Download pdf - Program pengawasan ungulan itjen kemenhub

INSPEKTUR & REKAN-REKAN BASARNAS By: Maizar Radjin

Inspektorat Jenderal harus bertindak secara Profesional,

menjaga Integritas dan mengemban Amanah dalam menjamin

kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan

TRI MATRAAMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014

Mantap, Mantap, Mantap Dan Tuntas

• Bekerja dengan seMANgat

• Mempunyai fisik yang TAngguh

• Mampu menjadi Panutan

• Senantiasa berkarja sampai Tuntas

2

konsultan

katalis

penjamin mutuMengawal

Mengawasi

Mensupervisi

“Inspektorat Jenderal harus mampu berperan dari

awal proses pekerjaan”

3AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

1

2

34

Penunjang Ditjen KA & Hubdat Ditjen Hubla bagian barat Ditjen Hubla bagian timur Ditjen Hubud

• Koordinator Reviu LK,

RKA, RK BMN, & HPS• Koordinator APKKN • Koordinator Evaluator

SPIP

• Koordinator Evaluator

SAKIP

• Koordinator Audit

Sistem Informasi

58 Objek Audit 46 Objek Audit 188 Objek Audit 142 Objek Audit 172 Objek Audit

4

KEMENHUB

2018

Rp106,11milliar

1. Operasional 8%

2. Pengawasan 61%

3. Tugas tambahan 8%

4. Koordinasi pengawasan 2%

5. Dukungan Manajemen dan Teknis 20%

264 Pegawai

1. Alat Bantu Audit

2. Fasilitas dan ruang kerja

3. Server

4. Sistem Manajemen Audit

Belanja Modal

Belanja Barang

Belanja PegawaiANGGARAN

Inspektorat JenderalRp48,48 triliun

5

Struktural,

24

Fungsional

Tertentu, 133

Fungsional

Umum, 107

• Eselon I : 1

• Eselon II : 6

• Eselon III : 4

• Eselon V : 13

Utama : 2

Madya : 23

Muda : 48

Pertama : 47

Penyelia : 1

Pelaksana Lanjutan : 7

Pelaksana : 4

Auditor

• S3 : 2

• S2 : 81

• S1 : 133

• SLTA : 25

• SMP : 1

• CPA : 6

• CFrA : 19

• QIA : 40

• Golongan IV : 43

• Golongan III : 194

• Golongan II : 27

• Golongan I : 0

Arsiparis

Umum

Penyelia: 1

JFU: 107

Jumlah Pegawai

264


Posisi 12 Januari 2018

01 02 03 04 05 06 07

Pengawalan Terhadap Proyek

Proyek Strategis Nasional

Proyek ProyekMangkrak

Pelaksanaan PemeliharaanPrasarana Dan Sarana Pada

Obyek Terpilih

Secara Selektif Ada Obyek Yang Memiliki

Resiko Tinggi.

Pada Obyek/Kasus Yang Strategis Dan Memerlukan

Pendalaman

Dengan PengawasEksternal (Bpk/Bpkp)

Dan Aph.

Unit Investigasi UntukMenindaklanjuti

Pengaduan Masyarakat.

MENGAUDIT BEKERJASAMA MENGEFEKTIFKAN

MENYELESAIKAN MELAKSANAKAN PKPT MELAKSANAKAN ADTT

MEMPRIORITASKAN


Itjen harus mampu

memberikan rekomendasikonstruktif pelaksanaan PSN

PP No 58 Tahun 2017• Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota

• Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota

• Revitalisasi Bandar Udara

• Pembangunan Bandar Udara Baru

• Bandar Udara Strategis Lainnya

• Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas

Proyek

kegiatan


Itjen harus mampu memberikan

rekomendasi lebih lanjutterhadap aset-aset mangkrak yang

menjadi temuan berulang• Apakah biaya pemeliharan masih dialokasikan ?

• Apakah sudah diproses sesuai ketentuan berlakudalan Tata Kelola BMN ?

ITJEN BERSAMA BPK TELAH MEMBENTUK SATGAS KHUSUS

389

AMANAHPROFESIONAL INTEGRITAS

Itjen harus dapat

memastikan aset-aset

yang diperoleh dapat

dimanfaatkan &

terpeliharadengan baik


Pelaksanaan Audit Kinerja

dilakukan berdasarkan perencanaan

audit melalui pendekatan

enam faktor risiko yang

dimiliki Auditi sebagai berikut:


Peningkatan TATA

LAKSANA dan

AKUNTABILITAS

pengawasan intern

1. Intensifitas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI;

2. Memberikan konsultasi pengadaan barang dan jasa ;

3. Koordinator Unit Pengendalian Gratifikasi;

4. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

5. Telaahan sejawat secara periodik

6. Menyusun Ihtisar Hasil Audit triwulanan;

7. Pemenuhan elemen-elemen Internal Audit Capability

Model

8. Konsistensi penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015;

9. Pemdampingan Unit Kerja yang diusulkan menuju predikat

Wilayah Bebas Dari Korupsi

10. Koordinator whistleblowing system (simadu.dephub.go.id)

11. Membangun sarana Sistem Informasi Manajemen

Pengawasan

12. Monitoring penyelenggaraan angkutan lebaran, haji, natal dan

tahun baru.

2018

201720162015

12

2015

744,25 miliar dari

total anggaran 13,29 triliun

1,25 triliun dari

total anggaran 20,18 triliun

2016

2017Jan sd Sept

% pengehematan

nilai pagu yang direviu

1,99 triliun dari

total anggaran 17,16 triliunPenunjang

Ditjen HublaDitjen Hubud

Ditjen KADitjen Hubdat

milliar triliun triliun milliartriliun

13

14

Tanggung jawab tim review

terbatas pada data yang diperoleh sebagai bahan

review dan hasil review sebagai

masukan kepada pihak Unit Kerja

Segala Keputusan yang diambil

terkait pekerjaan pada Unit Kerja

merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak Unit Kerja

terkait

Kebenaran, kelengkapan

dokumen dan keputusan terkait pekerjaan yang

direview menjaditanggung jawabpihak Unit Kerja

terkait

o Laporan Hasil Audit (LHA) dengan SPL paling lama

dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode

audit berakhir

o Paling lama 60 hari setelah SPL diterima, LHA wajib

ditindaklanjuti oleh oleh auditi maupun atasan

langsungnya

60 hari, apabila Auditi tidak dapat menindaklanjuti hasil

audit semenjak SPL dan LHA diterima, hari ke 61auditi mendapat peringatan pertama

1 bulan kemudian setelah surat peringatan pertama

tindak lanjut belum dilakukan oleh auditi, maka auditi akan

mendapatkan peringatan kedua

1 bulan setelah surat peringatan kedua terbit namun

tindak lanjut tidak dilakukan oleh auditi, Inspektur Jenderal

membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan

sanksi* kepada Pejabat Eselon I dan/ atau Auditi

1

2

3

1. Administratif (hukuman disiplin)2. Tuntutan atau gugatan perdata3. Tindakan pidana

• Umum : Kepolisian• Khusus : Kepolisian/Kejaksaan/KPK (hasil audit investigatif)

Tindak Lanjut Hasil Audit

15

16

LAYANAN ini dibuka 24 jam, tujuh hari

seminggu. Layanan ini dapat menerima

masukan, baik transportasi darat, laut,

maupun udara

Pelapor tidak perlu KHAWATIR terungkapnya

identitas karena setiap pelapor akan

mendapat register pengaduan untuk dapat

memonitor progress pengaduannya

CALL CENTRE 151 WBS SYSTEM

10%

60%23%

7%

Dinas Perhubungan& Pemda (270)

Penegak Hukum & Premanisme (78)

Internal Kemenhub (34)

BUMN (24)

1. What :Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui

2. Where :Dimana perbuatan tersebut dilakukan

3. When :Kapan perbuatan tersebut dilakukan

4. Who :Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut

5. How :Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

apabila memenuhi unsur sebagai berikut:Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti

4W + 1H
