Upload
vudan
View
241
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
mencurahkan berkat kekuatan dan kemampuan sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
2017 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai evaluasi
sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dijabarkan
dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dalam upaya meningkatkan
kualitas Kependudukan keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga di
Kabupaten Minahasa Tenggara.
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada
semua pihak baik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana maupun Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang telah
memberikan sumbangsih yang amat berharga sejak dari pengumpulan data,
penyusunan naskah sampai dengan penyelesaian penyusunan LKIP ini.
Kami sadari sepenuhnya, bahwa apa yang tertuang dalam laporan ini masih
ditemui adanya kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik
konstruktif sangat kami harapkan, demi perbaikan dan penyempurnaan di waktu-
waktu yang akan datang.
Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat
memberikan manfaat bagi kelancaran tugas kita sekalian.
Ratahan, Februari 2017
Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
ANNA M. DOTULONG, S.Pd, MM
Pembina Tkt.I
NIP.196401061983042001
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI............................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum ............................................................................ 1
1.2 Struktur Organisasi .......................................................................... 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis ................................................................... 5
2.2 Tujuan, Sasaran dan indokator Utama .......................................... 7
2.3 Perjanjian Kinerja .......................................................................... 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran…………………………………...10
3.2 Evaluasi dan Analisis………………………………………………… 22
3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan.................................................... .23
BAB IV P E N U T U P…………………............................................................ 28
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana telah diletakkan
dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup
pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human
resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life
cycle approach). Secara garis besar Pembangunan Kependudukan dan Keluarga
Berencana meliputi 5 (lima) aspek penting yaitu : Pertama berkaitan dengan
kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju
pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; Kedua berkenaan dengan
kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian,
tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; Ketiga adalah mobilitas penduduk,
seperti tingkat imigrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah,
baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; Keempat adalah data
dan informasi penduduk; Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.
Keberhasilan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam
rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan harapan hidup selama ini
telah menghasilkan transisi demografi. Transisi tersebut ditandai dengan
menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka
harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur penduduk, yakni
menurunnya proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun yang diikuti dengan
meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dan
meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan.
Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga
Berencana harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut
dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat apabila : (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan
sehingga mempunyai competensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan
kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar
dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut
selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja
produktif;.
Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana
(KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan
penduduk sehingga dapat memperlambat pertambahan dan pertumbuhan
penduduk secara signifikan.
Keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Minahasa Tenggara telah diterima oleh
masyarakat luas. Pada awalnya program keluarga berencana merupakan upaya
pengaturan kelahiran dalam rangka peningkatan kesejahteraan ibu dan anak.
Kemudian dalam pengembangannya, program KKBPK ditujukan untuk
membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Hal ini
bisa diwujudkan dengan pengaturan kelahiran menggunakan alat kontrasepsi,
pendewasaan usia perkawinan, serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan
keluarga.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya mempunyai tugas fungsi
penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang
penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data
informasi kependudukan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana memiliki jumlah pegawai 24 Orang pegawai neterdiri dari 16 orang
pejabat struktural, 2 orang fungsional umum dan 5 orang PLKB.
LKIP DPPKB 2017 3
LKIP DPPKB 2017 Page 5
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
2.1 Perencanaan Strategis
1. Visi
Visi Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana di
Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :
“Penduduk Tumbuh Seimbang 2020”
2. Misi
”Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan
keluarga kecil bahagia sejahtera”.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran pembangunan dibidang kependudukan dan keluarga
berencana Pembangunan Keluarga kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-
2018 adalah sebagai berikut :
a. Tujuan :
Meningkatkan kemandirian Keluarga Berencana.
Sasaran Strategis 1 : Menurunkan unmetneed/Pasangan usia subur tidak ingin
ber-KB
Indikator Kinerja tercapainya sasaran strategis ini pada tahun 2017 adalah :
1. Prosentase Cakupan Anggota BKB Ber-KB
2. Prosentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB
Mandiri
3. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
4. Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan
5. Prosentase cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
6. Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap
Desa/Kelurahan.
