Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA (RENJA) REVIEW DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan RahmatNya
sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD berdasarkan pasal 40 Ayat 5
PP. No. 8 Tahun 2008, dapat kami susun melalui Keputusan Kepala OPD tentang
Rencana Kerja (RENJA) yang nantinya merupakan pedoman dan berdasarkan
usulan skala prioritas yang telah melalui pembahasan di dalam melaksanakan
Pembangunan Daerah di 23 (dua puluh tiga) kecamatan melalui Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan.
Rencana Kerja (Renja) OPD dalam melaksananakan pembangunan di susun
sebagai manifestasi dari proses perencanaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, di harapkan kegiatan pembangunan
di kabupaten Banggai lebih terarah baik dari sisi perencanaan, pengendalian,
pengawasan.
Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, untuk itu sarana konstruktif untuk
penyempurnaannya sangat diharapkan. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam
penyusunan Rencana kerja (RENJA) OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 ini kami ucapkan
terima kasih.
Luwuk, 23 Januari 2018
KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI
Drs. H. ALFIAN DJIBRAN, MM, MH Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19690402 198811 1 002
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai ii
DAFTAR ISI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANHAN
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………………… 1
B. Landasan Hukum ……………………………………… 2
C. Visi dan Misi …………………………………………… 3
D. Maksud dan Tujuan …………………………………… 3
E. Sistimatika Penulisan …………………………………. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
A. Kondisi Kinerja Pelayanan OPD …………………… 5
B. Permasalahan Pelayanan OPD …………………… 5
C. Kerangka Anggaran …………………………………… 6
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan sasaran OPD ……………………………. 7
B. Program dan Kegiatan OPD ………………………… 7
C. Indikator Kinerja pelayanan OPD ………………….. 8
BAB IV SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Dana Indikatif …………………………………………… 9
B. Sumber dana yang dibutuhkan ……………………… 9
BAB V PENUTUP …………………………………………………...10
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun
pembangunan tersebut menimbulkan kesenjangan perkembangan antara wilayah
kecamatan maupun desa yang didomonasi oleh pemekaran kecamatan,
Kelurahan dan desa.
Sementara upaya-upaya mengisi pembangunan di wilayah yang relatif
masih tertinggal, walaupun pembangunan semakin menunjukkan adanya
perbaikan setiap tahun namun hasilnya belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh
masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa.
Berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah melalui dana
Pusat, Propinsi dan APBD yang ditujukan khusus bagi pembangunan di wilayah
dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara ibu kota Kabupaten,
Kecamatan, Kelurahan dan Desa, namun dalam pelaksanaannya
program-program tersebut terdapat kelemahan-kelemahan antara lain :
Pelaksanaan Pembangunan belum mampu memenuhi kebutuhan dan
kepentingan sesuai permintaan masyarakat dengan program yang
direncanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
Kurangnya pendanaan, sehingga program dan usulan permintaan
Kecamatan, Lurah dan Desa tidak dapat dipenuhi.
Program-program yang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan
masih ada yang tidak berkelanjutan.
Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) OPD yang berdasarkan pasal 40
ayat 5 PP No. 8 Tahun 2008 dimana pemerintah kabupaten melalui OPD Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk merencanakan program
di wilayah Kecamatan, Kelurahan maupun Desa kiranya dapat menjawab
permintaan dan usulan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka pembangunan OPD Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan perlu merencanakan dan
melaksanakan dengan memberikan perhatian yang lebih besar serta upaya
menciptakan pembangunan di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa,
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 2
untuk mendorong perkembangan pembangunan di wilayah sehingga masyarakat
dapat merasakan kehidupan yang setaraf dengan daerah lain di Indonesia.
B. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah berdasarkan kepada :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah.
5. Peraturan Menteri No.72 Tahun 2005 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemrintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Menteri Negara Pasal 40 ayat 5 PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
OPD.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kbupaten Bnggai.
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 3
C. VISI DAN MISI
Visi adalah merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan
bagaimana daerah harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat
mengisi pembangunan untuk kepentingan masyrakat. Visi tidak lain adalah suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang
ingin diwujudkan oleh Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Dengan
mengacu pada batasan tersebut, Visi OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Banggai di jabarkan sebagai berikut:
Pernyataan visi di atas mengandung makna yang sangat mendalam oleh
Dinas Perumahan berusaha mewujudkan kepentingan masyarakat di 23 (dua
puluh tiga) kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai menetapkan misi
Pembangunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 adalah:
1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan dan Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan dan Permukiman
4. Meningkatkan Kualitas di Bidang Perencanaan dan Pengadaan Tanah
5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan dan
Penatagunaan Tanah
6. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana di Bidang Utilitas Umum.
