bappeda.pariamankota.go.idbappeda.pariamankota.go.id/.../03/Lakip-BAB-II-2017.docx · Web viewDalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian

44

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BAB IIRencana Strategis dan Target Kinerja Yang Ditetapkan.

LAKIP BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN_2017

45

44


RENCANA STRATEGIS DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN

2.1 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2013-2018

2.1.1 Visi Bappeda Kota Pariaman

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah

penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu

perencanaan disusun, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Visi bukan hanya

mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan

mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sebagai

bagian integral dari Pemerintah Kota Pariaman, yang memiliki tugas pokok dan fungsi

dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka

pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman tahap ketiga:

“Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan,

Budaya Dan Agama.”

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali

dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya

pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner

tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan

keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak dibidang perencanaan

pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di kota Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2013-2018 maka rumusan visi yang ingin

dicapai Bappeda untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah:

”MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN AKUNTABEL DALAM

MEMANTAPKAN KOTA PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN

EKONOMI KREATIF”.

Visi diatas mengandung suatu makna yang mendalam pada instansi dan staf

Bappeda yang merupakan lembaga perencanaan yang ada di daerah. Institusi yang

professional menggambarkan bahwa suatu lembaga yang memiliki SDM yang berkualitas


46

45


dengan skill perencanaan yang mumpuni untuk menjawab tantangan perubahan

lingkungan. SDM yang dimiliki harus dapat terus meningkatkan keahliannya dibidang

perencanaan sehingga menjadi tulang punggung yang kuat untuk menentukan masa

depan lembaga yang menaunginya serta daerah pada umumnya. Perencanaan dan

pengendalian yang partisipatif menggambarkan bahwa dalam melakukan perencanaan

dan pengendalian selalu melibatkan komponen-komponen stakeholders lainnya khususnya

masyarakat.

Sementara itu perencanaan dan pengendalian yang berkualitas menggambarkan

bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan memiliki mutu yang tinggi,

sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada

di daerah. Sedangkan perencanaan dan pengendalian yang berkelanjutan menggambarkan

bahwa perencanaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya sebatas pada lima

tahun yang akan datang namun akan terus berlanjut pada tahap berikutnya.

Rumusan Visi Bappeda di atas dapat dipahami melalui makna yang terkandung

pada konsep-konsep sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses

perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif

berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua

pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan

keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun

tidaklangsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan

pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan

mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat

bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki

hasil- hasil pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM

aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta

keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan

pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara


47

46


baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor

perundangan yang berlaku.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel adalah proses perencanaan

pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun

kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

2.1.2 Misi Bappeda Kota Pariaman

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang

harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi

diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal

sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk

mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu

kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan

semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan

pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia;

2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan Penyelenggaraan Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif; dan

3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

4. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Misi Kesatu: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan

Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi

manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan

harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah

secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka

pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.


48

47


Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan

menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat

tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis

maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan

berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas

masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan

upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

b. Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan

Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang

partisipatif dan inovatif.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem

perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan

pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan

dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan

mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan

mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan

perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau

menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan

dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam

keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan

mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi

target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini.

c. Misi Ketiga : Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base

yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh

karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem

data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang

efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning).

d. Misi Ke empat : Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu


49

48


Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara

terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional. Baiknya suatu

perencanaan ditentukan oleh keserasian dan keterpaduannya. Dan upaya yang

dilakukan adalah bagaimana suatu program yang dilaksanakan oleh satu SKPD

atau lintas SKPD harus ada sinkronisasinya agar tercapainya suatu tujuan.

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu

strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam

sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas

pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuatitatif. Oleh karena itu, sasaran harus

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan.

2.1.4 Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara

menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan

melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah

aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya

aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan

berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat

dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda.


50

49


2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait

langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam

peningkatan kinerja Bappeda.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja

Bappeda yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat

dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat

pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Pariaman.

PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan

peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda

harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang

ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun

masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki

harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal

dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi,

misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan

yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun

harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Pariaman secara

keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-

faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk

memanfaatkan peluang eksternal;

2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan

mengambil keuntungan dari peluang eksternal;


51

50


3. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk

menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;

4. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk

menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.


51

52


Tabel 2.1 : Penentuan 'Faktor 'Internal, 'Faktor 'Eksternal, 'dan 'Alternatif 'Strategi'

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang (O) : Ancaman (T):

1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraanpemerintahan, khususnya bidangperencanaan, penganggaran, danpengendalian pembangunan;

1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yangmengatur mengenai Perencanaan;

2. Sinergitas perencanaan antara pemerintahpusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Perencanaan masih bersifat Sektoral;

3. Kewenangan yang jelas dan menjadikanstuktur Bappeda lebih efektif dan efisien

3. Masih adanya tumpang tindih kewenangandan urusan dengan SKPD lain

4. Penyusunan rencana pembangunan denganpendekatan pemberdayaan masyarakatmendapat dukungan prioritas.

4. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidaksebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;

5. Memberikan dukungan untuk menyusunroad map ekonomi kota Pariaman

5. Kesulitan dalam menentukan prioritaspembangunan

6. Tuntutan representasi dalam proses rencanapembangunan semakin kuat

7. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakanhasil rencana pembangunan dalam bentuk riil.

8. Kebijakan yang terlalu seragam akanmengesampingkan kekhasan karak-teristikmasyarakat Kota Pariaman

Kekuatan (S) : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi (S-T):

1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan FungsiBappeda dengan dukungan SDM, sarana danprasarana memadai

1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baikagar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S4 : O1 -O3)

1. Memberdayakan SDM perencana untukmenghindari pemahaman perencanaan yangsektoral (S1-S3 : T2).


53

52


2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik; 2. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang adadalam pengembangan fungsi dan kewenanganBappeda (S4, S5, S10, S12 : O1,O3)

2. Memberdayakan SDM perencana dalammerumuskan SPM dan dokumen perencanaanyang dibutuhkan (S1-S3 : T1)

3. Potensi aparatur dalam menjalankan TugasPokok dan Fungsi

3. Optimalisasi penggunaan anggaran dalampercepatan Pariaman sebagai Kota Pariwisata (S5, S6,S12 : O4

3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalammemberikan pemahaman kepada masyarakattentang pembangunan (S2-S4 : T3)

4. Adanya peningkatan kemampuan dalamkepemimpinan

4. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangandalam perencanaan dan pengendalianpenganggaran (S5, S6, S12 : T1)

5. Lokasi kantor cukup strategis; 5. Optimalisasi kendaraan operasional dalamrangka meningkatkan kinerja penyusunanperencanaan pembangunan (S8,S9;T1)

6. Kendaraan operasional dalam jumlah dankondisi yang memadai;

6. Memanfaatkan perundang-undangan untukmeningkatkan pemahaman masyarakatterhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1, T7)

7. Kuantitas sarana dan prasarana penunjangpelaksanaan tugas memadai;

7. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untukmengurangi tuntutan masyarakat yang ingin'instan' terhadap hasil pembangunan (S6,S11,S12 : T3)

8. Kemudahan dalam proses PenyusunanDokumen Perencanaan;

8. Mensinergikan antara perencanaan Sektoraldengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3)

9. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuaidengan rencana;

9. Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (S12,S15 :T8)

10

.

Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD;

11

.

Beberapa dokumen perencanaan sudah dapatdikerjakan secara swakelola;

12

.

