Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental
2015-2019
Dalam acara Workshop Pengawasan Internal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Badan POM
dengan tema “Penguatan Implementasi SPIP Menuju Pemantapan Reformasi Birokrasi dan
Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian”, Sekretaris Utama Badan POM, Reri
Indriani memberikan pemaparan mengenai Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental 2015-2019.
Sestama Badan POM mengawali paparannya dengan prinsip-prinsip pelaksaan reformasi
birokrasi yang terdiri dari (1) meneruskan dan meningkatkan langkah-langkah yang sudah baik;
(2) menerjemahkan prioritas utama pemerintah baru; (3) memperkaya dengan isu-isu strategis
yang baru; (4) memperbaiki/menyempurnakan strategi implementasi; dan (5)
mengoperasionalkan RPJMN 2015-2019. Sestama juga memberi penekanan pada posisi aparatur
dalam pemetaan permasalahan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur dalam
pemerintahan sendiri masih memiliki kualitas yang belum memadai, termasuk juga kurang
profesional, dalam penyelenggaraan pekerjaan masih bersifat output, kurang memihak publik
maupun menghambat sektor pelayanan hingga kepada kinerja yang masih rendah dan hasil
maupun faedah yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Sehingga dengan jelas
ditekankan bahwa aparatur menjadi kunci pemecahan dari permasalahan yang ada.
Dalam upaya penyelesaian permasalahan pada titik kunci aparatur kiranya terdapat isu-isu
strategis yang relevan, antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya komitmen
pencegahan dan pemberantasan korupsi, kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
masih rendah, pengadaan barang dan jasa yang belum terselenggara secara sangkil, organisasi
yang gemuk dan tumpang tindih, hingga kepada integritas dan sistem remunerasi dan peran
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang masih lemah. Adanya konteks yang demikian itu,
menurut Sestama, mengarahkan reformasi birokrasi kepada tiga sasaran yakni birokrasi yang
bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan
publik berkualitas. Adapun sasaran itu merupakan transformasi dari roadmap Reformasi
Birokrasi pada pemerintahan sebelumnya.
Adapun area-area yang perlu diperbaharui menyangkut delapan aspek yakni mental aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM ASN, peraturan perundang-
undangan, dan pelayanan publik. Dalam kesempatan ini Sestama juga memberikan informasi
kepada seluruh hadirin yang ada perihal perkembangan keorganisasian di Badan POM yang
terkini. Mental sebagai aspek pertama yang dikenali sebagai area perubahan sekaligus menjadi
poin kunci terhadap sasaran RB yang telah ditetapkan. Tentu saja karena mental memberi
pengaruh langsung kepada pengawasan, pelayanan, termasuk juga akuntabilitas dan
kelembagaan. Sejalan dengan adanya pemerintahan baru dengan RPJMN terkini yang memberi
garis bawah kepada revolusi mental, semakin jelaslah hubungan kedua hal tersebut terhadap
reformasi birokrasi.
Pemerintah telah menetapkan indikator yang berkorelasi dengan sasaran yang dibuat. Untuk
sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, Sestama menyebutkan bahwa pemerintah
menetapkan opini WTP atas laporan keuangan, tingkat kapabilitas APIP, tingkat kematangan
implementasi SPIP, penilaian SAKIP, dan penggunaan e-procurement terhadap belanja
pengadaan sebagai aspek-aspek yang menjadi indikator. Untuk mencapai sasaran birokrasi yang
efektif dan efisien, indikator yang dinilai adalah indeks reformasi birokrasi rata-rata nasional,
indeks profesionalitas ASN, dan indeks e-government nasional. Adapun terhadap sasaran
birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas adalah indeks integritas nasional, survei
kepuasan masyarakat (SKM)—termasuk dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Inspektorat
maupun dari pihak penilai lainnya--, dan persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan
Publik.
Revolusi mental aparatur menjadi prioritas utama dalam pelaksaan RB selain penerapan TIK dan
penguatan sistem manajemen SDM ASN. Untuk pelaksanaan tersebut, ditetapkan Quick Wins
yang terdiri dari kampanye gerakan revolusi mental, penetapan organisasi kementerian kabinet
kerja, pengehematan kegiatan operasional, penguatan manajemen ASN, penuntasan rekrutmen
ASN, percepatan operasionalisasi KASN, evaluasi AKIP—termasuk Zona Integritas, kompetisi
inovasi pelayanan publik nasional, dan penilaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Dengan adanya revolusi mental aparatur diharapkan terbentuk aparatur yang berkompetensi dan
bertanggung jawab; memahami kebutuhan publik dan peka terhadap lingkungan; beretika;
membuka/memberikan akses yang mudah bagi masyarakat; inovatif dan proaktif; bersih dan
menolak gratifikasi; adil, sopan, ramah, dan sabar; disiplin, tepat janji dan tepat waktu; serta
menjadi contoh teladan dan profesional.
Dalam penutupnya, Sestama menyebutkan bahwa ada lima kunci keberhasilan pelaksanaan
revolusi mental aparatur yakni komitmen pimpinan, determinasi pantang menyerah, konsistensi,
perlu pengorbanan, dan kesabaran. Adanya acara yang didukung penuh oleh Kepala Badan POM
dan hadirnya Sestama hingga acara sore hari adalah wujud komitmen pimpinan terhadap
terevolusinya mental aparatur utamanya di Badan POM.
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektorat