Download pdf - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL

111

JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 5 No. 2., November 2019

ISSN : 2460-1233

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL

PERANGKAT DESA (STUDI PADA PERANGKAT DESA DI KABUPATEN

SUMBAWA)

FACTORS THAT AFFECT MANAGERIAL PERFORMANCE OF VILLAGE

DEVICES (STUDY ON VILLAGE DEVICES IN SUMBAWA DISTRICT)

Agus Wahyudi

1, Sutjipto Ngumar

2, Bambang Suryono

3

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya [email protected],

[email protected],

[email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik,

pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial

perangkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini

dilakukan pada perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan responden yakni kepala

desa dan ketua badan permusyawaratan. Jumlah desa yang menjadi responden yakni berjumlah 75 desa

sehingga total responden berjumlah 150 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 38,6%

variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa,

dan sistem pengendalian intern mampu menjelaskan variabel kinerja manajerial perangkat desa. Hasil

statistik menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan

aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, sedangkan

sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa, tidak

berpengaruhnya sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial dipengaruhi oleh beberapa hal

diantaranya di mana perangkat desa hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan job desk-nya,

perangkat desa hanya akan berfokus pada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab

terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi

perangkat desa.

Kata Kunci : Kinerja Manajerial, Anggaran, Akuntabilitas Publik, Aplikasi Sistem Keuangan, Sistem

Pengendalian

Abstract

This study aims to examine the effect of budgeting participation, public accountability, utilization of village

financial system applications, and internal control systems on managerial performance of village officials.

This research is an associative quantitative research. This research was conducted on village officials in the

Sumbawa Regency area with respondents namely the village head and the head of village consultative

agency. The number of villages that became respondents was 75 villages so that the total respondents were

150 respondents. The results showed that 38.6% of the budgeting participation variables, public

accountability, utilization of village financial system applications, and internal control systems were able to

explain the variable managerial performance of the village apparatus. The statistic results show that

budgeting participation, public accountability, and utilization of village financial system applications have a

positive effect on the managerial performance of village officials, while the internal control system does not

affect the managerial performance of village officials the non-influence of the internal control system on

managerial performance is influenced by several things including where the village apparatus is only the

executor who works in accordance with his job desk, the village apparatus will only focus on what is done

and charged, not responsible for the implementation of internal control policies, and the minimum human

resources who become village officials.

Keywords : Managerial Performance, Budget, Public Accountability, Financial System Applications, Control

Systems

PENDAHULUAN

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

112


ISSN : 2460-1233

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan paradigma baru dalam

pelaksanaan otonomi desa, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada

masyarakat maupun pemerintah di atasnya. Otonomi desa telah memberikan kesempatan bagi

pemerintah desa untuk menggali potensi alam dan potensi ekonomi yang dimiliki serta melakukan

pemerataan pembangunan melalui program-program kegiatan dengan skala prioritas (Bhakti, et al,

2015). Dalam menyukseskan Undang-Undang ini pemerintah pusat semenjak tahun 2014 telah

mengalokasikan dana desa untuk membiayai kebutuhan desa yang diperoleh dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peningkatan pendapatan desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial

perangkat desa. Sebagai organisasi sektor publik, perangkat desa dituntut agar memiliki kinerja

yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah desa untuk senantiasa

tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara

transparansi, akuntabel dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada perangkat

desa (Putra, 2013). Di mana kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam

menjalankan kegiatan dan programnya yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Ermawati,

2017). Untuk menentukan kinerja manajerial dari perangkat desa ada beberapa faktor yang

mempengaruhinya diantaranya partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan

aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), dan sistem pengendalian intern.

Perangkat desa membutuhkan alat untuk mengkoordinasikan dan merencanakan sumber

daya yang dimilikinya, di mana alat yang dapat membantu perencanaan, koordinasi, dan

komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat ialah adanya suatu anggaran. Agar

terbentuknya anggaran, diperlukan partisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut dari semua

elemen yang ada dalam desa tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai kaitan yang

erat dengan kinerja manajerial perangkat desa, di mana kinerja pemangku kepentingan akan

mempengaruhi proses penyusunan anggaran (Aulad, et al (2018). Partisipasi anggaran dapat dinilai

dari tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh perangkat desa dalam menentukan dan

menyusun anggaran tersebut.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan partisipasi penyusunan anggaran yakni

maraknya kasus-kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Diantaranya yakni kasus

dugaan penyimpangan dana desa pada Desa Mata Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Kasus

tersebut dimulai adanya laporan dari masyarakat setempat yakni dugaan sejumlah proyek yang

tidak sesuai dengan spesifikasi dan ada juga pekerjaan yang belum tuntas serta penyimpangan

penggunaan dana desa dari tahun 2016 dan 2017 yang belum juga selesai

(pulausumbawanews.net). Hal ini memberikan kesadaran pentingnya partisipasi dalam penyusunan

anggaran, yakni dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, perangkat desa dapat

mengetahui apa yang akan dikerjakannya. Sehingga kinerja manajerial perangkat desa itu sendiri

melalui terselenggaranya kegiatan yang diusungkan pada saat penyampaian aspirasi dalam

penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang diaharapkan.

Akuntabilitas publik juga memiliki keterkaitan dalam kinerja manajerial pada perangkat

desa. Putra (2013) menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja, karena

dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran

tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, sehingga perangkat desa

berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan

diawasi oleh masyarakat. Sehingga akuntabilitas akan terkait dengan pengawasan terutama dalam

hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada

masyarakat dan diharapkan dari terciptanya akuntabilitas publik ini dapat meningkatkan kinerja

manajerial perangkat desa (Benawan, et al. 2018).

Adanya akuntabilitas publik ini diharapkan perangkat desa dapat meningkatkan kinerja

manajerial mereka, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang

terjadi pada desa-desa di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2018, empat desa di Kabupaten

Sumbawa tertunda dalam pencairan Dana Desa tahap II, hal ini dikarenakan adanya dugaan

penyimpangan keuangan tahap sebelumnya, desa-desa tersebut ialah Desa Suka Mulia Kecamatan

Labangka, Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu, Desa Tengah Kecamatan Labangka, dan Desa

Lopok Beru Kecamatan Lopok. Penyelewengan anggaran di empat desa tersebut terindikasi

113


ISSN : 2460-1233

sebagai tindak kesengajaan dari kepala desa masing-masing (www.kabarsumbawa.com). Sehingga

diperlukan kesadaran dari aparat desa tentang pentingnya akuntabilitas terhadap publik dalam hal

mencapai peningkatan kinerja manajerial perangkat desa. Tidak hanya hal negatif yang terjadi pada

pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Sumbawa. Di mana pada tahun 2017 Desa Uma Beringin

Kecamatan Unter Iwes dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara diberikan penghargaan

sebagai Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara

Barat. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban

perangkat desa kepada publik.

Tidak hanya partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik yang terkait dengan

kinerja manajerial perangkat desa, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa juga berkaiatan

dengan kinerja. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan sinergi

dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi sistem

keuangan desa serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Penerapan

siskeudes ini tentunya disertai harapan agar dapat berjalan efektif sehingga mendukung

pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, bebas dari penyalahgunaan dana serta

pelaporan yang tepat waktu sehingga menunjang kinerja manajerial pemerintah desa (Saputri,

2018). Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan terhadap publik akan semakin

meningkat dan menghasilkan informasi secara cepat dan akurat sehingga kinerja manajerial

perangkat desa semakin meningkat.

Penggunaan aplikasi siskeudes ini sudah berjalan semenjak Bulan Mei 2017 di wilayah

Kabupaten Sumbawa, namun tidak dipungkiri bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di beberapa

desa di Kabupaten Sumbawa belum maksimal. Hal ini disebabkan masih belum bagusnya sumber

daya manusia seperti desa-desa di wilayah Kecamatan Batu Lanteh dari enam desa yang ada empat

diantaranya merupakan desa sangat tertinggal (pulausumbawanews.net).

Agar berjalannya partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfaatan

aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan peningkatan kinerja manajerial maka perlu

dilakukan pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah. Pengendalian intern

digunakan sebagai alat ukur kegiatan dalam instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif

dan menunjang kinerja perangkat desa (Saputri, 2018). Hal ini sejalan dengan tujuan dari sistem

pengendalian intern sendiri yakni untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaain

tujuan pemerintah desa, keandalan pelaporan keuangan desa, dan kepatuhan terhadap perundang-

undangan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yakni kinerja kepala desa di Kecamatan

Moyo Utara diapresiasi oleh Bupati Sumbawa. Di mana Bupati menilai, selesainya APBDes secara

tepat waktu mencerminkan adanya kekompakan dan kebersamaan antara kepala desa, aparatur desa

dan semua unsur yang ada di desa tersebut. Selain itu penyelesaian APBDes juga tidak terlepas dari

sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan

keuangan desa (pulausumbawanews.net).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya melakukan penelitian pada

pemerintah daerah antara lain Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putra (2013); Putri (2013);

Utama dan Abdul (2013); Saputra, et al (2014); Susanti (2014); Chintya (2015);Naipospos, et al

(2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Ermawati (2017); Heski, et al

(2017); Sakti (2017); Aulad, et al (2018); Benawan, et al (2018); Hendra (2018); Siwi, et al

(2018)), sedangkan penelitian ini mencoba melakukan penelitian pada pemerintah level bawah

yakni perangkat desa. Penelitian ini juga melengkapi beberapa penelitian terdahulu di mana dalam

penelitian ini menggunakan variabel partisipasi penyusunan anggaran (Utama dan Abdul (2013);

Saputra, et al (2014); Bhakti, et al (2015); Medhayanti dan Ketut (2015); Naipospos, et al (2015);

Aprilia (2017); Ermawati (2017); Handrika dan Made (2017); Heski, et al (2017); Sakti (2017);

Aulad, et al (2018); Hendra (2018); Siwi, et al (2018)), akuntabilitas publik (Putra (2013); Saputra,

et al (2014); Ibrahim (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Heski, et al

(2017); Benawan, et al (2018);), pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (Saputri, 2018), dan

pengendalian intern (Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti (2014); Chintya

114


ISSN : 2460-1233

(2015); Maharani, et al (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Damayanti (2017); Mayarani,

et al (2017); Taradipa (2017); Saputri (2018)).

Berangkat dari hal-hal tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh

partisipasi penyusunan anggaran, akuntabillitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa,

dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial perangkat desa di wilayah Kabupaten

Sumbawa.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Stewardship Theory

Stewardship Theory berangkat dari paradigma dalam pemikiran akuntansi manajemen yang

banyak didasari oleh teori-teori psikologi dan sosiologi (Anton, 2010). Dalam pengelolaan

Stewardship Theory, pengelolaan organisasi difokuskan pada keharmonisan diantara pemilik modal

(principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama. Stewardship

theory menggambarkan manajer tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan

kepentingan publik. Sehingga steward bekerja atas keinginan publik dengan mempertimbangkan

kebutuhan prioritas.

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan

kepuasan pemilik, steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan

kinerja peusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Sehingga arti penting

stewardsihp adalah bagaimana manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan bersama.

Pemimpin yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi akan mampu

memuaskan kebutuhan dari organisasi tersebut, sebab sebagian besar pemangku kepentingan yang

memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan pelayanan yang diraih

organisasi. Sehingga pemimpin akan termotivasi dalam memaksimalkan kinerjanya (Donalson dan

James 1991).

Implikasi stewardship theory pada penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi perangkat

desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik

dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan

yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi pelayanan publik maupun kesejahteraan

masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka

dalam hal ini perangkat desa mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam

meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran, meningkatkan akuntabilitas publik, memanfaatkan

aplikasi sistem keuangan desa dan melakukan pengendalian intern yang bertujuan untuk

menunjang peningkatan kinerja manajerial perangkat desa.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Stewardship theory mengisyaratkan bahwa pengelolaan organisasi difokuskan pada

keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama . Terjalinnya

keharmonisan ini dapat dilihat dari peran aktifnya semua unsur yang ada di desa tersebut dalam

penyusunan anggaran. Anggaran pada sektor publik dibuat untuk membantu dalam menentukan

tingkat kebutuhan masyarakat. Perangkat desa terlibat aktif dalam proses penganggaran, hal ini

terlihat adanya kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah

terhadap target anggaran.

Partisipasi anggaran merupakan suatu hal untu menilai seberapa jauh keterlibatan dan

pengaruh seseorang didalam menentukan dan menyusun anggaran secara tahunan. Partisipasi

dalam penyusunan anggaran merupakan hal yang dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya

dapat meningkatkan efektivitas dari perangkat desa. Partisipasi yang baik diharapkan dapat

meningkatkan kinerja manajerial, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif

disetujui, maka perangkat desa akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki

rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses

penyusunan anggaran tersebut.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah Utama dan Abdul (2013); Bhakti, et al

(2015); Naipospos, et al (2015); Heski, et al (2017); Sakti (2017), Aulad, et al (2018); Hendra

(2018); serta Siwi, et al (2018), hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa partisipasi

115


ISSN : 2460-1233

penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja, hal ini berarti adanya anggaran partisipasi

akan menghasilkan tukar menukar informasi yang efektif, melalui penyusunan anggaran secara

partisipasi membuat perangkat desa akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas akan pekerjaan

mereka melalui anggaran tersebut. Dengan adanya anggaran partisipasi tersebut pemerintah desa

didorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya,

sehingga perangkat desa akan meningkatkan kinerjanya, serta diharapkan agar mereka dapat

mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan secara bersama dalam anggaran.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Candrakususma dan Bambang; (2017);

Ermawati (2017); Handrika dan Made (2017), yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan

anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini dikarenakan tingkat keterlibatan perangkat

desa rendah dalam proses penyusunan anggaran. Perangkat desa memang terlibat dalam proses

penyusunan anggaran tetapi keterlibatan mereka tidak di imbangi dengan menyumbang ide-ide

kreatif yang mereka miliki. Seharusnya dengan ikut terlibat dan bekerja dengan baik akan

menghasilkan kinerja yang bagus.

Dengan adanya keterlibatan perangkat desa dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan

kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang

diajukan sebagai berikut:

H1: Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Manajerial

Perangkat Desa.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Eksistensi adanya stewardship theory ialah adanya pertanggungjawaban dari pemerintah

desa kepada publik. Amanah tersebut dapat diimplementasikan melalui akuntabilitas publik.

Pemerintah yang akuntabel merupakan pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan segala

penggunaan sumber daya yang tersedia baik kepada publik. Perangkat desa dapat meningkatkan

kinerja pemerintah itu sendiri dengan cara mampu memuaskan kebutuhan publik, sebab sebagian

besar publik memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik melalui peningkatan

kemakmuran yang diraih perangkat desa. Oleh karena itu, steward yang pro pemerintah desa

termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perangkat desa, disamping dapat memberikan kepuasan

kepada kepentingan publik.

Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang

dilakukan oleh perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa dapat dipertanggungjawabkan

kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Sujarweni, 2015a;29). Putra (2013) berpendapat

bahwa akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses dalam

pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan harus

benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah diatasnya dan masyarakat.

Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja, karena dengan

adanya akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya mereka tidak hanya mengetahui

anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga

pemerintah desa berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena

akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah Putra (2013); Saputra, et al (2014);

Benawan, et al (2018) yang menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja. Hal

ini terjadi karena kinerja perangkat desa diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam

peningkatan kinerja perangkat desa perlu adanya akuntabilitas publik. Adanya akuntabilitas publik

mewajibkan perangkat desa yang diwakili oleh kepala desa harus memberikan pertanggungjawaban

atas semua kegiatan yang dilaksanakannya sehingga kinerja perangkat desa dinilai baik oleh pihak

internal maupun pihak eksternal, dengan demikian semakin tinggi tingkat akuntabilitas publik,

maka peningkatan kinerja perangkat desa semakin naik.

Berbeda dengan penelitian Candarakusuma dan Bambang (2017) bahwa akuntabilitas publik

tidak berpengaruh terhadap kinerja, hal ini menunjukkan bahwa aparatur daerah belum memahami

secara keseluruhan prinsip pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau perencanaan anggaran

kepada publik. Masyarakat hanya mengetahui anggaran saja, tetapi tidak semua pelaksanaan

kegiatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah diketahui oleh masyarakat.

116


ISSN : 2460-1233

Dengan adanya akuntabilitas publik yang diberikan oleh perangkat desa yang diwakili oleh kepala

desa, maka dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga berdasarkan

penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas Publik Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa.

Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Kinerja

Manajerial Perangkat Desa

Berdasarkan stewardship theory, masyarakat mengharapkan tanggung jawab bersama sesuai

dengan kontribusi pemerintah desa. Hal ini berimplikasi pada tuntutan masyarakat agar pemerintah

desa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan pada desa tersebut. Untuk

menciptakan pertanggungjawaban tersebut, sejak 2015 perangkat desa telah memanfaatkan aplikasi

sistem keuangan desa (siskeudes). Aplikasi ini digunakan oleh bendahara desa untuk

mempermudahkannya dalam menatausahakan keuangan desa dan menghasilkan informai laporan

atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang digunakan sebagai bahan

pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi

untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja manajerial (Chintya, 2015). Sehingga

diharapkan bendahara desa dapat memanfaatkan aplikasi siskeudes secara efektif. Saputri (2018)

dalam tulisannya menyatakan bahwa Sebuah sistem akan efektif jika pengguna merasa puas dalam

pengaplikasiannya, sistem mudah digunakan, biaya penerapan lebih kecil dibandingkan manfaat

yang diperoleh organisasi dan data yang dihasilkan akan menunjang kinerja organisasi yang akurat,

relevan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga organisasi mampu mencapai

tujuannya dan mendukung pengambilan keputusan.

Susanti, (2014); Chintya (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemanfaatan

teknlogi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Di mana adanya pemanfaatan

teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adanya informasi yang tersedia dalam organisasi akan

menjadi lebih efektif apabila dapat mendukung penggunaan informasi atau pengambilan keputusan.

Manajer yang memiliki informasi umumnya mampu untuk membuat perencanaan yang lebih baik

dan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja manajer akan meningkat. Dalam

pemanfaatan aplikasi siskeudes, Saputri (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan siskeudes

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, di mana adanya aplikasi akan membentuk laporan

keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kinerja pemerintah

desa meningkat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Ranti (2013); Damayanti (2017)

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi

pemerintah. Hal ini disebabkan pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah relatif

kurang optimal dan belum menunjukan arah pembentukan e-Government yang baik.

Dengan adanya pemahaman tentang aplikasi sistem keuangan desa oleh bendahara desa, sehingga

mempermudahkannya dalam bekerja maka dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Positif terhadap Kinerja

Manajerial Perangkat Desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Stewardship theory didefinikasn sebagai situasi di mana kepala desa dan perangkat desa

tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya. Hal

ini diartikan bahwa perangkat desa bekerja atas kepentingan publik. Sehingga untuk tercapainya

hal ini maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa harus memiliki

pengendalian intern dalam bekerja. Kepala desa dan perangkat desa sebagai steward (manajemen)

tentunya harus mengarahkan semua kemampuannya untuk mengefektifkan pengendalian intern, hal

ini bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai

dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga dengan terciptanya pengendalian intern yang baik

maka akan lebih mudah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik.

117


ISSN : 2460-1233

Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti (2104); Chintya (2015); Maharani, et

al (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Taradipa (2017); serta Saputri (2018)

menerangkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja. Adanya perangkat desa

yang menerapkan sistem pengendalian intern yang baik akan mampu menghasilkan kegiatan yang

baik pula. Sehingga adanya kegiatan yang baik tersebut membuat perangkat desa lebih mudah

dalam pencapaian kinerja manajerial yang lebih baik.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ibrahim (2015); Benawan, et al (2017) di mana

penelitian mereka menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja. Jadi jika

perangkat desa memiliki pengawasan yang baik, maka akan dapat memberikan rekomendasi

terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, maka

output yang dikeluarkan akan semakin optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah

desa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017), di mana pengendalian

intern tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sehingga adanya pengendalian intern tidak akan

mempengaruhi tingkat kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa. Mayarani, et al, (2017) juga

menunjukkan indikator pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Dengan adanya pengendalian intern yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam

setiap proses kegiatan dalam mengelola sumber daya yang ada maka akan mempermudahkan

dalam meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai

berikut:

H4: Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Manajerial Perangkat

Desa.

METODE

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif, hal ini dikarenakan

dalam penelitian ini yang bersifat menanyakan hubungan sebab akibat antar varibel independen

yakni partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan

desa (siskeudes), dan sistem pengendalian intern dengan variabel dependen yakni kinerja

manajerial perangkat desa yang. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh desa-desa yang berada

di wilayah Kabupaten Sumbawa yang berjumlah 157 desa.

Teknik Pengambilan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti ialah menggunakan purposive

sampling, dengan kriteria desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa, desa-desa yang

memperoleh transfer alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), bagian dari hasil pajak dan

retribusi daerah (BHPRD) dan desa-desa yang mendapatkan bantuan keuangan kepada masyarakat

yang disalurkan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDEs). Alasan peneliti

menggunakan pertimbangan tersebut ialah karena dalam implementasi siskeudes diterangkan

bahwa desa memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang besarnya cukup relatif

dan bervariasi sehingga menuntut pertanggungjawaban yang lebih tinggi dalam pengelolaannya.

Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 desa. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner diisi oleh Kepala Desa dan Ketuan Badan

Permusyawaratan Desa, sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 150 responden.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Di bawah ini disajikan tabel 1 tentang definisi operasional variabel dan pengukuran variabel

yang digunakan oleh peneliti.

118


ISSN : 2460-1233

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No. Variabe

l

Definisi

Operasiona

l Variabel

Indikator

1 Kinerja

manajer

ial

perangk

at desa

(Aprilia,

2017)

Kemampua

n atau

prestasi

kerja yang

dicapai oleh

perangkat

desa untuk

melaksanak

an fungsi,

tugas, dan

kewajibann

ya dalam

menjalanka

n

kegiatannya.

a. Kualitas

pekerjaan

b. Tanggung

jawab

c. Pelaksanaan

tugas

d. Memahami

peraturan

e. Aktif

terhadap

aktivitas

f. Teliti dalam

bekerja

g. Keberhasilan

menjalankan

tugas

2 Partisip

asi

penyusu

nan

anggara

n (Sakti,

2017)

Keterlibatan

semua

elemen yang

ada di desa

tersebut

tanpa

terkecuali

seluruh

perangkat

desa dalam

menyusun

anggaran

serta

pelaksanaan

nya untuk

mencapai

target

anggaran

Perangkat

desa terlibat

dalam

proses

penganggara

n, di mana

mereka

diberi

kesempatan

untuk ambil

bagian

dalam

pengambilan

keputusan

melalui

a. Keterlibatan

perangkat

desa

dalam

penyusunan

anggaran

b. Wewenang

Perangkat

desa dalam

penyusunan

anggaran

dan

berlakunya

anggaran

c. Keterlibatan

perangkat

desa

dalam

pengawasan

proses

penyusunan

anggaran

d. Keterlibatan

perangkat

desa

dalam tujuan

pelaksanaan

anggaran

pada bidang

yang

dipimpin

119


ISSN : 2460-1233

negosiasi

terhadap

target

anggaran.

3 Akuntab

ilitas

publik

(Putra,

2013)

Prinsip yang

menjamin

bahwa tiap-

tiap kegiatan

yang

dilakukan

oleh

perangkat

desa dapat

dipertanggu

ngjawabkan

kepada

seluruh

lapisan

masyarakat

secara

terbuka

maupun

pemerintah

diatasnya

yang

diwakili

oleh kepala

desa.

a. Akuntabilita

s

kejujuran

dan

akuntabilitas

hukum

b. Akuntabilita

s

proses

c. Akuntabilita

s

program

d. Akuntabilita

s

kebijakan

4 Pemanf

aatan

aplikasi

sistem

keuanga

n desa

(Saputri,

2018)

Penggunaan

aplikasi

siskeudes

yang

diterapkan

dalam

pembuatan

laporan

keuangan

desa dengan

tujuan

memfasilitas

i aparatur

desa dalam

pembuatan

laporan

keuangan

desa dengan

mudah,

cepat dan

tepat serta

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku.

a. Mudah

digunakan

b. Kepuasan

pengguna

c. Data atau

laporan

yang

dihasilkan

cepat/tepat

waktu

d. Dilengkapi

keamanan

e. Ekonomis

120


ISSN : 2460-1233

5 Sistem

pengend

alian

intern

(Putri,

2013;

Saputri,

2018)

Proses yang

integral

pada

tindakan dan

kegiatan

yang

dilakukan

secara terus

menerus

oleh kepala

desa dan

seluruh

aparatur

desa untuk

memberikan

keyakinan

memadai

atas

tercapainya

tujuan

pemerintah

desa melalui

kegiatan

yang efektif

dan efisien,

keandalan

pelaporan

keuangan,

pengamanan

aset negara,

dan ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan

a. Lingkungan

pengendalia

n

b. Penilaian

risiko

c. Aktivitas

pengendalia

n

d. Informasi

dan

komunikasi

e. Pemantauan

pengendalia

n

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2019)

Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yakni (1) Uji kualitas

data yang terdiri atas uji validitas dengan ketentuan jika nilai r hitung lebih dari r tabel (rhitung >

rtabel) maka butir-butir pernyataan tersebut valid dan uji reliabilitas dengan ketentuan dikatakan

reliabel jika nilai cronbach alpha lebih dari 0,60 (Ghozali, 2016:47-48). (2) Uji asumsi klasik

meliputi uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov pada tingkat signifikan 5%,

uji multikolonieritas dengan cara melihat angka collinearity Statistics yang ditunjukan oleh Nilai

Variance inflation Factor (VIF). Jika angka VIF > 10, maka variabel bebas memiliki masalah

multikolinearitas dan nilai tolerance pada output penilaian multikolinearitas yang tidak menunjukan

nilai lebih besar dari 0,1 akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi masalah

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji rank spearman dengan kriteria Jika

nilai signifikansi variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (3) Uji

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. (4) Uji kesesuaian model yang digunakan apakah model

yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai atau tidak yakni jika nilai F lebih besar daripada 4

dan nilai signifikan kurang dari 5% (<5%) maka semua variabel independen secara serentak dan

signifikan mempengaruhi variabel dependen. (5) Uji statistika parameter individual atau uji t

121


ISSN : 2460-1233

dengan ketentuan apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t-tabel

(Thitung > Ttabel), maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

(Ghozali, 2016;97). (6) Analisi regresi linier berganda, di mana dalam penelitian ini memiliki

persamaan linier berganda seperti berikut ini:

KPD= a + b1PPA + b2AKP + b3PAS + b4SPI + e..... Keterangan:

KMP = Kinerja Perangkat Desa

a = Konstanta

b1 – b4 = Koefisien Regresi

PPA = Partisipasi Penyusunan Anggaran

AKP = Akuntabilitas Publik

PAS = Pemanfaatan Aplikasi Siskeudes

SPI = Sistem Pengendalian Intern

e = Error/Variabel Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian dan Karakteristik Responden

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari kabupaten/kota yang berada di wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-

rata 45 Km. Kecamatan terjauh yaitu kecamatan tarano dengan jarak tempuh 103 km. Kabupaten

Sumbawa terbagi atas 24 kecamatan, 157 desa, 8 kelurahan, dan 657 dusun/lingkungan. Dalam

menjalankan pemerintahan sampai level desa, seorang kepala desa/lurah dibantu oleh aparat

desa/kelurahan yang berada dibawah naungannya. Kepala desa/lurah di Kabupaten Sumbawa

berjumlah 165 orang, aparat desa/kelurahan berjumlah 1.913 orang, badan permusyawaratan desa

1.146 orang, ketua rukun warga (RW) 1.159 orang, dan ketua rukun tetangga (RT) 2.940 orang.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa ialah 449.680 orang (www.sumbawakab.bps.go.id,

2018).

Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden, kuesioner

semuanya kembali dan dapat di olah. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 146 responden adalah

laki-laki atau berkisar 97,3% dan sisanya sebanyak 4 responden atau 2,7% adalah perempuan.

Umur responden terbanyak berada pada interval 41-50 tahun yakni sebanyak 76 orang atau 50,7%,

kedua disusul pada interval 51-60 tahun yakni 43 orang atau 28,7%, ketiga disusul pada interval

31-40 tahun yakni 27 orang atau 18%, keempat pada interval >60 tahun yakni 3 orang atau 2%, dan

terakhir berada pada interval 20-30 tahun yang berjumlah 1 orang atau 0,7%. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa umur kepala desa minimal 25 tahun

dan ketua badan permusyawaratan desa minimal 20 tahun.

Berdasarkan tingkat pendidikan dari responden pada urutan pertama ialah SMA yakni

berjumlah 106 orang atau 70,7%, kedua S-1 berjumlah 33 orang atau 22%, ketiga SMP dan D-3

berjumlah masing-masing 4 orang atau 2,7%, dan keempat D-2 berjumlah 3 orang atau 2%. Hal ini

telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tahun 2017 bahwa minimal

tingkat pendidikan kepala desa dan ketua badan permusyawaratan desa ialah Sekolah Menengah

Pertama (SMP). Berdasarkan masa kerja dari responden pada urutan pertama ialah kurang dari 5

tahun yakni berjumlah 66 orang atau 44%, urutan kedua yakni dengan masa kerja lebih dari 10

tahun yakni berjumlah 59 orang atau 39,3%, dan terakhir 5-10 tahun berjumlah 25 orang atau

16,7%. Hal ini membawa arti penting bahwa diperlukan pemahaman dan tindakan yang lebih baik

lagi dalam meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa karena masa kerja didominasikan oleh

responden kurang dari 5 tahun.

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil olahan data seluruh pernyataan dikatakan valid. Hal ini dikarenakan r tabel

lebih besar dari r hitung. Dengan demikian variabel kinerja manajerial perangkat desa, partisipasi

122


ISSN : 2460-1233

penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem

pengendalian intern memiliki nilai r hitun lebih dari 0,162 sehingga dinyatakan item pernyataan

yang digunakan valid. Kemudian hasil uji reliabitas menunjukkan bahwa seluruh variabel reliabel

karena nilai cronbach alpha lebih dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi (1) uji normalitas di mana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yakni berjumlah

0,200, hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal dikarenakan nilai Asymp. Sig.

(2-tailed) lebih dari 0,05, (2) uji multikolonieritas di mana disimpulkan variabel bebas dalam

penelitian ini bebas dalam masalah multikolonieritas, hal ini dikarenakan nilai VIF kurang dari 10

dan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan (3) uji heteroskedastisitas di mana dapat disimpulkan bahwa

variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem

keuangan desa, dan sistem pengendalian intern bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini

dikarenakan nilai signifikansi keempat variabel tersebut lebih dari 0,05.

Uji Koefisiensi Determinasi Regresi (R2)

Berdasarkan nilai Adjustes R2 yakni sebesar 0,386, hal ini berarti sebanyak 38,6% variabel

kinerja manajerial perangkat desa mampu dijelaskan oleh variabel partisipasi penyusunan

anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem

pengendalian intern. Sedangkan sisanya 61,4% (100%-38,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain

yang tidak diikutkan dalam penelian ini.

Uji Kelayakan Model

Dalam pengujian kesesuaian model ini peneliti melihatnya dari uji ANOVA yakni pada nilai

F dan tingkat signifikansi. Di mana hasilnya menunjukkan bahwa nilai F sebesar 24,646, yang

mana dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik,

pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern secara serentak

mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini dikarenakan

nilai F lebih besar dari 4. Nilai signifikansi juga menunjukkan angka kurang dari 0,05 yakni 0,000

sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan.

4.6. Uji statistika parameter individual atau uji t

Hasil uji statistika parameter individual (uji statistika t) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Statistika Paramaeter Individual (Uji Statistka t)

Variabel Nil

ai t

Nilai

Signifikansi

Partisipasi penyusunan anggaran 3,0

80

0,002

Akuntabilitas publik 2,3

32

0,021

Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa 2,1

44

0,034

Sistem pengendalian intern 1,1

51

0,252

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran nilai t =

3,080 dan nilai signifikansi 0,002. Hal ini bermakna bahwa partisipasi penyusunan anggaran

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa, dikarenakaN nilai t hitung lebih

besar dari t tabel (thitung = 3,080 > ttabel 1,9765) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga

hipotesis pertama diterima.

Variabel akuntabilitas publik menunjukkan hasil yang signikan yakni 0,021 dengan nilai t

hitung = 2,332. Hal ini berarti akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial

123


ISSN : 2460-1233

perangkat desa, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (thitung = 2,332 > ttabel 1,9765) dan

nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua diterima.

Dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel 2 untuk variabel pemanfataan aplikasi sistem

keuangan desa menunjukkan nilai t hitung = 2,144 dengan tingkat signifikansi 0,034. Hal ini

menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap

kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (thitung =

2,144 > ttabel 1,9765) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hasil pengujian yang tertera pada tabel 2 untuk variabel sistem pengendalian intern

menunjukan nilai t = 1,151 dengan nilai signifikansi 0,252. Hal ini berarti sistem pengendalian

intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa, dikarenakan nilai t hitung

kurang dari t tabel (thitung = 1,151 < ttabel 1,9765) dan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga

hipotesis ditolak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian statistika parameter individual menghasilkan model regresi sebagai berikut:

KPD = 0,440 + 0,327PPA + 0,238AKP + 0,156PAS + 0,144SPI + e

di mana:

KPD = Kinerja Manajerial Perangkat Desa

PPA = Partisipasi Penyusunan Anggaran

AKP = Akuntabilitas Publik

PAS = Pemanfataan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

SPI = Sistem Pengendalian Intern

e = error/gangguan

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien variabel partisipasi

penyusunan anggaran bernilai positif sebesar 0,327, koefisien variabel akuntabilitas publik bernilai

positif sebesar 0,238, koefisien variabel pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa bernilai positif

sebesar 0,156, dan koefisien variabel sistem pengendalian intern bernilai positif sebesar 0,144

yang berarti kinerja manajerial perangkat desa meningkat dengan adanya partisipasi penyusunan

anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh

positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini membuktikan eksistensi stewardship

theory yang menginsyaratkan bahwa pengelolaan keuangan desa akan terjalin secara harmonis

ketika perangkat desa berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Ketika perangkat desa terlibat

aktif dalam proses penganggaran, hal ini terlihat adanya kemampuan untuk ambil bagian dalam

pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dalam target anggaran desa. Perangkat desa

berpartisipasi secara aktif dan memberikan usulan dalam penyusunan anggaran, sehingga dengan

mudah untuk mengawasi program/kegiatan yang dilakukan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mengedepankan asas-asas

pengelolaan keuangan desa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan turunannya bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara partisipasi. Hal

ini dilakukan agar dapat menilai sejauh mana keterlibatan dan pengaruh dari perangkat desa dalam

menentukan dan menyusun anggaran desa. Sehingga dengan adanya partisipasi dalam penyusunan

anggaran yang dilakukan oleh perangkat desa dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat

desa. Hal ini dikarenakan tujuan yang telah dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka

perangkat desa akan menginternalisasikan tujuan yang telah ditetapkan tesebut dan perangkat desa

akan merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya, karena mereka terlibat dalam

proses penyusunan anggaran desa.

124


ISSN : 2460-1233

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Abdul (2013);

Bhakti, et al (2015); Naipospos, et al (2015); Heski, et al (2017); Sakti (2017), Aulad, et al (2018);

Hendra (2018); serta Siwi , et al (2018), yang menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran

berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini membawa kesadaran bahwa

partisipasi dalam penyusunan anggaran akan membawa dampak pada tukar menukar informasi

yang efektif. Adanya keterlibatan perangkat desa, akan membuat mereka memperoleh gambaran

pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan yang akan mereka kerjakan melalui anggaran desa

yang telah ditetapkan dari hasil partisipasi penyusunan anggaran tersebut. Sehingga perangkat desa

termotivasi untuk bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya yang akhirnya dapat

meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwaa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap

kinerja manajerial perangkat desa. Di mana eksistensi dari stewardship theory ialah pemberian

amanah oleh masyarakat dan pemerintah diatasnya untuk mengelola sumber daya yang ada.

Kemudian sumber daya tersebut dipertanggungjawabkan oleh kepala desa dan perangkat desa

kepada masyarakat maupun pemerintah diatasnya. Pemerintah desa yang akuntabel akan mampu

mempertanggungjawabkan segala penggunaan sumber daya yang tersedia kepada publik. Hal ini

membuat perangkat desa mampu meningkatkan kinerjanya dengan cara pemuasan kebutuhan

publik. Sehingga steward yang pro pemerintah desa akan termotivasi untuk memaksimalkan

kinerja perangkat desa, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan publik.

Salah satu asas pengelolaan keuangan desa ialah akuntabel. Hal ini memberikan pandangan

bahwa kepala desa dan perangkat desa berkewajiban untuk mengelola sumber daya, melaporkan,

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya

kepada publik. Sehingga setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dari pertanggungjawaban,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban perlu adanya akuntabilitas

kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas

kebijakan. Sujarweni (2015a:29) menegaskan pentingnya akuntabilitas, karena asas ini merupakan

prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dapat

dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013); Saputra, et al (2014);

Benawan, et al (2018) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap

kinerja. Di mana kinerja perangkat desa diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, sehinga dalam

peningkatan kinerja perangkat desa perlu adanya akuntabilitas. Adanya akuntabilitas terhadap

publik mewajibkan perangkat desa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang

dilaksanakannya dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kinerja perangkat desa dapat di nilai

oleh masyarakat maupun pemerintah desa, dengan demikian semakin baik tingkat akuntabilitas

publik maka peningkatan kinerja manajerial perangkat desa semakin baik.

Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Manajerial

Perangkat Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang membuktikan bahwa pemanfaatan aplikasi

sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Sesuai

dengan adanya stewardship theory yang menuntut perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan

segala kegiatan yang dilakukannya. Untuk menciptakan pertanggungjawaban tersebut maka

perangkat desa dapat memanfaatkan aplikasi sistem keuangan secara maksimal khususnya

bendahara desa. Adanya aplikasi ini akan membuat bendahara desa lebih mudah dalam

menatausahakan keuangan desa dan menghasilkan informasi laporan atas penerimaan dan

pengeluaran keuangan desa yang akhirnya digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban dan

pengambilan keputusan, sehingga kinerja perangkat desa semakin baik.

Adanya aplikasi sistem keuangan desa yang digunakan untuk mendokumentasikan,

mengadministrasikan, dan mengelola data keuangan desa dan data terkait lainnya menjadi

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya serta menjadi bahan

pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan

125


ISSN : 2460-1233

pertanggungjawaban pemerintah desa guna menunjang pelaporan informasi keuangan desa yang

memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga adanya

aplikasi ini akan membuat bendahara desa dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sistem ini

efektif dan efisien untuk bendahara desa karena bendahara desa merasa puas dalam

pengaplikasiannya, sistem mudah digunakan, biaya penerapan yang lebih kecil dibandingkan

manfaat yang diperoleh dan data yang dihasilkan akan menunjang kinerja manajerial perangkat

desa, sehingga pemerintah desa mampu mencapai tujuan dan mendukung pengambilan keputusan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Susanti (2014); Chintya (2015) yang mana dengan

adanya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini

karena pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang

mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga didukung Saputri

(2018) yakni pemanfaatan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, di

mana adanya aplikasi ini akan membentuk laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga kinerja pemerintah desa meningkat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh

terhadap kinerja manajerial perangkat desa.. Hal ini menolak adanya stewardship theory yang mana

kepala desa dan perangkat desa sebagai steward bekerja atas kepentingan publik sehingga mereka

akan mengarahkan semua kemampuannya untuk mengefektifkan pengendalian intern, hal ini

bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan

apa yang telah ditetapkan, sehingga dengan terciptanya pengendalian intern yang baik akan lebih

mudah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga tidak selaras dengan

penelitian terdahulu antara lain Afrida (2013); Nasir dan Ranti (2013); Putri (2013); Susanti

(2104); Chintya (2015); Maharani, et al (2015); Candrakusuma dan Bambang (2017); Taradipa

(2017); serta Saputri (2018) menerangkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap

kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) di mana

pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh

Mayarani, et al (2017) bahwa lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Alasan hipotesis ini ditolak karena perangkat desa

hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan job desk-nya, perangkat desa bukan

termasuk manajemen puncak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan pelaksanaan

pengendalian intern. Hasil penelitian ini didukung dengan adanya teori harapan yang dikemukakan

oleh Vroom (1964 dalam Mayarani, et al, 2017) bahwa jika seorang perangkat desa menginginkan

sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, maka perangkat desa yang

bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya. Sehingga

perangkat desa akan bekerja secara baik jika berdampak terhadap reward yang diterima.

Indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

kemunikasi, serta pemantauan pengendalian sudah dilakukan secara baik sesuai dengan frekuensi

jawaban responden yang menjawab kadang-kadang hingga selalu tetapi kinerja perangkat desa

tidak dipengaruhi oleh hal tersebut. Faktor penyebabnya dikarenakan perangkat desa hanya akan

berfokus kepada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab terhadap kebijakan

pelaksanaan pengendalian intern. Sesuai dengan teori harapan yang dikemukakan oleh Vroom

(1964 dalam Mayarani, et al, 2017) yang menjelaskan bahwa banyak sekali karyawan yag tidak

termotivasi pada pekerjaan mereka dan hanya melaksanakan yang minimum sesuai dengan output

yang didapatkan semata-mata untuk menyelamatkan diri atau sesuai dengan insentif yang diterima.

Alasan selanjutnya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja

manajerial perangkat desa dikarenakan minimnya sumber daya manusia. Aulia, et al. (2018)

menegaskan bahwa adanya kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa akan dapat

meningkatkan akuntanilitas pengelolaan dana pada pemerintah desa tersebut. Kompetensi yang

dimiliki oleh perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa menjadi syarat utama agar kinerja

perangkat desa menjadi baik. Dalam pengelolaan keuanga desa sebagai akibat adanya desentralisasi

fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa dibutuhkannya

126


ISSN : 2460-1233

kesiapan, salah satunya diperlukannya sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini diperkuat

dengan hasil penelitian Meutia dan Liliana (2017) bahwa dalam hal pelaporan dan

pertanggungjawaban menjadi masalah bagi beberapa desa yakni keterbatasan sumber daya manusia

dan penelitian Herdianto (2018) di mana sumber daya manusia masih kurang mendukung dalam

pengelolaan keuangan desa, dikarenakan masih banyak perangkat desa yang belum paham

mengenai perhitungan rancangan anggaran biaya dan belum sepenuhnya. Saat ini adanya tenaga

pendamping yang disediakan oleh pemerintah daerah dirasakan masih belum optimal, di mana

Triani dan Susi (2018) menegaskan bahwa setiap desa didampingi oleh tenaga pendamping desa

untuk membantu dalam hal pengadministrasian pengelolaan dana desa. Namun pada kenyataannya

mayoritas desa mengeluhkan tenaga pendamping desa yang keberadaannya justru menjadi beban

bagi desa. Tenaga pendamping desa juga tidak memiliki kemampuan dan keahlian terkait dalam hal

pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat

desa. Hal ini berarti dengan adanya partisipasi perangkat desa dalam penyusunan anggaran,

akan membuat perangkat desa memperoleh gambaran pemahaman yang lebih jelas tentang

pekerjaan yang akan mereka kerjakan melalui anggaran desa yang telah ditetapkan dari hasil

partisipasi penyusunan anggaran tersebut. Sehingga perangkat desa termotivasi untuk

bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya yang akhirnya dapat

meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa.

2. Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal ini

menunjukkan dengan adanya akuntabilitas terhadap publik mewajibkan perangkat desa

mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakannya dalam pengelolaan

keuangan desa sehingga kinerja perangkat desa dapat dinilai oleh masyarakat maupun

pemerintah desa, dengan demikian semakin baik tingkat akuntabilitas publik maka

peningkatan kinerja manajerial perangkat desa semakin baik.

3. Pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial

perangkat desa. Di mana dengan adanya pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa yang

digunakan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengelola data keuangan

desa dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan publik guna menunjang

pelaporan informasi keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Sehingga adanya aplikasi ini akan membuat bendahara desa dapat

bekerja secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah desa mampu mencapai tujuan dan

mendukung pengambilan keputusan yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial

perangkat desa

4. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Hal

ini disebabkan karena perangkat desa hanyalah sebagai pelaksana yang bekerja sesuai dengan

job desk-nya, perangkat desa bukan termasuk manajemen puncak yang bertanggungjawab

terhadap kebijakan pelaksanaan pengendalian intern. Perangkat desa hanya akan berfokus

kepada apa yang dikerjakan dan dibebankan bukan bertanggungjawab terhadap kebijakan

pelaksanaan pengendalian intern. Selanjutnya dikarenkan minimnya sumber daya manusia

yang ada pada desa tersebut.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran,

akuntabilitas publik, dan pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja

manajerial perangkat desa. Secara teori, temuan ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan

bahwa dengan adanya akuntabilitas publik, dan pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa akan

berimplikasi pada peningkatan kinerja manajerial perangkat desa yang berada di wilayah

Kabupaten Sumbawa.

127


ISSN : 2460-1233

Secara praktis, hasil temuan ini dapat menjadi sumber informasi terkait partisipasi

penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, dan pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa serta

sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kinerja manajerial

perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Secara kebijakan, temuan ini dapat

memberikan masukan kepada pemerintah desa dan pemerintah diatasnya yang berkaitan dengan

kinerja manajerial perangkat desa yang dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran,

akuntabilitas publik, dan pemanfataan aplikasi sistem keuangan desa sebagai bahan evaluasi dan

melakukan fungsi monitoring dalam meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa di wilayah

Kabupaten Sumbawa.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat dikembangkan dan diperbaiki

pada penelitian di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada kepala desa dan ketua badan

permusyawaratan desa, sementara dalam hal penunjang kinerja manajerial perangkat desa

dapat dinilai oleh perangkat desa yang berada di pemerintahan desa tersebut. Sehingga peneliti

selanjutnya dapat menambahkan responden seperti sekretaris desa dan kepala seksi yang

berada di wilayah pemerintahan desa tersebut agar memperoleh gambaran yang jelas

Dilihat dari hasil Adjusted R2 bahwa hanya 38,6% variabel partisipasi penyusunan anggaran,

akuntabilitas publik, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa, dan sistem pengendalian intern

mampu menjelaskan variabel kinerja manajerial perangkat desa. Sehingga kurang mengeksplorasi

variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh. Sehingga peneliti selanjutnya dapat

mengembangkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial perangkat

desa misalnya kejelasan sasaran anggara, desentralisasi, komitmen organisasi, persepsi inovasi,

budaya organisasi, dan evaluasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, N. (2013). Pengaruh Desentralisasi dan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap

Kinerja Manajarial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). Jurnal Akuntansi

Vol 1(2); 1-22.

Anton, FX. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika Vol 1(2);

61-80.

Aulad, A., N. Hidayati, dan Junaidi. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai

Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Kota Malang). Jurnal Riset Akuntansi Vol.

7(7); 111-120.

Aulia, P., R. Agusti, dan Julita. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,

Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi

Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. Jurnal

Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau Vol 1(1): 1-15.

Aprilia, R., Yuliansyah, dan Y. Agustina. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja

Karyawan dengan Motovasi Kerja dan Komitmen Organisasi sebgagai Variabel Intervening

(Studi Empiris pada Karyawan Perusahaan Manufaktur di Provinsi Lampung). Skripsi.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumbawa. (2018). Statistika Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun

2018.

(https://sumbawakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/d8d6850f9bade0c14051cf83/statistik-

daerah-kabupaten-sumbawa-2018.html). (Di akses 19 November 2018).

128


ISSN : 2460-1233

Benawan, E.T.R., D.P.E. Saerang, dan W. Pontoh. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas,

dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada Dinas

Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 13(3);

72-79.

Bhakti, D.C., E. Pituringsih, dan E. Widiastuty. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan

Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (Assets) Vol. 5(1);

29-43.

Candrakusuma, D.A., dan B. Jatmiko. (2017). Dampak Komiten Organisasi, Sistem Pengendalian

Inten Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran

Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 24(1); 87-93.

Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kota Solok). Jurnal Akuntansi Vol. 3(1); 1-15.

Damayanti, S. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan

Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang). Skripsi. Progran Studi Strata-S1 Departeman

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.

Donaldson, L. dan J.H. Davis. (1991). Stewardhip Theory or Agency Theory: CEO Governace and

Shareholder Returns. Australian Journal of Management. Vol 16(1); 49-65.

Ermawati, N. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi

Kerja sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 6(2); 141-156.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 33. Edisi Kedelapan.

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Handrika, D. dan M.G. Wirakusuma. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggran pada

Kinerja Manajerial yang Dimoderasi Self Efficacyi dan Motivasi Kerja. Jurnal Akuntansi

Vol. 20(2); 875-903.

Hendra, J. (2018). Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelolaan

Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah

Kabupaten Probolinggo). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak Vol. 2(1); 8-

17.

Herdianto, M.A. (2018). Mekanisme, Pelaksanaan, dan Manfaat Dana Desa Dalam Upaya

Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Bajur, Kecamatan Labu Api,

Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya Vol 6(2):1-15.

Heski, P., D.T. Purwanti, dan A. Fidayati. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran,

Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Struktur Desentralisasi terhadap

Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Magelang). The 6th University

Research Colloquium 2017 Universitas Muhamadiyah Magelang; 345-352.

Ibrahim, P.S. (2015). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, dan

Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pegawai Sekretarial Jenderal DPR RI. Jurnal Telaah

Akuntansi dan Bisnis Vol 6(1); 82-95.

129


ISSN : 2460-1233

Kabarsumbawa.com. (2018). Empat Kades Bermasalah Diminta Kooperati.

(https://www.kabarsumbawa.com/2018/08/13/empat-kades-bermasalah-diminta-kooperatif).

(Di akses 26 September 2018).

Maharani, F.L, S.P.D Sofianti, S.M. Wardayanti. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap

Kinerja Karyawan pada Divisi Pelayanan Medis di Rumah Sakit Jember Klinik. Jurnal

Akuntansi Vol. 13(2); 57-69.

Mayarani, E.I, A.D.D. Santoso, G.B. Riyandaru, dan S.M. Wardayati. (2017). Pengaruh

Pengalaman Kerja dan Pengendalian Internal terhadao Kinerja Karyawan Rumah Sakit Paru

Jember. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis Jember. 27-8

Oktober 2017:158-168.

Medhayanti, N.P. dan K.A. Suardana. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja

Manajerial dengan Self Efficacy, Desentralisasi, dan Budaya Organisasi sebagai Variabel

Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Vol. 11(1); 155-170.

Meutia, I. dan Lilian. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Vol 8(2); 336-351.

Mulyono, S.P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masalah-Masalah Hukum Vol 43(3);

438-444.

Naipospos, H., T. Taufik, dan Julita. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran

Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintaha Daerah (Studi

Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi 2(2);

1-15.

Nasir, A. dan R. Oktari. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian

Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Kampar). Jurnal Ekonomi Vol 19(2); 1-14.

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

23 Februari 2015. Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12. Sumbawa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 31

Desember 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 127. Jakarta.

Pulausumbawanews.net. (2018). Administrasi Pemerintah Desa Di Sumbawa Masih Lemah.

(http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/04/22/administrasi-pemerintah-desa-di-

sumbawa-masih-lemah). (Di akses 26 September 2018).

Pulausumbawanews.net. (2018). Dugaan Penyimpangan Dana Desa Mata Segera

Ditindaklanjuti.(http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/05/09/dugaan-penyimpangan-

dana-desa-mata-segera-ditindaklanjuti). (Di akses 26 September 2018).

Pulausumbawanews.net. (2018). Kinerja Kades Di Moyo Utara Diapresiasi Kepala Dearah.

(http://pulausumbawanews.net/index.php/2018/03/05/kinerja-kades-di-moyo-utara-

diapresiasi-kepala-daerah/). (Di akses 26 September 2018).

130


ISSN : 2460-1233

Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja

Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkata

Daerah Kota Padang). Jurnal Akuntansi Vol 1(1); 1-23.

Putri, G.Y. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sisetm Pengendalian Intern Pemerintah

terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Padang). Jurnal Akuntansi Vol 1(1); 1-23.

Sakti, K.M.D. dan A. Taman. (2017). Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif terhadap Kinerja

Manajerial dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan

sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus SKPD Kabupaten Sleman). Skripsi. Program

Studi Akuntansi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri

Yogyakarta. Yogyakarta.

Saputra, D.S, Darwanis, dan S. Abdullah. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan

Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda.

Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Akuntansi Vol 3(2); 76-84.

Saputri, N., R.S. Pancawati, dan Nurabiah. (2018). Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sistem

Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah

Desa. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.

Mataram.

Siwi, N.D.P., A.S. Kustono, dan N. Puspitasari. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran dengan

Komitmen, Budaya Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah

Kabupaten Bondowoso. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 12(1); 119-130.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Edisi Pertama. Cetakan Kedelapan Belas. Alfabeta.

Bandung.

Sujarweni, W. (2015a). Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Edisi Pertama.

Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

. (2015b). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Susanti, I. (2014). Pengaruh Good Governance, Pemanfaataan Teknologi Informasi, dan

Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada SKPD Kabupaten Siak). Jurnal

Online Mahasiswa Ekonomi Vol 1(1); 1-14.

Taradipa, P.S. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT.

Bank Panin Tbk. Cabang Kendari). Jurnal Akuntansi Vol 2(1); 27-38.

Triani, N.N.A., dan S. Handayani. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal

Akuntansi Multiparadigma Vol 9(1); 136-155.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 15 Januari 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Utama, E.Y. dan A. Rohman. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja

Manajerial: Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening (Studi

Empiris pada Satuan Kerja Instansi Vertikal Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Sampit). Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2(3); 1-12.

Yuliani, A. (2017). Festival Desa Benderang Informasi Publik, Menjadikan Pemerintah Desa Yang

Terbuka. (https://kominfo.go.id/content/detail/11716/festival-desa-benderang informasi-

publik-menjadikan-pemerintahan-desa-yang-terbuka/0/sorotan_media). (Di akses 04 Oktober

2018).

131


ISSN : 2460-1233

dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa

Percontohan”. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 1 No. 1 Hal. 1-16.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Triani, Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani. 2018. “Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa”.

Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 9 No. 1 Hal.136-135.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Winaya, IK., dan IPD. Dharmanu Yudharta. 2018. “Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di

Desa Kategori Tertinggal Pada Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli)”. Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.