SOSIALISASI SISTEM KOMUNIKASI LAPOR INTERNAL

(SISKOLAPI)- WHISTLEBLOWING SYSTEM

KELIK BUDIANA - INSPEKTORAT

SELASA, 01 SEPTEMBER 2020VIDEO CONVERANCE

MENGAPA PERLU

– Menyediakan dukungan kelembagaan;

– Mengelola sarana pengaduan;

– Membuat mekanisme pengaduan;

– Membuat tata cara pengelolaan pengaduan, dan

– Menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan ReformasiBirokrasi dan Zona Integritas, Instansi Pemerintahwajib:

2

Whistleblowing System (WBS)

Fasilitas/sarana untuk menyampaikan indikasi penyimpangan/ tindak pidana korupsi tanpa mengungkap identitas.

Whistleblower = PelaporSeseorang yang melaporkan indikasi perbuatan

melanggar, terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja,

dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya

indikasi tersebut.

3

MANFAAT

1. Memungkinkan pelanggaran atau penyalahgunaan

wewenang dapat dengan cepat diidentifikasi dan

dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi;

2. Meningkatkan moral pegawai;

3. Menghindari tuntutan hukum; dan

4. Menghindari citra negatif.

4

DASAR HUKUM

UU NO. 25 TH 2009

TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Pasal 36 Ayat (1), (2), (3)

(1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan

pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

(2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan dari penerima pelayanan,

rekomendasi Ombudsman RI, DPR, dan DPRD.

(3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelola pengaduan.

Pasal 37 Ayat (1)

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dr

penerima pelayanan dgn mengedepankan azas pelayanan yg cepat dan tuntas.

5

DASAR HUKUM (2)UU NO. 28 TH 1999 TENTANG

Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU NO.13 TAHUN 2006 TENTANG Perlindungan Saksi dan Korban

PERPRES NO 76 TAHUN 2013 TENTANG Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 18 Ayat (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan

pengelolaan pengaduan secara nasional dan integrasi pengelolaan pengaduan secara berjenjang diaturdengan Peraturan Menteri;

Per MenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 TentangPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

SE MenPAN dan RB Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012Mekanisme penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi

yang melibatkan pegawai dan atau orang lain yang dilakukan di lingkungan Kementerian Kesehatan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentangPerlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama

(justice collaborator).

6

Whistleblowing System yang disediakan oleh

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

siskolapi.bppt.go.id

7

Sistem Komunikasi Lapor Internal (SISKOLAPI) merupakan Sistem

Whistleblowing yang disediakan oleh Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT) dalam rangka meningkatkan kualitas

penerapan Reformasi Birokrasi serta mencapai good governance.

Jika sebelumnnya sistem pengaduan dilakukan secara manual

(dropbox) kini BPPT memberikan kemudahan akses dan

mengakomodir kepada whistleblower secara digital melalui sistemonline.

8

SISKOLAPI merupakan media

penyampaian pengaduan bagi

pelapor yang beritikad baik dan

tidak ingin publikasi

Tentang SISKOLAPI

9

Whistleblower menyampaikan

pengaduan

Tim Pengelola akanMenilai dan Memverifikasi

Pengaduan

Pelapor Menerimatanggapan/ respon Awal,

sebagai bentuk Pengaduansudah diterima

(3 hari kerja)

Tim Pengelola melakukan komunikasi dengan

pelapor via aplikasi (bukannomor/email pribadi)

(Jika Diperlukan)

Melakukan Pemeriksaanatas Laporan

Pelapor akan mendapatrespon hasil pemeriksaan

(STATUS TELAH SELESAI)

Penanganan Whistleblowing System

10

11

KEWENANGAN PENGADUAN Di SISKOLAPI

1.Indikasi Tindak Pidana Korupsi

2.Penyalahgunaan Wewenang

3.Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

12

MEKANISME ATAU TATA CARA MEMBUAT PENGADUAN YANG BAIK

1. WHAT : Penyimpangan atau dugaan pelanggaran yang diketahui;2. WHERE : Jelaskan di mana peristiwa tersebut dilakukan;3. WHEN : Kapan peristiwa tersebut terjadi;4. WHO : Sebutkan siapa pelaku yang terlibat;5. HOW : Ceritakan bagaimana perbuatan tersebut terjadi.

6. Lampirkan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman)yang mendukung peristiwa tersebut.

- Whistleblower berhak

mendapat perlindungan

baik secara administratif

kepegawaian maupun

ancaman fisik

- Whistleblower berhak

mendapat informasi tindak

lanjut pengaduan melalui

akun pengaduan

HAK DAN KEWAJIBAN

WHISTLEBLOWER

HAK

- Beritikad baik

- Bersikap kooperatif

- Menyampaikan seluruh

informasi dengan benar

KEWAJIBAN

13

Ketika melakukan pengaduan, identitas Whistelblowerdirahasiakan, namun agar lebih menjamin kerahasiaan, perhatikan hal-hal yang berikut ini:

1. Tidak menuliskan data pribadi atau informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukanpelacakan siapa Anda, seperti nama Anda atauhubungan Anda dengan pelaku-pelaku.

2. BPPT akan merahasiakan informasi pribadi Anda sebagai whistleblower, BPPT hanya fokus pada kasusyang dilaporkan.

IDENTITAS PELAPOR DIRAHASIAKAN

Apabila identitas Whistleblower terbuka, maka diberlakukanperlindungan atas hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalamUndang-Undang nomor 13 Tahun2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PERLINDUNGAN PELAPOR

IDENTITAS TIM PENGELOLA

DIRAHASIAKAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

14

15