Tersedianya dokumen perencanaan yangberagam;


54

53


Kelemahan (W): Alternatif Strategi (W-O) : Alternatif Strategi (W-T) :

1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinyapotensi SDM secara optimal);

1. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dansarana penunjangnya dalam pengembanganurusan kewenangan bidang perencanaan (W7-W14 : O1)

1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsionalperencana untuk mengantisipasi tuntutanmasyarakat dalam pembangunan (W2,W3 :

T5);

2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yangmemiliki skill dan kompetensi sebagaiperencana;

2. Mengembangkan sistem informasiperencanaan pembangunan yang handal gunamendukung tingkat partisipasi dunia usahadan investor dalam pembangunan kotaPariaman (W15, W18 : O5, 07, O8)

2. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untukmenerapkan standar pelayanan minimal yangbelum tersedia (W7,W8, W13);

3. Belum tersusunnya standar kinerja yang

terukur

3. Menerapkan standar dan prosedur kerja yangjelas untuk mengambangkan urusankewenangan yang ada (W4,W5 : O3)

3. Mewujudkan sistem data dan informasi yangakurat untuk mengurangi pemahaman sektoraldan meningkatkan pemahaman masyarakatterhadap perencanaan pembangunan

(W15 :T2)

4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata

4. Menerapkan sistem informasi pembangunanuntuk menciptakan sinergitas pembangunanantar wilayah dan memperkuat Pariamansebagai PKW (W15,W18 : O2,O4)

5. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumenperencanaan yang dihasilkan oleh Bappedadisebabkan karena lemahnya pemahamanmengenai kebutuhan SKPD;

5. Menerapkan reward and punishment denganstandar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 :O3)

6. Penggunaan & perawatan kendaraanoperasional belum optimal.;

7. Barang inventaris belum terkelola secara baik;


55

54


8. Tidak adanya tempat/ruangan khususpenyimpanan barang inventaris kantor;

9. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk baranginventaris kantor;

10

.

Belum memadainya sarana instalasi listrikdalam mendukung aktivitas Bappeda;

11

.

Belum optimalnya dukungan sistem data daninformasi yang handal terhadap prosespengambilan kebijakan;

12

.

Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalamTAPD sehingga terjadi reduksi kegiatan yangtercantum dalam dokumen perencanaan padasaat proses penganggaran

13

.

Belum terkelolanya dokumen sertadata/informasi penting yang mendukungproses perencanaan;


56

55



56

57


Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan

organisasi beradaptasi terhadap lingkungan stategik yang berubah sedemikian cepat.

Selain data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan,

organisasi juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain

yang terkait. Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan

analisis lingkungan strategis.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif

tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan

pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk

melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan

strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program

yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan

baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi harus lebih bersifat

makro, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Berikut ini dapat dilihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijkan seperti yang ditunjukan pada tabel dibawah ini :


57

58


Tabel 2.2 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

”MEWUJUDKAN BAPPEDA SEBAGAI

LEMBAGA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN

AKUNTABEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA

PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA

DAN EKONOMI KREATIF”.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi serta Peran Kelembagaan Bappeda Kota Pariaman

Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah (berbasis Web)

Memantapkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan

Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimasi Pencapaian Kinerja

Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif

Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pariaman

Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan sehingga tersedianyanya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif

Melaksanakan Penelitian/Kajian Tematik sesuai dengan Permasalahan, Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah

Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah

Merumuskan Hasil-hasil Penelitian/Kajian sebagai Dasar Bahan Perumusan

Melakukan Kajian Kebijakan Penyusunan Program Pembangunan


59

58


Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah

Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat serta Lembaga Non Pemerintah

Menyelenggarakan Forum Perencanaan dengan Semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkat-nya partisi-pasi pemang-ku kepenti-ngan dalam proses peren-canaan dan pengendalian pembangu-nan daerah

Peningkatan partisi-pasi pemangku ke-pentingan dalam perencanaan pem-bangunan melalui forum perencanaan (musrenbang

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan

Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, yang Dapat Dipertanggungjawabkan serta Tersedianya Data dan Informasi sebagai Bahan Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah

Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Membangun Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Mengembangkan Data dan Informasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Membangun Sistem dan Mekanisme Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah

Meningkatan kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara

Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah,

Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Mengembangkan mekanisme perencanaan


60

59


terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional

Regional dan Nasional sesuai UU No. 25 Tahun 2004

pembangunan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 2004 melalui penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah termasuk kelembagaan perencanaan daerah


