Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

2015-2019

Dalam acara Workshop Pengawasan Internal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Badan POM

dengan tema “Penguatan Implementasi SPIP Menuju Pemantapan Reformasi Birokrasi dan

Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian”, Sekretaris Utama Badan POM, Reri

Indriani memberikan pemaparan mengenai Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental 2015-2019.

Sestama Badan POM mengawali paparannya dengan prinsip-prinsip pelaksaan reformasi

birokrasi yang terdiri dari (1) meneruskan dan meningkatkan langkah-langkah yang sudah baik;

(2) menerjemahkan prioritas utama pemerintah baru; (3) memperkaya dengan isu-isu strategis

yang baru; (4) memperbaiki/menyempurnakan strategi implementasi; dan (5)

mengoperasionalkan RPJMN 2015-2019. Sestama juga memberi penekanan pada posisi aparatur

dalam pemetaan permasalahan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur dalam

pemerintahan sendiri masih memiliki kualitas yang belum memadai, termasuk juga kurang

profesional, dalam penyelenggaraan pekerjaan masih bersifat output, kurang memihak publik

maupun menghambat sektor pelayanan hingga kepada kinerja yang masih rendah dan hasil

maupun faedah yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Sehingga dengan jelas

ditekankan bahwa aparatur menjadi kunci pemecahan dari permasalahan yang ada.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan pada titik kunci aparatur kiranya terdapat isu-isu

strategis yang relevan, antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya komitmen

pencegahan dan pemberantasan korupsi, kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

masih rendah, pengadaan barang dan jasa yang belum terselenggara secara sangkil, organisasi

yang gemuk dan tumpang tindih, hingga kepada integritas dan sistem remunerasi dan peran

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang masih lemah. Adanya konteks yang demikian itu,

menurut Sestama, mengarahkan reformasi birokrasi kepada tiga sasaran yakni birokrasi yang

bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan

publik berkualitas. Adapun sasaran itu merupakan transformasi dari roadmap Reformasi

Birokrasi pada pemerintahan sebelumnya.

Adapun area-area yang perlu diperbaharui menyangkut delapan aspek yakni mental aparatur,

pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM ASN, peraturan perundang-

undangan, dan pelayanan publik. Dalam kesempatan ini Sestama juga memberikan informasi

kepada seluruh hadirin yang ada perihal perkembangan keorganisasian di Badan POM yang

terkini. Mental sebagai aspek pertama yang dikenali sebagai area perubahan sekaligus menjadi

poin kunci terhadap sasaran RB yang telah ditetapkan. Tentu saja karena mental memberi

pengaruh langsung kepada pengawasan, pelayanan, termasuk juga akuntabilitas dan

kelembagaan. Sejalan dengan adanya pemerintahan baru dengan RPJMN terkini yang memberi

garis bawah kepada revolusi mental, semakin jelaslah hubungan kedua hal tersebut terhadap

reformasi birokrasi.

Pemerintah telah menetapkan indikator yang berkorelasi dengan sasaran yang dibuat. Untuk

sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, Sestama menyebutkan bahwa pemerintah

menetapkan opini WTP atas laporan keuangan, tingkat kapabilitas APIP, tingkat kematangan

implementasi SPIP, penilaian SAKIP, dan penggunaan e-procurement terhadap belanja

pengadaan sebagai aspek-aspek yang menjadi indikator. Untuk mencapai sasaran birokrasi yang

efektif dan efisien, indikator yang dinilai adalah indeks reformasi birokrasi rata-rata nasional,

indeks profesionalitas ASN, dan indeks e-government nasional. Adapun terhadap sasaran

birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas adalah indeks integritas nasional, survei

kepuasan masyarakat (SKM)—termasuk dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Inspektorat

maupun dari pihak penilai lainnya--, dan persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan

Publik.

Revolusi mental aparatur menjadi prioritas utama dalam pelaksaan RB selain penerapan TIK dan

penguatan sistem manajemen SDM ASN. Untuk pelaksanaan tersebut, ditetapkan Quick Wins

yang terdiri dari kampanye gerakan revolusi mental, penetapan organisasi kementerian kabinet

kerja, pengehematan kegiatan operasional, penguatan manajemen ASN, penuntasan rekrutmen

ASN, percepatan operasionalisasi KASN, evaluasi AKIP—termasuk Zona Integritas, kompetisi

inovasi pelayanan publik nasional, dan penilaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Dengan adanya revolusi mental aparatur diharapkan terbentuk aparatur yang berkompetensi dan

bertanggung jawab; memahami kebutuhan publik dan peka terhadap lingkungan; beretika;

membuka/memberikan akses yang mudah bagi masyarakat; inovatif dan proaktif; bersih dan

menolak gratifikasi; adil, sopan, ramah, dan sabar; disiplin, tepat janji dan tepat waktu; serta

menjadi contoh teladan dan profesional.

Dalam penutupnya, Sestama menyebutkan bahwa ada lima kunci keberhasilan pelaksanaan

revolusi mental aparatur yakni komitmen pimpinan, determinasi pantang menyerah, konsistensi,

perlu pengorbanan, dan kesabaran. Adanya acara yang didukung penuh oleh Kepala Badan POM

dan hadirnya Sestama hingga acara sore hari adalah wujud komitmen pimpinan terhadap

terevolusinya mental aparatur utamanya di Badan POM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektorat