Laporan Kinerja 2019 | i
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2019 menggambarkan capaian kinerja
tahun 2019 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ditahun berikutnya.
Tahun 2019 adalah tahun yang penting bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengelola persepsi memelihara kepercayaan publik demi terwujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kab. Kediri terlebih telah diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian dipertegas oleh Keputusan Direktur Jenderal MA Nomor:
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 guna penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi
peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecapatan akses peradilan dan pemberian pelayanan hukum pada pencari keadilan terutama pada masyarakat rentan dan terpinggirkan. Sekaligus telah diperolehnya penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Menpan RB pada tanggal 10 Desember 2019.
Kami berharap LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis IT di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
ii | Laporan Kinerja 2019
Dari analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja ini Pengadilan Agama Kab. Kediri berharap dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari korupsi dan bersih melayani.
Kediri, 13 Januari 2020 Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri
Drs. H. Arifin, M.H.
Laporan Kinerja 2019 | iii
engadilan Agama Kab. Kediri mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam
melaksanakan program kedua Mahkamah Agung RI RPJM 2015-2019 yaitu Reformasi Birokrasi dan Tatakelola. Untuk itu seluruh program Pengadilan Agama Kab. Kediri didasarkan pada
tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Kab. Kediri secara konsisten terus menerus dan
berkesinambungan menuju RPJM Ke-3 Tahun 2020-2024.
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan 4 (empat) sasaran dan menggunakan 14 (empat belas) indikator kinerja untuk mengukur sasaran tersebut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan capaian 100% atau lebih dari 100%, antara lain:
1. Indikator berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu (125,00%)
2. Indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti/di Eksekusi (111,11%) 3. Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hakim banding, kasasi dan PK
(110,64%) 4. Indikator sisa perkara yang diselesaikan (100%) 5. Indikator isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu (100%) 6. Indikator perkara prodeo yang diselesaikan (100%) 7. Indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum/Posbakum (100%)
Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebesar 84,34%. Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikatornya dijelaskan pada tabel berikut :
iv | Laporan Kinerja 2019
TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% 86,83% 96,47%
Persentase penurunan sisa perkara
10% 9,16% 91,62%
Persentase perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
90% 99,58% 110,64%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70% 54,25% 77,50%
2
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
5% 1,95% 38,93%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
80% 100,00% 125,00%
Laporan Kinerja 2019 | v
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100% 0,00% 0,00%
3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90% 28,64% 31,82%
Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100% 97,64% 97,64%
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100% 100,00% 100,00%
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
90% 100,00% 111,11%
******
vi | Laporan Kinerja 2019
Laporan Kinerja 2019 | vii
KATA PENGANTAR ............................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................. vii
Bab I Pendahuluan ..............................................................................................1 A. Latar Belakang ..................................................................... 1 B. Tugas Dan Fungsi ................................................................. 2 C. Struktur Organisasi .............................................................. 4
D. Issue Strategis ..................................................................... 11 E. Sistimatika Penulisan ........................................................... 16
Bab II Perencanaan Kinerja ................................................................. 19
A. Rencana Strategis 2015-2019 .............................................. 19
1. Visi ................................................................................ 2. Misi ............................................................................... 3. Tujuan ........................................................................... 4. Sasaran Strategis ...........................................................
B. Rencana Kinerja 2020 .......................................................... C. Perjanjian Kinerja 2020 ........................................................
19 20 21 21 23 25
viii | Laporan Kinerja 2019
Bab III Akuntabilitas Kinerja 2019 ....................................................... 27 1. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................27 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....................................................30 3. Realisasi Anggaran ................................................................ 44
BAB IV Penutup .................................................................................... 49 A. Simpulan ........................................................................... 49 B. Rekomendasi ..................................................................... 52 LAMPIRAN 1. SK Tim Penyusunan LKjIP PA Kab. Kediri Tahun 2019 2. SK Penetapan Tim Reviu LKJiP 2019 3. Struktur Organisasi 4. Reviu IKU Ke-2 Pada Tahun 2019 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 6. Reviu Renstra Ke-4 Pada Tahun 2019 7. Rancangan Renstra 2020-2024 8. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 9. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2019 10. Pengukuan Kinerja Tahun 2019 11. Penghargaan yang Diterima
Laporan Kinerja 2019 | 1
A. LATAR BELAKANG
eningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang
diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya
pengukuran terhadap sasaran strategis pada setiap indikator-indikatornya sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya. Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Kab. Kediri telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Kab. Kediri akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
2 | Laporan Kinerja 2019
LKjIP disusun mengingat pentingnya LKjIP sebagai acuan penilaian atas
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya
peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencana-an Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di
bawahnya.
Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2019 untuk mencapai visi dan misinya.
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
B. TUGAS DAN FUNGSI
ebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yg
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Laporan Kinerja 2019 | 3
Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan
pengarahan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, fungsional dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
4 | Laporan Kinerja 2019
C. STRUKTUR ORGANISASI
ntuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Kediri terdiri dari :
1. Pimpinan Pengadilan Agama Kab. Kediri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas bidang Kesekretariatan.
4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, disamping itu juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala sub bagian yaitu Kepala sub bagian Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana, Kepala sub bagian Umum & Keuangan serta Kepa;a sub bagian Perencanaan, IT & Pelaporan.
Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Kab. Kediri seperti dibawah ini :
Laporan Kinerja 2019 | 5
Laporan Kinerja 2019 | 6
Uraian Tugas dan Fungsi (Tusi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :
1. KETUA PENGADILAN sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyeleng-garaan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah- masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menerima laporan penanganan perkara, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, meng-evaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara ekonomi syariah di wilayah
hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
2. WAKIL KETUA PENGADILAN adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya, serta menjadi koordinator Hakim Pengawas Bidang.
3. HAKIM adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menan-datanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menanda-tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan atas perintah Ketua Pengadilan.
4. PANITERA adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Pelaksanaan koordinasi, pem-
binaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
Laporan Kinerja 2019 | 7
b) Pelaksanaan pengelolaan ad-ministrasi perkara perdata agama;
c) Pelaksananaan pengelolaan ad-ministrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
d) Pelaksanaan administrasi ke-uangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
e) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.
5. PANITERA MUDA PERMOHONAN bertugas : a) Melaksanakan administrasi
perkara, mempersiapkan persi-dangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan;
b) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan permohonan;
c) Mencatat setiap perkara yang diterima
d) Mengatur pelayanan ketertiban antrian persidangan;
e) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;
6. PANITERA MUDA GUGATAN bertugas: d) Melaksanakan administrasi
perkara, mempersiapkan persi-dangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan;
e) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan gugatan;
f) Mencatat setiap perkara yang diterima;
g) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. PANITERA MUDA HUKUM bertugas : a) Bertanggungjawab terhadap
pembuatan laporan bulanan, triwulan, 6 bulanan dan tahunan;
b) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak;
c) Menerima dan memberikan tanda terima atas Memori banding, Kontra memori banding,
d) Memori Kasasi, Kontra memori kasasi dan Jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali.
e) Mengatur urutan dan giliran Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera;
8 | Laporan Kinerja 2019
f) Mengatur urutan dan giliran Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejuru-sitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera;
g) Bertanggung jawab terhadap penerbitan AC perkara gugat cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah ikrar;
h) Mengevaluasi terhadap pelak-sanaan penyelesaian perkara tiap majelis;
8. SEKRETARIS adalah mempunyai
tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Agama Kab.Kediri dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Pelaksanaan urusan perenca-
naan, program dan anggaran, b) Pelaksanaan urusan kepega-
waian, c) Pelaksanaan urusan keuangan, d) Pelaksanaan penataan organi-
sasi dan tatalaksana. e) Pelaksanaan pengelolaan tek-
nologi informasi dan statistik; f) Pelaksanaan urusan surat
menyurat, arsip; g) Perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, dan
h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan
Kesekretariatan Pengadilan Agama.
9. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang kepegawaian, organisasi dan tatalaksana Pengadilan Agama Kab.Kediri dapat dijabarkan sebagai berikut : a) Menghimpun dan memelihara
serta mengarsipkan dengan baik peraturan-peraturan kepegawaian serta petunjuk pelaksanaannya,
b) Menyusun dan memelihara file kepegawaian secara perorangan dan melengkapi biodata dari masing-masing pegawai,
c) Melaksanakanan pengisian buku induk pegawai, pengisian kartu tik. Pegawai, pengisian buku jadwal mutasi kepegawaian dan menyusun statistik pegawai,
d) Menyusun DUK dan Bezetting formasi pada setiap tahun.
e) Mengurus dan membuat usul kenaikan pangkat, penyesuaian ijasah peninjauan masa kerja, sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian dengan hak pensiun dan pengangkatan dalam jabatan;
f) Mengurus kenaikan gaji berkala; g) Mengurus Cuti Pegawai; h) Mengurus BPJS; i) Membuat SKP;
Laporan Kinerja 2019 | 9
j) Membuat surat keterangan kenaikan gaji berkala, surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ) pada setiap tahun anggaran;
k) Membuat dan menyiapkan absensi harian, bulanan, absensi SKJ, absensi pengajian, absensi pembinaan dan lain-lain;
l) Menyusun statistik kepegawaian. m) Memasukkan dan mengirim data
absensi pegawai melalui aplikasi KOMDANAS untuk dimintakan tunjangan kinerjanya;
10. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang administrasi umum dan keuangan Pengadilan Agama Kab.Kediri dapat dijabarkan sebagai berikut : a) Mengurus dan membuat usul
kenaikan pangkat, penyesuaian ijasah peninjauan masa kerja, sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian dengan hak pensiun dan pengangkatan dalam jabatan;
b) Mengurus kenaikan gaji berkala; c) Mengurus Cuti Pegawai; d) Mengurus BPJS; e) Membuat SKP; f) Membuat surat keterangan
kenaikan gaji berkala, surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) surat pernyataan
menduduki jabatan (SPMJ) pada setiap tahun anggaran;
g) Membuat, menghimpun dan meneliti laporan keuangan dan berita acara pemeriksaan KAS/LKKA/LKKAR, baik yang bersifat bulanan maupun triwulan dan dikirim Pengadilan Tinggi Agama;
h) Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dalam membuat dan menyusun RKAKL;
i) Menyusun tunjangan-tunjangan dan gaji pegawai;
11. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang perencanaan, IT dan pelaporan Pengadilan Agama Kab.Kediri dapat dijabarkan sebagai berikut :
a) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan dan anggaran;
b) Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta Indikator Kinerja Utama (IKU);
c) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam penyusunan rencana, program dan anggaran yang dituangkan dalam RKAKL;
10 | Laporan Kinerja 2019
Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Kepaniteraan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal;
d) Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dalam membuat dan menyusun RKAKL;
e) Mengkoordinasikan pelaksanaan komputerisasi data dan pengembangan sistem informasi terintegrasi;
f) Menghimpun data yang terkait dengan perenca-naan program, meliputi data di Kesekretariatan dan Kepaniteraan;
g) Mendokumentasikan data pada sistem database sebagai sumber data di Pengadilan Agama Kab. Kediri;
h) Menangani instalasi dan perbaikan web, server domain, router, hotspot dan traffic jaringan beserta keamanannya.
Laporan Kinerja 2019 | 11
D. ISSUE STRATEGIS
da 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya P enye l esai an P erkara , dan I nteg r i tas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik
Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Spesialist pada Bank Dunia, dalam bukunya Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform.
1. Masalah Akses.
Sampai tahun 2019 lalu, Pengadilan Agama Kab. Kediri telah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi
pengadilan, baik mengenai proses pendaftaran dan prosedur penanganan perkara melalui e-court. Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Karena proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan
akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Dan hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
Karena keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum, disamping itu informasi pengadilan merupakan komuditas transaksional yang langsung kepada publik terhadap Badan Peradilan.
12 | Laporan Kinerja 2019
Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.
Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.
Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.
2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.
Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Laporan Kinerja 2019 | 13
Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi. Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan
Agama Kab. Kediri telah melaksanakan managemen perkara yang berbasis IT dengan aplikasi SIPP yang selanjutnya dalam tahun 2019 tepatnya pada tanggal 19 Agustus Ketua Mahkamah Agung RI telah meluncurkan dan mulai
memberlakukan e-Litigasi kepada peradilan dibawahnya. Tujuan diberlakukannya E-Litigasi ini adalah untuk mendobrak tembok penghalang efektivitas peradilan, dengan E-Litigasi ini diharapkan proses peradilan bisa lebih cepat, dapat menjembatani kendala
geografis, dan juga menekan tingginya biaya perkara. Sehingga manfaat yang didapat dari E-Litigasi ini dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, capat dan berbiaya ringan. Juga pemenuhan asas pelayanan publik serta demi meningkatkan kepercayaan publik dalam peradilan. Dalam E-Litigasi ini, digitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pembayaran perkara maupun biaya pemanggilan. Akan tetapi diperlakukan pula dalam tukar-menukar dokumen, jawab-menjawab, pembuktian, bahkan penyampaian putusan. Dasar hukum pembentukannya ialah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Juga sebagai
14 | Laporan Kinerja 2019
salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat Pengadilan Agama Kab. Kediri pada tahun 2019 telah melaksanakan sidang keliling didaerah yang agak jauh dari kantor dan sidang terpadu yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pemkab Kediri dan Kementrian Agama Kab. Kediri.
3. Masalah Integritas
Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.
Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada
Laporan Kinerja 2019 | 15
upaya pendislinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konprehensif.
Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, salah satu instansi peradilan agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terletak di Jl. Sekartaji No. 12 Kediri dengan memiliki wilayah hukum terdiri 26 Kecamatan 345 desa, dengan luas wilayah 1386 Km2. Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued): 1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien; 2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam
prosedur administrasi perkara melalui aplikasi E-Court; 3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara; 4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar; 5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan dengan “One
Day Publish”; 6. Optimalisasi fungsi ”Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP)” bagi
masyarakat pencari keadilan.
Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar mereviu keempat rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2018 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam satu tahun angggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
16 | Laporan Kinerja 2019
E. SISTIMATIKA PENULISAN
istimatis penyusunan laporan kinerja ini dapat kami jabarkan sebagaimana tersebut dibawah ini :
Bab 1 : Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab 2 : Perencanaan Kinerja Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
Laporan Kinerja 2019 | 17
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
Bab 4 : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya .
-- #LkjIP@2019 --
18 | Laporan Kinerja 2019
Laporan Kinerja 2019 | 19
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
encana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana
pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap. Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Agama Kab. Kediri menyusun Rencana Strategis 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.
1. V I S I Visi Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang Agung”
Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk menjadikan Pengadilan Agama Kab. Kediri sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memilki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.
20 | Laporan Kinerja 2019
2. M I S I
Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah:
a. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel, ini mencerminkan :
Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat
b. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara, mencerminkan :
pengorganisasian dan pengarahan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai penyelesaian perkara.
c. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, mempunyai maksud :
Hukum ditegakkan dengan benar maka untuk memperoleh akses keadilan hokum akan bisa dirasakan oleh setiap orang khususnya bagi strata sosial paling bawah (access to justice). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindunghadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, dikandung maksud :
Ketaatan atau kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan konsep nyata dalam mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat pencari keadilan tanpa mengajukan upaya hukum lagi.
Laporan Kinerja 2019 | 21
3. TUJUAN Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagai berikut :
a. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
b. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan d. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
4. SASARAN Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Agama Kab. Kediri menetapkan 4 (empat) sasaran untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut, sebagai berikut :
a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :
- Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase penurunan sisa perkara - Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi, dan PK - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan
b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :
- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi - Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
22 | Laporan Kinerja 2019
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
c. Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :
- Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan - Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan - Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
yang terselesaikan - Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
d. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, maka Pengadilan Agama Kab. Kediri melakukan penyesuaian dalam merancang rencana strategisnya untuk tahun 2020-2024 dengan menambah unsur indikator kinerjanya yang berkaitan penerimaan dan penyelesaian perkara melalui media elektronik yakni e-court dan e-litigasi. Sehingga secara keseluruhan ada 5 (lima) sasaran, sedangkan untuk 4 sasaran tetap seperti rencana strategis 2015-2019, berikut penambahannya :
Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Melalui Media Elektronik Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :
- Persentase proses penerimaan perkara melalui E-Court - Persentase proses penyelesaian perkara melalui E-Litigasi
Laporan Kinerja 2019 | 23
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020
encana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Kab. Kediri terkait dengan rancangan rencana strtegis 2020-2024 yang memuat angka target
kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.
RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI TAHUN 2020
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntbel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90%
Persentase penurunan sisa perkara
10%
Persentase perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
90%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70%
2
Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100%
24 | Laporan Kinerja 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
1%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
90%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100%
3 Terwujudnya efektivitas pengelolaan penerimaan dan penyelesaian perkara melalui media elektronik
Persentase proses penerimaan perkara melalui E-Court
5%
Persentase proses penyelesaian perkara melalui E-Litigasi
100%
4
Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100%
Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90%
Persentase perkara Permoho-nan (voluntair) Identitas Hukum
100%
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100%
5 Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
90%
Laporan Kinerja 2019 | 25
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja 2020 bagi Pengadilan Agama Kab. Kediri merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2020
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntbel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90%
Persentase penurunan sisa perkara 10%
Persentase perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
90%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70%
2
Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
1%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
90%
26 | Laporan Kinerja 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Target
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100%
3 Terwujudnya efektivitas pengelolaan penerimaan dan penyelesaian perkara melalui media elektronik
Persentase proses penerimaan perkara melalui E-Court
5%
Persentase proses penyelesaian perkara melalui E-Litigasi
100%
4
Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100%
Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90%
Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100%
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100%
5 Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
90%
-- #LkJip_2019# --
Laporan Kinerja 2019 | 27
1. CAPAIAN KINERJA 2019
apaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2019 diukur dengan perhitungan membandingkan
antara target dengan realisasi indikator masing-masing dari sasaran strategis. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2019 adalah sebesar 84,34%. Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja yang paling tinggi (diatas 85%) adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, pada indikator: a. berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu mencapai 125,00% b. isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu mencapai 100%
2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, pada indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi) mencapai 111,11%
3. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, pada indikator :
a. perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK mencapai 110,64%
b. sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan mencapai 100% c. perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 96,74% d. penurunan sisa perkara mencapai 91,62%
4. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, pada indikator :
a. perkara prodeo mencapai 100% b. perkara permohonan (voluntair) identitas hukum mencapai 97,64% c. pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum) mencapai 100% Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja terendah (dibawah 85%) dengan urutan sebagai berikut:
28 | Laporan Kinerja 2019
1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat pada inidikator : Putusan yang menarik perhatian masyarakat terkait putusan Ekonomi
Syariah yang dapat diakses secara online, tidak mencapai target (0%) Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan hanya
mencapai 31,82% Perkara yang diselesaikan melalui mediasi hanya tercapai 38,93%
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, pada indikator perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan hanya tercapai 70,71%
3. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, pada indikator Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan hanya mencapai 77,50%
Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntbel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% 86,83% 96,47%
Persentase penurunan sisa perkara
10% 9,16% 91,62%
Persentase perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
90% 99,58% 110,64%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70% 42,48% 60,69%
Laporan Kinerja 2019 | 29
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
5% 1,95% 38,93%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
80% 100,00% 125,00%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100% 0,00% 0,00%
3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90% 28,64% 31,82%
Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100% 97,64% 97,64%
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100% 100,00% 100,00%
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
90% 100,00% 111,11%
30 | Laporan Kinerja 2019
2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
asaran peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis Pengadilan Agama Kab. Kediri. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Sasaran ini diukur menggunakan 14 indikator kinerja utama. Adapun analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja 1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2019 405 405 0 100,00% 100,00% 100,00%2 2018 478 478 0 100,00% 100,00% 100,00%3 2017 590 590 0 100,00% 100,00% 100,00%
NO.
TAHU
N
J U M L A H
SISA
PER
KARA
YG
DIP
UTU
S TA
HUN
SI
SA P
ERKA
RA
YG B
ELU
M
DIPU
TUS
SISA
PER
KARA
TH
. LAL
U
REAL
ISAS
I
TARG
ET IK
U
CAPA
IAN
KIN
ERJA
SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Laporan Kinerja 2019 | 31
Sisa Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang belum diputus tahun 2018 sebanyak 405 perkara pada tahun 2019 telah diputus semuanya sehingga capai kinerjanya mencapai 100%. Begitupun juga dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 478 perkara telah diselesaikan semuanya di tahun 2018 realisasinya 100% sisa perkara.
b. Indikator Kinerja 2 : Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2019 405 4766 4737 4113 86,83% 90,00% 96,47%2 2018 478 4187 4665 3303 70,80% 90,00% 78,67%3 2017 590 4243 4833 3645 75,42% 90,00% 83,80%
CAPA
IAN
KIN
ERJA
NO.
TAH
UN
J U M L A HPE
RKAR
A D
ITER
IMA
PERK
ARA
DIP
UTU
S
SISA
PER
KARA
TH
. LAL
U
PERK
ARA
DIP
UTU
S <
5 BL
N
REAL
ISAS
I
TARG
ET IK
U
Dari perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 4766 perkara ditambah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 405 perkara, Pengadilan Agama Kab.Kediri dapat menyelesaikan perkara tepat waktu maksimal sampai 5 bulan sejumlah 4113 perkara dengan realisasi mencapai 86,83% dengan capaian kinerja mencapai 96,47% dari target 90%, sehingga mencapai dari target yang ditentukan. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 ada penurunan capaian kinerja mencapai 17,8% , hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya:
1. Ada beberapa perkara yang pihaknya berstatus PNS sehingga masih membutuhkan ijin dari atasannya sehingga penyelesaiannya bisa mencapai lebih dari 5 bulan.
2. Ada juga perkara yang pihak Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas sehingga perlu diumumkan melalui media.
32 | Laporan Kinerja 2019
c. Indikator Kinerja 3 : Persentase penurunan sisa perkara
1 2 3 4 5 6 7 8 91 2019 405 4766 4737 434 9,16% 10% 91,62%2 2018 478 4187 4355 405 9,30% 10% 93,00%3 2017 590 4243 4833 478 9,89% 10% 98,90%
CAPA
IAN
KIN
ERJA
NO.
TAH
UN
PERK
ARA
DIT
ERIM
A
PERK
ARA
DIP
UTU
S
SISA
PER
KARA
TH
. LAL
U
SISA
PER
KARA
BE
LUM
DIP
UTU
S
REAL
ISAS
I
TARG
ET IK
U
J U M L A H
Perbandingan realisasi dalam penurunan sisa perkara selama 3 tahun secara sistimatis dapat terlihat pada tahun 2017 hingga tahun 2019, realisasi di tahun 2017 mencapai 9,89% belum mencapai target capaian 10%, lalu di tahun 2018 mencapai 9,30% juga masih dibawah target capaian 10% dan pada tahun 2019 hanya mencapai 9,16% turun sekitar 0,24% dari tahun 2018. Sehingga dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penurunan sisa perkara selama 3 tahun tersebut terjadi penurunan meskipun secara garis besarnya capaian kinerja mencapai diatas 91%, hal ini berarti capaian kinerja rata-rata mengalami penurunan sekitar 5,49%, hal ini yang menjadi penyebabnya adalah adanya peningkatan penerimaan perkara terutama di tahun 2019 sebanyak 4766 perkara ditambah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 405 perkara sehingga perkara yang ditangani sejumlah 5171 perkara, sedangkan yang diputus selama 2019 sebesar 4737 perkara.
Laporan Kinerja 2019 | 33
d. Indikator Kinerja 4 : Persentase perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
1 2 3 4 5 6 7 81 2019 4737 20 4717 99,58% 90,00% 110,64%2 2018 4260 27 4233 99,37% 90,00% 110,41%3 2017 4355 19 4336 99,56% 90,00% 110,63%
CAPA
IAN
KIN
ERJA
NO.
TAH
UN
PEM
OH
ON
BA
ND
ING
, KA
SASI
&
PK
YAN
G T
IDA
K BA
ND
ING
, KA
SASI
&
PK
PUTU
S PA
DA
TK.
I
REAL
ISAS
I
TARG
ET IK
U
J U M L A H
Dari perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 4737 perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK) hanya 20 perkara, sehingga dapat dihitung para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum realisasinya mencapai 99,58% dengan capaian kinerja mencapai 110,64% dari target 90%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum melampaui target dan merasa puas terhadap putusan dari Pengadilan Agama Kab.Kediri. Dibandingkan tahun 2018 untuk capaian kinerjanya mengalami kenaikan 0,23% dari realisasi 99,58% di tahun 2019 dan 99,37% pada tahun 2018.
34 | Laporan Kinerja 2019
e. Indikator Kinerja 5 : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan
1 2 3 4 5 6 7
1 2019 153 83 54,25% 70% 77,50%2 2018 155 72 46,45% 70% 66,36%3 2017 140 68 48,57% 70% 69,39%
TARG
E IK
U
CAPA
IAN
KIN
ERJA
NO. TAHUN
J U M L A H
RESP
ON
DEN
RESP
ON
DEN
YG
PU
AS
DG
N
PELA
YAN
AN
REA
LISA
SI
Penilaian survey pelayanan terhadap publik pada Pengadilan Agama Kab. Kediri berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004, terhadap penilaian tersebut Pengadilan Agama Kab. Kediri pada tahun 2019 telah melakukan survey pelayanan publik dengan menjaring sebanyak 153 responden dari para pihak pencari keadilan yang merasakan pelayanan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan sistim 14 unsur pelayanan, antara lain :
- Prosedur Pelayanan - Persyaratan Pelayanan - Kejelasan Petugas Pelayanan - Kedisiplinan Petugas Pelayanan - Kemampuan Petugas Pelayanan - Kecepatan Pelayanan - Keadilan mendapatkan pelayanan - Kesopanan & keramahan petugas - Kewajaran biaya pelayanan - Kepastian biaya pelayanan - Kepastian jadwal pelayanan - Kenyamanan lingkungan - Keamanan pelayanan
Laporan Kinerja 2019 | 35
Dari keempatbelas unsur tersebut diperoleh yang merasa puas terhadap pelayanan publik Pengadilan Agama Kab. Kediri sejumlah 83 orang sehingga diperoleh realisasi kepuasan publik sebesar 54,25% dengan capaian kinerja sebesar 77,50%, hal itu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan realisasi sekitar 7,8% berarti ada kepuasan publik terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Kab. Kediri hal itu disebabkan Pengadilan Agama Kab. Kediri di tahun 2019 telah mencanangkan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dan di bulan Desember 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menpan RB. Oleh karenanya pelaksanaan survey tersebut menjadi penilaian tersendiri dalam mencapai kepuasan publik terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
a. Indikator Kinerja 6 : Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
1 2 3 4 5 7 8
1 2019 4737 4737 100,00% 100,00% 100,00%
2 2018 4260 4260 100,00% 100,00% 100,00%
3 2017 4355 4355 100,00% 100,00% 100,00%
TARG
ET I
KU
CAPA
IAN
KIN
ERJA
NO. TAHUN
J U M L A H
PUTU
SAN
YG
DITE
RIM
A TE
PAT
WAK
TU
PUTU
S PA
DA T
K.I
REAL
ISAS
I
SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
36 | Laporan Kinerja 2019
Dari tabel diatas terlihat bahwa di tahun 2019 persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan memperoleh realisasi sebesar 100% dari perkara yang diputus sebanyak 4737 perkara dan telah diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga pencapaian kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% . Begitupun pada tahun 2018 dan 2017 yang lalu tercapai hasil kinerja sebesar 100% dengan target yang sama di tahun 2019 yaitu sebesar 100%.
b. Indikator Kinerja 7 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2019 4189 411 8 1,95% 5% 38,93%2 2018 3660 511 7 1,37% 5% 27,40%3 2017 3609 503 5 0,99% 5% 19,80%
TARG
ET I
KU
CAPA
IAN
KIN
ERJA
NO. TAHUN
J U M L A H
PERK
ARA
G
UG
ATA
N
DIT
ERIM
A
PERK
ARA
YA
NG
D
I MED
IASI
PERK
ARA
YG
DIS
ELES
AIKA
N
MEL
ALU
I MED
IASI
REA
LISA
SI
Dari perkara gugatan yang diterima selama tahun 2019 sebanyak 4189 perkara yang menggunakan prosedur mediasi sebanyak 411 perkara dan dari jumlah tersebut perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi hanya 8 perkara, sehingga realisasinya hanya tercapai 1,95% dengan pencapaian kinerja 38,93% dari target yang ditetapkan sebesar 5% hal ini disebabkan karena rata-rata perkara yang diterima ole Pengadilan Agama Kab. Kediri berstatus perkara ghoib, yaitu salah satu pihak tidak diketahui alamatnya dengan jelas sehingga sulit untuk dilaksanakan mediasi dan juga rata-rata para pihak memang sudah tidak menginginkan rumah tangganya bersatu lagi (konflik rumah tangga yang sudah terlalu parah). Begitupun juga pada tahun 2018 dari perkara gugatan yang diterima sebanyak 3660 perkara yang dapat dimediasi hanya 511 perkara dan yang dapat diselesaikan melalui mediasi hanya 7 perkara (1,37%). Angka tersebut
Laporan Kinerja 2019 | 37
menurun di tahun 2017 dari perkara gugatan yang diterima 3609 perkara yang dapat di mediasi hanya 503 perkara dan yang berhasil di mediasi 5 perkara (0,99%).
c. Indikator Kinerja 8 : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2019 4737 20 20 100,00% 80,00% 125,00%2 2018 4260 27 27 100,00% 80,00% 125,00%3 2017 4355 19 17 89,47% 80,00% 111,84%
TARG
ET IK
U
CAPA
IAN
KIN
ERJA
NO. TAHUN
J U M L A HYA
NG
M
ENG
AJU
KAN
BA
ND
ING
, KAS
ASI &
PK
BERK
AS
LEN
GK
AP
BAN
DIN
G, K
ASAS
I &
PK
PUTU
S TK
.I
REAL
ISAS
I
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2019 telah memutus 4737 perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK) dan berkas perkara yang sudah lengkap dan sudah terkirim sebanyak 20 berkas dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 125% karena target yang ditetapkan hanya sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 lalu capaian kinerja mencapai lebih 100%, hal itu disebabkan berkas pengajuan upaya hukum telah lengkap dan terkirim semuanya.
38 | Laporan Kinerja 2019
d. Indikator Kinerja 9 : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2019 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%2 2018 0 0 0 0,00% 100,00% 0,00%3 2017 4 3 1 75,00% 100,00% 75,00%
TARG
ET IK
U
CAPA
IAN
KIN
ERJA
NO. TAHUN
J U M L A H
YAN
G S
UD
AH
D
IAKS
ES P
AD
A
WEB
SITE
PA
YAN
G B
ELU
M
DIA
KSES
PA
DA
W
EBSI
TE P
A
PUTU
S TK
.I
REAL
ISAS
I
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak menerima perkara ekomomi syariah sehingga target 100% yang telah ditetapkan tidak dapat terpenuhi.
a. Indikator Kinerja 10 : Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
1 2 3 4 6 7 8
1 2019 20 20 100,00% 100% 100,00%2 2018 20 20 100,00% 100% 100,00%3 2017 20 6 30,00% 100% 30,00%
NO. TAHUN
J U M L A H
CAPA
IAN
KIN
ERJA
PERK
ARA
PRO
DEO
YA
NG
DIT
ERIM
A
ALO
KASI
PER
KARA
PR
OD
EO P
AD
A
DIP
A 04
REAL
ISAS
I
TARG
ET IK
U
SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Laporan Kinerja 2019 | 39
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2019 mendapat alokasi Anggaran pada DIPA 04 untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin (prodeo) sebesar Rp. 6.000.000,- dengan target 20 perkara prodeo. Dari jumlah tersebut Pengadilan Agama Kab. Kediri menerima 20 permohonan perkara miskin (prodeo) dengan pembayaran tiap perkara prodeo sebesar Rp. 296.000,- pada radius 3 dengan rincian untuk membiayai panggilan P dan T sebesar Rp. 120.000 X 2, biaya materei Rp. 6.000,- dan biaya ATK sebesar Rp. 50.000,- oleh karenanya realisasi anggaran untuk prodeo hingga akhir tahun 2019 sebanyak Rp. 5.920.000,- sehingga realisasi anggarannya mencapai 98,66% dari pagu dana Rp. 6.000.000,-. Meskipun dari anggaran pencapaian realisasinya 98,66% akan tetapi capaian kinerja dari target perkara prodeo sebanyak 20 perkara tercapai semuanya, sehingga capaiannya mencapai 100%.
Demikian pula pelayanan masyarakat miskin (prodeo) pada tahun 2018 yang mendapat alokasi pagu sebesar Rp. 6.000.000,- untuk 20 perkara. Sedangkan untuk tahun 2017 perkara prodeo yang dapat diterima dan dibiayai oleh DIPA 04 hanya 6 perkara daru target 20 perkara sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 30%.
TABEL PENYERAPAN ANGGARAN PERKARA PRODEO
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2019 2018 2017
PAGU
REALISASI
SISA
Rp. 6
.000
.000
,- Rp
.5.9
20.0
00,-
Rp. 6
.000
.000
,-
Rp. 5
.849
.000
,-
Rp. 6
.000
.000
,-
Rp. 5
.935
.000
,-
40 | Laporan Kinerja 2019
b. Indikator Kinerja 11 : Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
1 2 3 4 6 7 8 9
1 2019 220 153 63 28,64% 90% 31,82%2 2018 220 139 44 20,00% 90% 22,22%3 2017 240 85 32 13,33% 90% 14,81%
NO. TAHUN
J U M L A H
CAPA
IAN
KIN
ERJA
PERK
ARA
YA
NG
DI
SID
ANG
KAN
KEL
ILIN
G
PERK
ARA
SID
ANG
KE
LILI
NG
YG
DIP
UTU
S
ALO
KASI
PER
KARA
SI
DA
NG
KEL
ILIN
G P
AD
A
DIP
A 0
4
TARG
ET IK
U
REA
LISA
SI
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2019 mendapatkan anggaran untuk sidang diluar gedung sebesar Rp 30.000.000,- untuk 12 kegiatan dengan jumlah perkara yang disidangkan keliling sebanyak 153 perkara dan dapat diselesaikan/diputus sebanyak 63 perkara (28,64%), sedangkan sisanya sebanyak 90 perkara ditunda dan diselesaikan di kantor Pengadilan Agama Kab. Kediri, namun dalam DIPA 04 target yang ditetapkan sebanyak 240 perkara belum tercapai, oleh karenanya capaian kinerja penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan hanya mencapai 31,82% dari target sebesar 90% , hal itu disebabkan diantaranya: salah satu pihak tidak hadir, belum dapat menghadirkan saksi-saksi atau masih kurangnya pemberitahuan / sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan.
