7

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tingkat Sosial Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara

bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi

sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial

dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu

masyarakat. Sedangkan pada Departemen Sosial

menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk

mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat

dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup

pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala

sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI,

1996: 958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manu-

sia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya

manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya

bantuan orang lain di sekitarnya, sehingga kata sosial

sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan

dengan masyarakat.

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari

kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau

rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan,

hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan

8

sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah

tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas pro-

duksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta

kekayaan (KBBI, 1996: 251).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah

segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan,

perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan

penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian

yang akan dilakukan. Untuk melihat kedudukan sosial

ekonomi Melly G. Tan mengatakan adalah pekerjaan,

penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masya-

rakat tersebut dapat digolongkan ke dalam kedudukan

sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi

(Koentjaraningrat, 1981: 35).

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi terdiri dari tingkat pendi-

dikan, tingkat pendapatan, dan jumlah tanggungan

dalam keluarga.

1. Tingkat Pendidikan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003, tentang pembaharuan sistem

pendidikan nasional, pembaharuan dimaksud adalah

memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan

9

pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai

visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdaya-

kan semua warga negara Indonesia berkembang men-

jadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu ber-

ubah.

Pendidikan nasional mempunyai misi antara

lain:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan yang ber-mutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan

potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewu-

judkan masyarakat belajar;

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas

proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabili-

tas lembaga pendidikan sebagai pusat pembu-dayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, peng-

alaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar

nasional dan global;

5. Memberdayakan peran serta masyarakat

dalam penyelenggaraan pendidikan berdasar-

kan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional

tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembang-

kan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya

10

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

2. Tingkat Pendapatan

Salah satu konsep pendapatan yang penting

dalam seluruh ekonomi adalah konsep pendapatan.

Dalam hal ini konsep pendapatan yang biasanya

diwujudkan dalam bentuk Gross National Product

(GNP) ataupun dalam bentuk pendapatan perkapita

biasanya dijadikan tolok ukur akan keberhasilan

dalam sebuah perekonomian.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas me-

ngenai pendapatan maka ada baiknya penulis menge-

mukakan beberapa ahli, antara lain:

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1960:16),

memberikan batasan pendapatan sebagai berikut:

”Jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang mempe-

ngaruhi tingkat kehidupan”.

Simanjuntak (1981;21) mengemukakan bahwa

pendapatan yaitu:

Semua penghasilan yang diterima oleh setiap orang dalam kegiatan ekonomi pada suatu periode.

Pendapatan adalah penghasilan yang berupa upah

atau gaji, bunga, denda, keuntungan, dan suatu

arus uang yang diukur pada suatu periode waktu tertentu.

11

Selanjutnya Winardi (1969: 88) berpendapat

bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah:

Cara normal untuk memperoleh suatu pendapatan

terdiri dari pada tindakan melakukan prestasi

ekonomi bernilai dengan perkataan lain. Dengan jalan menyelenggarakan jasa-jasa atau produksi

benda-benda untuk mana terdapat permintaan

yang bertenaga.

Dari ketiga batasan yang dikemukakan di atas

dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pendapatan diarti-

kan semua barang dan jasa serta uang yang diperoleh

atau diterima oleh masyarakat dalam satu tahun dan

biasanya diwujudkan dalam skop nasional (National

Income) dan adakalanya dalam skop individual yang

lazim disebut pendapatan perkapita (personal income).

3. Jumlah Tanggungan

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

belajar anak adalah jumlah tanggungan orang tua

siswa. Jika orang tua siswa memiliki latar belakang

sosial ekonomi yang cukup maka akan terpenuhi

segala kebutuhan, sebaliknya jika sosial ekonomi

kurang maka hanya sebagian saja yang mampu

dipenuhi oleh orang tua.

Slameto menjelaskan bahwa keadaan ekonomi

keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan

pokoknya, misalnya makanan, pakaian, perlindungan

kesehatan dan lain-lain juga kebutuhan fasilitas

12

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan,

alat tulis menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas

belajar ini hanya dapat terpenuhi jika mempunyai

cukup uang. Jika siswa hidup dalam keluarga yang

miskin maka kebutuhan siswa akan kurang terpenuhi

akibatnya kesehatan siswa akan terganggu sehingga

akan berdampak pada belajar siswa yang juga akan

terganggu.

Sardiman (1998) mengemukakan sehubungan

dengan pemenuhan kebutuhan sebagai berikut:

Pemenuhan kebutuhan siswa di samping bertu-juan untuk memberikan materi kegiatan secepat

mungkin, juga materi pelajaran yang sudah

diselesaikan dengan kebutuhan biasanya menjadi lebih menarik. Dengan demikian maka akan lebih

membantu pelaksanaan proses belajar mengajar.

Adapun yang menjadi kebutuhan jasmaniah adalah seperti makan, minum, tidur, pakaian, dan

lain-lain.

Keadaan ekonomi yang memadai dapat diukur

dengan tingkat pendapatan orang tua, jumlah keluar-

ga, dan besarnya beban tanggung jawab biaya yang

dikeluarkan untuk masa waktu tertentu. Kemampuan

orang tua siswa secara positif dapat mendukung

kemampuan belajar siswa sebagai peserta didik yang

dilihat dan peningkatan prestasi belajar atau minimal

mampu berada pada standar nilai prestasi yang cukup

membanggakan.

13

2.1.3 Pola Asuh

Berdasarkan tata bahasanya, pola asuh terdiri

dari kata pola dan asuh. Menurut Kamus Umum

Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem,

cara kerja, bentuk (struktur yang tetap), sedangkan

kata asuh mengandung arti menjaga, merawat, men-

didik anak agar dapat berdiri sendiri. Orang tua

adalah pendidik utama dan pertama sebelum anak

memperoleh pendidikan di sekolah, karena dari

keluargalah anak pertama kalinya belajar. Jadi

keluarga tidak hanya berfungsi sebatas sebagai pene-

rus keturunan saja, tetapi lebih dari itu adalah

pembentuk kepribadian anak.

Menurut Kohn, pola asuh merupakan sikap

orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya.

Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua membe-

rikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara

orang tua menunjukkan otoritasnya, dan cara orang

tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap

anaknya.

Tarsis Tarmudji menyatakan bahwa pola asuh

merupakan interaksi antara orang tua dengan anak-

nya selama mengadakan pengasuhan. Pengasuhan ini

berarti orang tua mendidik, membimbing, dan men-

disiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai

kedewasaan dengan norma-norma yang ada di masya-

rakat.

14

Menurut Bjorklund dan Bjorklund, dkk. (1992)

dalam Daeng Ayub Natuna (2007: 144) bahwa pola

asuh orang tua adalah cara-cara orang tua berinter-

aksi secara umum dengan anaknya. Dalam hal ini

banyak macam klasifikasi yang dapat dilakukan, salah

satunya adalah klasifikasi berikut: otoriter, permisif,

dan otoritatif. M. Shochib (1998: 14) mengatakan

bahwa, pola pertemuan antara orang tua sebagai

pendidik dan anak sebagai terdidik dengan maksud

bahwa orang tua mengarahkan anaknya sesuai

dengan tujuannya, yaitu membantu anak memiliki

dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Orang

tua dengan anaknya sebagai pribadi dan sebagai

pendidik, dapat menyingkap pola asuh orang tua

dalam mengembangkan disiplin diri anak yang tersirat

dalam situasi dan kondisi yang bersangkutan.

Alex Sobur (1991: 23) mengatakan bahwa

sebenarnya anak-anak yang diasuh secara langsung

oleh ibu dan ayah adalah anak-anak yang beruntung,

karena mereka tidak hanya mengalami satu tetapi

beberapa pendekatan yang membuatnya dewasa.

Proses pendewasaan ini akan banyak menentukan

pembentukan kepribadian anak kelak. Ia akan me-

miliki cara berpikir dan kehidupan perasaan yang

kaya dan seimbang karena terbiasa menghadapi dua

macam individu yang berbeda secara dekat dan terus

menerus.

Pola asuh terhadap anak hendaknya disesuai-

kan dengan proses berpikir manusia, Piaget (dalam

15

Bell, 1981), berpendapat bahwa proses berpikir

manusia merupakan suatu perkembangan yang

bertahap dari berpikir intelektual konkrit ke abstrak

berurutan melalui empat tahap perkembangan sebagai

berikut:

1. Periode sensori motor (0-2) tahun. Karakteris-tik periode ini merupakan gerakan-gerakan

sebagai akibat reaksi langsung dari rang-

sangan.

2. Periode pra operasional (2-7) tahun. Operasi yang dimaksud di sini adalah suatu proses

berpikir atau logik, dan merupakan aktifitas

mental, bukan aktifitas sensori motor.

3. Periode operasi kongkret (7-12) tahun. Dalam

periode ini anak berpikirnya sudah dikatakan

menjadi operasional. Periode ini disebut ope-rasi konkrit sebab berpikir logiknya didasarkan

atas manipulasi fisik dari objek-objek.

4. Periode formal (<12) tahun. Periode ini meru-pakan tahap terakhir dari keempat periode

perkembangan intelektual. Periode operasi

formal ini disebut juga periode operasi hipo-

tetik-deduktif yang merupakan tahap tertinggi dari perkembangan intelektual.

1. Macam-macam Pola Asuh

a. Pola Asuh Permissif

Definisi pola asuh permissif menurut beberapa

ahli yaitu:

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa orang tua

yang menerapkan pola asuh permissif memperlihatkan

ciri-ciri sebagai berikut: orang tua cenderung membe-

rikan kebebasan penuh pada anak tanpa ada batasan

16

dan aturan dari orang tua, tidak adanya hadiah

ataupun pujian meski anak berperilaku sosial baik,

tidak adanya hukuman meski anak melanggar

peraturan.

Gunarsa (2000) mengemukakan bahwa orang

tua yang menerapkan pola asuh permissif memberikan

kekuasaan penuh pada anak, tanpa dituntut kewajib-

an dan tanggung jawab, kurang kontrol terhadap

perilaku anak dan hanya berperan sebagai pemberi

fasilitas, serta kurang berkomunikasi dengan anak.

Dalam pola asuh ini, perkembangan kepribadian anak

menjadi tidak terarah, dan mudah mengalami kesulit-

an jika harus menghadapi larangan-larangan yang ada

di lingkungannya.

Prasetya dalam Anisa (2005) menjelaskan bahwa

pola asuh permisif atau biasa disebut pola asuh

penelantar yaitu dimana orang tua lebih memprioritas-

kan kepentingannya sendiri, perkembangan kepriba-

dian anak terabaikan, dan orang tua tidak mengetahui

apa dan bagaimana kegiatan anak sehari-harinya.

Dariyo dalam Anisa (2005) juga menambahkan

bahwa pola asuh permissif yang diterapkan orang tua,

dapat menjadikan anak kurang disiplin dengan

aturan-aturan sosial yang berlaku. Namun bila anak

mampu menggunakan kebebasan secara bertanggung

jawab, maka dapat menjadi seorang yang mandiri,

kreatif, dan mampu mewujudkan aktualitasnya.

17

b. Pola Asuh Otoriter

Definisi pola asuh otoriter menurut beberapa

ahli yaitu:

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa orang tua

yang mendidik anak dengan menggunakan pola asuh

otoriter memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: orang

tua menerapkan peraturan yang ketat, tidak adanya

kesempatan untuk mengemukakan pendapat, anak

harus mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh

orang tua, berorientasi pada hukuman (fisik maupun

verbal), dan orang tua jarang memberikan hadiah

ataupun pujian.

Menurut Gunarsa (2000), pola asuh otoriter

yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan

dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa mem-

beri kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika

anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum.

Pola asuh otoriter ini dapat menimbulkan akibat

hilangnya kebebasan pada anak, inisiatif dan aktivi-

tasnya menjadi kurang, sehingga anak menjadi tidak

percaya diri pada kemampuannya.

Senada dengan Hurlock, Dariyo dalam Anisa

(2005), menyebutkan bahwa anak yang dididik dalam

pola asuh otoriter, cenderung memiliki kedisiplinan

dan kepatuhan yang semu.

18

c. Pola Asuh Demokratis

Definisi pola asuh demokratis menurut beberapa

ahli yaitu:

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa orang tua

yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihat-

kan ciri-ciri adanya kesempatan anak untuk berpen-

dapat mengapa ia melanggar peraturan sebelum

hukuman dijatuhkan, hukuman diberikan kepada

perilaku salah, dan memberi pujian ataupun hadiah

kepada perilaku yang benar.

