• Home

  • Documents

  • INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang...
7
Reviu Ketiga Pengadilan Tinggi Pontianak Jalan Ahmad Yani No. 114 Pontianak 78124 Kalimantan Barat Web: http://pt-pontianak.go.id Email: [email protected] INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: ... Perkara SEMA No. 01 Tahun 2011 a

  • Upload
    vuquynh

  • View
    257

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: ... Perkara SEMA No. 01 Tahun 2011 a

1

Reviu Ketiga

Pengadilan Tinggi Pontianak

Jalan Ahmad Yani No. 114 Pontianak 78124 Kalimantan Barat Web: http://pt-pontianak.go.id

Email: [email protected]

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

http://pt-pontianak.go.id/
mailto:[email protected]
Page 2: INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: ... Perkara SEMA No. 01 Tahun 2011 a

1

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Jl. Jenderal Achmad Yani No.114 Pontianak 78124

Telp. 0561-732065, Fax. 0561-732065, Email. [email protected]

Website: www.pt-pontianak.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NOMOR :W17-U/2327/OT.01.1/SK/11/2017

TENTANG

REVIU KETIGA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah,

maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu

dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Pontianak tentang Indikator Kinerja Utama

(IKU) Pengadilan Tinggi Pontianak.

Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

(Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan

Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi

Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

mailto:[email protected]
Page 3: INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: ... Perkara SEMA No. 01 Tahun 2011 a

2

dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung

6. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum.

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:

933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Utama

(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG

REVIU KETIGA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN

TINGGI PONTIANAK 2017.

Pertama : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Pontianak mengalami

perubahan sesuai dengan lampiran surat Sekretaris Mahkamah Agung

RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Utama

Page 4: INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: ... Perkara SEMA No. 01 Tahun 2011 a

3

(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Kedua Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Pontianak

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan

acuan yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Pontianak untuk

mereviu rencana strategis, menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja

instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta; 3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta; 4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkama Agung RI di Jakarta; 5. Yth Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta; 6. Yth Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakata;

7. Arsip.

Ditetapkan di : PONTIANAK

Pada Tanggal : 24 November 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

SURIPTO

Page 5: INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: ... Perkara SEMA No. 01 Tahun 2011 a

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Nomor : W17-U/2327/OT.01.1/SK/11/2017 Tanggal : 24 November 2017 Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Pontianak

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Catatan :

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

(sisa awal tahun + perkara yang masuk)

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

Page 6: INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: ... Perkara SEMA No. 01 Tahun 2011 a

5

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan

Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

c. Persentase penurunan sisa perkara

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi PK

Catatan :

Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

x 100%

x 100%

Page 7: INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK · 5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: ... Perkara SEMA No. 01 Tahun 2011 a

6

e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera Laporan Semesteran dan

Laporan Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan

putusan yang dikirim ke

Pengadilan Pengaju

Tepat Waktu

Catatan:

SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

b. Persentase putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

Catatan:

One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus

Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

x 100%

x 100%


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

Documents
Undang undang nomor 24 tahun 2007

Undang undang nomor 24 tahun 2007

Law
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Documents
BAB I PENDAHULUAN · 2015. 1. 22. · Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

BAB I PENDAHULUAN · 2015. 1. 22. · Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Documents
LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

Documents
Undang Undang nomor 16 tahun 2004

Undang Undang nomor 16 tahun 2004

Law
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

Documents
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang...- 2 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang...- 2 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Documents
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Documents
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Government & Nonprofit
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Documents
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,

Documents
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Documents
DAFTAR ISI...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

DAFTAR ISI...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Documents
Undang undang nomor 18 tahun 2008

Undang undang nomor 18 tahun 2008

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

Documents
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2008 · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2008 · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai

Documents
Undang undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998

Undang undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998

Education
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN … Nomor 18 Tahun 2003... · Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879); 4. Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN … Nomor 18 Tahun 2003... · Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879); 4. Undang-Undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN · PDF fileundang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN · PDF fileundang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang

Documents
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

Documents
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN …openstorage.gunadarma.ac.id/handouts/S1-Sistem... · Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN …openstorage.gunadarma.ac.id/handouts/S1-Sistem... · Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

Documents
undang undang nomor 6 tahun 2014

undang undang nomor 6 tahun 2014

Documents
PENANGGULANGAN VID19...•Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular •Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana •Undang-Undang Nomor

PENANGGULANGAN VID19...•Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular •Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana •Undang-Undang Nomor

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 ... · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 ... · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

Documents
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

Documents
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ... filedengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ... filedengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Documents
Nomor 4 Tahun 2014 Seri D Nomor 2 - jdih.kotabogor.go.id · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)

Nomor 4 Tahun 2014 Seri D Nomor 2 - jdih.kotabogor.go.id · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)

Documents