Sebagai perbandingan di tahun 2018 Pengadilan Agama Kab. Kediri mendapatkan alokasi pagu/anggaran yang sama dengan tahun 2019 dengan jumlah perkara yang disidangkan keliling sebanyak 139 perkara dan dapat diselesaikan sebanyak 44 perkara (20%) dengan capaian kinerja hanya mencapai 22,22%. Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kab. Kediri perkara yang disidangkan keliling sebanyak 85 perkara dan dapat diselesaikan hanya 32 perkara (13,33%), sehingga kalau dihitung rata-rata kenaikan realisasinya selama 3 tahun hanya sekitar 7,65%.
Laporan Kinerja 2019 | 41
c. Indikator Kinerja 12 : Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
1 2 3 4 5 6 7
1 2019 592 578 97,64% 100% 97,64%2 2018 564 549 97,34% 100% 97,34%3 2017 634 634 100,00% 100% 100,00%
NO. TAHUN
J U M L A HCA
PAIA
N K
INER
JA
PERK
ARA
PE
RMO
HO
NAN
YG
D
ITER
IMA
& S
ISA
TH
. LA
LU
PERK
ARA
PE
RMO
HO
NA
N YA
NG
DI P
UTU
S
REA
LISAS
I
TARG
ET IK
U
Dari perkara permohonan (voluntair) yang diterima dan ditangani oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri selama tahun 2019 sebanyak 592 perkara (500 perkara yang diterima di kantor Pengadilan Agama Kab. Kediri ditambah sisa tahun 2018 sebanyak 15 perkara dan 77 perkara yang diterima melalui program
0
50
100
150
200
250
300
2019 2018 2017
Target Perkara
Perkara Diterima
Perkara Diputus22
0 pe
rkar
a
153
perk
ara
63 p
erka
ra
220
perk
ara
139
perk
ara
44 p
erka
ra
240
perk
ara
85 p
erka
ra
32 p
erka
ra
42 | Laporan Kinerja 2019
pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kementrian Agama Kab. Kediri). Dari 592 perkara tersebut yang telah diputus sebanyak 578 perkara (realisasi 97,64%) sehingga capaian kinerja baru dapat terpenuhi sebesar 97,64% dari target 100%. Bila dibandingkan tahun 2018 lalu perkara permohonan (voluntair) yang diterima dan ditangani oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri sebanyak 564 perkara dan yang diputus sebanyak 549 perkara dengan realisasi dan capaian kinerja mencapai 97,34% mengalami kenaikan 0,30%, hal tersebut disebabkan adanya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah. Sedangkan pada tahun 2017 lalu, perkara permohonan (voluntair) yang diterima dan ditangani oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri sebanyak 634 perkara yang diputus sebanyak 634 perkara dengan realisasi dan capaian kinerja mencapai 100% .
d. Indikator Kinerja 13 : Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2019 4673 4673 4673 100,00% 100% 100,00%2 2018 4187 4187 4187 100,00% 100% 100,00%3 2017 4243 4243 4243 100,00% 100% 100,00%
NO. TAHUN
J U M L A H
CAPA
IAN
KIN
ERJA
PERK
ARA
DIT
ERIM
A
PEM
OH
ON
LA
YAN
AN
PO
SBA
KUM
PERK
ARA
PEM
OH
ON
LA
YAN
AN
PO
SBA
KUM
YG
DIS
ELES
AIK
AN
REA
LISA
SI
TARG
ET IK
U
Selama tahun 2019 pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dilakukan oleh 2 penyedia jasa layanan konsultan yakni dari Biro Penasehat & Konsultasi Bantuan Hukum (BPKBH) dari IAIN Tulungagung dan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) AL-BANNA Pos Hukum Kediri di Pengadilan Agama Kab. Kediri baik berupa konsultasi hukum maupun bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan telah menerima sebanyak 4673 permohonan layanan bantuan hukum yang kesemuanya telah terlayani sebanyak 4673 permohonan, sehingga realisasi mencapai 100% dengan capaian kinerja mencapai 100% .
Laporan Kinerja 2019 | 43
Begitupun juga pada tahun 2018 dan 2017 yang lalu dari tabel diatas terlihat realisasi dan capaian kinerjanya mencapai 100% .
Indikator Kinerja 14 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2019 4159 2 2 100,00% 90% 111,11%2 2018 4665 3 3 100,00% 90% 111,11%3 2017 4243 3 2 66,67% 90% 74,07%
NO. TAHUN
J U M L A H
CAPA
IAN
KIN
ERJA
PERK
ARA
PUTU
S YG
SU
DAH
BH
T
YAN
G
MEN
GAJ
UKA
N
EKSE
KUSI
PELA
KSAN
AAN
EK
SEKU
SI
TARG
ET IK
U
REAL
ISAS
I
Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 2 perkara dari perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebanyak 4159 perkara, dari 2 permohonan eksekusi tersebut telah dilaksanakan semuanya dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja mencapai 111,11% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2018 terdapat 3 permohonan eksekusi yang diterima dan telah dilaksanakan eksekusinya.
SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
44 | Laporan Kinerja 2019
3. REALISASI ANGGARAN
Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, Penguji SPP/Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Pada tahun anggaran 2019 terdapat 3 (tiga) program pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh satuan kerja di Pengadilan Agama Kab. Kediri : a) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini tertuang dalam DIPA Badan urusan administrasi (01) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. 1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan
Laporan Kinerja 2019 | 45
tunjangan, lembur dan uang makan PNS. B erikut ini adalah pagu dan realisasi belanja Pegawai Pada Pengadilan Agama Kab. Kediri TA.2019 :
NO URAIAN PAGU REALISASI SISA
1 Belanja Pegawai 9.221.245.000 9.112.997.414 108.247.586
2. Belanja Barang
Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Berikut ini adalah pagu dan realisasi belanja barang pada Pengadilan Agama Kab. Kediri TA.2019 :
NO URAIAN PAGU REALISASI SISA
1 Belanja Barang 1.069.059.000 1.032.157.913 36.901.087
Diagram Belanja Pegawai
PAGU
REALISASI
SISA
9.221.245.000 9.112.997.414
108.247.586
1.069.059.0001.032.157.913
36.901.087
DIAGRAM BELANJA BARANG
Pagu
Realisasi
Sisa
46 | Laporan Kinerja 2019
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung Belanja Modal
Belanja modal yaitu pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Selama tahun anggaran 2018, belanja modal dialokasikan untuk Pembangunan/Renovasi pagar depan, Prasarana Lingkungan Kantor (pemasangan paving halaman belakang) dan fasilitas. Berikut tabel realisasi anggaran untuk Belanja Modal pada Pengadilan Agama Kab. Kediri TA.2019 :
NO SATKER PAGU REALISASI SISA1 Pengadilan Agama
Kab. Kediri100.000.000 99.600.000 400.000
c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Terdiri dari belanja barang yang dipergunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan teknis peradilan agama meliputi belanja barang untuk mewujudkan kinerja organisasi terutama dalam melaksanakan Program
100.000.00099.600.000
400.000
DIAGRAM BELANJA MODAL
Pagu
Realisasi
Sisa
Laporan Kinerja 2019 | 47
Peningkatan Manajemen Peradilan seperti sidang keliling, prodeo dan belanja bahan untuk penyelesaian perkara sebesar Rp. 93.400.000,- hingga akhir TA 2019 sudah terserap Rp. 93.270.000,- (99,86%). Berikut pagu dan penyerapan realisasi belanja barang untuk DIPA 04 pada Pengadilan Agama Kab. Kediri TA. 2019 seperti pada tabel dibawah ini :
NO URAIAN PAGU REALISASI SISA1 Bantuan pembebasan biaya
perkara6.000.000 5.920.000 80.000
2 Biaya penyelesaian perkara di luar gedung peradilan
25.000.000 24.950.000 50.000
3 Jasa layanan bantuan hukum 61.776.000 61.776.000 0
Grafik Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun Anggaran 2019
********
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
PembebasanBiaya Perkara
PenyelesaianPerkara Diluar
Gedung
Jasa LayananPosbakum
PAGU REALISASI SISA
48 | Laporan Kinerja 2019
Laporan Kinerja 2019 | 49
A. KESIMPULAN
ebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian
reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI., Pengadilan Agama Kab. Kediri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan agama, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator). Dari pembahasan capaian kinerja pada bab-bab sebelumnya terhadap beberapa indikator kinerja, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2019 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran dan indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
a. Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : 1) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,
kasasi dan PK, dengan target 90%, realisasinya mencapai 99,58% dan capaian kinerja 110,64%.