Gunarsa (2000) mengemukakan bahwa dalam

menanamkan disiplin kepada anak, orang tua yang

menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan

dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan

bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan

orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan

objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak

sesuai. Dalam pola asuh ini, anak tumbuh rasa

tanggung jawab, mampu bertindak sesuai dengan

norma yang ada.

Dariyo dalam Anisa (2005) mengatakan bahwa

pola asuh demokratis ini, di samping memiliki sisi

positif dari anak, terdapat juga sisi negatifnya, di

mana anak cenderung merongrong kewibawaan

otoritas orang tua, karena segala sesuatu itu harus

dipertimbangkan oleh anak kepada orang tua.

Diakui dalam praktiknya di masyarakat, tidak

digunakan pola asuh yang tunggal, dalam kenyataan

19

ketiga pola asuh tersebut digunakan secara bersama-

an di dalam mendidik, membimbing, dan mengarah-

kan anaknya, adakalanya orang tua menerapkan pola

asuh otoriter, demokratis dan permissif. Dengan

demikian, secara tidak langsung tidak ada jenis pola

asuh yang murni diterapkan dalam keluarga, tetapi

orang tua cenderung menggunakan ketiga pola asuh

tersebut.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan

oleh Dariyo dalam Anisa (2005), bahwa pola asuh yang

diterapkan orang tua cenderung mengarah pada pola

asuh situasional, di mana orang tua tidak menerapkan

salah satu jenis pola asuh tertentu, tetapi memungkin-

kan orang tua menerapkan pola asuh secara fleksibel,

luwes, dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang

berlangsung saat itu.

d. Tipe Penelantar

Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan

waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-

anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk

keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan juga

kadangkala biaya pun dihemat-hemat untuk anak

mereka. Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku

penelantar secara fisik dan psikis pada ibu yang

depresi. Ibu yang depresi pada umumnya tidak

mampu memberikan perhatian fisik maupun psikis

pada anak-anaknya.

20

2. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

a. Faktor Internal

Fakor internal, misalnya latar belakang keluarga

orang tuanya, usia orang tua dan anak, pendidikan

dan wawasan orang tua, jenis kelamin orng tua dan

anak, karakter anak dan konsep peranan orang tua

dalam keluarga.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal, misalnya adalah tradisi yang

berlaku dalam lingkungannya, sosial ekonomi dalam

lingkungannya, dan semua hal yang berasal dari luar

lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi pola

asuh keuarganya.

2.1.4 Sikap

Pada umumnya rumusan-rumusan mengenai

sikap mempunyai persamaan unsur, yaitu adanya

kesediaan untuk merespon terhadap suatu situasi.

Triandis, 1971 (dalam Slameto, 2010) mendefinisikan

sebagai berikut: “An attitude is an idea charget with

emotion which predis proses a class of actions to a

particular class of social situations.”

Slameto (2010) mengatakan, sikap terbentuk

melalui bermacam-macam cara, antara lain:

1. melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau

dapat pula melalui suatu pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam (pengalaman

traumatik);

21

2. melalui imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa

disengaja, dapat pula dengan disengaja. Dalam hal terakhir individu harus mempunyai minat

dan rasa kagum terhadap mode, di samping itu

diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk mengenal dan mengingat model yang

hendak ditiru; peniruan akan terjadi lebih

lancar bila dilakukan secara kolektif daripada

perorangan;

3. melalui sugesti, di sini seseorang membentuk

suatu sikap terhadap objek tanpa suatu alasan

dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena pengaruh yang datang dari seseorang

atau sesuatu yang mempunyai wibawa dalam

pandangannya;

4. melalui identifikasi, di sini seseorang meniru

orang lain atau organisasi/badan tertentu

didasari suatu keterikatan emosional sifatnya; meniru dalam hal ini lebih banyak dalam arti

berusaha menyamai; identifikasi ini sering

terjadi antara anak dengan ayah, pengikut

dengan pemimpin, siswa dengan guru, antara anggota suatu kelompok dengan anggota lain-

nya dalam kelompok tersebut yang dianggap

paling mewakili kelompok yang bersangkutan.

