KebijakanPemerintah dalam
Memelihara KualitasKesehatan Masyarakatdr. Kalsum Komaryani, MPPM
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanKementerian Kesehatan
SISTEMATIKA PENYAJIAN
1. PENDAHULUAN2. KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL3. KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN4. KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER5. KESIMPULAN
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
RPJMN I2005 -2009
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratifbergerak ke arah promotif, preventif
sesuai kondisi dan kebutuhan
Bangkes
diarahkan untuk
meningkatkan
akses dan mutu
yankes
Aksesmasyarakat thpyankes yang berkualitas telahlebihberkembang danmeningkat
Aksesmasyarakatterhadap yankesyang berkualitastelah mulaimantap
Kes masyarakatthd yankes yang berkualitas telahmenjangkau danmerata di seluruh wilayahIndonesia
UNIVERSAL
HEALTH
COVERAGE
RPJMN II2010-2014
RPJMN III2015 -2019
RPJMN IV2020 -2025
Kuratif-
Rehabilitatif
PROMOTIF -
PREVENTIF
4
Visi dan Misi Presiden (2014-2019)
5
3 D
IME
NS
I P
EM
BA
NG
UN
AN
: PE
MB
AN
GU
NA
N M
AN
US
IA, S
EK
TO
R
UN
GG
UL
AN
, PE
ME
RA
TA
AN
DA
N K
EW
ILA
YA
HA
N
NUSANTARA SEHAT
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
TRISAKTI:Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik;
Berkepribadian dalam budaya
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
RENSTRA 2015-2019
NO
RM
A P
EM
BA
NG
UN
AN
KA
BIN
ET
KE
RJA
PENDEKATAN KELUARGA
PARADIGMA SEHATPENGUATAN
YANKESJKN
KELUARGASEHAT
DTPK
GERMAS
Deklarasi PBB 1948
ttg HAM
Pasal 25, Ayat (1)
JAMINAN KESEHATAN BAGI
SEMUA ORANG MERUPAKAN
HAK ASASI MANUSIA.
Resolusi WHA ke58
2005 di Jenewa
Setiap negara perlu mengembangkan UHC
untuk menjamin akses penduduknya kepada
pelayanan kesehatan
Pancasila
Sila ke 5 &
UUD 1945
JENIS PEMBIAYAAN KESEHATAN
Tax Based Finacing
Asuransi
Kesehatan
Out Of Pocket
0102
03
Pembiayaan kesehatan
berasal atau bersumber dari
pajak. Penduduk tidak perlu
membayar iuran.
Pembiayaan kesehatan berasal dariasuransi berupa asuransi social , asuransi komersial ataucommunity based
Pembiayaan kesehatan dari masyarakat langsung.
Jaminan Kesehatan NasionalProgram UKM
dan iuran PBI
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang
kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia.
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Universal Health Coverage)
TUJUAN JKN AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMPEROLEHPELAYANAN KESEHATAN YANG DIBUTUHKAN TANPA MENEMUI
HAMBATAN FINANSIAL YANG BERARTI
Landasan Hukum dalam Penyelenggaraan JKN
UU 24 2011Ttg BPJS
BPJS menyelenggarakan SJSN
UU 40 2004 ttg SJSN
Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan
tujuan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
UU 36 2009Ttg Kesehatan
Semua orang mempunyai HAK YANG SAMA dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan &
Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
Indonesia mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang yang berkelanjutan.
Pelaksanaan SJSN dalam RPJMN 2015-2019
Arah Kebijakan dan Strategi :Memantapkan Pelaksanaan SJSN melaluia.Peningkatan cakupan kepesertaan melalui KISb. Peningkatan jumlah Faskes yang menjadi penyedia layanan sesuai sta
ndar antara lain melalui kerjasama antara Pemerinth dgn swastac. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempu
rnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif penyedia layanan, kendali mutu & biaya, pengembangan HTA & Monev
d. Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatn ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan
e. Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanankesehatan;
f. Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; dan
g. Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta
Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai UHC pada Tahun 2019
Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin.
