Download pdf - DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-26 · Dinas Perumahan berusaha mewujudkan kepentingan masyarakat di 23

RENCANA KERJA (RENJA) REVIEW DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN

Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan RahmatNya

sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD berdasarkan pasal 40 Ayat 5

PP. No. 8 Tahun 2008, dapat kami susun melalui Keputusan Kepala OPD tentang

Rencana Kerja (RENJA) yang nantinya merupakan pedoman dan berdasarkan

usulan skala prioritas yang telah melalui pembahasan di dalam melaksanakan

Pembangunan Daerah di 23 (dua puluh tiga) kecamatan melalui Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan.

Rencana Kerja (Renja) OPD dalam melaksananakan pembangunan di susun

sebagai manifestasi dari proses perencanaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan,

Kelurahan dan Desa. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, di harapkan kegiatan pembangunan

di kabupaten Banggai lebih terarah baik dari sisi perencanaan, pengendalian,

pengawasan.

Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, untuk itu sarana konstruktif untuk

penyempurnaannya sangat diharapkan. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam

penyusunan Rencana kerja (RENJA) OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 ini kami ucapkan

terima kasih.

Luwuk, 23 Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI

Drs. H. ALFIAN DJIBRAN, MM, MH Pembina Utama Muda. IV/c

NIP. 19690402 198811 1 002


Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai ii

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………………………………………… 1

B. Landasan Hukum ……………………………………… 2

C. Visi dan Misi …………………………………………… 3

D. Maksud dan Tujuan …………………………………… 3

E. Sistimatika Penulisan …………………………………. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Kondisi Kinerja Pelayanan OPD …………………… 5

B. Permasalahan Pelayanan OPD …………………… 5

C. Kerangka Anggaran …………………………………… 6

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan sasaran OPD ……………………………. 7

B. Program dan Kegiatan OPD ………………………… 7

C. Indikator Kinerja pelayanan OPD ………………….. 8

BAB IV SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Dana Indikatif …………………………………………… 9

B. Sumber dana yang dibutuhkan ……………………… 9

BAB V PENUTUP …………………………………………………...10

LAMPIRAN – LAMPIRAN


Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun

pembangunan tersebut menimbulkan kesenjangan perkembangan antara wilayah

kecamatan maupun desa yang didomonasi oleh pemekaran kecamatan,

Kelurahan dan desa.

Sementara upaya-upaya mengisi pembangunan di wilayah yang relatif

masih tertinggal, walaupun pembangunan semakin menunjukkan adanya

perbaikan setiap tahun namun hasilnya belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh

masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa.

Berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah melalui dana

Pusat, Propinsi dan APBD yang ditujukan khusus bagi pembangunan di wilayah

dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara ibu kota Kabupaten,

Kecamatan, Kelurahan dan Desa, namun dalam pelaksanaannya

program-program tersebut terdapat kelemahan-kelemahan antara lain :

Pelaksanaan Pembangunan belum mampu memenuhi kebutuhan dan

kepentingan sesuai permintaan masyarakat dengan program yang

direncanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Kurangnya pendanaan, sehingga program dan usulan permintaan

Kecamatan, Lurah dan Desa tidak dapat dipenuhi.

Program-program yang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan

masih ada yang tidak berkelanjutan.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) OPD yang berdasarkan pasal 40

ayat 5 PP No. 8 Tahun 2008 dimana pemerintah kabupaten melalui OPD Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk merencanakan program

di wilayah Kecamatan, Kelurahan maupun Desa kiranya dapat menjawab

permintaan dan usulan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka pembangunan OPD Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan perlu merencanakan dan

melaksanakan dengan memberikan perhatian yang lebih besar serta upaya

menciptakan pembangunan di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa,



untuk mendorong perkembangan pembangunan di wilayah sehingga masyarakat

dapat merasakan kehidupan yang setaraf dengan daerah lain di Indonesia.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah.

5. Peraturan Menteri No.72 Tahun 2005 tentang Desa.

6. Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemrintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

8. Keputusan Menteri Negara Pasal 40 ayat 5 PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

OPD.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kbupaten Bnggai.