Berkowitz tahun 1972 pernah mendaftarkan

lebih dari tiga puluh definisi tentang sikap (Azwar,

2004), namun secara garis besarnya dapat dibagi

menjadi tiga kelompok pemikiran, yaitu:

1. Kelompok pertama yang diwakili oleh Louis

Thurstone (1928), Rensis Likert (1932), Charles Osgood (1975), mengatakan bahwa “sikap

adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi

perasaan, baik perasaan mendukung atau

memihak (favorable) maupun parasaan tidak mendukung dan tidak memihak (unfavorable)

terhadap objek sikap tertentu”.

2. Kelompok kedua yang diwakili oleh Chave (1928), Bogardus (1931), La Piere (1934), Mead

22

(1934), dan Girdon Allport (1935), mengatakan

bahwa, ”sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara

tertentu, apabila individu dihadapkan pada

suatu stimulus yang menghendaki adanya respons”;

3. Kelompok ketiga adalah yang mengatakan

bahwa, “sikap merupakan konstalasi kompo-

nen-komponen kognitif, afektif, dan konatif”. Termasuk dalam kelompok ini Secord &

Backman (1964) mengatakan bahwa, “sikap

adalah sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (efeksi), pemikiran (kognisi), dan pre-

disposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap

suatu aspek di lingkungan sekitarnya”.

Para ahli psikologi sosial mutakhir mengklasifi-

kasikan pemikiran terhadap sikap dengan dua pende-

katan atau pemandangan (Azwar, 2006). Pertama

mengatakan bahwa sikap sebagai kombinasi reaksi

afektif, perilaku kognitif terhadap suatu objek. Pemi-

kiran ini terkenal dengan pendekatan skema triadik

atau pendekatan tricomponent. Kedua, karena tidak

puas terhadap penjelasan dan terdapatnya inkonsis-

tensi antara komponen kognitif, afektif, dan perilaku,

maka muncul pemikiran bahwa konsep sikap tersebut

hanya terdiri dari satu komponen (single component)

yaitu pada aspek afektif saja.

1. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap

Slameto (2010) mengatakan, ada banyak hal

yang menyebabkan sulitnya mengubah suatu sikap,

antara lain:

23

(1) Adanya dukungan dari lingkungan terhadap

sikap yang bersangkutan. Manusia selalu ingin mendapatkan respon dan penerimaan dari ling-

kungan, dan karena itu ia akan berusaha menam-

pilkan sikap-sikap yang dibenarkan oleh lingkung-annya. Keadaan semacam ini membuat orang

tidak cepat mengubah sikapnya; (2) Adanya peran-

an tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian

sesorang (misalnya „egodefensive); (3) Bekerjanya asas selektivitas. Seseorang cenderung tidak mem-

persepsi data-data baru yang mengandung infor-

masi yang bertentangan dengan pandangan-pandangan dan sikap-sikapnya yang telah ada.

Kalaupun sampai dipersepsi, biasanya tidak ber-

tahan lama, yang bertahan lama adalah informasi yang sejalan dengan pandangan atau sikapnya

yang sudah ada; (4) Bekerjanya prinsip memper-

tahankan keseimbangan. Bila kepada seseorang disajikan informasi yang dapat membawa suatu

perubahan dalam dunia psikologinya, maka infor-

masi itu akan dipersepsi sedemikian rupa, sehing-

ga hanya akan menyebabkan perubahan-peru-bahan yang se-perlunya saja; (5) Adanya kecende-

rungan seseorang untuk menghindari kontak

dengan data yang bertentangan dengan sikap-sikap yang telah ada (misalnya tidak mau meng-

hadiri ceramah mengenai hal yang tidak disetu-

juinya); (6) Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk mempertahankan penda-

pat-pendapatnya sendiri.

Sedangkan Azwar (1995) menyimpulkan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap

adalah:

(1) Pengaruh orang tua. Orang tua sangat besar

pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya.

Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya. Misalnya, orang tuanya pemusik,

maka akan cenderung melahirkan anak-anak yang

senang musik; (2) Pengaruh kebudayaan. Burrhus Frederic skin, seperti yang dikutip Azwar sangat

menekankan pengaruh lingkungan (termasuk

kebudayaan) dalam membentuk pribadi seseorang.

24

Kepribadian merupakan pola perilaku yang kon-

sisten yang menggambarkan sejarah reinforcement yang kita alami (Hergenhan dalam Azwar, 1995).

Kebudayaan memberikan corak pengalaman bagi

individu dalam suatu masyarakat. Kebudayaanlah

yang menanamkan garis pengaruh sikap individu terhadap berbagai masalah; (3) Lembaga pendidik-

an dan lembaga agama. Lembaga pendidikan serta

lembaga agama sebagai sesuatu sistem mempu-nyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikare-

nakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan

konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara

sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan,

diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keaga-maan serta ajaran-ajarannya.

Dikarenakan konsep moral dan ajaran agama

sangat menentukan sistem kepercayaan maka tidak-

lah mengherankan kalau pada gilirannya konsep

tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap

individu terhadap sesuatu hal. Apabila terdapat

sesuatu hal yang bersifat kontroversial, pada umum-

nya orang akan mencari informasi lain untuk mem-

perkuat posisi sikapnya atau mungkin juga orang

tersebut tidak mengambil sikap memihak. Dalam hal

seperti itu, ajaran moral yang diperoleh dari lembaga

pendidikan atau lembaga agama seringkali menjadi

determinan tunggal yang menentukan sikap.

a. Komponen Sikap

Djamarah (2000) berpendapat bahwa sesuatu

yang belum diketahui dapat mendorong siswa untuk

mencari tahu. Siswa pun mempunyai keyakinan dan

25

pendirian serta mengambil sikap tentang apa yang

harus dilakukan. Jadi, sikap siswa dapat dipengaruhi

oleh motivasi sehingga ia dapat menentukan sikap

dalam belajar.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa

munculnya sikap seorang siswa diiringi oleh minatnya

terhadap suatu objek. Kemudian diyakini bahwa objek

yang menarik minat siswa tersebut misalnya proses

pembelajaran akan terjadi atas dasar motivasi siswa

sehingga akan menentukan sikap siswa itu untuk

belajar.

Menurut Walgito (2004), sikap mengandung tiga

komponen, yaitu: kognitif (konseptual), afektif

(emosional), konatif (perilaku) atau action component.

1. Komponen kognitif yaitu komponen yang ber-

kaitan dengan pengetahuan, pandangan, keya-kinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan

bagaimana orang mempersepsi objek sikap;

2. Komponen afektif yaitu yang berhubungan rasa senang atau tidak senang terhadap objek

sikap;

3. Komponen konatif yaitu komponen yang ber-kaitan dengan kecenderungan untuk berperi-

laku terhadap objek sikap. Komponen ini

menunjukkan intensitas sikap, yaitu menun-jukkan besar kecilnya kecenderungan bertin-

dak atau berperilaku seseorang terhadap objek

sikap.

Di antara ketiga komponen sikap tersebut dapat

dijelaskan bahwa komponen sikap afektif perlu men-

dapatkan penekanan secara khusus karena sikap

26

afektif ini merupakan sumber motif yang terdapat di

dalam diri siswa.

Slameto (2010), mengemukakan beberapa metode

yang dipergunakan untuk mengubah sikap, antara

lain:

1. Dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang bersangkutan. Caranya dengan

memberi informasi-informasi baru mengenai

objek sikap, sehingga komponen kognitif men-

jadi luas. Hal ini akhirnya diharapkan akan merangsang komponen efektif dan komponen

tingkah lakunya;

2. Dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap. Dalam cara ini komponen

afektif turut pula dirangsang. Cara ini paling

sedikit akan merangsang orang-orang yang bersikap anti untuk berpikir lebih jauh tentang

objek sikap yang tidak mereka senangi;

3. Dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku baru yang tidak konsisten dengan sikap-

sikap yang sudah ada. Kadang-kadang ini

dapat dilakukan melalui kekuatan hukum.

Dalam hal ini kita berusaha langsung mengu-bah komponen tingkah lakunya.