Strategi Pembangunan Kesehatan 2015-2019
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta
Jaminan Kes
Fasilitas
KesehatanMencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Sistem Rujukan Berjenjang
Peta Jalan Menuju Universal Health Coverage
2015 2016 2017 2018 2019
Penduduk (Jiwa) 255 259 262 265 268
Peserta JKN (Jiwa) 136 156 211 231 258
PBI-KIS (Jiwa) 88 92 97 102 107
255 259 262 265268
136 156
211 231 258
88 92 97 102 107
00
50
100
150
200
250
300
Proyeksi Jumlah Penduduk, Target Peserta JKN & PBI-KIS 2015-2019
Tahun%-Peserta
JKN
2015 60%
2016 70%
2017 80%
2018 90%
2019 95%
2014 2015 2016 2017 1 Mei 2018
86 88 91 92 92
8,7 11 15 20 2538
5865
75 79
Non PBI Peserta yang didaftarkan Pemda PBI
2019
133.423.753
156.790.317171.939.324
187.982.949
Juta Jiwa
196.662.064 257,5 juta
47%
13%
40 %
1. Sejak awal diluncurkanprogram JKN-KIS padatahun 2014, cakupankepesertaan program terus meningkat
2. Proporsi PBI dari seluruhpeserta JKN menurunsetiap tahunnya, menunjukkan peningkatan kepesertaan dari segmenNon-PBI
Perkembangan Cakupan JKNSampai dengan 1 Mei 2018, cakupan kepesertaan JKN mencapai 196,6 juta jiwa
atau 76% dari penduduk di Indonesia
Tersier
Sekunder
Primer
Rujukan berjenjang
Koordinasi timbal balik
Dukungan IT, Regulasi
FOKUS PELAYANAN PRIMERpromotif dan preventif
Pelayanan Kesehatan Dasar oleh FaskesTingkat pertama (Puskesmas, Klinikswasta, Dokter Praktek, RS Kelas DPratama)
Pelayanan Kesehatan Spesialistik oleh dokter spesialis diFaskes Tingkat lanjutan (RS Tipe B, C dan D, serta Balai)
Pelayanan Kesehatan Sub Spesialistik oleh dokter subspesialis di Faskes Tingkat lanjutan (RS Tipe A dan B, RSKhusus)
AUDIT
RUJUKAN
MENERAPKAN SISTEM RUJUKAN
INA CBGs
KAPITASI
MODEL SISTEM PELAYANAN KESEHATAN ERA JKN
144 kompetensi
PNPK, PPK,
Clinical pathway
PENEKANAN PELAYANAN
KESEHATAN
TIDAK LAGI TERPUSAT DI
RS
PROMOTIF & PREVENTIF
TANPA MENGABAIKAN UPAYA KURATIF &
REHABILITATIF
DI FOKUSKAN DI FKTP
PENGUATAN FKTP SANGAT
PENTING
PELAYANAN DI RS DILAKUKAN MELALUI
SISTEM RUJUKANMUTU PELAYANANAKSES
RUJUKAN BERJENJANG
“KOMPETENSI RS” TERWUJUDNYA
AKSES PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DAN RUJUKAN YANG BERKUALITAS SERTA
OPTIMALISASI PELAKSANAAN SISTEM
RUJUKAN
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM JKN
FASILITAS KESEHATAN & METODE PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN
FASKES RUJUKAN TK. LANJUTAN (FKRTL)
RS PEMERINTAH & SWASTA,KLINIK SPESIALIS
PUSKESMAS, DOKTER PRAKTEK, KLINIK PRATAMA,
RS D PRATAMA
FASKES TK. PERTAMA (FKTP) Rujukan
berjenjang
KecualiGawat
Darurat
KAPITASINon Kapitasi
INA-CBGNon INA-CBG
Metode Pembayaran Prospektif
Perkembangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam JKN
Dimulainya JKN Jumlah FKTP meningkat 18% sejak Tahun 2014
Potret Jenis FKTP Provider JKN
Perkembangan Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan dalam JKN
Dimulainya JKN Jumlah FKRTL meningkat 36 %
sejak Tahun 2014
Potret Jenis FKRTL Provider JKN
RS Swasta
RSKhusus
RS Kls C
RS Kls C
Klinik Utama
Pemanfaatan Program JKN
Jenis PelayananTahun 2014
(Laporan Audited)
Tahun 2015 (Laporan Audited)
Tahun 2016 (Laporan Audited)
Tahun 2017(Laporan
Unaudited)
Kunjungan di FKTP 66,8 Juta 100,6 Juta 134,9 juta 150,2 Juta
Kasus Rawat Jalan Rumah Sakit
21,3 Juta 39,8 Juta50,4 Juta
64,43 Juta
Kasus Rawat Inap Rumah Sakit
4,2 Juta 6,3 Juta7,6 Juta
8,72 Juta
Total Pemanfaatan 92,3 JUTA 146,7 JUTA 192,9 Juta 223,4 JUTA
Peningkatan pemanfaatan JKN menunjukan peningkatan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang merupakan salah tujuan utama program JKN dalam UU 40 tahun 2004
Biaya pelayanan kesehatan JKN (termasuk biaya promotif dan preventif)
tahun 2014-2017
16.18%
83.57%
0.03%
Tahun 2017
Sumber : Laporan Pengelolaan Keuangan Program JKN Tahun 2014 &2015 AuditedLaporan Keuangan Dana jaminan Sosial Kesehatan Bulan Desember 2016Laporan Bulanan BPJS Kesehatan bulan Desember 2017
Total 42 TTotal 67 T Total 57 T
Total 84 T
25
13
GATE KEEPER
Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai tulang punggung,kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan
DOKTER UMUM
PERAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura serta negara maju, penyediaan
layanan kesehatan masih sangat kurang, dinilai dari rasio
dokter/penduduk dan rasio jumlah tempat tidur/penduduk
RI
Malaysia
Singapura
Penyediaan Layanan Kesehatan di Indonesia
PREDIKSI KEBUTUHAN FKTP BERDASARKAN ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2018
(Data per 31 Desember 2017)
Kendala :
1.Pemenuhan kebutuhan FKTP tidak dapat sepenuhnya
dilakukan dengan mendirikan Puskesmas
2.Belum semua FKTP yang ada menjadi provider BPJS
3.Distribusi FKTP tidak merata, khususnya FKTP swasta
Upaya :
1.Pemenuhan Kebutuhan rasio FKTP dapat dipenuhi dengan
pemenuhan jumlah dokter di Puskesmas dan Klinik Pratama
2.Penataan distribusi FKTP
3.Pemerataan Distribusi Peserta
1 FKTP Melayani 10.000 Penduduk Indonesia
26.584Kebutuhan FKTP
Kondisi Saat Ini
25.794
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
ESTIMASI KEBUTUHAN DOKTER (1 : 5000)TAHUN 2018 (Data per 31 Desember 2017)
Upaya :
1.Penempatan tenaga Dokter melalui penugsan khusus
(Nusantara Sehat)
2.WKDS
3.Rencana pembuatan ikatan dinas bagi dokter untuk daerah
tertentu
4.Program FHC
Kendala :
1. Distribusi Dokter antar Propinsi dan Kab/Kota tidak merata
2. Secara nasional masih kekurangan Dokter di FKTP
Kondisi Saat ini Kebutuhan 2018
1 Dokter melayani 5.000 Penduduk
53.167Kebutuhan Dokter 2018
Jumlah Dokter Tahun 2017
45.387
MASIH TERJADI
GAP DIBEBERAPA
PROPINSI
UPAYA PENINGKATAN AKSES DAN MUTU YANKES
JUMLAH KLINIK DI INDONESIA
Sumber: Dit. Yankes Primer (Data per Desember 2017)
4.518
TOTAL : 8.610 KLINIK
TOTAL : 4.518 PUSKESMAS
Implementasi Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan(KBKP)
• Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan merupakan penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil pencapaian
indicator pelayanan kesehatan perseorangan yang di sepakati berupa komitmen pelayanan FKTP
• Pembayaran KBKP pada FKTP merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan yang bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di FKTP.
Indikator Target Indikator Tujuan
Indikator Komitmen Pelayanan
1 Angka Kontak ≥ 150 per mil mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan
pelayanan primer di FKTP oleh Peserta
2 Rasio Rujukan Rawat Jalan
Non Spesialistik
< 5% mengetahui kualitas pelayanan di FKTP
3 Rasio peserta Prolanis rutin
berkunjung ke FKTP
≥ 50% mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis
Indikator tambahan Dalam Komitman Pelayanan Khusus untuk Puskesmas
Kunjungan Rumah dengan
pendekatan Keluarga
100 % dalam 1
Tahun
rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga
Capaian Rasio Rujukan Non Spesialistik telah memenuhi
target indikator, namun Masih terdapat FKTP yang belum mampu menuntaskan 144 diagnosis perlu disikapi dengan upaya pemenuhan
kompetensi SDM Kesehatan dan Sarana Prasarana
Isu PelayananKesehatan
Tingkat Primer dlm JKN
Besaran Kapitasi dinilai Belum mencukupi
Distribusi Peserta
Keragamanan Kompetensi Faskes
Sistem rujukan blm optimal
Pemanfaatan Dana Kapitasi di FKTP Pemerintah belum optimal
Implementasi KBKP
Belum semua FKTP terakreditasi
Mal Distribusi tenaga kesehatan terutama DTPK
662
468
452
296
275
130
88
30
Iur Biaya pada LayananKesehatan
Sikap Petugas DalamMelayani Peserta
FKTP tidak memberikanlayanan pada peserta BPJS…
Sulitnya Akses untukmendapatkan pelayanan…
Informasi yang tidak Jelas