LKIP DPPKB 2017 Page 6
b. Tujuan :
Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan
Penduduk Tumbuh Seimbang melalui Pelembagaan Keluaraga Kecil Bahagia
Sejahtera
Sasaran strategis 2. Menurunkan Rata-rata Laju jumlah Jiwa Dalam Keluarga
Indikator Kinerja tercapainya sasaran strategis ini pada tahun 2017adalah :
1. Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga
2. Rata-rata jumlah Jiwa Dalam Keluarga
3. Jumlah PUS yang istrinya <20 Tahun
4. Prosentase Peserta KB Baru
5. Prosentase Peserta KB Aktif
6. Jumlah Peserta KB Baru MKJP
Program pokok pembangunan kependudukan dan keluarga berencana kabupaten
minahasa tenggara merupakan gambaran upaya yang untuk mewujudkan masyarakat
minahasa tenggara yang berwawasan kependudukan serta membentuk keluarga kecil
yang bahagia sejahtera meliputi :
1. Peningkatan Kesertaan Ber-KB
2. Peningkatan Ketehanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Peningkatan Pengendalian Penduduk
4. Peningkatan Advokasi penggerakan dan informasi
LKIP DPPKB 2017 Page 7
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatakan
Kemandirian
keluarga Ber-KB
Menurunkan
Unmetneed/Pasang
an Usia Subur
Tidak Ingin Ber-
KB
Prosentase Cakupan Anggota
BKB Ber-KB 76%
Prosentase Cakupan PUS
Peserta KB Anggota UPPKS
yang Ber-KB mandiri
70 %
Jumlah Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana 22 Orang
Jumlah Petugas Pembantu
Pembina KB Desa (PPKBD)
setiap desa/kelurahan
144 Orang
Prosentase cakupan
ketersediaan alat dan obat
kontrasepsi
80%
Jumlah Penyediaan Informasi
Data Mikro Keluarga di setiap
desa/kelurahan
144
Dokumen
Meningkatkan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga dalam
Mewujudkan
Penduduk Tumbuh
Seimbang melalui
Pelembagaan
Keluarga Kecil
Bahagia Sejahtera
Menurunkan Rata-
rata Laju
Pertumbuhan
Penduduk dan
Angka Kelahiran
Total
Rata-rata Jumlah Anak Dalam
Keluarga 2.6 Anak
Rata-rata jumlah Jiwa Dalam
Keluarga 4Jiwa
Jumlah PUS yang istrinya <20
Tahun
325
Akseptor
Prosentase Peserta KB Baru 78 %
Prosentase Peserta KB Aktif 88,5 %
Jumlah Peserta KB Baru
MKJP 654
akseptor
LKIP DPPKB 2017 Page 8
2.3 Perjanjian Kinerja
Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan
kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tenggara
dengan Bupati Minahasa Tenggara tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Sasaran strategis 1 :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
Menurunkan
Unmetneed/Pasangan Usia
Subur Tidak Ingin Ber-
KB
Prosentase Cakupan Anggota BKB Ber-
KB 76%
Prosentase Cakupan PUS Peserta KB
Anggota UPPKS yang Ber-KB mandiri 70 %
Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana 22 Orang
Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB
Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 144 Orang
Prosentase cakupan ketersediaan alat dan
obat kontrasepsi 80%
Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro
Keluarga di setiap desa/kelurahan 144 Dokumen
LKIP DPPKB 2017 Page 9
Sasaran strategis 2 :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
Menurunkan
Unmetneed/Pasangan Usia
Subur Tidak Ingin Ber-
KB
Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga 2.6 Anak
Rata-rata jumlah Jiwa Dalam Keluarga 4Jiwa
Jumlah PUS yang istrinya <20 Tahun 325 Akseptor
Prosentase Peserta KB Baru 78 %
Prosentase Peserta KB Aktif 88,5 %
Jumlah Peserta KB Baru MKJP 654 akseptor
LKIP DPPKB 2017 Page 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran
Analisis atas pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
Sasaran Strategis 1 :
Menurunkan Unmetneed/Pasangan Usia Subur Tidak Ingin Ber-KB
Penanggung Jawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara. Sasaran tersebut
terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada
tahun 2017 sebagai berikut :
Indikator kinerja
Sasaran
Satuan Target Realisasi %
1. Prosentase
Cakupan Anggota
BKB Ber-KB
% 76% 75,7 99,6
2. Prosentase