2) Persentase sisa perkara yang diselesaikan, dengan target 100%, realisasi mencapai 100% dan capaian kinerja 100%.
3) Persentase penurunan sisa perkara, dengan target 10% realisasi mencapai 9,16% dan capaian kinerja 86,82%, hal ini terjadi karena target penurunan sisa perkara yang ditetapkan tidak boleh lebih dari 10% dan ternyata Pengadilan Agama Kab. Kediri mampu mencapai realisasi penurunan sisa perkara kurang dari 10% yakni 9,16% .
50 | Laporan Kinerja 2019
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ada 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : 1) Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan target 80%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 125%.
2) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dengan target 100%, realisasi mencapai 100%, dan capaian kinerja mencapai 100%.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ada 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, dengan target 100%,
realisasi mencapai 100% dan capaian kinerja mencapai 100%. 2) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum/Posbakum, dengan target 100%, realisasi mencapai 100% dan capaian kinerjanya mencapai 100%.
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti/dieksekusi, dengan target 90%, realisasi mencapai 100% dan capaian kinerja mencapai 111,11%.
Keberhasilan tersebut sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di tahun 2020.
3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai, antara lain terdapat pada sasaran/program:
a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada indikator kinerja : 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 90%
realisasinya hanya tercapai 86,83% dengan nilai capaian 96,47%. Hal itu disebabkan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kab. Kediri banyak perkara yang salah satu pihaknya tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghoib) sehingga tenggat waktu persidangan pertama sejak mendaftar selama 4 bulan dan ada beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS.
Laporan Kinerja 2019 | 51
2) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pera-dilan, target yang ditetapkan sebesar 70% dengan realisasi hanya mencapai 54,25% meskipun capaian kinerja mencapai 77,50%. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama Kab. Kediri hanya dapat
menjaring koresponden sebanyak 153 orang pencari keadilan dengan berbagai unsur pilihan pelayanan yang dipilih sesuai keadaan dan kondisi pelayanan publik yang dialaminya dan yang merasa puas terhadap pelayanan berdasarkan nilai index sebesar
71,89 dibulatkan 72 meskipun mutu pelayanan berpredikat B (Baik) akan tetapi realisasi hanya 46,45% sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 66,36%.
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, pada indikator kinerja : 1) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan realisasi
hanya mencapai 1,95% dari target yang ditentukan sebesar 5% . Hal ini disebabkan para pihak berperkara yang menggunakan prosedur mediasi sebanyak 411 perkara dari jumlah perkara gugatan yang diterima 4189 perkara, dan yang berhasil dimediasi hanya 8 perkara dan capai kinerja hanya mencapai 38,93%.
2) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus tidak memenuhi target karena tidak ada perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kab. Kediri selama tahun 2019.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, pada indikator kinerja :
1) Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan, dengan target 90% realisasinya hanya terpenuhi sebesar 28,64% . Hal itu disebabkan Pengadilan Agama Kab. Kediri pada tahun anggaran 2019 mendapatkan anggaran untuk sidang diluar gedung sebesar Rp
52 | Laporan Kinerja 2019
25.000.000,- untuk 12 kegiatan dengan target penyelesaian perkara sebanyak 220 perkara, dan perkara yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan hanya 153 perkara dan yang diselesaikan/diputus sebanyak 63 perkara, sedangkan sisanya ditunda dan diselesaikan di kantor
Pengadilan Agama Kab. Kediri sehingga capaian kinerja hanya mencapai 31,82%. Tidak tercapainya target kinerja tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk capaian kinerja di tahun 2020.
B. REKOMENDASI aporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam melaksanakan berbagai kewajiban kinerjanya. Sangat
disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Di masa mendatang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar
terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin dicapai bersama. Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah :
Penyusunan rancangan renstra 2020-2024 dan rencana aksi tahun 2020
guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan
Laporan Kinerja 2019 | 53
secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri akan ditingkatkan dan secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti :
Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Pengadilan. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP terutama kepada para hakim,
panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan atau pejabat kepaniteraan lainnya.
Memberikan penghargaan (award) bagi aparat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) bagi aparat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang melakukan pelanggaran.
Memberikan kesempatan kepada para hakim atau pejabat kepaniteraan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator.
Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
#LKJiP_2019_pakabkdr
54 | Laporan Kinerja 2019
1. SK Penyusun LKJiP Tahun 2019
2. SK Penetapan Tim Reviu LKJiP Tahun 2019
3. Struktur Organisasi
4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Ke-2 Pada
Tahun 2019
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020
6. Rencana Strategis Ke-4 Pada Tahun 2018
7. Rencana Strategis 2020-2024
8. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019
9. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2019
10. Pengukuran Kinerja 2019
11. Penghargaan Yang Diterima
KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W13-A9/105/OT.00/SK/1/2020
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
2. bahwa untuk mengevaluasi dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perlu dibentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019;
3. bahwa untuk melaksanakan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019;
Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implemenntasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
Memperhatikan : 1. Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Penyampaian LKjIP TAhun 2019;
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019 dan Rencana Program Kerja Tahun 2020;
M E M U T U S K A N
Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2019. Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan tugas sebagai berikut : a) Mengevaluasi atas implementasi SAKIP dengan
melakukan analisis yang sistematis meliputi kegiatan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja);
b) Memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah;
c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi pelaporan SAKIP;
d) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
Kedua : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
Ketiga : Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kediri Pada tanggal : 6 Januari 2020 K e t u a
Drs. H. ARIFIN, M.H. NIP. 19620312 198903 1 004
Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : W13.A11/105/OT.00/SK/1/2020
Tanggal 6 Januari 2020
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
No N a m a & NIP Jabatan Sebagai
1 2 3 4
1. Drs. H. Arifin, M.H. NIP. 19620312 198903 1 004 Ketua Pengarah
2. Drs. Kafit, M.H. NIP. 19680912 199203 1 002 Wakil Ketua KetuaTim
3. Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. NIP. 19660602 199203 1 003 Hakim Penelaah Renstra
4. Drs. Syamsurijal FS.,M.SI. NIP. 19641112 1990 3 1 001 Hakim Penelaah Rencana
Aksi Kerja
5. Heri Eka Siswanta,S.H., M.H. NIP. 19681022 200112 1 002 Panitera Penelaah Indikator
Kinerja Utama
6. Alwie, S.H. NIP. 19670228 199303 1 003 Sekretaris Sekretaris Tim &
Penyusun LKjIP
Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri Drs. H. ARIFIN, M.H. NIP. 19620312 198903 1 004
KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W13-A9/117/OT.00/SK/1/2020
T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019
KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
2. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan teratas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Kab. Kediri sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas, maka perlu dilakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2019;
3. bahwa untuk mereviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perlu dibentuk Tim Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2019;
Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implemenntasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
Memperhatikan : 1. Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama; 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2018 dan Rencana
Program Kerja Tahun 2019;
M E M U T U S K A N
Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019.
Pertama : Membentuk Tim Reviu Laporan Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2019 dengan susunan tim sebagai berikut :
Ketua Tim : Drs. KAFIT, M.H. (Wakil Ketua) Sekretaris : ALWIE, S.H. (Sekretaris)
Anggota : 1. Drs. H.AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H. (Hakim)
2. Drs. SYAMSURIJAL FS.,M.SI. (Hakim) 3. HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.
(Panitera) Kedua : Tim sebagaimana diktum Kesatu melakukan reviu atas laporan
kinerja Pengadilan Agama Kab. Kediri tahun 2019 sebagaimana format terlampir dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
Ketiga : Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kediri Pada tanggal : 8 Januari 2020 K e t u a
Drs. H. ARIFIN, M.H. NIP. 19620312 198903 1 004
Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : W13.A11/117 /OT.00/SK/1/2020
Tanggal 8 Januari 2020
FORMULIR CHECKLIST REVIU ATAS LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2019
No URAIAN PENILAIAN REVIU LAPORAN CHEKLIST
I Format 1. Telah menampilkan data penting
2. Telah menyajikan informasi target kinerja
3. Telah menyajikan capaian kinerja yang memadai
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
5. Telah menyajikan upaya per-baikan ke depan
6. Telah menyajikan akuntabili-tas keuangan
II Mekanisme Penyusunan
1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja
4. Telah ditetapkan penanggung- jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja
5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalan-nya
No URAIAN PENILAIAN REVIU LAPORAN CHEKLIST
6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait
7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.
III Substansi 1. Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja
2. Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai
4. Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja
5. Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran
9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai
10. IKU dan IK telah SMART
1. M. Mursyidi, SH 1. M. Mursyidi, SH2. Moh. Imron, SH. MH. 2. Mokhammad Imron3. Ismail, SH 3. Moh. Imron, SH4. Drs. H. Moh. Muklis 4. Ismail, SH5. Jimmy Jannatino, SH 5. Drs. H. Moh. Muklis
6. Jimmy Jannatino, SH7. Imam Wahyudi, SE.8. Moh. Ali Sodiq, S.Kom
KETUA
Drs. H. Arifin, M.H.