Meskipun terdapat banyak faktor yang menye-

babkan sikap cenderung bertahan, namun dalam

kenyataannya tetap terjadi perubahan-perubahan

sikap sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan

sehari-hari.

b. Peraturan Sekolah

Setiap sekolah mempunyai aturan-aturan yang

disebut tata tertib. Dalam tata tertib berisi aturan-

27

aturan yang harus ditaati oleh warga sekolah. Tata

tertib bertujuan agar tercipta suasana yang tenang

dan nyaman dalam belajar. Aturan sekolah ada yang

secara tertulis dan tidak tertulis.

Peraturan atau pedoman, pegangan, patokan

tingkah laku, sering disebut dengan norma (William

Chang, 2003: 83). Norma adalah formulasi warga

masyarakat akan nilai-nilai yang dianutnya.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi,

dan menurut isinya berwujud: perintah dan larangan.

Apakah yang dimaksud perintah dan larangan

menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan

kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh

karena akibat-akibatnya dipandang baik, sedangkan

larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk

tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya

dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma

yang berlaku di masyarakat.

Macam-macam norma yang telah dikenal luas

ada empat, yaitu:

1. Norma Agama

Peraturan hidup yang harus diterima manusia

sebagai perintah-perintah, larangan–larangan dan

ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha

Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat

hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa”

kelak di akhirat. Contoh norma agama ini di antaranya

28

ialah: (a) “Kamu dilarang membunuh”; (b) “Kamu

dilarang mencuri”.; (c) “Kamu harus patuh kepada

orang tua”; (d) “Kamu harus beribadah”; dan (e) “Kamu

jangan menipu”.

2. Norma Kesusilaan

Peraturan hidup yang berasal dari suara hati

sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan

ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesal-

an. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal,

dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh

norma ini di antaranya ialah: (a) “Kamu tidak boleh

mencuri milik orang lain”; (b) “Kamu harus berlaku

jujur”; (c) “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama

manusia”; (d) “Kamu dilarang membunuh sesama

manusia”.

3. Norma Kesopanan

Norma yang timbul dan diadakan oleh masya-

rakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga

masing-masing anggota masyarakat saling hormat

menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma

ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini

adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan.

Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepa-

tutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masya-

rakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun,

tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak

29

berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan

bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya

berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa

yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat,

mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh

norma ini di antaranya ialah: (a) “Berilah tempat

terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api,

bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil

atau membawa bayi”; (b) “Jangan makan sambil

berbicara”; (c) “Janganlah meludah di lantai atau di

sembarang tempat”; dan (d) “Orang muda harus

menghormati orang yang lebih tua”.

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaan-

nya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang

mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat

yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal

yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup.

Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan

dengan adat istiadat.

Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial

yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan

maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang meng-

anggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun

yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat

merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang

suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat

yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak

merupakan tradisi rakyat.

30

4. Norma Hukum

Peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat

oleh lembaga kekuasaan negara, isinya mengikat

setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan

dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumber-

nya bisa berupa peraturan perundang–undangan,

yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama.

Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya

yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman.

Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-

peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat

dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan

negara. Contoh norma ini di antaranya ialah:

(a) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/

nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan

hukuman setinggi-tingginya 15 tahun”; (b) “Orang

yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan,

diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli;

(c) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk

peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang–

undangan. Perundang–undangan baik yang sifatnya

nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh

lembaga formal yang diberi kewenangan untuk

membuatnys. Oleh karena itu, norma hukum sangat

mengikat bagi warga Negara.

31

c. Hubungan antar-Norma

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat selain

diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma

agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-

kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat

dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana

kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan

kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Arti-

nya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam

masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya.

Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu

kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh mem-

bunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah

agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang

sama.

Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum

pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk

membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku

untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelang-

garan hukum. Hubungan antara norma agama,

kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat

dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing me-

miliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumber-

nya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil).

Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat

yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya

peraturan perundang-undangan.

