Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tesis
Diajukan oleh
RAHMAWATI
152203131
Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2019
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen
Diajukan oleh
RAHMAWATI
152203131
Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2019
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta, Maret 2019
RAHMAWATI
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT, Sumber Ilmu Pengetahuan yang
senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha untuk menyajikan
sebuah laporan yang baik dan sistematis. Berbagai pihak telah membantu dalam
proses penyusunan tesis ini. Tanpa bantuan tersebut, niscaya tesis ini tidak akan
terwujud. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Drs. John Suprihanto, M.I.M, Ph.D. selaku Direktur Magister Manajemen
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dan sekaligus pembimbing I yang telah
memberikan dorongan, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam
penyusunan tesis ini.
2. Ir. Muh. Awal Satrio N., M.M. selaku pembimbing II yang telah banyak
memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak/Ibu Dewan Penguji yang telah memberikan masukan dalam
penyelesaian tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf administrasi Magister Manajemen STIE Widya
Wiwaha Yogyakarta.
5. Kardiyono, S.I.P, M.M. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rongkop
selaku pimpinan yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sekaligus
narasumber yang informatif.
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
v
6. Kepala Desa Bohol, Kepala Desa Melikan, Kepala Desa Karangwuni beserta
perangkat desa yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
7. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih untuk semua kasih sayang, dukungan,
nasihat, dan doa
8. Keluarga sempurna saya : Ayah Dedy, Edsel dan Kesit yang telah memberikan
saya pemacu terbesar untuk melakukan yang terbaik.
Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, doa dan
dorongan dari semua pihak tentunya tesis ini tidak akan terselesaikan. Tesis ini
masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis
mengharap kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini. Terakhir, semoga
karya ilmiah ini bermanfaat.
Yogyakarta, Maret 2019
Penulis,
Rahmawati
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
vi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... ii
PERNYATAAN ............................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv
DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ............................................................................................. viii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ x
ABSTRAK ........................................................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 8
C. Pertanyaan Penelitian ............................................................... 8
D. Tujuan Penelitian ..................................................................... 9
E. Manfaat Penelitian ................................................................... 9
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Teori .......................................................................... 11
B. Landasan Teori ........................................................................ 14
BAB III METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian ..................................................................... 22
B. Definisi Operasional .............. ................................................. 22
C. Objek Penelitian ....................................................................... 24
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
vii
D. Responden......... ....................................................................... 25
E. Pengumpulan Data .................................................................. 25
F. Teknik Analisis Data ............................................................... 26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data........................................................................... 29
B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan ....................................... 49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ............................................................................... 94
B. Saran ......................................................................................... 97
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
viii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Rongkop Tahun
Anggaran 2017 ...............................................................................
3
Tabel 1.2 Kesimpulan Hasil Evaluasi Penatausahaan Keuangan Desa
Triwulan III (ketiga) Tahun Anggaran 2017 .................................
4
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ................................... 33
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ........................ 34
Tabel 4.4 Sarana Prasarana Desa ................................................................... 35
Tabel 4.5 Aparatur Desa Bohol ...................................................................... 37
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ................................... 39
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ........................ 40
Tabel 4.8 Sarana Prasarana Desa ................................................................... 41
Tabel 4.9 Aparatur Desa Melikan .................................................................. 42
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ................................... 44
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ........................ 45
Tabel 4.12 Sarana Prasarana Desa ................................................................... 46
Tabel 4.13 Aparatur Desa Karangwuni ............................................................ 48
Tabel 4.14 Matriks Hasil Penelitian Realisasi Azas-azas Pengelolaan
Keuangan Desa ..............................................................................
83
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
xi
ABSTRAK
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Oleh : Rahmawati
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal, mengidentifikasi penyebab belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop, mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop, dan untuk mengembangkan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal.
Guna mencapai tujuan penelitian, peneliti mendesain penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskritif kualitatif, analisis komparatif dengan dasar analisa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan pengembangan alat analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop adalah faktor regulasi, faktor kelembagaan, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor pengawasan. Sedangkan penyebab kinerja pengelolaan keuangan belum optimal adalah dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) yang kurang relevan dengan perkembangan kebutuhan desa, ketidakmampuan desa dalam memenuhi batas waktu tahapan siklus pengelolaan keuangan desa, dan kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa.