WAKIL KETUA
Drs. Kafit, M.H.
PANITERA SEKRETARIS
Heri Eka Siswanta, SH. MH. Alwie, S.H.
PANITERA MUDAHUKUM
PANITERA MUDAGUGATAN
PANITERA MUDAPERMOHONAN
KASUB BAGIANKEPEGAWAIAN & ORTALA
KASUB BAGIANPERENCANAAN, IT &
PELAPORAN
STAFF
KASUB BAGIANUMUM & KEUANGAN
H. Mochamad Anis, S.H. Moh. Imron, S.H., MH. Dra. Hj.Titik Purwantini, MH Imam Wahyudi, SE. Moh. Ali Sodiq, S.Kom Estina Fithratul Azizah,SE.
STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
PUSTAKAWAN
Mokhammad Imron Driya Primasthi, SE. Nandayu Anisa A, ST.
KELOMPOK FUNGSIONAL KELOMPOK FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI JURUSITA / JSP PRANATA PERADILAN PRATANA KOMPUTER ARSIPARIS
Salma Venna Auliya', S.AP
1. Drs. Rahmani, M.H.2. Drs. Syamsurijal FS, M.SI.4. Drs. H. Idris, M.Hi.5. Drs. Sultoni, M.H.6. Dra. Hj. Dzirwah7. Drs. Nurul Anwar, M.H.8. Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.9. Drs. H. Darsani
10. Drs. H.Ahmad Husni Tamrin, MH.11. Drs. Moch. Rusdi, M.H.12. Dra. Hj.Munhidlotul Ummah 13. Drs. H.Farihin, SH.14. Drs. H.Imam Rosidin, MH.15. H. Roihan, SH.16. Drs. H.Ichwan Qomari, M.Ag.17. Drs. Munasik, M.H.
KELOMPOK HAKIM
= Garis Struktural= Garis Fungsional
STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI KLAS I.A
Lampiran SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
No KINERJA UTAMAPENANGGUNG
JAWABSUMBER
DATA
Jumlah Sisa Perkara yang DiselesaikanJumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan
X 100%
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Maksimal 5 BulanJumlah Perkara yang Ada
X 100%
Tn.1 - TnTn.1
X 100%
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya HukumJumlah Putusan Perkara
X 100%
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KE-2 PADA TAHUN 2019PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :- Perbandingan jumlah perkara yg diselesaikan dengan perkara yg harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yg masuk)- Jumlah perkara yg ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yg diselesaikan tahun berjalan maksimal 5 bln
c. Persentase penurunan sisa perkara
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Tn = Sisa perkara tahun berjalanTn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan :Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
d. Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:- Banding- Kasasi- PK
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan TahunanCatatan :
- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK- Secara hukum semakin sedikit yg mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
Ketua PA dan Panitera
Laporan Semesteran dan Laporan
Index Kepuasan Pencari Keadilan
No KINERJA UTAMAPENANGGUNG
JAWABSUMBER
DATAINDIKATOR KINERJA PENJELASAN
Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat WaktuJumlah Putusan
X 100%
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui MediasiJumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
X 100%
Jumlah Berkas Perkara yg Dimohonkan Banding, Kasasi & PK secara lengkapJumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum
X 100%
Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah yg Diupload Dalam WebsiteJumlah Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah
X 100%
Jumlah Perkara Prosedo yang DiselesaikanJumlah Perkara Prodeo
X 100%
yang puas terhadap layanan peradilan
dan Laporan Tahunan
Catatan :PERMENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Noor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Ketua PA dan Panitera
Ketua PA dan Panitera
Catatan :PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskan Dan Terpinggirkan
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
Laporan Bulanan dan
Laporan TahunanCatatan :
PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
Dirjen Badilag, Ketua
PA dan Panitera
No KINERJA UTAMAPENANGGUNG
JAWABSUMBER
DATAINDIKATOR KINERJA PENJELASAN
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung PengadilanJumlah Perkara yg Seharusnya Diselesaikan Di Luar Pengadilan
X 100%
Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang DiselesaikanJumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diajukan
X 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan HukumJumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
X 100%
4 Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti yang dimohonkan eksekusiJumlah Putusan Perkara yg Sudah BHT dan yang dimohonkan eksekusi
X 100%
Mengetahui :Ketua,
Drs. H. ARIFIN, M.H.
b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Dirjen Badilag, Ketua
PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :- PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran- SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Istbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu- Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas- Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan TahunanCatatan :
B H T : Berkekuatan Hukum Tetap
d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan TahunanCatatan :
- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan- Golongan Tertentu, yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
No KINERJA UTAMAPENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
Jumlah Sisa Perkara yang DiselesaikanJumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan
X 100%
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Maksimal 5 BulanJumlah Perkara yang Ada
X 100%
Tn.1 - TnTn.1
X 100%
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya HukumJumlah Putusan Perkara
X 100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA TAHUN 2020PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :- Perbandingan jumlah perkara yg diselesaikan dengan perkara yg harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yg masuk)- Jumlah perkara yg ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yg diselesaikan tahun berjalan maksimal 5 bln
c. Persentase penurunan sisa perkara
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Ketua PA dan Panitera
1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Tn = Sisa perkara tahun berjalanTn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan :Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
d. Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:- Banding- Kasasi- PK
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan TahunanCatatan :
- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK- Secara hukum semakin sedikit yg mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
Ketua PA dan Panitera
Laporan Semesteran
dan Laporan Index Kepuasan Pencari Keadilan
No KINERJA UTAMAPENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATAINDIKATOR KINERJA PENJELASAN
Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat WaktuJumlah Putusan
X 100%
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui MediasiJumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
X 100%
Jumlah Berkas Perkara yg Dimohonkan Banding, Kasasi & PK secara lengkapJumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum
X 100%
Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah yg Diupload Dalam WebsiteJumlah Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah
X 100%
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
yang puas terhadap layanan peradilan
dan Laporan TahunanCatatan :
PERMENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Noor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Ketua PA dan Panitera
Ketua PA dan Panitera
Catatan :PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Ketua PA dan Panitera
No KINERJA UTAMAPENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATAINDIKATOR KINERJA PENJELASAN
a. Jumlah Perkara yang Diterima Melalui E-CourtJumlah Perkara Diterima Keseluruhan
X 100% Dirjen Badilag, Ketua PA dan
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. EC - ELEL
X 100%
EC = Perkara diterima melalui E-CourtEL = Perkara diselesaikan/diputus melalui E-Litigasi
Catatan :PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik
Jumlah Perkara Prosedo yang DiselesaikanJumlah Perkara Prodeo
X 100%
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung PengadilanJumlah Perkara yg Seharusnya Diselesaikan Di Luar Pengadilan
X 100%
Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang DiselesaikanJumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diajukan
X 100%
Laporan Bulanan dan
Laporan TahunanCatatan :
- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
Dirjen Badilag, Ketua PA dan
Panitera
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
Dirjen Badilag, Ketua PA dan
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan
Laporan TahunanCatatan :
PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
Persentase proses penerimaan perkara melalui E-Court
Persentase proses penyelesaian perkara melalui E-Litigasi
Peningkatan Efektivitas Penerimaan & Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui media elektronik
3
b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Dirjen Badilag, Ketua PA dan
Panitera
Ketua PA dan Panitera
4 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskan Dan Terpinggirkan
c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas
No KINERJA UTAMAPENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATAINDIKATOR KINERJA PENJELASAN
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan HukumJumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu X 100%
Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti yang dimohonkan eksekusiJumlah Putusan Perkara yg Sudah BHT dan yang dimohonkan eksekusi
X 100%
Mengetahui :Ketua,
Drs. H. ARIFIN, M.H.
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
4
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :- PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran- SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Istbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu- Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas- Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :B H T : Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua PA dan Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan- Golongan Tertentu, yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
d.