Cakupan PUS
Peserta KB
Anggota UPPKS
yang Ber-KB
mandiri
% 70 % 69,2 98,9
3. Jumlah Penyuluh
Lapangan
Keluarga
Berencana
Org 22 Orang 13 59,1
4. Jumlah Petugas
Pembantu Pembina
KB Desa (PPKBD)
setiap
desa/kelurahan
Org 144 Orang 144 100
LKIP DPPKB 2017 Page 11
5. Prosentase
cakupan
ketersediaan alat
dan obat
kontrasepsi
% 80% 78 97,5
6. Jumlah Penyediaan
Informasi Data
Mikro Keluarga di
setiap
desa/kelurahan
Dokumen
144
Dokumen 144 100
Rata-rata Capaian 92,5
Berdasarkan tabel diatas menujukan bahwa rata-rata capaian indikator
Menurunkan Unmetneed/Pasangan Usia Subur Ingin Ber-KB pada tahun 2017 sebesar
92,5%, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Prosentase Cakupan Anggota BKB Ber-KB
Bina keluarga balita adalah program BKKBN untuk orang tua/keluargayang
mempunyai anak balita tentang pengasuhan dan pembinaan sehingga dapat
mengontrol / mengajak orang tua untuk mengikuti KB.
Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan keluarga yang berketahanan.Target
kinerja ini pada tahun 2017 belum tercapai.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun , maka
hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun
Realisasi
Kinerja
Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 72% Peningkatan Naik
2016 74% Peningkatan Naik
2017 75,7% Peningkatan Naik
LKIP DPPKB 2017 Page 12
b. Prosentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri
Upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) adalah suatu
kelompok yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan
dan kesertaan ber-KB.
Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan
keluargabahagia sejahtera. Target kinerja ini pada tahun 2017 belum tercapai,
karena pada tahun 2017 kelompok UPPKS belum semua aktif.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun ,
maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 66.70% Peningkatan Naik
2016 68% Peningkatan Naik
2017 69,2 % Peningkatan Naik
c. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
Penyuluh lapangan keluarga berencana adalah garis terdepan dalam
melaksanakan setiap program BKKBN di lapangan.Indikator ini digunakan untuk
mengukur keberhasilan dalam pelayanan untuk meningkatan wawasan
kependudukan serta pemahaman dan menjadi akseptor KB. Target kinerja ini
pada tahun 2017 belum tercapai karena jumlah PLKB memang masih kurang,
belum mencapai target dariBKKBN pusat yaitu 3 desa 1 PLKB.
LKIP DPPKB 2017 Page 13
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun ,
maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 18 Org Peningkatan Naik
2016 13 Org Penurunan Turun
2017 13 Org Tetap Tetap
d. Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan
Pembantu Pembina keluarga berencana desa (PPKBD)adalah seorang kader yang
suka rela berperan aktif melaksanakan/mengelola program keluarga berencana di
Tingkat Desa atau Kelurahan.
Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam merangkul
akseptor KB untuk meningktakan kesertaan ber-KB. Target kinerja ini pada tahun
2017 tercapai karena semua PPKBD ada partisipasi dan pemberian diri untuk
meningkat program KB.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun ,
maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 144 Org
Tetap Tetap
2016 144 Org
Tetap Tetap
2017 144 Org
Tetap Tetap
e. Prosentase Cakupan Ketersediaan Alokon
Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat yang digunakan dalam
pelayanan KB baik di instansi pemerintah maupun klinik swasta.
LKIP DPPKB 2017 Page 14
Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam penyediaan
sarana ber-KB. Target kinerja ini pada tahun 2017 tercapai karena ketersediaan
obat memadai.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun ,
maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 70 % Peningkatan Naik
2016 75 % Peningkatan Naik
2017 78% Peningkatan Naik
f. Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan.
Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan
ditunjang dengan adanya sukarela dari kader KB.
Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam
ketersediaan data kependudukan dan Keluarga Berencana .Target kinerja ini pada
tahun 2017 tercapai karena koordinasi antara PLKB dan Kader.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun, maka
hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 144
Dokumen Peningkatan Naik
2016 144
Dokumen Tetap
Tetap
2017 144
Dokumen Tetap
Tetap
LKIP DPPKB 2017 Page 15
Sasaran Strategis 2 :
Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran
total
Indikator kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi %
1. Rata - rata
Jumlah Anak
Dalam Keluarga Anak 2.6 Anak 3 88,7
2. Rata-rata jumlah
Jiwa Dalam
Keluarga
Jiwa 4 Jiwa 5 87,5
3. Jumlah PUS
yang istrinya <20
Tahun
Akseptor 325
Akseptor 377 0,84
4. Prosentase
Peserta KB Baru % 78 % 80,6 103
5. Prosentase
Peserta KB Aktif % 88,5 % 89 100,6
6. Jumlah Peserta
KB Baru MKJP Akseptor
654
akseptor 823 125,8
Rata-rata Capaian 84,4
Berdasarkan table diatas menujukan bahwa rata-rata capaian indikator
Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total
pada tahun 2017 sebesar 84,4%, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga
Sesuai dengan slogan BKKBN Yakni dua anak lebih baik maka target
jumlah anak dalam keluarga adalah 2 (dua).
Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi Keberhasilan kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan keluarga yang
berketahanan bahagia dan sejahtera. Target kinerja ini pada tahun 2017 belum
tercapai karena masih banyak keluarga yang memiliki anak lebih dari 2 (Dua).
LKIP DPPKB 2017 Page 16
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka
hasilnya adalah sebagai berikut :
b. Rata-rata Jumlah jiwa dalam Keluarga
Menurunnya Jumlah jiwa dalam keluarga belum tercapai dilihat dari
pertambahan Penduduk yang setiap tahun makin bertambah
Indikator ini digunakan untuk mengukur Angka Pertambahan Penduduk yang
tiap Tahun makin bertambah.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun , maka
hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 5
Peningkatan Naik
2016 5
Tetap Tetap
2017 5
Tetap Tetap
c. Jumlah PUS yang Istrinya < 20 Tahun
Menurunnya Jumlah PUS yang Istrinya < 20 Tahun mengalami Penurunan
setiap Tahun.Indikator ini digunakan untuk mengukur Keberhasilan Petugas
PLKB dalam melakukan Penyuluhan Perkawinan Usia Dini.Bila dilakukan
perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun , maka hasilnya adalah
sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 3 Peningkatan Naik
2016 3 Tetap Tetap
2017 3 Tetap Tetap
LKIP DPPKB 2017 Page 17
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 375 PUS Peningkatan Naik
2016 350 PUS Peningkatan Naik
2017 377 PUS Penurunan Turun
d. Prosentase Peserta KB Baru
Meningkatnya Peserta KB Baru yang menandakan Pemahaman masyarakat
tentang Ber-KB semakin Meningkat dari Tahun ke tahun.Indikator ini digunakan
untuk mengukur Keberhasilan Program Keluarga Berencana dalam melakukan
pelayanan KB bagi Akseptor yang Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun,
maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 68 % Peningkatan Naik
2016 75 % Peningkatan Naik
2017 80,6 % Peningkatan Naik
e. Prosentase Peserta KB Aktif
Meningkatnya Peserta KB Aktif yang menandakan Pemahaman Ibu-ibu
tentang Ber-KB semakin Meningkat dari Tahun ke tahun.Indikator ini digunakan
untuk mengukur Keberhasilan Program Keluarga Berencana dalam melakukan
pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur agar tidak terjadi drop Out dan
kegagalan.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun,
maka hasilnya adalah sebagai berikut :
LKIP DPPKB 2017 Page 18
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 87.5 % Peningkatan Naik
2016 88 % Peningkatan Naik
2017 89% Peningkatan Naik
f. Jumlah Peserta KB Baru MKJP
Program Keluarga Berencana saat ini kurang diminati sehingga banyak
Pasangan Usia Subur yang memiliki anak lebih dari dua untuk itu disarankan
untuk memakai alat kontasepsi yang jangka Panjang dalam hal ini
MKJP.Indikator ini digunakan untuk mengukur Keberhasilan Program Keluarga
Berencana dalam melakukan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur agar
menggunakan Alat kontrasepsi jangka panjang sehingga tidak terjadi drop Out
dan kegagalan.
