1

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

1.1.1. Latar Belakang

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah,

kemiskinan, dan pengangguran telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui

berbagai kebijakan dan kegiatan nasional. Sejak tahun 1970-an Kementerian

Pekerjaan Umum (Direktoral Jenderal Cipta Karya) telah melakukan program

pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. Diawali dengan

program Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa (P3D) kemudian

Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu

(P2LDT) yang kemudian berkembang lagi menjadi program Kawasan Terpilih

Pembangunan Pusat Desa (KTP2D). Pada tahun 2002 bersama dengan

Kementerian

Pertanian mulai dilaksanakan program Pengembangan Kawasan Agropolitan,

program Pengembangan Kawasan Minapolitan bersama Kementerian

Kelautan dan Perikanan,serta bersama Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi pada tahun 2010 dilaksanakan program Kota Terpadu Mandiri

(KTM) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan melalui

pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi.

Pada tahun 2007 Pemerintah melaksanakan kebijakan terpadu sebagai

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan

kerja melalui pemberdayaan masyarakat dalam “Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”. Dalam pelaksanaan PNPM-

Mandiri Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program,

yaitu: PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM-Mandiri Rural Infrastructure Support

(RIS), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), serta PNPM-

Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-

2

PISEW), yang dilaksanakan oleh Kementerian PU bersama Bappenas dan

Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan kawasan perdesaan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) memandang

perlu untuk meningkatkan danmengembangkan infrastruktur yang mendorong

pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan. Pengembangan

ekonomi lokal memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019,

sekaligus tertuang dalam Nawacita Pemerintah Republik Indonesia. Atas

dasar tersebut maka dilaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang bertujuan untuk meningkatkan

pengembangan sosial ekonomi wilayah yang berbasis pada potensi

sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui

pembangunan infrastruktur wilayah, meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat, serta memperkuat kelembagaan dan keuangan daerah.

Sasaran kegiatan PISEW ini meliputi terbangunnya infrastruktur dasar skala

wilayah kecamatan, yang dapat berupa infrastruktur perhubungan/

transportasi; Infrastruktur pendukung produksi pertanian, peternakan dan

perikanan, industri, dan pariwisata;

Infrastruktur pendukung pemasaran hasil pertanian, peternakandan

perikanan, industri; serta air bersih dan sanitasi. Selain itu PISEW juga

mempunyai sasaran untuk peningkatan kapasitas daerah dalam

pembangunan sosial dan ekonomi lokal termasuk komoditas unggulannya,

tersedianya fasilitator pendampingmasyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaan dan pembangunan, pendayagunaan tenaga kerja lokal

dalam pembangunan; serta tersedianya akses dengan lembaga keuangan

dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha.

1.1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan PISEW Tahun 2017 adalah untuk menyediakan atau

meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam

skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah.

3

1.1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan PISEW tahun 2017 adalah:

a. Terbangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong

pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau

komoditas unggulan

b. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.

c. Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam

pembangunan.

1.1.4. Indikator Kinerja

Keberhasilan Program PISEW dapat diukur dari ketercapaian indikator

kinerja, seperti disajikan pada tabel berikut:

No.IndikatorKinerj

aUtamaIndikator Keterangan

1 Indikator

Dampak

(outcome)

Mendukung upaya

penurunan biaya

produksi

Meningkatnya akses masyarakat di

kawasan potensial perdesaan pada

layanan infrastruktur permukiman

yang mendukung pengembangan

social ekonomi

Meningkatnya

kemampuan

pemerintah daerah

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kawasan potensial

Adanya upaya harmonisasi rencana

pembangunan kawasan dengan

rencana pembangunan kecamatan

dan kabupaten yang sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten

2 IndikatorKinerj

a (output)

Meningkatnya

kemampuan

masyarakat dalam

menyusun rencana

pembangunan

a. Adanya kelembagaan

masyarakat tingkat Kecamatan

yang beranggotakan perwakilan

dari unsur pemerintahan desa

dan tokoh masyarakat, yang

4

No.IndikatorKinerj

aUtamaIndikator Keterangan

kawasannya mampu melakukan perencanaan

dan pengelolaan pembangunan.

b. Terselenggaranya musyawarah

warga dalam Forum Kecamatan

sebagai wujud demokrasi proses

perencanaan

c. Terintegrasinya rencana

pembangunan infrastruktur

kawasan permukiman perdesaan

yang disusun bersama

masyarakat dengan rencana

pembangunan daerah.

Meningkatnya

layanan

infrastruktur

kawasan potensial

perdesaan

a. Terlaksananya Pembangunan

infrastruktur wilayah secara tepat

sasaran

b. Terbangunnya infrastruktur

social ekonomi wilayah yang

memenuhi standar kualitas serta

bermanfaat

Meningkatnya

kemampuan

pelaksana dalam

pelaksanaan,

pemantauan dan

evaluasi

a. Mobilisasi KMP, Tenaga Ahli

Provinsi,dan FM

sesuaijadwalnasional

b. Terselenggaranya penguatan

kapasitas Fasilitator melalui

pelatihan maupun OJT

c. Terlaksananya proses

perencanaan dan pembangunan

infrastruktur yang memenuhi

aspek teknis dan kriteria yang

telah ditentukan

d. Terjadinya penguatan dan

pelaksanaan sistem monitoring

5

No.IndikatorKinerj

aUtamaIndikator Keterangan

dan evaluasi

e. Terselenggaranya mekanisme

penanganan pengaduan yang

efektif

1.1.5. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Program PISEW adalah:

a. Masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan;

b. Masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;

c. Masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun; dan

d. Pemerintah kabupaten dan kecamatan terkait.

1.1.6. Lokasi (terlampir SK lokasi)

Lokasi pelaksanaan kegiatan Program PISEW adalah kawasan permukiman di kecamatan yang ditetapkan oleh Menteri PUPR berdasarkan potensi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan;

2. Merupakan kebijakan Pemerintah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi kawasan dan/atau menciptakan lapangan kerja;

3. Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan

4. Merupakan usulan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

pada tanggal 21 Maret 2017 no. 164/KPTS/M/2017 tentang penetapan lokasi

program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun

Anggaran 2017. Lokasi program PISEW tahun anggaran 2017 berjumlah 400

(empat ratus) Kecamatan yang tersebar di 115 (seratus lima belas)

Kabupaten di 24 (dua puluh empat) Provinsi.

SK Penetapan Lokasi Kecamatan, terlampir

6

1.2. Peran KMP dalam Pelaksanaan PISEW

1.2.1. Maksud dan Tujuan KMP

Maksud dari kegiatan KMP PISEW 2017 adalah untuk mewujudkan

pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi dalam skala

kawasan yang efektif, efisien, tepat mutu, biaya dan tertib administrasi melalui

pendampingan kepada pelaksana PISEW tingkat pusat.

Tujuan dari kegiatan KMP PISEW Tahun 2017 adalah untuk :

1. Menyediakan suatu perangkat kerja untuk membantu tugas tim pelaksana

kegiatan

PISEW di tingkat pusat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan

PISEW Tahun Anggaran (TA) 2017 .

2. Memberikan rekomendasi dan bantuan teknis atas pemantauan,

pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan di seluruh lokasi

sasaran PISEW TA 2017.

3. Memastikan agar Pelaksanaan program dapat sesuai dengan Petunjuk

Teknis PISEW yang sudah ditetapkan.

4. Menyediakan data dan informasi dalam setiap bentuk (database dan/atau

hardcopy) sebagaimana yang diperlukan untuk pengendalian dan kinerja

program.

1.2.2. Sasaran KMP

1. Tersedianya suatu perangkat kerja untuk membantu tugas tim pelaksana

PISEW di tingkat pusat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan

pembangunan infrastruktur.

2. Terselenggaranya bantuan teknis, pemantauan, pengendalian,

pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PISEW Tahun 2017 di 24 Provinsi

di seluruh lokasi sasaran

3. Terselenggaranya pelaksanaan program yang sesuai dengan Pedoman

dan Panduan yang sudah ditetapkan.

7

4. Tersedianya data dan informasi dalam bentuk database yang terkait

dengan setiap tahapan pelaksanaan program PISEW.

1.2.3. Lingkup Kegiatan

1. Penyebarluasan Informasi Program

Penyebarluasan program dan sosialisasi merupakan aspek penting yang

harus berjalan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Kampanye

penyadaran publik dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program

dilakukan di tingkat pusat, provinsi hingga kecamatan. Peran Konsultan

dalam penyebarluasan informasi program adalah:

a. Pemantauan terhadap pelaksanaan sosialisasi kegiatan PISEW 2017.

b. Rekomendasi advise teknis dan non teknis terkait sosialisasi program.

c. Menyiapkan materi-materi terkait penyebarluasan informasi program.

2. Pengendalian Program

Peran Konsultan yang sangat penting adalan pengendalian program.

Konsultan harus dapat menjaga proses pelaksanaan program sesuai

dengan panduan teknis. Pengendalian yang dilakukan oleh Konsultan akan

mencakup:

a. Menyusun panduan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (monev)

Pelaksanaan Program PISEW secara berjenjang.

b. Menyusun modul/kerangka acuan untuk pelatihan, workshop, dan rapat

teknis lainnya terkait pelaksanaan kegiatan sesuai panduan teknis

PISEW (termasuk namun tidak terbatas: pada penguatan kapasitas

masyarakat dan kelembagaan).

c. Memberikan penjelasan (sosialisasi) dan bantuan teknis untuk

memastikan pelaksana program dapat melaksanakan dan

mengoperasikan panduan monev yang disusun.

d. Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksana

Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator Masyarakat berdasarkan

ketaatan terhadap panduan Monev yang disusun.

e. Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim PelaksanaPusat.

f. Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progreslapangan.

g. Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi TindakLanjut.

8

h. Iventarisasi permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut terhadap

pengaduan yang diterima di tingkat pusat

i. Random checking kunjungan lapangan dalam pemantauan dan

pengendalian program.

j. Memberikan rekomendasi hasil pemantuan terhadap setiap tahapan

pelaksanaan program.

k. Random checking kualitas DED dan RAB disesuaikan dengan desayang

dikunjungi.

l. Memberikan rekomendasi hasil pemantauan terhadap kualitasDED dan

RAB serta realisasi pelaksanaannya.

m.Rekomendasi advise teknis dan non teknis untuk perbaikankegiatan

pengendalian program yang akan datang.

3. Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh

Konsultanmencakup:

a. Melakukan kunjungan lapangan untuk sosialisasi, pelatihan,sampling,

pengaduan, permintaan dan dokumentasi;

b. Memantau dan mengevaluasi Proses Perencanaan partisipatifyang

dilakukan oleh BKAD/masyarakat;

c. Memantau dan mengevaluasi Prosedur Pelaksanaan Konstruksi;

d. Memantau dan mengevaluasi proses serah terima aset

hasilpelaksanaan Program PISEW 2017;

e. Memantau kemajuan pelaksanaan konstruksi dan kemajuanpenyerapan

dana oleh BKAD;

f. Memantau dan mengevaluasi skema operasional danpemeliharaan;

g. Secara rutin menyusun hasil kegiatan pemantauan;

h. Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadipembelajaran

pelaksanaan program PISEW;

i. Rekomendasi advise teknis dan non teknis pelaksanaanmonitoring.

4. Konsolidasi Data

Konsultan dalam penugasannya terkait konsolidasi data mencakup:

9

a. Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan

SIMPISEW yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEWTA.2017;

b. Mengumpulkan seluruh data (data collecting) pelaksanaan PISEW2017

di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW;

c. Secara berkala melakukan pemutakhiran data akhir (up

dating)terkompilasi;

d. Melakukan analisa validitas (validasi) terhadap setiap data

yangdiperoleh;

e. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil pengelolaan data.

5. Evaluasi Pelaksanaan Program

Konsultan harus melakukan evaluasi pelaksanaan program

untukmemberikan input kepada Tim Pelaksanaan di tingkat pusat

padasetiap pelaksanaan tahapan. Evaluasi pelaksanaan program

yangdilakukan oleh Konsultan mencakup:

a. Menyusun indikator dan evaluasi proses dan hasil perencanaan

partisipatif yang dilakukan oleh BKAD/masyarakat;

b. Menyusun indikator dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan

pembangunan fisik/konstruksi;

c. Menyusun indikator dan evaluasi proses serah terima aset hasil

pelaksanaan Program PISEW 2017;

d. Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan dan

penyerapan dana per dua mingguan.

6. Rapat Koordinasi

Melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pelakana kegiatan di

Provinsi untuk:

a. Menyamakan kembali frekuensi/pemahaman aplikasi pelaksanaan di

lapangan, khususnya terkait informasi/isu/kebijakan yang terbaru

ataupun yang perlu didiskusikan;

b. Menyesuaikan kembali Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)dengan

kondisi lapangan;

c. Memfasilitasi koordinasi antara KMP dengan pelaksana kegiatan

Provinsi dalam rangka menyempurnakan tugas Pengendalian,

10

Monitoring Pelaksanaan, Konsolidasi Data,hingga Evaluasi

Pelaksanaan Program; dan

d. Memfasilitasi kegiatan koordinatif lainnya yang dibutuhkan.

7. Kontribusi terhadap pencapaian Renstra Cipta Karya 2015-2019

Konsultan harus melakukan evaluasi berdasarkan infrastruktur

terbangun, luasan cakupan pelayanan dan jumlah

pemanfaatnya.Konsultan harus dapat mengidentifikasi kontribusi

PISEW terhadap pemenuhan indikator Renstra Cipta Karya di seluruh

kecamatan sasaran yaitu meningkatnya kualitas permukiman di 78.384

Ha kawasan perdesaan.

8. Pelaporan dan Dokumentasi

Pelaporan adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara

berjenjang. Pelaporan konsultan terdiri dari laporan pendahuluan,

laporan mingguan, bulanan, draft final , laporan akhir dan laporan

khusus terkait dengan pengelolaan SIM dan Pengelolaan

Pengaduan.Laporan mingguan menjadi laporan yang sangat penting,

karena akan memuat informasi proses pelaksanaan sesuai dengan

capaian pada minggu yang bersangkutan dan berbagai permasalahan

yang perlu ditindaklanjuti. Laporan bulanan Konsultan merupakan

konsolidasi dari laporan mingguan, serta laporan-laporan yang

dibuat oleh pelaksana lapangan (antara lain TAPr dan/atau Fasilitator

Masyarakat).

KMP PISEW 2017 juga berkewajiban untuk melaporkan progres

kegiatan PISEW di media informasi instansi agar para stakeholder

PISEW termasuk masyarakat mendapatkan informasi terbaru mengenai

kegiatan PISEW secara berkelanjutan.

Tugas Konsultan juga adalah memastikan bahwa pelaporan tersebut

dapat tersampaikan secara rutin, tepat waktu dan akurat. Konsultan

menyampaikan rekomendasi tindak lanjut jika penyampaian pelaporan

mengalami keterlambatan.

Konsultan berkewajiban untuk menyerahkan laporan pelaksanaan

tugasnya yang mencakup :

11

a. Asistensi setiap draft laporan sebelum diserahkan.

b. Pemenuhan kuantitas dan kualitas substansi laporan sebagaimana

yang ditentukan dalam kontrak.

c. Kompilasi dokumentasi minimal 8 megapixel berupa foto-

foto:kegiatan-kegiatan persiapan, pra dan pasca konstruksi (0%,

50%,100%).

1.2.4. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab KMP PISEW TA. 2017

sesuai dengan ruang lingkup penugasan konsultan.

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan dibuat dan disampaikan 1 (satu) bulan setelah Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PPK Pusat. Laporan ini berisikan

sebagai berikut:

a. Metodologi pelaksanaan, jadwal pelaksanaan konsultan dan plotting

penugasan tenaga ahli.

b. Rencana kerja konsultan dalam melaksanakan pendampingan.

