Makalah PKN (1)

  • View
    251

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugas

Text of Makalah PKN (1)

Makalah PKN

Nama: Risty Amalia NurfauziahKelas: XI IPA 2

Daftar IsiBab 1 Penegakan dan Pelanggaran HAM di IndonesiaBab 2 Wilayah Negara, Warga Negara, dan Pertahanan KeamananBab 3 Demokrasi di IndonesiaBab 4 Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Bab 1Penegakan dan Pelanggaran HAM di IndonesiaA. HAM dalam PancasilaMengenai HAM dalam sila-sila Pancasila dapat dilihat sebagai berikut:1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui sila ini ditanamkan kesadaran pada seluruh manusia Indonesia mengenai perbedaan agama yang dikembangkan dengan cara toleransi dan hormatmenghormati antara pemeluk agama serta aliran kepercayaan yang berbeda-beda.2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Melalui sila ini, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajat, hak, dan kewajibannya tanpa dibedakan suku, agama dan kepercayaan serta jenis kelamin.3. Persatuan Indonesia. Melalui sila in, manusia Indonesia telah menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan. Sila ini menanamkan pemahaman bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Hal ini dibuktikan dengan system perwakilan rakyat (DPR).5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Melalui sila ini ditanamkan kesadaran seluruh manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social.Selain dalam Pancasila, HAM di Indonesia diatur dalam: UUD 1945a. Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) yaitu pasal yang memuat mengenai persamaan hak d depan hukum dan pemerintahan serta persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.c. Pasal 28 yaitu pasal yang mengatur kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Peraturan Perundang-undangana. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAMb. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenc. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan terhadap Pelanggaran HAM d. Dan lain-lain

B. Penegakan HAM di IndonesiaPenegakan HAM terjadi karena adanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri bila mengacu pada UU RI Nomor 39 Tahun 1999 didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia.Beberapa upaya penegakan HAM yaitu: Perlindungan HAM Pemajuan HAM Pemenuhan HAM

C. Pelanggaran HAM dan Prosedur Penyelesaiannya

Pengungkapan terhadap pelanggaran HAM di masa lalu merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan demokrasi suatu negara. Sedangkan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tanpa adanya proses hukum, justru akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dan juga akan menghancurkan tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mutlak adanya pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dengan harapan tidak terulang lagi kejahatan yang serupa.

Pengalaman di negara lain menurut Karlina Leksono (Tanurejo, 2002) ada tiga langkah dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah:1) Memulihkan hak-hak korban dan keluarganya melalui proses reparasi,2) Pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan membuka kemungkinan pemberian amnesti, tetapi tidak mengabaikan rasa keadilan, dan3) Perlunya referensi kebijakan dari lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya penegakan hukum.Reparasi diartikan sebagai semua upaya atas tindakan yang mencakup pengakuan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

1. Pelanggaran Hak Asasi ManusiaPelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi pada saat tidak cermatnya menuangkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan, dan juga pada tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh unsur aparatur penguasa administratif (Sudarmo, 1994).Dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrument PBB mengenai hak asasi manusia.Demikian halnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan pada pasal 1, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 104 ayat (1) yang menerangkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi pembunuhan massal (genoside), pembunuhan sewenang-wenang atau putusan diluar pengadilan (arbitrary/exstra yudical killing) penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematik (systematic discrimination).Menurut UU No. 26 Tahun 2000, pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang dirumuskan setiap orang, yang berarti bisa orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi akan bertanggung jawab secara individual.2. Prosedur Menyelesaikan Pelanggaran HAMDalam upaya menegakkan pengadilan HAM untuk masalah hak asasi manusia telah dibentuk pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Selain itu, pengadilan HAM Ad hoc digunakan untuk memeriksa, memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkanna undang-undang pengadilan HAM.a. Ketentuan PidanaUntuk pelaku kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan diberikan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh lima tahun dan paling ringan sepuluh tahun. Untuk kejahatan penyiksaan diancam dengam hukuman maksimal lima belas tahun penjara dan minimal lima tahun penjara. Bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berupa kekerasan seksual, penganiayaan SARA dan penghilangan secara paksa diancam dengan hukuman selama-lamanya dua puluh tahun penjara dan paling ringan sepuluh tahun penjara.

b. Konsekuensi dari Peradilan HAMDalam Pasal 90 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat memajukan laporan dan pengaduan dengan lisan atau tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.c. Perlindungan SaksiDalam Pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 dimana setiap korban dan saksi dalam perkara pelanggaran HAM yang berat berhak mendapat perlindungan fisik dan mental dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.d. Penangkapan dan PenahananPenangkapan dilakukan oleh penyidik harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup, surat tugas dan surat penangkapan serta uraian singkat pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang disangkakan. Penyidik dalam melakukan tugasnya mempunayi kewenangan untuk:1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan2) Menerima laporan dan pengaduan3) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan4) Memanggil saksi5) Meninjau tempat kejadian6) Memanggil para pihak yang terkait7) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan serta pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu serta mendatangkan ahli dalam hubungan penyelidikan.

e. PeradilanPeradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan internasional dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, adalah peradilan internasional yang bersifat ad hoc yang berarti setelah selesai mengadili peradilan itu dibubarkan dan kedua, peradilan internasional yang bersifat permanen yaitu International Criminal Court (ICC) yang didirikan berdasarkan sebuah perjanjian Internasional tahun 1998 yang dikenal dengan nama Statuta Roma (Yuwono, 2003).Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dianut beberapa asas, yaitu:1. Hanya mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 4). Pengadulan hak asasi manusia didirikan hanya untuk mengadili pelanggaran HAM berat saja, yakni genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sementara kejahatan terhadap HAM yang dikualifikasi sebagai ringan diadili di siding pengadilan pidana biasa, di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer sesuai dengan status hukum terdakwanya.2. Kejahatan Universal (Pasal5). Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, yang dilakukan diluar batas territorial negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.3. Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan (Pasal 7). Pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 hanya menyangkut genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.4. Jaksa Agung sebagai Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 11, Pasal 23). Dalam perkara pelanggaran HAM penyidik dan penuntut umumnya adalah Jaksa Penuntut Umum/Penyidik.5. Pejabat Ad Hoc Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia dikenal Penyidik Ad Hoc, (Pasal 18 ayat (2)), Penuntut Umum Ad Hoc (Pasal 21 ayat (8)), dan Hakim As Hoc (Pasal 2 ayat (2)), Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia terdiri berjumlah 5 orang, yakni 2 orang Hakim Pengadilan HAM dan 3 orang Hakim Ad Hoc, yang diangkat oleh Presiden.6. Pemeriksaan Banding dan Kasisi Limitatif (Pasal 32, Pasal 33). Tenggang waktu pemeriksaan banding dan kasasi dibatasi paling lama hanya 90 hari.7. Perlindungan Korban d