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun,
maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Tahun Realisasi
Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun
2015 593
Akseptor Peningkatan Naik
2016 623
Akseptor Peningkatan Naik
2017 823
Akseptor Peningkatan Naik
LKIP DPPKB 2017 Page 19
a. Pengukuran Kinerja Kegiatan
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman
penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja
makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian
indikator kinerja sasaran.
Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga dan Keluarga
Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 berdasarkan analisis terhadap
sasaran strategis dengan mengukur capaian targert Indikator Kinerja Utama yang
telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahun 2017 serta penetapan kinerja Tahun
2017 dengan melakukan analisis dan target dari indikator kinerja utama.
Adapun hasil analisis pada pencapaian setiap indikator pengukuran kinerja yang
sesuai dengan Renstra tahun 2013-2018 sebagai berikut :
PENGUKURAN KINERJA SETIAP TAHUN
Indikator Target Capaian Setiap Tahun
Tahun
(2014)
Tahun
(2015)
Tahun
(2016)
Tahun
(2017)
Tahun
(2018)
Prosentase Cakupan Anggota
BKB Ber-KB 69,70 72 74 76 78,20
Prosentase Cakupan PUS
Peserta KB Anggota UPPKs
Yang Ber-KB Mndiri
64,90 66,70 68,90 70 72
Jumlah Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana 15 18 20 22 24
Jumlah PPKBD Setiap Desa/
Kelurahan 144 144 144 144 144
Prosentase Cakupan
Ketersediaan Alokon 65 70 75 80 85
Jumlah Penyediaan Informasi 144 144 144 144 144
LKIP DPPKB 2017 Page 20
Data Mikro Keluarga Disetiap
Desa/Kelurahan
Rata-rata jumlah anak dalm
keluarga 2.75 2.7 2.65 2.6
2.5
Rata-rata jumlah Jiwa Dalam
Keluarga 4 4 4 4 4
Jumlah PUS yang istrinya <20
Tahun 400 375 350 325 300
Prosentase Peserta KB Baru 68 70 75 78 79
Prosentase Peserta KB Aktif 86,5 87,5 88 88,5 89
Jumlah Peserta KB Baru
MKJP 823 765 623 654 623
Dari tabel diatas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian
tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013–2018
maupun Renja tahun 2017 dapat dilihat sesuai capaian setiap tahun dan ada
peningkatan sesuai dengan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Dengan demikian pengukuran sesuai dengan Renstra tahun 2013–2018 dapat dilihat
capaian indikator setiap tahun ada peningkatan.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan
pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai berikut:
KATEGORI CAPAIAN KINERJA
NO. Kategori Nilai Angka
1. Melampui Target >100
2. Sesuai Target 100
3. Belum mencapai Target <100
LKIP DPPKB 2017 Page 21
Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga dan Keluarga
Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara dapat memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja
kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen renstra 2013–2018 maupun Renja Tahun 2017 Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan kinerja SKPD Tahun 2017
dan indikator kinerja utama dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga dan Keluarga Berencana periode 2013–2018 berdasarkan keputusan kepala
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga dan Keluarga Berencana Kab. Minahasa
Tenggara Nomor 1/DPPKB/MT/II-2017, telah ditetapkan 2 sasaran dan 12 indikator
kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
TABEL
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target Realisasi %
Menurunkan Unmeetneed/Pasangan Usia
Subur Tidak ingin Ber-KB
Prosentase Cakupan Anggota BKB Ber-
KB
% 76 75,7 99,6
Prosentase Cakupan
PUS Peserta KB
Anggota UPPKs