2. Laporan Mingguan

Laporan mingguan dibuat dan disampaikan setiap awal minggu kepada

PPK PISEW Pusat dan Kasatker Kawasan Pengembangan Permukiman

Berbasis Masyarakat. Laporan ini berisikan sebagai berikut :

a. Konsolidasi capaian progres PISEW nasional yang telah dilaksanakan

(progres manual).

b. Daftar rekapitulasi nomor dan tanggal SPM/SP2D apabila sudah ada

progres pencairan dana.

c. Analisis keterlambatan pelaksanaan di setiap tahapan dan berbagai

permasalahan yang timbul.

12

3. Laporan Bulanan

Laporan bulanan dibuat setiap awal bulan pada bulan berikutnya dan

disampaikan kepada PPK PISEW Pusat. Laporan ini berisikan sebagai

berikut:

a. Konsolidasi hasil pendampingan TAPr dan Fasilitator Masyarakat serta

progres yang dapat dicapai baik dalam aspek pemberdayaan,

perencanaan, pelaksanaan fisik atau paska pelaksanaan di bulan

berjalan.

b. Daftar rekapitulasi nomor dan tanggal SPM/ SP2D apabila sudah ada

progres pencairan dana.

c. Analisis keterlambatan, permasalahan dan pengaduan masyarakat.

d. Menjelaskan proses pendampingan pelaksanaan teknis yang telah

dilaksanakan

e. Identifikasi permasalahan dan pengaduan serta tindaklanjut yang

dilakukan.

f. Review jadwal dengan pelaksanaan di lapangan.

g. Infrastruktur terbangun dan jumlah pemanfaatnya yang berkaitan

dengan indikator Renstra Cipta Karya 2015-2019.

4. Laporan Akhir

Laporan Draft Akhir disampaikan 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya

masa kontrak kepada PPK PISEW. Laporan ini berisikan sebagai berikut:

a. Konsolidasi laporan bulanan/data hasil pelaksanaan secara up to date.

b. Analisis pelaksanaan pemberdayaan serta proses perencanaan yang

telah dilaksanakan.

c. Analisis pelaksanaan fisik dan paska pelaksanaan fisik.

d. Hasil pelaksanaan monitoring dan Evaluasi.

e. Analisis pencapaian program PISEW.

f. Analisis pencapaian indikator Renstra Cipta Karya 2015-2019 oleh

PISEW 2017.

g. Kompilasi data dan analisis hasil infrastruktur terbangun PISEW.

h. Rekomendasi, input dan masukan atas hasil pelaksanaan untuk

pengembangan program/ pengelolaan serta penguatan kelembagaan.

i. Rekomendasi pengembangan pelaksanaan program di tahun berikutnya.

13

Softcopy laporan berisi semua hasil laporan yang dimasukkan dalam

bentuk 1 (satu) unit hard disk external kapasitas minimal 2 TB dan DVD

sejumlah 10 (sepuluh) buah.

1.2.5. Kewenangan

Sebagai konsultan di tingkat pusat, KMP PISEW berwenang untuk:

a. Melakukan revisi jadwal dan target pelaksanaan berdasarkan hasil

pemantauan dan evaluasi terhadap laporan TAPr;

b. Memilih daerah yang akan dikunjungi (random sampling);

c. Merekomendasikan tindakan untuk menanggapi pengaduan yang

diterima;

d. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja TAPr dan Fasilitator masyarakat.

1.2.6. Struktur Organisasi

14

1.3. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Maksud :

Memenuhi tugas yang telah tercantum dalam dokumen kontrak serta memberikan

informasi kepada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kemajuan

pelaksanaan program, sebagai dasar untuk melakukan analisa dan evaluasi

program.

Tujuan :

1. Memberikan informasi tentang progres program dan capaian kerja.

2. Melakukan konsolidasi dan validasi data dari Provinsi dan Kecamatan.

15

3. Memberikan bantuan teknis, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan

evaluasi pelaksanaan PISEW Tahun 2017 di 24 Provinsi di seluruh lokasi

sasaran.

4. Memberikan informasi tentang analisa atas keterlambatan dan tindak lanjut.

5. Membuat kesimpulan dan rekomendasi pelaksanaan Program PISEW.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan pelaporan dimulai dengan latar belakang yang terdiri dari

gambaran umum tentang Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PISEW), tujuan KMP dalam penulisan laporan bulanan,dilanjutkan dengan

Kemajuan Pelaksanaan Program PISEW pada setiap tahapan, Analisa dan Evaluasi

Pelaksanaan Program PISEW, Kendala dan Permasalahan, Kegiatan KMP,

Kesimpulan dan Rekomendasi.

Secara rinci sistematika Laporan Bulanan terdiri dari :

BAB. I PendahuluanBab ini mengemukakan Pengenalan program PISEW, Pengenalan

Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Maksud dan Tujuan Pembuatan

Pelaporan dan Sistematika Penulisan Pelaporan .

BAB. II Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan PISEWBab ini berisi tentang progres kemajuan pelaksanaan tahapan program di

setiap tahapan, yaitu tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan

pasca pelaksanaan.

BAB. III Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ProgramBab ini menjelaskan tentang evaluasi dari pelaksanaan tahapan program

di setiap tahapan, yaitu tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan

dan pasca pelaksanaan, identifikasi kendala dan permasalahan serta

tindak lanjutnya.

BAB. IV Kegiatan KMP.Bab ini melaporkan ruang lingkup kegiatan KMP berupa realisasi kegiatan

dan rencana kegiatan bulan berikutnya.

BAB. V Kesimpulan dan penutupBab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari

pembuatan laporan bulan ini.

16

BAB IIKEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW HINGGA PERIODE JULI - AGUSTUS 2017

2.1. TahapanPersiapan

2.1.1. Tingkat PusatKemajuan pelaksanaan program PISEW pada Tahapan Persiapan di

tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

a. SK Menteri PUPR tentang Penetapan Lokasi PISEW Tahun 2017

b. Lokasi PISEW tahun 2017 telah ditetapkan berdasarkan

Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

164/KPTS/M/2017 tanggal 21 Maret 2017.

c. SE Dirjen Cipta Karya tentang Pedoman PISEW Tahun 2017

Pedoman PISEW Tahun 2017 telah diterbitkan melalui Surat

Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No: 09/SE/DC/2017 tentang

Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Tahun 2017

d. Penyusunan dan Penerbitan SK Satker Provinsi

Seluruh Satker PKP Provinsi telah dilengkapi dengan Surat

Keputusan pengangkatan Satker oleh Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

e. Pengadaan KMP

Proses Pengadaan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) telah

selesai dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pada Satker

Pengembngan Kawsaan Permukiman.

f. Mobilisasi KMP

Konsultan Manajemen Proyek (KMP) telah dimobilisasi dan siap

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai KAK dan Pedoman PISEW

tahun 2017.

g. Penyusunan Modul

Tim PISEW Pusat telah selesai melakukan penyusunan Modul

dalam rangka kegiatan Rapat Teknis Workshop Tenaga

17

Pendamping yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 – 10 Juni

2017.

h. Sosialisasi PISEW Tahun 2017

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebelum Konsultan Manajemen

Pusat (KMP) dimobilisasi

i. Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping

Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 - 10 Juni

2017 di Mataram.

2.1.2. Tingkat Provinsia. Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi

Tim Pelaksana Provinsi dibentuk dari lingkungan Dinas yang

menangani Infrastruktur Permukiman Provinsi dan instansi/dinas

terkait lainnya bila dianggap perlu, serta ditetapkan oleh Gubernur.

Hingga periode Juli - Agustus 2017 seluruh Provinsi penerima

program PISEW telah membentuk Tim Pelaksana Provinsi (TPPr).

b. Seleksi dan Rekruitmen Tenaga Ahli Provinsi

Tenaga Ahli Provinsi bertugas dan bertanggung jawab memfasilitasi

pelaksanaan sosialisasi, penyebar luasan informasi, serta

memberikan dukungan teknis penyelenggaraan program di tingkat

provinsi, kabupaten, dan kecamatan sasaran yang menjadi wilayah

kerjanya sesuai Petunjuk Teknis PISEW.

Seluruh Provinsi telah melakukan proses seleksi dan rekruitmen

Tenaga Ahli Provinsi

c. Seleksi dan Rekruitmen Fasilitator Masyarakat (FM)

Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga yang ditugaskan di

kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program.

Seluruh Provinsi telah melakukan seleksi dan rekruitmen Fasilitator

Masyarakat.

d. Mobilisasi Tenaga Ahli Provinsi

Saat ini seluruh provinsi telah melakukan mobilisasi Tenaga Ahli

Provinsi (TAPr).

e. Mobilisasi Fasilitator Masyarakat (FM) (masa kontrak)

18

Saat ini seluruh provinsi telah melakukan mobilisasi Fasilitator

Masyarakat (FM).

2.1.3. Tingkat Kabupatena. Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten

Tim Pelaksana Kabupaten di tingkat kabupaten dan mewakili

pemerintahan kabupaten dalam pelaksanaan program PISEW di

wilayahnya, dibentuk pada lingkungan Dinas yang menangani

Infrastruktur Permukiman.

Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) telah dilakukan di

seluruh Kabupaten di seluruh wilayah Provinsi penerima PISEW

tahun 2017.

b. Sinkronisasi Kegiatan PISEW dengan RKPD

Kegiatan Sinkronisasi dilakukan di tingkat kabupaten untuk

menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan PISEW dengan

Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah.

Hingga periode Juli – Agustus 2017 telah dilakukan terhadap 363

Kecamatan dari total 400 Kecamatan.

2.1.4. Tingkat Kecamatana. Identifikasi Kelembagaan BKAD/Sejenis

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan kelembagaan

masyarakat di tingkat Kecamatan yang akan melakukan kerjasama

dengan Satker/PPK Provinsi untuk menjalankan program PISEW TA.

2017, memiliki badan hukum atau tercatat di Notaris dan di

Bappermas atau nama lain di Kabupaten.

Berdasarkan data SIM, hingga periode Juli - Agustus 2017 telah

dilakukan identifikasi Kelembagaan BKAD di 376 kecamatan dari total

400 kecamatan.

2.2. TahapanPerencanaan

19

2.2.1. Pertemuan Kecamatan IPertemuan Kecamatan I, merupakan kegiatan di tingkat kecamatan

yang dihadiri oleh unsur-unsur dari Kecamatan, Pemerintahan Desa

(Kepala Desa, BPD), BKAD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan

Kelompok/Organisasi Masyarakat setempat serta anggota masyarakat

secara luas, dimana 30% peserta yang hadir adalah perempuan.

Materi kegiatan yang dibahas dalam Pertemuan Kecamatan I, adalah:

a. Pengenalan Program PISEW;

b. Penggalian Potensi Kawasan;

c. Penggalian Rencana Infrastruktur.

Hingga periode Juli - Agustus 2017 kegiatan pertemuan Kecamatan I

telah dilaksanakan di 367 Kecamatan dari total 400 Kecamatan

2.2.2. Survey Identifikasi KawasanKegiatan ini dilakukan oleh BKAD didampingi oleh Fasilitator

Masyarakat. Proses Survei ditempuh dengan melihat langsung rencana

lokasi usulan-usulan hasil Pertemuan Kecamatan I dengan melakukan

pemetaan serta pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi

kawasan, kondisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana

perdesaan dalam kawasan sampai dengan permasalahan yang

dihadapi. Hasil pemetaan survei kawasan sasaran didokumentasikan

dalam bentuk:

1) Peta Batas Tapak;

2) Profil Masalah dan Potensi Sarana dan Prasarana;

3) Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat;

4) Profil Kelembagaan setempat;

5) Profil Kebutuhan infrastruktur dasar kawasan;

6) Program yang sudah dilaksanakan dan yang masih berupa

rencana; dan

7) Peta dan Profil Keluarga Miskin.

Hingga periode Juli - Agustus 2017, kegiatan Survey Identifikasi

Kawasan telah dilaksanakan di 357 Kecamatan dari total 400

20

Kecamatan.

2.2.3. Survei Rencana Infrastruktur

Survei lapangan rencana infrastruktur diperlukan untuk lebih memahami

permasalahan dan kendala dalam perencanaan, di lokasi kegiatan, juga

dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk

analisis, dengan melakukan kegiatan antara lain:

1. Melakukan Pengamatan kondisi pelengkap/ pendukung atau faktor–

faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis;

2. Penilaian kondisi awal pada lokasi yang akan direncanakan

(pengamatan kondisi Eksisting).

Dengan menggunakan data hasil survey, selanjutnya dilakukan analisis

untuk pengambilan keputusan didalam perencanaan suatu kegiatan.

Tentunya sangat dibutuhkan data–data yang akurat sesuai yang

diharapkan agar tidak terjadi kesalahan ataupun gagal perencanaan.

Hingga periode Juli - Agustus 2017, kegiatan Survey Rencana

Infrastruktur telah dilaksanakan di 357 Kecamatan dari total 400

Kecamatan.

2.2.4. Penyusunan Dokumen Profil KawasanPenyusunan dokumen profil kawasan dilakukan oleh BKAD dengan

pendampingan oleh FM. Dokumen ini akan memuat semua proses yang

dimulai dari Pertemuan Kecamatan I (satu) sampai dengan proses

Survei Kawasan Sasaran PISEW (dilengkapi dengan dokumen-

dokumen pendukungnya).

Dokumen profil kawasan juga dilengkapi mengenai usulan Pemanfaatan

dan Pemeliharaan dan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana

dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala agar

infrastruktur terbangun tetap terjaga dan berfungsi dengan maksimal.

Hingga periode Juli - Agustus 2017 kegiatan penyusunan Dokumen

Profil Kawasan telah selesai dilaksanakan di 353 Kecamatan dari total

400 Kecamatan.

21

2.2.5. Penyusunan DED RAB

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) dilaksanakan oleh BKAD dan FM. dengan melakukan

konsultasi serta asistensi kepada Tim Pelaksana Kabupaten (instansi

teknis terkait atau yang ditunjuk). Dalam penyusunan RAB

menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga

Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

Hingga periode Juli - Agustus 2017 kegiatan penyusunan DED RAB

telah selesai di 342 Kecamatan dari total 400 Kecamatan.

2.3. Tahapan Pelaksanaan dan Pasca2.3.1. Rapat Pra Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan diadakan di tingkat Kecamatan oleh

BKAD. Kegiatan ini menjadi salah satu acuan langkah kerja di lapangan,

yang dilaksanakan di kecamatan dengan materi sebagai berikut:

a. Spesifikasi pekerjaan;

b. Organisasi kerja; dan

c. Tata cara pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan.

Hingga periode Juli - Agustus 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di

154 Kecamatan dari total 400 Kecamatan.

2.3.2. Penandatanganan Kontrak Kerja (SP3)

Penandatanganan kontrak kerja berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan

Pekerjaan (SP3) dilaksanakan antara BKAD dengan PPK di Provinsi.

Hingga periode Juli – Agustus 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di

324 Kecamatan dari total 400 Kecamatan.

2.3.3. Pencairan Dana BPM Tahap I (70%)

Pencairan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM)

dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, Tahap Pertama sebesar 70% dapat

22

dicairkan setelah penandatanganan kontrak, dan sisanya sebesar 30%

dibayarkan pada saat progres pelaksanaan kegiatan sudah mencapai

50%.

Hingga periode Juli – Agustus 2017 dana BPM Tahap I telah dicairkan

di sejumlah 230 Kecamatan dari total 400 Kecamatan.

2.3.4. Pelaksanaan KonstruksiPelaksanaan konstruksi dilakukan setelah proses pencairan dana

Termin I (40%).

Hingga periode Juli - Agustus 2017 terdapat 62 Kecamatan yang telah

melakukan pencairan dana Termin I (40%), artinya sebanyak 62

Kecamatan sudah mulai melakukan pembangunan konstruksi.

23

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PISEW 2017

3.1. Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan

3.1.1. Kegiatan Persiapan

Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan persiapan di tingkat pusat, provinsi, dan

kecamatan.

Kegiatan persiapan di tingkat pusat sudah selesai dilaksanakan. Rapat Teknis

Workshop Tenaga Pendamping yang diselenggarakan pada awal Juni 2017

merupakan kegiatan persiapan di tingkat pusat yang terakhir dilaksanakan.

Dalam kegiatan ini terdapat proses pembelajaran mengenai konsep PISEW

tahun 2017 yang akan dilaksanakkan di 400 Kecamatan dan tersebar di 24

Provinsi. Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping diikuti oleh Tenaga

Ahli Provinsi (TAPr), Asisten TAPr, dan Kaur yang berasal dari Satker PKP

Provinsi.

Kegiatan persiapan di tingkat Provinsi yang terkait dengan kesiapan Tim

Pelaksana Provinsi, seluruh Provinsi telah membentuk Tim Pelaksana

Provinsi. Sedangkan kegiatan persiapan yang terkait dengan proses

rekruitmen tenaga pendamping, Satker PKP Provinsi telah melakukan proses

rekruitmen dan mobilisasi TAPr dan FM.

Dengan demikian seluruh Provinsi telah melaksanakan kegiatan Persiapan

sesuai dengan Petunjuk teknis PISEW 2017.

3.1.2. Kegiatan Perencanaan

Tahapan kegiatan Perencanaan dimulai dengan Pertemuan Kecamatan I dan

diakhiri dengan Penyusunan DED RAB.

Berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan Perencanaan yang terdapat

pada SIM, terdapat beberapa Provinsi yang memerlukan perhatian karena

kemajuan pelaksanaan kegiatan Perencanaan belum maksimal, yaitu Provinsi

24

Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua. Lamanya waktu

penyelesaian DED RAB pada umumnya disebabkan oleh proses verifikasi

memerlukan waktu lama, khususnya terkait dengan lokasi kegiatan, Analisa

Harga Satuan, dan kesiapan lahan.

3.1.3. Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan pada tahapan pelaksanaan telah dimulai dengan pelaksanaan

kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan, Penandatanganan SP3, dan pencairan

Dana Tahap I (70%), Pelaksanaan Konstruksi. Capaian kegiatan pada tahap

pelaksanaan saat ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah total

Kecamatan. Capaian kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan adalah 38,50%,

penandatanganan SP3 81,00%, dan pencairan dana BPM Tahap I sebesar

57,50%, pelaksanaan konstruksi 15,50%. Beberapa hal yang menjadi kendala

dalam tahapan Pelaksanaan yaitu kelengkapan administrasi BKAD, lokasi

pekerjaan berada di daerah yang sulit akses, faktor cuaca, dan kesulitan

mendapatkkan alat berat sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pekerjaan.

Secara nasional direncanakan hingga akhir bulan Agustus sudah terjadi

penyerapan dana Tahap I 70% di seluruh Provinsi, sehingga diperlukan

langkah-langkah percepatan dengan bantuan dari Tim Pusat.

3.1.4. Kegiatan Pasca Pelaksanaan

Kegiatan pasca pelaksanaan berdasarkan jadwal nasional belum ada yang

dimulai pada pada periode bulan ini.

25

BAB IVKEGIATAN KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP)

4.1 Kegiatan KMP Bulan ini

4.1.1 Penyebarluasan Informasi Program

- Menyusun rekomendasi advise teknis dan non teknis

sosialisasi;

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Rapat

Koordinasi Awal kemudian dituangkan dalam laporan

pemantauuan dan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk

perbaikan penyelenggaraan di waktu mendatang.

4.1.2 Pengendalian Program

- Pengendalian pelaksanaan;

Secara rutin KMP melakukan komunikasi dalam rangka

pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

Pelaku di provinsi dengan mengacu pada capaian kemajuan

pekerjaan yang tertuang di dalam Aplikasi SIM.

- Memberikan penjelasan (sosialisasi) dan bantuan teknis untuk

memastikan pelaksana program dapat melaksanakan dan

mengoperasikan panduan monev yang disusun;

Kegiatan ini berupa pertemuan dengan Tim Teknis PISEW

Pusat dalam rangka membahas Draft Panduan Monev.

- Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerja

pelaksana Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator

Masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap panduan Monev

yang disusun;

Saat ini yang dilakukan baru sebatas pengamatan kinerja TAPr

dikaitkan dengan kemajuan pelaksanaan kegiatan di Provinsi

yang menjadi tanggungjawabnya.

- Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim Pelaksana

26

Pusat;

KMP menyusun dan menyampaikan Laporan Mingguan,

Laporan Bulanan yang berisikan kemajuan pelaksanaan

kegiatan PISEW secara nasional.

- Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progres

Lapangan;

Secara rutin seminggu sekali atau sesuai kebutuhan, dilakukan

pertemuan dengan Tim Teknis PISEW Pusat untuk membahan

kemajuan pelaksanaan pekerjaaan.

- Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi

Tindak Lanjut terhadap pengaduan yang diterima di tingkat

pusat ke depan;

KMP melakukan pengamatan terhadap Kendala Permasalahan

melalui Aplikasi SIM dan membantu memberikan rekomendasi

penyelesaian jika kendala permasalahan tersebut memerlukan

bantuan penyelsaian dari Tim Pusat.

- Random checking kunjungan lapangan, hasil DED dan RAB

dan rekomendasi kegiatan di tingkat pusat

Mulai tanggal 2 Agustus 2017, KMP bersama dengan Tim

Teknis PISEW Pusat melakukan kunjungan lapangan dalam

rangka melakukan monitoring dan ealuasi, serta memberikan

bantuan solusi terhadap permasalahan yang muncul di daerah.

4.1.3 Monitoring Pelaksanaan Program

- Melakukan komunikasi dengan TAPr secara langsung maupun

secara pelaporan tertulis;

- Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadi

pembelajaran pelaksanaan program PISEW;

Saat ini yang sedang dilakukan adalah menyampaikan kepada

TAPr untuk mulai melakukan identifikasi calon lokasi Best

Practise dan kemudian KMP akan menyusun indikator Best

Practise.

27

4.1.4 Konsolidasi Data

- Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan

IM PISEW yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEW

Tahun 2017;

Aplikasi SIM 2017 telah disusun, namun secara dinamis terus

dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan

data dalam rangka pelaporan kegiatan PISEW.

- Mengumpulkan seluruh data (data collecting) secara berkala,

pemutakhiran data akhir (up dating) terkompilasi, analisa

validitas (validasi) di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM

PISEW serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil

pengolahan data.

4.1.5 Evaluasi Pelaksanaan Program

- Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan

dan penyerapan dana per dua mingguan.

4.1.6 Pelaporan dan Dokumentasi

- Penyusunan Laporan Mingguan, Bulanan

4.2 Rencana Kerja KMP Bulan Berikutnya

4.2.1 Penyebarluasan Informasi Program

- Melanjutkan kegiatan Penyusunan rekomendasi advise teknis

dan non teknis sosialisasi;

4.2.2 Pengendalian Program

- Melanjutkan kegiatan Pengendalian pelaksanaan;

- Memberikan penjelasan (sosialisasi) dan bantuan teknis untuk

memastikan pelaksana program dapat melaksanakan dan

mengoperasikan panduan monev yang disusun;

- Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerja

pelaksana Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator

Masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap panduan Monev

yang disusun

- Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim

28

Pelaksana Pusat;

- Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progres

Lapangan;

- Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi

Tindak Lanjut terhadap pengaduan yang diterima di tingkat

pusat ke depan;

- Random checking kunjungan lapangan, hasil DED dan RAB

dan rekomendasi kegiatan di tingkat pusat

4.2.3 Monitoring Pelaksanaan Program

- Melakukan komunikasi dengan TAPr secara langsung

maupun secara pelaporan tertulis;

- Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadi

pembelajaran pelaksanaan program PISEW;

4.2.4 Konsolidasi Data

- Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan

SIM PISEW yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan

PISEW Tahun 2017;

- Mengumpulkan seluruh data (data collecting) secara berkala,

pemutakhiran data akhir (up dating) terkompilasi, analisa

validitas (validasi) di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM

PISEW serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil

pengolahan data.

4.2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program

- Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan

dan penyerapan dana per dua mingguan.

4.2.6 Pelaporan dan Dokumentasi

- Penyusunan Laporan Mingguan, Bulanan

29

BAB VPENUTUP

5.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari uraian sebelumnya adalah:

1. Status kegiatan persiapan di tingkat Pusat hingga tingkat Provinsi sudah selesai. Sedangkan kegiatan Persiapan di tingkat Kecamatan telah dilaksanakan dengan kemajuan mencapai 94%, terdapat kekurangn di provinsi Jawa Barat dan Provinsi Maluku.

2. Kegiatan perencanaan telah dimulai dengan kegiatan Pertemuan Kecamatan-I hingga Penyusunan DED RAB dengan capaian rata-rata sebesar 89,50%.

3. Tahapan kegiatan pelaksanaan telah dimulai meliputi kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan, Penandatanganan SP3, Pencairan Dana Tahap I 70%, Penarikan Termin I 40%, dengan capaian rata-rata adalah 17,50%.

4. Beberapa hal yang menjadikan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu: belum siapnya DED RAB sesuai waktu yang telah ditetapkan, kelengkapan administrasi BKAD, sulitnya akses ke lokasi pekerjaan, faktor cuaca, dan kesulitan mendapatkan alat berat yang akan digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan fisik konstruksi.

5.2 Rekomendasi

Untuk kelancaran pelaksanaan program ke depannya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara nasional direncanakan hingga akhir bulan Agustus sudah terjadi penyerapan dana Tahap I 70% di seluruh Provinsi, sehingga diperlukan langkah-langkah percepatan dengan bantuan dari Tim Pusat.

2. Perlu segera disusun indikator kinerja TAPr dan dilakukan pembahasan di tingkat Pusat sebagai bahan untuk melakukan Evaluasi Kinerja TAPr.

3. Terhadap kendala permasalahan yang dialami oleh masing-masing Provinsi, diharapkan kepada TAPr untuk melakukan

30

input ke Aplikasi SIM.