32

Di dalam setiap masyarakat terdapat pola

perilaku (pattern of behavior). Pola perilaku merupakan

cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan

sama dan harus diikuti oleh semua anggota masya-

rakat tersebut. Setiap manusia dalam masyarakat

selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat

sekitarnya. Selain dipengaruhi oleh tindakan bersama,

pola-pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi

kebudayaan masyarakatnya. Pola perilaku berbeda

dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertin-

dak seorang anggota masyarakat yang kemudian

diakui dan mungkin diikuti oleh orang lain. Pola

perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilak-

sanakan apabila berhubungan dengan orang lain,

disebut social organization. Sedangkan kebiasaan,

tidak perlu dilakukan seseorang di dalam hubungan-

nya dengan orang lain. Khususnya dalam mengatur

hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan

pula struktur normatif atau designs for living yaitu

garis-garis atau petunjuk dalam hidup. Artinya,

kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang

perilaku atau blueprint for behavior, yang menetapkan

peraturan-peraturan tentang apa yang harus dilaku-

kan, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang

dilarang (Koentjaraningrat: 1990).

Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian

dari kebudayaan adalah sebagai berikut: (1) Unsur-

unsur yang menyangkut penilaian (valuational

elements), misalnya apa yang baik dan buruk, apa

33

yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa

yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak

sesuai dengan keinginan; (2) Unsur-unsur yang ber-

hubungan dengan apa yang seharusnya (prescriptive

elements), misalnya bagaimana orang harus berperi-

laku; (c) Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan

(cognitive elements), misalnya harus mengadakan

upacara adat pada saat kelahiran, perkawinan dan

sebagainya.

Jadi kaidah-kaidah kebudayaan adalah peratur-

an tentang tingkah laku atau tindakan yang harus

dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Berlakunya

kaidah dalam suatu kelompok manusia tergantung

pada kekuatan kaidah tersebut sebagai petunjuk

tentang bagaimana seseorang harus berperilaku.

Artinya sampai seberapa jauh kaidah-kaidah tersebut

diterima oleh anggota kelompok, sebagai petunjuk

perilaku yang pantas.

2.2 Rumusan Hipotesis

Hasil penelitian studi eksplorasi faktor-faktor

pembetukan siswa adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiadi (2000)

yang meneliti 52 responden dengan menggunakan

skala sikap yang memiliki koefisien reliabilitas Alpha

() sebesar 0,79 diperoleh koefisien korelasi sebesar

-0,521. Artinya bahwa tingkat pendidikan dan penda-

patan orang tua siswa memberikan sumbangan tinggi

34

kategori sikap yang bersifat negatif. Sumbangan

tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua terha-

dap sikap siswa sebesar 27%.

Penelitian yang dilakukan Yuniati (2003) yang

meneliti 59 responden dengan menggunakan skala

sikap yang memiliki koefisien reliabilitas Alpha ()

sebesar 0,94 diperoleh koefisien korelasi sebesar -0,96.

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua

siswa berbalikan terhadap sikap siswa. Semakin tinggi

tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua semakin

tinggi kategori sikap siswa yang bersifat negatif.

Sumbangan tingkat pendidikan dan pendapatan orang

tua terhadap sikap siswa sebesar 92%.

Penelitian yang dilakukan Sasongkowati (2000)

yang meneliti 122 responden dengan menggunakan

skala sikap yang memiliki koefisien reliabilitas Alpha

() sebesar 0.95 diperoleh koefisien korelasi sebesar

-0,78. Artinya bahwa tingkat pendidikan dan penda-

patan orang tua siswa memberikan sumbangan ber-

balikan terhadap sikap siswa. Semakin tinggi tingkat

pendidikan dan pendapatan orang tua semakin tinggi

kategori sikap siswa yang bersifat negatif. Sumbangan

tingkat pendidikan dan pendapatan orang tua terha-

dap sikap siswa sebesar 60%.

35

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang

ada, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini

adalah:

1. Ada hubungan signifikan antara tingkat sosial

ekonomi orang tua dengan sikap siswa terhadap

peraturan sekolah;

2. Ada hubungan signifikan antara pola asuh

keluarga dengan sikap siswa terhadap peraturan

sekolah.

2.4 Model

Keterangan bagan:

X1 = simbol untuk variabel tingkat sosial ekonomi orang tua

X2 = simbol untuk variabel pola asuh

Y = simbol untuk variabel sikap siswa

Tingkat social ekonomi Orang tua (X1)

Sikap Siswa (Y)

Pola Asuh (X1)