Yang Ber-KB Mndiri
% 70 69,2 98,9
Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana
Org 22 13 59,1
Jumlah PPKBD
Setiap Desa/
Kelurahan
Org 144 144 100
Prosentase Cakupan
Ketersediaan Alokon % 80 78 97,5
Jumlah Penyediaan
Informasi Data
Mikro Keluarga Disetiap
Desa/Kelurahan
Dokumen 144 144 100
Menurunkan Rata-rata Laju
Pertumbuhan Penduduk dan
Anggka Kelahiran Total
Rata-rata jumlah
anak dalm keluarga Org
2.6 3 88,7
Rata-rata jumlah
Jiwa Dalam
Keluarga
Org 4 5 87,5
Jumlah PUS yang
istrinya di bawah 20
Tahun
Akseptor 325 377 84,4
LKIP DPPKB 2017 Page 22
Prosentase Peserta KB Baru
% 78 80,6 103
Prosentase Peserta KB Aktif
Akseptor 88,5 89 100,6
Jumlah Peserta KB
Baru MKJP Akseptor 654
823 125,8
Rata-rata Capaian 88,5
3.2. Evaluasi dan Analisis
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari
guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang selain itu,
dalam evaluasi kinerja dilakukan pulan analisisi efisiensi dengan cara membandingkan
antar output dengan input baik dengan rencana maupun realisasi. Analisis ini
menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data
nilai output / unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.
Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap)
yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategis pemecahan masalah
yang telah dan akan dilaksanakan.
Dalam melakukan evaluasi kinerja perlu juga digunakan pembandingan antara :
- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya
ataupun dengan kinerja sektor swasta.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai
pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada 2 (dua) sasaran dan
12 (Dua Belas) Indikator sasaran kinerja dan 2 (dua) tujuan, sebagaimana telah
ditetapkan dalam Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018, analisis pencapaian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
LKIP DPPKB 2017 Page 23
3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan
1. Belanja Tidak Langsung
Total anggaran belanja tidak langsung yang dikelola Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga BerencanaTahun 2017 adalah sebesar Rp.
2.498.496.772,20- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta
Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu
Dua Puluh Rupiah). Anggaran belanja tidak langsung ini digunakan untuk
Belanja Pegawai yang terdiri atas : (1) Gaji dan tunjangan dan (2) Tambahan
penghasilan berdasarkan beban kinerja.
Dari total anggaran sebagai mana tersebut diatas, tingkat penyerapan
anggaran belanja tidak langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2017 mencapai 95,16%, dengan rincian sebagai berikut :
2. Belanja Langsung
Total anggaran belanja langsung yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana pada tahun 2017 berjumlah Rp. 2.887.965.400(Dua Milyar
Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu
Empat Ratus). Anggaran Belanja Langsung ini dimanfaatkan untuk pembiayaan
pelaksanaan kegiatan pada program program yang menjadi urusan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah.Dari total anggaran sebagaimana tersebut diatas, tingkat
penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2017 (realisasi sampai dengan bulan Desember2017) adalah
sebesar 93,96%, sebagaimana pada tabel berikut :
NO URAIAN ALOKASI
ANGGARAN REALISASI %
1. GAJI DAN
TUNJANGAN 1.523.911.222,20 1.514.468.307,00 99,38
2. TAMBAHAN
PENGHASILAN 974.585.550,00 862.981.650,00 88,55
JUMLAH 2.498.496.772,20 2.377.449.957,00 93,96%
LKIP DPPKB 2017 Page 24
Tabel Pengukuran Kinerja Keuangan :
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Umum
Input : Dana
Output : Tersedianya
Administrasi Umum
Outcome: Terlaksananya
administrasi Umum
12 bln 332.053.00
0
306.642.00
0 92,35%
Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Keuangan
Input : dana
Output : Tersedianya jasa
pengelolaan administrasi
keuangan SKPD
Outcome : Terlaksananya
administrasi keuangan
9 org 34.440.000 32.940.000 94,64%
Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Barang dan
Jasa
Input : Dana
Output : Tersedianya jasa
pengelolaan barang milik
daerah
Outcome : Terlaksananya
Pengelolaan Barang dan
Jasa
6 org 35.820.000 35.430.000 98,91%
Penunjang
Pelaksanaan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Input : Dana
Output :
Terselenggaranya Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi baik dalam
maupun luar daerah
Outcome : Terlaksananya
Rapat dan konsultasi
dalam maupun luar
daerah
12 bln 160.356.00
0
156.811.60
0 97.79%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
operasional
Input : Dana dan SDM
Output: Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional yang
representatif untuk
menunjang tugas
perkantoran
Outcome : Terpeliharanya
kendaraan dinas
5
Unit
103.000.00
0
101.855.00
0
98,89%
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Pengadaan
pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapann
ya
Input : Dana dan SDM
Output : Terlaksanannya
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapanya
Outcome : Tersedianya
Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya
30 Paket 21.000.000 20.480.000 97,52%
LKIP DPPKB 2017 Page 25
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sitem Pelaporan
Capian Kinerja
dan keuangan
Penyusunan
Lakip
Input : Dana dan SDM
Output : Tersedianya
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Outcome:Adanya
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang Akurat
1 Doku
men 2.000.000 2.000.000 100%
Penyusunan
Renja
Input : Dana dan SDM
Output : Tersedianya
Laporan Rencana Kerja
Outcome:Adanya
Laporan Rencana Kerja
yang Akurat
1 Doku
men 2.000.000 2.000.000 100%
Penyusunan
RKA SKPD
Input : Dana dan SDM
Output : Tersedianya
Rencana Annggaran
Outcome:Adanya
Rencana Annggaran
1 Doku
men 2.000.000 2.000.000 100%
Program
Keluarga
Berencana
Pengadaan
Sarana
Mobilitas Tim
KB Keliling
Input : Dana dan SDM
Output : Tersedianya
Sarana Mobilitas Tim KB
Keliling
Outcome:Menunjang
Kelancaran Penyaluran
ALOKON
1 Unit 305.000.00
0
272.700.00
0 87,41%
Peningkatan
Pelayanan KB
Keepada
Masyarakat
Input : Dana
Output ; Tersedianya
BKB KIT,KIE Kit,IUD
KIT dan Genre Kit dalam
menunjang kinerja
Outcome :
MeningkatnyaPeserta KB
dan Meningkatnya
KesejahteraanKeluarga
90 Paket 563.000.00
0
563.000.00
0 100%
Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor
Input : Dana dan SDM
Output : Tersedianya
Peralatan Gedung Kantor
Outcome:Menunjang
Kelancaran Administrasi
Perkantoran
14 Unit 174.000.00
0
173.606.00
0 99,77%
Pengadaan
Bangunan
Gedung
Kantor
Lanjutan 2016
Input : Dana dan SDM
Output : Tersedianya
Balai penyuluh KB yang
representatif
Outcome :
Meningkatnyapelayanan
KB di kecamatan
1 Paket 91.076.400 91.076.000 100%
LKIP DPPKB 2017 Page 26
Program
Pengendalian
dan
Pendistribusian
ALOKOn
Pengadaan
Obat
Kontrasepsi
Input : Dana
Output : Tersedianya
Obat kontrasepsi
Outcome :
terlaksananyapelayanan
KB
1 Paket 20.000.000 19.975.500 99,88%
Program
pembinaan peran
serta masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR yang
mandiri
Rapat Kerja
Daerah
Input : Dana dan SDM
Output :
Terselenggaranya
kegiatan Rakerda
Outcome : Terciptanya
kesepakatan bersama
dalam peningkatan
program
KependudukanKB,Dan
KS
150 Org 30.000.000 30.000.000 100%
Kegiatan Hari
Keluarga
Nasional
Input : Dana dan SDM
Output :
Terselenggaranya
kegiatan Harganas
Outcome : Meningkatnya
pengetahuan tentang
program KB dan KS
3 Org 24.000.000 24.000.000 100%
Program
Pergerakan Lini
Lapangan
Evaluasi
Program
Pergerakan
Lini Lapangan
Input : Dana dan SDM
Output : Tersedianya
Personil Honorer PLKB
Gaya Baru
Outcome :
MeningkatnyaPelayanan
KependudukanKB dan
KS
12 Balai 221.700.00
0
217.226.00
0 98.00%
Operasional
Balai penyuluh
KB (DAK Non
Fisik)
Input : Dana dan SDM
Output : Tersedianya
gedung PLKB yang
memadai
Outcome : Meningkatnya
Pelayanan
KependudukanKB dan
KS
12 Balai 630.300.00
0
515.351.60
0 81,76%
Distribusi Alat
dan Obat
Kontrasepsi
(DAK Non
Fisik)
Input : Dana
Output : Tersedianya obat
kontrasepsi di klinik
pemerintah dan swasta
Outcome : Meningkatnya
Pelayanan KB yang
bermutu
24 Klini
k 36.120.000 25.500.000 70,60%
Program
Pengembangan
Ketahanan
Keluarga
Pembinaan
Kader Bina
Keluarga
Balita
Input : Dana dan SDM
Output : Terlaksananya
Pembentukan Kelompok
BKB
60 Org 20.000.000 14.000.000 70%
LKIP DPPKB 2017 Page 27
Outcome : Meningkatnya
cakupan jml kelompok
BKB Yang ber-KB
Pembinaan
PIK-R
Input : Dana dan SDM
Output : Terlaksananya
Penyuluhan Kelompok
PIK - R
Outcome : Menurunya
Angka Perkawinan Usia
Dini
60 Org 20.000.000 20.000.000 100%
Program
Peningkatan
Kualitas
Pendataan
Keluarga
Sosialisasi
Pendataan
Keluarga
Input : Dana dan SDM
Output : Terlaksananya
sosialisasi pendataan
keluarga
Outcome: Mendapatkan
Hasil Pendataan yang
akurat
144 Org 22.500.000 22.500.000 100%
Program
Pengembangan
Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Sejahtera
Temu Karya
Kelompok
UPPKS
Tingkat
Nasional
Input : Dana dan SDM
Output : Pelaksanaan
temu Karya Kelompok
UPPKS Tingkat Nasional
Outcome: Terlaksananya
Temu Karya Kelompok
UPPKS Tingkat Nasional
1 Org 7.600.000 7.600.000 100%
Program
Pengelolaan
dalam
Penyusunan
informasi
Kependudukan
Penyusunan
parameter
kependudukan
Input : Dana dan SDM
Output : Terlaksananya
parameter kependudukan
Outcome: Mendapatkan
Hasil data penduduk
1 Doku
men 10.000.000 10.000.000 100%
Penyusunan
Profil
Kependudukan
Input : Dana dan SDM
Output : Terlaksananya
Profil kependudukan
Outcome: Mendapatkan
Hasil Pendataan yang
akurat
1 Doku
men 10.000.000 10.000.000 100%
Program
Sosialisasi
Kebijakan
Kependiudukan
Sosialisasi
kebijakan
kependudukan
Input : Dana dan SDM
Output : Terlaksananya
kebijakan kependudukan
Outcome: Mendapatkan
Hasil data penduduk
25 Org 10.000.000 10.000.000 100%
LKIP DPPKB 2017 Page 28
BAB IV
P E N U T U P
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi
pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan
sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.
Hasil pengukuran kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
menunjukkan tingkat capaian yang cukup baik yaitu sebesar 88,5 % (kategori baik),
meskipun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target yang telah
ditetapkan. Beberapa hambatan yang dirasakan masih menghambat pencapaian target kinerja
tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, masih lemahnya koordinasi lintas
sektor/lintas program, kelemahan dalam aspek perencanaan dan keterbatasan sumber daya
keuangan yang tersedia.
Pencapaian yang diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
pada tahun 2017 merupakan hasil pelaksanaan tupoksi yang optimal oleh seluruh jajaran
didukung oleh komitmen daerah yang menempatkan pembangunan sektor kependudukan dan
keluarga berencana sebagai kegiatan prioritas.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa
yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan
masukan untuk peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
di tahun-tahun yang akan datang.