gambartersebut. Diduga maksudnyasupaya masyarakat tahu bahwakakantor adalah orang dekatnyaSBY dan Joyo Winoto DimintaBPN RI lakukan pengkajianterhadap pemasangan gambargambar itu, apakah hal itu meru-pakan arahan dari BPN Pusat atautidak” imbuhnya.

Pada situasi dan kondisi ber-beda, seorang narasumber RBNyang juga tidak bersedia namanyaditulis dalam berita, mengu-tarakan, “Berkas urusan sertifikatditumpuk di meja kakantor. Ber-kas juga lama ditanda tangani olehkakantor. Bisa berbulan bulanberkas di ruangannya. Notarisyang mau mengurus sertifikat kli-ennya dipersulit bila tidak adasetorannya. Itupun harus mengha-dap sendiri kepada kepala kantorsecara langsung. Seperti bukankantor pertanahan saja kondisinya,tapi menjadi mirip dengan kantorbiro jasa, dimana setiap jasa yangdilakukan harus dibayar secaradua tarif. Satu tarif resmi dan satulagi tarif pribadi. Kakantor didugarakus terhadap yang namanyaduit, dan semua urusan harusmendapatkan duit. Tanda tangan-nya selaku kepala kantor memilikiharga yang tinggi” ujarnya.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Kantor Perta-nahan Kota Tangerang, Ir. AlimBastian sedang berada di luarkantor. (TIM)

Kakan Pertanahan Kota Tangerang Ir. Alim Bastian.........................................................................................................................dari Hal. 1

STAF REDAKSI:Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S.,

Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, AhmadNurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam

Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, TopanSinaga Abdul Aziz Bulex, MA, Thomson Gultom, Benhard MR. Sinaga,

Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Banten 3

Disebabkan PT. MNC Sky Vision DirugikanKPI & Menkominfo Agar Tindak

Tegas “Pencurian Siaran”

Gambar Kantor PT Kabel Siar Media Mandiri di Tangerang Selatan (Foto:str)

Jakarta, Kantor Berita RBNKarena PT MNC Sky Vision

dirugikan secara ekonomi danhak paten yang melanggar hu-kum dengan semaraknya “pen-curian siaran” dan hal ini sudahmasuk ranah pidana serta me-ngarah ke pelanggaran hak cipta,ketegasan Komisi Penyiaran In-donesia (KPI) dan Menteri Ko-munikasi dan Informasi (Men-koinfo) sangat dinantikan, agarpencurian siaran tersebut dapatdituntaskan dengan baik, yaitupelaku yang sudah dilaporkandapat diperiksa selaku terlapordan dilengkapi sampai P21.

Seperti penuturan dari seo-rang staf legal Asosiasi Penye-lenggara Multimedia Indonesia(APMI) yang kurang berkenannamanya ditulis dalam berita diJakarta Minggu lalu kepadaKantor Berita RBN mengatakanhal tersebut.

“TV Berlangganan atauyang lebih sering disebut saatini TV Kabel juga berkembangpesat sampai ke pelosok daerahuntuk memenuhi permintaanminat masyarakat dalam men-dapatkan informasi dan hibu-ran. Seiring dengan pesatnyapermintaan pelanggan itu mem-buat para penyedia TV Kabelmenjamur di seluruh wilayahnegeri ini. Namun perkemba-ngan tersebut diiringi jugadengan semaraknya pelangga-ran yang diduga mengarah ke

tindak pidana” tandasnya.Sumber juga mengatakan,

bahwa hak redistribusi eksk-lusif Barclays Premier League(BPL) atau sering disebut denganLiga Inggris pada saat ini hanyadimiliki oleh salah satu anggo-tanya, yaitu PT. MNC Sky Visi-on (Indovision) yang masih ber-laku sampai dengan tahun 2013.

“Apabila ada operator TVKabel yang menyiarkan BPLatau Liga Inggris tanpa adanyaperjanjian kesepakatan bersamadengan PT. MNC Sky Vision(Indovision), perusahaan terse-but diduga telah melanggar tin-dak pidana sesuai dengan Un-dang Undang No.19 Tahun 2002pasal 49 (ayat 1, 3) tentang hakcipta” tegas sumber.

Di Kota Serpong sudah dila-porkan salah satu perusahaanindikasi pencurian siaran yaituPT Kabel Siar Media Mandiridisebabkan operator TV berlang-ganan Kabel Siar Alam Suteratersebut terindikasi langgar ijinpenyiaran dan hak siar, sesuaidengan yang dimaksud di dalamUU No. 32 Tahun 2002 pasal 33ayat 1 tentang ijin penyiaran danUU No. 32 Tahun 2002 pasal 43ayat 1 tentang hak siar.

PT Kabel Siar Media Mandirisudah dilaporkan ke kepolisian,supaya terciptanya supremasihukum sesuai aturan yang ber-laku di wilayah hukum Indone-sia. Selain melanggar hak cipta

PT Kabel Siar Media Mandiri ju-ga disinyalir mengemplangpajak yang merugikan keu-angan negara, serunya.

“Perusahaan seperti PT KabelSiar Media Mandiri seharusnyacepat dibasmi karena diduga tidakmemiliki hak siar yang akibatnyamelanggar undang undangtentang hak cipta sesuai dengantersurat di UU No. 19 Tahun 2002

Pasal 2 ayat 1 dan pasal 49 ayat 3.Hal ini merupakan perbuatanmelawan hukum dan termasukranah pidana” tandasnya.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada PT Kabel Siar Me-dia Mandiri, Bambang Sugengselaku penanggung jawab takbersedia memberikan komentar.

Supaya terciptanya supremasidan perlindungan hukum di bidang

hak paten, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RIselaku instansi yang berwenangdalam mengelola Hak KekayaanIntelektual di Indonesia diharapkanuntuk lakukan pengkajian ber-sinergis dengan KPI, baik dalampembenahan maupun dalamtindakan tegas terhadap pelakupencuri siaran. (Polman/MS)

Bangunan Langgar Perda No. 7 tahun 2010 Semarak di Jagakarsa

Kualitas Proyek Renovasi Toilet Sekolah “Bobrok”

KadisdikTangsel Diduga Terima Suap Dari Pemborong

Tangsel, Kantor Berita RBNProyek renovasi toilet di SD

Negeri 01 Jurangmangu Timur

Kota Tangerang Selatan penuhteka-teki antara hubungan kon-traktor, panitia, pejabat pembuat

komitmen, kuasa penggunaanggaran maupun Kepala DinasPendidikan Kota Tangerang ter-kait dengan kualitas pembangu-nan renovasi gedung disebab-kan pekerjaan belum selesaitetapi pembayarannya sudahdibayar seratus persen. Kualitaspekerjaan bobrok dan belumselesai, tetapi kontraktor sudahpenagihan. Dalam hal ini KepalaDinas Pendidikan Kota Tange-rang Selatan diduga penuh de-ngan “suap menyuap” dan kon-disi tersebut seperti pembiaran.

Hal itu disampaikan olehsalah seorang warga TangerangSelatan (Tangsel) yang menolaknamanya ditulis dalam berita.

“Kepedulian pemerintahterhadap bidang pendidikan sa-ngat bagus, termasuk salah satu

pembangunan ataupun perbai-kan gedung sekolah serta fasili-tas sekolah. Salah satu kepedu-lian dari pemerintah tersebutadalah telah terwujudnya de-ngan baik renovasi 3 (tiga) buahtoilet di SD Negeri 01 Jurang-mangu Timur Kota TangerangSelatan, tetapi kepedulian peme-rintah tersebut mengundang ba-nyak pertanyaan dari masya-rakat, dimana proyek renovasitoilet tersebut penuh denganteka-teki, disebabkan toilet ter-sebut sudah digunakan tetapibelum selesai dan proyek ter-sebut tidak dilanjutkan lagi. Pa-dahal anggarannya menurutsumber yang layak dipercayasekitar 75 jutaan rupiah tapipekerjaannya tetap gantung”imbuhnya.

Toilet tersebut sudah digu-nakan tetapi melihat kondisimaupun fisik bangunan secarakeseluruhan di lapangan, bahwaproyek tersebut belum selesai,dimana plafonnya dibagiandalam toilet belum dipasang se-mua, tetapi pekerjaan tersebuttidak dilanjutkan lagi dan didu-ga terjadi pembiaran walaupunpembayarannya sudah selesai.Kinerja bidang pengawasandipertanyakan, disebabkankualitas pekerjaan terindikasilanggar Perpres No. 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada Kepala Dinas Pen-didikan Tangerang Selatan, staffnyamengatakan bahwa “Bapak lagiada rapat”. (Polman/SaTu)

Bangunan Toilet SDN 01 Jurangmangu Timur secara internal (foto: SaTu)

Sudin P2B Jaksel SupayaLakukan “Cek dan Recek”

bangunan di Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa (Foto: Minggus)

Jakarta, Kantor Berita RBNAkibat maraknya bangunan

bermasalah di wilayah Keca-matan Jagakarsa Kota Admi-nistrasi Jakarta Selatan (Jaksel),dimana semakin banyaknyabangunan yang terindikasi me-langgar Perda No. 7 tahun 2010karena belum memiliki IzinMendirikan Bangunan (IMB) danatau menyalahi fungsi sertaperuntukan bangunan gedung,untuk itu Suku Dinas P2B JakartaSelatan (Jaksel) diharapkanlakukan “cek dan recek”.

Dari pantauan wartawanRBN baru-baru ini di lapangan,ditemukan bahwa bangunan

yang di Gg. Hj. Totong Kelura-han Jagakarsa Kecamatan Ja-gakarsa, bangunan di Jl. TB.Simatupang, bangunan di Jl.Gang Seratus Kelurahan LentengAgung, bangunan di Jl. TanjungBarat, bangunan di Jl. ElangEmas, Kompleks Tanjung Masraya, Kelurahan Tanjung Barat,Kecamatan Jagakarsa didugatelah melanggar Perda Nomor7 tahun 2010 dimana Izin Men-dirikan Bangunan (IMB) ter-sebut belum ada tapi bangunansudah didirikan dan fungsibangunan juga dipertanyakan.

Seperti penuturan salahseorang warga yang menolak

namanya untuk diekpos, mem-berikan komentar, “MasyarakatKecamatan Jagakarsa mengha-rapkan ketegasan dari Kasi P2BJagakarsa untuk menjalankantupoksinya menindak bangunanbermasalah yaitu bangunanrumah tinggal, dan Sudin P2BJaksel selaku atasannya yangurusannya bukan rumah ting-gal, agar turun tangan untuklakukan tupoksi dengan pener-tiban” imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Kepala Seksi P2BKecamatan Jagakarsa, Johnysedang berada di luar kantor.

(Polman/Minggus)

Kanit Lantas Polsek Pondok Aren,AKP. Drs. DODID PRASTOWO S.

MENGATUR DAN MENATA LALU LINTAS WILAYAHPOLSEK PONDOK AREN DENGAN BIJAKSANA

BiografiNama : Drs. Dodid Prastowo, SHTempat/tgl lahir : Surabaya, 23 Agustus 1965Pangkat : Ajun Komisaris PolisiPend. Umum : - SMA VI Bulungan

- Universitas Dr. Moestopo JakartaPengalaman Dinas : 1. 1988 - Prop. Kalimantan Barat

2. 1990 - Resmob PMJ 3. 2000 – Walpri Dubes Inggris 4. 2002 – Jatanras/Polres ? Buser/Polres ? Ranmor/Polres ? Kanit Serse Polsek ? Patwal Lantas ? Kanit Dikyasa ? Kabagops Lantas 5. 2010 Kanit Lantas Polsek Serpong 6. 2012 sampai sekarang Kanit Lantas Polsek Pondok Aren

Mengatur dan menata lalu lintas wilayah Polsek PondokAren adalah merupakan target dan sasaran utama dari KanitLantas Polsek Pondok Aren AKP. Drs. Dodid Prastowo S. untukmengurangi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas sertamemberikan pelayanan terbaik di wilayah Polsek Pondok Arensudah terwujud melalui program dan langkah yang bijaksanaserta pembinaan yang benar kepada petugas lalu lintas yangbersentuhan langsung dilapangan.

Sewaktu diwawancarai oleh wartawan RBN baru-baru iniAKP. Drs. Dodid Prastowo S. memulai pembicaraannya di ruangkerjanya. Adapun komitmen dari Kanit Lantas Polsek PondokAren adalah berbakti kepada nusa dan bangsa penuh ke-Taqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tingginilai kemanusiaan, peka dan tanggap terhadap masalah-masalah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaranlalu lintas (Kamseltibcarlantas), bertanggungjawab baik secarahukum maupun moral atas pelaksanaan tugas dan penggunaankewenangan Kepolisian, santun dan dapat menjadi teladandalam hidup bermasyarakat.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh Unit LantasPolsek Pondok Aren adalah melaksanakan tugas sesuai denganperencanaan tugas, tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas,mampu menggunakan alat komunikasi utama/alat komunikasikhusus (alut/alsus), koordinasi dengan pemerintah daerah daninstansi terkait (partnership) mengatasi gangguan keamanan,keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas(Guankamseltibcarlantas) secara terpadu dan profesional,mendatakan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan lalulintas dan permasalahannya, menghasilkan produk-produkyang bermanfaat bagi pimpinan bagian lainnya maupunmasyarakat, peka dan peduli terhadap masalah Kam-seltibcarlantas dengan unggulan kami “SMART SERVICE”berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan kewenanganPolantas sebagai berikut :

- Pendidikan/penyuluhan- Penegakan Hukum (Gakum)- Registrasi – Identifikasi- Pusat Koordinasi, Kendali, Komunikasi dan Informasi

(K3I)- Menjadi koordinator pemangku kepentingan (Partnership

melalui steakholder)- Memberikan rekomendasi dampak lantas- Koordinator Pengawas PPNSUntuk memenuhi program unggulan ini maka Unit Lantas

Polsek Pondok Aren melakukan :1. Memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat tentang

Kamseltibcarlantas2. Membuka jalur-jalur komunikasi termasuk menampung

info, keluhan dan komplain masyarakat (info macet/laka),untuk menjalankan program tersebut kami menjalin kerjasamadengan Radio Elshinta dan Radio Komunitas Pondok Aren (PT.Jaya Bintaro).

3. Melibatkan Kelompok Sadar (pokdar) mitra Bhayangkaramembantu dalam proses kegiatan gerakan pengaturan lalulintas (Gatur Lantas) yang terarah dan terlatih sekaligus upayamempersempit ruang gerak para pak ogah (yang selalu kucing-kucingan dengan petugas)

4. Komunikasi, promosi, menunjukkan bukti-bukti inovasiserta mampu di legitimasi merupakan suatu prestasi dalamorganisasi Polri dan kepada masyarakat.

(Polman/Sahat)

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

DKI Jakarta 4

Kejari Jaksel dan Jajaran Diminta Lakukan Penyelidikan“Proyek Fiktif” Serta Suap Menyuap Diduga

Semarak di Lemigas Cipulir

Jakarta, Kantor Berita RBNKejaksaan Negeri (Kejari)

Jakarta Selatan (Jaksel) diharap-kan turun tangan untuk lakukanpenyelidikan kepada LemigasCipulir, disebabkan Panitia Le-lang dan Pejabat Pembuat Ko-mitmen (P2K) di Pusat Pene-litian dan Pengembangan Tek-nologi Minyak dan Gas Bumi Le-migas yang berdomisili di Jl. Ci-ledug Raya Kaveling 109 CipulirKebayoran Lama Jakarta Selatan“doyan duit” dan terindikasi te-rima suap menyuap dari proyekfiktif, tetapi Kapus Lemigas se-laku penanggung jawab angga-ran “cuek bebek” walaupun in-dikasi suap tersebut sudah diin-formasikan kepada KapusLemigas.

Hal tersebut sudah berlang-sung sekitar beberapa tahunbelakangan ini khususnya tahunanggaran tahun 2009 dan 2010lalu terlalu mencolok dan ok-numnya seperti kebal hukumserta markus proyeknya diatursedemikian rupa di kantor PTDelapan Pancuran Mas ketikaberkantor di Jl Ciledug Raya No17 Kecamatan Pesanggrahan.

Segala sesuatu surat menyuratterkait urusan proyek di Le-migas dapat diatur di kantortersebut dan termasuk indikasipemalsuan surat suratnya jugadibuat di lokasi tersebut.

Untuk terciptanya pemerin-tahan yang bersih dari korupsikhususnya di Lingkungan Lemi-gas, kinerja Jajaran Kejaksaan,baik dari unit intelijen dan unitpidana khusus dan pidanaumum diminta turun tangan un-tuk membasmi korupsi yangterjadi di Lingkungan LemigasCipulir beserta praktek pemal-suan surat surat.

Hal itu disampaikan sumberKantor Berita RBN yang tidakbersedia namanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta belumlama ini.

Menurut sumber, terkaitdengan pengumuman Nomor:01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yangpekerjaannya dibiayai dariDIPA TA 2010 lalu dengan jum-lah paket 35 (tiga puluh lima)paket, dimana dalam proses ten-der disinyalir melanggar Kep-pres 80 Tahun 2003 dan penyem-purnaannya karena proses ten-

der tertutup dan “tender ten-deran”.

Diduga dari 35 paket terse-but sarat korupsi, kolusi dangratifikasi antara P2K, Panitia,dan Kontraktor Pelaksana. Pe-ngumuman tersebut terindikasitidak diumumkan di media saatitu supaya tidak diketahuipublik. Salah satu contoh,Permintaan Pengadaan Barang(PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesarRp.424.487.877,- dengan nilaikontrak Rp 419.100.000,-terindikasi “fiktif”.

Diduga Ir. Djoko Sunarjanto,M.Si selaku P2K menerima suapdari indikasi proyek fiktiftersebut Rp. 116.000.000, Moch.Fierdaus, S.Si selaku Ketua Le-lang menerima suap Rp.40.000.000, Anto menerima suapRp. 40.000.000, Ir. Tunggal M.Scsebesar Rp. 23.000.000, Syam-sudin Mukhtar, SE menerimasuap sekitar Rp. 185.000.000 se-dangkan kontraktor PT DelapanPancuran Emas hanya mendapatfee sekitar Rp. 15.000.000, selakupelaksana pekerjaan terindikasifiktif.

Pembuatan Garansi Bankjuga terindikasi “aspal” yangumumnya digunakan oleh kon-traktor binaan, dimana haltersebut diduga persekongko-lan antara P2K, Panitia danKontraktor Pelaksana.

Juga pengadaan barang AC

Tahun Anggaran 2009 lalu disi-nyalir barang yang digunakanterindikasi barang bekasdimana Ir. Rudi Suhartono Wterindikasi korupsi, kolusi, ne-potisme dan terima gratifikasi.

