Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008
Dasar Program KB dan KR
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKP 2008
2. Kesepakatan Internasional (ICPD-94, MDGs)
3. UU No.10/1992
Prioritas RKP 2008
• Akses dan Kualitas Pelayanan
• Penurunan Kemiskinan
UNDP’s Five Principles of Good Governance
Principles Thematic areas
Legitimacy and voice •Participation
•Consensus orientation
Direction •Strategic vision
Performance •Responsiveness
•Effectiveness and efficiency
Accountability •Accountability
•Transparency
Fairness •Equity and inclusiveness
•Rule of law
(UNDP 1997)
World Bank’s Governance Indicators
• Process by which those in authority are selected and replaced– Voice and Accountability– Political Instability and Violence
• Ability of the government to formulate and implement sound policies– Government Effectiveness– Regulatory Burden
• Respect of citizens and the state for institutions which govern their interaction – Rule of Law – Graft (control of corruption)
(Kaufmann 1999)
Grand Strategi dan Program Kerja Bidang KB dan KR
• Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
• Menata kembali pengelolaan program KB
• Memperkuat SDM operasional program KB
• Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB
• Meningkatkan pembiayaan program KB
Landasan Keterkaitan “Grand Strategy” dengan Upaya dan
Kegiatan Bidang KB-KR tahun 2008
Faktor sosial dan individu
Program Pembangunan
Nilai Anak dan
Keinginan Memilikinya
Output pelayananOutput pelayanan:• AksesAkses• KualitasKualitas• Image/PenerimaanImage/Penerimaan
•Umur Menarchea•Umur kawin•Mati Haid•Postpartum infecundability.•Fecundabilitas.•Anak Lahir mati•Aborsi disengaja.
Faktor Faktor penyediaan penyediaan
pelayanan KBpelayanan KB
Permintaan KB:• Penundaan• Penjarangan• Pembatasan
Pemakaian Pemakaian kontrasepsikontrasepsi
Kelahiran:• Diinginkan• Tak diinginkan
Pemanfaatanpelayanan kesehatan reproduksi
1. Manfaat kesehatan- Ibu- Anak
2. Kehidupan seksual 3. Keuntungan sosial-
ekonomi
Input Proses Output Intermediate Outcome
OutcomeJangka panjang
I II III IV V
Keluarga Keluarga Kecil Kecil
BerkualitasBerkualitas
Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)
Bantuan eksternal
Sistem Politik dan administrasi:•Dukungan politis•Alokasi sumber daya •Legalitas•Peraturan
Struktur dan Struktur dan pengorganisasipengorganisasian pelayanan an pelayanan KBKB:
• Infrastruktur pelayanan
• Integrasi sektoral• Strategi
pelayanan• Public-Private
Partnership
Faktor sosial dan politik kepemerintahan yang lebih luas (Lingkungan Startegis)
Operasional:Operasional:• Managemen
dan supervisi• Training• Ketersediaan
dan distribusi komoditi kontrasepsi dll.
• KIE• Penelitian dan
evaluasi
Output pelayananOutput pelayanan• AksesAkses• KualitasKualitas• Image Image
(Penerimaan)(Penerimaan)
Kerangka Pikir Konseptual Faktor Penyediaan Pelayanan KBKerangka Pikir Konseptual Faktor Penyediaan Pelayanan KB (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994) (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)
KONSEP KERANGKA PIKIRKESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ARH
Kebijakan,Hukum,
Ekonomi,Lingkungan
Organisasi yang memberi
pelayanan kpd remaja
Pengaruh luar (keluarga, peer,
masyarakat)
Kebutuhan remaja thd pelayanan
FUNCTIONALOUTPUTS
Jmlh/% staf dan relawan terlatih dlm memberi pelayanan kpd remaja, dll
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
SERVICEOUTPUTS
Kualitas isi dan penyuluhan LSE, dll
SERVICEUTILIZATION
Jumlah remaja yang terjangkau program, datang ke tpt pelayanan, dll
PengetahuanSikapPerilaku
Peningkatan status kesehatan Reproduksi
InputInput ProsesProses OutputOutput
Inter-Inter-mediate mediate OutcomeOutcome
Long-term Long-term OutcomeOutcome
Adopted from: ARH Framework by Myrna Seidman, Sharon Rudy, Mary Luke
Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin
Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih
Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas
Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif
Costing and Financing Operational System Customer and ServiceCapacity Building
Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah
Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB
Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja
Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau
Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi
Seluruh desa /kelurahan ter
utama didaerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu
Pokok-Pokok Penjabaran Strategi kedalam Kegiatan
Bidang KB-KR
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB
bermutu (GS. 1.1)NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi >1% per tahun dan angka unmet need turun >0,5% per tahun di setiap Kabupaten/ Kota
1) Semua tempat pelayanan kesehatan dasar (PUSTU, PUSKESMAS) mampu melayani semua jenis kontrasepsi dan dapat merujuk Kontap ke RS
100% tempat pelayanan
2) Semua RS setingkat type D dapat melayani Kontap
100% RS type D
3) Semua pelayanan mampu melayani KB pasca persalinan dan pasca aborsi
a) Pasca persalinan: 19,1- 50%
b) Pasca aborsi: 22,5- 50%
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB
bermutu (GS.1.1.) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
2. Tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi penduduk miskin sama dengan non miskin
Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota mendapat pelayanan KB gratis
100 %
3. Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga tidak berbeda dengan daerah lain.
1) Tersedianya fasilitas pelayanan untuk semua jenis kontrasepsi
2) Terjangkaunya oleh pelayanan bhakti sosial atau rujukan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
Semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB
bermutu
NO OUTCOME INDIKATOR
LAG INDIKATOR TARGET
4. Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota.
1) Penggunaan kontrasepsi secara REE
a) Semua pasangan tidak ingin anak lagi memakai kontrasepsi jangka panjang (>40 %)
b) Infertil sekunder KB spacing 0%
2) Semua peserta KB mendapatkan informed choice dan informed consent
Menurunnya angka drop out (<15%)
3) Kepuasan terhadap pelayanan pada semua fasilitas pelayanan di kab/kota meningkat.
>90% puas terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB
bermutu
NO OUTCOME INDIKATOR
LAG INDIKATOR TARGET
4. Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota.
4) Keselamatan dan keamanan pelayanan disemua fasilitas dapat di jamin serta difasilitasi oleh Tim Jaga Mutu
a) 0% kematian kontap,
b) <1% komplikasi dan efek
c) <0.5% kegagalan
d) Semua Kabupaten/ Kota memilik TJM
Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB
dan kesehatan reproduksi (GS.1.e) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Meningkatnya proses Informed Choice dan Informed consent
Semua petugas di tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent
100% tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent
2. Meningkatnya pemahaman dan penggunaan pelayanan KB Pria
Meningkatnya prevalensi kesertaan KB Pria di semua kab/kota
Pemakai kondom dan MOP 3,6%
3. Meningkatnya kontrasepsi untuk penundaan kelahiran pertama
Prevalensi penggunaan kontrasepsi untuk penundaan kelahiran anak pertama meningkat
Prevalensi >10%
4. Meningkatnya penggunaan metode amenorea laktasi (MAL)
Prevalensi penggunaan MAL meningkat di semua kab/kota
Penggunaan metode MAL 1%
NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
5 Meningkatnya pemahaman dan penggunaan kondom fungsi ganda
Prevalensi pemakaian kondom dual proteksi meningkat di semua kab/kota
Penggunaan kondom dual proteksi meningkat menjadi 2,5%
6 Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan deteksi dini Kanker alat reproduksi
Semua fasilitas pelayanan KB melakukan PAP’s SMEAR bagi peserta KB di semua kab/kota meningkat
Pemeriksaan PAP’s SMEAR peserta KB meningkat >30 %
7 Meningkatnya pemahaman kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi
Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi modern untuk penjarangan kelahiran di semua kab/kota
Pemakaian kontrasepsi modern untuk spacing meningkat >26%
Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling
KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e)
Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan
mitra kerja (GS.2. e)
NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Meningkatnya jumlah sektor terkait, organisasi profesi, LSM yang berpartisipasi dalam pelayanan KB
Keterlibatan Organisasi Profesi Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan Institusi pendidikan dalam pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan Institusi Keagamaan dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan LSOM dan Sektor swasta dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan TNI/POLRI dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan Badan Internasional dalam mendukung program KB
?
Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang
terintegrasi dengan outcome yang jelas
NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Meningkatnya jumlah institusi dan fasiltas pelayanan KB yang memenuhi baku mutu pelayanan tertentu
1) Proporsi fasilitas pelayanan KB-KR yang terakreditasi atau memperoleh rekognisi dalam melakukan pelayanan bermutu meningkat
2) Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi SPM pelayanan KB-KR
?
100% Kabupaten/Kota
Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau
NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin (bermerek) tersedia di apotik Kabupaten/Kota, bidan dan dokter praktek swasta
1. Meningkatnya jenis dan jumlah kontrasepsi ber-merek di apotik Kabupaten/ Kota, bidan dan dokter praktek swasta
100% Kabupaten/kota
2. Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin yang bermerek dan disubsidi tersedia di semua fasilitas pelayanan Pemerintah dan didanai dari APBD (public-private mixed services)
1) Meningkatnya penyediaan kontrasepsi ber-merek yang dikendalikan harganya (disubsidi oleh Pemerintah), misalnya LIBI di Kabupaten/Kota
2) Meningkatnya anggaran APBD untuk Alokon tak gratis dan bermerek (JKK)
100% Kabupaten/kota
Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih
NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan “informed choice” sesuai kewenangannya
1) Semua PLKB/PKB telah memiliki sertifikat pelatihan KIP/Konseling
2) Semua PLKB mampu memantau pelaksanaan “inform consent”
100% Kabupaten (?)
2. Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan promosi pentingnya pelayanan KB-KR
Semua PLKB/PKB telah memperoleh penyegaran tentang:
– pentingnya KB untuk kesehatan Ibu/Anak dan kesehatan seksual
– KRR
100% Kabupaten (?)
Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB
NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu mengorganisasi pelayanan bhakti sosial
Penyelenggaraan pelayanan bhakti sosial terlaksana sesuai jadwal rutin yang dilakukan oleh tenaga di Kabupaten/Kota
100% Kabupaten/Kota
2. Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu membantu penyelenggaraan JPKM
Penyelenggaraan JPKM untuk pelayanan KB dibantu oleh tenaga pengelola KB
100% Kabupaten/Kota
Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah
NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Jaminan ketersediaan anggaran untuk komoditi untuk KB-KR pada semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota
1) Tersedianya komoditi untuk KB-KR, khususnya kontrasepsi bagi penduduk non-miskin di semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota
2) Tersedia sarana dasar untuk pelayanan KB disetiap klinik/RS Pemerintah
100% Kabupaten/Kota
2. Jaminan ketersediaan anggaran untuk tenaga pelayanan di seluruh rantai pelayanan Pemerintah di Kabupaten/Kota
1) Semua rantai pelayanan KB-KR Pemerintah memiliki jumah tenaga pelayanan cukup
2) Semua Kabupaten memiliki tenaga profesional dalam melayani KB-KR
100% Kabupaten/Kota
Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB
terutama bagi rakyat miskin NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh pemerintah
1) Penduduk miskin tidak mengeluarkan biaya pelayanan untuk ber KB
2) Penduduk miskin yang menerima kontrasepsi gratis dari BKKBN Pusat meningkat
100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui ASKESKIN dan kontrasepsi dari BKKBN Pusat
2. Semua pekerja/buruh di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh perusahaan/kantornya
1) Pekerja/buruh tidak mengeluarkan biaya untuk ber KB
100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui JAMSOSTEK atau sejenisnya atau perusahaannya
3. Semua Kabupaten/Kota ada terselenggara sistim JPKM (managed care)
1) Semua peserta KB tidak mengeluarkan biaya pelayan KB dengan cara “fee for service”
100% pelayanan KB dibiayai dengan sistim asuransi (JPKM)
Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Peningkatan usia kawin pertama
Meningkatnya usia kawin pertama 21 tahun
2. Penundaan kelahiran anak pertama
Menunda kelahiran anak pertama dengan alat kontrasepsi modern
Prevalensi kontrasepsi pasca nikah meningkat
3. Peningkatan pengetahuan sikap dan prilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja
Meningkatnya jumlah remaja yang mendapat pengetahuan Kesehatan Reproduksi
85%
4 Peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki PIK-KRR aktif
a. Meningkatnya jumlah PIK-KRR tiap kecamatan
Jumlah PIK KRR 2430 buah
b. Meningkatnya jumlah Pendidik dan konselor Sebaya terlatih
7000 dan 3500 orang
c. Semua kabupaten /kota menyediakan dana utk pengembangan & pengelolaan PIK-KRR
450 Kab/Kota menyediakan dana
RKP 2008 dan Upaya dan Kegiatan untuk Programming
kedepan
Program Keluarga Berencana
Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), yang termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera.
Sasaran pokok adalah:
1. menurunkan TFR menjadi sekitar 2,17 per perempuan melalui penyediaan alat kontrasepsi;
2. pembinaan peserta KB aktif sekitar 29,2 juta dan peserta KB baru sekitar 6,0 juta PUS;
3. pelayanan KB bagi sekitar 12,6 juta PA dan 2,9 juta PB dari KPS dan KS I;
4. peningkatan partisipasi pria sekitar 3,6 persen;
5. menurunkan unmet need menjadi sekitar 6,4 persen dari total PUS yang ada.
Kegiatan-kegiatan pokok meliputi:
• Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin;
• Pelayanan konseling KIE KB;
• Peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi individu;
• Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.
Sasaran pokok adalah: 1. meningkatnya persentase remaja yang memperoleh
informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 85 persen;
2. meningkatnya jumlah PIK-KRR menjadi 2.430 buah;
3. meningkatnya jumlah Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya yang dilatih masing-masing 2.430 orang dan 1.215 orang;
4. meningkatnya KIE dan advokasi tentang KRR melalui pengembangan PIK-KRR percontohan.
Kegiatan-kegiatan pokok meliputi:
• Penguatan dukungan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam program KRR;
• Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK-KRR.
Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008
Dasar Program KB dan KR
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKP 2008
2. Kesepakatan Internasional (ICPD-94, MDGs)
3. UU No.10/1992
Prioritas RKP 2008
• Akses dan Kualitas Pelayanan
• Penurunan Kemiskinan
UNDP’s Five Principles of Good Governance
Principles Thematic areas
Legitimacy and voice •Participation
•Consensus orientation
Direction •Strategic vision
Performance •Responsiveness
•Effectiveness and efficiency
Accountability •Accountability
•Transparency
Fairness •Equity and inclusiveness
•Rule of law
(UNDP 1997)
World Bank’s Governance Indicators
• Process by which those in authority are selected and replaced– Voice and Accountability– Political Instability and Violence
• Ability of the government to formulate and implement sound policies– Government Effectiveness– Regulatory Burden
• Respect of citizens and the state for institutions which govern their interaction – Rule of Law – Graft (control of corruption)
(Kaufmann 1999)
Grand Strategi dan Program Kerja Bidang KB dan KR
• Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
• Menata kembali pengelolaan program KB
• Memperkuat SDM operasional program KB
• Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB
• Meningkatkan pembiayaan program KB
Landasan Keterkaitan “Grand Strategy” dengan Upaya dan
Kegiatan Bidang KB-KR tahun 2008
Faktor sosial dan individu
Program Pembangunan
Nilai Anak dan
Keinginan Memilikinya
Output pelayananOutput pelayanan:• AksesAkses• KualitasKualitas• Image/PenerimaanImage/Penerimaan
•Umur Menarchea•Umur kawin•Mati Haid•Postpartum infecundability.•Fecundabilitas.•Anak Lahir mati•Aborsi disengaja.
