Makalah PKN

Nama: Risty Amalia NurfauziahKelas: XI IPA 2

Daftar IsiBab 1 Penegakan dan Pelanggaran HAM di IndonesiaBab 2 Wilayah Negara, Warga Negara, dan Pertahanan KeamananBab 3 Demokrasi di IndonesiaBab 4 Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Bab 1Penegakan dan Pelanggaran HAM di IndonesiaA. HAM dalam PancasilaMengenai HAM dalam sila-sila Pancasila dapat dilihat sebagai berikut:1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui sila ini ditanamkan kesadaran pada seluruh manusia Indonesia mengenai perbedaan agama yang dikembangkan dengan cara toleransi dan hormatmenghormati antara pemeluk agama serta aliran kepercayaan yang berbeda-beda.2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Melalui sila ini, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajat, hak, dan kewajibannya tanpa dibedakan suku, agama dan kepercayaan serta jenis kelamin.3. Persatuan Indonesia. Melalui sila in, manusia Indonesia telah menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan. Sila ini menanamkan pemahaman bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Hal ini dibuktikan dengan system perwakilan rakyat (DPR).5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Melalui sila ini ditanamkan kesadaran seluruh manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social.Selain dalam Pancasila, HAM di Indonesia diatur dalam: UUD 1945a. Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) yaitu pasal yang memuat mengenai persamaan hak d depan hukum dan pemerintahan serta persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.c. Pasal 28 yaitu pasal yang mengatur kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Peraturan Perundang-undangana. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAMb. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenc. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan terhadap Pelanggaran HAM d. Dan lain-lain

B. Penegakan HAM di IndonesiaPenegakan HAM terjadi karena adanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri bila mengacu pada UU RI Nomor 39 Tahun 1999 didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia.Beberapa upaya penegakan HAM yaitu: Perlindungan HAM Pemajuan HAM Pemenuhan HAM

C. Pelanggaran HAM dan Prosedur Penyelesaiannya

Pengungkapan terhadap pelanggaran HAM di masa lalu merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan demokrasi suatu negara. Sedangkan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tanpa adanya proses hukum, justru akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dan juga akan menghancurkan tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mutlak adanya pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dengan harapan tidak terulang lagi kejahatan yang serupa.

Pengalaman di negara lain menurut Karlina Leksono (Tanurejo, 2002) ada tiga langkah dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah:1) Memulihkan hak-hak korban dan keluarganya melalui proses reparasi,2) Pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan membuka kemungkinan pemberian amnesti, tetapi tidak mengabaikan rasa keadilan, dan3) Perlunya referensi kebijakan dari lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya penegakan hukum.Reparasi diartikan sebagai semua upaya atas tindakan yang mencakup pengakuan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

1. Pelanggaran Hak Asasi ManusiaPelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi pada saat tidak cermatnya menuangkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan, dan juga pada tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh unsur aparatur penguasa administratif (Sudarmo, 1994).Dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrument PBB mengenai hak asasi manusia.Demikian halnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan pada pasal 1, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 104 ayat (1) yang menerangkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi pembunuhan massal (genoside), pembunuhan sewenang-wenang atau putusan diluar pengadilan (arbitrary/exstra yudical killing) penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematik (systematic discrimination).Menurut UU No. 26 Tahun 2000, pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang dirumuskan setiap orang, yang berarti bisa orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi akan bertanggung jawab secara individual.2. Prosedur Menyelesaikan Pelanggaran HAMDalam upaya menegakkan pengadilan HAM untuk masalah hak asasi manusia telah dibentuk pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Selain itu, pengadilan HAM Ad hoc digunakan untuk memeriksa, memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkanna undang-undang pengadilan HAM.a. Ketentuan PidanaUntuk pelaku kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan diberikan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh lima tahun dan paling ringan sepuluh tahun. Untuk kejahatan penyiksaan diancam dengam hukuman maksimal lima belas tahun penjara dan minimal lima tahun penjara. Bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berupa kekerasan seksual, penganiayaan SARA dan penghilangan secara paksa diancam dengan hukuman selama-lamanya dua puluh tahun penjara dan paling ringan sepuluh tahun penjara.