P2K, Panitia dan Pengawas diLingkungan Lemigas juga

terindikasi “doyan setoran” dariKontraktor Binaan, baik dariproyek pekerjaan penunjukanlangsung maupun pekerjaanpemilihan langsung untukperkaya diri.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Lemigas Cipulir,

Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen(P2K) di Pusat Penelitian dan PengembanganTeknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas yangberdomisili di Jl. Ciledug Raya Kaveling 109 CipulirKebayoran Lama Jakarta Selatan “doyan duit” danterindikasi terima suap menyuap dari proyek fiktif

Tempat Lemigas berkantor

SANGAT DISAYANGKAN KALAUHENDARDJI SUPANDJI GAGAL

Jakarta, Kantor Berita RBNDengan adanya keinginan

Mayjen TNI ( Purn ) Drs H.Hendardji Supandji, SH ikutserta mencalonkan diri untukmenjadi pejabat KepalaDaerah Provinsi DKI Jakarta,(Gubernur) dengan visimenjalankan amanahperubahan fisik dan non fisikdalam upaya memaksimalkanproses pembangunan di DKIJakarta 2012–2017 untukmewujudkan keadilan dankesejahteraan masyarakat.

Warga DKI Jakarta secaraspontan menanggapinyadengan positif, terutamadalam keinginan HendardjiSupandji dalam hal untukmenjadikan Jakarta KotaMegapolitan yang ramahlingkungan, manusiawi,berbudaya, aman, nyaman,tertib, modern & sejahtera.Masyarakat yang rindu akanperubahan sangat antusiasmemberi dukungan, agarHendardji Supandji bisa masukdalam bursa pertarunganmemperebutkan untukmenduduki kursi DKI satu.

Namun sangatdisayangkan kalau HendardjiSupandji sampai gagal untukmewujutkan program atauvisi melakukan perubahan,apalagi kegagalan itu terjadidatangnya dari kalangansendiri, akibat kurangnya

perhatian menanggapimasalah, terutama masalah-masalah kecil yang tidaksegera diselesaikan. Karenakecil, seringkali dianggaptidak membahayakan tapitidak jarang kerikil kecil bisamembuat terpeleset.

Sebagaimana himbauanAnggota Koalisi MasyarakatPenegak Hukum (KMPH) SriSuwanto beberapa waktulalu, agar para calonGubernur DKI dari jalurindependen yang akan majupada bursa pencalonan untuktidak melakukan perbuatancacat hukum karena hal ituakan merugikan calonnyasendiri.

Selain itu, Ketua DPDPartai Gerindra DKIMuhammad Taufik jugamenegaskan, agar pihak KPUProvinsi DKI Jakarta dalamproses pelaksanaan Verifikasiberkas calon Gubernur DKIagar tidak melakukan praktikmain mata dan MuhammadTaufik juga berjanji langsungmelaporkan kepada pihakyang berwenang bilamanaditemukan adanyakecurangan, hal itu diungkap-kannya pada awal pendaf-taran calon Gubernur DKIJakarta terkait penolakan duapasangan calon yang men-daftar lebih awal.(W.Hutagalung)

Kapus Lemigas tidak bersediamemberikan komentar dan ter-kesan gerah terhadap keda-tangan wartawan yang melaku-kan konfirmasi terkait indikasikorupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi yang terjadi di Ling-kungan Lemigas. (TIM TIGA)

KANTOR BERITA RBNMembutuhkan:

1. Kepala Perwakilan2. Kepala Biro

3. Wartawan-Wartawati

Bagi yang berminat dapatmengatarkan lamaran ke

Jl. Melawai III No. 28 RGedung Kuning Kawasan Blok MKebayoran Baru - Jakarta Selatan

email: laspen_sianturi@yahoo.com

STO

P P

RE

SS

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Bidik Korupsi 5

Pledoi Pembelaan Malinda Dee

Malinda Dee (foto:ist)

Apakah Kejahatan Semacam IniDisejajarkan Dengan Kejahatan Teroris?

TUNTUTAN TERHADAP MALINDA DEE

Nama Terdakwa : INONG MALINDA DEE als.MALINDA DEEBinti SISWO WIRATMO

Tempat Lahir : Pangkal PinangUmur/Tanggal Lahir : 49 Tahun, 5 juli 1962Jenis Kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : JL.Tebet Barat X No. 29, RT.08/05

Kelurahan Tebet Barat, Kec Tebet - Jakarta SelatanAtauApartemen Capitol Tower 3 Lantai 22, SCBD.

Agama : IslamPekerjaan : Mantan Pegawai Citibank

Kantor Cabang Land MarkPendidikan : Sarjana

DAKWAAN;KESATU;PRIMAIR;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang PerbankanJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1)KUHP.SUBSIDAIR;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b. Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.KEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf b. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TindakPidana Pencucian Uang Jo.Pasal 65 ayat (1)KUHP.KETIGAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun2010, tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jakarta, Kantor Berita RBNPledoi pembelaan Malinda Dee

terdakwa kasus penggelapan danpencucian uang hadir dalampersidangan lanjutannya, denganagenda pembacaan pleidoi atau notapembelaan atas tuntutan JaksaPenuntut Umum (JPU) Minggu laludi Pengadilan Negeri (PN) JakartaSelatan.

Pada saat membacakanpleidonya, Malinda Dee kelihatansedih dan kadang tak kuasamenahan air mata yang menetesakibat menahan perasaannya.Malinda hanya didampingibeberapa kuasa hukumnya, salahsatunya Batara Simbolon, tetapimewakili dari keluarga seperti tidakada yang terlihat selamapersidangan berlangsung.

Adapun pledoi pembelaanMalinda Dee, dituturkan satupersatu, yaitu: berawal dari bebantugas sebagai Relationship Manajer(RM) dituntut agar dapatmengakuisisi calon nasabahsebanyak-banyaknya masuk sebagainasabah Citibank Cabang Land-mark.

Dilandasi dengan niat untuk ikutmemajukan Citibank CabangLandmark sebagai lembagakeuangan yang berorientasi profit,maka saya memulai mencobamembangun kerja sama danmenjalin kemitraan dengan paranasabah, terutama nasabah yangmempunyai kemampuan financial.

Alhasil, terjalinlah kerja samaantara nasabah di satu pihak dansaya selaku RM di lain pihak. Untukkerja sama tersebut berupa; di satusisi nasabah mempercayakandananya kepada Citibank CabangLandmark untuk dikelola, di sisilain bank menjamin bahwa uangnasabah aman dan memberikanmanfaat secara finansial. Denganmemberikan pelayanan yang prima,serta membantu mengelola dananasabah untuk memperolehkeuntungan maka terealisir-lahdapat diakusisi nasabah sebanyak±200 nasabah. Kemitraan iniberlangsung cukup lama bahkandapat dikatakan bertahun-tahun danberjalan sangat kondusif tanpa adakendala yang berarti. Jalinan salingpengertian merupakan dasarkerjasama yang saling dihormati.Hal seperti apa yang saya lakukansebagai RM juga sama dilakukanoleh semua pejabat di CitibankCabang Landmark.

Oleh karena itu, sampai saat inisaya belum bisa memahamimengapa kemitraan ini berubahmenjadi masalah hukum, danbenarkah ini semua hanyalahrekayasa bertujuan kejatuhan sayadan keluarga saya? Kasus ini benar-benar misteri bagi saya, imbuhnya.

Sidang perkara yang digelar diPengadilan Negeri Jakarta Selatanini, baru sampai pada tahappembelaan, tetapi jauh sebelum itusejak kasus ini termuat dipemberitaan mass media baik mediacetak maupun media elektronika,saya dan keluarga saya telahdihakimi oleh masyarakat (publik)dan divonis sebagai pembobol dananasabah untuk membeli mobil. Sayayakin bahwa masyarakat umumtidak tahu apa yang sebenarnyaterjadi.

Caci maki, sumpah serapah,semua tertuang dan tertuju kepadaMalinda Dee baik masalah pribadimaupun masalah tugas menjadibahan pemberitaan sehari-hari dansangat menyakitkan bagi saya dankeluarga besar saya. Harkatmartabat dan hak asasi sebagaimanusia telah habis dirampas olehpemberitaan tersebut, perasaankami benar-benar hancur. Hal yangsama juga dirasakan oleh keluargabesar saya. Lebih dari itu, secarapsikis saya sangat terbebani karenakeluarga saya, adik-adik, suamiyang tidak mengetahui apa-apatentang permasalahan ini ikutdisangkutpautkan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtelah dibacakan pada persidanganyang lalu, selanjutnya saat ini tibakesempatan pada saya untukmenyampaikan pembelaan secarapribadi.

Sebagai orang biasa yang awamhukum, maka pembelaan saya inilebih merupakan ungkapanperasaan dari hati kecil yang palingdalam yang sedang teraniaya.

Di samping itu, dalampembelaan ini saya inginmengungkapkan realita apa yangsebenarnya terjadi sehinggadiharapkan perkara ini dapatdidudukkan secara proposional,baik dilihat dari kacamata hukummaupun dari faktual. Sementara ini,kebanyakan orang hanya melihatsecara sepintas bahwa Melinda Deemembobol uang nasabah untukmembeli mobil. Ini adalahmerupakan potongan berita yangmuncul di permukaan dan hanya itu

yang diketahui oleh publik yangberitanya didramatisir sedemikianrupa sehingga menjadi bombastis.Benarkah fakta di lapangan sepertiitu? Untuk memahamipermasalahan yang sedang terjadi,perlu ada uraian secara kronologistentang peristiwa ini.

Sebagai ungkapan perasaanorang yang sedang terjolimi,perkenankanlah saya sedikitmenyikapi tuntutan Jaksa PenuntutUmum. Dalam perkara ini padagaris besarnya, Jaksa menuntutdengan hukuman penjara selama 13tahun, denda 10 milyar dan barangbukti berupa mobil dikembalikankepada Citibank Cabang Landmark.Saya tidak mengetahui parameterapa yang dipakai oleh JaksaPenuntut Umum, sehingga sayaharus dituntut 13 tahun penjara dandenda 10 milyar? Atas tuntutantersebut, banyak mendapattanggapan dari masyarakat yangmempertanyakan ada apa Melindaharus dituntut setinggi itu?

“Apakah kejahatan semacam inisudah di sejajarkan sekaliberkejahatan teroris, atau kejahatanpembobolan bank yang nilaikerugiannya trilyunan rupiah?”tanya Malinda Dee.

Selaku terdakwa saya hanya bisapasrah, karena tuntutan adalahmerupakan kewenangan JaksaPenuntut Umum, namun sebagairakyat kecil sangat berharapkewenangan ini tidak dipergunakansecara sewenang-wenang.

Sebagai ilustrasi, saya pernahmembaca berita di harian Kompasyang terbit beberapa minggu yanglalu, harian tersebut memberitakantentang perkara korupsi yang terjadipada Kementerian ESDM, disitudisebutkan ada kerugian Negarasebesar Rp 131.000.000.000,-(seratustiga puluh satu milyar rupiah),Terdakwanya atas nama inisial HS,untuk itu ia dituntut 8 (delapan)tahun penjara.

Saya menjadi semakin tidakmengerti, mungkinkan adaketentuan yang mengatur bahwasemakin besar kerugian yang timbulatas perkara itu semakin rendahtuntutannya.

Terkait dengan saksi, sangatdisayangkan, dari sekian banyaknasabah hanya 2 orang yangbersaksi di persidangan. Mengapahal ini bisa terjadi, mungkinkah halini bisa terjadi, mungkinkah parasaksi khawatir terkena sumpahpalsu, mengingat bersaksi di depanpersidangan di bawah sumpah.Padahal sebenarnya, dari para saksinasabah tersebut dapat digaliketerangan-keterangan yang dapatmembuat kasus ini menjadi nampakkebenaran materilnya.

Di depan persidangan, keduaorang saksi tersebut di atas,menerangkan bahwa ada beberapatransfer atas nama rekening merekamasing-masing yang tidakdiketahui. Benarkah ini merupakanketerangan para saksi tersebutkeluar dari hati nurani mereka atauarahan dari pihak tertentu yangmenghendaki kesaksian seperti itu.

Selama ini sepanjang yang sayajalani, saksi ROHLI Bin PATENImaupun saksi SUSETYO SUTADJI,bersikap sangat kooperatif danfamiliar, tidak pernah mengajukankomplain atau keberatan yang lainbaik tentang transfer maupunpelayanan terhadap para nasabah.Karena sesuai dengan komitmen

awal, para saksi telah menyerahkankepada saya selaku RM mewakiliCitibank Cabang Landmark untukmengelola dananya.

Dalam rangka pengelolaan dananasabah tersebut, denganpersetujuan mereka, sebagian daridananya diinvestasikan untukpembelian saham maupun asuransi.Melalui rekening atas nama saksiROHLI Bin PATENI pada BankMega, saksi telah menerimapembayaran dari keuntungan-keuntungan atas pengelolaandananya.

Atas persetujuan saksi ROHLIBin PATENI dan saksi SUSETYOSUTADJI, telah tercatat sebagai klienAsuransi PT. AXA Financial,asuransi tersebut sampai sekarangmasih berjalan, serta polis asuransidipegang oleh atas nama keluargaROHLI Bin PATENI maupunkeluarga saksi SUSETYO SUTADJI.Secara total asuransi atas namakeluarga saksi SUSETYO SUTADJI.Secara total asuransi atas namakeluarga ROHLI Bin PATENIbernilai nominal tertanggungsebesar Rp 13.800.000.000,- (tigabelas milyar delapan ratus jutarupiah) yang dikeluarkan dari dananasabah.

Demikian pula saksi SUSETYOSUTADJI berikut keluarganya telahtercatat sebagai klien Asuransi PT.AXA Financial, sampai sekarangasuransi tersebut masih berjalan,polis dipegang oleh masing-masingkeluarga SUSETYO SUTADJI sesuaidengan atas namanya, yang nilaipertanggungannya adalah sebesarRp.7000.000.000,- (Tujuh milyarRupiah), sedangkan pembayaranpremi pada setiap tahun sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratuslima puluh juta rupiah ) dibayarmelalui dana nasabah.

Setiap transfer yangdilaksanakan melalui Citibankcabang Landmark selalu dilakukanCall Back yaitu pemberitaan kepadanasabah bahwa transfer sesuaipermintaan nasabah telahdilaksanakan.

Call Back dilakukan melaluitelepon dari petugas kepadanasabah. Oleh karena itu apabila

tidak ada kecocokan tentang transferyang diberitakan oleh petugas makanasabah akan melakukan keberatanatau menolak.

Dari data yang ada padaCitibank Cabang Landmark, saksiROHLI Bin PATENI maupun saksiSUSETYO SUTADJI tidak pernahmelakukan keberatan ataupenolakan atas Call Back yangdilakukan oleh petugas, dengandemikian berarti para saksi tersebutdi atas mengetahui dan menyetujuitentang transfer yang sudahdilaksanakan meskipun mungkintujuan transfer kepada siapa tidakdiketahui tetapi para saksi telahberkomitmen dengan RM dalam halpengelolaan dana mereka, atauuntuk kejelasannya suatu saatROHLI Bin PATENI maupunSUSETYO SUTADJI menginformasikepada saya.

Secara administratif, rekeningkoran atas nama nasabah baikROHLI Bin PATENI maupunSUSETYO SUTADJI dikirim kepadayang bersangkutan, surat resirekening koran tersebut setelahditeliti dan ditandatanganikemudian dikembalikan keCitibank. Dalam jangka waktu 14hari, bila nasabah tidakmengembalikan resi tersebut, makanasabah dianggap telah setujudengan rekening koran atasnasabah tersebut, termasuk mutasitransaksi transfer maupun saldorekening nasabah. Dan apabiladalam 3 (tiga) bulan berturut-turutnasabah tidak menghembalikansurat resi tersebut, maka rekeningnasabah akan dibekukan sementarasampai ada klarifikasi dari nasabah.

Ternyata untuk saksi nasabahROHLI Bin PATENI dan SUSETYOSUTADJI, tidak pernah ada teguranataupun pembekuan rekening,berarti mereka tidak ada masalahdengan rekening dan menyetujuiseluruhnya.

Ketua dan Anggota MajelisHakim yang saya Muliakan, JaksaPenuntut Umum dan sidang yangkami hormati. Berdasarkan fakta-fakta dan realita sebagaimana yangsaya uraikan seperti tersebut diatas,maka saya berkesimpulan bahwa:

Dakwaan Jaksa keseluruhan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan,justru yang terbukti adalah adanyahubungan kerjasama antaraTerdakwa dan saksi ROHLI BinPATENI serta saksi SUSETYOSUTADJI, berdasarkan kesepakatansecara lisan yang menimbulkan hakdan kewajiban kepada masing-masing pihak, dengan demikianperbuatan yang saya lakukan adalahperbuatan berupa perikatan yangtermasuk dalam lingkup perdatadan bukan perbuatan pidana.

Perlu diketahui bahwa kerjasamaini membawa dampak yangmenguntungkan kepada semuapihak bank dengan terhimpunnyadana dari nasabah dapatmeningkatkan performance bankserta meningkatkan revenue(pendapatan), sedangkan dari pihaknasabah memperoleh manfaat secarafinancial dari keuntungan investasimaupun asuransi.

Adapun apabila ada selisihnominal pada saat peristiwa initerjadi karena kerjasama masihdalam keadaan berjalan, sebagiandananya masih berupa invest tetapiyang jelas dana nasabah tersebuttidak hilang.

“Berdasarkan uraian kesimpulansaya tersebut diatas, dengan inidimohon kiranya Majelis Hakimyang Mulia memberikan putusanyang seadil-adilnya berupa,menyatakan, saya selaku Terdakwatidak terbukti bermasalahmelakukan perbuatan tindak pidanasebagaimana diuraikan dalam SuratDakwaan Jaksa tersebut di depandengan Register No. PDM-1130/Jkt-Sel/Ep.2/09/2011 tanggal 18Oktober 2011; Membebaskan sayadari segala dakwaan dan tuntutanpidana; Memulihkan harkat danmartabat saya sebagai warga NegaraIndonesia; Membebankan biayaperkara kepada Negara” imbuhnya.

Demikianlah pembelaan ini sayasampaikan, dengan diiringi doa,kiranya Tuhan yang Maha Kuasamemberikan petunjuk, hikmad dankebijaksanaan kepada Ketua danMajelis Hakim Yang Mulia memutusperkara ini, tandas Malinda Dee.(STR/PS)

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Metropolitan 6

Pembangunan Mall di Bawah Sutet Milik PT Inti Utama Dharma RE

IMB Diterbitkan Berdasarkan AdvisPlanning Dinas Tata Ruang DKI Jakarta

Jakarta, Kantor Berita RBN“Disebabkan pembangunan

mall dan fasilitasnya yaitugedung milik PT Inti UtamaDharma Real Estate denganposisi mall dan faslititasnya be-rada di bawah aliran listrik te-gangan tinggi (sutet), tetapipembangunan mall tersebutmemiliki Ijin Mendirikan Ba-ngunan (IMB) dan adapun pe-nerbitan IMB adalah setelah pe-nerbitan advis planning dari Di-nas Tata Ruang DKI Jakarta. Ke-pala Dinas Tata Ruang DKI Ja-karta diminta untuk lakukanpengkajian terhadap penerbitan

advis planning, karena perun-tukannya dipertanyakan” ujarsumber RBN di Jakarta Minggulalu menanggapi pembangunanmall di bawah sutet.

Dengan lugas sumbermengatakan, Terkait denganpenerbitan IMB Nomor 5310/IMB/2011 yaitu objek Mall danFasilitasnya, atas nama PT IntiUtama Darma Real Estate,dengan spesifikasi 5 (lima) la-pis dan 1 (satu) basement di Jl.Raya Kalimalang KelurahanPondok Bambu KecamatanDuren Sawit Jakarta Timur.Apakah penerbitan IMB tersebut

sudah sesuai dengan petunjukpelaksanaan dan petunjuk teknismaupun standar operasionalprosedur penerbitan IMB danadvis planningnya, sangatdipertanyakan keberadaannya,ujarnya.

“Sesuai dengan Perda No-mor 7 Tahun 2010 tentangbangunan gedung, sebelum IMBNomor 5310/IMB/2011 diterbit-kan, apakah penerbitan IMB danpenerbitan advis planningnyasudah dilakukan survei lapa-ngan dan telah melewati pene-litian secara fakta dan yuridis,sesuai dengan aturan yang

berlaku di wilayah hukum DKIJakarta, dan apakah keberadaanmall tersebut sudah disetujuiGubernur DKI, menimbulkanpertanyaan bagi orang yangmelihat dan mengerti, bagai-mana itu keberadaan mall bisadi bawah sutet.

Keberadaan gedung mallyang sedang dibangun, posisikeberadaan gedung terlaludekat dengan kabel tegangantinggi yang dapat mengganggukeamanan dan keselamatanpenghuni gedung nantinya.

Supaya terciptanya keseim-bangan lingkungan di wilayah

DKI Jakarta, selayaknya bangu-nan mall tersebut dibangunberapa lapis dan basementnyaberapa lapis, sebaiknya dilaku-kan pengkajian ulang olehGubernur DKI Jakarta, demi kei-ndahan kota Jakarta sebagai IbuKota Negara Kesatuan RepublikIndonesia, tandanya.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Kepala DinasP2B serta Kepala Dinas TataRuang DKI Jakarta, dengan tem-busan ke pemilik bangunan,satupun surat konfirmasi belummendapatkan hasil konfirmasi.(Deo/STR)

Sejak Menjabat Wagub Sampai GubernurFoke Kurang Mampu Selesaikan Delik Tanah Marunda P2T Jakut Diduga Palsukan Peta

Jakarta, Kantor Berita RBNGubernur DKI Jakarta Fauzi

Bowo (Foke) dinilai kurangmampu untuk menjalankantupoksinya selaku GubernurDKI terkait delik maupun per-masalahan tanah Marunda Ja-karta Utara (Jakut), sejak men-jabat wakil gubernur (wagub)dan sampai jabatannya selakuGubernur DKI mau selesai,delik pertanahan tersebut delikpertanahan hanya tinggal delik,dan janji juga tinggal janji, ka-rena tidak ada realisasi dari hasilpertemuan dan musyawarahyang disposisinya diberikanFoke kepada stafnya supaya ta-nah tersebut diselesaikan secaramufakat terindikasi “omdo”(omong doang, red).

Hal itu disampaikan olehsumber RBN yang meminta su-paya identitasnya jangan ditulisdalam berita Minggu lalu diJakarta memberikan komentarterkait tanahnya yang sudahBKT sebagian dan sebagian lagisudah terbit sertifikat atas namaPT Kawasan Berikat Nusantara(KBN).

Sumber menambahkan, ter-kait dengan tanah Marunda atasnama WASIM BIN DADJAD Gi-rik Nomor C 1206 seluas 1,8Hektar Alamat Kampung Ke-bon Kelurahan Marunda RT 007

RW 01 Kecamatan CilincingJakarta Utara, dimana sampaisaat ini ganti rugi atas tanah ter-sebut belum diselesaikan wa-laupun tanah tersebut sudahmenjadi sungai BKT (banjirkanal timur). Sekretaris Kota(Seko) Administrasi Jakut selakuKetua Panitia Pengadaan Tanah(P2T) diduga mempersulit de-ngan berbagai alasan yang ku-rang masuk akal sehat, ujarnya.

Sesuai dengan surat Seko Ja-kut Nomor 6697/1.711.1 tanggal5 Oktober 2011 yang menyaran-kan supaya ahli waris Wasimbin Dadjad mengajukan gugatanklaim kepada PT Kawasan Beri-kat Nusantara (BKN), padahalyang menggunakan tanahadalah Pemda DKI Jakarta me-lalui P2T Jakut dan tanah terse-but sudah menjadi BKT.

Diduga terjadi pemalsuanpeta oleh oknum oknum di P2Tdisebabkan adanya perbedaandata di dalam peta lama dan petabaru. Dalam peta baru P2T tahun2009 tanah atas nama WASIMBIN DADJAD Girik Nomor C1206 tidak terdaftar, sedangkanpeta P2T tahun 2005 ada terdaf-tar, sesuai dengan peta di Keca-matan Cilincing, peta di KantorPertanahan Jakarta Utara ma-upun di Peta Dinas PekerjaanUmum DKI Jakarta. Disinyalirterjadi pemalsuan dan penipuandata serta penyalahgunaan jaba-tan oleh oknum oknum di P2TJakarta Utara. Dalam hal ini Gu-bernur DKI dan InspektoratProvinsi DKI Jakarta supayamenindak tegas jajarannya yangterlibat dengan pemalsuan peta,tandasnya.

Pada hasil risalah rapat di BiroHukum Setda Provinsi DKI Jakartatanggal 6 Desember 2011 lalu,bahwa rapat telah disimpulkansupaya Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi DKI Jakarta membuatsurat ke P2T Jakarta Utara untuk

diajukan pembayaran kepada ahliwaris. Tetapi, setelah ditelusurikembali kepada Biro Hukum DKIterkait hasil rapat, terjadi sebabakibat yang diduga “aneh binaneh” yaitu surat “Hasil Rapat”tidak dibuatkan ke P2T Jakut danmalah disarankan supaya ahliwaris mengajukan gugatan ke pe-ngadilan dengan tergugat PTKawasan Berikat Nusantara(KBN).

Dalam hal ini, P2T Jakut ber-sama sama dengan PT KBN ter-indikasi “rampok” tanah masya-rakat dan lakukan “pembodo-han” terhadap masyarakat di-sebabkan tanah masyarakatsudah menjadi BKT tanpa men-dapat ganti rugi atas tanahnya.P2T juga diduga merugikan ne-gara karena membuat rapatdengan anggaran dari negara,tetapi hasil rapat tersebut tidakdirealisasikan tetapi menyaran-kan supaya masyarakat mem-buat gugatan kepada pihak ke-tiga yaitu PT KBN.

Sesuai dengan surat KepalaKantor Pertanahan KabupatenBekasi Nomor 050-609-05.2002kepada Kepala Kantor Pertana-han Jakarta Utara tanggal 9 Juli2002 yang memberikan infor-masi, bahwa SK KINAG Nomor206/VIII-D/51/1965 tanggal 16Maret 1965, atas nama: Anang,Atja As, A. Suhara, Tarta, Bibin,Mastra, Tjotjo, Sutisna, D. Hi-dayat, Utja, Isti Komah, Marta,Meang, Roup, Djanan dan SKKINAG Nomor 134/VIII-D/51/1964 tanggal 10 Desember 1964atas nama: Sumajo, Noto dan SKKINAG Nomor 47/VIII/Insp-C/51/1964 atas nama Emadtanggal 21 September 1964 ter-daftar di dalam BUKU PENGE-LOMPOKAN PENERIMA RE-DISTRIBUSI TANAH PERDESAKABUPATEN BEKASI (Buku A).Setelah dilakukan penelitian dilapangan ternyata lokasi yang

yang dimaksud yang semulasecara administrasi berada diDesa Segaramakmur KecamatanTarumajaya Kabupaten Bekasi,dan sekarang sudah beradadalam wilayah DKI Jakarta.

Sehubungan dengan suratdari Direktur Utama PT KBN ke-pada ahli waris untuk menjawabsuratnya, “1. Bahwa lokasi tanahtanah yang saudara maksudkantidak mempunyai bukti alas hakyang kuat, dan tidak jelas kebe-radaannya, baik dalam batasbatas, lokasi maupun bloknya.2. Tanah milik PT Kawasan Be-rikat Nusantara (Persero) selu-ruhnya telah memiliki sertifikatHPL, yang diterbitkan olehKepala Kantor BPN Kodya Ja-karta Utara, dimana pembe-basannya dilakukan oleh Pani-tia IX yang terdiri dari unsurKantor Walikota Jakarta Utara,Kantor BPN Jakarta Utara, Ke-camatan dan Kelurahan. Selainitu penerbitan sertifikat HPLdimaksud telah melalui prosessesuai dengan aturan yang ber-laku dan didahului dengan pene-litian yuridis dan fisik terhadaptanah tersebut. 3. Sesuai denganpenjelasan tersebut di atas, makapermohonan ganti rugi yangsaudara ajukan adalah tidakberalasan dan tidak dapat kamiproses, karena kami telah mem-bebaskan tanah tersebut melaluiPanitia IX”.

Demikian isi surat DirekturUtama PT KBN, Raharjo Arjosis-woyo kepada Ahli waris. Terka-it dengan surat Direktur UtamaPT KBN tersebut, disinyalirJajaran Pemda DKI Jakarta “se-kongkol” untuk perdaya ma-syarakat terkait tanahnya yangtidak dapat diselesaikan sesuaiperintah Gubernur DKI tetapimalah disuruh untuk berperkarakepada PT KBN.

Sehubungan dengan suratKESEPAKATAN PEMBATA-

LAN atas perjanjian dasar antaraTNI Angkatan Laut dengan PTKawasan Berikat Nusantara (d/h PT Pusat Perkayuan Marunda)tentang tukar menukar (Rutls-lag) Tanah/ Bangunan TNI ALdi Marunda Jakarta Utara NomorBA/09/II/2001/Faslan/ 04/PJ/DIRUT/II/2001, dan SuratDirektur Operasi PT KBN, Soe-trisno, SE bahwa “Tanah tanahtersebut sudah dibebaskan olehPT KBN dalam rangka prosesrutlslag dengan pihak TNI ALuntuk pembangunan PangkalanKOLINLAMIL.” Diduga PT KBNm e n y a l a h g u n a k a n / m e -ngunakan nama TNI AL danPanitia IX untuk lakukan dugaan“perampokan” terhadap tanahmasyarakyat dan kurang men-jaga nama baik instansi peme-rintah, ujarnya.

Selaku Gubernur DKIJakarta yang masih menjabatsampai saat ini, sangat diha-rapkan Gubernur dapat mem-berikan solusi terbaik untukdelik tanah tersebut terlebihdalam menyambut Pilkada DKItahun 2012 ini, imbuhnya.

Pemberian dasar hak ser-tifikat HPL kepada PT KBN jugadipertanyakan dari mana dasaralas haknya dan SIPPT atas tanahtersebut diterbitkan pada masasiapa menjabat Gubernur DKI,sangat dipertanyakan.

Dalam hal ini jajaran per-tanahan juga harus bertanggungjawab, baik Kepala BPN RI,Kepala Kantor Wilayah DKIJakarta dan Kepala Kantor Per-tanahan Kota Administrasi Ja-karta Utara, tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Gubernur DKIJakarta dengan Nomor surat192/Kf-SK/12 tanggal 16Februari 2012, Fauzie Bowo be-lum bersedia memberikankomentar terkait tanah tersebut.(Minggus/STR)

Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo

(foto:ist)

Tangsel, Kantor Berita RBNJalan masuk ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rawa Buntu 2

Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan (Tangsel)membutuhkan perbaikan supaya kegiatan proses belajar me-ngajar dapat berlangsung dengan baik dan anak sekolah se-laku tunas bangsa dapat menjalankan tugasnya selaku pelajardalam menuntut ilmu sesuai dengan program pemerintahuntuk mencerdaskan anak bangsa.

Kondisi jalan kelihatan rusak parah dan saat ini diharap-kan perbaikan yang anggarannya dapat dimasukkan ke da-lam daftar proyek tahun 2012 supaya jalan masuk ke SDN RawaBuntu 2 dapat diperbaiki demi mendukung sarana jalan kesekolah tersebut dan kelancaran proses belajar mengajar diSDN Rawa Buntu 2 Kecamatan Serpong Kota TangerangSelatan.

Dari pantauan wartawan RBN baru-baru ini di lapanganbahwa kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan karenabelum diaspal dan sangat licin pada musim hujan.

Hal itu disampaikan orangtua murid dan guru kepadawartawan dimana sewaktu mengantar anaknya ke sekolahdengan menggunakan kendaraan roda dua sering mengalamikecelakaan ringan seperti terpeleset dan para siswa yang ber-jalan melewati jalan tersebut sering terkena siraman air padasaat kendaraan roda empat melintas.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diah dimintaturun ke lapangan untuk meninjau kondisi jalan tersebutkarena masyarakat, orangtua siswa dan guru menunggukebijakan walikota untuk dapat memberikan solusi terkaitkerusakan jalan. (Polman/SaTu)

Perbaikan Jalan MenujuSDN Rawa Buntu 2 Membu-

tuhkan “Perbaikan”

Jalan menuju Sekolah SD Negeri Rawa Buntu 2 (Foto: SaTu)

PASANG IKLANHanya di

SURAT KABAR RBNHubungi !!!!!!!!!!!!

Asisten Manager IklanSAHAT TGR.(SATU)

HP 0813 18673199Telp. (021) 93244786

AYO... Gratis

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Sambungan 7

kum di wilayah hukum DKIJakarta khususnya terkait indi-kasi “borok warisan” SyahrulEffendi terkesan “status quo”dan disinyalir terjadi dibalik pe-ristiwa terjadi peristiwa, karenaSekretaris Kota (Seko) Jaksel,Syamsudin Noor bantah kerasterkait indikasi korupsi SyahrulEffendi, padahal ketika indikasikorupsi tersebut terjadi Syam-sudin Noor sendiri belum men-jabat sebagai Seko Jaksel.

Disebabkan mantan Waliko-ta Jakarta Selatan Jaksel, SyahrulEffendi, SH, MSi terindikasi me-ninggalkan “borok warisan”kepada Walikota penggantinya,Anas Effendi terkait dugaan ko-rupsi yang terjadi ketika SyahrulEffendi menjabat walikota, ke-piawaian penyelidikan Kejaksa-an Agung (Kejagung) RI dan Ja-jarannya, baik jajaran JAM-PIDSUS (Jaksa Agung Muda Pi-dana Khusus), maupun JAMIN-TEL (Jaksa Agung Muda Inte-lijen) serta Jajaran Kejaksaan ditingkat Kejaksaan Tinggi DKIJakarta dan Kejaksaan NegeriJakarta Selatan, demi tercipta-nya pelaku indikasi korupsi da-pat tersentuh oleh hukum dankinerja walikota yang baru da-pat berjalan sebagaimana mes-tinya tanpa tanpa terbebani oleh“borok warisan” pejabat yangdigantikannya.

Pasalnya, ketika Syahrul Ef-fendi menjabat Walikota Jakselmerupakan Jajaran dari Muspi-ko Jaksel, dan sekarang SyahrulEffendi sudah menjabat Deputidi Jajaran Gubernur DKI Jakartayang merupakan tingkat Mus-pida DKI Jakarta. Sedangkankroni kroni dari Syahrul Effendisaat indikasi korupsi terjadi ma-sih ada yang menjabat di tingkatJajaran Pemerintah Kota(Pemkot) Administrasi Jaksel.Satu diantaranya diduga Sotar

Harahap yang juga terindikasiperkaya diri secara bersamasama dengan Syahrul Effendi.

Hal itu disebabkan mantanWalikota Jaksel Syahrul Effenditerindikasi tinggalkan “borokwarisan” terkait setoran setoranuntuk perkaya diri, mulai dariurusan sepeda ontel, urusanproyek proyek dengan mark up,setoran dari honor panitia pe-laksana kegiatan dengan Norek5.2.1.01.01 dan setoran darikegiatan lainnya maupun dariindikasi “upeti” pengangkatanpejabat di lingkungan PemkotJaksel. Harta kekayaan SyahrulEffendi bersama Sotar Harahapperlu “diperiksa”, apakah adahartanya yang berasal dari hasil“perselingkungan” dengan uangnegara yang mengakibatkankerugian negara.

Selama Syahrul Effendimenjabat Walikota Jaksel, Syah-rul Effendi terindikasi “doyansetoran” dan “doyan duit” untukperkaya diri, serta diduga peli-hara mafia proyek dalam mela-kukan praktek korupsi, kolusi,nepotisme dan gratifikasi. Se-bab akibat dari hal tersebut, pe-layanan masyarakat di kota ad-ministrasi Jaksel menjadi “bob-rok” karena semarak denganpungli serta penuh dengan in-dikasi praktek praktek kotoruntuk merugikan Negara danmasyarakat.

Selaku walikota “terlama”maupun walikota “terkaya” ke-tika menjabat Walikota Jakselbila dibandingkan dengan limawalikota lainnya di wilayahProvinsi DKI Jakarta, SyahrulEffendi terkesan kurang meng-hormati keterbukaan informasipublik dan sering mengorban-kan anak buahnya maupun jaja-rannya, disebabkan Syahrul Ef-fendi dapat melakukan indikasikorupsi dengan pintar untuk

“cuci tangan” serta seolah olahbersih dari praktek indikasikorupsi.

Hal tersebut disampaikansumber Kantor Berita RBN yangtidak berkenan namanya ditulisdalam pemberitaan di Jakartabaru baru ini.

Syahrul Effendi saat menja-bat Walikota Jaksel diduga do-yan setoran untuk perkaya diridengan melakukan konspirasidengan “staf khususnya”, sehing-ga pengelolaan anggaran kurangprofesional. Disinyalir hal ter-sebut dilakukan bersama denganMantan Kabag Umum SotarHarahap yang saat ini menjabatAsisten Perekonomian danAdministrasi.

Selaku pejabat pemerintah,Syahrul Effendi seharusnya men-jaga nama baiknya serta dapatberperan aktif untuk antisipasidan membasmi korupsi, demiterwujudnya pelaksanaan Un-dang Undang Tindak Pidana Ko-rupsi Nomor 31 Tahun 1999 se-bagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

“Begitu sih…. selama SyahrulEffendi jadi walikota, indikasikorupsinya seperti memeliharapohon duit. Berlaku sistem setordan setoran. Diduga Syahrulperkaya diri bersama dengan kro-ninya. Mereka seperti pelesetkanamanah Gubernur DKI, karenalebih mementingkan pengurusansepeda ontel dan jalurnyadaripada mengurusi pelayananmasyarakat” ujar sumber.

Diduga telah melakukan per-buatan melanggar hukum de-ngan memperkaya diri serta ter-indikasi “Selingkuh TerhadapNegara” terkait dengan indikasisetoran setoran, baik dari seto-ran setoran proyek perawatancleaning service, proyek peme-liharaan, dan setoran dari honorpanitia pelaksana kegiatan.

Praktik korupsi, kolusi, ne-potisme di Kantor Walikota Jak-sel tersebut diduga mulai terjadisejak tahun anggaran 2007, 2008,2009 dan 2010 lalu, tanpa dapattersentuh hukum untuk tercip-tanya supremasi hukum danpemerintahan yang bersihmaupun transparan.

Contohnya, anggaran pera-watan gedung, genset, AC, liftdan splingker juga diduga pakaisistim setoran. Adapun prosestender untuk proyek cleaningservice terindikasi sudah diatursedemikian rupa dan melanggarKeppres 80/2003 serta Perpresperubahannya.

Bila dilakukan pengkajiandengan honor panitia padaproyek cleaning service dimanaanggarannya “dipecah” padahaldapat dikerjakan dengan satupanitia, diduga sudah terjadipemborosan uang negara. Te-tapi, kenapa pada anggaran 2009dan 2010 proyek tersebut dipe-cah sedangkan pada tahun ang-garan 2011 baru baru ini tidak“dipecah”, sangat dipertanyakankeberadaannya, tandas sumber.

Sotar Harahap dan SyahrulEffendi juga disinyalir konspi-rasi untuk perkaya diri secarabersama sama dengan melaku-kan mark up terhadap Hono-rarium Panitia Pelaksana Kegia-tan dengan nomor rekening5.2.1.01.01 senilai miliaran ru-piah yang belum dapat tersen-tuh hukum sampai saat ini.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi ke Walikota Jaksel saatSyahrul Effendi menjabat Wali-kota, Sekretaris Kota JakselSyamsudin Noor menjawab su-rat konfirmasi dengan memban-tah keras, bahwa Syahrul Effenditidak ada melakukan korupsi,padahal ketika indikasi korupsitersebut terjadi, Syamsudin Noorbelum menjabat Seko Jaksel.

Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Syamsuddin NoorBantah Keras Indikasi Korupsi Syahrul Effendi

Walaupun SyamsuddinNoor baru menjabat SekretarisKota (Seko) Administrasi Jakar-ta Selatan pada tahun 2011baru-baru ini, dan indikasi ko-rupsi yang dikonfirmasiadalah anggaran tahun 2009dan 2010 lalu, namun SekoJaksel Syamsuddin Noor “be-rani” membantah keras indi-kasi korupsi yang dilakukanoleh Walikota Jaksel SyahrulEffendi, seolah-olah pada saatindikasi korupsi tersebut ter-jadi, Syamsuddin Noor me-ngetahui dengan jelas, danikut mendengar, atau melihatdan atau menyaksikan sehing-ga dari surat bantahan ter-sebut, seolah olah Syamsud-din Noor sudah siap menjadisaksi bila dipanggil penyidikbahwa indikasi korupsitersebut tidak benar, padahalsurat konfirmasi ditujukankepada Syahrul Effendi selakuWalikota dengan tembusansurat Seko Syamsuddin Noor.

Sesuai dengan surat jawa-ban konfirmasi dari Seko JakselNomor 1123/-078.24 tertang-gal 6 Oktober 2011, yang ter-surat dengan jelas, Menang-gapi surat Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 Sepetem-ber 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapatsaya sampaikan hal-hal seba-gai berikut; Terkait denganAnggaran Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Admi-nistrasi Keuangan Daerah Ta-hun Anggaran 2010 laludengan anggaran kegiatan Rp143.799.000.000,- dan total reke-ning Rp 135.983.149.600,- dandikembalikan ke Kas DaerahRp 7.815.850.400,- dapat kamijelaskan bahwa AnggaranKegiatan maupun totalRekening Pengeluaran sertajumlah pengembalian ke KasDaerah tidak sesuai dengan

laporan realisasi anggaranyang ada di kota AdministrasiJakarta Selatan sehingga kamitidak bisa menjelaskan apayang dimaksud denganadanya dugaan tentangKorupsi, Kolusi, Nepotismedan Gratifikasi.

Bahwa adanya indikasiMark Up dan fiktif terhadapanggaran perawatan lift, acdan genset adalah tidak be-nar, karena kegiatan tersebutdi atas sudah dilakukan se-suai dengan prosedur atauaturan yang berlaku mulaidari proses perencanaan de-ngan pelaksanaan di lapa-ngan. Secara bertahap danberjenjang bahwa proses su-dah dilalui melalui proses pe-rencanaan oleh unsur dinasteknis, proses pelelangan dila-kukan oleh Panitia Penga-daan Barang dan Jasa sertaproses pelaksanaan di lapa-ngan diawasi juga oleh unsurSuku Dinas Teknis begitupunproses penagihan atau penca-iran dilakukan sesuai denganaturan dan sebelum pencai-ran terlebih dahulu dilaku-kan pemeriksaan oleh panitiapemeriksa serah terima peker-jaan. Perlu kami sampaikanbahwa kegiatan tersebut me-rupakan kegiatan yang sifat-nya terus menerus sesuai de-ngan Pergub 23 tahun 2008sistem kontraknya menggu-nakan kontrak tahun jamakselama 12 bulan sehingga se-jak penandatangan kontraksampai dengan berakhirnyamasa kontrak kegiatan ter-sebut masih tanggungjawabpihak Penyedia Jasa.

Bahwa perawatan Mobil Di-nas tahun anggaran 2008, 2009,2010 diduga terjadi Mark Updan fiktif itu juga tidak benar,dapat dijelaskan bahwapemeliharaan Kendaraan

Dinas operasional perbaikanservice besar dan kecil telahdiatur oleh Peraturan GubernurKepala Daerah Khusus IbukotaJakarta No. 38 tahun 2010tentang Pemberian Jatah UangService Kendaraan DinasOperasional PemerintahKhusus Ibukota Jakarta. Dima-na Bab II pelaksanaan servicedalam pasal 2 bahwa ServiceKendaraan bermotor dinasoperasional sebagaimana dalampasal 1 terdiri dari service besardan kecil pasal 3: service kecilkendaraan bermotor dinas roda4 (empat) dilakukan 8 (delapan)kali dalam 1 (satu) tahun, se-dangkan roda 2 (dua) dilakukan10 kali dalam 1 (satu) tahun, danservice besar kendaraan bermo-tor dinas roda 4 (empat) dilaku-kan 4 (empat) kali dalam 1 (satu)tahun, sedangkan roda 2 (dua)dilakukan 2 kali dalam 1 (satu)tahun. Dalam pasal 4: jatah ser-vice kecil dan service besardiberikan setiap 3 bulan dalambentuk uang jenis kelompok Idan II yang besarnya dariperkalian jenis service, jumlahbulan dengan patokan hargaservice yang ditetapkan olehGubernur Kepala Daerah Khu-sus Ibukota Jakarta. Adapunperbaikan Kendaraan DinasOperasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkanoleh Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah Provinsi DKIJakarta.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendy,SH,MM terin-dikasi perkaya diri denganmelakukan konspirasi bersa-ma Sotar Harahap dari seto-ran-setoran hal ini tidak benarsama sekali bahwa semua ke-giatan sudah dilakukan sesu-ai prosedur, kegiatan yangdipihak ketigakan telahdilaksanakan sesuai Perpres54 tahun 2010 tentang Pedo-

man Pelaksanaan PenyediaBarang/Jasa Pemerintah.

Berkembangnya opinibahwa rehab Rumah DinasWalikota Jakarta Selatan tahunanggaran 2009, 2010 dimanakontraktor pelaksana adalahSaudara (kerabat) dari Walikotaitu tidak benar, perlu kamijelaskan bahwa pada tahunanggaran 2008 terdapat biayapemeliharaan Rumah DinasWalikota Rp 434.508.433,- .Setelah dilakukan pelelangandimenangkan oleh PT. HEXA-DAYA PUTRA SEJATI namunsetelah pelaksanaan ternyataditemukan dokumen (SBU) dariPenyedia Jasa tersebut palsusehingga terhadap penyediabarang jasa tersebut terjadipemutusan kontrak sepihakdan anggaran tersebut tidakdibayarkan atau direalisasikandan dikembalikan ke KasDaerah. Atas perhatian saudarasaya ucapkan terima kasih.

Adapun surat jawabankonfirmasi tersebut dibuattembusannya kepada: Wali-kota Jakarta Selatan, InspekturPembantu Kota Adm JakartaSelatan, Asisten Perekonomi-an dan Administrasi SekoAdm Jakarta Selatan.

Ketika dikonfirmasi apa-kah Seko Jaksel SyamsuddinNoor mengetahui denganjelas indikasi korupsi SyahrulEffendi, karena saat indikasikorupsi tersebut terjadi, Syam-suddin Noor belum menjabatSeko Jaksel, SyamsuddinNoor sedang berada di luarkantor.

Di lain sisi, saat indikasi “bo-rok warisan” tersebut dikonfirmasisecara tertulis kepada DeputiGubernur dengan tembusan suratkepada Gubernur DKI Jakarta,Syahrul Effendi juga belumbersedia memberikan komentar.(Polman/Minggus/Satu)

“Borok Warisan” Syahrul Effendi Diduga............................................................................................dari Hal. 1sih proses diteliti, padahal SKTStersebut sebagai syarat untukpengurusan sertifikat ke KantorPertanahan Kota AdministrasiJakarta Barat” ujar SS.

SS juga mengatakan, akibatdari SKTS tersebut seperti di-gantung oleh Lurah Srengseng,pengurusan sertifikat tidak da-pat direalisasikan dengan baikkarena terbentur pada penguru-san SKTS. Lurah Srengseng di-duga persulit pelayanan ma-syarakat untuk penerbitan SKTSserta terindikasi peras masya-rakat dengan meminta imbalanuntuk penerbitan SKTS sebesar1% (satu persen) dari NJOP(Nilai Jual Objek Pajak) melaluistafnya. Kalau dikalkulasi nilai1% dari NJOP adalah sekitar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh limajuta rupiah). Adapun alasan im-balan diminta sebesar 1% terse-but sebagai bayar jasa karenakelurahan sudah menjaga tanahtersebut dan membersihkannyadari sampah sampah.

Ahli waris lain LS juga mem-berikan tanggapan, setelahSKTS tersebut dipertanyakanlagi, kapan dapat untuk diterbit-kan dan bila permintaan Lurahmelalui Koordinator Lingku-ngan Kelurahan Srengseng me-minta imbalan jasa sebesar 1%untuk penerbitan SKTS tidak di-berikan, apakah SKTS tidakdapat diterbitkan? Lurah mem-berikan disposisi kepada Sek-retaris Lurah, dan menurut Sek-retaris Lurah, Lurah membuatpenawaran menjadi sebesar0,5% (setengah persen) dariNJOP atau sekitar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) bila di-

kalkulasi. Sampai saat ini, SKTSbelum diterbitkan oleh Lurahdengan alasan masih dalam pe-nelitian oleh Lurah Srengseng.Padahal, SKTS sudah beradasekitar empat bulan di mejaLurah, tetapi lurah belum berke-nan untuk tanda tangan.

LS juga mempertanyakan,“Sesuai dengan amanah mau-pun juklak/juknis (petunjuk pe-laksanaan/ petunjuk teknis) dariGubernur DKI Jakarta terkaitdengan penerbitan SKTS, berapahari standar penelitian sesuaidengan SOP untuk penerbitanSKTS. Dan menurut aturan Pera-turan Daerah (Perda) DKI Jakartaterkait dengan penerbitan SKTS,untuk luas tanah sekitar 5.000meter persegi, berapa biayayang harus disetor kepada kasdaerah” tandasnya.

Sesuai dengan program Ba-dan Pertanahan Nasional de-ngan program Reforma Agrariadan Larasita (layanan rakyatsertifikasi tanah), dimana sebe-lum penerbitan sertifikat, SKTStanah tersebut merupakan syaratutama untuk pendaftaran pe-ngukuran di pertanahan. Dalamhal ini, Lurah yang menjalankantugas sebagai pamong praja danselaku pejabat publik, seha-rusnya menyadari bahwa Lurahdiduga sudah menghambat pro-gram dan kinerja pertanahandisebabkan proses sertifikattidak dapat berjalan sebagaima-na mestinya, karena syarat un-tuk pengukuran/sertifikat tidakdapat dilaksanakan bila SKTStanah tersebut belum diterbit-kan oleh Kelurahan dan pener-bitan SKTS terindikasi dipersulitoleh Lurah Srengseng dengan

alasan yang kurang dapatditerima akal sehat maupunlogika.

Kami juga mempertanya-kan, apakah setiap warga yangingin mengurus SKTS tanah diKelurahan Srengseng Kecama-tan Kembangan diberlakukansama seperti kami tanpa pilihkasih, yaitu diminta sebesar 1%dari total NJOP tanah, atau hanyaterhadap kami diberlakukanldemikian, sangat dipertanya-kan keberadaannya.

Selaku seorang Lurah, Febrididuga kurang mengindahkanamanah Gubernur DKI Jakarta,serta kurang menjaga nama baikFauzi Bowo agar kelurahansebagai ujung tombak terdepandalam pelayanan masyarakatmenjalankan tupoksinya sesuaidengan aturan yang berlaku, y-aitu tidak menerima uang peli-cin maupun pungutan liar, aki-batnya himbauan tersebut seper-ti diacuhkan oleh Lurah Febri.

Menurut ahli waris, kalauhal seperti ini dibiarkan, tanpaditindak tegas oleh WalikotaJakbar dan Irbanko Jakbar, per-ilaku lurah seperti ini nanti bisamerajalela dan dapat menyusah-kan masyarakat. Jadi kinerja Ir-banko Jakarta Barat diharapkansegera untuk turun tangan, agarhal seperti ini dapat dituntaskandan dibasmi demi terciptanyapemerintahan daerah DKI Jakar-ta yang bersih dan transparan.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada lurah dengan suratkonfirmasi tertulis maupunmelalui telepon genggam, LurahSrengseng tak bersedia mem-berikan komentar maupun tang-gapan. (Minggus/Rodeo/STR)

Lurah Srengseng “Peras” Masyarakat...................................................dari Hal. 1

Terlibat Narkoba 3 Wanita Dipidana 4Tahun JPU Datang ke Ruang TahananJakarta, Kantor Berita RBN

Terkait tindak pidana penya-lahgunaan narkotika golongantingkat I, tiga terdakwa wanitadiantaranya terdakwa Zita Af-rilia, terdakwa Anisa Arum danterdakwa Riska, masing-masingdijatuhi hukuman pidana pen-jara selama empat tahun dan den-da sebesar Rp 800 juta rupiah diPengadilan Negeri (PN) JakartaUtara pada medio Februari lalu.

Meski terdakwa Zita Afrilia,terdakwa Anisa Arum dan ter-dakwa Riska. Pemeriksaan per-karanya secara terpisah dalamruang persidangan yang berbe-da, baik Jaksa Penuntut UmumJPU) maupun Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadilijuga berbeda, namun tiga JPUyang berbeda nama dari Kejak-saaan Negeri (Kejari) Jakarta U-tara punya penilaian yang sama,bahkan hakim yang memeriksadan mengadili perkara tiga ter-dakwa wanita penyalahgunaannarkotik tersebut juga berbedanama tapi punya pertimbanganyang sama.

Hal itu terlihat dalam persi-dangan perkara, JPU Harold, SHdengan terdakwa Zita Afriliadan Majelis Hakim pimpinanHanna, SH, JPU Manto, SH de-ngan terdakwa Anisa Arum danMajelis Hakim Pimpinan Rich-ard Silalahi, SH JPU, S. M.Rambe, SH dengan terdakwaRiska dan Majelis Hakim Pim-pinan Sulistyono, SH.

Terdakwa Zita Afrilia, ter-dakwa Anisa Arum dan terdak-wa Riska dinyatakan secaratanpa hak atau melawan hu-kum, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakannarkotika golongan satu bukantanaman berupa kristal putihjenis shabu-shabu dengan beratnetto lebih kurang dua gram.Terdakwa Zita Afrilia, terdakwaAnisa Arum dan terdakwa Riskadinyatakan terbukti bersalah se-bagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkoba.Dalam tuntutannya JPU

Harold, SH dan JPU Manto, sertaJPU S. M. Rambe meminta agarterdakwa dijatuhi hukuman pen-jara selama lima tahun denda Rp800 juta subsider tiga bulankurungan. Mendengar tuntutanJPU, Majelis Hakim PimpinanHanna dan Majelis Hakim pim-pinan Richard Silalahi sertaMajelis Hakim pimpinan Sulis-tyono menjatuhkan vonis yangsama pula dalam amar putu-sannya. Majelis Hakim menja-tuhkan vonis hukuman penjaraselama empat tahun denda Rp 800juta subsider tiga bulan kurungan.

Walau pemeriksaan perkaraterpisah dengan ruang persida-ngan berbeda dalam waktu yangtidak sama, baik JPU maupunHakim yang berbeda namun ke-tiga JPU tersebut mengajukantuntutan serupa, Hakimnyapunmenjatuhkan vonis yang samaterhadap masing-masing ter-dakwa yang jadi pertanyaan,apakah ada pihak yang menga-tur agar terdakwa Zita Afrilia,terdakwa Anisa Arum serta ter-dakwa Riska mendapat tuntutanhukum yang sama dan vonisyang serupa, atau vonis tersebuthanya secara kebetulan? Karenaketiga terdakwa mendapatkannarkotik sebagai barang buktidari satu sumber terdakwa, Ta-yeb Tahir dan ketiga terdakwaterbukti bersalah dalam pasalyang sama yaitu Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di luar persidangan, salahseorang Hakim Richard SilalahiSH, selaku Ketua Majelis dalampersidangan pemeriksaan per-kara Anisa Arum ketika ditanyatentang keseragaman vonisyang dijatuhkan kepada ketigaterdakwa mengatakan, Hakimyang memerikas dan mengadilisetiap perkara tidak bisa diin-tervensi pihak lain dalam me-ngambil keputusan, sesuai per-timbangan dan fakta-fakta hu-kum yang terungkap dalam per-

sidangan, kalaupun ketiga ter-dakwa divonis serupa itu hanyasecara kebetulan , kata Richardmenegaskan.

JPU SM. Rambe, SH dalamtuntutannya terhadap terdakwaZita Afrilia selama lima tahun pen-jara, ketika ditanya menjelaskan,“Benar terdakwa bersalah dandiancam Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika dandiancam hukuman serendah-rendahnya empat tahun. Selain ituterdakwa juga mendapatkanbarang bukti berupa shabu-shabuseberat lebih kurang dua gram.Dari hasil memungut di lantaidalam kamar tidur rumahterdakwa Tayeb Tahir yang disi-dangkan secara terpisah danrencana terdakwa akan digunakansendiri bukan untuk diedarkanserta rentutnya pun atas perse-tujuan pimpinan” jelas Rambe.

Harold, SH selaku JPU dalamperkara terdakwa Riska usaipersidangan vonis Hakimterhadap terdakwa Riska, JPUHarold mendatangi terdakwaRiska ke ruang tahanan, se-mentara PN Jakarta Utara Ha-rold yang sedang asyik berbin-cang-bincang dengan terdakwaRiska kepergok dengan warta-wan. Si Wartawan menegur JPUHarold dengan mengungkap-kan, “Seorang jaksa tidak dibe-narkan mendatangi seorang ter-dakwa ke ruang tahanan”, dalambincang-bincang Harold denganterdakwa Riska, terdengar ung-kapan Riska “Pak Horold da-tang aja ke Rutan Pondok Bam-bu” dan Harold menjawab “ya”,lantas buru-buru pergi karenakepergok wartawan. TerdakwaRiska ketika ditanya tentangobrolannya dengan JPU HaroldRiska terpidana empat tahunmengatakan, “Pak Harold itubaik sudah menolong kita, kitaharus berterimakasih, makanyakita suruh datang ke RutanPondok Bambu, kata Riskamenjelaskan dengan wajah ce-ria. (W. Hutagalung)

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Sambungan 8

hal tersebut tidak diindahkan olehJoyo Winoto PhD. Ketua PTUNJakarta juga telah mengeksekusidan memerintahkan Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RI untukmelaksanakan putusan MAtersebut sebagaimana mestinya,karena sudah mempunyaikekuatan hukum tetap, bahkan PKJoyo Winoto sudah ditolak, namundemikian tetapi putusan tersebutbelum juga dilaksanakan oleh JoyoWinoto, PhD, yaitu menerbitkansertifikat HGB PT Genta Prana.

Aryanto Sutadi selaku DeputiV BPN RI juga telah membuatkonsep surat tentang pelaksanaanPutusan MA dimaksud atas dasarperintah Ketua PTUN Jakarta danatas pertimbangan teknis maupunhukum dari Kepala KantorPertanahan Bogor serta dariKepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, akan tetapi pelak-sanaan putusan belum jugadisetujui oleh Joyo Winoto PhD

selaku Kepala BPN RI, yaitu pe-nerbitan sertifikatnya.

Seperti pengakuan JoyoWinoto waktu itu, “Bahwaselama SBY masih Presiden, Saya(Joyo Winoto) tidak akan digantisebagai Kepala BPN.” Demikianpenjelasan Joyo Winoto, PhDkepada seorang InspekturJenderal Polisi di BPN, ketikaDolok F. Sirait dan RuhutSitompul menghadap JoyoWinoto di kantornya di Jakarta,yaitu dalam rangka memohonagar putusan MA dimaksud dilak-sanakan. Joyo juga menjawab a-neh saat ditanya apa sebabnya ta-kut untuk membatalkan SK No9, “Saya (Joyo Winoto) takut ke-pada Probosutejo.” Rasa takuttersebut patut diduga disebabkanadanya pidana korupsi, ujarnya.

“Saya telah bertugas di Kepo-lisian RI selama 32 tahun, dan se-karang sedang tertindas ataskesewenangan dari Joyo Winoto,

PhD. Kiranya tidaklah berlebihanapabila saya meminta tolongkepada Bapak KAPOLRI dan Stafuntuk menindaklanjuti laporansaya Nomor 35/GP/IV/2011 tang-gal 18-04-2011, atau sebagaimanamestinya yang terbaik menurutBapak KAPOLRI dan Staf?” tandasDolok dalam suratnya.

Menurut Dolok, “PresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY)adalah Presiden pilihan rakyat,dan dirinya sendiri termasuk salahseorang dari masyarakat Indone-sia yang menggantungkan masadepan terhadap pemerintahanSBY. Saya berharap supaya masadepan bangsa ini dapat terwujudsebagaimana mestinya, sesuai de-ngan cita cita para pahlawan kitayaitu terwujudnya masyarakatyang adil dan makmur, SBY dih-arapkan untuk menindak tegasjajarannya yang tidak menghor-mati putusan hukum dan setiappejabatnya yang memenuhi unsur

melakukan pidana korupsi seha-rusnya diperiksa sesuai denganhukum yang berlaku” imbuhnya.

“Supaya terciptanya su-premasi hukum, maka JoyoWinoto saya laporkan ke MabesPolri dengan dugaan menyalah-gunakan jabatan terkait denganpenerbitan Surat Keputusan (SK)Nomor 9 yaitu SK perpanjanganHGU PT Buana Estate danpenerbitan SK Pembatalan Nomor1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap SKNomor 9. Putusan hukum sepertidiabaikan oleh Joyo Winotoselaku kepala badan” ujar DirekturUtama PT Genta Prana, Drs. Do-lok F Sirait kepada Kantor BeritaRBN di Jakarta Minggu lalu men-ceritakan keluh kesahnya, terkaitdengan nasib sertifikat tanahnyayang lagi “gantung” atau lagi“digantung”, akibatnya sepertiterjadi “gantung menggantung”dan kantor pers tak luput ikut jadisasaran, imbuhnya.

Mabes Polri Tidak Perlu Takut Periksa Joyo....................................................................dari Hal. 1

Patut Diduga Joyo Winoto, PhD Selaku Kepala BPN RI Kurang MenghormatiArahan Presiden RI Tetapi Takut Kepada Probosoetedjo

Dolok Sirait juga mengatakan,“Patut diduga juga bahwa JoyoWinoto, PhD selaku pejabat Negarayang menjabat Kepala BPN RIadalah individu yang tidak patuhhukum, bahkan kebal hukum.Tidak perduli terhadap arahanBapak Presiden RI, apalagi terhadapsurat Bapak Bupati Bogor.”

Surat Ketua PTUN JKT jugatidak dilaksanakan, bahkan suratdari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor, dan dariKepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, yang pada intinyamemohon supaya putusan MANo 482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga tidakdiperhatikan maupun didengar-nya sebagai masukan yang baik.

Sehingga sampai dengan saatini Kepala BPN RI belum mener-bitkan SK BPN tentang penerbitansertifikat HGB atas nama PT. Gen-ta Prana atas tanah seluas 2.117.500m2, yaitu sesuai dengan apa yangdimaksud pada putusan MA No482K/TUN/2007 jo. 72 PK/TUN/2009 yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.

Disebut kebal hukum karenaKetua PTUN JKT sudah membuatsurat kepada Joyo Winoto, PhDselaku kepala BPN RI, dan kepadaPresiden RI maupun kepada KetuaDPR RI yang pada intinya supayaJoyo Winoto, PhD melaksanakanputusan MA No 482K/TUN/2007.Akan tetapi putusan tersebut belumdilaksanakan sebagaimana mes-tinya, antara lain belum mener-bitkan SK penerbitan HGB an PT.Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2.

Dalam rangka memenuhiketentuan pasal 116 ayat(6) UUNo 51 tahun 2009, Presiden RItelah memberi arahan kepadaKepala Badan Pertanahan RI,akan tetapi tetap saja belummenerbitkan SK penerbitansertifikat HGB atas tanah2.117.500 m2 a.n. PT. Genta Pranasesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila Kepala BPNtidak melaksanakan arahanPresiden RI tersebut, maka se-harusnya Presiden RI dapatmemberi sanksi berupa huku-man sesuai pasal 116 tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto, PhD

selaku kepala BPN tetap saja ti-dak melaksanakan arahan Pre-siden RI tersebut sebagaimanamestinya. Joyo Winoto, PhDtidak merasa takut akan sanksiyang akan timbul dari Presiden.Mungkin karena Joyo Winotomengetahui bahwa selama Su-silo Bambang Yudhoyono masihPresiden RI, tidak akanmengganti Joyo Winoto selakukepala BPN RI (sesuai kesaksianJoyo Winoto kepada Deputi VBPN), Joyo bersikap bandel un-tuk tidak melaksanakan putusanhukum.

Joyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI takut kepada Pro-bosoetedjo/ PT Buana Estate. Ke-tika PT Genta Prana bersama Ru-hut Sitompul, SH datang meng-hadap Joyo Winoto, PhD diKantor BPN RI untuk memohonsupaya putusan MA yang sudahberkekuatan hukum tetaptersebut dilaksanakan, makaJoyo Winoto memberi jawabanyang sangat mengharukan, “Saya(Joyo Winoto) takut kepadaProbosoetedjo”

Patut diduga Joyo Winototakut kepada Probosoetedjo,karena Joyo Winoto sejak semulaturut serta merencanakan supayapenyelesaian penguasaan gara-pan masyarakat diselesaikan de-ngan cara tidak perlu membayarganti rugi garapan tanah kepadamasyarakyat yang nilainyaditaksir Rp. 2.117.500.000.000,-(dua ratus sebelas miliar tujuh ra-tus lima puluh juta rupiah)2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2.Tetapi penyelesaian dilaksana-kan dengan cara memasukkanpara penggarap ke penjara danhal tersebut berhasil, yaitu sesu-ai putusan PN Cibinong No.207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/PnCbntanggal 12-6-2007.

Keterlibatan Joyo Winotoatas putusan PN Cibinongtersebut, adalah dibuktikansebagai berikut, pada lazimnyasegala surat keputusan yangmenyangkut pembebasan tanah,baik itu tanah milik maupungarapan, selalu ditekankan agarmenyelesaikan dengan cara

membayar ganti rugi. Kata gantirugi selalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 DIKTUM KETIGA a. Pene-rima perpanjangan jangka waktuHGU bertanggung jawab me-nyelesaikan penguasaan/ peng-garapan masyarakat sesuai ke-tentuan peraturan perundanganyang berlaku dan sesuai dengansurat Pernyataan PT. Buana Estatetgl 3-8-2004, yang realisasipelaksanaannya BPN segera me-nerbitkan 8 buah sertifikat a.n. PTBuana Estate dan dua diantaranyaasli tapi palsu yaitu sertifikat No.146 dan No. 150 .

2 (dua) sertifikat No. 146 tahun2006 dengan luas 637.940 m2 dan594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No.147 tahun 2006 dengan luas74.650m2, 1 (satu) sertifikat No.148 tahun 2006 dengan luas375.110m2, 1 (satu) sertifikat No.149 tahun 2006 dengan luas448.6975m2 (terdapat didalamnya2.117.500 m2 tanah sengketa), 2(dua) sertifikat No. 150 tahun 2006dengan luas 428.570 m2 dan178.570 m2 dan 1 (satu sertifikatNo. 151 tahun 2006 dengan luas575.070m2. Dengan demikianjumlah sertifikat ada 8 buah(sesuai SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1menimbang b dan hal 5 DIKTUMKE ENAM)

1 (satu) sertifikat No. 146seluas 594.014 m2 dan satu lagisertifikat No. 150 seluas 178.570m2 telah dijual dengan istilahkerjasama oleh PT. Buana Estatekepada Kementerian PertahananRI. Dan BPN RI pun telahmengetahui dengan cara supayamerubah sertifikat No. 146 dan150 menjadi an. Menteri Perta-hanan RI.

Setelah terbit HGU No 149 tgl15-6-2006, tanpa membayar gantirugi kepada masyarakyat peng-garap tanah 2.117.500m2 makapada tgl 14-8-2006, suratpernyataan PT. Buana Estate tgl3-8-2004 dicabut oleh PT. BuanaEstate. Dan pada tgl 7-2-2007, PTBuana Estate melaporkan ma-syarakat ke Polres Cibinong, bah-wa rakyat menguasai fisik tanah

milik sah PT. Buana Estate sesuaisertifikat No. 149 yang terbit tgl15-6-2006 dan juga merusaktanaman-tanaman milik PT.Buana Estate, padahal masyarakatsudah menguasai tanah tersebutsejak tahun 1960-an secara turuntemurun s/d saat ini tahun 2011.Dan tanaman yang dimaksuddirusak adalah tanaman yangditanam PT. Buana Estate bersamaoknum di kebun masyarakat padawaktu malam hari tgl 5-2-2007.Akibat laporan tersebut,masyarakyat dihukum masukpenjara sesuai Putusan PNCibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winoto selakuKepala BPNRI, putusan PNCibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn adalah sah secara hukumbahwa tanah 2.117.500 m2 adalahmilik sah PT. Buana Estatesehingga Kepala BPN RImengajukan Peninjauan Kembali(PK) ke Mahkamah Agungdengan NOVUM Putusan PNCibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebutsudah ditolak Mahkamah Agungdengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009, karenaNOVUM yang diajukan BPN RIbukan bukti sah kepemilikantanah 2.117.500bm2.

Patut diduga bahwa sesung-guhnya Joyo Winoto takut kepa-da Probosoetedjo adalah karenadana yang ditaksir ratusanmilliar yang seharusnya diba-yarkan kepada masyarakat se-bagai ganti rugi garapan tanahrakyat, dan patut diduga jugabahwa dana tersebut telahmengalir kepada Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI.Sehingga mati-matian JoyoWinoto membela Probosoetedjosampai tega memasukkanmasyarakat ke penjara, bahkantidak takut lagi akan sanksi dariPresiden RI. Hal tersebut dapatditerima akal sehat, karenasanksi dari Presiden tidakseberapa dibanding kalau JoyoWinoto masuk penjara, apabilasampai ada laporan dariProbosoetedjo dengan laporanindikasi “suap menyuap”.

Asal Mula Kepemilikan Tanah Sengketa 2.117.500m2 an. PT. Genta PranaAdapun asal mula kepemili-

kan tanah sengketa atas nama PT.Genta Prana, yaitu pada tahun1994 s/d 1996, H. Sukandi mem-bebaskan tanah di beberapalokasi di Kecamatan Citeureup.Tanah dimaksud adalah untukkepentingan Yayasan TIRASAmilik Hutomo Mandala Putra.Sebahagian atau 2.117.500 m2tanah yang telah dibayar olehYayasan TIRASA dikembalikankepada H. Sukandi, sehingga H.Sukandi mempunyai utangkepada Yayasan TIRASA sebesarRp. 20 miliar yang belum diba-yar sampai saat ini.

H. Sukandi membebaskan

tanah rakyat dengan sepengeta-huan aparat pemerintah setem-pat. Tidak dalam keadaan seng-keta. Masyarakat maupun peme-rintah daerah setempat tidakmengetahui bahwa tanah yangdibebaskan oleh H. Sukandi telahmenjadi sertifikat HGU PT.Buana Estate sejak tahun 199. HajiSukandi maupun masyarakattidak bisa berbuat apa-apa,karena pemilik HGU No. 1adalah Probosoetedjo adikPresiden Suharto.

Akan tetapi setelah H. Sukan-di mengetahui dari BPN bahwaHGU No. 1 tidak diperpanjangsesuai Surat Kantor Pertanahan

Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl23-12-2002, maka masyarakatmeminta Bupati Bogor agar tanahNegara Eks Perkebunan Cideratidikembalikan kepada masya-rakyat. Akhirnya didapatkankesepakatan dan persetujuanantara PT. Buana Estate denganPemda Bogor/Instansi Terkait,Ketua DPRD, Camat Citeureupdan para Kepala Desa, supaya EksHGU No. 1 seluas 705,055 Hadiretribusikan.

Bupati tidak keberatan EksHGU No. 1 seluas 455,055 Ha di-perpanjang HGUnya seluas4.550.550 m2 (455.055Ha) kepadaPT. Buana Estate, dan 250 Ha

diprioritaskan untuk rakyat(termasuk di dalamnya 211,75 Hatanah sengketa). PT. Buana Estatetelah membayar Setoran Ret-ribusi Daerah (SSRD) tgl 24-8-2004atas tanah 455,055 Ha (sesuai BAPemeriksaan Tanah Panitia Btahun 2004 hal 2) dan H. Sukandipun mengurus sertifikat tanah211,75 Ha ke BPN. Karena luastanah 2.117.500 m2, maka harusdiurus atas nama perusahaanberbadan hukum, dan dalam halini PT Genta Prana dimana H.Sukandi adalah Komisaris PT.Genta Prana sesuai Akta NotarisNo. 01 tgl 8-2-2006 NotarisYokovera Mokoagow, SH.

Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPNRI/2011 Membuat Tanah PT Genta Prana Status Quo

Di lain sisi Kepala BPN RI,Joyo Winoto, PhD sudah mem-batalkan Surat Keputusan (SK)Nomor 9 yang merupakan dasarpenerbitan sertifikat PT BuanaEstate dengan SK pembatalanKepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011.

Adapun SK Nomor 9 adalahSK perpanjangan Hak GunaUsaha (HGU) PT Buana Estateyang notabene milik pengusahakondang Probosutedjo, dimanapenerbitan SK tersebut “cacat hu-kum” dan pembatalan tersebutdilakukan untuk menjalankanputusan hukum yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap,tetapi status tanahnya menjadistatus quo.

Sesuai dengan SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 tentang “PEM-BATALAN SEBAGIAN SURATKEPUTUSAN KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONALNOMOR 9/HGU/BPN/2006ATAS TANAH SELUAS2.1175.500 M2 DAN PEMBATA-LAN SERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBA-LANG ATAS NAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAI PELAKSA-NAAN PUTUSAN YANG SU-DAH MEMPUNYAI KEKUA-TAN HUKUM TETAP SERTAPEMBERIAN IZIN PELEPASANHAK GUNA USAHA ATAS NA-MA PT. BUANA ESTATE.”

Bahwa atas terbitnya Kepu-tusan tersebut di atas, telah diaju-kan keberatan oleh PT Genta Pranaqq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.MSukandi dengan menggugat Ke-pala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, Kepala Kan-tor Pertanahan Kabupaten Bogordan PT.Buana Estate di Pengadi-lan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah register perkara Nomor120/G/TUN/PTUN-JKT.

Bahwa perkara tersebuthuruf “(C)” telah diputus denganPutusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 Ap-ril 2007 jis. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Jakarta Nomor112 B/2007/PT.TUN-JKT Tang-gal 29 Agustus 2007, PutusanMARI Nomor 482 K/TUN/2007Tanggal 20 Februari 2008 danNomor 482 K.TUN/2007 Tang-gal 20 Februari 2008 dan PutusanMARI Nomor 72 PK/TUN/2009Tanggal 16 September 2009,dengan ini amar putusan antaralain : Menyatakan batal SuratKeputusan Kepala BPN Nomor9/HGU/BPN/2006 tanggal 1Juni 2006 dan Sertifikat Hak GunaUsaha No. 149/Hambalang atasnama PT.Buana Estate; Meme-rintahkan kepada Kepala BPNdan Kantor Pertanahan Kabupa-ten Bogor untuk mencabutkeputusannya masing-masingsebagaimana tersebut dalamamar putusan di atas, dan mener-bitkan keputusan baru tentangperpanjangan Hak Guna Usahaatas nama PT. Buana Estate; Me-merintahkan kepada KepalaBPN dan Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk mem-proses lebih lanjut penerbitanHak Guna Bangunan atas namaPT. Genta Prana atas tanah seluas2.117.500 M2 sesuai peraturanperundang-undangan yangberlaku.

Bahwa Kepala Badan Per-tanahan Nasional Republik Indo-nesia telah ditegur oleh KetuaPengadilan Tata Usaha NegaraJakarta untuk melaksanakanputusan tersebut huruf “(D)” diatas sebagaimana surat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan suratNomor W2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telahmenyampaikan kepada PresidenRepublik Indonesia dan KetuaDewan Perwakilan Rakyat Re-publik Indonesia untuk me-ngawasi pelaksanaan putusanpengadilan oleh Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia.Bahwa Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap, berkaitan dengan tanahseluas 2.117.500 M2 yang terletakdi Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogortersebut di atas yang merupakanbagian dari Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang atasnama PT.Buana Estate seluas4.486.975 M2, saat ini masihmenjadi obyek gugatan kepe-milikan antara PT. Buana Estate(Penggugat) melawan PT. GentaPrana dan H.M Sukandi (ParaTergugat) dan Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kepala Kantor Wi-layah Badan Pertanahan Nasio-nal Provinsi Jawa Barat sertaKantor Pertanahan KabupatenBogor (Para Turut Tergugat) diPengadilan Negeri Cibinongyang terdaftar dalam registerperkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai saatini masih dalam tahap peme-riksaan di Tingkat Banding,dan 2010 Nomor W11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yangintinya memerintahkan melaku-kan penyitaan jaminan terhadaptanah Hak Guna Usaha, dari Ser-tifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang seluas 4.486.975M2 yang tercatat dan terdaftaratas nama PT. Buana Estate(Penggugat) yang diakui paraTergugat (PT. Genta Prana)sebagai barang miliknya seluas2.117.500 M2 setempat dikenalsebagai areal perkebunan PT. Bu-ana Estate, Desa Hambalang, Ke-camatan Citeureup, KabupatenBogor, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa terhadap bidang tanahHak Guna Usaha yang tidakmenjadi obyek perkara yaitu HakGuna Usaha Nomor 146/Sukahatiseluas 594.014M2, Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas 74.650M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil(dahulu Hambalang) seluas 178.570M2 dan Hak Guna Usaha Nomor151/Tangkil (dahulu Hambalang)seluas 575.070 M2, oleh PT. BuanaEstate sebagaimana suratnyatanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telahdimohonkan izin pelepasan hak danakan dipergunakan oleh Ke-mentrian Pertahanan Republik In-donesia untuk lokasi PembangunanPusat Misi Pemeliharaan Per-damaian Tentara NasionalIndoneisa (PMPP TNI) berdasarkanAkta Pernyataan Keputusan Rapattanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yangdibuat di hadapan Sri Rahayu, SH,Notaris di Bekasi dan persetujuanKomisaris PT. Buana Estate, sebaga-imana Surat Persetujuan untuk me-lepaskan hak atas tanah tanggal 28Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari SuratPerjanjian Kerjasama antara PT.Buana Estate dengan KementerianPertahanan Republik Indonesiatanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010.

Bahwa berdasarkan hal-haltersebut di atas, sebagai tindaklanjut Putusan Pengadilan TataUsaha Negara yang telah mem-punyai kekuatan hukum tetapserta dengan mempertimbang-kan permohonan izin pelepasanHak Guna Usaha PT. Buana Es-tate, terdapat alasan hukum un-tuk: Membatalkan sebagian Su-rat Keputusan Kepala Badan Per-tanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni2006 atas tanah seluas 2.117.500M2; Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Ham-balang atas nama PT. Buana Es-tate seluas 4.486.975 M2;Menerbitkan sertifikat sebagaipengganti Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 149 Hambalanguntuk tanah seluas 2.369.475 M2atas nama PT. Buana Estate;Memberikan izin kepada PT.

Buana Estate untuk melepaskanHak Guna Usaha, untuk kepen-tingan Kementerian PertahananRepublik Indonesia; Menatakembali peruntukan, penggu-naan, penguasaan, dan pemilikantanah yang dilepaskan oleh PT.Buana Estate untuk kepentinganKementerian Pertahanan Repu-blik Indonesia guna pemba-ngunan Pusat Misi Pemelihara-an Perdamaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI).

MEMUTUSKAN Menetapkan:KEPUTUSAN KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONALTENTANG PEMBATALAN SEBA-GIAN KEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHAN NA-SIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS2.117.500 M2 DAN PEMBATA-LAN SERTIFIKAT HAK GUNA U-SAHA NOMOR 149/HAMBA-LANG ATAS NAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAI PELAKSA-NAAN PUTUSAN PTUN YANGTELAH MEMPUNYAI KEKU-ATAN HUKUM TETAP SERTAPEMBERIAN IZIN PELEPASANHAK GUNA USAHA ATASNAMA PT. BUANA ESTATE.

PERTAMA: Menyatakan batalsebagian Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 No-vember 2006 tentang PemberianPerpanjangan Jangka Waktu HakGuna Usaha Atas Tanah Seluas6.578.315 M2 terletak di KabupatenBogor Provinsi Jawa Barat, sepan-jang atas tanah seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksud dalam Pu-tusan Mahkamah Agung RI Nomor72 PK/TUN/2009 tanggal 16 Sep-tember 2009.

KEDUA: Menyatakan bahwaSurat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 No-vember 2006 selanjutnya hanyaberlaku sah untuk pemberianperpanjangan jangka waktu HakGuna Usaha Nomor 149/Ham-balang kepada PT. Buana Estateatas tanah sisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA: MembatalkanSertifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang, surat ukurNomor 7/Hambalang/2006 tang-gal 15 Juni 2006 sebagian seluas2.117.500 M2 dari luas keseluruhan4.486.975 M2 atas nama PT. BuanaEstate, untuk diganti denganSertifikat Hak Guna Usaha untuktanah sisa seluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate.

KEEMPAT: Menetapkan ta-nah bekas Hak Guna Usaha No-mor 149/Hambalang sebagianseluas 2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai areal perkebu-nan PT. Buana Estate DesaHambalang, Kecamatan Citeu-reup, Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat yang telah dibatalkansebagaimana Diktum KESATUdan KETIGA, dalam keadaan sta-tus quo sampai perkara perdataNomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksuddalam konsideran Menimbanghuruf “g”, telah memperoleh pu-tusan pengadilan yang ber-kekuatan hukum tetap.

KELIMA: Memerintahkankepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk: (A)Mencatat batalnya Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Ham-balang seluas 4.486.975 M2 atasnama PT. Buana Estate sebagaimanadimaksud pada Diktum KETIGA,pada Buku Tanah dan Daftar-DaftarUmum lainnya yang ada padaadministrasi pendaftaran tanah. (B)Mencatat status quo dalam BukuTanah Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang terhadap tanahbekas Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempat dikenalsebagai areal perkebunan PT. BuanaEstate, Desa Hambalang, Keca-matan Citeureup, KabupatenBogor, Provinsi Jawa Barat. (C)Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha

.................Bersambung ke Hal 9

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Investigasi 9

Nomor 149/Hambalang sebagai-mana dimaksud pada huruf “a”,dan apabila tidak dapat ditarik dariperedaran, agar diumumkan 1(satu) kali dalam 1 (satu) surat kabarharian yang beredar di wilayahKabupaten Bogor. (D) Me-nerbitkan Sertifikat Hak GunaUsaha Pengganti atas nama PT.Buana Estate, untuk tanah sisaSertifikat Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang seluas 2.369.475M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM: Memberikan izinkepada PT. Buana Estate untukmelepaskan Hak Guna Usahaatas tanah seluas 1.797.414 M2, un-tuk kepentingan KementerianPertahanan Republik Indonesiaguna pembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian Ten-tara Nasional Indonesia (PMPPTNI), terdiri dari : Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 146/Suka-hati seluas 594.014 M2; SertifikatHak Guna Usaha Nomor 147/Su-kahati seluas 74.650 M2; SertifikatHak Guna Usaha Nomor 148/

Tangkil seluas 375.110 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 150/Tangkil seluas178.570 M2; Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 151/Tangkilseluas 575.070 M2.

KETUJUH: MemerintahkanPT. Buana Estate untuk melaksa-nakan pelepasan Hak Guna Usa-ha atas tanah sebagaimana Dik-tum KEENAM di hadapan Pe-jabat yang berwenang.

KEDELAPAN: Memper-silahkan kepada KementerianPertahanan Republik Indonesia

untuk mengajukan permohonanhak atas tanah, untuk kepentinganpembangunan Pusat Misi Pemeli-haraan Perdamaian Tentara Na-sional Indonesia (PMPP TNI),setelah dilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksud dalamDiktum KETUJUH.

KESEMBILAN: Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keke-liruan/kesalahan dalam pe-netapannya, akan ditinjau kem-bali sebagaimana mestinya.

Dari awal Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI Diduga TelahMerencanakan Untuk Tidak Membayar Ganti Rugi

Dari awal terbitnya SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eksHGU No. 1 an. PT Buana Estateseluas 6.578.315 m2 telah terlihatdengan jelas bahwa Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI telahmerencanakan pembebasan ta-nah masyarakat tanpa mem-bayar biaya ganti rugi.

Rencana tersebut terlihatjelas sebagaimana disebutkanpada DIKTUM KE TIGA (a) SKBPN No. 9 tersebut yang berbu-nyi: “Penerima perpanjanganjangka waktu (PT. Buana Estate)bertanggungjawab untuk me-nyelesaikan penguasaan/peng-garapan masyarakat menurutketentuan peraturan perunda-ngan yang berlaku, dan sesuaisurat pernyataan PT. Buana Es-tate tgl 3-8-2004.”

Pada umumnya bahwa selu-ruh surat keputusan yang me-nyangkut pelepasan hak atastanah milik atau penggarapan,selalu dengan jelas disebutkanharus terlebih dahulu diselesai-kan dengan cara membayar gan-ti rugi. Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl1-6-2006 bahwa PT. Buana Estatebertanggungjawab untuk me-nyelesaikan penguasaan/peng-garapan masyarakat menurutketentuan perundangan yangberlaku.

Menurut Joyo Winoto, Phd

selaku Kepala BPN RI, bahwapembebasan penguasaan/peng-garaapan masyarakat tanah2.117.500 m2 tanah Desa Ham-balang telah diselesaikan sesuaidengan ketentuan perundanganyang berlaku yaitu melalui pu-tusan Pengadilan Negeri Cibi-nong No. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dengan carapelaksanaannya sebagai berikut;Atas dasar SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 langsungsaja diterbitkan 8 (delapan)sertifikat tanpa membayar gantirugi garapan masyarakat.

Adapun sertifikat yang diter-bitkan an. PT. Buana Estate ada-lah: 2 (dua) sertifikat No. 146 de-ngan luas 637.940 m2 dan5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1(satu) sertifikat No. 147 denganluas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 dengan luas 375.110 m2,1 (satu) sertifikat No. 149 denganluas 4.486.975 m2, 2 (dua) ser-tifikat No. 150 dengan luas428.570 m2 dan 178.570 m2 aslitetapi palsu, 1 (satu) sertifikatNo. 151 dengan luas 575.070 m2.

Setelah terbit Sertifikat HGUan. PT. Buana Estate, kemudiansurat pernyataan PT. Buana Es-tate tgl 3-8-2004 di cabut/diba-talkan oleh PT. Buana Estatepada tgl 14-8-2006.

Bahwa sertifikat No. 146yang luasnya 594.014 m2 dansertifikat No. 150 yang luasnya

178.570 m2 sudah dijual oleh PT.Buana Estate kepada Kementeri-an Pertahanan RI.

Bahwa sertifikat No. 149yang luasnya 4.486.975 m2 ter-masuk didalamnya tanah gara-pan masyarakat yang belum di-bayar ganti ruginya ditaksir se-besar Rp. 211.750.000.000 (duaratus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah) dengarincian 2.217.500 m2 x Rp.100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikat No.149 tgl 15-6-2006 an. PT. BuanaEstate, maka pada malam haritgl 5-2-2007 PT. Buana Estatebersama oknum menanam 270batang bibit pohon coklat, 33bibit pohon mahoni dan 18 buahplang nama an. PT. Buana Estate.Keesokan harinya plang namadan tanaman tanaman tersebutyang ditanam di kebun masya-rakat spontan dicabut oleh ma-syarakat selaku pemilik kebun.

Tanaman-tanaman tersebutdikumpulkan di satu tempat,yang sesuai rencana akan diserahkan kepada Polisi besokharinya, karena hari sudah sore.Akan tetapi besoknya tgl 7-2-2007 pagi-pagi buta tanaman-tanaman yang dikumpulkan itusudah tidak ada dan kemudiandiketahui telah berada di KantorPolres Bogor. Atas kejadian ter-sebut PT. Buana Estate melapor-kan masyarakat ke Polres Bogor

bahwa masyarakat menguasaifisik tanah PT. Buana Estate,dimana tanah tersebut adalahHGU an PT. Buana Estate ter-tanggal 15-6-2006 yang masihberlaku hingga tahun 2027.

Padahal fisik tanah sudahdikuasai masyarakyat sejaktahun 1960-an secara turun-te-murun. Dan dilaporkan jugasoal pencabutan tanam-tanamandan plang nama yang dilakukanmasyarakat pemilik kebundengan istilah merusak hartamilik PT. Buana Estate.

Realisasi dari laporan polisitanggal 7-2-2007 tersebut, akhir-nya para penggarap H. Sukandidan kawan-kawan dimasukkanpenjara antara 9 bulan s/d 1 ta-hun 4 bulan sesuai putusan pi-dana PN. Cibinong No 207 dan208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007.

Dengan adanya putusanpidana tersebut, Joyo Winotoselaku kepala BPN berpendapatbahwa penyelesaian/pengu-asaan penggarapan telah selesaidan sudah sesuai dengan keten-tuan/peraturan hukum, yaituputusan pidana PN Cibinong No207 dan 208/ Pid/cbn yang ke-mudian dijadikan Novum olehkepala BPN RI dalam rangkaPeninjauan Kembali (PK) keMahkamah Agung, akan tetapisudah ditolak dengan putusanMahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.

PT. Genta Prana Kalah di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan TinggiBandung Karena Joyo Winoto, PhD Selaku Kepala BPN RI Tak Taat Hukum

Di Pengadilan Negeri Cibi-nong PT. Genta Prana kalah yangkemudian dikuatkan oleh Pe-ngadilan Tinggi Bandung. Ke-kalahan tersebut diduga dise-babkan, Joyo Winoto, PhD be-lum membatalkan sertifikatHGU No. 149 seluas 4.489.675m2 dimana di dalamnya ada ta-nah sengketa 2.117.500 m2 se-hingga masih sah milik PT. Bu-ana Estate, disebabkan sertifikatadalah produk BPN dan belumdibatalkan sesuai putusan PTUN.

Karena sertifikat No. 149 ter-sebut belum dibatalkan, walau-pun sudah ada surat eksekusidari Ketua PTUN JKT kepada Ke-pala BPN RI supaya melaksa-nakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mem-punyai kekuatan hukum tetapyaitu antara lain supaya men-cabut/membatalkan sertifikatNo. 149 dan memproses pener-bitan sertifikat HGB a.n. PT Gen-ta Prana atas tanah seluas2.117.500 m2.

Joyo Winoto, PhD tidak pa-tuh hukum, serta tidak melak-sanakan Putusan MA yang su-dah mempunyai kekuatan hu-kum tetap. Majelis Hakim PNCibinong menyatakan sah serti-fikat No. 149 walaupun olehMahkamah Agung RI (PTUN)sudah menyatakan tidak sah.

Alasan Majelis Hakim PNCibinong menyatakan sah serti-fikat No. 149 tersebut adalah:tanah sertifikat No. 149 pada mu-lanya didapat dari Kodam V Jayasesuai Akta Notaris No. 38 tgl 18-06-1976 Notaris R. SoerojoWongsowidjojo, SH. Akta ter-sebut berbunyi antara lain, Ko-dam V Jaya telah membebaskantanah rakyat 632 Ha dan akanmembebaskan lagi 131Ha, dan

pada saat pengakuan tersebut,yaitu tgl 18-6-1976, tanah yangdibebaskan dan yang akandibebaskan tersebut adalah tanahperkebunan NV Handel enCultuur Matschappy Tjideratieyang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan suratBupati Kepala Daerah Tk II Bogorcq Kepala Sub Direktorat AgrariaKabupaten Bogor tgl 13-8-1976No. 63/1976 tertulis an. NVHandel en Cultuur MatschappyTjideratie. Dalam arti Kodam VJaya telah menjual tanah yangbukan miliknya kepada PT BuanaEstate. Pengakuan itu adalahpalsu, karena sesuai denganketentuan dan perundanganyang berlaku di Kodam V Jayatidak diperbolehkan dan tidakpernah menjual tanah yangdikuasai Kodam V Jaya apalagimenjual yang masih hak milikorang lain. Apabila Kodam VJaya melepas hak atas tanah yangdikuasai, maka tata cara pelaks-anaannya harus melalui TimInterdep dan atas persetujuanMenteri Keuangan RI. Tidak di-benarkan melalui Notaris. Ke-tika ditanyakan hal ini kepadaKetua Majelis Hakim PT Ban-dung, jawabnya, silahkan lapor-kan ke Polisi. Ketika ditanyabagaimana hati nurani Bapakselaku Ketua PT Bandung, jawabbeliau, hati nurani itu mahal.

Majelis Hakim PN Cibinongmenjelaskan bahwa diatas tanahHGU No. 149 luas 4.486.975m2,dengan rincian 2.369.475 milikPT. Buana Estate dan 2.117.500m2 milik rakyat/PT. Genta Pra-na (yang disengketakan tentu-nya) terdapat villa, tanam-tana-man coklat, jati dan lain-lainadalah bohong.

Pada saat sidang di PN Cibi-

nong, bahwa pihak PT GentaPrana memohon agar dilakukansidang di lokasi (PL), dengantegas ditolak oleh Majelis HakimPN Cibinong dengan alasansudah mengetahui dengan jelaskeadaan lapangan/lokasi. MajelisHakim PN Cibinong adalahberbohong, karena diatas tanah2.117.500 m2 tersebut tidak adavilla, tanaman coklat maupun jati.Yang ada hanya tanam-tanamansingkong milik masyarakat. Villadan tanaman tersebut berada diatas tanah 2.369.475m2 milik PT.Buana Estate.

Para saksi dari PT Buana Es-tate bersaksi di PN Cibinong,bahwa pada tahun 1970 para sak-si sudah mengetahui bahwatanah sengketa adalah milikPT. Buana Estate karena diats ta-nah tersebut telah berdiri plangnama PT. Buana Estate semen-jak tahun 1970. Ketika pihakPT. Genta Prana menginforma-sikan kepada Majelis Hakim PNCibinong bahwa kesaksian ter-sebut adalah palsu, dengan pen-jelasan bahwa PT. Buana Estateberdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33jo tgl 29-05-1973 No. 119, bagai-mana bisa ada Plang tahun 1970.Akan tetapi Majelis Hakim tidakmempedulikannya, bahkandijadikan sebagai dasar kepemi-likan tanah PT. Buana Estate.

Sesuai barang bukti yangdiajukan oleh PT. Buana Estatedalam perkara PN Cibinongberupa sertifikat HGU No. 1yang terbit atas dasar SK Men-teri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 yangberbunyi antara lain: Bahwa PT.Buana Estate diwajibkan mem-beri ganti rugi kepada masya-rakat penggarap dan NV Handelen Cultuur Matschappy Tjidera-

tie dan kepada masyarakatpenggarap. Ganti rugi tersebuttidak pernah diterima masyara-kat penggarap tanah 2.117.500Ha. Bahkan masyarakat tidakada yang mengetahui bahwa ta-nah tersebut sudah terbit HGUNo. 1 tahun 1977. Tanah tersebuttidak pernah dijadikan perkebu-nan oleh PT. Buana Estate danmasyarakat tetap menguasainyasejak tahun 1960 dan secara tu-run temurun hingga sekarang.

Para Kepala Desa juga sudahmembuat surat keterangan bah-wa tanah 2.117.500 m2 tersebutdikuasai rakyat/H. Sukandi danjuga dinyatakan tidak dalamperkara. Karena memang sebe-lumnya tidak pernah perkara.Uraian tersebut telah dijelaskankepada Majelis Hakim PNCibinong, akan tetapi MajelisHakim tetap berpendapat tanahtersebut diperoleh dari KodamV Jaya. Dijelaskan pada SK Men-teri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya memberiganti rugi kepada masyarakatpenggarap dan NV Handel enCultuur Matschappy Tjideratie,tentu adalah karena tanah terse-but bukan tanah Kodam V Jaya.Atau tanah tersebut bukan tanahyang sudah dibebaskan olehKodam V Jaya. Itu terbukti dariSK Menteri yang sama sekalitidak ada menyinggung KodamV Jaya. Skep No. 1 tersebut men-jelaskan bahwa tanah dimaksudadalah tanah HGU milik NVHandel en Cultuur MatschappyTjideratie yang sebahagiandigarap oleh masyarakat.

PT. Buana Estate menuntutPerdata PT. Genta Prana di PNCibinong, Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN-RI tidak me-ngindahkan putusan Mahkamah

Agung No. 482K/TUN/2007 tgl20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009. Joyo Winoto, PhD an-tara lain belum membatalkan Ser-tifikat No. 149 yang sudah mem-peroleh kekuatan hukum tetap.

Dilain sisi, Ketua PengadilanNegeri Cibinong selaku KetuaMajelis Perkara tidak mengin-dahkan putusan MahkamahAgung No. 482K/TUN/2007 tgl20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009. Majelis Hakim me-nyatakan sertifikat No. 149 ma-sih sah milik PT. Buana Estatekarena belum dibatalkan olehKepala BPN RI.

Atas ketidak patuhan KepalaBPN-RI terhadap Keputusanhukum yang sudah mempero-leh kekuatan hukum tetap dan

Majelis Hakim PN Cibinongyang sangat menghargai ke-tidakpatuhan Kepala BPN-RIyang tak bersedia melaksanakanPutusan Mahkamah Agungyang sudah memperoleh kekua-tan hukum tetap, maka majelisHakim PN Cibinong memutus-kan Perkara Perdata antara PTBuana Estate dan dikuatkan olehPT Bandung. Dalam arti, PT.Genta Prana kalah di PengadilanNegeri dan Pengadilan Tinggiadalah karena Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN-RI tidak taathukum dan majelis hakimPengadilan Negeri Bogor tidakmenghargai putusan MahkamahAgung yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.

SK Kepala BPN-RI No. 1/

Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011 telahmembatalkan sertifikat HGU No.149 an. PT. Buana Estate, akantetapi belum memproses sertifi-kat HGB atas nama PT. GentaPrana seluas 2.117.500 m2, sesuaiputusan MA No. 482K/TUN/2007tgl 20-2-2008. Juga Presiden RItelah memberi arahan KepadaKepala BPN-RI sesuai suratMensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei2011, supaya seharusnya melaksa-nakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009 yangsudah memperoleh kekuatanhukum tetap. Akan tetapi KepalaBPN RI belum juga memprosessertifikat HGB an PT. Genta Pranaatas tanah 2.117.500 m2.

..................................................................................................................................................................................................Sambungan dari Hal. 8

PT. Genta Prana Tempuh Kasasi ke Mahkamah AgungPada saat ini, PT. Genta Prana

sedang tempuh Kasasi ke Mah-kamah Agung, dengan harapanmudah-mudahan PT. Genta Pra-na bisa menang perkara mela-wan PT Buana Estate karena;Sertifikat HGU No. 149 an PT.Buana Estate sudah dibatalkanoleh Kepala BPN RI dengan SKBPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011tgl 15-4-2011; dan Presiden su-dah memberi arahan kepadaKepala BPN RI, sesuai suratMensesneg No. R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011yaitu, supaya Kepala BPN-RI se-harusnya melaksanakan Putu-san Mahkamah Agung No.482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah mempe-roleh kekuatan hukum tetap.Antara lain yang dimaksud da-lam putusan tersebut adalahmembatalkan sertifikat HGUNo. 149 tgl 15-6-2006 an PT.Buana Estate.

Putusan Mahkamah Agung482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang diterbitkanoleh Hakim Mahkamah Agung,sudah tentu tidak akan dibatal-kan oleh Hakim MahkamahAgung sendiri. Apalagi telahada SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011sebagai diuraikan di atas danarahan Presiden RI.

Kami berdoa memohon ke-pada Allah Maha Kuasa untukmemberi Roh Hikmat dan bijak-sana kepada Yang Mulia MajelisHakim Agung Mahkamah A-gung RI yang sedang menanganiKasasi Perkara PT Genta Pranamelawan PT Buana Estate. Kira-nya Tuhan Allah ikut campurmemberi keadilan melalui ta-ngan Yang Mulia Majelis HakimAgung Mahkamah Agung RI,imbuh Dolok Sirait.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada Kepala BPN RI,

Joyo Winoto tak bersedia mem-berikan komentar. Terhadappers yang menjalankan tugasliputan di Lingkungan BPN RImaupun konfirmasi secaratertulis, Joyo Winoto belumpernah bersedia menjawab suratkonfirmasi, akibatnya tanah or-ang lain menjadi tergantungyang digantung, yaitu SKPenerbitan HGB PT Genta Prana“terkatung katung”, padahalJoyo Winoto sendiri termasukpejabat publik yang menjalan-kan undang undang dan seha-rusnya menghormati keterbu-kaan informasi publik, sepertiapa yang dimaksud di dalam UURI No 14/2008 tentang keter-bukaan informasi publik mau-pun apa maksud dan tujuan ter-bitnya UUPA sesuai dengan UUNo 5 Tahun 1960 selaku awalnyasendi sendi pertanahan nasionaldi bumi pertiwi Indonesia.

(TIM DUA)

Warung Remang Lapo Ratak Disinyalir Tempat Mabuk, Mesum dan Judi

Warung Remang Lapo Ratak DisinyalirTempat Mabuk, Mesum dan Judi

Jakarta, Kantor Berita RBNWarung Remang Lapo

Ratak di Jalan Ciledug RayaKecamatan Pesanggrahandiminta lakukan penertibanoleh Suku Dinas Ketentramandan Ketertiban (SudinTrantib) Kota AdministrasiJakarta Selatan (Jaksel)bersinergis dengan PolresJaksel, disebabkan warungremang tersebut dansekitarnya disinyalir menjaditempat mabuk, mesum danjudi, berakibat meresahkanmasyarakat sekitarnya karenaberisik dengan musiknyayang sangat kencang dansering ribut ribut.

Seperti itu disampaikanwarga Pesanggrahan yangtidak bersedia namanya

ditulis dalam pemberitaan diJakarta Minggu lalu.

Selain tempat mabukminuman, mabuk cinta danmabuk judi, tempat ituterindikasi jugadisalahgunakan menjaditempat mesum, sebab akibatmesum karena mabuk cintamenjadi perkara dan seringmenjadi tempat kejadianperkara (TKP) yang sudahbeberapa kali disidangkan diPengadilan Negeri (PN)Jakarta Selatan, didugaakibat mabuk beberapadimensi, orang mabuksesama orang mabukberkelahi dan terjadiperistiwa penganiayaan danatau pengeroyokan yangsudah memalukan.

Ada yang selesai secaraadat dan ada juga selesaisecara hukum, yaitu parapelaku sudah menjalanihukumannya. Untukterciptanya ketentramanmasyarakat di sekitarwarung, karena warung bukasampai dini hari, padahalwarung remang tersebutbelum memiliki ijin ope-rasional dan Undang UndangGangguan (UUG) tetapidapat beroperasional selama20 jam dalam sehari,Muspiko Jaksel agar lakukanpenertiban supaya nilaiestetika kota Jakarta selakuIbukota perlu dijaga, karenaposisinya persis di pinggirjalan tetapi kurang menjagaketertiban umum. (deo/PSS)

Warung Remang Lapo Ratak Disinyalir Tempat Mabuk, Mesum dan JudiSudin Trantib Bersinergis Polres Jaksel Agar Tindak Tegas

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Sambungan 10

imbang, tetapi akibat pem-beritaannya kantor pers diserbuoleh massa tidak kenal padatahun 2010 lalu.

Adapun Laporan PolisiNomor: LPB/283/VII/2010/Sek.Sanggar tanggal 20 Juli 2010,peristiwa pengeroyokan olehmassa tidak dikenal, Pasal 170KUHP dengan TKP: KantorRedaksi Rakyat Bicara News Jl.Ciledug Raya No. 17 RT 006 RW05 Kelurahan Petukangan Sela-tan Kecamatan PesanggrahanJakarta Selatan, dimana sampaisaat ini pelakunya masih dalamproses penyelidikan.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN, seorangnarasumber yang tidak berke-nan namanya ditulis dalampemberitaan, karena peduliterhadap kebenaran dan keadi-lan serta untuk terciptanya su-premasi hukum di wilayah hu-kum Negara Kesatuan RepublikIndonesia, narasumber tersebutsiap dan bersedia menjadi saksidi pengadilan, dan mengatakan,“Pada tahun 2010 lalu, ketikaada pemberitaan tentang du-gaan salahgunakan jabatan olehJoyo Winoto selaku Kepala BPNRI, oknum berinisial WS yangjuga termasuk orangnya JoyoWinoto selaku pengacara danmengaku seorang anggota BIN(Badan Intelijen Negara) marahmarah menanggapi pembe-ritaan tersebut dan mengelua-rkan perintah untuk lakukaneksekusi terhadap PemimpinRedaksi RBN, dan selanjutnyamemberikan uang sejumlah Rp.10 juta kepada oknum berinisialSN, karena pemberitaan ter-sebut membuat oknum WS ter-singgung” imbuh sumber.

Sumber juga menambahkan,bahwa penyerahan sejumlahuang tersebut terjadi di Citos(Cilandak Town Squard), yaitupenyerahan biaya operasionaluntuk eksekusi Pemred RBN,dari oknum mengaku BINberinisial WS kepada SN ber-sama kelompoknya.

”Oknum WS dan SN telahmengambil keuntungan daripemberitaan RBN terkait pem-beritaan indikasi salahgunakanjabatan oleh Joyo Winoto selakuKepala BPN RI. Adanya pemb-eritaan tersebut diduga digu-nakan sebagai materi untukjembatan mempererat hubun-gan antara Joyo Winoto denganoknum WS dan SN, apalagi ok-num WS juga selaku pengacaraJoyo Winoto serta mengakuAnggota BIN yang tugasnyamenjaga dan mengamankanJoyo Winoto selaku Kepala BPNRI dari berbagai hambatan ter-masuk untuk menghambat

peran pers yang melakukan tu-gas jurnalistik” tandas sumber.

Seiring dengan perjalananwaktu dan pantauan KantorBerita RBN, disebabkan adanyanarasumber yang mengatakanbahwa dibalik penyerbuan kan-tor redaksi RBN pada tahun 2010lalu dan pengeroyokan terhadapPemimpin Redaksinya, disi-nyalir juga terjadi insidenmenghambat kinerja pers, yangdiduga dilakukan oleh oknumWS dengan memerintahkan ok-num SN, setelah oknum WSmendapat arahan dari KepalaBPN RI Joyo Winoto, agarkantor redaksi RBN diserbuuntuk membungkam pember-itaannya, termasuk membung-kam Pemrednya untuk selamalamanya, tetapi Tuhan berkatalain dan target mereka masihdiberikan kehidupan olehNya.

Demi terciptanya pemberi-taan yang akurat dan berimbang,Redaksi RBN mengirimkansurat konfirmasi kepada KepalaBPN RI Joyo Winoto terkait de-ngan penyataan narasumber,bahwa penyerbuan dilakukanoleh oknum WS dan ada hubu-ngannya dengan Kepala BPN RIJoyo Winoto karena pemberitaanindikasi salahgunakan jabatan.

Surat konfirmasi Nomor093/Kf-SK/11 tersebutdikirimkan tanggal 4 Desember2011 dengan tembusan surat:Presiden Republik Indonesia c/q Menteri Sekretaris Negara,Ketua Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia(DPR RI), Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia,Ketua Dewan Pers, KetuaKomnasham, Kepala BadanIntelijen Negara (BIN), KepalaKepolisian Republik Indonesia(Kapolri), Jaksa Agung Re-publik Indonesia, Ketua KomisiPemberantas Korupsi (KPK),Ketua Badan Pemeriksa Ke-uangan (BPK) RI, MenteriPemberdayaan Aparatur Nega-ra dan Reformasi Birokrasi, Ja-ksa Agung Muda Intelijen(Jamintel) Kejagung RI, KetuaPengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Jakarta, InspekturUtama BPN RI, Sekretaris UtamaBPN RI, Deputi I, II, III, IV dan VBPN RI, Kepala Pusat Hukumdan Humas BPN RI, KabagHumas BPN RI, Para KepalaKantor Wilayah PertanahanTingkat Provinsi, Kepala Kepo-lisian Daerah Metro Jaya, ParaKepala Kantor PertanahanTingkat Kota/Kabupaten, Kepa-la Kepolisian Resort MetroJakarta Selatan, dan Kepala Ke-polisian Sektor Metro Pesangga-rahan di Jakarta.

Kemudian, tanggal 17 Ja-

nuari 2012 Redaksi RBN me-ngirimkan surat perlindunganhukum kepada Presiden RI,Ketua Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia,Kepala Kepolisian Republik In-donesia (Kapolri), Jaksa AgungRepublik Indonesia, KepalaBadan Intelijen Negara RepublikIndonesia.

Adapun maksud dan tujuansurat perlindungan hukumtersebut adalah untuk memohonperlindungan hukum di NegaraKesatuan Republik Indonesiabahwa Warga Negara Indonesiadilindungi hukum untuk tinggaldi wilayah hukum Indonesia dankhususnya insan pers dalam men-jalankan tugas pokok dan fung-sinya dapat aman di negaranyasendiri untuk menjalankan tugasjurnalistiknya selaku pengawalkebenaran dan keadilan di BumiPertiwi Indonesia.

Tetapi anehnya, fotokopi suratkonfirmasi dan surat permohonanperlindungan hukum kepadapenyelengara negara tersebutdapat berada di tangan oknum WSdan oknum SN. Padahal tembusansurat tidak ada yang ditujukankepada oknum WS maupunoknum SN, akibatnya oknum WSdan oknum SN dipertanyakandarimana mendapatkan fotokopisurat tersebut.

Selanjutnya, tanggal 1 Feb-ruari 2012 baru baru ini melaluiHP, oknum SN mengajakPemred RBN untuk bertemudalam hal membahas terkaitsurat konfirmasi tersebut dansepakat membuat janji untukbertemu tanggal 2 Februari 2012sore harinya di kantor redaksiRBN.

Tetapi pada tanggal 2 Februari2012 sekitar pukul 09.45 WIB, ok-num SN menelpon Pemred RBNuntuk bertemu di Polsek Pesang-garahan tetapi karena Pemred RBNtidak bersedia untuk bertemu,oknum WS dengan menggunakanHP oknum SN lakukan pengan-caman, seperti ucapan oknum WS,“Ini wilmar Sitorus. Kamu maudatang ke Polsek Pesanggrahanatau tidak? Mau selesai secara pre-man atau secara hukum?”

Disebabkan Pemred RBNmenjawab telepon tidakbersedia untuk bertemu, oknumWS langsung memaki, mengu-capkan kata kata “Kubunuh kaubabi!” ujar oknum WS secaralantang kepada Pemred RBNdan Pemred RBN langsungmenutup teleponnya. Kemu-dian oknum SN melalui sms me-ngajak untuk bertemu denganPemred RBN, tetapi PemredRBN menyarankan, lebih baikdiselesaikan secara hukum.

Ketika hal tersebut dikon-

firmasi kepada Polsek MetroPesanggrahan, Kompol D. Situ-morang membenarkan bahwaoknum WS dan oknum SN benardatang pada tanggal 2 Februari2011 untuk membuat laporanpolisi (LP) pencemaran namabaik terkait surat konfirmasikepada Kepala BPN RI, karenanama oknum WS dan SN adatertulis dalam surat konfirmasitersebut. Tetapi karena tempatkejadian perkara dan alamatkantor BPN RI sebagai alamatsurat konfirmasi merupakanwilayah hukum Polsek MetroKebayoran Baru, Kompol D.Situmorang mengarahkansupaya LP dibuat di PolsekMetro Kebayoran Baru. OknumWS menunjukkan kopi suratkonfirmasi kepada Kapolsek danjuga kepada penyidik PolsekMetro Pesanggrahan.