60

61


2.2 RENCANA KINERJA SKPD TAHUN 2017

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik Tahun

2017 di atas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman

menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai, target ini

seharusnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun

2017, karena dokumen tersebut belum dibuat maka penetapan Indikator Kinerja Sasaran

dilakukan bersamaan dengan penyusunan LAKIP 2017 ini. Berdasarkan target yang

ditetapkan tersebut, capaian kinerja (performance result) selama Tahun 2017 adalah

sebagai berikut:


61

62


Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN (%,Dok, Org, dll)

1 2 3 4 5

1 Terlaksananaya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis Web dan secara Online (e-Government)

Persentase peningkatan kualitas tatakelola dan pelayanan pemerintah

90 %

Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah terutama dalam perencanaan pembangunan

1 data

2 Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif,dan akuntabel

Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan 70 %

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 71 Desa/ Kelurahan

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 4 Dokumen 4 Dokumen

2 Perwako 2 Perwako

3 Mengurangi Tingkat Kemiskinan Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan

75 %

Persentase menurunnya angka kemiskinan 0.02 %

4 Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan sehingga tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, Perencanaan Pembangunan

100 %

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas 9 Dokumen

5 Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Jumlah Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan daerah

13 Data/Dokumen


62

63


2.3 PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN 2017

Dokumen yang dijadikan referensi untuk penyusunan dokumen penetapan kinerja

atau perjanjian kinerja pada umumnya adalah dokumen-dokumen perencanaan, yaitu

dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja dan

Anggaran dan rencana kerja unit kerja. Dokumen-dokumen tersebut haruslah tetap

menjadi acuan unit kerja yang bersangkutan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja.

Sedangkan Khusus mengenai penetapan target kinerja harus mempertimbangkan

beberapa data historis tahun-tahun sebelumnya dan informasi lainnya yang relevan

tentang kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh unit kerja.

Pertama, Dokumen rencana strategis haruslah tetap menjadi acuan dalam mencapai

target lima tahunan. Dan untuk penyusunan perjanjian kinerja atau kontrak kinerja tahun

yang akan datang, diperlukan kembali peninjauan target kinerja pada tahun yang

direncanakan dalam Renstra dan kemudian dilakukan penalaahan kembali apakah masih

relevan dan masih aktual target tersebut, apakah harus diubah, dalam arti dikurangi atau

ditambah sehingga target kinerja pada tahun yang diperjanjikan lebih realitas.

Kedua, dokumen resmi IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan oleh

pimpinan instansi perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen penetapan

kinerja. Sejumlah IKU yang telah menjadi ukuran keberhasilan organisasi dan unit-unit

kerjanya haruslah direncanakan pencapaiannya dalam setiap tahun berjalan. Karena yang

semestinya diperjanjikan di dalam dokumen penetapan kinerja tentulah yang menjadi

ukuran keberhasilan unit tersebut. Jadi pada intinya yang dipentingkan untuk dilakukan

pengukuran kinerja adalah pengukuran kinerja dari pencapaian IKU unit kerja yang

bersangkutan.

Ketiga, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang perlu dijadikan

referensi karena didalamya berisi target kinerja tahun yang direncanakan. Jika RKT ini

secara resmi disusun oleh unit kerja dan disepakati dalam penyusunan, tentulah menjadi

dokumen yang berharga untuk melihat kembali target kinerja tahun yang direncanakan .

Jika target kinerja tahun yang direncanakan ini sudah cukup realistis, maka dalam

penyusunan dokumen penetapan kinerja atau kontrak kinerja tinggal memakainya, karena

informasi target kinerja sudah ada dalam dokumen RKT.

