KEDUDUKAN FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN IMPLEMENTASI
WAWASAN NUSANTARA
MakalahUntuk memenuhi tugas matakuliah
Pendidikan Kewarganegaraanyang dibina oleh Bapak Marsudi
Oleh
Kelompok 5
Andri Saputro 107511404749
Andik Tri Kurniawan 107511407600
Bagas Surya Hadi 107511407602
Musa Wahyu Pangeran 107511407606
UNIVERSITAS NEGERI MALANGFAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK MESINPROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
Oktober 2010
KEDUDUKAN FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN IMPLEMENTASI
WAWASAN NUSANTARA
A. Latar Belakang
Kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba
Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang
menerima amanat-NYA untuk mengelola kekayaan alam. Adapun sebagai
wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban memelihara dan
memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik–baiknya untuk
kebutuhan hidupnya. Manusia dalam menjalankan tugas dan kegiatan
hidupnya bergerak dalam dua bidang yaitu universal filosofis dan sosial
politis. Bidang universal filosofis bersifat transeden dan idealistik misalnya
dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa.
Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia dalam
kaitannya dengan wilayah Nusantara.
Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka,
negara Indonesia memiliki unsur–unsur kekuatan sekaligus kelemahan.
Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan
kaya akan sumber daya alam (SDA). Sementara kelemahannya terletak pada
wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan
dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air. Dalam kehidupannya,
bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksidan interelasi dengan
lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa
Indonesia memerlukan prinsip–prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak
terombang–ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk
mencapai cita–cita serta tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa
Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara
sehingga disebut wawasan nusantara. Karena hanya dengan upanya inilah
bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan
menuju mayarakat yang adil, dan sentosa.
B. Pengertian Wawasan Nusantara
Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional (national outlook) yang
merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Adapun
wawasan nasional bangsa Indonesia di kenal dengan Wawasan Nusantara.
Istilah wawasan nusantara terdiri dari dua buah kata yakni wawasan dan
nusantara. Wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan,
tinjauan atau penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’
yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sehingga wawasan dapat
berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan Nusantara
berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau – pulau, dan ‘antara’ yang berarti
diapit di antara dua hal (dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta
dua samudera yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia).
Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah
pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya,
dan aspek kesejarahan, terbetuklah satu wawasan nasional indonesia yang
disebut wawasan nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai ini
berkembang sebagai berikut:
Pengertian wawasan nusantara berdasarkan ketetapan majelis
permusyawarahan rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah
sebagai berikut: wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional
yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Pengertian wawasan nusantara menurut prof. Dr. Wan usman (Ketua
Program S-2 PKN – UI ) “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan
dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”. Hal tersebut
disampaikannya saat lokakarya wawsan nusantara dan ketahanan nasional
di Lemhanas pada Januari 2000. Ia juga menjelaskan bahwa wawasan
nusantara merupakan geopolitik indonesia.
Pengertian wawasan nusantara, menurut kelompok kerja wawasan
nusantara, yang diusulkan menjadi ketetapan majelis permusyawaratan
rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 adalah sebagai berikut: “cara
pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya
yang berseragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan
dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai
tujuan nasional.”
Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa
tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan
sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk
mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya. Sedangkan arti dari wawasan
nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan
geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai
tujuan atau cita – cita nasionalnya. Dengan demikian wawasan nusantara
berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelengaraan
kehidupannya serta sebagai rambu – rambu dalam perjuangan mengisi
kemerdekaan. Wawasan nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan
bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek
kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita – citanya.