Faktor Faktor penyediaan penyediaan
pelayanan KBpelayanan KB
Permintaan KB:• Penundaan• Penjarangan• Pembatasan
Pemakaian Pemakaian kontrasepsikontrasepsi
Kelahiran:• Diinginkan• Tak diinginkan
Pemanfaatanpelayanan kesehatan reproduksi
1. Manfaat kesehatan- Ibu- Anak
2. Kehidupan seksual 3. Keuntungan sosial-
ekonomi
Input Proses Output Intermediate Outcome
OutcomeJangka panjang
I II III IV V
Keluarga Keluarga Kecil Kecil
BerkualitasBerkualitas
Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)
Bantuan eksternal
Sistem Politik dan administrasi:•Dukungan politis•Alokasi sumber daya •Legalitas•Peraturan
Struktur dan Struktur dan pengorganisasipengorganisasian pelayanan an pelayanan KBKB:
• Infrastruktur pelayanan
• Integrasi sektoral• Strategi
pelayanan• Public-Private
Partnership
Faktor sosial dan politik kepemerintahan yang lebih luas (Lingkungan Startegis)
Operasional:Operasional:• Managemen
dan supervisi• Training• Ketersediaan
dan distribusi komoditi kontrasepsi dll.
• KIE• Penelitian dan
evaluasi
Output pelayananOutput pelayanan• AksesAkses• KualitasKualitas• Image Image
(Penerimaan)(Penerimaan)
Kerangka Pikir Konseptual Faktor Penyediaan Pelayanan KBKerangka Pikir Konseptual Faktor Penyediaan Pelayanan KB (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994) (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)
KONSEP KERANGKA PIKIRKESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ARH
Kebijakan,Hukum,
Ekonomi,Lingkungan
Organisasi yang memberi
pelayanan kpd remaja
Pengaruh luar (keluarga, peer,
masyarakat)
Kebutuhan remaja thd pelayanan
FUNCTIONALOUTPUTS
Jmlh/% staf dan relawan terlatih dlm memberi pelayanan kpd remaja, dll
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
SERVICEOUTPUTS
Kualitas isi dan penyuluhan LSE, dll
SERVICEUTILIZATION
Jumlah remaja yang terjangkau program, datang ke tpt pelayanan, dll
PengetahuanSikapPerilaku
Peningkatan status kesehatan Reproduksi
InputInput ProsesProses OutputOutput
Inter-Inter-mediate mediate OutcomeOutcome
Long-term Long-term OutcomeOutcome
Adopted from: ARH Framework by Myrna Seidman, Sharon Rudy, Mary Luke
Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin
Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih
Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas
Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif
Costing and Financing Operational System Customer and ServiceCapacity Building
Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah
Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB
Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja
Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau
Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi
Seluruh desa /kelurahan ter
utama didaerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu
Pokok-Pokok Penjabaran Strategi kedalam Kegiatan
Bidang KB-KR
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB
bermutu (GS. 1.1)NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi >1% per tahun dan angka unmet need turun >0,5% per tahun di setiap Kabupaten/ Kota
1) Semua tempat pelayanan kesehatan dasar (PUSTU, PUSKESMAS) mampu melayani semua jenis kontrasepsi dan dapat merujuk Kontap ke RS
100% tempat pelayanan
2) Semua RS setingkat type D dapat melayani Kontap
100% RS type D
3) Semua pelayanan mampu melayani KB pasca persalinan dan pasca aborsi
a) Pasca persalinan: 19,1- 50%
b) Pasca aborsi: 22,5- 50%
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB
bermutu (GS.1.1.) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
2. Tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi penduduk miskin sama dengan non miskin
Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota mendapat pelayanan KB gratis
100 %
3. Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga tidak berbeda dengan daerah lain.
1) Tersedianya fasilitas pelayanan untuk semua jenis kontrasepsi
2) Terjangkaunya oleh pelayanan bhakti sosial atau rujukan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
Semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB
bermutu
NO OUTCOME INDIKATOR
LAG INDIKATOR TARGET
4. Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota.
1) Penggunaan kontrasepsi secara REE
a) Semua pasangan tidak ingin anak lagi memakai kontrasepsi jangka panjang (>40 %)
b) Infertil sekunder KB spacing 0%
2) Semua peserta KB mendapatkan informed choice dan informed consent
Menurunnya angka drop out (<15%)
3) Kepuasan terhadap pelayanan pada semua fasilitas pelayanan di kab/kota meningkat.
>90% puas terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB
bermutu
NO OUTCOME INDIKATOR
LAG INDIKATOR TARGET
4. Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota.