Penolakan peserta dari luardaerah
Minimnya Sarana danPrasarana
Panjanganya Antrian
Pengaduan di FKTPTahun 2017
1406
564
522
474
409
244
222
196
Iur Biaya pada LayananKesehatan
Sulitnya Akses untukmendapatkan pelayanan…
Sikap Petugas DalamMelayani Peserta
FKRTL tidak memberikanlayanan pada peserta…
Informasi yang tidak Jelas
pembatasan ketersediaanruang rawat inap ( Kuota)
Minimnya Sarana danPrasarana
Penjadwalan tindakanMedis
Pengaduan di FKRTLTahun 2017
268
487
53
Pengaduan Terkait Pelayanan Obat
Tahun 2017
Iur Biaya Obat
kekosongan obat
Pembedaan pemberian obat untuk pasien JKN dan Umum36
Pengaduan Peserta Terhadap Pelayanan Kesehatan Tahun 2017Sumber : BPJS Kesehatan
29%
19%10%
42%
Kecenderungan Alasan Rujukan Pasien
1. Keperluan Diagnostik Lanjut (non lab)
2. Pemeriksaan Penunjang
3. Pasien Meminta
4. Permintaan Kontrol
29%
26%0%
45%
Pola Pemilihan Rumah Sakit Rujukan
1. Arahan dokter 2. Aturan BPJS
3. Aturan Dinkes 4. Permintaan Pasien
Sumber: Kajian Studi Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Rujukan Berjenjang Pada Era JKN Tahun 2016 CHEPS FKM UI
Sampel: 221 Faskes di 13 Provinsi, 2 Kab/Kota per Provinsi, masing-masing 9 FKTP, 2-3 RS tipe D/C
Peserta PKM/Klinik ≥ 5000, DPP ≥ 2000,berada radius 3 km, 5 km, dan 10 km dari FKRTL.
Hasil Studi Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Rujukan Berjenjang
FKTP belum menjalankan fungsi sebagai Gate Keeper dengan baik, karena
pola rujukan masih banyak berdasarkan permintaan pasien, bukan
berdasarkan indikasi medis.
Rencana Perbaikan Kapitasi
• Updating Besaran Kapitasi 2018 dengan mempertimbangkan variabel :
- Jenis Fasilitas Kesehatan (Pemerintah vs Swasta)
- Regionalisasi/Urban vs Rural
- Kompetensi
• Evaluasi Implementasi Kapitasi termasuk KBKP
• Pemutakhiran Aplikasi Costing Berbasis Web
AKREDITASI FKTP
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENINGKATAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
PENYEDIAAN NSPK/SOP
PENGUATAN MANAJEMEN
PUSKESMAS/ FKTP
PETA JALAN AKREDITASI FKTP TAHUN 2018 – 2020
MENUJU UHC TAHUN 2019
2017
4527FKTP
PANDUAN PEDOMAN PERATURAN
KRITERIA STANDAR PELAYANAN
Pendidikan Dokter Layanan Primer
Pelatihan Program/Teknis/Manajemen
Benchmarking
Pelatihan Manajemen
Pembinaan Dinkes Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
PENINGKATAN MUTU
KOMPETENSI
FASKES
Sarana Prasarana Alat KesehatanFarmasi
Sumber Daya Kesehatan
Sistem Pelayanan dan sistem rujukan Mutu melalui
akreditasi
KOMPETENSI PROFESIONAL
KOMPETENSI MANAJERIAL
KEPEMIMPINAN KLINIS
KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS
DISTRIBUSI
AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
KOMPETENSIINTERPROFESIONAL
KEMAMPUAN TEKNIS PROMOSI DAN PREVENSI
DIPERLUKAN PENGUATAN
FASKES
UHC KONDISI YANG DIHARAPKAN 2019
1. JKN adalah cara yang terpilih untuk mewujudkan Universal Health Coverage di Indonesia yaitu agar mencapai kondisi seluruh masyarakat memiliki akses kepada pelayanan kesehatan tanpa menemui hambatan finansial.
2. Penyelenggaraan JKN merupakan reformasi di subsistem pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan, untuk itu pelayanan kesehatan dalam JKN akan bertumpu pada pelayanan kesehatan primer di FKTP.
3. Pelayanan di FKTP sebagai gate keeper, diperlukan berbagai upaya penguatan, antara lain peningkatan fasilitas kesehatan, jumlah dan kompetensi SDM, sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di FKTP.
4. Peran FKTP menjadi penting pada pelaksanaan JKN, tidak hanya melakukan pengobatan, tetapi mengelola masyarakat di wilayahnya agar tetap sehat dengan upaya promotif preventif.
KESIMPULAN
TERIMA KASIH
Pusat Pembiayaan & Jaminan KesehatanKementerian KesehatanLantai 14 Gedung Prof Suyudi Jl HR Rasuna said Kav 4-9 Jakarta SelatanEmail: [email protected]