Upaya yang telah dilakukan desa Bohol untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa telah baik dan berhasil. Upaya yang dilakukan Desa Melikan belum bisa maksimal. Kendala yang ditemui adalah website desa tidak aktif; keterlambatan dana transfer; keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam penguasaan teknologi informasi, rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap aturan dan banyaknya perangkat desa yang berusia lanjut. Sedangkan Desa Karangwuni, meskipun telah berupaya melaksanakan azas-azas pengelolaan keuangan desa untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desanya, akan tetapi mereka menemui kendala terkait rendahnya kedisiplinan perangkat desa dalam penyelesaian laporan, rendahnya kemauan dari warga masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan keuangan desa, dan tidak efisien dalam mengelola anggaran. Upaya yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa, yaitu: (1) Perlunya penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Perlunya penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Penarikan Dana, (3) Intensitas pembinaan SDM yang memadai dan studi banding, (4) Peran BPD dalam mendorong partisipasi masyarakat.
Kata kunci : Kinerja, Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban
menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan Pengelolaan Keuangan
Desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa itu sendiri, dijelaskan dalam
pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu sebagai berikut: “Pengelolaan Keuangan
Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal
72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa yang salah satunya disebutkan
dalam huruf b "alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".
Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus".
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
2
Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa desa akan mendapat kucuran
dana dari APBN, hal yang sama sekali baru bagi desa. Selain itu Alokasi Dana
Desa yang diterima desa juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan
karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan
bahwa Kabupaten/Kota harus mengalokasikan minimal 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterimanya dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Kucuran dana yang begitu besar dikelola sendiri oleh desa mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan sehingga
Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat
desa harus menguasai penatausahaan keuangan yang benar agar tidak tejadi
penyelewengan dana dikarenakan ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam
mengelola anggaran yang bersumber langsung dari APBN ataupun APBD.
Selain hak desa mengenai anggaran, desa juga diberikan tanggungjawab
untuk melaporkannya. Implikasinya, desa dituntut untuk akuntabel, bersih dan
transparan. Meski tanggungjawab untuk melaporkan pelaksanaan
pembangunan Desa bukan hal yang baru bagi Desa, karena di undang-undang
sebelumnya juga mensyaratkan hal ini, namun di Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa secara khusus Pasal 82 dan 86 mengisyaratkan
untuk informasi apapun mengenai Desa dapat diakses oleh siapa saja dan dari
mana saja di dalam suatu Sistem Informasi Desa yang dikelola oleh
Pemerintah Desa. Lingkungan yang memungkinkan untuk menempatkan
laporan anggaran dan kondisi desa untuk dapat diakses dengan mudah setiap
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
3
PAGU REALISASI PROSEN PAG U REALISASI PROSEN SALDO PROSEN REALISASI PROSEN
1 BOHOL 1.308.832.440 1.254.220.012 95,83% 1.318.119.611 967.354.220 73,39% 286.865.792 22,87% 967.354.220 77,13%
2 PRINGOMBO 1.484.030.970 1.342.097.654 90,44% 1.513.450.300 1.178.591.815 77,87% 163.505.839 12,18% 1.178.591.815 87,82%
3 MELIKAN 1.463.815.687 704.664.194 48,14% 1.454.057.134 721.165.355 49,60% -16.501.161 -2,34% 721.165.355 102,34%
4 PETIR 1.455.420.150 1.342.111.510 92,21% 1.455.420.150 523.197.950 35,95% 818.913.560 61,02% 523.197.950 38,98%
5 BOTODAYAAN 1.569.601.431 1.445.686.726 92,11% 1.543.273.600 1.327.682.358 86,03% 118.004.368 8,16% 1.327.682.358 91,84%
6 PUCANG ANOM 1.452.356.280 1.289.591.280 88,79% 1.474.643.113 1.073.980.030 72,83% 215.611.250 16,72% 1.073.980.030 83,28%
7 SEMUGIH 1.473.819.200 997.960.004 67,71% 1.496.535.200 1.313.960.585 87,80% -316.000.581 -31,66% 1.313.960.585 131,66%
8 KARANGWUNI 1.484.586.328 1.429.531.366 96,29% 1.508.355.028 869.376.003 57,64% 560.155.363 39,18% 869.376.003 60,82%
11.692.462.486 9.805.862.746 83,86% 11.763.854.136 7.975.308.316 67,80% 1.830.554.430 18,67% 7.975.308.316 81,33%
67,80%
NO DESAPENDAPATAN BELANJA SALDO SERAPAN ANGGARAN
JUMLAH
SALDO KESELURUHAN 5.619.100.250
waktu adalah dengan memanfaatkan internet. Pasal ini membentuk paradigma
yang baru bahwa perangkat desa harus menguasai teknologi informasi, bukan
hanya sekedar bisa melaporkan dalam bentuk dokumen seperti yang selama
ini dilakukan.