Keempat, dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) patut dijadikan acuan, karena mungkin saja target kinerja unit kerja juga


64

63


ada secara eksplisit dicantumkan didalamnya. Dan tentulah target kinerja ini yang

disediakan anggaranya. Oleh karena itu, dokumen RKA menjadi penting karena target

kinerja yang harus dicapai didalam RKA dianggap sudah harus bisa diwujudkan karena ada

dana anggaran untuk merealisasikannya. Kemudian jika dokumen-dokumen tersebut

diatas, yaitu Renstra, RKT, RKA kemudian memuat target kinerja yang berbeda-beda, maka

dalam penyusunan perjanjian kinerja haruslah dibicarakan terlebih dahulu di unit kerja

yang bersangkutan dan kemudian dibicarakan juga dengan atasan unit kerja tersebut, agar

target kinerja yang dicantumkan didalam dokumen penetapan kinerja memang sudah

cukup realistis.

Jadi dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja yang menjadi acuan utamanya

dokumen-dokumen yang sudah disebutkan diatas. Namun masih ada lagi beberapa

dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perjanjian

kinerja. Misalnya saja, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), dan berbagai Rencana Aksi yang menjadi prioritas instansi.


RENSTRA

PENETAPAN KINERJA

I K U R K T RKA/DPA

64

65


Tabel 2.4 : Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETSATUAN

(%,Dok, Org, dll)

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Terlaksananaya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis Web dan secara Online (e-Government)

Persentase peningkatan kualitas tatakelola dan pelayanan pemerintah

90 % Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah terutama dalam perencanaan pembangunan

1 data

1 Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis Geospsial

260,000,000

2 Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel

Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan

70 % Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

40 Desa/ Kelurahan

Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

256,100,000

300 KK Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan di Kota Pariaman

160,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat keterlibatan masyarakat 71 Desa/ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 222,690,0


66

65


dalam pembangunan Kelurahan 00

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas

4 2

Dokumen Perwako

Program Perencanaan Tataruang

3 Dokumen Peninjauan Kemlaki RTRW Kota Pariaman

580,800,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Perwako Penyusunan Rancangan RKPD 183,150,000

1 Perwako Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan

147,200,000

3 Mengurangi Tingkat Kemiskinan Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan

75 % Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase menurunnya angka kemiskinan

0.02 %

Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

163,355,317

4 Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan sehingga tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

Tingkat Optimalisasi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, Perencanaan Pembangunan

100 % Program Perencanaan Sosial Budaya

1 Tahun Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

256,000,000

1 Tahun Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan

850,000


67

66


1 Tahun Koordinasi Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah

65,300,000

1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes

165,914,101

Program Perencanaan prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

12 Kali Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik 240,600,000

13 Bidang Koordinasi Perencanaan Bidang DAK 346,600,000

Program Pemanfaatan Ruang

1 Triwulan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

140,500,000

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas

9 Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Tahun Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 172,000,000

1 Dokumen Penyusunan Rancangan PPAS 220,000,000

1 Dokumen Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan

212,700,000

1 Dokumen Penyusunan Rancangan KUA 213,950,000

1 Dokumen Penyusunan Rancangan KUA Perubahan

194,500,000

1 Dokumen Evaluasi RKPD 175,500,000

1 Hari E-Planning 544,150,000


68

67


1 Tahun Koordinasi Bidang Litbang 11,125,000

1 Dokumen Study Potensi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk arahan kebijakan di Kota Pariaman

135,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 SKPD Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

218,000,000

1 Dokumen Updating Prencanaan Pembangunan Infrastruktur Pertanian

26,620,000

1 Tahun Koordinasi Program BDC 150,650,000

1 Dokumen Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD PG) Kota Pariaman

121,500,000

5 Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Jumlah Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan daerah

13 Data/Dokumen Program Pengembangan Data/ Informasi

2 Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan Profile Daerah

102,625,000

12 Bulan Forum Data SKPD 219,000,000

1 Dokumen Penyusunan Buku Saku Informasi Pembangunan Daerah

127,300,000

Program Perencanaan prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2 Dokumen Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Kawasan Kumuh

80,000,000


Documents

bappeda.pariamankota.go.idbappeda.pariamankota.go.id/.../03/Lakip-BAB-II-2017.docx · Web viewDalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian