SOSIALISASI SISTEM KOMUNIKASI LAPOR INTERNAL
(SISKOLAPI)- WHISTLEBLOWING SYSTEM
KELIK BUDIANA - INSPEKTORAT
SELASA, 01 SEPTEMBER 2020VIDEO CONVERANCE
MENGAPA PERLU
– Menyediakan dukungan kelembagaan;
– Mengelola sarana pengaduan;
– Membuat mekanisme pengaduan;
– Membuat tata cara pengelolaan pengaduan, dan
– Menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan ReformasiBirokrasi dan Zona Integritas, Instansi Pemerintahwajib:
2
Whistleblowing System (WBS)
Fasilitas/sarana untuk menyampaikan indikasi penyimpangan/ tindak pidana korupsi tanpa mengungkap identitas.
Whistleblower = PelaporSeseorang yang melaporkan indikasi perbuatan
melanggar, terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja,
dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya
indikasi tersebut.
3
MANFAAT
1. Memungkinkan pelanggaran atau penyalahgunaan
wewenang dapat dengan cepat diidentifikasi dan
dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi;
2. Meningkatkan moral pegawai;
3. Menghindari tuntutan hukum; dan
4. Menghindari citra negatif.
4
DASAR HUKUM
UU NO. 25 TH 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Pasal 36 Ayat (1), (2), (3)
(1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan
pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
(2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan dari penerima pelayanan,
rekomendasi Ombudsman RI, DPR, dan DPRD.
(3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelola pengaduan.
Pasal 37 Ayat (1)
(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dr
penerima pelayanan dgn mengedepankan azas pelayanan yg cepat dan tuntas.
5
DASAR HUKUM (2)UU NO. 28 TH 1999 TENTANG
Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU NO.13 TAHUN 2006 TENTANG Perlindungan Saksi dan Korban
PERPRES NO 76 TAHUN 2013 TENTANG Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 18 Ayat (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan
pengelolaan pengaduan secara nasional dan integrasi pengelolaan pengaduan secara berjenjang diaturdengan Peraturan Menteri;
Per MenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 TentangPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
SE MenPAN dan RB Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012Mekanisme penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi
yang melibatkan pegawai dan atau orang lain yang dilakukan di lingkungan Kementerian Kesehatan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentangPerlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama
(justice collaborator).
6
Whistleblowing System yang disediakan oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
siskolapi.bppt.go.id
7
Sistem Komunikasi Lapor Internal (SISKOLAPI) merupakan Sistem
Whistleblowing yang disediakan oleh Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) dalam rangka meningkatkan kualitas
penerapan Reformasi Birokrasi serta mencapai good governance.
Jika sebelumnnya sistem pengaduan dilakukan secara manual
(dropbox) kini BPPT memberikan kemudahan akses dan
mengakomodir kepada whistleblower secara digital melalui sistemonline.
8
SISKOLAPI merupakan media
penyampaian pengaduan bagi
pelapor yang beritikad baik dan
tidak ingin publikasi
Tentang SISKOLAPI
9
Whistleblower menyampaikan
pengaduan
Tim Pengelola akanMenilai dan Memverifikasi
Pengaduan
Pelapor Menerimatanggapan/ respon Awal,
sebagai bentuk Pengaduansudah diterima
(3 hari kerja)
Tim Pengelola melakukan komunikasi dengan
pelapor via aplikasi (bukannomor/email pribadi)
(Jika Diperlukan)
Melakukan Pemeriksaanatas Laporan
Pelapor akan mendapatrespon hasil pemeriksaan
(STATUS TELAH SELESAI)
Penanganan Whistleblowing System
10
11
KEWENANGAN PENGADUAN Di SISKOLAPI
1.Indikasi Tindak Pidana Korupsi
2.Penyalahgunaan Wewenang
3.Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
12
MEKANISME ATAU TATA CARA MEMBUAT PENGADUAN YANG BAIK
1. WHAT : Penyimpangan atau dugaan pelanggaran yang diketahui;2. WHERE : Jelaskan di mana peristiwa tersebut dilakukan;3. WHEN : Kapan peristiwa tersebut terjadi;4. WHO : Sebutkan siapa pelaku yang terlibat;5. HOW : Ceritakan bagaimana perbuatan tersebut terjadi.
6. Lampirkan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman)yang mendukung peristiwa tersebut.
- Whistleblower berhak
mendapat perlindungan
baik secara administratif
kepegawaian maupun
ancaman fisik
- Whistleblower berhak
mendapat informasi tindak
lanjut pengaduan melalui
akun pengaduan
HAK DAN KEWAJIBAN
WHISTLEBLOWER
HAK
- Beritikad baik
- Bersikap kooperatif
- Menyampaikan seluruh
informasi dengan benar
KEWAJIBAN
13
Ketika melakukan pengaduan, identitas Whistelblowerdirahasiakan, namun agar lebih menjamin kerahasiaan, perhatikan hal-hal yang berikut ini:
1. Tidak menuliskan data pribadi atau informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukanpelacakan siapa Anda, seperti nama Anda atauhubungan Anda dengan pelaku-pelaku.
2. BPPT akan merahasiakan informasi pribadi Anda sebagai whistleblower, BPPT hanya fokus pada kasusyang dilaporkan.
IDENTITAS PELAPOR DIRAHASIAKAN
Apabila identitas Whistleblower terbuka, maka diberlakukanperlindungan atas hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalamUndang-Undang nomor 13 Tahun2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
PERLINDUNGAN PELAPOR
IDENTITAS TIM PENGELOLA
DIRAHASIAKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR
14
15