Berdasarkan data yang didapat dari Seksi Tata Pemerintahan didapat
data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa-desa
dalam wilayah Kecamatan Rongkop Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa-Desa
dalam Wilayah Kecamatan Rongkop Tahun Anggaran 2017
Sumber: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rongkop
Tabel di atas adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) desa-desa se-Kecamatan Rongkop berdasarkan hasil evaluasi Buku
Kas Umum (BKU) sampai dengan bulan November 2017. Dari tabel di atas
diketahui bahwa persentase serapan anggaran di Desa Pringombo, Desa Petir,
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
4
Desa Botodayaan, dan Desa Karangwuni rendah. Selain itu, terdapat selisih
perhitungan antara belanja dengan saldo di Desa Pringombo, Desa Melikan,
Desa Petir, Desa Botodayaan, Desa Pucanganom, Desa Semugih, dan Desa
Karangwuni.
Sedangkan evaluasi Penatausahan Keuangan Desa yang dilaksanakan
oleh Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rongkop terhadap desa-desa se-
Kecamatan Rongkop didapat data sebagai berikut:
Tabel 1.2
Kesimpulan Hasil Evaluasi Penatausahaan Keuangan Desa Triwulan III
(ketiga) Tahun Anggaran 2017
No. Poin Pencermatan Hasil Evaluasi
1. Buku Administrasi a. Sebagian bendahara desa belum melengkapi buku administrasi keuangan yang terdiri dari: 1) Buku kas pembantu pengeluaran dan
penerimaan 2) Buku Bantu Bank 3) Buku Bantu Pajak 4) Buku Register Pengajuan SPP 5) Buku Register dokumen kontrak
b. Hampir semua Pelaksana Kegiatan belum membuat buku kas bantu kegiatan yang menjadi kewajibannya
2. Penulisan pada Buku Kas Umum (BKU)
a. Sebagian bendahara belum menuliskan uraian belanja yang disertai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen APBDesa (ct. pembelian ATK–di kegiatan pembinaan);
b. Penulisan tanggal pembukuan pada BKP dan BKU masih ada yang belum sesuai;
c. Penulisan tanggal transaksi pada BKU dan rekening kas desa masih ada yang tidak sesuai;
d. Sebagian desa jumlah saldo masih ada yang selisih (pajak, rumus, langkah pembukuan)
3. Dokumen Kontrak a. Hampir semua desa untuk tata kala belum
ditaati (masih terjadi tanggal pencairan dana
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
5
mendahului tanggal penyelesaian pekerjaan, tanggal pencairan+BKU+BKP mendahului surat permintaan dari rekanan, runtutan tanggal dalam proses kontrak masih banyak yang terbalik)
b. Kesesuaian penulisan antar dokumen (tanggal dan nilai kontrak) tidak sinkron.
c. Sebagian desa masih memaksakan pagu dalam APBDesa HABIS sehingga dokumen kontrak nampak jelas sebagai SYARAT SAJA;
d. Sebagian desa untuk harga penawaran dari rekanan (baik tunjukan maupun lelang) dibuat melebihi pagu dalam APBDesa
e. Semua desa, untuk dokumen kontrak BELUM DIJALANKAN sebagaimana mestinya (masih sebagai rekayasa administrasi);
f. Sebagian desa pembayaran melalui kontrak dibuat secara bertahap (dengan porsekot sebelum pekerjaan selesai);
g. Semua desa, dokumen kontrak belum selesai final (termasuk pekerjaannya) realisasi pembayarannya telah diselesaikan.
h. Sebagian desa yang mengalokasikan belanja material non kontrak dan kontrak belum dibuatkan RAB terpisah oleh TPK dan belum dibuatkan berita acara rapat TPK.
i. Untuk menghabiskan pagu APBDesa sebagian desa dalam merekayasa harga satuan memaksakan dengan pecahan.
j. Angka pembulatan dalam dokumen kontrak oleh sebagian desa masih ada yang dilakukan dengan nominal yang relatif besar (sampai nominal mendekati Rp 50.000,-);
k. Semua desa belum taat asas dalam pembayaran pajak atas dokumen kontrak;
l. Pemahaman bendahara dan pelaksana kegiatan belum sinkron;
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
a. Sebagian desa untuk penulisan uraian belanja pada BKP belum dilengkapi per kode rekening belanja dan jenis kegiatannya;
b. Pajak - Sebagian jumlah nominal penarikan pajak
belum sesuai ketentuan; - Sebagian sewa, pembelian barang belum
ditarik pajak; - Banyak pajak yang belum disetor;
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
6
c. SPPD - Sebagian belum dilengkapi SPT - Sebagian desa, blangko SPPD tidak ada
keterangan (kosong hanya cap+ttd dari SKPD)
- Sebagian penulisan nomor SPT dan SPPD tidak sama;
d. Rapat - Sebagian SPJ makan rapat tidak ada cap
dari penyedia barang (catering); - Sebagian SPJ rapat tidak disertai dengan
daftar hadir rapat dan sebagian yang sudah ada jumlahnya tidak sesuai (dalam jumlah yang tidak logis);
- Banyak SPJ rapat belum disertai dengan bukti pajak restoran dan PPh makan
5. Mekanisme Pengajuan Anggaran
a. Masih banyak pelaksana kegiatan yang belum membuat pengajuan SPP;
b. Masih sering terjadi di sebagian desa pencairan dana rutin dan kegiatan non kontrak yang dilakukan dalam 1 (satu) bulan lebih dari 1 (satu) kali (pengendalian sekdes belum optimal) Hal ini yang mengakibatkan SPJ dalam bulan X tidak dapat diselesaikan pada bulan X dan saldo tunai relatif besar;
c. Masih ada bendahara melalui sekdes yang belum membuat SPP (rekapitulasi SPP dari pelaksana-pelaksana kegiatan) kepada Kepala Desa;
d. Masih diketemukan bendahara desa mencairkan dana dari rekening kas desa tanpa ada dokumen persetujuan Kepala Desa atas SPP yang diajukan;
e. Masih diketemukan tanggal pencairan dana dari rekening kas desa yang mendahului tanggal SPP dan persetujuan pencairan dana.
Sumber: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rongkop
Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan desa yang merupakan bagian dari
pengelolaan keuangan desa masih banyak menemui masalah di tingkat
Pemerintah Desa. Hal ini menjadi kendala Pemerintah Desa untuk
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
7
mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang ideal sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunan di
bawahnya.
K, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Rongkop (komunikasi
personal, Nopember 22, 2017) memberikan pernyataan terkait permasalahan
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop:
“Berbicara mengenai permasalahan pengelolaan keuangan desa sebenarnya sangat kompleks, tetapi secara garis besar permasalahan itu terletak pada keterlambatan penyusunan APBDES. Nah keterlambatan penyusunan APBDES ini kalau dirunut juga kompleks sekali. Dari hulu ke hilir. Tidak hanya kesalahan desa, tapi juga karena pagi indikatif dan regulasi dari kabupaten turunnya sudah mepet, bisa di minggu kedua Desember. Nah, desa sudah sulit mengejar ketepatan waktu harus selesai akhir Desember. Itu satu. Kemudian yang kedua, mekanisme pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya ditaati. Ketiga, realisasi kegiatan tidak tepat waktu. Rencana pelaksanaan di APBDES dengan realisasi kegiatannya sering tidak sama. Ini tidak benar. Harusnya sebelum membuat perencanaan sudah dipertimbangkan segala sesuatunya. Kemudian terakhir, SDM masing-masing desa berbeda. Nah ini, permasalahan klasik di sini. Desa A SDM pengelola keuangan desanya bagus, kemampuan IT nya bagus, rajin, taat dan hati-hati pada peraturan, maka biasanya pengelolaan keuangannya di desa A juga bagus. Di desa B, SDM nya kurang rajin, IT kurang bagus, males berkonsultasi ke kecamatan, kurang cermat pada pelaksanaan aturan. Nah yang seperti itu sudah bisa ditebak, pengelolaan keuangan di desanya kurang bagus, sering ada masalah”.
Sedangkan latar belakang masalah ditinjau dari sudut pandang teoritis
adalah terdapat ketidaksesuaian antara job description dengan spesifikasi
pegawai. Secara ideal, spesifikasi pegawai yang berupa latar belakang
pendidikan, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh
pengelola keuangan desa seharusnya sesuai dengan job description mereka.