7. Meningkatkan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang
Memadai dan Berkualitas
8. Meningkatkan Kualitas Penataan Perkotaan dan Layanan Fasilitas Umum
9. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Perumahan Rakyat yang Layak
Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Banggai Tahun 2021
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 4
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai :
1. Memberikan gambaran kondisi pembangunan dari 23 (dua puluh tiga)
kecamatan, seperti permintaan infrastruktur memuat kebutuhan masyarakat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab di wilayah kecamatan, kelurahan dan
desa.
3. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang prioritas di
wilayah kecamatan, kelurahan dan desa sehingga dapat mengurangi
permasalahan yang berakibat terhadap masyarakat umumnya.
E. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistimatika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Visi dan Misi
D Maksud dan Tujuan
E Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
A. Kondisi Kerja Pelayanan OPD
B. Permasalahan Pelayanan OPD
C. Kerangka Anggaran (Program dan kegiatan yang
terealisasi dan tidak terealisasi tahun lalu
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan sasaran OPD
Program dan kegiatan OPD (usulan program dan
kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Pusat).
B. Indikator Kinerja pelayanan OPD.
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 5
BAB IV SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Dana Indikatif
B. Sumber dana yang dibutuhkan
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Dokumen Renja OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
adalah merupakan acuan dalam pelaksanaan program Pembangunan ataupun
pedoman untuk menyusun sesuai hasil pemantauan tahun lalu di 23 (dua puluh tiga)
wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai dari mekanisme penyusunan dokumen
Rencana Kerja (RENJA) di mana telah dilakukan penanganannya berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
A. KONDISI KINERJA PELAYANAN OPD
Kami menyadari sepenuhnya bahwa adapun pelayanan melalui OPD
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan masih banyak kekurangan dengan
kondisi kinerja pelayanan, dengan melalui usulan pihak kecamatan, lurah dan
desa kiranya dapat dilaksanakan oleh karena itu semoga Rencana Kerja
(RENJA) dapat diwujudkan dan direalisasikan sesuai dengan kemampuan
pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan APBD Kabupaten Banggai dapat
di akomodir dimana telah diupayakan dan dilakukan melalui mekanisme
partisifatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat dusun
hingga ketingkat desa untuk menentukan kebutuhan serta prioritas
penanganannya berdasarkan rangking sesuai Kriteria yang ditetapkan kiranya
dapat terpenuhi sesuai kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat.
B. PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Banggai memerlukan
dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi sehingga dapat dilaksanakan
dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi seluruh usulan maupun permintaan masyarakat.
Rencana Kerja (RENJA) merupakan kegiatan yang tidak mudah karena
akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan
komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu
keadaan yang ada di 23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan. Permasalahan
tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 7
dihindari. Namun demikian bahwa hal itu bukan menjadi suatu hambatan yang
tidak dapat dilalui, melainkan menjadi suatu tantangan yang akan memberikan
pengaruh positif terhadap hasil Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Daerah
ini.
Permasalahan yang berkaitan dengan penataan bangunan yang meliputi
antara lain :
a. Rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
b. Sebagian masyarakat belum mempunyai rumah layak huni.
c. Belum maksimalnya pengelolaan pemakaman
d. Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
e. Sistem informasi, inventarisasi dan pengamanan tanah pemerintah
f. Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
g. Tidak sinkronnya perencanaan kebutuhan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
h. Kebutuhan fasilitas ruang terbuka hijau saat ini sangat diperlukan untuk
kepentingan umum
i. Masih kurang kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang ada
j. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang keindahan kota.
C. KERANGKA ANGGARAN
Sesuai dengan kegiatan yang didanai pada Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan ada 5 (Lima) bidang sesuai kerangka anggaran
program dan kegiatan Tahun 2019 dengan jumlah 19 Program dan 65 Kegiatan.
dapat dilihat dalam tabel 2.1 Lampiran 7.
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 8
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TUJUAN DAN SASARAN OPD
Adalah merencanakan program melalui Rencana Kerja (RENJA) yang
merupakan penjabaran lebih lanjut dan penyusunan dari Rencana Kerja (RENJA)
dan diterjemahkan secara teknis dalam bentuk Program Jangka Pendek.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan merupakan dokumen teknis kelayakan program yang berisi rencana
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan, dengan pendekatan keterpaduan wilayah, kelurahan dan desa
dan di susun melalui proses partisipatif yang mengakomodasi kebutuhan
masyarakat sesuai dengan strategi dan arah pembangunan yang di tetapkan
dalam Rencana Kerja (RENJA)
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bidang Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan bertujuan :
1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.
2. Untuk mewujudkan hasil infrastruktur yang optimal melalui perencanaan
pembangunan.
3. Sebagai dokumen kelayakan dan anggaran pembangunan di Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan di Daerah dengan Pemerintah Pusat, Propinsi
dan Kabupaten.
B. PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
Adapun program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat dilihat dalam lampiran dengan
jumlah Program 19 Program dan 65 Kegiatan.
C. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI
Indikator kinerja adalah merupakan standar penilaian dan pengendalian
yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu unit kerja dalam
melaksanakan program maupun kegiatannya, adapun indikator kinerja pelayanan
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai.
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 9
BAB IV
SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. DANA INDIKATIF
Dana indikatif adalah besaran dana yang di usulkan oleh satuan kerja
perangkat daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan tahun rencana
(tahun 2019).
Dana indikatif yang di usulkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Banggai untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 untuk
APBD II sebesar Rp. 41.934.188.309,- (Empat Puluh Satu Miliyar Sembilan Ratus
Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus
Sembilan Rupiah ), APBD I sebesar Rp. 187.164.364.437,- (Seratus Delapan
Puluh Tujuh Miliyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh
Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan APBN sebesar
Rp. 182.964.363.437,- (Seratus Delapan Puluh Dua Miliyar Sembilan Ratus
Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga
Puluh Tujuh Rupiah), adapun rincian dana berdasarkan program dan kegiatan
dapat juga dilihat pada lampiran.
B. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN
Sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai pada tahun
2019 berasal dari Dana PAD, DBH dan DID.PBD TKT. I, dan Dana APBN.
Untuk Tahun 2018 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
mencoba untuk mengajukan permohonan dana melalui APBD Propinsi Sulawesi
Tengah dan juga memasukkan proposal dana APBN pada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Adapun usulan program yang prioritas menurut sumber dana dapat
dilihat dalam tabel 4.1 lampiran 10.
Rencana Kerja (Renja) Review Tahun Anggaran 2019
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai 10
BAB V
P E N U T U P
Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini kami sampaikan yang merupakan
rencana kerja untuk 1 (satu) tahun ke depan yakni Tahun Anggran 2019. Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai
ini mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai 2016-2021.
Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini diharapkan untuk komunikasikan ke seluruh
jajaran pada lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Banggai. Hal ini memungkinkan seluruh bidang pada Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai memiliki kesamaan pandangan dalam
bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan seluruh program dan kegiatan
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai yang direncanakan akan
dapat dilaksanakan dan dikendalikan guna mencapai tujuan yang diharapkan.
Rencana Kerja ini disusun setiap tahun dan pada akhir tahun anggaran
dilakukan evaluasi pencapaian kinerja yang dilaporkan melalui kinerja setiap OPD
untuk menyusun LAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Banggai.
Semoga Rencana Kerja ini dapat terealisasikan agar dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat dalam rangka mengisi pembangunan di daerah
Kabupaten Banggai.
1 Nama Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN2 Tugas Pokok :
3 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnyab. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahanc. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahand. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4 Indikator Kinerja Utama :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM
75,98% Program Pengembangan Perumahan
Program Penyediaan dan Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/
Sosial
2 Presentase Layanan Pertanahan 100% Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Program Perizinan Pertanahan
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja & Persentase Peningkatan Disiplin ASN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganProgram Pengembangan Sistem Informasi/Data
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI
Drs. H. ALFIAN DJIBRAN, MM., MHNip. 19690402 198811 1 002
Presentase Layanan Perumahan Yang Layak Huni Didukung Prasarana,
Sarana, Utilitas Umum
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2019DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib bidang perumahan,
permukiman dan pertanahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan
SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan
dan Penataan Kawasan Permukiman
Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuhProgram Penanganan Perumahan dan Pemukiman
Kumuh
Program pengelolaan areal pemakaman
Program Lingkungan Sehat Perumahan
28,67%
Meningkatnya kualitas layanan pertanahan
Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perumahan
Permukiman Dan Pertanahan Yang Baik,
Bersih Dan Akuntabel