b. Konsekuensi dari Peradilan HAMDalam Pasal 90 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat memajukan laporan dan pengaduan dengan lisan atau tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.c. Perlindungan SaksiDalam Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 dimana setiap korban dan saksi dalam perkara pelanggaran HAM yang berat berhak mendapat perlindungan fisik dan mental dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.d. Penangkapan dan PenahananPenangkapan dilakukan oleh penyidik harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup, surat tugas dan surat penangkapan serta uraian singkat pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang disangkakan. Penyidik dalam melakukan tugasnya mempunayi kewenangan untuk:1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan2) Menerima laporan dan pengaduan3) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan4) Memanggil saksi5) Meninjau tempat kejadian6) Memanggil para pihak yang terkait7) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan serta pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu serta mendatangkan ahli dalam hubungan penyelidikan.

e. PeradilanPeradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan internasional dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, adalah peradilan internasional yang bersifat ad hoc yang berarti setelah selesai mengadili peradilan itu dibubarkan dan kedua, peradilan internasional yang bersifat permanen yaitu International Criminal Court (ICC) yang didirikan berdasarkan sebuah perjanjian Internasional tahun 1998 yang dikenal dengan nama Statuta Roma (Yuwono, 2003).Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dianut beberapa asas, yaitu:1. Hanya mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 4). Pengadulan hak asasi manusia didirikan hanya untuk mengadili pelanggaran HAM berat saja, yakni genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sementara kejahatan terhadap HAM yang dikualifikasi sebagai ringan diadili di siding pengadilan pidana biasa, di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer sesuai dengan status hukum terdakwanya.2. Kejahatan Universal (Pasal5). Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, yang dilakukan diluar batas territorial negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.3. Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan (Pasal 7). Pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 hanya menyangkut genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.4. Jaksa Agung sebagai Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 11, Pasal 23). Dalam perkara pelanggaran HAM penyidik dan penuntut umumnya adalah Jaksa Penuntut Umum/Penyidik.5. Pejabat Ad Hoc Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia dikenal Penyidik Ad Hoc, (Pasal 18 ayat (2)), Penuntut Umum Ad Hoc (Pasal 21 ayat (8)), dan Hakim As Hoc (Pasal 2 ayat (2)), Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia terdiri berjumlah 5 orang, yakni 2 orang Hakim Pengadilan HAM dan 3 orang Hakim Ad Hoc, yang diangkat oleh Presiden.6. Pemeriksaan Banding dan Kasisi Limitatif (Pasal 32, Pasal 33). Tenggang waktu pemeriksaan banding dan kasasi dibatasi paling lama hanya 90 hari.7. Perlindungan Korban dan Saksi (Pasal 34). Dalam perkara pelanggaran HAM, korban dan saksi dilindungi oleh kepolisian.8. Dikenal Kompensasi, Restitusi dam Rehabilitasi Korban (Pasal35). Kepada korban pelanggaran HAM yang berat dapat diberikan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.9. Ancaman Hukuman Diperberat (Pasal 36, Pasal 37). Dalam pelanggaran HAM ancaman hukumannya berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara 25 tahun (maksimal) dan minimal 10 tahun. Ini berarti lebih berat dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan hukuman penjara paling lama 20 tahun.10. Tanggung Jawab Komandan dan Atasan (Pasak 42). Dalam perkara pelanggaran HAM yang berat dikenal tanggung jawab Komandan atau atasan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahan.

Bab 2Wilayah Negara, Warga Negara, dan Pertahanan NegaraA. Wilayah Negara1. Pengertian Wilayah NegaraWilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekalisgus tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Yang termasuk wilayah negara, meliputi:a. Wilayah DaratWilayah yang meliputi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, gunung, dan lembah.b. Wilayah LautWilayah perairan suatu negara yang disebut lautan atau perairan territorial. Ada dua pandangan dalam sejarah hukum laut internasional:1. Res Nullius adalah laut tidak ada yang memiliki, oleh sebab itu laut bisa diambil dan dimiliki oleh suatu negara.2. Res Communisadalah lau milik bersama masyarakat dunia oleh sebab itu tidak bisa diambil dan dimiliki oleh suatu negaraMenurut traktat multilateral yang diselenggarakan tahun 1982 di montego Bay Jamaika batas lautan ditentukan berdasarkan sebagai berikut:- Ketentuan Batas laut territorial Negara adalah 12 mil laut diukur dari garis lurus yang ditarik sari pantai luar.- Ketentuan Batas zone bersebelahan adalah 12 mil atau 24 mil di luar territorial.- Ketentuan Batas Zone Ekonomi Eksklusif atau yang disingkat ZEE adalah laut diukur dari pantai sejauh 2000 mil.- Landasan kontingen/ Landasa benua, batas diluar wilayah laut territorial hingga kedalaman 200 meter, atau diluar batas itu sampai dimana kedalaman perairan yang melekat memperkenenkan ekploitasi sumber daya alam wilayah hingga jarak 2000 mil nautika dari garis dasar laut territorial.c. Wilayah UdaraMerupakan daerah udara yang berada di atas daerah Negara di permukaan bumi baik di atas wilayah perairan maupun diatas wilayah daratan.

d. Wilayah Ekstra territorial (Wilayah konvensional).Wilayah yang menurut hokum International di akui sebagai wilayah kekuasaan suatu Negara, walaupun sebetulnya wilayah itu secara nyata berada di wilayah Negara lain.

2. Ketentuan Hukum tentang Wilayah NegaraDiatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara mengatur tentang wilayah negara Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.3. Letak Wilayah Negara IndonesiaWilayah (NKRI) dibagi menjadi 34 provinsi dan 294 kabupaten serta 99 kota. NKRI adalah negara kepulauan, karena wilayahnya terdiri dari beribu pulau (tepatnya 17.504 pulau).Letak wilayah negara Republik Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Sebelah utara berbatasan dengan negara Singapura, Brunei Darrussalam, Filipina, dan Malaysia; sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia; sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, dan sebelah barat berbatasan dengan Lautan Hindia.Wilayah NKRI terbentang dari Barat ke Timur sepanjang 5.110 km dari 95 Bujur Timur-141 Bujur Timur, dan dari utara ke selatan sepanjang 1.888 km dari 6 Lintang Utara-11 Lintang Selatan.4. Berbagai Dampak dan Bentuk Ancaman Terhadap NegaraBeberapa bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut:a. Invansi dan Infiltrasib. Kemajuan Teknologi Transportasi, Komunikasi dan Informasic. Eksploitasi Sumber Daya Alam

B. Warga Negara1. Pengertian Warga Negara dan PendudukWarga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penduduk adalah mereka-mereka yang memang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.2. Ketentuan Hukum tentang Warga NegaraBerdasarkan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, yang termasuk warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asala ayahnya tidak memberikan kewargaanegaraan kepada anak tersebut;f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

3. Kedudukan Warga NegaraKedudukan warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 perubahan keempat. Berdasarkan bunyi Pasal 27 (1) UUD 1945 perubahan keempat, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.4. Persamaan Kedudukan Warga NegaraKedudukan warga negara Indonesia adalah sama, tetapi ada beberapa perbedaan kedudukan antara warga negara dengan bukan warga negara (orang asing). Perbedaan utama dan mendasar (prinsp) antara warga negara dan orang asing terletak pada hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak.Contoh Hak Warga Negara Indonesia :1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlakuContoh Kewajiban Warga Negara Indonesia:1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

5. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negaraa. Menunjukkan persamaan kedudukan warga Negara tanpa membeda-bedakan ras, agama, gender, budaya, dan sukub. Mengidentifikasi ciri-ciri ras, agama, gender, budaya golongan dan suku.c. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara tanpa Membeda-bedakan Ras, Suku, Agama, Golongan, Gender, dan Budaya6. Pengaturan Agama dan Kepercayaan Warga NegaraKetentuan tentang agama dan kepercayaan di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya sebagai berikut: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. [Pasal 29 (1)] Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. [Pasal 29 (2)] Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. [Pasal 28E (1)] Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. [Pasal 28E (2)]

C. Pertahanan dan Keamanan1. Pengertian Pertahanan dan Keamanan NegaraBerdasarkan UU No. 3 Tahun 2002, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.2. Ketentuan Hukum tentang Pertahanan dan Keamanan NegaraKetentuam tentang pertahanan dan keamanan di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1-5. Ketentuan lebih lanjut tentang pertahanan dan keamanan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2002.

Bab 3Demokrasi di IndonesiaA. Hakikat Demokrasi1. Pengertian DemokrasiKata demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan cratein. Secara harifah diartikan sebagai rakyat berkuasayang dewasa ini secara popular diartikan sebagai pemerintahan rakyar. Di dalam demokrasi terkandung perjuangan yang mendasar akan partisipasi seluruh rakyat sebagai fondasinya, sehingga terwujud asas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Rudini; 1994).Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi, bila kekuasaan tertinnggi berada di tangan rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh Abraham Lincoln the government from the people, by the people and for the people.2. Tujuan DemokrasiTujuan dari demokrasi adalah untuk memanusiakan manusia dan memasyarakatkannya secara fungsional dengan penuh rasa kebersamaan serta rasa tanggung jawab. Dengan demikian, muara dari tujuan demokrasi adalah peningkatan kesejahteraam rakyat secara berkeadilan.3. Macam-Macam DemokrasiBerdasarkan ideology negara atau yang lainnya, dikenal ada beberapa macam demokrasi, diantaranya adalah sebagai berikut: Demokrasi Liberal: suatu pemerintahan demokrasi yang pelaksanaannya didasarkan aturan perundang-undangan yang disusun atas dasar prinsip-prinsip liberalisme , yaitu kebebasan, kompetisi, individualisme, dan mekanisme pasar (one men one vote); Deomkrasi Terpimpin: suatu pemerintahan yang diselenggarakan atas pemikiran bahwa para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak ada persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan; Demokrasi social: suatu pemerintahan demokrasi yang pelaksanaannya menaruh kepedulian keadilan social dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik; Demokrasi Partisipasi: suatu pemerintahan yang diselenggarakan dengan menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai (rakyat). Demokrasi Konstitusional: suatu pemerintahan yang diselenggarakan berdaarkan konstitusi yang berlaku di negara tersebut, dimana konstitusi disusun berdasarkan nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya kebebasan, partisipasi, responsibility, transparansi, dan keadilan. Demokrasi Consociational: suatu pemerintahan yang diselenggarakan dengan menekankan adanya proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat.4. Demokrasi Pancasila Nilai-nilai demokrasi Pancasila1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;6) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan;8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggu harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan;

B. Perkembangan Demokrasi di Indonesia1. Periode 1945-1959Pada masa ini penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, lalu Konstitusi RIS 1949, dan kemudian UUDS 1950 pada tahun 1950 hingga Juli 1959.

2. Periode 1959-1965Demokrasi di Indonesia pada masa ini dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, sebagaimana bunyi Dektrit Presiden 5 Juli 1959. Namun, dalam prakteknya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara konsisten.3. Periode 1965-1998Pada awal masa ini ditandai dengan kehendak untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila.4. Periode 1998-SekarangPergantian kekuasaan pada mas aini menjadi awal dilakukannya banyak perubahan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Perubahan diarahkan pada peningkatan pelibatan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan serta penyeimbangan kekuasaan lembaga negara.C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia1. Prinsip-prinsip DemokrasiPrinsip-prinsip demokrasi antara lain sebagai berikut:a. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusb. Pemilu yang Demokratisc. Desentralisasi Kekuasaand. Pembuatan Undang-Undange. Sistem Peradilan yang Independenf. Kekuasaan Lembaga Kepresidenang. Media Massa yang Bebash. Kelompok-Kelompok Kepentingani. Hak Masyarakat untuk Tahu (Transparan)j. Melindungi Hak-Hak Minoritask. Kontrol Sipil atas Militer

2. Pemilu sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Indonesia sebagai negara demokrasi secara berkala setiap 5 tahun sekali melakukan pemilu untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan MPR.Pemilu dalam perspektif demokrasi hendaknya dimaknai tidak hanya sekedar pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan penentuan pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat, lebih dari itu pemilu hendaknya dimaknai sebagai adanya keleluasaan, kebebasan, kemudahan, kemurahan, dan keamanan bagi rakyat untuk dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat serta dalam memilih calon pemimpin dan wakilnya. Keleluasaan ini mendapat jaminan hukum.3. Peran Pers dalam Pelaksanaan DemokrasiKomunikasi dan pers dalam masyarakat demokratis merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi tuntutan masyarakat. Pada masyarakat demokratis, keberadaan dan kebebasan pers dijamin dalam hukum melalui peraturan perundang-undangan.4. Komunikasi Antara Warga Negara dan Negara dalam Sistem DemokrasiKomunikasi dalam wujud tuntutan dalam masyarakat demokratis sangat diperlukan, dan dianggap sangat penting. Hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat merupakan dasar bagi negara dalam menentukan langkah dan pembangunan menuju terwujudnya cita-cita bersama negara. Tuntutan masyarakat akan diolah oleh lembaga legislative dan eksekutif sehingga menjadi suatu kebijakan yang harus diimplementasikan serta di evaluasi kebermaknaannya. Negara memberi jaminan hukum dan kebebasan dalam hal tata cara penyampaian tuntutan aspirasi.D. Budaya Demokrasi di Indonesia1. Pengertian Budaya Demokrasi Budaya demokrasi menurut Firmansyah (2007) adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentiment dan evaluasi suatu masyarakat tentang system demokrasi di negeri mereka dan peran masing-masing individu.2. Makna Asas dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat dalam Budaya DemokrasiKata dari rakyat menjelaskan bahwa dalam penentuan pemimpin, program dan aturan main organisasi berdasarkan atau sesuai dengan aspirasi atau ide atau kehendak rakyat banyak.Kata oleh rakyat menjelaskan tentang (1) yang menjadi pemimpin atau pengurus organisasi berasal dari rakyat itu sendiri, bukan orang lain; (2) pelaksana dari berbagai program yang berasal dari aspirasi rakyat di atas adalah rakyat itu sendiri, bukan rakyat lain.Kata untuk rakyat mengandung makna bahwa, segala macam bentuk program dan kegiatan organisasi ditujukan untuk kepentingan rakyat, biasanya berwujud kesejahteraan, keamanan, keadilan dan persamaan.3. Prinsip-Prinsip dalam Budaya Demokrasi Pentingnya Kesadaran Akan Pluralisme (Majemuk) Musyawarah Pertimbangan moral (Keluhuran Akhlak) Pemufakatan yang Jujur dan Sehat Pemenuhan Segi-segi Ekonomi Kerjasama Antarwarga Masyarakat dan Sikap Mempercayai Etiket Baik Masing-masing Pandangan Hidup Demokrasi Harus Dijadikan Unsur yang Menyatu dengan Sistem Pendidikan

4. Perilaku Budaya DemokrasiMenurut Rusli Karim dikatakan bahwa perilaku dan ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian demokratis adalah inisiatif, disposisi, toleransi, cinta akan keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab serta memiliki kerja sama dalam keterhubungan.5. Karakteristik Budaya Demokrasi di Indonesia (Prinsip Musyawarah dan Mufakat)Demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila, dikenal dengan demokrasi Pancasila. Artinya, tindakan atau aktivitas berpola dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila.

Bab 4Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di IndonesiaA. Makna Sistem Pemerintahan Indonesia dan Distribusi Kekuasaannya1. Pengertian Sistem PemerintahanPemerintahan atau government menurut C.F. Strong adalah organisasi yang di dalamnya diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan tertinggi atau berdaulat. Suatu pemerintahan harus memiliki hal-hal, seperti kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata; kekuasaan legislative, sebagai sarana pembuatan hukum; dan kekuasaan keuangan, yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk mempertahankan negara dan menegakkan hukum yang dibuat atas nama negara.Sementara itu, S.E. Finer menyatakan bahwa istilah government mempunyai empat arti sebagai berikut:a. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan control atas pihak lain.b. Menunjukkan masalah-masalah atau hal ihwal negara dan kegiatan atau proses yang dijumpai di dalamnya.c. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintahd. Menunjukkan cara, metode, atau system pada suatu masyarakat tertentu yang diperintah.Berdasarkan hukum tatanegara Republik Indonesia (UUD 1945), pemerintah adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri negara. Hal tersebut berlaku bagi negara-negara pada umumnya, baik yang menganut system presidensial maupun parlementer.Jadi, system pemerintahan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari komponen-komponennya, yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing telah mempunyai fungsi tersendiri.2. Distribusi Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan (distribution of power) dan bukan pemisahan kekuasaan (separation of power).Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat atau tidak lagi dipilih oleh MPR. Presiden menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan sebagai berikut: Di bidang pelaksanaan undang-undang, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Di bidang pembentukan undang-undang, presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Di bidang kehakiman, presiden mempunyai kekuasaan memberikan hal-hal seperti berikut:a) Grasib) Amnestic) Abolisid) RehabilitasiDPR mempunyai kekuasaan sebagai berikut: Membentuk undang-undang. Mengajukan usulan pemberhentian presiden apabila presiden melakukan kesalahan. Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat serta hak imunitas.Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.3. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Republik IndonesiaUntuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan system pemerintahan negara Republik Indonesia salah satu di antaranya dengan menggunakan acuan prinsip-prinsip demokrasi, seperti berikut:a. Adanya pembagian kekuasaanb. Adanya pemilihan umum yang bebasc. Adanya keterbukaan (transparansi)d. Adanya kebebasan individue. Adanya peradilan yang bebasf. Adanya pemerintahan yang berdasarkan pada hukumg. Adanya pers yang bebash. Adanya partisipasi masyarakati. Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas

B. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Mengapa UUD 1945 tidak ditetapkan oleh MPR sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUD 1945? Sebab, pada saat itu MPR belum terbentuk. Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II 1946. UUD 1945 tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah:a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)b) Presidenc) Dewan Pertimbanagan Agung (DPA)d) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)f) Mahkamah Agung (MA) Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecahbelah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negaranegara boneka seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara RepubIik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudia melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari RepubIik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:a) Didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat; b) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;c) dan Didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar.Lembaga-lembaga Negara menurut Konstitusi RIS adalah:a) Presidenb) Menteri-Menteric) Senatd) Dewan Perwakilan Rakyate) Mahkamah Agungf) Dewan Pengawas Keuangan

Periode Berlakunya UUDS 1950Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD Negara kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS.a. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.b. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.Lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah: a) Presiden dan Wakil Presidenb) Menteri-Menteric) Dewan Perwakilan Rakyatd) Mahkamah Agung e) Dewan Pengawas KeuanganPada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang isinya adalah: Menetapkan pembubaran Konsituante Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.

Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)Masa orde lama merupakan masa revolusioner, dibawah komando Bung Karno telah mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pergolakan politik dalam negeri yang begitu cepat berubah tidak menggoyahkan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Kekuasaan Bung Karno berakhir pasca diterbitkannya Supersemar (yang penuh dengan kontraversi), dengan dilantiknya Jendral Suharto sebagai Presiden RI ke-2 oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Orde Baru ( 11 Maret 1966-21 Mei 1998)Latar Belakang Lahirnya Orde Baru:a) Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 b) Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%c) Adanya TRITURAd) Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarnoe) Dikeluarkannya SUPERSEMARPelaksanaan Orde Baru:a) Kekuasaan dipegang penuh oleh Presidenb) Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.c) Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.d) Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika tetapi itupun tidak diperhatikan/diabaikan.Lembaran Kelam Orde Baru:a) Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaanb) Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevanc) Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998d) Separatisme mulai berkembang di Papua dan Acehe) Budaya bapakisme sangat berkembang UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999-SekarangSeiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber: Setjen MPRa. Presidenb. Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Dewan Perwakilan Rakyatd. Dewan Perwakilan Daerah e. Badan Pemeriksa Keuangan f. Mahkamah Agung g. Mahkamah Konstitusi h. Komisi Yudisial

C. Sistem Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan di Indonesia1. Pemerintahan NegaraKekuasaan pemerintahan negara tertinggi berada di tangan Presiden dan mekanismenya sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 7 UUD 1945.Pasal 4 UUD 1945, Ayat:(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orabf Wakil Presiden.Pasal 7 UUD 1945:Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.Pasal 7 UUD 1945 Ayat (1):Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.Sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai wewenang, kewajiban dan hak yang diatur oleh UUD 1945 yaitu sebagai berikut: Memegang kekuasaan pemerintahan Berhak mengajukan RUU kepada DPR Menetapkan peraturan pemerintah Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa Memegang kekuasaan yang tertinggu atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Menyatakan keadaan bahaya. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan Sembilan orang anggota hakim konstitusi

2. Kementerian NegaraLandasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

3. Pemerintahan DaerahKetentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 seperti berikut:a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.d. Gubernur, Bupati, dan WaIikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.e. Pemerintahan daerah menjaIankan otonomi seluas-Iuasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.h. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.i. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.j. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.k. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Makalah PKN

Nama: Shesa Ratnaningrum SudartoKelas: XI IPA 1