C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara
diantaranya:
1. Wilayah (Geografi)
a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)
Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia yakni
‘archipelagos’. Akar katanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting,
terutama dan ‘pelagos’ berarti laut atau wilayah lautan. Jadi
archipelago adalah lautan terpenting. Istilah archipelago antara lain
terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik Venezza
dengan Michael Palaleogus (1268) yang menyebutkan ‘arc(h)
Pelego’yang maksudnya adalah ‘Aigaius Pelagos’ atau laut Aigia
yang dianggap sebagai laut terpenting oleh negara – negara yang
bersangkutan kemudian pengertian ini berkembang tidak hanya laut
Aigia tetapi juga termasuk pulau – pulau di dalamnya. Lahirnya asas
archipelago mengandung pengertian bahwa pulau – pulau tersebut
selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau
lautan antara pulau – pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan
bukan sebagai unsur pemisah.
b. Kepulauan Indonesia
Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan
Nederandsch Oost Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan
Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama
yang dipakai yaitu ‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli,
‘Nusantara’, ‘Indonesia’, ‘Hindia Belanda (Nederlandsch-indie)’
pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai
nama ‘Indonesia’ walaupun bukan dari bahasanya sendiri tetapi
ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat,
yaitu kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, ‘Indo’ berarti India dan
‘nesos’ berarti pulau. Sebutan ‘Indonesia’ merupakan ciptaan
ilmuwan J.R Logan dalam Journal of The Indian Archipelago And
East Asia (1850). Sir W.E. Maxwell (seorang ahli hukum) juga
memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu.
Kata Indoneis semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang
etnolog yang menegaskan arti kepulauan ini dalam bukunya
Indonesien Order Die Inseln Des Malaysichen Archipels (1884 –
1889). Setelah cukup lam istilah itu hanya dipakai sebagai nama
keilmuan, maka pada awal abad ke-20 perkumpulan mahasiswa
Indonesia di Belanda menyebut dirinya sebagai ‘Perhimpunan
Indonesia’. Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28-
10-1928 kata Indonesia di pakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah
air dan bahasa. Kemudian dipertegas lagi pada proklamasi
kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi
nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.
c. Konsep tentang Wilayah Lautan
Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa
konsep mengenai kepemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai
berikut:
1) Res Nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang
memilikinya.
2) Res Cimmunis menyatakan bahwa laut itu adalah milik
masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing–
masing negara.
3) Mare Liberum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas
untuk semua bangsa.
4) Mare Clausum menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai
saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat
dikuasai dari darat (kira – kira sejauh 3 mil).
5) Archipelagic State Principles (asas negara kepulauan) menjadi
dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut.
Saat ini konvensi PBB tentang hukum laut (United Nation
Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) mengakui adanya
keinginan untuk membentuk tertib hukum dan samudera yang dapat
mempermudah komunikasi internasional, mendayagunakan sumber
kekayaan alam secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian
sumber kekayaan hayatinya, serta perlindungan dan pelestarian
lingkungan laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis
besar Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki Laut
Teritorial, Perairan Pedalaman, Zone Ekonomi Ekskusif dan
Landasan Kontinen.
Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu
atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau yang lain.
Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau,
perairan diantaranya. Laut Teritorial adalah satu wilayah laut yang
lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal,
sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang
pantai. Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan
atau sebelah dalam dari garis pangkal. Zone Ekonomi Eksklusif
(ZEE), dimana tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pagkal.
Di dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak kedaulatan
untuk keperluan eksplorasi, ekploitasi, konservasi dan pengelolan
sumber kekayaan alami hayati dari perairan. Landasan Kontinen
suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya
yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan
kelanjutan alamiah wilayah daratannya.. Jaraknya 200 mil dari garis
pangkal tau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak
boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut
sedalam 2500 m.
d. Karakteristik Wilayah Nusantara.
Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua
Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan samudra
Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun
kecil.Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sbb:
Utara : ± 6°08’ LU
Selatan : ± 11°15’ LS
Barat : ± 94°45’ BT
Timur : ± 141°05’ BT
Jarak utara-selatan sekitar 1.888 Kemerdekaan, sedangkan jarak
barat-timur sekitar 5.110 Kemerdekaan. Luas wilayah Indonesia
seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri dari daratan seluas
2.027.087 km² dan perairan seluas 3.166.163 km².