4) Keselamatan dan keamanan pelayanan disemua fasilitas dapat di jamin serta difasilitasi oleh Tim Jaga Mutu
a) 0% kematian kontap,
b) <1% komplikasi dan efek
c) <0.5% kegagalan
d) Semua Kabupaten/ Kota memilik TJM
Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB
dan kesehatan reproduksi (GS.1.e) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Meningkatnya proses Informed Choice dan Informed consent
Semua petugas di tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent
100% tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent
2. Meningkatnya pemahaman dan penggunaan pelayanan KB Pria
Meningkatnya prevalensi kesertaan KB Pria di semua kab/kota
Pemakai kondom dan MOP 3,6%
3. Meningkatnya kontrasepsi untuk penundaan kelahiran pertama
Prevalensi penggunaan kontrasepsi untuk penundaan kelahiran anak pertama meningkat
Prevalensi >10%
4. Meningkatnya penggunaan metode amenorea laktasi (MAL)
Prevalensi penggunaan MAL meningkat di semua kab/kota
Penggunaan metode MAL 1%
NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
5 Meningkatnya pemahaman dan penggunaan kondom fungsi ganda
Prevalensi pemakaian kondom dual proteksi meningkat di semua kab/kota
Penggunaan kondom dual proteksi meningkat menjadi 2,5%
6 Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan deteksi dini Kanker alat reproduksi
Semua fasilitas pelayanan KB melakukan PAP’s SMEAR bagi peserta KB di semua kab/kota meningkat
Pemeriksaan PAP’s SMEAR peserta KB meningkat >30 %
7 Meningkatnya pemahaman kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi
Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi modern untuk penjarangan kelahiran di semua kab/kota
Pemakaian kontrasepsi modern untuk spacing meningkat >26%
Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling
KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e)
Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan
mitra kerja (GS.2. e)
NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Meningkatnya jumlah sektor terkait, organisasi profesi, LSM yang berpartisipasi dalam pelayanan KB
Keterlibatan Organisasi Profesi Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan Institusi pendidikan dalam pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan Institusi Keagamaan dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan LSOM dan Sektor swasta dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan TNI/POLRI dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB
?
Keterlibatan Badan Internasional dalam mendukung program KB
?
Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang
terintegrasi dengan outcome yang jelas
NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Meningkatnya jumlah institusi dan fasiltas pelayanan KB yang memenuhi baku mutu pelayanan tertentu
1) Proporsi fasilitas pelayanan KB-KR yang terakreditasi atau memperoleh rekognisi dalam melakukan pelayanan bermutu meningkat
2) Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi SPM pelayanan KB-KR
?
100% Kabupaten/Kota
Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau
NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin (bermerek) tersedia di apotik Kabupaten/Kota, bidan dan dokter praktek swasta
1. Meningkatnya jenis dan jumlah kontrasepsi ber-merek di apotik Kabupaten/ Kota, bidan dan dokter praktek swasta
100% Kabupaten/kota
2. Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin yang bermerek dan disubsidi tersedia di semua fasilitas pelayanan Pemerintah dan didanai dari APBD (public-private mixed services)
1) Meningkatnya penyediaan kontrasepsi ber-merek yang dikendalikan harganya (disubsidi oleh Pemerintah), misalnya LIBI di Kabupaten/Kota
2) Meningkatnya anggaran APBD untuk Alokon tak gratis dan bermerek (JKK)
100% Kabupaten/kota
Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih
NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan “informed choice” sesuai kewenangannya
1) Semua PLKB/PKB telah memiliki sertifikat pelatihan KIP/Konseling
2) Semua PLKB mampu memantau pelaksanaan “inform consent”
100% Kabupaten (?)
2. Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan promosi pentingnya pelayanan KB-KR
Semua PLKB/PKB telah memperoleh penyegaran tentang:
– pentingnya KB untuk kesehatan Ibu/Anak dan kesehatan seksual
– KRR
100% Kabupaten (?)
Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB
NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu mengorganisasi pelayanan bhakti sosial
Penyelenggaraan pelayanan bhakti sosial terlaksana sesuai jadwal rutin yang dilakukan oleh tenaga di Kabupaten/Kota
100% Kabupaten/Kota
2. Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu membantu penyelenggaraan JPKM
Penyelenggaraan JPKM untuk pelayanan KB dibantu oleh tenaga pengelola KB
100% Kabupaten/Kota
Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah
NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Jaminan ketersediaan anggaran untuk komoditi untuk KB-KR pada semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota
1) Tersedianya komoditi untuk KB-KR, khususnya kontrasepsi bagi penduduk non-miskin di semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota
2) Tersedia sarana dasar untuk pelayanan KB disetiap klinik/RS Pemerintah
100% Kabupaten/Kota
2. Jaminan ketersediaan anggaran untuk tenaga pelayanan di seluruh rantai pelayanan Pemerintah di Kabupaten/Kota
1) Semua rantai pelayanan KB-KR Pemerintah memiliki jumah tenaga pelayanan cukup
2) Semua Kabupaten memiliki tenaga profesional dalam melayani KB-KR
100% Kabupaten/Kota
Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB
terutama bagi rakyat miskin NO
OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1. Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh pemerintah
1) Penduduk miskin tidak mengeluarkan biaya pelayanan untuk ber KB
2) Penduduk miskin yang menerima kontrasepsi gratis dari BKKBN Pusat meningkat
100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui ASKESKIN dan kontrasepsi dari BKKBN Pusat
2. Semua pekerja/buruh di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh perusahaan/kantornya
1) Pekerja/buruh tidak mengeluarkan biaya untuk ber KB
100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui JAMSOSTEK atau sejenisnya atau perusahaannya
3. Semua Kabupaten/Kota ada terselenggara sistim JPKM (managed care)
1) Semua peserta KB tidak mengeluarkan biaya pelayan KB dengan cara “fee for service”
100% pelayanan KB dibiayai dengan sistim asuransi (JPKM)
Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET
1 Peningkatan usia kawin pertama
Meningkatnya usia kawin pertama 21 tahun
2. Penundaan kelahiran anak pertama
Menunda kelahiran anak pertama dengan alat kontrasepsi modern
Prevalensi kontrasepsi pasca nikah meningkat
3. Peningkatan pengetahuan sikap dan prilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja
Meningkatnya jumlah remaja yang mendapat pengetahuan Kesehatan Reproduksi
85%
4 Peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki PIK-KRR aktif
a. Meningkatnya jumlah PIK-KRR tiap kecamatan
Jumlah PIK KRR 2430 buah
b. Meningkatnya jumlah Pendidik dan konselor Sebaya terlatih
7000 dan 3500 orang
c. Semua kabupaten /kota menyediakan dana utk pengembangan & pengelolaan PIK-KRR
450 Kab/Kota menyediakan dana
RKP 2008 dan Upaya dan Kegiatan untuk Programming
kedepan
Program Keluarga Berencana
Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), yang termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera.
Sasaran pokok adalah:
1. menurunkan TFR menjadi sekitar 2,17 per perempuan melalui penyediaan alat kontrasepsi;
2. pembinaan peserta KB aktif sekitar 29,2 juta dan peserta KB baru sekitar 6,0 juta PUS;
3. pelayanan KB bagi sekitar 12,6 juta PA dan 2,9 juta PB dari KPS dan KS I;
4. peningkatan partisipasi pria sekitar 3,6 persen;
5. menurunkan unmet need menjadi sekitar 6,4 persen dari total PUS yang ada.
Kegiatan-kegiatan pokok meliputi:
• Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin;
• Pelayanan konseling KIE KB;
• Peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi individu;
• Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.
Sasaran pokok adalah: 1. meningkatnya persentase remaja yang memperoleh
informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 85 persen;
2. meningkatnya jumlah PIK-KRR menjadi 2.430 buah;
3. meningkatnya jumlah Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya yang dilatih masing-masing 2.430 orang dan 1.215 orang;
4. meningkatnya KIE dan advokasi tentang KRR melalui pengembangan PIK-KRR percontohan.
Kegiatan-kegiatan pokok meliputi:
• Penguatan dukungan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam program KRR;
• Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK-KRR.