Menanggapi hal tersebut, Pe-mimpin Redaksi Kantor BeritaRakyat Bicara News Laspen Si-anturi dan juga Anggota Organi-sasi Pers Kewadi (Kesatuan War-tawan Demokrasi Indonesia)memberikan tanggapan, “Kalau-pun kami selaku jurnalis menulissebuah pemberitaan dan akibatpemberitaan tersebut kurang enakdi hati, janganlah kami diteror,diancam, diserbu apalagi diren-canakan untuk dibunuh. Pintu hatiseorang jurnalis terbuka lebar.Silahkan dibuat hak jawab sesuaidengan Undang Undang Pers No40/1999, dimana seseorang dapatmembuat surat hak jawab dan atauhak koreksi bila memang pem-beritaan tersebut membuat objekpemberitaan merasa ada yangdirugikan. Kami hanya menjalan-kan tupoksi pers selaku pengawalkebenaran dan keadilan denganpemberitaan akurat dan berim-bang. Tolong seorang jurnalis ja-ngan dibunuh lagi di negeri ini,karena jurnalis hanya menjalankantugas dan profesi sebagai insanpers. Nyawa berada di tangan Tu-han. Membunuh adalah perbuatandosa dan melawan hukum”.

Selaku pers yang menjalan-kan tugas dan fungsinya, insanpers adalah netral dengan beritaakurat dan berimbang. Tidakada persoalan yang tidak dapatdiselesaikan, asal ada kemauanuntuk menyelesaikan. Jangan-lah main hakim sendiri terha-dap wartawan apalagi karenasebuah berita. Tinggal membuatsurat hak jawab kepada redaksiyang menuliskan berita terse-but, sederhana saja sebenarnyadan tidak harus berurusan de-ngan nyawa manusia, tandasnya.

Sewaktu hal tersebut dikon-firmasi kepada Kepala BPN RI,Joyo Winoto tak bersedia mem-berikan komentar.

SBY Diminta Untuk Segera “Copot” Joyo WinotoSelaku Kepala Negara dan

Kepala Pemerintahan yangmelaksanakan tugas muliaterhadap nusa dan bangsa,negara, dan masyarakatnya,serta demi terwujudnya keama-nan masyarakat untuk tinggaldi negara hukum yang merde-ka dan berdaulat yaitu NegaraKesatuan Republik Indonesia(NKRI), Presiden Republik In-donesia, Susilo Bambang Yu-dhoyono (SBY) diminta untuksegera copot pejabat yang men-talnya terindikasi kurang bagusserta kurang peduli terhadapmasyarakat, disebabkan kebi-jakan yang diterbitkan maupundilakukan terindikasi arogandan premanisme, karena didu-ga menggunakan cara dan per-panjangan tangan preman un-tuk menyelesaikan delik yangterjadi, dimana terjadi kisahdibalik kisah, perkara dibalikperkara dan rencana dibalikrencana terkait tanah Ham-balang Bogor.

Joyo Winoto, PhD diduga se-bagai otak perencana terkait pe-nganiayaan, pengeroyokan danpenyerbuan di Kantor RedaksiSurat Kabar Rakyat Bicara Newsketika berdomisili di Jl. Ciledug

Raya No. 17 Kecamatan Pesang-grahan Jakarta Selatan pada ta-hun 2010 lalu, dimana massa ti-dak kenal datang dengan tibatiba menyerbu ke dalam rua-ngan kantor, kemudian Pemim-pin Redaksi Surat Kabar RakyatBicara News, menjadi korbanpenganiayaan, pemukulan danpengeroyokan yang sudah dila-porkan kepada Kepolisian Sek-tor Metro Pesanggrahan JakartaSelatan dengan Laporan PolisiNomor: LPB/283/VII/2010/Sek.Sanggar tanggal 20 Juli 2010silam dan sampai saat ini masihdalam penyelidikan.

Joyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI diduga membe-rikan anggaran ratusan juta ru-piah untuk penyerbuan dan ren-cana indikasi pembunuhanterhadap wartawan dan atauPemimpin Redaksi Surat KabarRakyat Bicara News yang saatitu mengekpos pemberitaantentang indikasi “salahgunakanjabatan” oleh Joyo Winoto sela-ku Kepala BPN RI terkait tanahHambalang Kabupaten Bogordan Joyo Winoto disinyalirmenjadi otak perencanaan de-ngan menggunakan tangan ok-num berinisial, WS (Pengacara)

yang sehari hari sering keluarmasuk Kantor BPN RI (ruanganJoyo Winoto), dan sering menga-ku kepada masyarakat selakuseorang Anggota BIN (Badan In-telijen Negara). Dalam tim yangdiduga dipimpin oleh oknumberinisial WS tersebut jugadiduga dibantu oleh oknum SN.

Hal itu disampaikan olehsumber RBN yang memintasupaya namanya jangan ditulisdalam berita Minggu lalu diJakarta.

Dalam hal ini, Joyo Winotosudah kurang pantas menjadiKepala BPN RI karena kurangprofesional menjalankan tugas-nya selaku pejabat publik, di-duga kurang menghormati pu-tusan hukum terkait tanah Ham-balang Bogor dan disebabkankinerjanya terkait penerbitan SKNomor 9 ditulis secara jurna-listik, wartawan penulisnyadiduga mau dibunuh denganmenyerbu kantor media sertamengeroyok pemimpin redaksimedia di lingkungan kantornyasendiri. Pada saat peristiwa pe-ngeroyokan itu terjadi, saatyang sama juga Joyo Winoto ter-indikasi mengeluarkan angga-ran untuk menyelesaikan misi-

nya terhadap wartawan penulissecara “premanisme”.

Menurut sumber lain yanglayak dipercaya dan tidak ber-sedia namanya ditulis dalampemberitaan, sekitar dua tahunlalu seorang Ketua LSM ber-inisial MG juga menjadi korbanpenganiayaan dan penculikan dikantor Walikota Jakarta Selatan,dimana dalam kejadian tersebutjuga diduga dilakukan oknumyang sama yaitu oknum WSyang diduga menjadi pelakupraktek “preman” terhadapwartawan maupun LembagaSwadaya Masyarakat (LSM)yang mengkritisi kinerja lem-baga yang dibekinginya.

Walaupun oknum oknumtersebut mengaku sebagai seo-rang wartawan maupun sebagaiseorang jurnalis yang menjalan-kan fungsi dan peranan pers, sertapengurus harian di sebuah LSM,tetapi oknum tersebut terindikasiberlindung dibalik profesi war-tawan dan diduga menerima or-der untuk menghambat kinerjapers secara trik serta cara pre-manisme ataupun dengan inti-midasi terhadap wartawan yangmenjalankan tugas jurnalistiknya,imbuh sumber.

Wilmar Sitorus bersama dengan Pemimpin Redaksi Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi (posisi berhadapan)dengan ditemani oleh Redakturnya, Bernhard Silaban (pakai jaket) ketika di kantor pengacara dan kantor Media

Nafza di Gedung Pesona Kebayoran Lama Jakarta Selatan dalam acara bersilaturahmi pada tahun 2010 lalusebelum insiden penyerbuan kantor pers dan pengeroyokan Pemimpin Redaksi RBN pada tahun 2010. Adapun

acara silaturahmi tersebut dapat terealisasi dengan baik karena dijembatani oleh Pemimpin Redaksi Media Nafza,Sahat Naibaho. (foto:ist)

Kepala BPN RI Terindikasi “CuekBebek” Terhadap Surat Mensesneg

Indikasi Salahgunakan Jabatan..................................................................................................................................sambungan dari Hal. 1

Disebabkan Joyo Winoto,PhD selaku Kepala Badan Perta-nahan Nasional (BPN) RI terin-dikasi “Cuek bebek” terhadapsurat Sudi Silalahi selaku Men-teri Sekretaris Negara terkaitarahan Presiden Republik Indo-nesia, serta dimana Joyo Winotokurang menjaga nama baik dannama besar Susilo BambangYudhoyono (SBY) selaku atasanlangsung dari Joyo Winoto, Pre-siden SBY diharapkan untukmelakukan pengkajian terha-dap keberadaan Joyo Winoto,apakah masih layak diper-tahankan jabatannya selakuKepala BPN RI setingkat kemen-terian non departemen tersebut.

Selain “cuek bebek” terha-dap arahan Presiden RI, penga-kuan Joyo Winoto juga terindi-kasi “aneh bin aneh” karenapernyataannya serta kebijakanmaupun keputusan yang diter-bitkan oleh Joyo Winoto selakuKepala BPN RI bertolak bela-kang dengan arahan Presiden,yaitu arahan sesuai isi suratyang disampaikan secara tertu-lis oleh Sudi Silalahi selakuMenteri Sekretaris Negara de-ngan menggunakan kop suratMENTERI SEKRETARIS NEGA-RA REPUBLIK INDONESIA ke-pada Joyo Winoto selaku Kepa-la BPN RI agar hukum tetap dite-gakkan, namun sampai beritaini diturunkan, Joyo Winotodisinyalir kurang menghormatiarahan Presiden tersebut, yaituJoyo Winoto belum bersediamenerbitkan SK terkait pener-bitan Sertifikat Hak Guna Ba-ngunan atas nama PT GentaPrana, tetapi malah tanahnyamenjadi status quo.

Dan, dalam surat pembatalanyang diterbitkan untuk men-jalankan putusan MahkamahAgung RI tersebut, Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI membuatSurat Keputusan (SK) pembata-lan yang dapat dikatakan “jauh

panggang dari api” karena sta-tus tanah PT Genta Prana men-jadi status quo.

Padahal berdasarkan peneta-pan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT dan putusantersebut sudah memiliki ke-kuatan hukum tetap, dimanaKepala BPN RI dan Kepala Kan-tor Pertanahan Bogor telah dihu-kum untuk memproses lebihlanjut penerbitan Hak GunaBangunan atas nama PT GentaPrana, tetapi Joyo Winoto selakuKepala BPN RI membuat SKPembatalan yang akibatnyatanah PT Genta Prana menjadistatus quo. Putusan Hakim dariMahkamah Agung RI jugaseperti “dicuek bebek”.

Apa karena Joyo Winotomantan Dosen dari SBY, sehing-ga arahan Presiden tak diindah-kan, namun demikian pejabatyang bersangkutan “tidakdicopot”, sangat dipertanyakanapa sebenarnya yang sedangterjadi di negeri ini. Kenapaputusan hukum yang sudah me-miliki kekuatan hukum tetaptidak dapat dijalankan oleh JoyoWinoto sebagaimana mestinya.Dalam hal ini diminta ketegasanSBY selaku Presiden RI agarmenindak tegas jajarannya ataupejabat pertanahan yang kurangmenghormati hukum.

Untuk terciptanya supremasihukum di wilayah hukum Ne-gara Kesatuan Republik Indone-sia serta semakin nyatanya ap-likasi dan pelaksanaan UndangUndang Pokok Agraria bahwabumi, air, udara adalah milikbangsa Indonesia yang tidakdapat dipisahkan serta dikelolademi keadilan dan kesejahteraanrakyat, ketegasan Kapolri TimurPradopo selaku figur harapanyang dicintai masyarakat sangatdinantikan, supaya penyelidi-kan terhadap indikasi penyalah-gunaan jabatan oleh Joyo Wi-

noto, PhD selaku Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPNRI) terkait TanahHambalang Bogor dapat dija-lankan sesuai dengan aturanyang berlaku tanpa pilih kasih.

Joyo Winoto selaku pejabatpenyelenggara Negara dan pe-jabat publik yang mengembantugas dan seharusnya setia ke-pada Negara dipertanyakan ki-nerjanya, karena kurang meng-hormati hukum dan SK yangditerbitkan Joyo Winoto seba-gai Kepala BPN RI terindikasikurang profesional.

Pasalnya, Joyo Winoto di-duga kurang menghormati hu-kum terkait dengan keberadaandelik pertanahan HambalangKabupaten Bogor serta terin-dikasi salahgunakan jabatan se-laku Kepala BPN RI. Demi tercip-tanya supremasi hukum di bi-dang pertanahan, Mabes Polri d-iminta lakukan penyelidikanterhadap indikasi tersebut danKejaksaan Agung selaku penga-cara Negara “layak” turun ta-ngan untuk lakukan penelitianterhadap indikasi korupsi, ko-lusi, nepotisme, gratifikasi sertapenyalahgunaan jabatan yangdilakukan oleh Joyo Winotoselama menjabat kepala badan.

Disebabkan penerbitan danpembatalan Surat Keputusan(SK) terhadap Tanah HambalangKabupaten Bogor diduga terja-di penyalahgunaan jabatan olehJoyo Winoto, PhD selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI, Joyo Winoto dilapor-kan kepada Mabes Polri untukdilakukan penyelidikan sampaike penyidikan demi terciptanyasupremasi hukum di BumiPersada Indonesia, khususnya diinstansi pertanahan.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada Kepala BPN RI,Joyo Winoto kurang berkenanmenerima wartawan yang akanmelakukan konfirmasi. (TIM)

Bangunan diduga belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl Ciledug Raya Kelurahan CipulirKecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sudah melaksanakan pembangunan gedung dan bangunan

tersebut disinyalir langgar Perda No 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (foto: PS)

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

Pidana 11

Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari RBN ke Presiden RISURAT KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAKEPADA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DAN KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGORPENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jakarta, 9 Juli 2009Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009Lamp. : -Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap

Kepada Yth :1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruDi Jakarta

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGORJalan Tegar Beriman CibinongDi Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karenahingga saat ini Tergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi padatanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTAPRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RIsebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II danPT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi :

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

tanggal 26 April 20072. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/

2007/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007

3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan PutusanNomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi I, II, dan III tersebut :

4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanyaputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan :

5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008,yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L IMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III :PT. BUANA ESTATE tersebut :Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKTtanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : ------ Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut :- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal

26 April 2006 yang dimohonkan banding :MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi :Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian :- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1

Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak diKabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabutkeputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkankeputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat IIIntervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/paraPembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebihlanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribulima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biayaperkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) :

- Menolak gugatan yang selebihnya :Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara

ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) :6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha

Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut.Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3)Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakandictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa sertamenjungjung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalamhal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : ----

Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat)diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada :1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI :2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR :Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April

2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikanuntuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agarmemberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA dto

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MHNIP. 040052306

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaDi – Jakarta2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik IndonesiaDi - Jakarta3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaDi - Jakarta4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. SukandiDirektur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 132405. Arsip.

Jakarta, 17 Januari 2012

Kepada Yth.Presiden Republik IndonesiaBapak Susilo Bambang Yudhoyono)di Jakarta.

No. : 187/Kf-SK/12Perihal : Permohonan perlindungan hukum dan

sekaligus konfirmasi terkait indikasipenyalahgunaan jabatan olehJoyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Dengan hormat.Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu

dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat.Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik

Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dankhususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitumenjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurangmenghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah HambalangBogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi RakyatBicara News.

Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, didugaJoyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan danpengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, LaspenSianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahantahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto didugamengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambatkinerja pers untuk melakukan tupoksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat,antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin RedaksiSurat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “SelamaSBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh”

Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, JoyoWinoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuaidengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait.

Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara KesatuanRepublik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan UndangUndang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensihukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami Surat Kabar

RAKYAT BICARA NEWS d.t.o.

Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

081288817424

Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu:1. Ketua DPR RI di Jakarta.2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta3. Ketua Dewan Pers di Jakarta.4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.5. Jaksa Agung RI di Jakarta6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta.7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta.8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta.9. Kepala BPN RI di Jakarta.10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta.11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta.12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada KepalaBPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2011

Kepada Yth.1. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratNomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukanbahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan PertanahanKabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan PengadilanPTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahaanKedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastianhukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetapditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o.

Sudi SilalahiTembusan:1. Presiden Republik Indonesia2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 2012

EDISI 16 | TAHUN II | 27 FEBRUARI - 11 MARET 201212POLRI DAERAH METRO JAYARESORT KOTA TANGERANG

SEKTOR PONDOK ARENPROGRAM UNGGULAN DAN INOVASIUNIT LANTAS POLSEK PONDOK AREN

DALAM RANGKA MENEKAN GUANKAMTIBSELCARLANTAS“SMART SERVICE”( Pelayanan Cerdas )

“KAMI MEMANG BELUM SEMPURNA TAPIKAMI SELALU BERUSAHA”

TERTIB BERLALU LINTAS CERMINKEPRIBADIAN KITA

Sukses melalui kebersamaanAKP. Drs. DODID PRASTOWO S.Kanit Lantas Polsek Pondok Aren

PT. JAYA REAL PROPERTY, TbkBintaro Trade Centre, Lantai 2, Blok H 4 No. 1 – 33,

Jl. Jenderal Sudirman, Pusat Kawasan Niaga,Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224, Indonesia

Telp. : (62-21) 7486 4001, Fax. : (62-21) 7486 4002Website : www.jayaproperty.com

Segenap JajaranPT JAYA REAL PROPERTY Tbk

MengucapkanSelamat Menjalankan Tugas

Kepada

RATU ATUT CHOSIYAHGubernur Banten

ttdPengelola

Segenap Guru, Tenaga Pengajar dan Staff

SD NEGERI RAWA BUNTU 1KECAMATAN SERPONG

MengucapkanTerima Kasih Kepada

KEPALA DINAS PENDIDIKANTANGERANG SELATAN

Atas Pembangunan dan Renovasi GedungSekolah di Wilayah Kota Tangerang Selatan

DariKepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah

SD NEGERI RAWA BUNTU 1KECAMATAN SERPONG

Kantor BeritaRAKYAT BICARA NEWS

Bersatu Kita Teguh dengan Momentum PERSSurat Kabar-Tabloid-Media Online

Mengucapkan

SELAMAT HARI PERS NASIONAL(9 Februari 2012)

“Mari kita dukung tugas Pers Nasional dalam mengawalkebenaran dan keadilan di Bumi Persada Indonesia dengan

menjungjung tinggi kemerdekaan pers”

Laspen SianturiPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Dijual Tanah dan Bangunan, LB/LT 175/970 M2 Alamat Jl SaptaNomor 28 Menteng Dalam Pancoran Jakarta Selatan (Dekat

kawasan Komplek Bidakara)Harga Bisa Nego

Hubungi: Syamsudin S. HP 081210882369

Atau HubungiBIRO JASA RAKYAT BERSATU

Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Sguare (Gedung KuningLantai II) Telepon (021) 72781504

Biro Jasa dan IklanRAKYAT BERSATU

Membantu Melayani Masyarakat

Sekretariat: Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square (GedungKuning Lantai II) Telepon (021) 72781504.

Anda Butuh Bantuan???Hubungi Marketing Eksekutif

(021) 72781504, 94705665HP 081210882369

DIJUAL TANAH

PASANG IKLANHanya di

AYO... Gratis

Hubungi !!!

Asisten Manager IklanSAHAT TGR.(SATU)

HP. 0813 18673199Telp. (021) 93244786

SURAT KABAR RBN