2. Geopolitik dan Geostrategi
a. Geopolitik
Geografi mempelajari fenomena geografi dari aspek politik,
sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek
geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam
menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan
tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan
suatu wawasan nusantara.
Pokok-Pokok ajaran F.Ratzel adalah sebagai berikut :
1) Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan
dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang
lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang,
mempertahankan hidup,menyusut dan mati.
2) Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh
kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang
tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh
(teori ruang, konsep ruang)
3) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja
yang dapat bertahan hidup.
4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan
akan sumber akan sumber daya alam. Apabila wilayah/ruang
hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan mencari
pemenuhan kebutuhan akan kekayaan alam diluar wilayahnya
(ekspansi). Hal ini melegitimasikan hukum ekspansi yaitu
perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan
kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi) harus
diimbangi oleh pemekaran wilayah; batas-batas suatu negara
pada hakikatnya bersifat sementara.
Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen
Frederich Ratzel pada akhir abad ke – 19 mengenbangkan kajian
geografi politik dengan dasar pandangan bahwa Negara adalah mirip
organisme (makhluk hidup). Negara adalah ruang yang ditempati
oleh kelompok mayarakat politik (bangsa). Jika bangsa dan negara
ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum
ekspansi (pemekaran wilayah).
Di samping itu Rudolf Kjellen berpendapat bahwa negara adalah
organisme yang harus memiliki intelektual. Negara merupakan
sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik,
kratopolitik, dan sosiopolitik.
Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen
menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap
sebagai “prinsip dasar”. Esensi ajaran Kjellen adalah sebagai berikut:
1) Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang
memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh
ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya
dapat berkembang secara bebas.
2) Negara merupakan suatu sistem politik/ pemerintahan yang
meliputi bidang- bidang: geopolitik, ekonomi politik, demokrasi
politik, sosial politik, dan krato politik (politik memerintah).
3) Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia
harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan
kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan
nasionalnya: ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan
yang harmonis dan ke luar, untuk memperoleh batas-batas
negara yang lebih baik.
Pandangan Karl Houshofer
Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl
Haushorfer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di
bawah pimpinan Adolf Hittler. Pemikiran Haushorfer di samping
berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme,
yang menyatakan yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras
paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan
semacam ini juga di dunia berkembang di Jepang berupa ajaran Hako
Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.
Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara ini
berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pokok-pokok teori Karl
Haushofer ini pada dasarnya menganut teori Kjellen, yaitu:
1) Kekusaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar
kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di
laut.
2) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai
Eropa Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur
Raya.
3) Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah sebagai berikut:
Geopoltik adalah doktrin negara yang manitikberatkan soal-soal
strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan
kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru
kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi
tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.
Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan.
Kedua ahli ini mempunyai gagasan “wawasan bahari”, yaitu
kekuatan di laut. ajarannya mengatakan bahwa barang siapa
menguasai laut akan menguasai “perdagangan”. Menguasai
perdagangan berarti menguasai” kekayaan dunia”sehingga pada
akhirnya menguasai dunia.
Pandan gan Ajaran Nicholas J. Spkyman
Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan Teori Daerah Batas
(rimland) yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan
kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam pelaksanaannya, teori ini
disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara
Pandanga n Ajaran Sir Halfold Mackinder
Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya menganut ”konsep kekuatan”
dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekutan di darat.
Ajarannya menyatakan: barang siapa dapat menguasai “daerah
jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai
“pulau dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika.
Pandangan Ajaran W. Mitchel, A. Saversky, Giulio Douhet dan John
Frederik Charles Fuller
Keempat ahli geopolotik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara
justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori ”wawasan
dirgantara” yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara
hendaknya mempuyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis
ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan
menghancurkannya dikandangnya sendiri agar lawan tidak mampu
lagi menyerang.
b. Geopolitik Bangsa Indonesia.
Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-
nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas
tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah
bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa
Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak
sesuai denga peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa yang
berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut faham perang dan
damai: ”Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta
kemerdekaan”. Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak
mengembangkan ajaran mengenai kekuasaan dan adu domba, karena
hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan
ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia
menyatakan bahwa: Ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam
menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi
geografis Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya.
Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin
kepentingan bangsa dan negaranya ditengah-tengah perkembangan
dunia.
Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada
paham kebangsaan (nasionalisme) yang membentuk suatu wawasan
kebangsaan dengan menolak pandangan chauvisme. Bangsa
Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang
saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka
ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi.
Dalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan
nasionalnya, bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari
kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri.
Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman
kekuasaan bangsa indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila
dan pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran
kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu,
pembahasan latar belakang filosofis sebagai pemikiran pembinaan
dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :
1) Latar Belakang Pemikiran beradasarkan Falsafah Pancasila
2) Latar belakang pemikiran aspek kewilayahn Nusantara
3) Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya bangsa Indonesia
4) Latar belakang aspek Kesejarahan bangsa Indonesia
c. Geostrategi.
Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana
mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan
keinginan keinginan politik. Sebagai contoh pertimbangan
geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan
posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek aspek
geografi juga dari aspek . Aspek demografi, ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.
Posisi silang Indonesia tersebut dapat di rinci sebagai berikut:
1) Geografi: wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, Asia
dan Australia, serta si antara samudra Pasifik dan samudra
Hindia.
2) Demografi: penduduk Indonesia terletak di antara penduduk
jarang di selatan (Australia) dan penduduk padat di utara (RRC
dan Jepang)
3) Ideologi: ideologi Indonesia (Pancasila) terletak di antara
liberalisme di selatan (Australia dan Selandia Baru) dan
komunisme di utara ( RRC, Vietnam dan Korea Utara).
4) Politik: Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal
di selatan dan demokrasi rakyat ( diktatur proletar) di utara.
5) Ekonomi: Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi
Kapitalis dan selatan Sosialis di utara
6) Sosial: Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat
individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara.
7) Budaya: Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di
selatan dan budaya Timur di utara.
8) Hankam: Geopolitik dan geostrategis Hankam (Pertahanan dan
Keamanan) Indonesia terletak diantara wawasan kekuatan
maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di
utara.Dengan demikian geostrategis adalah perumusan strategi
nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi
geografi sebagai faktor utama.
3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnnya
a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957
Pada masa tersebut wilayah Negara Republik Indonesia bertumpu
pada wilayah daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan
atau selat di antara pulau-pulau itu. Wilayah laut teritorial masih
sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan
sejauh 3 mil disekelilingnya.
b. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957
Pada masa tersebut wilayah Negara Republik Indonesia bertumpu
pada wilayah daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan
atau selat di antara pulau-pulau itu. Wilayah laut teritorial masih
sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan
sejauh 3 mil disekelilingnya.
c. Dari Deklarasi Juanda (13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969
Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda
dengan tujuan sebagai berikut:
1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang utuh dan bulat.
2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan
dengan asas Negara kepulauan (archipelagic state principles).
3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin
keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan
Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960
tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk
sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling
berhubungan.
d. Dari 17-2-1969 (Deklarasi Landas kontinen) Sampai Sekarang
Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep
politik yang berdasarkan wilayah. Disamping di pandang pula
sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.Asas-
asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen
sebagai berikut:
1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas
kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Republik
Indonesia.
2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelenggarakan soal garis
batas landasan kontinen dengan negara-negara tetangga melalui
perundingan.
3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu
garis yang di tarik di tengah-tengah antara pulau terluar
Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga.
4) Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari
perairan diatas landasan kontinen Indonesia maupun udara
diatasnya. Asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen
Indonesia. Di samping itu UU No. 1/1973 juga memberi dasar
bagi pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah atas
kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang
ditimbulkan.d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pengumuman
Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21
Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung
dari garis dasar laut wilayah Indonesia.
Alasan-alasan yang mendorong sebagai – berikut:
1) Persediaan ikan yang semakin terbatas.
2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia3) ZEE
mempunyai kekuatan hukum internasional.
4. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara
a) Wadah
1) Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan
yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling
dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi
oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan
didalamnya. Setelah bernegara dalam negara kesatuan Republik
Indonesia, bangsa indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang
merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud
suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan
bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik.
Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra,
yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua,
yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah
Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-
budaya, dan pertahanan keamanan.
2) Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD
1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan
pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahan,
menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan
bersadarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara
hukum( Rechtsstaat ) bukan Negara kekuasaan ( Machtsstaat ).
3) Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan
kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang
mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat,
kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan
demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan
secara ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila.
b) Isi Wawasan Nusantara
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-
cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945.
Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun
cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia
harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan
dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang essensial,
yaitu:
1) Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta
pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
2) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua
aspek kehidupan nasional. Isi wawasan nusantara tercemin dalam
perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi:
Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD
1945 yang menyebutkan :
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang
bebas.
Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri
manunggal, utuh menyeluruh meliputi :
Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan
perairan dan dirgantara secara terpadu.
Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik
pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan
masyarakat Indonesia atas dasar “Bhinneka Tunggal Ika”,
satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas
usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem
ekonomi kerakyatan.
Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu
system terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta (Sishankamrata).
Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek
kehidupan nasional.
c) Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah
dan Lahiriah
Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang
terdiri dari tata laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah
mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa
indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan ,
perbuatan, dan perilaku dari bangsa idonesia. Tata laku lahiriah
merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.Kedua hal
tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa
indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki
rasa bangga dan cinta kepada bangga dan tanah air sehingga
menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalm segala aspek kehidupan
nasional.
5. Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian
cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi
kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan
aparatur negar harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh
menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara indonesia. Demikian
juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan
demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan
kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang per
orang.
6. Arah Pandang Wawasan Nusantara
a) Arah Pandang ke Dalam
Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan
kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah
maupun sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa
bangasa indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan
mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya
disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan
terpeliharanya persatua dan kesatuan dalam kebhinekaan.
b) Arah Pandang ke Luar
Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan
nasional dalam duna serba berubah maupun kehidupan dalam negeri
serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama
dan sikap saling menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti
bahwa kehidupan internasionalnya, bangsa Idonesia harus berusaha
mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek
kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada
Pembukaan UUD1945.
7. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
a) Kedudukan
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat
agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya
mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan
nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya
sebagai berikut:
1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara
berkedudukan sebagai landasan idiil.
2) Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara,
berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3) Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai
landasan visional.
4) Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai
kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan
operasional.
b) Fungsi
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan,
serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan,
keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di
tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c) Tujuan
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi
di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan
kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok,
golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti
menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku
bangsa, atau daerah.
8. Implementasi Wawasan Nusantara
Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada
pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yangsenantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau
kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang
mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi
berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan
bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada
kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh
sebagai berikut:
a) Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan
dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang.
Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya
mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin
kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk
mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.
b) Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
1) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
Politik
Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan
ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri
yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam
kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan
negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud
pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
Ekonomi
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan
menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin
pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata.
Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan
tanggung jawab pengelola sumber daya alam yang
memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal
balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif,
adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi
kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di
seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah
masing-masing.
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara
diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan
dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
c) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial
Budaya
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya
akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala
bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan.
Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan
bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul
daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status
sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan
dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya
bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing
asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan
hasilnya dapat dinikmati.
d) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
Pertahanan dan Keamanan
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan
keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa,
yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga
negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa
serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan
partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap
bentuk ancaman antara lain:
1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada
hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama
untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam
rangka pembelaan negara dan bangsa.
9. Penerapan Wawasan Nusantara
a) Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara.
Khususnya di bidang wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara
di forum internasional. Sehingga terjaminlah integritas wilayah
territorial Indonesia. Laut nusantara yang semula dianggap “laut
bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.
b) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut
menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk
kesejahteraan bangsa Indonesia.
c) Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia
internasional terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan
persetujuan yang dicapai.
d) Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di
berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana
dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi.
e) Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk
menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap
merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas
pancasila.
f) Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat
pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai
ancaman bangsa dan Negara.
10. Hubungan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Politik
dan Strategi Nasional
Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada
pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang
kokoh berupa konsepsi wawsan nasional untuk mewujudkan aspirasi
bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa
Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan pedoman bagi
proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan
ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar
proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan
nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai
pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar
tetap jaya dan berkembang seterusnya.
Dengan adanya politik yang kuat maka bangsa tersebut telah memiliki
suatu pandangan yang jelas mengenai perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan
nasional. Pandangan ini mempengaruhi terhadap cara atau yang disebut
sebagai suatu strategi nasional untuk mencapai tujuan yang dicita-
citakan. Selain itu bangsa tersebut akan diakui oleh masyarakat
internasional sebagai bangsa yang kuat dan kompak.
Dari paragraph diatas kita bisa melihat hubungan antara wawasan
nusantara, ketahanan nasional dan politik dan strategi nasional. Wawasan
nusantara sebagai landasan untuk mencapai kesatuan pandangan. Dari
kesatuan pandangan akan didapat ketahanan nasional yang kuat. Selain
itu dengan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dengan
masyarakat maka dengan mudah pemerintah dapat menentukan politik
dan strategi nasional. Akhinya tujuan dari bangsa ini dapat tercapai
dengan ketiga hal tersebut.
11. Sosialisasi/Pemasyarakatan Wawasan Nusantara
Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping
implementasi seperti yang telah disebutkan diatas, perlu juga dilakukan
pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat
Indonesia. Pemasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan
dengan cara berikut:
a) Menurut sifat atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan
sebagai berikuta. Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi,
dialog, tatap mukab. Tidak langsung, yang terdiri dari media
elektronik dan media cetak.
b) Menurut metode penyampaian yang berupa:
1) Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam
sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya
serutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir,
bersikapdan bertindak mementingkan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul semangat
kebangsaan yang selalu cinta tanah air.
2) Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan
informal. Pendidikan dormal ini dimulai dari tingkat taman
kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karier di
semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus dan
sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat
dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan,
dan organisasi kemasyarakatan.
3) Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi
wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah
tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan
mampu menciptakn iklim saling menghargai, menghormati,
mawas diri, dan tenggang rasa sehingga terciptanya kesatuan
bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara.
4) Integrasi. Tujuan yang ingin dicapai dari
pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara melalui metode
ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan nusantara
akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa
Indonesia baik pada saat ini maupun di masa mendatang dan
akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan
kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Dalam
melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan
nusantara yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan
tingkat, jenis, serta lingkungan pendidikan agar materi yang
disampaikan tersebut dapat mengerti dan dipahami.
12. Tantangan Dari Implementasi Wawasan Nusantara.
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan.
Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya
proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa
oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita
menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan
dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah. Dalam dunia
ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan
wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa
Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan
bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan
kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan
mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan
Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat
yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan
kesadaran warga negara.
D. Kesimpulan
Dengan melihat dari contoh kasus dan pengertian dari wawasan nusantara,
maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:
1. Wawasan nusantara sebagai landasan untuk mencapai kesatuan
pandangan.
2. Dari kesatuan pandangan akan didapat ketahanan nasional yang kuat.
3. Dengan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dengan
masyarakat maka dengan mudah pemerintah dapat menentukan politik dan
strategi nasional.
4. Jika wawasan nasional, ketahanan nasional serta politik dan strategi
nasional suatu bangsa tercapai maka tujuan nasional bangsa tersebut tidak
hanya menjadi cita-cita belaka tetapi dapat terwujud.
DAFTAR RUJUKAN
Zubaidi, H. Achmad, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta:
Paradigma.
Kaelan. 2002. Pendidikan Pancasila.Yogyakarta: Paradigma.
