VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ?· ... TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI ... Meningkatkan Sumber…

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

60

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh

kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan

datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota

Pontianak 2015-2019, maka visi Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL

DAN BERFUNGSI OPTIMAL

Pada Visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu Pengawasan , Profesional dan

Berfungsi Optimal. Penjelasan dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan, yang dimaksud dengan pengawasan menurut Permendagri

nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana

dan ketentuan perundang-undangan.

2. Profesional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki

integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung dengan pengetahuan

dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan

terwujudnya pengawasan yang profesional diharapkan terselenggaranya

pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada

masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah dan mencegah terjadinya

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN 4

61

kebocoran dan penyimpangan yang berpotensi dapat merugikan keuangan

negara/daerah dan penyalahgunaan wewenang sedini mungkin.

3. Berfungsi Optimal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas

pemerintahan dan auditor diharapkan dapat berfungsi optimal dalam

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif dan adil

dalam menegakkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, peran Inspektorat Kota Pontianak diharapkan semakin

kuat sebagai aparat pengawasan internal di daerah selain Pengawasan

Eksternal (BPK-RI), dalam melakukan pemeriksaan terhadap obrik yang ada di

lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Namun banyaknya pengawasan yang telah dilakukan, baik yang dilakukan oleh

APIP maupun BPK-RI masih ditemui berbagai bentuk penyimpangan.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah dan keadaan yang penuh tantangan serta

banyaknya hal yang berkaitan dengan ketidakpastian akibat perubahan-

perubahan yang sering terjadi, diharapkan Inspektorat Kota Pontianak dapat

melakukan perubahan secara terencana. Intinya Inspektorat Kota Pontianak

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan perpanjangan tangan

Walikota harus menuju paradigma baru yaitu menjadi suatu lembaga yang lebih

berperan aktif dan antisipatif dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya dapat

menyalahkan namun dapat memberikan jalan keluar (way out) dalam rangka

membantu keberhasilan pelaksanaan seluruh tugas-tugas Pemerintahan

Daerah.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai

dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta

62

dilandasi oleh visi, maka misi Inspektorat Kota Pontianak 2015- 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Mendorong terselenggaranya Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good

and Clean Governance) dan Peningkatan Pelayanan Publik;

2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan Yang Berkualitas;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utama bidang Pengawasan di Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kota

Pontianak Tahun 2015-2019 pada misi tersebut yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan

Intern Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota

Pontianak.

2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Inspektorat

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kota Pontianak dalam jangka waktu

tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Analisis SMART

digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas

dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific),

terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu

(time bound).

Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:

63

1) Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dimaksudkan untuk

mendorong semua OPD dapat mengimplementasikan pengelolaan

keuangan dan aset dengan baik, handal, akuntabel sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga terwujud opini WTP atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap pengaduan

masyarakat dapat ditindaklanjuti dan meningkatnya jumlah penyelesaian

tidak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP sehingga sisa

temuan semakin menurun.

3) Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dimaksudkan untuk

mendorong semua OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak dapat

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja

organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

4) Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja

Aparatur Pengawasan dimaksudkan untuk mengukur tingkat (nilai)

akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak dalam

mengimplementasikan pelaksanaan Sistem AKIP dan pelaksanaan

penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI dan

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya.

5) Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat

dimaksudkan untuk mengukur tingkat pelayanan yang dilakukan kepada

masyarakat sebagai pengguna layanan oleh Perangkat Daerah

(Inspektorat) baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan melalui

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

64

Untuk menilai keberhasilan pencapaian ke 5 (lima) sasaran tersebut diatas

sebagaimana tabel IV.1 diukur dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Yaitu :

1. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material (%)

2. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material (%)

3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)

4. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi (%).

5. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori

Sangat Baik (%).

6. Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat (Nilai)

7. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Inspektorat (%)

8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

Tabel: Penjelasan/Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

65

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber

Data

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

2. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material

2. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material

3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material hasil Audit BPK-RI maupun hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material dengan jumlah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah. Cara Perhitungan Rumus Jlh OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang marterial X 100% Jlh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah

Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material hasil Audit BPK-RI maupun hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material dengan jumlah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

Cara Perhitungan Rumus Jlh OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang marterial X 100% Jlh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah

Penjelasan Indikator Kinerja ini adal

Recommended

View more >