Job description atau uraian jabatan/job atau gambaran tugas adalah
suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
8
jabatan/tugas, uraian atau gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh si
pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, alasan-alasan
mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi tertentu
dan posisi lainnya di luar lingkup pekerjaannya dan di luar organisasi
(eksternal) sehingga dapat tercapai tujuan unit/bagian kerja dan
organisasi/perusahaan secara luas.
Berdasarkan uraian di atas maka pengelolaan keuangan desa di
Kecamatan Rongkop belum sepenuhnya melaksanakan azas-azas pengelolaan
keuangan desa yang diamanahkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu
transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kinerja pengelolaan keuangan
desa di Kecamatan Rongkop penting untuk dilakukan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
“Kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop ditengarai
belum optimal”.
C. Pertanyaan Penelitian
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan
desa di Kecamatan Rongkop belum optimal?
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
9
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop?
3. Bagaimana upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk
mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan
Rongkop?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kinerja pengelolaan
keuangan desa di Kecamatan Rongkop belum optimal.
2. Untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan
kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop.
3. Untuk mengembangkan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan
kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rongkop.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis:
a. Sebagai bahan masukan bagi desa-desa di Kecamatan Rongkop dalam
kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan keuangan desa.
b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul untuk menentukan strategi yang tepat untuk pembinaan
dan pendampingan bagi pengelola keuangan desa.
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
10
2. Manfaat Akademik:
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu
Manajemen Sumber Daya Manusia pada khususnya.
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
11
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Teori
Menyimak dari berbagai literatur yang peneliti kumpulkan melalui studi
pustaka dan situs web, ditemukan beberapa tulisan tentang pengelolaan
keuangan desa dalam penelitian sebelumnya yang penulis gunakan sebagai
bahan perbandingan. Berikut ini beberapa kajian tentang pengelolaan
keuangan desa yang dilakukan peneliti sebelumnya:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Ferarow pada tahun 2017 dengan
mengambil judul Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Implementasi
Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa
Sumberadi dan Tlogoadi Kabupaten Sleman). Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam
mewujudkannya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif
dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisa yang digunakan adalah
teknik komparatif. Sedangkan alat analisanya yaitu Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini menemukan bahwa
Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai
prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
12
mampu mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan
akuntabel, serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Yuniawati pada tahun 2012 dengan
mengambil judul Analisis Kualitas Kinerja Pengelola Alokasi Dana Desa
(ADD) dalam Menunjang Keberhasilan Pengelolaan ADD di Kabupaten
Wonosobo. Penelitian Erna Yuniwati ini mempunyai tujuan untuk
mengetahui kualitas kinerja pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dalam
menunjang keberhasilan pengelolaan ADD di Kabupaten Wonosobo tahun
2010 dan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan penilaian
kualitas pengelola ADD menurut pengelola dan masyarakat. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa kinerja pengelola ADD menurut masyarakat dan
pengelola masuk kriteria baik. Sedangkan dari analisis semantik
differential dapat diketahui bahwa ada perbedaan penilaian antara
pengelola dan masyarakat terhadap kinerja sesungguhnya namun
perbedaan itu tidak berada pada daerah kritis yaitu lebih kecil dari t tabel
atau masih bisa ditolerir sehingga tidak ada kesenjangan.
3. Muhammad Farkhan pada tahun 2008 melakukan penelitian di Desa
Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah
lstimewa Yogyakarta dengan judul Implementasi Alokasi Dana Desa
(ADD) Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
13
data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD di Desa Pulutan telah
sesuai dengan semangat desentralisasi keuangan. Dana ADD diserahkan
sepenuhnya kepada Desa untuk mengelolanya baik pada alokasi maupun
peruntukannya. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan
di Desa Pulutan dalam rangka implementasi ADD secara umum telah
dilakukan secara devolutif, discrecy, subsidiarity, partisipatif dan
transparan.
4. Sahidanor pada tahun 2005 menyusun penelitian dengan judul Proses
Pengelolaan Keuangan Desa dan Partisipasi Masyarakat di Era Otonomi
Desa di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
Povinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui
proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau
Kabupaten Tanah Laut, 2) Mengetahui partisipasi masyarakat dan
birokrasi desa dalam pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini
mengambil kesimpulan bahwa otonomi sungai Bakau dalam pengelolaan
keuangan desa masih jauh dari yang diharapkan dikarenakan: 1) Terlalu
dominannya peran pemerintah kabupaten, 2) Partisipasi masyarakat masih
kurang, 3) Lemahnya kapasitas birokrasi Desa Sungai Bakau.
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
14
Dari keempat penulis sebelumnya, yang paling mendekati penelitian ini
adalah penelitian Novi Ferarow, yaitu mendeskripsikan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta mengidentifikasi kendala yang
dihadapi dalam mewujudkannya.
Selain itu, penelitian Erna Yuniwati juga ada keterkaitan dengan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas kinerja pengelola Alokasi Dana
Desa (ADD) dalam menunjang keberhasilan pengelolaan ADD di Kabupaten
Wonosobo, yang mana pengelolaan ADD merupakan bagian tak terpisahkan
dari pengelolaan keuangan desa yang sedang penulis teliti.
B. Landasan Teori
1. Kinerja
Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja menurut
Mangkunegaran (2000:67). “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya”. Kemudian menurut Sulistyani (2003:223), “Kinerja seseorang
merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang
dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Hasibuan (2001:34) mengemukakan,
“kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”.
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
15
Menurut Cushway (2002:1998) “Kinerja adalah menilai bagaimana
seseorang telah bekerja dibandingkan target yang telah ditentukan”.
Mathis dan Jackson (2001:78) menyatakan bahwa kinerja pada
dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.
a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Menurut Mathis dan Jackson (2001: 82) faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:
1) Kemampuan mereka
2) Motivasi
3) Dukungan yang diterima
4) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
5) Hubungan mereka dengan organisasi
Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan
bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja
(output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu
yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang
diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.
b. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja (performance aprraisal) pada dasarnya
merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara
efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih
baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian
kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
16
organisasi secara keseluruhan melalui penilaian tersebut maka dapat
diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.
Menurut Wahyudi (2002:101) “penilaian kinerja adalah suatu
evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang
prestasi kerja/jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi
pengembangannya”.
2. Desa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, de·sa /désa/ n 1 kesatuan
wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); 2 kelompok
rumah di luar kota yg merupakan kesatuan; 3 udik atau dusun (dl arti
daerah pedalaman sbg lawan kota); 4 kl tanah; tempat; daerah.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dijelaskan bahwa:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Bintarto (1983), pengertian desa adalah suatu perwujudan
geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial. ekonomis,
politik. dan budaya di suatu wilayah dalam hubungan dengan pengaruh
timbal balik dengan daerah-daerah lain. Ada beberapa istilah desa,
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
17
misalnya gampong (Aceh), kampung (Sunda), nagari (Padang), wanus
(Sulawesi Utara), dan huta (Batak).
3. Pengelolaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pengelolaan/pe·nge·lo·la·an/ n 1 proses, cara, perbuatan
mengelola; 2 proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan
tenaga orang lain; 3 proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan
dan tujuan organisasi; 4 proses yang memberikan pengawasan pada semua
hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang
berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31).
Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan,
pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang
populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan
atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan
serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.
4. Keuangan Desa
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan
kewajiban itu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan
pengelolaan keuangan desa.
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
18
a. Pendapatan Desa
Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun
2015 “Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh desa”.
Pendapatan Desa bersumber dari:
1) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota; 4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7) lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui
rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh
Kepala Desa dan Bendahara Desa (Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 49 Tahun 2015)
b. Belanja Desa
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2018 meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
19
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
desa.
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan
dengan ketentuan:
1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk:
a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat
Desa;
b) operasional Pemerintah Desa;
c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
d) insentif rukun tetangga dan rukun warga.
c. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa dijelaskan dalam Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
“Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pembiayaan desa terdiri dari:
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
20
1) Penerimaan pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan mencakup:
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya;
b) pencairan dana cadangan;
c) hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
d) penerimaan pinjaman.
2) Pengeluaran pembiayaan.
Pengeluaran Pembiayaan mencakup:
a) pembentukan dana cadangan;
b) penyertaan modal desa; dan
c) pembayaran utang.
5. Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1 Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015). Pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Pengelola Keuangan Desa
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala
Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dalam
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
21
melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD. PTPKD
berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari:
1) Sekretaris Desa 2) Kepala Seksi 3) Kepala Urusan 4) Bendahara Desa
(Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015)
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
22
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini berisi tentang analisis kualitas kinerja pengelolaan
keuangan desa di Kecamatan Rongkop. Penelitian ini termasuk dalam
penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif komparatif dengan dasar analisa
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun
2015 merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi
dokumentasi. Sebagai informan dalam wawancara adalah Kepala Seksi Tata
Pemerintahan Kecamatan Rongkop, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara
Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Objek
penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa
Karangwuni yang diharapkan dapat mewakili desa-desa di Kecamatan
Rongkop.
B. Definisi Operasional
1. Kinerja
Mathis dan Jackson (2001:78) menyatakan bahwa kinerja pada
dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
23
Sedangkan di dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan kinerja
secara khusus adalah kinerja pengelolaan keuangan desa di Desa Bohol,
Desa Melikan, dan Desa Karangwuni dengan standar Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.
2. Pengelolaan Keuangan Desa
a. Pengertian Keuangan Desa
Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan
kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan,
dan pengelolaan keuangan desa.
b. Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1 Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015). Dalam pasal yang sama juga
dijelaskan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
Pasal 2 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015
menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan azas:
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
24
1) transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-Iuasnya tentang keuangan desa;
2) akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan
dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif
sesuai ketentuan perundang-undangan;
3) partisipatif yaitu dalam pengelolaan keuangan desa harus
melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pelaksanaan keuangan desa;
4) tertib yaitu keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat
guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan
5) disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan
kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen
Pelaksanaan APBDesa (DPA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud,
dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
C. Objek Penelitian
Objek penelitian Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di
Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul adalah 3 (tiga) desa di
Kecamatan Rongkop yaitu Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa Karangwuni
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
25
yang diharapkan mampu mereprensentasikan 8 (delapan) desa yang ada di
Kecamatan Rongkop.
D. Responden
Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan yang dianggap
tahu (key informan) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang
mantap serta mengetahui masalahnya secara mendalam yaitu Kepala Seksi
Tata Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa.
E. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penyusunan tesis ini, peneliti
menggunakan beberapa metode pengumpulan data di mana antara metode
yang satu dengan yang lain saling melengkapi sehingga diperoleh data yang
akurat. Metode tersebut adalah:
a. Wawancara
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara mendalam (in-depth interview).
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Bungin: 111)
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara detail dan
mendalam mengenai kinerja pengelola keuangan desa dalam menunjang
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
26
keberhasilan pengelolaan keuangan desa di Desa Bohol, Desa Melikan,
dan Desa Karangwuni.
b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari buku-buku,
tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun
sumber-sumber lainnya bersifat tercatat dan mendeskripsikan secara
tertulis maupun gambar/bagan/tabel yang berkaitan dan dianggap perlu
untuk mengetahui serta dapat membantu penganalisisan fokus
permasalahan penelitian yang dihadapi.
Dalam penelitian ini studi dokumentasi yang dilakukan yaitu
dengan mempelajari undang-undang dan peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dan susunan organisasi
dan tata kerja pemerintah desa serta dokumen-dokumen lainnya yang
menunjang penelitian ini.
F. Teknik Analisis Data
Peneliti menggunakan alat analisis data deskriptif kualitatif untuk
menjawab pertanyaan penelitian nomor 1 (satu). Bogdan dan Taylor dalam
Moleong (2010, hlm. 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah
“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”.
Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik,
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
27
memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara
induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan
disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.
Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan
dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2013, hlm. 52) menjelaskan metode
deskriptif adalah sebagai berikut:
Metode deskrptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Sugiyono (2015, hlm. 15) menjelaskan tentang pengertian penelitian
kualitatif sebagai berikut:
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 (dua), alat analisis
yang digunakan adalah analisis komparatif. Analisis kualitatif secara
komparatif dilakukan untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan
serta perbedaan-perbedaan fenomena (Arikunto, 1989:194). Selanjutnya
menurut Silalahi (2009:35), penelitian komparatif adalah penelitian yang
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
28
membandingkan dua gejala atau lebih. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan komparatif deskriptif. Komparatif deskriptif dapat diwujudkan
dengan membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda atau
untuk variabel yang berbeda pada sampel yang sama. Dalam penelitian ini
diwujudkan dengan membandingkan rangkaian kegiatan pengelolaan
keuangan desa pada Desa Bohol, Desa Melikan, dan Desa Karangwuni
berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015.
STIE W
idya
Wiw
aha
Jang
an P
lagi
at