C. VISI DAN MISI

Visi adalah merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana daerah harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat

mengisi pembangunan untuk kepentingan masyrakat. Visi tidak lain adalah suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang

ingin diwujudkan oleh Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Dengan

mengacu pada batasan tersebut, Visi OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Banggai di jabarkan sebagai berikut:

Pernyataan visi di atas mengandung makna yang sangat mendalam oleh

Dinas Perumahan berusaha mewujudkan kepentingan masyarakat di 23 (dua

puluh tiga) kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai menetapkan misi

Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan dan Sumber Daya Aparatur

2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan dan Permukiman

4. Meningkatkan Kualitas di Bidang Perencanaan dan Pengadaan Tanah

5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan dan

Penatagunaan Tanah

6. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana di Bidang Utilitas Umum.

7. Meningkatkan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang

Memadai dan Berkualitas

8. Meningkatkan Kualitas Penataan Perkotaan dan Layanan Fasilitas Umum

9. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Perumahan Rakyat yang Layak

Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Banggai Tahun 2021



D. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai :

1. Memberikan gambaran kondisi pembangunan dari 23 (dua puluh tiga)

kecamatan, seperti permintaan infrastruktur memuat kebutuhan masyarakat.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab di wilayah kecamatan, kelurahan dan

desa.

3. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang prioritas di

wilayah kecamatan, kelurahan dan desa sehingga dapat mengurangi

permasalahan yang berakibat terhadap masyarakat umumnya.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Visi dan Misi

D Maksud dan Tujuan

E Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

A. Kondisi Kerja Pelayanan OPD

B. Permasalahan Pelayanan OPD

C. Kerangka Anggaran (Program dan kegiatan yang

terealisasi dan tidak terealisasi tahun lalu

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan sasaran OPD

Program dan kegiatan OPD (usulan program dan

kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Pusat).

B. Indikator Kinerja pelayanan OPD.



BAB IV SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Dana Indikatif

B. Sumber dana yang dibutuhkan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Dokumen Renja OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

adalah merupakan acuan dalam pelaksanaan program Pembangunan ataupun

pedoman untuk menyusun sesuai hasil pemantauan tahun lalu di 23 (dua puluh tiga)

wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai dari mekanisme penyusunan dokumen

Rencana Kerja (RENJA) di mana telah dilakukan penanganannya berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

A. KONDISI KINERJA PELAYANAN OPD

Kami menyadari sepenuhnya bahwa adapun pelayanan melalui OPD

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan masih banyak kekurangan dengan

kondisi kinerja pelayanan, dengan melalui usulan pihak kecamatan, lurah dan

desa kiranya dapat dilaksanakan oleh karena itu semoga Rencana Kerja

(RENJA) dapat diwujudkan dan direalisasikan sesuai dengan kemampuan

pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan APBD Kabupaten Banggai dapat

di akomodir dimana telah diupayakan dan dilakukan melalui mekanisme

partisifatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat dusun

hingga ketingkat desa untuk menentukan kebutuhan serta prioritas

penanganannya berdasarkan rangking sesuai Kriteria yang ditetapkan kiranya

dapat terpenuhi sesuai kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat.

B. PERMASALAHAN PELAYANAN OPD

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Banggai memerlukan

dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi sehingga dapat dilaksanakan

dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi seluruh usulan maupun permintaan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan kegiatan yang tidak mudah karena

akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan

komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu

keadaan yang ada di 23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan. Permasalahan

tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin



dihindari. Namun demikian bahwa hal itu bukan menjadi suatu hambatan yang

tidak dapat dilalui, melainkan menjadi suatu tantangan yang akan memberikan

pengaruh positif terhadap hasil Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Daerah

ini.

Permasalahan yang berkaitan dengan penataan bangunan yang meliputi

antara lain :

a. Rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR)

b. Sebagian masyarakat belum mempunyai rumah layak huni.

c. Belum maksimalnya pengelolaan pemakaman

d. Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

e. Sistem informasi, inventarisasi dan pengamanan tanah pemerintah

f. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah

g. Tidak sinkronnya perencanaan kebutuhan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum

h. Kebutuhan fasilitas ruang terbuka hijau saat ini sangat diperlukan untuk

kepentingan umum

i. Masih kurang kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang ada

j. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang keindahan kota.

C. KERANGKA ANGGARAN

Sesuai dengan kegiatan yang didanai pada Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan ada 5 (Lima) bidang sesuai kerangka anggaran

program dan kegiatan Tahun 2019 dengan jumlah 19 Program dan 65 Kegiatan.

dapat dilihat dalam tabel 2.1 Lampiran 7.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TUJUAN DAN SASARAN OPD

Adalah merencanakan program melalui Rencana Kerja (RENJA) yang

merupakan penjabaran lebih lanjut dan penyusunan dari Rencana Kerja (RENJA)

dan diterjemahkan secara teknis dalam bentuk Program Jangka Pendek.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan merupakan dokumen teknis kelayakan program yang berisi rencana

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan, dengan pendekatan keterpaduan wilayah, kelurahan dan desa

dan di susun melalui proses partisipatif yang mengakomodasi kebutuhan

masyarakat sesuai dengan strategi dan arah pembangunan yang di tetapkan

dalam Rencana Kerja (RENJA)

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bidang Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan bertujuan :

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.

2. Untuk mewujudkan hasil infrastruktur yang optimal melalui perencanaan

pembangunan.

3. Sebagai dokumen kelayakan dan anggaran pembangunan di Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan di Daerah dengan Pemerintah Pusat, Propinsi

dan Kabupaten.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

Adapun program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat dilihat dalam lampiran dengan

jumlah Program 19 Program dan 65 Kegiatan.

C. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI

Indikator kinerja adalah merupakan standar penilaian dan pengendalian

yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu unit kerja dalam

melaksanakan program maupun kegiatannya, adapun indikator kinerja pelayanan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai.



BAB IV

SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. DANA INDIKATIF

Dana indikatif adalah besaran dana yang di usulkan oleh satuan kerja

perangkat daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan tahun rencana

(tahun 2019).

Dana indikatif yang di usulkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Banggai untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 untuk

APBD II sebesar Rp. 41.934.188.309,- (Empat Puluh Satu Miliyar Sembilan Ratus

Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus

Sembilan Rupiah ), APBD I sebesar Rp. 187.164.364.437,- (Seratus Delapan

Puluh Tujuh Miliyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh

Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan APBN sebesar

Rp. 182.964.363.437,- (Seratus Delapan Puluh Dua Miliyar Sembilan Ratus

Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga

Puluh Tujuh Rupiah), adapun rincian dana berdasarkan program dan kegiatan

dapat juga dilihat pada lampiran.

B. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN

Sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai pada tahun

2019 berasal dari Dana PAD, DBH dan DID.PBD TKT. I, dan Dana APBN.

Untuk Tahun 2018 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

mencoba untuk mengajukan permohonan dana melalui APBD Propinsi Sulawesi

Tengah dan juga memasukkan proposal dana APBN pada Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun usulan program yang prioritas menurut sumber dana dapat

dilihat dalam tabel 4.1 lampiran 10.



BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini kami sampaikan yang merupakan

rencana kerja untuk 1 (satu) tahun ke depan yakni Tahun Anggran 2019. Rencana

Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai

ini mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini diharapkan untuk komunikasikan ke seluruh

jajaran pada lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Banggai. Hal ini memungkinkan seluruh bidang pada Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai memiliki kesamaan pandangan dalam

bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan seluruh program dan kegiatan

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai yang direncanakan akan

dapat dilaksanakan dan dikendalikan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Rencana Kerja ini disusun setiap tahun dan pada akhir tahun anggaran

dilakukan evaluasi pencapaian kinerja yang dilaporkan melalui kinerja setiap OPD

untuk menyusun LAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Banggai.

Semoga Rencana Kerja ini dapat terealisasikan agar dapat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat dalam rangka mengisi pembangunan di daerah

Kabupaten Banggai.

1 Nama Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN2 Tugas Pokok :

3 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnyab. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahanc. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahand. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4 Indikator Kinerja Utama :

NO INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM

75,98% Program Pengembangan Perumahan

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Penerangan

Jalan Umum

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/

Sosial

2 Presentase Layanan Pertanahan 100% Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Perizinan Pertanahan

3 Nilai Akuntabilitas Kinerja & Persentase Peningkatan Disiplin ASN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganProgram Pengembangan Sistem Informasi/Data

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI

Drs. H. ALFIAN DJIBRAN, MM., MHNip. 19690402 198811 1 002

Presentase Layanan Perumahan Yang Layak Huni Didukung Prasarana,

Sarana, Utilitas Umum

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2019DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib bidang perumahan,

permukiman dan pertanahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan

dan Penataan Kawasan Permukiman

Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuhProgram Penanganan Perumahan dan Pemukiman

Kumuh

Program pengelolaan areal pemakaman

Program Lingkungan Sehat Perumahan

28,67%

Meningkatnya kualitas layanan pertanahan

Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perumahan

Permukiman Dan Pertanahan Yang Baik,

Bersih Dan Akuntabel