(voluntair) Identitas Hukum
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Lampiran SK Penetapan Reviu Renstra IV Pada Tahun 2018Nomor : W13-A9/5049.1/OT.01.3/SK/11/2017
Tanggal : 24 Nopember 2017
VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Kab. Kediri yang AgungMISI : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara 3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
405 Perkara
8.100.000
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% 90% 90% 90% 90% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
4665 Perkara
93.300.000
Persentase penurunan sisa perkara
10% Persentase penurunan sisa perkara
10% 10% 10% 10% 10% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
405 Perkara
8.100.000
Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:- Banding- Kasasi- PK
90% Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:- Banding- Kasasi- PK
90% 90% 90% 90% 90% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
4233 Perkara
84.660.000
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70% Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70% 70% 70% 70% 70% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Layanan sarana dan prasarana internal
1Layanan
50.000.000
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100% Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
4260 Perkara
85.200.000
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
3% Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
10% 10% 5% 5% 3% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
511 Perkara
10.220.000
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
80% Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
80% 80% 80% 80% 80% Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui upaya hukum
27 Perkara
4.050.000
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100% Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100% 100% 100% 100% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Layanan sarana dan prasarana internal
1Layanan
50.000.000
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
20Perkara
6.000.000
Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90% Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90% 90% 90% 90% 90%
Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100% Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100% Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100% 100% 100% 100% 100% Layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama
624JL
62.400.000
2016
3 Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
1 Meningkatkan ProsesPeradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Terwujudnya Proses Peradilanyang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2 Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Peningkatan EfektifitasPengelolaan Penyelesaian Perkara
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KE-4 PADA TAHUN 2019PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
NO
TUJUAN TARGET JANGKA
MENENGAH
SASARAN TARGET STRATEGIS
URAIANINDIKATOR
KINERJAKET2019URAIAN
INDIKATORKINERJA
2015
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2017
220Perkara
25.000.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2018 PROGRAM KEGIATANINDIKATORKEGIATAN
TARGETANGGARAN
(Rp)
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
2016NO
TUJUAN TARGET JANGKA
MENENGAH
SASARAN TARGET STRATEGIS
URAIANINDIKATOR
KINERJAKET2019URAIAN
INDIKATORKINERJA
2015 2017 2018 PROGRAM KEGIATANINDIKATORKEGIATAN
TARGETANGGARAN
(Rp)
4 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
90% Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
90% 90% 90% 90% 90% Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang ditindaklanjuti (eksekusi)
3 Perkara
1.200.000
Mengetahui :Ketua,
Drs. H. ARIFIN, M.H.
Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Kab. KediriNomor : W13-A9/ /OT.01.3/SK/1/2020
Tanggal : 6 Januari 2020
VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Kab. Kediri yang AgungMISI : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara 3. Mewujudkan efektifitas pengelolaan penerimaan dan penyelesaian perkara melalui media elektronik 4. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK [4 KGT X 25 ORG X Rp. 30.000]- Optimalisasi penggunaan SIPP
405 Perkara
3.000.000
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% 90% 90% 90% 90% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK [4 KGT X 25 ORG X Rp. 30.000]- Optimalisasi penggunaan SIPP
4665 Perkara
3.000.000
Persentase penurunan sisa perkara
10% Persentase penurunan sisa perkara
10% 10% 10% 10% 10% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK [4 KGT X 25 ORG X Rp. 30.000]- Optimalisasi penggunaan SIPP
405 Perkara
3.000.000
Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:- Banding- Kasasi- PK
90% Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:- Banding- Kasasi- PK
90% 90% 90% 90% 90% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK [4 KGT X 25 ORG X Rp. 30.000]- Optimalisasi penggunaan SIPP
4233 Perkara
3.000.000
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70% Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70% 70% 70% 70% 70% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Layanan sarana dan prasarana internal
1Layanan
50.000.000
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100% Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK [4 KGT X 25 ORG X Rp. 30.000]- Optimalisasi penggunaan SIPP
4260 Perkara
3.000.000
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
1% Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
1% 1% 1% 2% 2% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK [4 KGT X 25 ORG X Rp. 30.000]- Optimalisasi penggunaan SIPP
511 Perkara
3.000.000
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
90% Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
90% 90% 90% 90% 90% Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui upaya hukum
27 Perkara
4.050.000
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100% Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100% 100% 100% 100% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Layanan sarana dan prasarana internal
1Layanan
50.000.000
Persentase proses penerimaan perkara melalui E-Court
5% Persentase proses penerimaan perkara melalui E-Court
5% 5% 5% 5% 7% Implementasi proses penerimaan perkara secara elektronik melalui E-Court :- Sosialisasi kepada Pengguna Lainnya [4 KGT X 40 ORG X Rp. 75.000]
200 Perkara
12.000.000 Dukungan penyelesaian administrasi perkara
2021
1 Meningkatkan ProsesPeradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Terwujudnya Proses Peradilanyang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2 Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Terwujudnya EfektifitasPengelolaan Penyelesaian Perkara
3 Mewujudkan efektifitas pengelolaan penerimaan dan penyelesaian perkara melalui media elektronik
Terwujudnya efektivitas pengelolaan penerimaan dan penyelesaian perkara melalui media elektronik
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
NO
TUJUAN TARGET JANGKA
MENENGAH
SASARAN TARGET STRATEGIS
URAIANINDIKATOR
KINERJAKET2024URAIAN
INDIKATORKINERJA
2020 2022 2023 PROGRAM KEGIATANINDIKATORKEGIATAN
TARGETANGGARAN
(Rp)
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Dukungan penyelesaian administrasi perkara
Dukungan penyelesaian administrasi perkara
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2021NO
TUJUAN TARGET JANGKA
MENENGAH
SASARAN TARGET STRATEGIS
URAIANINDIKATOR
KINERJAKET2024URAIAN
INDIKATORKINERJA
2020 2022 2023 PROGRAM KEGIATANINDIKATORKEGIATAN
TARGETANGGARAN
(Rp)
Persentase proses penyelesaian perkara melalui E-Litigasi
100% Persentase proses penyelesaian perkara melalui E-Litigasi
100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK [4 KGT X 25 ORG X Rp. 30.000]- Optimalisasi penggunaan SIPP
20 Perkara
3.000.000
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara [20 PKR X Rp. 400.000]
20 Perkara
8.000.000
Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90% Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90% 90% 90% 90% 90%
Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100% Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100% Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100% 100% 100% 100% 100% Layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama [624 JL X Rp. 110.000]
624JL
68.640.000
5 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
90% Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
90% 90% 90% 90% 90% Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Dukungan penyelesaian administrasi perkara
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang ditindaklanjuti/eksekusi [3 PKR X Rp. 2.500.000]
3 Perkara
7.500.000
Mengetahui :Ketua,
Drs. H. ARIFIN, M.H.
4 Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
220 Perkara
57.200.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Dukungan penyelesaian administrasi perkara
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung [220 PKR X Rp. 260.000]
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
405 Perkara
8.100.000
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
4766 Perkara
95.320.000
Persentase penurunan sisa perkara
10% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
405 Perkara
8.100.000
Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum:- Banding- Kasasi- PK
90% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
4717 Perkara
94.340.000
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Layanan sarana dan prasarana internal
1Layanan
25.000.000
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
4766 Perkara
95.320.000
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
5% Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP
8 Perkara
400.000
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019
2 Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
INDIKATORKEGIATAN
TARGETANGGARAN
(Rp)KEGIATAN
1 Meningkatkan ProsesPeradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
PROGRAMNo TARGETSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
INDIKATORKEGIATAN
TARGETANGGARAN
(Rp)KEGIATANPROGRAMNo TARGET
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
80% Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui upaya hukum
20 Perkara
3.000.000
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Layanan sarana dan prasarana internal
1Layanan
12.500.000
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
20 Perkara
6.000.000
Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90%
Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100%
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100% Layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama
624JL
62.400.000
4 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
90% Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang ditindaklanjuti (eksekusi)
3 Perkara
1.200.000
Mengetahui :Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri
Drs. H. ARIFIN, M.H.
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung
220 25.000.000
3 Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
No. Sasaran Program / Kegiatan Target
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90%
c. Persentase penurunan sisa perkara
10%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK
100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
100%
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
5%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
95%
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan
95%
c. Persentase perkara Permohonan (volunteer) Identitas Hukum
100%
d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100%
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
90%
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN2019
Indikator Kinerja
1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3 Meningkatnya akses peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)
No
1
2
3
Kegiatan Anggaran
Bantuan pembebasan biaya perkara/prodeo sebanyak 20 perkara X Rp. 300.000,-
Rp 6.000.000
Biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan (220 Perkara)
Rp 25.000.000
Jasa konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan (624 JL X Rp. 100.000,-)
Rp 62.400.000
Kediri, 28 Mei 2019Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri
Ttd.
Dr. H.BAHRUSSAM YUNUS, S.H., M.H. Drs. H. ARIFIN, M.H.NIP. 19530422 197601 1 001 NIP. 19620312 198903 1 004
UNIT KERJA : Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% 86,83% 96,47%
Persentase penurunan sisa perkara 10% 9,16% 91,62%
Persentase perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
90% 99,58% 110,64%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
70% 54,25% 77,50%
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
5% 1,95% 38,93%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
80% 100,00% 125,00%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
100% 0,00% 0,00%
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
100% 100,00% 100,00%
Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
90% 28,64% 31,82%
Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum
100% 97,64% 97,64%
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
100% 100,00% 100,00%
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)
90% 100,00% 111,11%
PENGUKURAN KINERJA 2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
1
2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
JUMLAH CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 = 84,34%
3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan